BAB II KATEGORI IJAZAH YANG DIKELUARKAN OLEH PERGURUAN TINGGI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

BAB II KATEGORI IJAZAH YANG DIKELUARKAN OLEH PERGURUAN TINGGI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

A. Perguruan Tinggi Yang Memenuhi Syarat 1.

Ketentuan Tentang Perguruan Tinggi Perguruan tinggi sebagai lembaga sosial yang secara tradisional bertugas

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu lembaga yang paling merasakan tuntutan sosial untuk perubahan global tersebut. Dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang memerlukan ilmu pengetahuan baru yang berbasis teknologi informasi, bioteknologi serta ilmu-ilmu multidisiplin lainnya akan menuntut perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi. 55 Globalisasi ekonomi yang sedang berlangsung dengan cepat pada beberapa dekade ke depan. Globalisasi di satu pihak akan memberikan kesempatan yang amat besar kepada perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi baik kepada pemerintah, masyakarat maupun kepada dunia usaha. Perguruan tinggi jika terlalu terjerumus pada kegiatan tersebut, mengakibatkan peranan yang selama ini hampir monopolisitik dalam pengembangan ilmu pasti, akan mengalami perubahan drastis. Penting, untuk selalu diperhatikan adalah peranan perguruan tinggi Indonesia sebagai lembaga menghasilkan calon pemimpin bangsa

55

http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Effendi-MENGELOLA-PERGURUAN-TINGGIDALAM-MENGHADAPI-TANTANGAN-GLOBAL.pdf, diakeses tanggal 20 Maret 2012, Pukul 15.22.wib.

Universitas Sumatera Utara

yang bermoral dan berbudaya demokratis, kalau perguruan tinggi terlalu terjebak dalam arus globalisasi yang merupakan suatu proses yang nir-demokratis, secara pasti perguruan tinggi akan tidak mampu melaksanakan salah satu tugas utamanya tersebut. 56 Ketentuan mengenai perguruan tinggi telah diatur dalam peraturan tertulis seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pada (Pasal 19 sampai Pasal 25), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang BHP. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara Atau Perguruan Tinggi, Dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kepmendiknas RI Nomor 234/U/2000 Tentang

PPPT

dan

Keputusan

Dirjen

Dikti

Depdiknas

R.I

Nomor:

108/Dikti/Kep/2001Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang BAN-PT. Kepmendiknas RI. No.178/U/2001 Tentang Gelar dan lulusan Perguruan Tinggi.

56

Ibid.


Ketentuan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dalam Pasal 1 ayat 17 berbunyi; “Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (17) tersebut bahwa yang dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam berbagai program yang telah ditentukan adalah perguruan tinggi. Pengelolaan satuan pendidikan perguruan tingi bertujuan untuk memajukan pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan UUD RI 1945, serta untuk dapat terwujudnya tujuan tersebut suatu perguruan tinggi ssbagai penyelenggara pendidikan haruslah dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Penjaminan mutu yaitu kegiatan sistematik kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan. 57 Perguruan tinggi sebagai suatu satuan pendidikan haruslah telah memenuhi izin penyelenggaraan pendidikan

dan terakreditasi berdasarkan ketetapan

pemerintah. Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan pendidikan baik satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat telah terdapat dalam Peraturan Pemerintah. 58 Satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah terdapat dalam Pasal 58D sampai dengan Pasal 58F, sedangkan satuan pendidikan

57

Pasal 49 ayat (2) butir (c) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 58 Lihat Penetapan Pertama, Keenam dan Ketujuh, Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas R.I Nomor: 108/Dikti/Kep/2001Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan.


yang diselenggarakan oleh masyarakat terdapat dalam Pasal 58G Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PPP). 59 Ketentuan selanjutnya mengenai izin pendirian program atau satuan pendidikan formal pada perguruan tinggi terdapat pada Pasal 182 ayat (1) dan Pasal 182 ayat (8, 9, 9 a, 10, dan 11) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang PPP. Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal diatur dalam Pasal 184 dan perubahan perguruan tinggi pada Pasal 184A, 60 dan ketentuan lain mengenai izin opersional penyelenggara pendidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Ketentuan-ketentuan tentang perguruan tinggi tersebut diatas apabila di perhatikan dengan seksama maka belum mengatur tentang sanksi pidana yang secara tegas dapat di berlakukan bagi para pelanggar ketentuan dalam dunia pendidikan, dalam hal (subjek hukum) baik manusia sebagai perorangan maupun terutama korporasi sebagai pendukung jalannya satuan pendidikan. Maraknya pelanggaran dalam dunia pendidikan disebabkan karena kurangnya formulasi perundangundangan serta ketidak tegasan tindakan hukum, mengakibatkan banyaknya pelanggaran dalam dunia pendidikan yang pada akhirnya menimbulkan dampak tidak hanya bagi perorangan melainkan bangsa dan negara.

59

Pasal 58D s.d.Pasal 58G Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 60 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.


2.

Syarat Dan Tata Cara Pendirian Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas yang

menyelengarakan pendidikan dan pengajaran diatas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah, 61dimana penyelenggaraan Perguruan Tinggi dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Hukum Swasta. Carter V. Good menyatakan pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang terpimpin (khususnya di sekolah) sehingga seseorang dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. 62 Perguruan tinggi pada umumnya bertujuan : 1) Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggungjawab agar terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materil dan spritual. 2) Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. 3) Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupam kemasyarakatan. 63 Pendirian satuan pendidikan berbentuk perguruan tinggi telah diatur pada Kepmendiknas RI. No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi,

