PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi; b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; c. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS LOKAL.
PERCEPATAN SUMBER DAYA
Pasal 1 (1) Menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. (2) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Pasal 2 Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 3 (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. (3) Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. Pasal 4 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22 TAHUN 2009 TANGGAL : 6 JUNI 2009
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
A. LATAR BELAKANG Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik. Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gej olak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu
kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-3-
kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintahan Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Di samping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan. Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masingmasing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah :(1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (Skor PPH baru mencapai 81,9 pada tahun 2008) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Untuk
mengatasi
permasalahan
tersebut,
diperlukan
kebijakan
percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Presiden sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. B. KEBIJAKAN ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-3-
B. KEBIJAKAN B.1. Tujuan Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada tahun 2015. Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya : 1.
Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2.
Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3.
Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
B.2. Sasaran Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata nasional sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015. Sasaran skor PPH di setiap wilayah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengacu pada sasaran nasional dengan tetap B.3.
Strategi ...
mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya pangan lokal.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-3-
B.3. Strategi 1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2(dua) cara yaitu : a.
Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
b.
Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.
2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal Keberhasilan
percepatan
penganekaragaman
konsumsi
pangan
ditentukan
oleh
ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi pangan nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang pemantapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan di berbagai daerah. Dalam Pengembangan ...
rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-3-
Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2(dua) cara yaitu : a.
Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
b.
Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM. Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan
tercermin dari 4 indikator yaitu :(1) menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman, (2) peran swasta dan Pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat, (3) aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal semakin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak, dan harga kompetitif, (4) teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang. C. LANGKAH OPERASIONAL C.1. Tahapan Pelaksanaan Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas dua tahap, yaitu Tahap I(2009-2011) dan Tahap II (2012-2015). 1. Tahap I (2009 – 2011) Untuk kurun waktu tahun 2009 – 2011 kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui : a.
Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri. c. Penyuluhan ...
b.
Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan non formal.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-3-
c.
Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaj a, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
d.
Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan.
e.
Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.
f.
Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
g.
Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
h.
Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.
i.
Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
j. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap I. 2. Tahap II (2012 – 2015) Untuk kurun waktu tahun 2012 – 2015, upaya-upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan Tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut : a.
Fasilitasi pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur j alan dan sumber daya air.
b.
Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
c.
Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis
sumber daya lokal. d. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap II. Tabel ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-7Tabel Kegiatan Operasional, Luaran, Dampak, dan Sasaran Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan NO 1.
KEGIATAN OPERASIONAL
INSTANSI
LUARAN
DAMPAK
Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan : Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat x Penguatan lembaga dan ketenagaan advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi x Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi x Advokasi kepada pemangku kebijakan x Kampanye melalui media massa nasional dan lokal x Promosi dan sosialisasi x Pemberian penghargaan
Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional , Departemen Sosial, Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Keluar g a Berencana Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
Peningkatan pengetahuan, dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman pada pengambil keputusan/ aparat, pendidik, ibu rumah tangga, dan kelompok masyarakat lainn y a
x Tumbuhnya
permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. x Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman.
SASARAN Tahap I(2009 – 2011) : x Pencapaian Skor PPH 88,1 pada Tahun 2011 dengan konsumsi - Padi-padian : 300,1 gr/kap/hari - Umbi-umbian : 74,1 gr/kap/hari - Pangan Hewani : 136,9 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 22,4 gr/kap/hari - Buah/Biji Berminyak: 10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan : 34,6 gr/kap/hari Gula : 29,1 gr/kap/hari Sayur dan Buah : 250 gr/kap/hari x Pangan aman dikonsumsi Pendidikan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-8NO
KEGIATAN OPERASIONAL
INSTANSI
Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui j alur pendidikan formal dan non-formal x Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. x Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan. x Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non-formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
LUARAN
DAMPAK
SASARAN Tahap II (2012 – 2015) : Skor PPH 95 pada tahun 2015 dengan konsumsi - Padi-padian : 275 gr/kap/hari - Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari - Pangan Hewani : 150 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari - Buah/Biji Berminyak: 10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan : 35 gr/kap/hari Gula : 30 gr/kap/hari Sayur dan Buah : 250 gr/kap/hari x Pangan aman dikonsumsi. x
idem
idem
Pengembangan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-9NO 2.
KEGIATAN OPERASIONAL
INSTANSI
DAMPAK
SASARAN
x Meningkat-
Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal : Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal x Pemetaan sumber daya lokal x Pengembangan, diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan x Fasilitasi akses kredit usaha x Fasiltasi produksi dan pemasaran
LUARAN
Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Riset dan Teknolo gi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
nya jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. x Terinternalisasinya mutu dan keamanan pangan di kalangan produsen pangan lokal.
Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal
idem
Advokasi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-10-
NO
KEGIATAN OPERASIONAL Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM x Pembinaan mutu dan keamanan pangan x Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
INSTANSI Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
LUARAN
idem
DAMPAK
idem
SASARAN
idem
Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
Evaluasi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
-11NO 3.
KEGIATAN OPERASIONAL Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
INSTANSI
LUARAN
Dep. Pertanian, Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Dep. Kehutanan, Dep.Kelautan dan Perikanan, Dep. Kesehatan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Komunikasi dan Informatika, Dep. Perhubungan, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Sosial, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, BAPPENAS, Kementerian Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Badan POM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
Meningkat-nya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
DAMPAK
Sinergi pelaksanaan percepatan penganeka- ragaman konsumsi pangan di setiap tingkatan
SASARAN
idem
C.2. ORGANISASI...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A - 3 -
C.2. ORGANISASI PELAKSANAAN 1.
Pemerintah Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan melakukan
koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lintas Kementerian/Lembaga, Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, dan Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Biaya
pelaksanaan
Kementerian/Lembaga
percepatan dibebankan
penganekaragaman pada
APBN
konsumsi bagian
pangan
anggaran
di
tingkat
masing-masing
Kementerian/Lembaga. 2.
Pemerintah Provinsi Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi bertugas sebagai
penanggung jawab umum dan koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di provinsi masing-masing, dan membuat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Gubernur melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi, dan lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di provinsi dibebankan pada APBD provinsi. 3.
Pemerintah Kabupaten/Kota Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota bertanggung
jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di wilayah masing-masing, dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Bupati/Walikota melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten/Kota dan lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. PENUTUP ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A - - 3 - -
PENUTUP Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso
