WALIKOTA MOJOKERTO PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR
91
TAHUN
2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 WALIKOTA MOJOKERTO, Menimbang
a.
bahwa dengan adanya beberapa
Harga Satuan Pokok Kegiatan
yang perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian serta biaya perjalanan dinas yang harus disesuaikan dengan satuan biaya yang berlaku dalam APBN ; b.
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengubah dan mengatur kembali Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2015 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
Mengingat
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timurl Jawa Tengahl Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
2
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
7.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2015. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Pasall Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2014, tanggal1 Juli 2014, sebagai berikut : 1. Ketentuan Dalam Standar Biaya Umum Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2015, huruf A. (Lampiran 1) angka 1, nomor 1.2 dan 1.4 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini. 2. Ketentuan Dalam Standar Biaya Umum Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2015, huruf A. (Lampiran 1) setelah angka 27 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 28 Honorarium Kepada Tim Penyuluhan Hukum Terpadu yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini. 3. Ketentuan Dalam Standar Biaya Umum Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2015, huruf C. (Lampiran 3) Besaran Biaya Perjalanan Dinas Menurut Tingkatannya Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2015 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
3
Pasalll Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal
15
01ctoeer
2014
WALIKOTA MOJOKERTO
ttd MAS'UD YUNUS
Diundangkan di Mojokerto padatanggal 15 Oktober 2Q14 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
ttd MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19570917 198309 1 001 BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR
Salliilnan sesuai dengan .asillinya KEPALA BAG IAN HUKUM,
Id PUDJI HARIDJONO. r SHI NIIP'.196007.29 19B5031 007 ,
1
91
4 LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR
91
TANGGAL
15
TAHUN OKTOBER
2014 2014
STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2015 A. (Lampiran
1)
NO
1 I
URAIAN
SATUAN
2
3
I
BIAYATA 2015 4
HONORARlUMPENANNGUNGJAWABPENGELOLAKEUANGAN 1.2. PEJABAT
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
/ KPA
a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta
OB
490.000,00
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta
OB
600.000,00
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta
OB
710.000,00
d. Nilaipagu dana diatas Rp. 500 juta sd. R£. 1 miliar
OB
820.000,00
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar
OB
950.000,00
f. Nilai pagu dana diatas Rp, 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
OB
1.100.000,00
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar
OB
1.200.000,00
h. Nilai pagu dana diatas R_p.10 miliar sd. Rp. 25 miliar
OB
1.550.000,00
j. Nilaipagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar
OB
1.870.000,00
k. Nilaipagu
dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar
OB
2.200.000,00
I. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar
OB
2.550.000,00
m.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar
OB
3.000.000,00
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. Rp. 500 miliar
OB
3.500.000,00
o. Nilai pagu dana diatas Rp, 500 miliar sd. Rp. 750 miliar
OB
4.000.000,00
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. Rp. 1 triliun
OB
4.500.000,00
q. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun
OB
5.450.000,00
a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta
OB
480.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta
OB
590.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta
OB
700.000
1.4. PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
(pPK)
5
1
2
3
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar
OB
800.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar
OB
940.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
OB
1.070.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar
OB
1.110.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar
OB
1.530.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar
OB
1.850.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar
OB
2.170.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar
OB
2.490.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar
OB
2.980.000
m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. Rp. 500 miliar
OB
3.460.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. Rp. 750 miliar
OB
3.940.000
o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. Rp. 1 triliun
OB
4.430.000
p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun
OB
5.390.000
WALIKOTA MOJOKERTO
ttd MAS'UD YUNUS
4
6 LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
28
HONORARIUM I.
NOMOR
91
TANGGAL:
15
TAHUN OKTOJ3ER
2014 2014
KEP ADA TIM PENYULUHAN HUKUM TERP ADU
Tim Pelaksana
a.
