PERATURAN PEMERINTAH No 39 TAHUN 2006

PERATURAN PEMERINTAH No 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Alur Perencanaan dan Penganggaran RenstraKL

Pedoman

RenjaKL

Pedoman RKA-KL

Rincian APBN

RAPBN

APBN

Dijabarkan Pedoman

RPJP Nasional

Acuan

RPJM Nasional

Dijabarkan

RKP

Diperhatikan

Pedoman

Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKP Daerah

Pedoman RAPBD

APBD

RKASKPD

Rincian APBD

Acuan

Pedoman Dijabarkan Visi, Misi, Program Kepala Daerah

RenstraSKPD

Pedoman

UU SPPN

RenjaSKPD

Pedoman

UU KN

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Pedoman

Acuan

Pemerintah Pusat

Visi, Misi, Program Presiden

SATKER

SISTEM KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA-KL

UNIT ORG

OUTPUT

JENIS BELANJA

NATIONAL GOALS

Keterangan: FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN

K/L

SISTEM PPN

-N -D -P - KL -D - SKPD

RPJP

PP 39 & 40/2006

SISTEM AKIP

RPJM

RENCANA STRATEGIS

RENCANA KERJA

RENCANA KINERJA

PENETAPAN (?) KINERJA RENCANA RENCANA AKSI AKSI (OPRNAL PLAN)

umpan balik

-N -D

Inpres 7/1999

UU 25/2004

PENETAPAN KINERJA

UU 32/2004

Akan diubah dng Perpres - KL -D - SKPD - dll

UU 17/ 2003

SISTEM PENGANGGARAN

KERANGKA PENG. JANGKA MENNGH (MTEF)

KERANGKA EKONOMI MAKRO

PP 20 & 21/2004

-P - D

PAGU ANGGRN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

- KL - SKPD

DPR/D (Persetujuan Anggaran)

Inpres 5/2004

PENGUKURAN KINERJA UU 15/2004

SISTEM PPN, SISTEM AKIP, SISTEM PENGANGGARAN

LAKIP EVALUASI AKUN TABLTS KINERJA

LAPORAN KEUANGAN

BPK (Audit)

LKKIP (RUU Prt Plk APBN/ Raperda Prt Plk APBD)

UU 1/2004 PP 8/2006

PERSANDINGAN PP 8/2006 DENGAN PP 39/2006 PP 8/2006

PP 39/2006

9 Merupakan Pengaturan lebih lanjut dari

9 Merupakan Pengaturan lebih lanjut dari UU 25/2004 9 Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja K/L, RENSTA K/L dan RPJMN 9 Laporan pemantauan mencakup laporan keuangan, pencapaian kinerja keluaran kegiatan, indikasi pencapaian kinerja hasil program 9 Laporan Evaluasi kinerja belum diatur secara khusus tetapi harus dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Pengaturan lebih lanjut akan disesuaikan dengan format SAKIP 9 Untuk keperluan perencanaan diatur mekanisme pelaporan dari Kabuapaten/ Kota kepada Provinsi dan kepada K/L

9 9 9

9 9

UU 1/2004 Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/ APBD Pengaturan laporan keuangan diatur sesuai dengan SAP Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD Diperlukan pengaturan lebih lanjut melaui Peraturan Presiden dalam pelaksanaan Laporan Kinerja Tidak ada hirarki pelaporan dari SKPD Kabupaten/walikota ke SKPD Provinsi, dan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur

Landasan Hukum PP 39 Tahun 2006 (1) Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN: (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Landasan Hukum (2)…. a Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya; (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;

Landasan Hukum (2)…. b Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

Diperlukan koordinasi lintas departemen mengingat: • Adanya UU lainnya yang juga memerlukan pengaturan pengendalian dan evaluasi seperti UU No. 1/2004 (PP No. 8/2006 tentang LKKIP), UU No. 15/2004 (sudah disusun RPP Sistem Pengendalian Intern), UU No. 32/2004 (sedang disusun RPP Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Æ pada saat implementasi tidak menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya

Ruang Lingkup Pengaturan PP 39/2006 I.

KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

II.

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN ƒ Umum (Pasal 2-3) ƒ Pemantauan (Pasal 4-10) ƒ Pengawasan (Pasal 11)

III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN ƒ Evaluasi Rencana Pembangunan (umum) (Pasal 12) ƒ Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL dan RKP (Pasal 13-14) ƒ Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL dan RPJM Nasional (Pasal 1516) IV. INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN (Pasal 17) V.

KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 18-19)

VI. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 20-21)

10

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan ƒ Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. ƒ Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ SKPD. ƒ Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja. ƒ Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja. ƒ Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja. 11

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan ƒ Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ƒ Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. ƒ Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12

PERIODISASI DAN MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN No 1

JENIS PELAPORAN Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Kementerian/ Lembaga

PERIODE Triwulan

PELAPOR

FORMULIR

PENYAMPAIAN

PENERIMA

a. Penanggung jawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja)

Formulir - A

5 hari kerja setelah triwulan berakhir

Penanggung jawab Program

b. Penanggung jawab Program (Kepala Unit Organisasi)

Formulir - B

10 hari kerja setelah triwulan berakhir

Menteri/ Pimpinan LPND

c. Menteri/ Pimpinan LPND

Formulir - C

14 hari kerja setelah triwulan berakhir

1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri PAN

TEMBUSAN Kepala Bappeda Provinsi dan Kab/Kota dimana kegiatan berlokasi

13

No 2

JENIS PELAPORAN

PERIODE

Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembantuan di SKPD Kabupaten/ Kota