61

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi. http://www.maswins.com/2011/03/pengertian-pendidikan-menurut-uu-dan.html, Diakses tanggal 30 Mei 2012, pukul 22.20 wib. 63 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi. 62


menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Pendirian Perguruan Tinggi tersebut didirikan harus dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 64 : 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) ; Rencana Induk Pengembangan merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun, Rencana Induk Pengembangan memuat materi pokok ; a. Bidang akademik : 1. Program kegiatan 2. Organisasi penyelenggaraan 3. Sumber daya manusia 4. Sarana akademik 5. Kerjasama 6. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Administrasi Kepegawaian c. Prasarana kampus d. Pembiayaan e. Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademi, organisasi dan keterlaksanaan serta pengembangan kampus. 2. Kurikulum yang terdiri atas : (1) Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kurikulum merupakan bagian dari program kegiatan akademik; (3) Program kegiatan akademik memuat keterangan mengenai jurusan/bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi yang keseluruhannya itu tersusun dalam buku pedoman/katalog; (4) Program kegiatan akademik disusun berdasarkan semester. 65 3. Tenaga kependidikan yakni : (1) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat; (2) Program studi yang didalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan lebih dari satu jurusan/bagian, dan disyaratkan pula harus mempunyai dosen tetap dari masing-masing jurusan bagian pendukung; (3) Pada perguruan tinggi yang baru didirikan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak asing dosen tetap juga dapat digantikan dengan dosen kontrak yaitu seseorang yang memenuhi syarat dosen yang dikontrak 64

Pasal 5, Kepmendiknas RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan

65


Tinggi. Tinggi.


4. 5.

6.

7.

untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama yang ditugaskan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru. 66 Memiliki calon mahasiswa. Memiliki kode etik sivitas akademik bahwa untuk setiap program studi pada Diploma dan program S-1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang pengetahuan alam 1 : 20. 67 Memiliki sumber pembiayaan, dimana sumber pembiayaan disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas dan fungsi perguruan tinggi. 68 Sarana dan prasarana berupa antara lain : (1) Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian. (2) Sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan minimal; a. Ruang kuliah : 0.5 m2 per mahasiswa; b. Ruang dosen tetap : 4 m2 per orang c. Ruang administrasi dan kantor 4 m2 per orang; d. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka: 1. Program Diploma dan Program S1 a. buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul permata kuliah; b. buku mata kuliah ketrampilan dan keahlian (MKK) 2 judul permata kuliah; c. jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul; d. berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap program studi; 2. Program S2 untuk setiap program studi : 500 judul buku dan berlangganan minimal dua jurnal ilmiah yang terakreditasi pada bidang studi yang relevan;

66


67


68


Tinggi. Tinggi. Tinggi.


e. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal. 69 Disamping dengan adanya syarat pendirian perguruan tinggi maka akan diperbuat juga tata cara pendirian perguruan tinggi menurut Kepmendiknas R.I. Nomor : 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, sebagai berikut : 1. Usul pendirian untuk dipertimbangakan yakni : (1) Usul pendirian Perguruan Tinggi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Direktur Jenderal bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Kedinasaan (PTK). (2) Semua usulan dilengkapi dengan melampirkan persyaratan pendirian perguruan tinggi dan hasil studi kelayakan. 70 2. Pemberian pertimbangan yakni ; (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktur Jenderal memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang kemungkinan persetujuan atau penolakan pendirian perguruan tinggi. (2) Pertimbangan didasarkan atas: a. Pemenuhan persyaratan pendirian perguruan tinggi. b. Pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan mempercepat pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan penerapannya. c. Pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis program studi yang diselenggarakan, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan. d. Pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan. 71 (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah pertimbangan Direktur Jenderal yang memungkinkan pendirian perguruan tinggi, pemrakarsa telah mengajukan usul persetujuan pendirian dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan. 3. Pengajuan usul persetujuan pendirian yaitu ; (1) Usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada: a. Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND bagi PTN dan PTK melalui Direktur Jenderal; 69


70


71


Tinggi. Tinggi. Tinggi.


b. Menteri melalui Direktur Jenderal bagi PTS dengan melampirkan: 1. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaran PTS; 2. Akte Notaris Pendirian BP-PTS; 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTS; 4. Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTS; 5. Sertifikat atau perjanjian/sewa kontrak tanah dan prasarana fisik lainnya. 72 4. Pemberian persetujuan, dalam hal pemberian persetujuan pendirian ini maka : a. Menteri mengajukan usul persetujuan pendirian PTN kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan; b. Menteri memberi atau menolak memberi rekomendasi pendirian PTK. c. Direktur Jenderal atas nama Menteri memberi atau menolak memberi persetujuan pendirian PTS. d. Atas dasar rekomendasi Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND mengajukan usul persetujuan pendirian PTK kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. 73 e. Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri, yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. Menteri: 1. menetapkan pendirian PTN yang berbentuk akademi atau politeknik; 2. mengajukan usul penetapan pendirian PTN yang berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi kepada Presiden; f. Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan, Menteri lain atau pimpinan LPND: 1. menetapkan pendirian PTK yang berbentuk akademi atau politeknik; 2. mengajukan usul penetapan pendirian PTK yang berbentuk sekolah tinggi kepada Presiden melalui Menteri; 74 5. Penetapan pendirian : Setelah ada ketetapan pendirian PTN atau PTK oleh Menteri, Menteri lain, pimpinan LPND atau Presiden, PTN dan PTK mengusulkan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Menteri lain atau pimpinan LPND untuk ditetapkan dengan keputusan. Setelah ada ketetapan pendirian PTS, BP-PTS menetapkan statuta PTS yang bersangkutan atas usul senat. 75

72


73


74


75


Tinggi. Tinggi. Tinggi. Tinggi.


6. Penetapan statuta yaitu bahwa setelah statuta ditetapkan, perguruan tinggi yang bersangkutan baru dapat menyelenggarakan kegiatannya. 76

Berdasarkan ketentuan tersebut, sesuai dengan Kepmendiknas R.I. Nomor : 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi yakni pada Pasal 31 dinyatakan bahwa dengan sendirinya program pendidikan tinggi atau perguruan tinggi untuk dapat memberikan gelar akademik dan sebutan profesional hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan (telah memperoleh ijin penyelenggaraan pendidikan) Ketentuan tersebut juga tercantum Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas R.I Nomor: 108/Dikti/Kep/2001Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan.dalam penetapan pertama butir ke (1), keenam dan ketujuh yang menyatakan; Pertama :

Keenam :

Ketujuh :

76

(1).Usul pembukaan untuk dipertimbangkan pemberian ijin penyelenggaraannya oleh pemrakarsa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus didahului dengan kajian kelayakan akademik dan administratif…. Ijin penyelenggaraan program studi baru dapat diberikan setelah pemrakarsa membuat "Surat Pernyataan" kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan bilamana setelah dievaluasi sesuai "Diktum Ketujuh" ternyata program studi tersebut dianggap tidak layak untuk dilanjutkan operasinya. Ijin penyelenggaraan yang diberikan akan dievaluasi setela 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraaanya dengan kemungkinan : a. Program Studi layak untuk diteruskan penyelenggaraaannya b. Penyelenggaraan Program Studi harus dihentikan dengan segala konsekwensinya ditanggung oleh pemrakarsa. 77


Tinggi. 77

Penetapan pertama, keenam dan ketujuh, Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas R.I Nomor: 108/Dikti/Kep/2001Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan.