Pengarah
OB
700.000,00
b. PenanggungjawablKoordinator
OB
650.000,00
c. Ketua
OB
500.000,00
d. Sekretaris
OB
400.000,00
e. Anggota
OB
350.000,00
II.
Tim Penyuluh
OK
200.000,00
III.
Koordinator Lapangan
OK
150.000,00
IV.
Koordinator Sekolah
OK
150.000,00
WALIKOTA MOJOKERTO ttd
MAS'UD YUNUS
7
LAMPIRAN
II PERATURAN
WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR
91
TAHUN
2014
TANGGAL:
15
OKTOBER
2014
C. (Lampiran 3) BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS MENURUT TINGKA TANNYA PEMERINTAH KOT A MOJOKERTO TAHUN2015 A. SATUAN UANG HARlAN DAN REPRESENTASI
A.1. Uang Harian Luar Kota dan Diklat (diberikan secara lumpsum) NO.
URAIAN
SATUAN
LUAR KOTA
DIKLAT
1.
Aceh
OH
360.000
110.000
2.
Sumatra Utara
OH
370.000
110.000
3.
Riau
OH
370.000
110.000
4.
Kepulauan Riau
OH
370.000
110.000
5.
Jambi
OH
370.000
110.000
6.
Sumatra Barat
OH
380.000
110.000
7.
Sumatra Selatan
OH
380.000
110.000
8.
Lampung
OH
380.000
110.000
9.
Bengkulu
OH
380.000
110.000
10.
Bangka Belitung
OH
410.000
120.000
11.
Banten
OH
370.000
110.000
12.
Jawa Barat
OH
430.000
130.000
13.
D.K.1.Jakarta
OH
530.000
160.000
14.
Jawa Tengah
OH
370.000
110.000
15.
0.1. Yogyakarta
OH
420.000
130.000
16.
Jawa Timur
OH
410.000
120.000
17.
Bali
OH
480.000
140.000
18.
Nusa Tenggara Barat
OH
440.000
130.000
19.
Nusa Tenggara Timur
OH
430.000
130.000
20.
Kalimantan Barat
OH
380.000
110.000
21.
Kalimantan Tengah
OH
360.000
110.000
22.
Kalimantan Selatan
OH
380.000
110.000
8
23.
Kalimantan Timur
OH
430.000
130.000
24.
Kalimantan Utara
OH
430.000
130.000
25.
Sulawesi Utara
OH
370.000
110.000
26.
Gorontalo
OH
370.000
110.000
27.
Sulawesi Sarat
OH
410.000
120.000
28.
Sulawesi Selatan
OH
430.000
130.000
29.
Sulawesi Tengah
OH
370.000
110.000
30.
Sulawesi Tenggara
OH
380.000
110.000
31.
Maluku
OH
380.000
110.000
32.
Maluku Utara
OH
430.000
130.000
33.
Papua
OH
580.000
170.000
34.
Papua Sarat
OH
480.000
140.000
*)
Uang harian luar kota hanya dapat diberikan dalam hal melaksanakan konsultasi/koordinasi dan/atau akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung panitia penyelenggara.
A.2. Uang Harian Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam
NO.
PEJABAT NEGARAIESELONI GOLONGAN
SATUAN
UANG HARlAN
1.
Walikota dan Wakil Walikota
OH
100.000
2.
Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Peiabat Lainnya vans setara
OH
100.000
3.
Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I/Non PNS
OH
100.000
A.3. Uang Representasi
NO.
URAIAN
SATUAN
LUAR KOTA
DALAM KOTA LEBIH DARI8 (DELAPAN) JAM
1.
Pejabat Negara
OH
250.000
125.000
2.
Pejabat Eselon II
OH
150.000
75.000
9 B. BIAYA TRANSPORTASI B.1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Oalam Kota
(diberikan secara lumpsum)
PEJABAT NEGARAIESELONI GOLONGAN
NO.
TINGKAT BIAYA PERJALANAN DlNAS
BIAYA TRANSPORT
1.
