Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Public Disclosure Authorized

Policy Issues Paper No.1 Mei 2011

67891

Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007




Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Menggunakan Model Managerial Grid

Desain sampul: Batik ‘Parang Rusak’

Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Menggunakan Model Managerial Grid

Provincial Governance Strengthening Programme Mei 2011

Policy Issues Paper Mei 2011


i

Project Management Unit – PGSP Graha Mandiri Lantai 21 Jl. Imam Bonjol No.61, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia Telp : 6221 391 7284, 391 8554 Fax : 6221 315 3461 Policy Issues Paper No.1—Mei 2011

© 2011 ISBN: 978-602-98635-3-6

PGSP atau Provincial Governance Strengthening Programme adalah program yang dirancang oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam perumusan regulasi dan kebijakan yang memperkuat peran serta kedudukan Pemerintah Provinsi, sehingga dapat memberikan konstribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk pertumbuhan ekonomi serta pencapaian Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan Millenium Development Goals (MDG’s)

Policy Issues Paper

ii Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Mei 2011

Tim Penyusun Penulis: Luh Nyoman Dewi Triandayani Kontributor: Tulisan ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa saran, masukkan, dan ide berharga yang diberikan oleh Direktorat Otonomi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Budhi Santoso, Antonius Tarigan, Wariki Sutikno, Muhammad Roudo, Ervan Arumansyah, Alen Ermanita, Alfia Oktivalerina, Asep Saepudin, dan Taufiq Hidayat Putra. Dukungan juga diberikan oleh staf-staf Bappenas lainnya. Tim PMU PGSP: Tulisan ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan masukkan dari Mellyana Frederika (PGSP

Project Manager), Savitri Rayanti Soegijoko (PGSP Project Officer), Awan Diga Aristo (Liaison Assistant of PGSP-AGI), Rachmani Widyawati Wahyudi (Technical Assistant of PGSP-AGI), Andika Pambudi (PGSP Research and Policy Development Assistant), serta staf lainnya



iii

Daftar Akronim dan Singkatan APB APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B3 Bantek BLU BPP BUMD BUMN

Bahan Berbahaya dan Beracun Bantuan teknis Badan Layanan Umum Badan Pendukung Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara

DAK DAU DBH Diklat Ditjen DPOD DPRD

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Jenderal Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ESDM

Energi dan Sumber Daya Mineral

HAL HAM

Hubungan Antar Lembaga Hak Asasi Manusia

IKOT IMB

Industri Kecil Obat Tradisional Izin Mendirikan Bangunan

Jabfung JKS

Jabatan fungsional Jaring Komunikasi Sandi

K3 Kab Kasiba KDH Kepres

Keselamatam dan Kesehatan Kerja Kabupaten Kawasan Siap Bangun Kepala Daerah Keputusan Presiden

Linmas Lisiba Litbang LPJK LPND LPPD

Perlindungan Masyarakat Lingkungan Siap Bangun Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Lembaga Pemerintah Non Departemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NSPK

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

OTS Otsus

Operator Transmisi Sandi Otonomi Khusus

PAD Palsan PAUD PBF PBAK Perda Permen Perpres

Pendapatan Asli Daerah Peralatan sandi Pendidikan Anak Usia Dini Pedagang Besar Farmasi Pedagang Besar Alat Kesehatan Peraturan Daerah Peraturan Menteri Peraturan Presiden Policy Issues Paper

iv


Mei 2011

PKRT PNS PP PPNS PS PU

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum

Raperda Raperdes Renstra RPJP RPJM RSUD RTBL Rusunawa

Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Desa Rencana Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Rumah Susun Sewa

SDM SIK SIM Sissan SPAM SPM Surkesda

Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Manajemen Sistem Sandi Sistem Penyediaan Air Minum Standar Pelayanan Minimal Survey Kesehatan Daerah

TOT TP Trantibum

Training of Trainer Tugas Pembantuan Ketentraman, Ketertiban Umum

UKBM UKM UU

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Usaha Kecil Menengah Undang-undang

Wasdal

Pengawasan dan Pengendalian



v

Daftar Isi

I.

II.

III.

IV.

Pembagian Urusan Pemerintahan di Indonesia

1

A. Prinsip Umum

1

B. Evaluasi dan Kebijakan Pembagian Urusan

4

Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pemerintahan

9

Kompetensi dan Managerial Grid

9

Contoh Penerapan Model Managerial Grid

12

A. Urusan Pendidikan

12

B. Urusan Kesehatan

15

C. Urusan Pekerjaan Umum

17

D. Bidang Otonomi Daerah

17

Rekomendasi

21

Lampiran

Policy Issues Paper

vi


Mei 2011

Daftar Tabel Tabel 1 – Contoh Pemusatan Beban Urusan ………………………………………………….