Dengan demikian suatu satuan pendiikan berupa perguruan tinggi agar dapat menyelnggarakan program pendidikan harus terlebih dahulu memenuhi persayaratan dalam hal sarana dan prasarana serta memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, dan apabila peraturan tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud atau tidak terpenuhi maka perguruan tinggi tidak berhak menyelenggarakan program pendidikan.

3.

Akreditasi Perguruan Tinggi Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan

kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu dan ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (ranking) perguruan tinggi. 78 Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakekat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (judgments of informed experts). Buktibukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi

78

http://www.google.co.id/#h akreditasi.unair.ac.id/folderfile/Buku-02Final.doc, diakses tanggal 14 April 2012, Pukul : 21.00 wib.


perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi. 79 Ketentuan

akreditasi ini dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi yang mempunyai fungsi yaitu : a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi; b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri; c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi; d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi; e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; f. mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional; g. melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; h. melaksanakan ketatausahaan BAN-PT. 80 Menteri menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi, pengawasan sebagaimana dimaksud diatas ini dilakukan dengam penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu, dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan. 81 Penilaian sebagaimana dimaksud diatas ini dilakukan oleh

Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi yang diangkat oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. Menteri menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap perguruan tinggi berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi. Langkah pembinaan terhadap perguruan tinggi dapat berbentuk 82 : 79

Unair. Op.Cit.hal.1 Pasal 8, Peraturan Menteri Pendidikannasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 81 http://www.pts.co.id/?q=ban.php, diakses pada tanggal 16 April 2012, pukul 22.12 wib. 82 Pasal 30 Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 80


a. Peningkatan bantuan penyediaan sumber daya; b. Pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumber daya bagi program-program tertentu; c. Penghentian pelaksanaan program-program tertentu; d. Penagguhan untuk sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan; e. Langkah pembinaan lainnya yang dipandang perlu. f. Penutupan perguruan tinggi. Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil, sebagai sebagai proses akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status kualitas institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut : 1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. 2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi 3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, urulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. 83 Mutu institusi perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan institusi perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolak ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai 83

http://www.ub.ac.id/files/dokumen/dokumen_resmi_kampus/01.buku/akreditasi_buku2.pdf, diakses tanggal 30 April 2012, Pukul: 21.19 wib.


prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis. 84 Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya. Asesmen kinerja perguruan tinggi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. 85 Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses setelah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan terdapatnya izin penyelenggaraan perguruan tinggi dari pejabat yang berwewenang, memiliki

anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi. Berikutnya terdapat nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan perguruan tinggi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, sistem jaminan mutu, serta memiliki minimal “75% (tujuh puluh lima persen)” program studi yang masih berstatus terakreditasi. 86 Standar akreditasi institusi perguruan tinggi mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusi dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas 15 standar yang terdiri atas ; Standar 1.

Kepemimpinan

84

Ibid. Ibid . hal.3. 86 Ibid. 85


Standar 2. Standar 3. Standar 4. Standar 5. Standar 6. Standar 7. Standar 8. Standar 9. Standar 10. Standar 11. Standar 12. Standar 13. Standar 14. Standar 15.

Kemahasiswaan Sumber daya manusia Kurikulum Prasarana dan Sarana Pendanaan Tata pamong (governance) Sistem pengelolaan Sistem pembelajaran Suasana akademik Sistem informasi Sistem jaminan mutu Lulusan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Program studi 87

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi dilakukan melalui per review oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan perguruan tinggi. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi. Keseluruhan perguruan tinggi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut. 1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi institusi. 2. Perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu: a. SK Pendirian Institusi PT b. AD/ART atau Statuta. c. Renstra/RIP/RJP d. Sistem Penjaminan Mutu dan laporan hasil evaluasi-diri institusi. e. Laporan monitoring dan evaluasi institusi. f. Informasi tentang izin operasional program studi. g. Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu.

87

Ibid.,,hal.4.


3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

h. Informasi tentang jumlah seluruh program studi dan jumlah program studi yang masih nterakteditasi. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas). Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada institusi terkait setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat. Perguruan tinggi menyusun portofolio sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Institusi Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi mengirimkan portofolio tersebut beserta lampiranlampirannya kepada BAN-PT. BAN-PT memverifikasi kelengkapan portofolio tersebut. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan perguruan tinggi. Setiap asesor secara mandiri menilai portofolio (asesmen kecukupan) selama satu bulan di tempat masing-masing. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapang. Tim asesor melakukan asesmen lapang ke lokasi perguruan tinggi selama 3 atau 5 hari. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapang kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapang. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi pergutuan tinggi. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada pergutuan tinggi yang bersangkutan. 88

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian. Hasil akreditasi institusi perguruan tinggi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Yang terakreditasi diberi peringkat: -

A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 361 - 400

-

B (Baik)

88

dengan nilai akreditasi 301 - 360

Ibid., hal.19-20.


-

C (Cukup)

-

Tidak Terakreditasi dengan nilai akreditasi kurang dari 200

dengan nilai akreditasi 200 – 300

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Borang program studi (75%), (2) Evaluasi diri program studi (10%), dan (3) Borang Fakultas/ Sekolah Tinggi (15%). Masa berlaku akreditasi program studi sarjana untuk semua peringkat akreditasi adalah selama 5 tahun. Program studi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan usul untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikanperbaikan yang berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status tidak terakreditasinya yang dikeluarkan oleh BAN-PT. 89 Perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan program pendidikan adalah perguruan tinggi yang telah memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah. Izin penyelenggaraan dimaksud berupa izin penyelenggaran peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi. Kriteria penilaian untuk akreditasi lembaga terdiri atas yaitu; 1. Izin penyelenggaraan pendidikan tinggi, 2. Persyaratan dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi 3. Relevansi penyelenggaraan program pendidikan dengan pembangunan 4. Kinerja perguruan tinggi

89

http://www.google.co.id/#hl=id&sugexp=frg,93018-4-18702961114..diakses pada tanggal 14 April 2012, pukul 21.00 wib.