Walikota dan Wakil Walikota
A
Menggunakan fasilitas kendaraan dinas
2.
Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara
B
Menggunakan fasilitas kendaraan dinas
3.
Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat
C
80.000
Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I/Non PNS
B.2. Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Oi Jawa Timur (Pergi - Pulang)
(Oapat Oiberikan Apabila Menggunakan Kendaraan Umum dan merupakan batas tertinggi apabila tidak dapat menunjukkan bukti riil pengeluaran yang dapat dituangkan da/am daftar pengeluaran riil) NO. 1. 2.
PEJABAT NEGARAIESELONI GOLONGAN Walikota dan Wakil Walikota
ZONA A
Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara
ZONAB
ZONAe
ZONAD
MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS
3.
Pejabat Eselon III (Kepala SKPD dan Kabag)
4.
100.000
150.000
200.000
296.000
5.
Pejabat Eselon III (bukan Kepala SKPD) Pejabat Eselon IV
100.000
150.000
200.000
296.000
6.
Golongan III dan IV
100.000
150.000
200.000
296.000
7.
Golongan II dan I
100.000
150.000
200.000
296.000
8.
Honorer/Non PNS
100.000
150.000
200.000
296.000
9.
Peserta Pelatihanl Sosialisasil Sejenisnyal Bintek dan Masyarakat
100.000
150.000
200.000
296.000
Keterangan: a. Zona A meliputi: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik. b. Zona B meliputi: Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri,Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Madiun, Kota Madiun. c. Zona C meliputi: Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi.
10 d. Zona 0 meliputi: Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember,
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten SituBondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep.
B.3. Biaya Transportasi yang disesuaikan dengan Fasilitas Transportasi menurut kelasnya, (Diberikan secara at cost! sesuai pengeluaran) NO.
PEJABAT NEGARAIESELON/G OLONGAN
1.
Walikota dan Wakil Walikota
2.
Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara
3.
Pejabat Eselon IIIIPNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I
TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS A
PESAWAT UDARA
MODA TRANSPORTASI KAPAL KERETA LAUT API/BUS
LAIN-LAIN
Bisnis
VIP/ Kelas I A
Spesial/ Eksekutif
Sesuai kenyataan
B
Ekonomi
Kelas I B
Eksekutif
Sesuai kenyataan
C
Ekonomi
Kelas II A
Eksekutif
Sesuai kenyataan
B.4. Satuan Biaya Taksi (satu kali perjalanan) (Merupakan batas tertinggi apabila tidak dapat menunjukkan bukti riil pengeluaran yang dapat dituangkan dalam daftar pengeluaran riil) NO.
PROVINSI
123.000 232.000
Orang/kali
70.000
Orang/kali
105.000
Orang/kali
128.000
Orang/kali
192.000
Orang/kali
124.000
Orang/kali
148.000
Bengkulu
Orang/kali
92.000
Bangka Belitung
Orang/kali
86.000
Orang/kali
320.000
Orang/kali
118.000
Aceh
2.
Sumatra Utara
3.
Riau
4.
Kepulauan Riau
5.
Jambi
6.
Sumatra Barat
7.
Sumatra Selatan
8.
Lampung
9. 11. 12. 13.
BIAYA
Orang/kali Orang/kali
1.
10.
SATUAN
Banten Jawa Barat O.K.I. Jakarta
Orang/kali
170.000
11
14.
Jawa Tengah
Orang/kali
50.000
15.
0.1. Yogyakarta
Orang/kali
141.000
16.
Jawa Timur
Oranglkali
148.000
17.
Bali
Orang/kali
160.000
18.
Nusa Tenggara Barat
Orang/kali
218.000
19.
Nusa Tenggara Timur
Orang/kali
81.000
20.
Kalimantan Barat
Orang/kali
145.000
21.
Kalimantan Tengah
Orang/kali
94.000
22.