13

Tabel 2 – Pembedaan Urusan antara Jenjang Pendidikan Reguler dengan Internasional …...

13

Tabel 3 – Pembedaan Urusan dalam Jenjang Pendidikan Reguler …………………………...

14

Tabel 4 – Contoh Ketidakjelasan Pembatasan Kewenangan …………………………………

15

Tabel 5 – Rekomendasi Pembagian Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum....

21

Daftar Lampiran Lampiran A – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pendidikan Menurut PP 38/2007 ………………………………………………………………..

26

Lampiran B – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Kesehatan Menurut PP 38/2007 ………………………………………………………………..

37

Lampiran C – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pekerjaan Umum Menurut PP 38/2007 ……………………………………………………….

45

Lampiran D – Urusan Pemerintahan dalam Bidang Otonomi Daerah yang Kurang Jelas dan Tumpang Tindih …………………………………………………………………………...

68

Lampiran E – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Otonomi Daerah Menurut PP 38/2007 ……………………………………………………......

71



vii

Ringkasan Setelah empat tahun diterbitkan, Peraturan Pemerintah (PP) 38/2007 yang mengatur mengenai pembagian urusan antar tingkat pemerintahan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di semua tingkat pemerintahan. Banyak terjadi kerancuan berpikir dalam mendesain pembagian atau urusan selama ini. Undang-undang (UU) 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan payung dari PP 38/2007 tidak mengatur pembagian kewenangan atau urusan antar tingkat pemerintahan, UU ini hanya menyatakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom. Selain perbedaan konsep “pembagian” dan “penyerahan” wewenang, persoalan lain adalah pemilihan model ideal dalam melakukan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan yang cocok dengan kondisi riil Indonesia. Salah satu pendekatan yang terbaik dalam upaya untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan (PP) menjadi kegiatan operasional secara lebih sistematis dan konseptual yaitu menggunakan pendekatan manajerial. Dalam menggunakan pendekatan ini proses implementasi PP dianggap seperti proses manajemen dalam suatu organisasi, sehingga proses ini harus meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengisian personalia/staf, pengendalian dan pengawasan, dan penganggaran. Sementara itu, dalam pelaksanaan tugas-tugas manajerial dikenal adanya managerial grid yang membedakan antara top manager, middle manager, dan low manager. Untuk konteks pemerintahan di dalam sebuah Negara kesatuan yang mengimplementasikan desentralisasi, pemerintah pusat dianggap sebagai top manager, pemerintah provinsi sebagai middle manager, sementara kabupaten/kota sebagai low manager. Untuk lebih menyederhanakan pembagian urusan pemerintahan, maka tugastugas manajerial akan dikelompokkan ke dalam 4 aspek, yakni: (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan

atau pengorganisasian, (iii) pengawasan atau pengendalian, (iv) serta monitoring dan evaluasi, (v) pengelolaan. Laporan ini hanya mengambil 4 urusan utama dalam pelayanan publik dan penggerak pembangunan yaitu Otonomi Daerah, Pekerjaan Umum, Pendidikan dan Kesehatan. Dalam PP 38/2007, dengan pendekatan managerial grid, di bidang pendidikan terindentifikasi tiga permasalahan terkait pembagian kewenangan antar pemerintah, yaitu ketidakseimbangan pendistibusian kewenangan, inkonsistensi dalam pembagian urusan, serta ketidakjelasan pembatasan kewenangan. Sementara itu pada bidang kesehatan, pembagian urusan berdasarkan managerial grid terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian dan kejelasan, seperti penjelasan istilah sekunder dan tersier; tidak dilakukan pengklasifikasian secara jelas urusan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu mendefinisikan kembali bentuk urusan yang diberikan, serta perlu memperhitungkan kompetensi masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam bidang pekerjaan umum pembagian kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sudah relatif lebih baik dan jelas. Pembagian urusan yang mudah antar tingkat pemerintah ini adalah hasil dari adanya hirarki dalam bidang ke-PU-an, baik dalam hal struktur pemerintahan maupun dalam area pekerjaan. Kondisi ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada bidang otonomi daerah. Dalam bidang otonomi daerah, managerial grid mengidentifikasi terdapat beberapa urusan pemerintahan yang kurang jelas atau tumpang tindih, terutama masih belum jelasnya “siapa mengerjakan apa”.