5. Efisiensi pengelolaan perguruan tinggi. Kriteria penilaian untuk akreditasi program studi terdiri atas yaitu; 1. Identitas 2. Izin penyelenggaraan program studi 3. Kesesuaian penyelenggaraan program studi dengan peraturan perundangudangan 4. Relevansi penyelenggaraan program studi 5. Sarana dan prasarana 6. Efisiensi penyelenggaraan program studi 7. Produktivitas program studi 8. Mutu lulusan. 90 Izin operasional atau penyelenggaraan perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) berbentuk badan hukum dikeluarkan oleh menteri, sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) izin operasional dikeluarkan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) berdasarkan atas Keputusan Surat Keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas apabila dikaitkan dengan masalah akreditasi perguruan tinggi (satuan pendidikan) yang memenuhi syarat tersebut maka setiap orang yang menggunakan ijazah yang di keluarkan oleh satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat, maka patut dihukum atau diberikan sanksi. Dikatakan ijazah tersebut tidak dapat digunakan karena ijazah 90

http://ogueed.blogspot.com/2011/04/ingin-kuliah-status-terakreditasi-itu.html, Diakses pada tanggal 30 Mei 2012, Pukul 24.10.wib.


tersebut di keluarkan dan di peroleh dari perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat karena belum memiliki ijin operasional dan terakreditasi. Oleh karena belum terpenuhinya ketentuan tersebut maka ijazah yang di keluarkan perguruan tinggi tersebut belum memenuhi syarat dan tidak berhak di pergunakan.

B. Masalah Pemberian Ijazah 1.

Pengertian Ijazah Meningkatnya kebutuhan akan angkatan kerja, membuat dunia pendidikan

seakan-akan menjadi industri baru, hal ini kemudian menggiring kemunduran orientasi dunia pendidikan. Dunia pendidikan hanya menjadi industri sumber daya manusia yang digerakkan oleh dunia kerja. Pendidikan hanyalah respon, lulusan pun hanya disiapkan menjadi robot industrialisasi, alhasil komersialisasi pendidikan menjadikan perguruan tinggi kita hanyalah sebagai toko-toko penjaja ijazah, sedangkan kualitas adalah urusan belakangan. Ambisi untuk mengejar prestise kadangkala mengabaikan prestasi, dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang ada banyak diantara kita yang dengan mudah mendapatkan prestise yaitu ijazah yang tidak mencerminkan adanya prestasi yang baik. 91 Ijazah sejatinya adalah sebuah bentuk penghargaan bagi seseorang atas `jerih payah` menyelesaikan pendidikannya di tingkat tertentu dengan menempuh masa belajar yang tidak singkat. Belajar adalah proses mendapatkan ilmu dengan sungguhsungguh, berkorban material, tenaga dan waktu bahkan jiwa itulah sebabnya

91

http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=misorientasi, diakses Maret 2012, pukul 11.15 wib.

tanggal 15


menuntut ilmu dinilai sebagai suatu ibadah, tetapi kini belajar tidak identik lagi dengan konsep menuntut ilmu. Paradigma belajar atau kuliah kini, adalah untuk mendapatkan secarik kertas ijazah, meraih gelar, dan ujungnya mendapatkan pekerjaan, bagi para pegawai atau karyawan, kuliah/ijazah/gelar akademis adalah sebuah shortcut untuk menuju karir yang lebih baik. 92 Kamus Besar Indonesia mencantumkan bahwa ijazah adalah surat tanda tamat belajar, atau izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya. 93 Adami Chazawi menyatakan surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. 94 Ijazah tidak memiliki pengertian secara khusus, namun berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas bahwa; “Ijazah adalah salah satu bentuk sertifikat selain sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”. 95 Undang-undang menyatakan bahwa satuan pendidikan sudah harus berbentuk badan hukum. Ketentuan untuk mendirikan satuan pendidikan formal maupun nonformal harus terlebih dahulu memiliki potensial atau standar nasional, seperti

92

Ibid. http://kamusbahasaindonesia.org/, diakses tanggal 22 Januari 2012, pukul : 20.33 wib. 94 Adami Chazawi , Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakarta; Raja Grafindo Persada,2001), 93

hal.99. 95

Pasal 61 ayat (2), UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.


yang telah tercantum dalam Bab XVII Pasal 62 ayat (2) Tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Nonformal. Berarti ijazah merupakan salah satu bentuk surat selain sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan tanda tamat belajar karena telah menyelesaikan pendidikan, setelah melalui penyelesaian kurikulum pendidikan dan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau pendidikan formal.

2.

Syarat Pemberian Ijazah Orang lebih mementingkan bagaimana mendapatkan ijazah dan meraih gelar

secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, dengan biaya semurah-murahnya dengan harapan akan memudahkan mendapat pekerjaan, memuluskan usaha atau bisnis, melancarkan urusan, dan meningkatkan karir. Nyatalah, bahwa orientasi penggunaan ijazah semakin tidak jelas dan tidak terarah. Ini ditandai dengan semakin meningkatnya kuantitas orang berijazah dan bergelar akademis, tetapi ternyata tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. 96 Penggunaan ijazah dan gelar akademik merupakan konsekuensi logis dari sebuah kualifikasi keilmuan dan keahlian yang didapat. Seseorang pun layak dihargai sesuai dengan kemampuan dan kelimuan yang dimiliki tetapi jika dipakai secara salah apalagi didapatkan secara ilegal tentu merupakan masalah. Memperhatikan 96

Riau,Op.Cit. hal.1.


perbandingan antara negara berkembang dengan negara-negara maju, bahwa ijazah beserta gelar akademis hanya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian

serta

kegiatan-kegiatan

yang

berhubungan

dengan

keduanya.