Kalimantan Selatan
Orang/kali
141.000
23.
Kalimantan Timur
Orang/kali
401.000
24.
Kalimantan Utara
Orang/kali
353.000
25.
Sulawesi Utara
Orang/kali
310.000
26.
Gorontalo
Orang/kali
134.000
27.
Sulawesi Barat
Orang/kali
217.000
28.
Sulawesi Selatan
Orang/kali
128.000
29.
Sulawesi Tengah
Orang/kali
151.000
30.
Sulawesi Tenggara
Orang/kali
332.000
31.
Maluku
Orang/kali
340.000
32.
Maluku Utara
Orang/kali
54.000
33.
Papua
Orang/kali
60.000
34.
Papua Barat
Orang/kali
54.000
*) Satuan biaya taksi hanya digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tariff satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya
C. SATUAN BIAYA PENGINAPAN Satuan biaya penginapan merupakan alokasi biaya tertinggi penginapan
(diberikan secara at costlsesuai pengeluaran) NO
PROVINSI
SATUAN
PEJABAT NEGARAI ESElON I
PEJABAT ESElON II
PEJABAT ESElON 1111 GOL. IV
PEJABAT ESElON IV/GOl III
GOL. 1111
1.
Aceh
OH
4.420.000
1.308.000
1.080.000
410.000
370.000
2.
Sumatra Utara
OH
4.960.000
1.214.000
703.000
505.000
310.000
3.
Riau
OH
3.817.000
1.168.000
868.000
450.000
380.000
4.
Kepulauan Riau
OH
4.275.000
1.285.000
650.000
502.000
280.000
12
5.
Jambi
OH
4.000.000
1.176.000
697.000
382.000
290.000
6.
Sumatra Barat
OH
4.240.000
1.155.000
884.000
477.000
370.000
7.
Sumatra Selatan
OH
4.680.000
1.228.000
605.000
514.000
310.000
8.
Lampung
OH
3.960.000
1.299.000
790.000
374.000
356.000
9.
Bengkulu
OH
1.300.000
790.000
712.000
599.000
510.000
10.
Bangka Belitung
OH
3.335.000
1.310.000
850.000
533.000
304.000
11.
Banten
OH
3.808.000
1.430.000
1.024.000
797.000
400.000
12.
Jawa Barat
OH
3.664.000
1.753.000
949.000
515.000
463.000
13.
D.K.I. Jakarta
OH
8.720.000
1.086.000
800.000
610.000
400.000
14.
Jawa Tengah
OH
4.146.000
1.478.000
1.024.000
497.000
350.000
15.
0.1.Yogyakarta
OH
4.620.000
1.334.000
747.000
629.000
461.000
16.
Jawa Timur
OH
4.400.000
1.359.000
841.000
499.000
329.000
17.
Bali
OH
4.881.000
1.810.000
1.304.000
904.000
658.000
18.
Nusa Tenggara
OH
3.429.000
2.738.000
737.000
540.000
360.000
OH
3.000.000
1.000.000
700.000
662.000
400.000
Barat 19.
Nusa Tenggara Timur
20.
Kalimantan Barat
OH
2.400.000
1.130.000
866.000
430.000
361.000
21.
Kalimantan
OH
3.000.000
1.596.000
923.000
558.000
436.000
OH
4.250.000
1.679.000
816.000
500.000
379.000
Tengah 22.
Kalimantan Selatan
23.
Kalimantan Timur
OH
4.000.000
3.021.000
1.596.000
550.000
450.000
24.
Kalimantan Utara
OH
4.000.000
3.021.000
1.596.000
550.000
450.000
25.
Sulawesi Utara
OH
3.200.000
1.553.000
640.000
549.000
342.000
26.
Gorontalo
OH
1.320.000
1.134.000
910.000
423.000
240.000
27.
Sulawesi Barat
OH
1.260.000
1.030.000
910.000
425.000
360.000
28.