Policy Issues Paper

viii


Mei 2011

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA A. Prinsip Umum Pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undangundang (UU) 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih dari 10 tahun pasca pertama kali otonomi daerah digulirkan di Indonesia, belum ada pengaturan yang jelas dan aplikatif yang dapat menjabarkan dengan baik pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2007 untuk pertama kalinya peraturan perundangan yang membahas langsung permasalahan itu akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 38/2007. Namun implementasi dari PP 38/2007 masih membutuhkan banyak penyesuaian dan peraturan turunan. Akibatnya, hingga saat ini PP 38/2007 belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, isu beragamnya tingkat kapasitas pemerintah daerah juga menjadi isu tersendiri yang sangat mempengaruhi pembagian urusan tersebut. Beberapa prinsip pokok dan desentralisasi secara umum dan pembagian kewenangan atau urusan secara khusus di dalam sebuah negara kesatuan, adalah sebagai berikut: 1. Salah satu prinsip kunci dalam pengaturan dan pengelolaan pembagian kewenangan atau urusan adalah bentuk negara yang dianut. Ini penting karena bentuk negara yang berbeda —kesatuan, federasi, atau konfederasi— memiliki aransemen pembagian kewenangan atau urusan yang berbeda pula. Bagi Indonesia, pemahaman atas prinsip ini bahkan sangatlah penting mengingat terjadinya kerancuan berpikir dalam mendesain pembagian kewenangan Policy Issues Paper Mei 2011

atau urusan selama ini. Sepertinya, cara para pembuat kebijakan mendesain pembagian kewenangan atau urusan mengabaikan bentuk negara Indonesia, yakni kesatuan, sehingga muncul komentar dari luar bahwa desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sudah lebih federalistik daripada negara federal itu sendiri. Dengan kembali merujuk pada bentuk negara, yakni negara kesatuan, maka aransemen pembagian kewenangan sebenarnya tidak dikenal. Yang dilakukan sebenarnya hanyalah transfer kewenangan (do Vale, 2008). Ini sejalan dengan konsep desentralisasi yang dipahami secara umum sebagai “transfer kewenangan dan kewajiban untuk membuat perencanaan dana manajemen di tingkat lokal”, atau sebagaimana dinyatakan di dalam UU 32/2004 yang mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan wewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Demikian halnya pengaturan di dalam UU 22/1999 yang mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Definisi yang demikian tidak pernah menyinggung masalah pembagian kewenangan atau urusan. Artinya, desain UU Pemerintahan Daerah sebenarnya sudah konsisten dengan arahan konstitusi. Tapi tidak demikian dengan “pembagian” urusan. Jika terminologi yang digunakan konsisten dengan arahan konstitusi maka setidaknya terdapat dua implikasi yang penting untuk

Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007

1

diperhitungkan. Pertama, ada pihak yang mentransfer kewenangan dan ada pihak yang ditransfer atau menerima kewenangan. Ini berakibat pada hadirnya posisi asimetris (ketidaksetaraan). Jelas ini berbeda dengan konsep “pembagian kewenangan” yang mendudukkan para pihak sejajar. Kedua, dalam proses transfer kewenangan atau urusan, sebenarnya berlaku hubungan principal-agent. Secara konstitusional, yang menjadi principal adalah masyarakat sedangkan yang menjadi agent adalah pemerintah. Sebagai agent, pemerintah juga memiliki pengaturan principal-agent sendiri. Dalam hal ini, yang menjadi principal adalah pemerintah pusat dan yang menjadi agent adalah pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota). Pengaturan ini sebenarnya agak kacau dalam desain desentralisasi di Indonesia di mana muncul semangat untuk menjadikan masyarakat sebagai satusatunya principal. Konsekuensinya, pemerintah daerah seolah-olah tidak perlu bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Padahal pemerintah pusat adalah pihak yang tadinya menerima kekuasaan dari rakyat dan mentransfernya kepada daerah. Kekacauan pengaturan ini bersumber pada kekeliruan dalam memaknai demokrasi prosedural tanpa memperhatikan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. 2. Sejalan dengan prinsip pertama, prinsip penting lain yang harus diperhatikan adalah cara orang melihat desentralisasi dan sentralisasi. Walaupun kedua hal tersebut secara konseptual bisa dipisahkan secara tegas, namun dalam prakteknya terjadi semacam penyatuan. Artinya, di dalam desentralisasi terdapat sentralisasi, dan sebaliknya, di dalam sentralisasi terdapat desentralisasi. Tidak ada satu negara pun, bahkan yang paling otoriter