Sesungguhnya tempat yang paling layak menggunakan ijazah dan gelar akademis adalah di dunia pendidikan bukan untuk dipamerkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu 97. Ijazah yang memenuhi syarat hanya dapat di berikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. peserta didik adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Komponen pendidikan sebagai peserta didik dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, dan salah satunya antara lain: pendekatan edukatif/paedagogis. Pendekatan

edukatif/paedagogis

merupakan

pendekatan

pendidikan

yang

menempatkan peserta didik sebagai unsur penting, yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu. 98

2.1 Hak Dan Kewajiban Peserta Didik (Mahasiswa) Pada Perguruan Tinggi Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) UU Sisdiknas bahwa mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban

dalam proses penyelenggaraan

pendidikan sebagai bagian dari penyelesaian pendidikannya pada suatu perguruan tinggi yaitu ; 97

Ibid. http://satulagi.com/education/pengertian-peserta-didik, diakses tanggal 22 Januari 2012, pukul : 20.40 wib. 98


(1) Mahasiswa mempunyai hak : a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar; d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat; i. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi tinggi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan; j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan; k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 99

(2) Setiap mahasiswa memiliki kewajiban untuk : a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan; b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketetiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan; c. Ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian; e. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan; f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 100 99

Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.


2.2 Persyaratan Lulus Program Studi Mahasiswa dikatakan lulus program studi apabila mahasiswa tersebut telah memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh satuan pendidikan (perguruan tinggi) yang melaksanakan penyelenggaraan program studi. Syarat yang dimaksud terdiri atas yakni : (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam studi apabila telah lulus a. Seluruh mata kuliah (termasuk penulisan skripsi/karya akhir) b. Sesuai dengan beban SKS yang telah ditentukan dan tidak c. Melewati masa studi yang telah ditentukan. (2) Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administratif yang antara lain terdiri dari : a. IPK akhir mahasiswa terendah (termasuk skripsi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Telah menyerahkan skripsi/karya akhir yang telah dijilid dan ditandatangani pembimbing, bersama softcopy (CD) ke Program Studi masing‐masing serta perpustakaan Fakultas c. Tidak mempunyai tunggakan biaya pendidikan maupun biaya-biaya lain yang disertai bukti pembayaran yang sah. d. Tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan departemen/fakultas/pusat dengan menunjukkan bukti/surat keterangan bebas pinjam pustaka dari masing‐masing lembaga tersebut. (3) Mereka yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas berhak memperoleh ijazah, dan hak-hak kelulusan lainnya. (4) Kelulusan diperoleh dengan dikeluarkannya ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor Universitas. 101

2.3 Predikat Kelulusan Predikat kelulusan merupakan suatu penilaiaan bagi seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam penyelesaian program pendidikannya. Predikat kelulusan ditandai dengan beberapa tingkatan yakni :

100

Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. http://www.fisip.ui.ac.id/kurikulum/2010/kelulusan.pdf, hal 57, diakses tanggal 16 Maret 2012, Pukul : 15.23.wib. 101


(1) Predikat kelulusan setelah menyelesaikan program pendidikan terdiri atas 3 (tiga) tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik : a. Memuaskan b. Sangat Memuaskan c. Cum Laude (2) IPK sebagai dasar penentu predikat kelulusan jenjang (Sarjana) adalah : a. 2.00 – 2.75 : Memuaskan b. 2.76 – 3.50 : Sangat Memuaskan c. 3.51 – 4.00 : Cum Laude (3) Predikat cum laude diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan masa studi maksimal 8 (delapan) semester tanpa pernah mengulang mata kuliah. 102

2.4 Pemberian Ijazah Mahasiswa yang telah menyelesaiakan pendidikannya dapat memperoleh ijazah. Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan karena perserta didik telah menyelesaikan pendidikannya. Ijazah dapat diterima oleh peserta didik apabila peserta didik telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang terdiri atas : (1) Ijazah Sarjana diperoleh mahasiswa setelah menjalani studi pada jenjang Sarjana dengan jumlah kredit minimal 144 SKS, termasuk pembuatan Skripsi dan lulus ujian Skripsi (untuk jalur Skripsi) atau termasuk pembuatan karya akhir dan lulus Ujian Karya Akhir (untuk jalur tanpa Skripsi). (2) Syarat-syarat untuk memperoleh ijazah adalah : a. Menyerahkan berita acara sidang skripsi yang sudah ditandatangani oleh panitia sidang. b. Menyerahkan tanda terima skripsi dari Program dan perpustakaan Fakultas c. Menyerahkan biaya administrasi pembuatan ijazah d. Menyerahkan informasi status pembayaran dan akademis e. Mengisi dan menyerahkan formulir pembuatan ijazah f. Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 6x6 sebanyak 2 lembar g. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjaman pustaka dari perpustakaan Fakultas dan perpustakaan Pusat. 103

102 103

Ibid., hal.58. Ibid.


Berdasarkan ketentuan tersebut diatas mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, persyarataan lulus program studi, predikat kelulusan, dan ijazah bahwa setiap mahasiswa berhak memperoleh hak dan kewajiban seperti yang tercantum pada ketentuan tersebut. Kententuan

sebagaimana dimaksud menjelaskan bahwa

mahasiswa dapat memperoleh haknya apabila seseorang tersebut telah terdaftar menjadi peserta didik dan menyelesaikan administrasi pada perguruan tinggi tersebut. Kewajiban mahasiswa adalah bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagai seorang mahasiswa, dimana kewajiban-kewajiban tersebut merupakan suatu keharusan yang harus ditaati serta dijalankan seoarang mahasiswa agar dapat memperoleh haknya. Ketentuan tersebut apabila dikaitkan terhadap Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas. Seseorang yang berhak memperoleh ijazah dan menggunakan ijazah dari perguruan tinggi adalah seseorang yang terlebih dahulu harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh satuan pendidikan tersebut. Kewajiban sebagaimana dimaksud ialah menyelesaikan segala kewajiban administrasi baik berupa surat-surat maupun biaya operasional pendidikan, wajib mengikuti perkulihan berdasarkan ketentuan kurikulum perguruan tinggi tersebut. Mengikuti ujian-ujian yang diselenggarakan serta mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam perguruan tinggi tersebut dan lain sebagainya. Ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi barulah peserta didik dapat memperoleh ijazah. Berarti dengan demikian Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai/atas pengakuan

terhadap

penyelesaian

semua

kewajiban

pendidikan

akademik

dan/professional yang diantaranya yaitu telah menyelesaikan/mengikuti semua


program studi, penyelesaian semua administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi, dan

telah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi penyelenggara

pendidikan. Ijazah juga diberikan kepada peserta didik terhadap pengakuan prestasinya melalui satuan pendidikan yang terakreditasi.