Sulawesi Selatan
OH
4.820.000
1.912.000
968.000
539.000
378.000
29.
Sulawesi Tengah
OH
2.030.000
1.298.000
894.000
493.000
389.000
30.
Sulawesi
OH
1.850.000
1.070.000
802.000
488.000
420.000
Tenggara 31.
Maluku
OH
3.000.000
1.030.000
680.000
545.000
414.000
32.
Maluku Utara
OH
3.110.000
1.512.000
600.000
478.000
380.000
33.
Papua
OH
2.850.000
1.668.000
754.000
460.000
414.000
34.
Papua Sarat
OH
2.750.000
1.482.000
976.000
798.000
370.000
13 D. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR Uang Saku Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fuliday/Halfday di Dalam Kota
(diberikan secara lumpsum)
NO.
PROVINSI
1.
Aceh
2.
Sumatra Utara
3.
Riau
4.
Kepulauan Riau
S.
Jambi
6.
Sumatra Barat
7.
Sumatra Selatan
8.
Lampung
9.
Benqkulu
10.
Bangka Belitung
11.
Banten
12.
Jawa Sarat
13.
D.K.1.Jakarta
14.
Jawa Tengah
1S.
0.1. Yogyakarta
16.
Jawa Timur
17.
Sali
18.
Nusa Tenggara Sarat
19.
Nusa Tenggara Timur
20.
Kalimantan Barat
21.
Kalimantan Tengah
22.
Kalimantan Selatan
23.
Kalimantan Timur
24.
Kalimantan Utara
2S.
Sulawesi Utara
26. 27.
Gorontalo
28.
Sulawesi Selatan
29.
Sulawesi Tengah
30. 31.
Sulawesi Tenggara
32.
Maluku Utara
33.
Papua
34.
Papua Barat
Sulawesi Sarat
Maluku
SATUAN
OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH
FULLBOARO 01 LUAR KOTA
FULLBOARO OIOALAM KOTA
FULLOAYI HALFOAY 01 OALAM KOTA
120.000
100.000
8S.000
130.000
110.000
9S.000
130.000
100.000
8S.000
130.000
110.000
9S.000
130.000
110.000
9S.000
120.000
100.000
8S.000
120.000
100.000
8S.000
130.000
110.000
9S.000
130.000
110.000
9S.000
130.000
110.000
9S.000
120.000
100.000
8S.000
1S0.000
12S.000
10S.000
180.000
1S0.000
130.000
130.000
110.000
9S.000
140.000
11S.000
100.000
140.000
11S.000
100.000
160.000
13S.000
11S.000
1S0.000
12S.000
10S.000
140.000
11S.000
100.000
130.000
110.000
9S.000
120.000
100.000
8S.000
130.000
110.000
9S.000
1S0.000
12S.000
10S.000
1S0.000
12S.000
10S.000
130.000
110.000
9S.000
130.000
110.000
9S.000
120.000
100.000
8S.000
1S0.000
12S.000
10S.000
130.000
110.000
9S.000
130.000
110.000
120.000
100.000
9S.000 8S.000
130.000
110.000
200.000
170.000
9S.000 140.000
160.000
13S.000
11S.000
14
E. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT/PERTEMUAN (dibayarkan secara lumpsum) NO.
DIDALAM KANTOR
PEJABAT NEGARAIESELONI GOLONGAN
1.
Walikota dan Wakil Walikota
2.
Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara.
3.
Pejabat Eselon III (Kepala SKPD dan Kabag)
4.
Pejabat Eselon III (bukan Kepala SKPD)
5.
Pejabat Eselon IV
6.
Golongan III dan IV
7.
Golongan II dan I
8.
Honorer/Non PNS
9.
Peserta Pelatihan/ Sosialisasi/ Bintek dan Sejenisnya/Masyarakat
BIAYA TRANSPORT
150.000
*) Hanya dapat diberikan dengan persyaratan tertentu
PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2015
A.