2


sekalipun, yang mampu mengisolasi kedua konsep tersebut secara benar-benar distinktif. Dengan kata lain, desentralisasi dan sentralisasi idealnya dimaknai sebuah kontinum (Rondinelli, Nellis dan Cheema, 1983:33-34). Pada konteks tertentu, muatan desentralisasilah yang lebih dominan sedangkan pada konteks lain, praktek sentralisasilah yang lebih dominan. Secara normatif memang terjadi pergerakan yang relatif umum dan konsisten dari titik sentralisasi ke titik desentralisasi. Hal ini tidak serta merta diterjemahkan sebagai tidak perlunya sentralisasi. Jika negara kesatuan menjadi rujukan kebijakan desentralisasi, maka nampaknya beberapa aspek yang berbau sentralisasi —atau minimal pengaturan dan manajemen tingkat pusat— masih diperlukan. Tanpa itu, maka secara normatif sistem federasilah yang dianut. 3. Kalaupun kedua prinsip pertama telah diperhatikan, bukan berarti masalah pembagian urusan atau kewenangan sudah terselesaikan. Masih ada simpul persoalan lain dan itu berkaitan dengan model yang digunakan dalam membagi urusan atau kewenangan. Pertanyaan mendasar yang penting diajukan di sini adalah model apa yang harus digunakan (ideal) dalam melakukan pembagian urusan atau kewenangan antara tingkatan pemerintahan? Berbagai pengalaman mitra pembangunan internasional dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik negara berbentuk kesatuan maupun federal, umumnya terdapat dua model utama dalam mengatur pembagian urusan atau kewenangan.

Pertama, model General Competence atau open-ended functional arrangement. Dalam model ini, urusan yang diatur Policy Issues Paper Mei 2011

hanyalah hal-hal yang umum saja, disesuaikan dengan kondisi masingmasing daerah. Rinciannya, daerah diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri urusannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menganut model ini. UU ini hanya mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, yustisi, serta agama. Selebihnya, daerah diberi keleluasaan penuh untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan. Model ini memiliki tingkat adaptibilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Tetapi bukan tanpa resiko. Resiko yang paling sering muncul adalah munculnya ketidakpastian. Timbul variasi pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Beberapa urusan yang penting bagi publik tetapi tidak menarik bagi pemerintah daerah cenderung diabaikan. Resiko lain, daerah menjadi unit organisasi yang terlalu kecil untuk mengelola berbagai urusan yang begitu banyak.

Kedua, model Ultra Vires. Di dalam model ini, pembagian urusan atau kewenangan dilakukan secara relatif tuntas. Terdapat pengaturan yang tegas tentang apa yang menjadi kewenangan atau urusan pusat dan apa yang kewenangan atau urusan daerah. Model ini juga mengatur kewenangan atau urusan yang dikelola bersama antara pusat dan daerah dengan sifat dan proporsi yang berbeda. Model ini membuka peluang bagi terjadinya duplikasi dan konflik antar level pemerintahan. Urusan-urusan tertentu yang dinilai strategis, terutama yang bersifat money-making functions, akan diperebutkan oleh beberapa level pemerintahan sekaligus, sementara untuk Policy Issues Paper Mei 2011

urusan yang tidak strategis atau bersifat expense-trigerring functions muncul kecenderungan tolak menolak atau saling mengelak. Ini menyebabkan tumpang tindih pengelolaan di satu sisi dan kekosongan pengelolaan di sisi lain. Model Ultra Vires diadopsi oleh UU 32/2004 yang kemudian diatur secara lebih rinci melalui PP 38/2007. Baik model General Competence maupun Ultra Vires berangkat dari asumsi adanya kapasitas yang memadai. Dengan kata lain, kedua model ini mengabaikan isu kapasitas, terutama kapasitas pemerintah daerah untuk menyelengarakan berbagai urusan pemerintahan. Kapasitas diandaikan memadai; yang masih kurang dan, oleh karenanya, masih perlu dibenahi adalah pengaturan pembagian kewenangannya. Untuk konteks Indonesia dan negara-negara lain yang baru melakukan eksperimen dengan kebijakan desentralisasi, asumsi atau pengabaian semacam ini menjadi simpul permasalahan yang serius. Secara obyektif, negara-negara yang baru bereksperimen dengan desentralisasi seperti Indonesia adalah juga negara yang mengalami keterbatasan kapasitas. Untuk Indonesia, isu ini perlu mendapat perhatian yang serius karena munculnya transisi desentralisasi yang terlalu cepat. Setelah sekian lama berada dalam iklim sentralisasi, perubahan paradigma pemerintahan yang relatif ekstrim dan tiba-tiba membuat banyak daerah sedikit banyak tidak tahu apa yang harus dilakukan. Poin ini menjadi pintu masuk bagi perlu dipertimbangkannya model ketiga dalam pembagian kewenangan yang disebut Real Competence. Para ahli hukum tata negara menyebutnya sebagai ‘Model Kerumahtanggaan Riil’. Dalam model ini, pembagian urusan atau kewenangan