3. Kerja Sama Perguruan Tinggi Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kerjasama antar perguruan tinggi/lembaga lain baik dalam maupun luar negeri mengenai program kembaran atau gelar ganda telah diatur dengan jelas dalam pasal 129 ayat (2) butir (b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Pasal tersebut memberikan legitimasi pentingnya jalinan kerjasama perguruan tinggi dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas, serta pengembangan institusional sebuah perguruan tinggi secara keseluruhan. Kerjasama dilakukan pada

hakikatnya merupakan upaya memecahkan isolasi

institusional yang dihadapi perguruan tinggi, baik pada level lokal, nasional, regional, maupun internasional. Kerjasama terutama dalam upaya peningkatan mutu akademik masing-masing perguruan tinggi, melalui kerjasama baik antar perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, di dalam maupun luar negeri. 104 Kerjasama perguruan tinggi dalam hal ini akan dikaitkan dengan pelaksanaan program kembaran atau pemberian gelar ganda (double degree) yang memiliki tujuan kerjasama, sasaran kerjasama, dan bentuk serta manfaat kerjasama perguruan tinggi.

104

http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68:unitkerjasama&catid=13:lembaga-penunjang-akademis&Itemid=151, diakses tanggal 16 Maret 2012, Pukul : 16.12 wib.


1. Tujuan Kerjasama Perguruan Tinggi Program Kembaran (Double Degree) Kerjasama perguruan tinggi dalam hal perolehan atau pengeluaran double degree bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi. Berkerjasama dalam rangka menghasilkan lulusan yang memenuhi standar/ bermutu, memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta peningkatan mutu program studi perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Ketentuan mengenai kerjasama double degree diatur dalam Permendiknas Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain Di Luar Negeri (terdapat pada Pasal 1 ayat (5), Pasal 7 ayat (1) butir (c), Pasal 10 ayat (3) dan (4), Pasal 11 dan Pasal 12). Kepmendikbud Nomor 264 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Pasal 5 Butir (b), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 butir (e), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, perubahan atas Kepmendikbud No.223/U/1998 Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 11). 105 Mengarah pada otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang intinya bahwa setiap perguruan tinggi berhak untuk meningkatkan keleluasaan dan kewenangan dalam menetapkan tujuan dan mengembangkan program masing-masing, kerjasama perguruan tinggi dalam hal ini lebih mengarah kepada pengeluaran ijazah, yang terkhusus kepada pemberian ijazah bergelar ganda (dual degree). Program kembaran 105

Lihat Pasal 1, 7, 10, 11, dan 12, Permendiknas Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain Di Luar Negeri. Lihat Pasal 5, 7, 10, 12, Kepmendikbud Nomor 264 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.


atau gelar ganda (double degree) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya. Program Beasiswa Unggulan dikembangkan untuk program double degree (gelar ganda) antara perguruan tinggi di dalam negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri, sehingga lulusan dari program ini akan memperoleh gelar ganda dan memiliki kemampuan plus dari program regular lainnya. 106

2. Sasaran Kerjasama Program Kembaran (Double Degree) Implementasi program double degree pada suatu program studi merupakan tahap awal dan langkah strategis dari suatu universitas untuk mencapai sasaran yaitu World Class University (WCU). Disamping itu, program ini merupakan salah satu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Program double degree pada prinsipnya ditujukan untuk menstimulasi peningkatan mutu pendidikan lembaga perguruan tinggi di Indonesia, baik ditinjau dari aspek dosen (staf pengajar), mahasiswa maupun Kemendiknas pada umumnya, setelah selesai proses pembelajaran di kedua universitas tersebut, mahasiswa yang bersangkutan akan menerima ijazah. 107

3. Bentuk Dan Manfaat Kerjasama Bentuk dan manfaat kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain baik nasional maupun luar negeri dalam hal program kembaran (double degree) 106

http://www.kopertis12.or.id/2010/10/24/prosedur-pembukaan-program-double-degreeprogram-kembaran.html, diakses tanggal 16 April 2012, Pukul 22.10 wib. 107 Ibid.


setidaknya terdapat dua manfaat langsung yang diperoleh perguruan tinggi lewat kerjasama.

Pertama,

melalui

kerjasama

program-program

akademik

yang

diselenggarakan akan dapat dimantapkan secara substansial dengan mengembangkan bidang-bidang pendidikan, penelitian, perpustakaan, pengabdian kepada masyarakat, penerbitan dan lain sebagainya. Kedua, melalui kerjasama akan diperoleh manfaat ekonomis akibat pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dan fasilitas yang ada. Setidak-tidaknya penggunaan sumber daya akan lebih efektif dari pada bila hanya dimanfaatkan oleh lembaga masing-masing secara individual. Semua manfaat itu pada akhirnya akan menunjang upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pengembangan perguruan tinggi. 108 Bentuk kerjasama antar perguruan tinggi/lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendiknas Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain Di Luar Negeri, dapat berbentuk: a. b. c. d. e. f.