Satuan Uang Harian dan Uang Representasi A.1. Uang Harian Luar Kota dan Diklat Satuan uang harian perjalanan dinas luar kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar kota yang terdiri dari - uang makan, - uang transport lokal - uang saku. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. A.2. Uang Harian Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam Satuan uang harian dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
15 A.3. Uang Representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negara (Walikota, Wakil Walikota) dan pejabat eselon II atau yang disetarakan yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. B.
Biaya Transportasi B.1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Oalam Kota Satuan biaya uang transport kegiatan dalam kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai Aparatur Sipil NegaralTNl/Polri dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah kota (pergi/pulang). Uang transpor kegiatan dalam kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas. Uang transport kegiatan dalam kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. Catatan : a. Untuk kegiatan dalam kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udaradan/atau air) dapat diberikan secara at cost. b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan. B.2. Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Oi Jawa Timur Biaya transportasi luar kota di Jawa Timur dibayarkan secara at cost/sesuai pengeluaran tetapi apabila tidak terdapat bukti pengeluaran riil maka besaran nominal dalam tabel biaya transportasi luar kota di Jawa Timur merupakan satuan biaya transpor batas tertinggi yang dapat dimasukkan dalam komponen daftar pengeluaran riil. B.3. Biaya Transportasi yang menurut kelasnya.
disesuaikan
dengan
Fasilitas Transportasi
Biaya Transportasi yang disesuaikan dengan Fasilitas Transportasi menurut kelasnya merupakan biaya transpor bagi pelakana SPO yang disesuaikan dengan tingkat biaya perjalanan dinas dan moda transportasi yang digunakan, dibayarkan secara at cost/pengeluaran rill. B.4. Satuan Biaya Taksi Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tariff satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminallstasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
16 Contoh perhitungan alokasi biaya taksi : Seorang pejabatlpegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut : 1) Berangkat a. Biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke bandara Soekarno-Hatta; dan b. Biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta. 2) Kembali a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipta; dan b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta). Pada dasarnya biaya taksi dibayarkan secara riil sesuai bukti yang diperoleh, apabila bukti tidak dapat diperoleh angka dalam tabel biaya taksi merupakan batas tertinggi yang dapat dimasukkan dalam komponen daftar pengeluaran riil.
c.
Satuan Biaya Penginapan Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA SKPD sesuai dengan peruntukannya.
D.
Satuan biaya uang saku rapat/pertemuan di luar kantor Uang Saku Paket Fullboard Fuliday/Halfday di Dalam Kota. •
di Luar
Kota,
Paket
Fullboard
dan
Uang saku paket fullboard di luar kota Uang harian paket fullboard di luar kota merupakan satuan biaya yang digunakanuntuk pengalokasian uang saku paket fullboard di luar kota, kepada peserta dan panitia kegiatan rapatlpertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapatlpertemuan paket fullboard di luar kota.
•
Uang saku paket fullboard di dalam kota Uang harian paket fullboard di dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakanuntuk pengalokasian uang saku paket fullboard di dalam Kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapatlpertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapatlpertemuan paket fullboard di dalam kota.
•
Uang saku paket fullday/halfday di dalam kota Uang harian paket fullday/halfday di dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakanuntuk pengalokasian uang saku paket fullday/halfday di dalam Kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapatlpertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapatlpertemuan paket fullday/halfday di dalam kota.
17
E.
Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapatJpertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Dihadiri peserta dari eselon II lainnya/masyarakat; b. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja; c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Catatan: a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat, b. 8agi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport dalam kota sepanjang criteria pemberian uang transport dalam kota terpenuhi. c. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PAlKPA agar menempuh langkah-Iangkah untuk membatasi pelaksanaan rapatJpertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday), dengan cara mengalihkannya dengan rapat di dalam kantor. WALIKOTA MOJOKERTO
ttd MAS'UD YUNUS