3

dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas riil yang dimiliki masing-masing level pemerintahan. Kecuali beberapa urusan atau kewenangan eksklusif yang berada di pusat, berbagai urusan pemerintahan dapat dibagi di antara berbagai level pemerintahan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Model ini menjadikan fleksibilitas yang tinggi tanpa mengurangi ketidakpastian karena ada jaminan bahwa selalu ada level pemerintahan tertentu yang mengelola urusan tertentu. Jika daerah sudah memiliki kapasitas yang memadai, maka daerah dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan di luar kewenangan eksklusif pusat. Jika terjadi sebaliknya, maka pusatlah yang harus turun tangan untuk mengisi kelemahan daerah. Model ini sangat mendesak untuk diterapkan di Indonesia walaupun sudah ada pengaturannya yang di dasarkan pada model Ultra Vires. Baik UU 32/2004 maupun PP 38/2007 sebenarnya membuka peluang bagi diterapkannya model Real Competence karena terdapat 31 urusan pemerintahan yang dibagi bersama (concurrent functions) serta 9 urusan pilihan. Pembagian atas level pemerintahan apa bertanggung jawab atas apa di masing-masing urusan pemerintahan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Beberapa prinsip pokok yang diuraikan di atas menyiapkan kerangka kerja awal bagi dibangunnya sebuah model pembagian urusan pemerintahan yang cocok untuk konteks desentralisasi di Indonesia. Dengan kembali merujuk pada kerangka besar NKRI, melihat desentralisasi dan sentralisasi sebagai sebuah kontinum, dan berkaca pada tiga model pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan di Indonesia bisa ditinjau ulang untuk selanjutnya dikembangkan sebuah

4


model baru yang lebih cocok dengan kondisi riil Indonesia. B. Evaluasi Urusan

dan

Kebijakan

Pembagian

Sama halnya dengan negara-negara lain yang baru memulai proses desentralisasi, Indonesia menghadapi sejumlah persoalan berkaitan dengan bagaimana mengelola pembagian urusan atau kewenangan di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sejak diimplementasikannya kebijakan desentralisasi pada tahun 2001, proses dan pola pembagian kewenangan atau urusan telah mengalami sejumlah perubahan mendasar. Perubahan tersebut tidak saja berada pada level operasionalisasi pembagian kewenangan atau urusan dan tingkat riil, tetapi juga pada aspek konseptualisasi yang melandasinya. Ini semua pada akhirnya tercermin pada bagaimana UU Pemerintah Daerah dan perangkat peraturan pelaksanaan lainnya (PP, Perpres, Kepres, Permen, Perda, dsb) mengaturnya yang sekaligus memiliki implikasi langsung pada proses implementasinya. Dasar dari pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia selama ini sebagian besar sudah mengacu pada standar yang dikenal secara internasional. UU 22/1999 lebih menganut prinsip General Competence atau ‘Ajaran Formil’ di mana pengaturan yang jelas dan spesifik hanya diberlakukan pada 6 urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mendelegasikan urusan di luar itu kepada daerah walaupun ada pengaturan yang umum tentang apa yang menjadi kewenangan daerah. Di dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut: (1) kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali Policy Issues Paper Mei 2011

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain; (2) kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi, dan strandardisasi nasional. Selanjutnya di dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut: (1) kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut; (2) kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Pasal 9 secara khusus mengatur kewenangan provinsi. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: (1) kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya; (2) kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota; (3) kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Pasal 10 lebih khusus mengatur tentang apa yang menjadi kewenangan daerah. Policy Issues Paper Mei 2011

Pengaturan selengkapnya adalah sebagai berikut: (1) daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) kewenangan daerah di laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan (f) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara; (3) kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi; (4) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 berbunyi (1) kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9; (2) bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Sekilas terlihat bahwa bentuk pengaturan yang demikian menganut model ultra vires. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam sebenarnya masih banyak sekali urusan atau kewenangan yang tidak diatur secara detil atau hanya diatur secara umum. Dengan demikian, model yang dianut oleh UU 22/1999 cenderung ke model General Competence walaupun ada


5

unsur Ultra Vires di dalamnya. Bentuk pengaturan yang demikian menyisakan banyak sekali ruang interpretasi (multi tafsir) yang bermuara pada kekisruhan, terutama pada ranah implementasi (Ferrazi, 2008). Revisi UU pemerintahan daerah melalui UU 32/2004 kemudian mengubah cara pembagian kekuasaan yang demikian dan menggantikannya dengan prinsip Ultra Vires atau ‘Ajaran Materiil’. Di luar 6 kewenangan pemerintah pusat – politik luar negeri, pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, yustisi, dan agama – ditransfer kepada daerah walaupun proses transfer tersebut masih disertai oleh ruang bagi pemerintah pusat untuk berperan, terutama melalui asas tugas pembantuan di samping asas dekonsentrasi. Total ada 31 urusan yang dijalankan secara bersama (concurrent functions). Bagi provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat 15 urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan ditambah dengan “urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan” (pasal 13 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2). Dalam pengaturan lebih lanjut melalui PP 38/2007, terdapat daftar urusan lain yang disebut urusan pilihan (9 urusan) dan urusan sisa. Pengaturan yang seperti ini juga potensial menimbulkan masalah karena ada sebagian urusan yang diperebutkan oleh semua level pemerintahan sekaligus sementara terdapat urusan yang tidak tertangani sama sekali. Di luar kota kedua prinsip pembagian kewenangan tersebut, sebenarnya masih terdapat satu prinsip lain yang sangat relevan untuk konteks Indonesia yakni prinsip Real Competence atau ‘Ajaran Kerumahtanggaan Riil’. Prinsip ini mengatur bahwa pembagian kewenangan atau urusan harus memperhatikan dan didasarkan pada kebutuhan akan terciptanya keserasian antara