Kontrak Manajemen; Program kembaran; Program gelar ganda (dual degree); Program pemindahan kredit; Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik; Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat; g. Penerbitan bersama karya ilmiah; h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau i. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi. 109

108

Uin-malang, Op.Cit. Pasal 7 Permendiknas Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain Di Luar Negeri. 109


Pelaksanakan program double degree/joint degree perguruan tinggi di dalam negeri wajib melakukan diskusi dan negosiasi dengan menggunakan berbagai media dalam melaksanakan kerja sama untuk menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) dan Dalam Memorandum of Agreement (MoA) atau Technical of Agreement (TA). Inti kesepakatan dalam MoU adalah program kerja sama antara perguruan tinggi yang terlibat dan ditandatangani pejabat setingkat rektor serta pelaksanaan kerja sama antar perguruan tinggi mengacu kepada Permendiknas Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuan dalam Memorandum of Agreement (MoA) atau Technical of Agreement (TA) memuat kesepahaman tentang kurikulum yang digunakan, jumlah mata kuliah yang wajib dilaksanakan, sistem satuan kredit transfer, format ijazah yang dikeluarkan dan rencana program yang akan datang. Technical of Agreement atau dokumen yang sejenis dapat ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Melalui program double degree mahasiswa akan menjalani kuliah waktu yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi yang terlibat kerjasama misalnya selama setahun di Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia dan setahun di PT luar negeri. 110 Pelaksanaan program Double Degree, apabila lembaga perguruan tinggi penyelenggara di Indonesia telah berhasil mendapatkan partner internasional dan siap mengimplementasikan program kerja samanya, langkah yang perlu dilakukan adalah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMDIKNAS sesuai Peraturan Menteri Pendidikan 110

Kopertis, Op..Cit. hal.1.


Nasional Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di Luar Negeri. Perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan melengkapi beberapa dokumen sebagaimana diatur dalam Permendiknas tersebut. Dengan demikian, apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Mendiknas, maka semua aktivitas program Double Degree dapat dilaksanakan dengan baik. 111 Kerjasama perguruan tinggi dalam hal double degeree dimaksudkan untuk meningkatkan mutu atau kualitas perguruan tinggi para pihak yang bekerjasama baik didalam maupun diluar negeri demi tercapainya program penyelenggaraan pendidikan yang baik dalam hal pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain dalam negeri non double degree dalam hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan mutu masing-masing perguruan tinggi juga ditujukan kepada perguruan tinggi yang ingin mencapai peningkatan akreditasi yang lebih baik.

4. Sistem Pendidikan Jarak Jauh. Sistem pendidikan jarak jauh pada awalnya berbentuk pendidikan koresponden. Pendidikan koresponden mulai dikenal sekitar tahun 1720-an sebagai suatu bentuk pendidikan orang dewasa. Proses pembelajaran dalam pendidikan

111

Ibid.


koresponden terjadi melalui bahan ajar cetak yang dikenal sebagai self-instructional texts, dikomunikasikan dengan komunikasi tertulis antara pengajar dan siswa. 112 Tujuan mendasar dari penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh ialah untuk menciptakan tercapainya pemerataan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai pelosok daerah untuk mengikuti program pendidikan tinggi. Tahun 1980, Keegan memberikan definisi sistem pendidikan jarak jauh berdasarkan hasil analisisnya terhadap beragam definisi dan tradisi praktis. Menurut Keegan sistem pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Terpisahnya pengajar dan siswa yang membedakan pendidikan jarak jauh dengan pengajaran tatap muka; 2. Ada pengaruh dari suatu organisasi pendidikan yang membedakannya dengan belajar sendiri dirumah (home study); 3. Penggunaan beragam media cetak, audio, video, computer, atau multimedia, untuk mempersatukan pengajar dan siswa dalam suatu interaksi pembelajaran; 4. Penyediaan komunikasi dua arah sehingga siswa dapat menarik manfaat darinya dan bahkan mengambil inisiatif dialog; 5. Kemungkinan pertemuan sekali-sekali untuk keperluan pembelajaran dan sosialisasi (pembelajaran diarahkan kepada individu bukan kepada kelompok); 6. Proses pendidikan yang memiliki bentuk hampir sama dengan proses industri. 113

112

Tian, dkk, didedikasikan kepada Setiajadi, Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh, (Jakarta; Universitas Terbuka, 1999), hal. 11-13. 113 Ibid, hal.14.


Sistem pendidikan jarak jauh dalam penyelenggaraannya terdiri atas beberapa hal dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang mememenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program pendidikan tinggi jarak jauh telah diatur dalam Kepmendiknas RI Nomor 107/U/2001 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ). Penyelenggaraan program PTJJ dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut yakni : a. Penggunaan berbagai media komunikasi yang berbentuk media komunikasi tercetak dikombinasikan dengan media lain; b. Penggunaan metode pembelajaran interaktif yang didasarkan pada konsep belajar mandiri dengan dukungan bantuan belajar dan fasilitasi pembelajaran. 114 Penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan, dimana ketentuan persyaratan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud yaitu : a. Mempunyai sumber daya untuk merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebar luaskan seluruh bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum program b. Mempunyai sumber daya untuk memutakhirkan secara berkala setiap bahan ajar yang diproduksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c. Memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi antara dosen, asisten atau tutor dengan mahasiswa secara intensif, baik melalui tatap muka, telekonferensi, surat menyurat elektronik, maupun bentuk-bentuk interaksi jarak jauh yang sinkronus dan asinkronus lainnya, yang menjamin dosen akan dapat mengenal secara individual setiap mahasiswanya, sehingga mampu menjaga kualitas proses pembelajaran; d. Mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas praktikum dan/ atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum; e. Mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas pemantapan pengalaman lapangan dan/atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan;

114

Pasal 3 Kepmendiknas RI Nomor 107/U/2001 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ).


f. Mempunyai sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil belajar secara terprogram dan berkala minimal 2 (dua) kali per semester; g. Mempunyai sumber daya dengan bidang keahlian manajemen PTJJ dan pembelajaran jarak jauh; h. Mempunyai sumber daya untuk mengorganisasikan unit sumber belajar yang bertujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran; i. Sudah mempunyai ijin penyelengaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN - PT) dengan nilai A atau U (Unggulan); j. Bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah mempunyai ijin penyelenggaraan program studi yang sama untuk memfasilitasi kegiantan pengembangan program dan bahan ajar, pemberian layanan bantuan belajar, layanan perpustakaan dan pelaksanaan praktikum dan pemantapan pengalaman lapangan, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar secara jarak jauh. 115 Penetapan mengenai pelaksanaan mekanisme dan proses evaluasi persyaratan serta persetujuan untuk

penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh

ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kurikulum dan beban studi pada pelaksananaan program pendidikan tinggi jarak jauh juga harus sama dengan kurikulum program studi yang diselenggarakan dengan sistem tatap muka. Program pendidikan jarak jauh juga harus dilaksanakan secara tersruktur, serta evaluasi hasil akhir belajar harus dapat mencerminkan tingkat kematangan dan kemampuan mahasiswa melalui mekanisme ujian komprehensif secara tatap muka atau secara jarak jauh dengan pengawasan langsung. 116 Perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan Kepmendiknas RI Nomor 107/U/2001 Tentang PTJJ apabila telah terpenuhi maka perguruan tinggi dapat melaksanakan program pendidikan jarak jauh dan berhak untuk mengeluarkan ijazah. Pelaksanaan program pendidikan jarak jauh merupakan 115 116