Triwulan

PELAPOR

FORMULIR

PENYAMPAIAN

PENERIMA

a. Penanggung jawab Kegiatan (PPTK)

Formulir - A

Tidak diatur

Penanggung jawab Program

b. Penanggung jawab Program

Formulir - B

Tidak diatur

Kepala SKPD Kabupaten/ Kota

c. Kepala SKPD Kabupaten/ Kota

Formulir - C

5 hari kerja setelah triwulan berakhir

1. Bupati/ Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/K ota 2. Menteri / Pimpinan LPND terkait

d. Kepala Bappeda Provinsi a.n. Bupati/ Walikota

Formulir - C

10 hari kerja setelah triwulan berakhir

Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi

TEMBUSAN

Kepala SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangan -nya sama

14

No 3

4

JENIS PELAPORAN Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan di SKPD Provinsi

Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional

PERIODE Triwulan

Triwulan

PELAPOR

FORMULIR

PENYAMPAIAN

PENERIMA

a. Penanggung jawab Kegiatan (PPTK)

Formulir - A

Tidak diatur

Penanggung jawab Program

b. Penanggung jawab Program

Formulir - B

Tidak diatur

Kepala SKPD Provinsi

c. Kepala SKPD Provinsi

Formulir - C

5 hari kerja setelah triwulan berakhir

1. Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi 2. Menteri / Pimpinan LPND terkait

d. Kepala Bappeda Provinsi a.n. Gubernur

Formulir - C

14 hari kerja setelah triwulan berakhir

1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri

Menteri Perencanaan

Formulir - C

Tidak diatur

Presiden RI

TEMBUSAN

15

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Presiden RI Form C

Bupati/ Walikota u.p. Bappeda Form C

5 hari setelah triwulan berakhir

10 hari setelah triwulan berakhir

Form C

Gubernur u.p. Bappeda Form C

Form C

14 hari setelah triwulan berakhir 5 hari setelah triwulan berakhir

ƒ Men.DN ƒ Men.PPN ƒ Men.Keu ƒ Men.PAN

5 hari setelah triwulan berakhir

Kepala SKPD Kabupaten/ Kota

Dana Form B Pembantuan (Kabupaten/Kota) Ka. Unit Kerja

5 hari setelah triwulan berakhir

Kepala SKPD Provinsi

Dana Dekonsentrasi Form B & Tugas Pembantuan Ka. Unit Kerja (Provinsi)

PPTK

Menteri/ Ka. Lemb 5 hari setelah triwulan berakhir

Form B

PPTK

10 hari setelah triwulan berakhir

Kementerian/Lembaga Ka. Unit Org. Form A

Form A

Form A

14 hari setelah triwulan berakhir

Form C

Form C

Form C

5 hari setelah triwulan berakhir

Ka. Unit Kerja K/L

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ƒ Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. ƒ Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. ƒ Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta: ƒ indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau ƒ indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. ƒ Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana. ƒ Evaluasi dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta: ƒ indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau ƒ indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. ƒ Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Menteri/ Renja-KL Kepala Lembaga Evaluasi

Evaluasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL

2 Bulan setelah anggaran berakhir

Menteri Perencanaan

Evaluasi

RKP

Evaluasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menteri/ Evaluasi Renstra-KL Evaluasi Kepala Lembaga

4 Bulan sebelum RPJMN berakhir

Menteri Perencanaan

Evaluasi

RPJMN

Evaluasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN

Usul Perubahan Program

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program

INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 17 PP No. 39/2006 Kementerian/Lembaga menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 PP No. 39/2006 Kementerian/Lembaga yang melakukan kegiatan di provinsi/ kabupaten/kota selain tugas dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi. Pasal 19 PP No. 39/2006 Bentuk dan isi dari laporan triwulanan disusun dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 PP No. 39/2006 Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 21 PP No. 39/2006 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

JIKA ADA PERTANYAAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PP Nomor 39 Tahun 2006 dapat menghubungi: DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN - BAPPENAS TELP: 021-3193-4659/ 021-390-5647 ATAU 021-390-5650 EXT: 230, 315, 397, 556 FAKS: 021-3193-4659 WEBSITE: www.bappenas.go.id

Terima kasih

PENETAPAN KINERJA (Performance Agreement) INPRES NO. 5 TAHUN 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

• • • • • • •

PARA MENTERI JAKSA AGUNG RI PANGLIMA TNI KAPOLRI PARA KEPALA LPND PARA GUBERNUR PARA BUPATI DAN WALIKOTA

diktum diktumKETIGA: KETIGA: Membuat MembuatPenetapan PenetapanKinerja Kinerjadengan denganPejabat Pejabatdidi bawahnya bawahnyasecara secaraberjenjang, berjenjang,yang yangbertujuan bertujuan untuk untukmewujudkan mewujudkansuatu suatucapaian capaiankinerja kinerjatertentu tertentu dengan dengansumber sumberdaya dayatertentu, tertentu,melalui melaluipenetapan penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan menggambarkankeberhasilan keberhasilanpencapaiannya pencapaiannyabaik baik berupa hasil berupa hasil maupun maupunmanfaat manfaat

•• Men.PAN Men.PAN(diktum (diktumKESEBELAS KESEBELASbutir butir4b) 4b): : Menyiapkan Menyiapkanrumusan rumusankebijakan kebijakandalam dalam rangka penetapan kinerja para pejabat rangka penetapan kinerja para pejabat pemerintahan pemerintahan