6


urusan yang didelegasikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga atau unit yang menerima delegasi kewenangan. Walaupun prinsip ini sangat relevan untuk dipertimbangkan penerapannya di Indonesia sejalan dengan banyaknya keluhan seputar keterbatasan kapasitas daerah, sepertinya prinsip ini telah diabaikan. Kewenangan dan urusan pemerintahan ditransfer ke daerah secara generik tanpa memperhitungkan kapasitas riil daerah untuk menyelenggarakannya. Ketidakjelasan landasan konseptual tersebut di atas berpengaruh pada operasionalisasi pembagian urusan atau kewenangan sebagaimana diatur secara rinci di dalam PP 38/2007. Beberapa kelemahan yang terkandung dalam pengaturan kelembagaan tersebut antara lain sebagai berikut: a. Munculnya kategorisasi pembagian urusan yang kurang jelas dan bahkan membingungkan. Ada 31 urusan pemerintahan yang diurus bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Belum jelas apa dasar yang digunakan untuk menentukan 31 urusan tersebut. Selain 31 urusan pemerintahan wajib tersebut, pemerintah daerah masih diserahi 9 urusan pilihan, dengan diberi ruang untuk menyelenggarakan urusan sisa yang belum jelas definisinya. b. Digunakannya prinsip pengelolaan bersama atau urusan yang dibagi bersama antar level pemerintahan (concurrent functions). Ini berpotensi untuk memicu tarik menarik kepentingan (hak) di satu sisi atau tolak menolak kewajiban di sisi lain. Jika ada urusan yang mendatangkan profit, maka urusan tersebut cenderung diambil oleh pemerintah daerah. c. Digunakannya split model dan fused model sekaligus. Split model diterapkan


untuk kabupaten/kota yang memiliki otonomi luas sementara fused model digunakan pada tingkat provinsi yang memiliki otonomi terbatas. Dualisme model seperti ini menimbulkan kegamangan lain, terutama bagi provinsi (gubernur) dalam memposisikan dirinya sebagai daerah otonomi di satu sisi dan wakil pemerintahan pusat di sisi lain. Demikian juga, otonomi pada dua tingkat pemerintahan sekaligus walaupun dengan derajat yang berbeda menyebabkan kabupaten dan kota enggan berhubungan dengan provinsi sebagai sesama daerah otonom. d. Pengaturan melalui PP 38/2007 juga mengandung inkonsistensi terkait cara mendefinisikan bidang, sub-bidang dan sub sub-bidang. Sebagian sub-bidang dikategorikan menurut aktivitas seperti untuk bidang koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, atau lingkungan hidup. Sementara untuk subbidang yang lain dikategorikan menurut obyek urusan seperti terlihat dalam bidang ESDM, pendidikan, kesehatan. e. Permasalahan lain dari PP 38/2007 adalah adanya tingkatan peraturan perundangundangan yang berbeda. Secara normatif, PP adalah turunan dari UU. Jika dilacak dari kosideransnya, maka PP 38/2007 hanya merujuk pada, dan karenanya merupakan turunan dari, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Padahal, PP ini juga mengatur berbagai urusan yang sebenarnya sudah diatur oleh UU sektoral, baik yang muncul sebelum maupun sesudah PP ini dibentuk. UU sektoral yang sudah ada sebelum PP 38/2007, misalnya, adalah UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 23/1992 tentang Kesehatan, UU 25/1992 tentang Perkoperasian, UU 41/1999 tentang