Pasal 4 ayat (2) Kepmendiknas RI Nomor 107/U/2001 Tentang PTJJ Pasal 5 ayat (4) Kepmendiknas RI Nomor 107/U/2001 Tentang PTJJ


bentuk penyelenggaraan program studi oleh satuan pendidikan tinggi di luar domisili perguruan tinggi. Penyelenggaraan kelas jarak jauh yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta sampai saat ini masih tidak dibenarkan (dilarang oleh ketentuan hukum). Ketentuan

dimaksud

diperjelas

dengan

keluarnya

Surat

Edaran

Direktur

Kelembagaan Dirjen Dikti Nomor 595/D5.1/2007 tanggal 27 Februari 2007. Dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh ini dan telah menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri. Dirjen Dikti kembali mempertegas larangan kelas jauh dengan membuat surat edaran bernomor 058/003/22/KL/2007. 117 Terdapatnya larangan kuliah jarak jauh bagi perguruan tinggi kecuali perguruan tinggi yang telah ditetapkan atau di amanahkan oleh pemerintah tidak dapat mengadakan program pendidikan tinggi jarak jauh. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh dilarang karena karena dapat mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran terhadap kaidah/norma/hakekat perguruan tinggi. Ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh tidak dapat digunakan atau tidak memiliki “civil effect” terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi

117

http://elektrojoss.wordpress.com/2007/07/05/uu-tidak-mengenal-kelas-jauh/, tanggal 30 Mei 2012, Pukul 23.11 Wib.

Diakses


pegawai negeri. 118 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dalam Pasal 89 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui program studi di luar domisili perguruan tinggi. 119” Ketentuan lain mengenai pendidikan jarak jauh dirujuk Pasal 219 PP Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa : “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 120” Program pendidikan jarak jauh selain itu, juga harus dirujuk Pasal 220 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang PPP, karena sampai saat ini aturan-aturan yang melarang tentang penyelenggaran kelas jauh masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementrian. 121

118 119

http://www.kopertis10.or.id/?p=252, Diakses pada tanggal 30 Mei 2012, Pukul 23.34. wib Pasal 89 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Pendidikan. 120

Pasal 219 PP Nomor 17 Tahunn 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Pendidikan. 121

Kopertis Loc.cit.


C. Kategori Ijazah Yang Dikeluarkan Oleh Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat. Perguruan tinggi merupakan pilihan strategis untuk mencapai tujuan individual bagi mereka yang menyatakan diri untuk belajar (memperoleh ilmu pengetahuan) serta pengakuan atas prestasi belajar peserta didik. Pengakuan yang akan diberikan berupa surat/serfitikat berbentuk ijazah yang di perolah melalui jalur formal tersebut. Ijazah merupakan hasil dari proses sertifikasi seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan "LULUS" dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu program studi tertentu di Universitas Terbuka. Peserta didik berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Berarti dengan kata lain seorang mahasiswa akan menerima ijazah setelah ada penetapan kelulusan oleh Dekan dan pengukuhan kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat. 122 Ketentuan mengenai satuan pendidikan tersebut sudah harus berbentuk badan hukum, serta untuk mendirikan satuan pendidikan formal maupun nonformal harus terlebih dahulu memiliki potensial atau standar nasional seperti yang telah tercantum dalam Bab XVII Pasal 62

ayat (2) UU Sisdiknas dan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Nonformal.

122

http://www.ut-surabaya.net/home.php?page=info diakses tanggal 7 April 2012, pukul

21.04 wib.


Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat, merupakan ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan pendidikan yang belum memiliki izin operasional dari Depdiknas dan tidak terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikatakan tidak memiliki izin operasional karena sarana dan prasaranya belum sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pendirian perguruan tinggi yang diatur dalam Pasal 21 UU Sisdiknas, yang menetapkan bahwa : ”perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi hanya sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya”. 123 Ijazah hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi tersebut. Ketentuan mengenai pemberian gelar akademik berdasarkan Pasal 21 ayat (7) UU Sisdiknas menyatakan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, oleh karena Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan setelah berlakunya UU Sisdiknas. Ketentuan Peralihan pada Pasal 74 UU Sisdiknas 124, pelaksanaan lebih lanjut mengenai hal ini masih tetap berpedoman pada ketentuan lama. Perguruan tinggi sebagai pihak yang telah mengeluarkan ijazah dan gelar akademik adalah merupakan satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, karena sarana dan prasarana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 123 124

Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tenatang Sisdiknas Pasal 74 UU Sisdiknas; “semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas (Lembaran Negara TAHUN 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undnag ini”.


berdasarkan Keputusan Mendiknas RI. Nomor. 234/U/2000 dan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas R.I Nomor: 108/Dikti/Kep/2001Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan, yang ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 25 PP. Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dihubungkan dengan Pasal 14 s.d. Pasal 17 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi 125, serta antara lain bahwa ijazah dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki wewenang menyelenggarakan program pendidikan formal (terakreditasi). Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka kategori ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat ialah ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang belum memenuhi syarat dalam hal belum memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan terakreditasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perguruan tinggi tersebut tidak layak untuk menyelenggarakan pendidikan apalagi menerbitkan dan mengeluarkan ijazah.

125

Pasal 14 s.d.Pasal 17 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.


BAB II KATEGORI IJAZAH YANG DIKELUARKAN OLEH PERGURUAN TINGGI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

Recommend Documents