Kehutanan, dan masih banyak lagi. Sementara UU yang lahir setelah PP 38/2007 antara lain adalah UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan masih banyak lagi. Para ahli hukum mempersoalkan ketidakjelasan posisi PP 38/2007 terhadap UU sektoral f. Berkaitan dengan poin e, terjadi perbedaan atau bahkan konflik pengaturan antara UU organik dengan UU sektoral. Pengaturan dalam PP 38/2007 juga sebagian berbeda, bahkan bertentangan, dengan UU sektoral. Misalnya, perbedaan pembagian urusan kependudukan dan catatan sipil dalam PP 38/2007 dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Demikian halnya dengan pengaturan pelayanan publik di dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Jika merunut pada tata urutan aturan perundangan, maka PP 38/2007-lah yang harus “dikorbankan”, karena tingkatnya berada di bawah undang-undang Padahal daerah cenderung merujuk pada PP ini sebagai dasar penyelenggaraan berbagai urusan. g. Isu kapasitas sama sekali diabaikan dalam PP 38/2007. Semua daerah diasumsikan siap untuk menerima transfer kewenangan atau urusan. PP 38/2007 ini hanya menggunakan 3 prinsip (eksternalitas, efisiensi, dan akuntabilitas) yang juga sulit operasionalisasinya. Kriteria kapasitas administratif tidak diperhatikan dan ini menjelaskan mengapa banyak sekali urusan yang belum bisa dikelola secara baik. Kekaburan konseptualisasi yang menjadi landasan bagi pembagian urusan atau kewenangan, berikut operasionalisasinya di dalam peraturan pelaksana (PP 38/2007), telah memicu sejumlah masalah di tingkat implementasi. Beberapa masalah


7

implementasi yang bisa diidentifikasi sejauh ini antara lain: a. Konflik kewenangan antara level pemerintahan. Ada urusan yang diperebutkan hampir semua level pemerintahan dan ada juga urusan yang diabaikan oleh hampir semua level pemerintahan. Urusan yang diperebutkan biasanya berkaitan dengan urusan yang mendatangkan pendapatan (revenuegenerating functions) sedangkan urusan yang diabaikan adalah yang berkaitan dengan belanja pemerintah (expense-

8


trigerring functions). Pengelolaan limbah B3 oli bekas adalah contoh yang paling jelas di mana ini ditarik kembali dan menjadi kewenangan pusat. Ini merupakan akibat dari diterapkannya prinsip “dibagi bersama” atau konkurensi. b. Ketidakjelasan peran gubernur dan pemerintah provinsi terutama ketika berhadapan dengan kabupaten/kota. Masalah koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan pembangunan, misalnya, menjadi hal yang sulit sekali diwujudkan.


II. PENERAPAN MODEL PEMERINTAHAN

MANAGERIAL

Kompetensi dan Managerial Grid Pendekatan manajerial dalam implementasi kebijakan merupakan upaya untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan (PP) menjadi kegiatan operasional secara lebih sistematis dan konseptual. Pendekatan ini juga akan jauh lebih mudah untuk membuat semacam check-list dari setiap kegiatan operasional dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan manajerial ini, maka proses implementasi kebijakan (PP) tersebut dianggap seperti proses manajemen dalam suatu organisasi. Sebagai sebuah proses manajemen, dalam arti fungsi-fungsi manajerial, ada banyak pendapat, dimulai dari yang sangat sederhana sampai yang cukup kompleks. Yang sederhana melihat proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sementara yang lebih rinci melihat proses tersebut meliputi peramalan, perencanaan, pengorganisasian, pengisian personalia, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Dari berbagai pendapat tentang konsep manajemen tersebut, di sini diambil jalan tengah, yaitu fungsi-fungsi manajemen yang relatif lengkap namun tidak rumit. Proses manajemen, atau operasional implementasi kebijakan (PP), meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengisian personalia/staf, pengendalian dan pengawasan, dan penganggaran. Perinciannya sebagai berikut: 1. Perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan, standar, desain, metode, dan jadwal kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari kebijakan yang diimplementasikan.


GRID

DALAM

PEMBAGIAN

URUSAN

2. Pengorganisasian meliputi kegiatan membagi pekerjaan, membagi kewenangan, membagi tanggung jawab, dan menetapkan hubungan kerja antar bagian atau posisi sebagai konsekuensi dari proses perencanaan. 3. Pengarahan dan koordinasi meliputi kegiatan mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan agar mengarah pada tujuan yang sama. 4. Pengisian personalia/staf meliputi kegiatan merekrut personalia, mendidik dan melatih keahlian personalia sesuai dengan tuntutan pekerjaan, menetapkan sistem karir dan penggajian, serta menentukan sistem pemberhentian personalia/staf. 5. Pengendalian dan pengawasan meliputi kegiatan mengendalikan kegiatan, memonitor proses kegiatan, mengawasi kegiatan, dan mengkoreksi kesalahan kegiatan yang mungkin ada. 6. Pelaporan kegiatan meliputi inventarisasi kegiatan, merumuskan laporan rutin/berkala dan akhir, serta merumuskan rekomendasi. 7. Pembiayaan meliputi kegiatan merumuskan alokasi biaya, sumber biaya, dan tata kelola pembiayaan (pembukuan). Sementara itu, dalam kaitannya dengan tingkatan manajerial, dikenal adanya managerial grid yang membedakan antara top manager, middle manager, dan low manager dalam pelaksanaan tugas-tugas managerial. Perbedaan ini dapat menjadi suatu pendekatan lain untuk memahami apa dan bagaimana pelaksanaan urusan atau kewenangan pemerintahan pada pemerintah


9

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam managerial grid, tugas managerial (atau strategis) didikotomikan dengan tugas operasional. Semakin tinggi posisi manager semakin intensif atau tinggi proporsi tugas managerial atau strategis. Sebaliknya, semakin rendah posisi manager semakin intensif atau tinggi tugas-tugas teknis-operasional. Untuk konteks pemerintahan di dalam sebuah Negara kesatuan yang mengimplementasikan desentralisasi, pemerintah pusat dianggap sebagai top manager, pemerintah provinsi sebagai middle manager, sementara kabupaten/kota sebagai low manager. Tugas managerial berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis, sementara tugas operasional berkaitan dengan tugas-tugas operasionalisasi dan keputusan strategis tersebut. Dengan dua pendekatan tersebut di atas, maka fungsi perencanaan secara nasional di tingkat pusat, di tingkat provinsi menjadi perencanaan di tingkat provinsi dan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat, sedangkan di tingkat kabupaten/kota, menjadi perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan tingkat provinsi. Dengan kata lain, ada hirarki sambil membuka ruang kontekstualisasi atau lokalisasi. Demikian seterusnya untuk urusanurusan atau aktivitas pemerintahan lainnya. Kategori urusan pemerintahan berdasarkan dua kompetensi kunci yakni kompetensi strategis dan kompetensi operasional untuk selanjutnya dibagi di antara level pemerintahan adalah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Desentralisasi tetap harus memberikan ruang bagi daerah untuk bergerak di bidang strategis dan tidak melulu dibebani dengan urusan operasional. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus

10


diberi ruang operasional walaupun proporsinya relatif terbatas dibandingkan dengan kompetensi strategis yang idealnya menjadi kompetensi kuncinya. Untuk lebih menyederhanakan pembagian urusan pemerintahan yang begitu kompleks, maka tugas-tugas manajerial di dalam proposal perubahan ini akan dikelompokkan ke dalam 4 aspek, yakni: (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan atau pengorganisasian, (iii) pengawasan atau pengendalian, (iv) serta monitoring dan evaluasi. Aspek-aspek lain dapat dimasukkan ke salah satu aspek tersebut. Misalnya, penganggaran dapat dilebur ke perencanaan sehingga bisa dilakukan secara lebih terpadu. Selanjutnya, fungsi kontrol bisa dilebur ke dalam pengawasan atau pengendalian. Sedangkan dalam pelaporan menjadi bagian integral dari monitoring dan evaluasi. Kategori seperti inilah yang digunakan sebagai kerangka kerja di dalam proposal perubahan ini dan diperlakukan sebagai sub-bidang guna mengatasi kerancuan dan pencampuradukan pengaturan pembagian urusan yang ada di dalam PP 38/2007. Untuk mengantisipasi adanya bidang, sub-bidang, atau sub subbidang dalam PP 38/2007 yang sulit dikelompokkan dalam keempat aspek tersebut, maka dibuat satu aspek lain yang sifatnya lebih umum, yaitu aspek pengelolaan. Berdasarkan dua pendekatan tersebut, dalam bab berikutnya akan dipaparkan contoh pengelompokkan ulang bidang, sub-bidang, dan sub sub-bidang dalam PP 38/2007 menggunakan model Manajerial Grid. Contoh yang digunakan adalah untuk 4 urusan, yaitu Otonomi Daerah, Pekerjaan Umum, Pendidikan dan Kesehatan. Urusan pendidikan dan kesehatan merupakan dua urusan utama dalam pelayanan publik, sementara urusan pekerjaan umum dianggap sebagai urusan yang paling terkait dengan Policy Issues Paper Mei 2011

infrastruktur dan salah satu penggerak utama pembangunan. Adapun urusan otonomi daerah merupakan urusan yang menjadi tupoksi utama dari Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas, dan urusan yang terkait juga dengan tupoksi Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, sebagai penanggung jawab laporan ini, selain juga menjadi urusan yang mendasari adanya seluruh hal tentang pembagian urusan pemerintahan ini pada awalnya.


Meskipun laporan ini hanya mengambil 4 urusan sebagai sampel, akan tetapi diharapkan urusan-urusan lain dapat mereplikasi model serupa dalam menstrukturkan ulang pembagian urusan dalam PP 38/2007 sebagai masukan atau rekomendasi perbaikan dari PP tersebut.


11

III. CONTOH PENERAPAN MODEL MANAGERIAL GRID A. Urusan Pendidikan Sebagai acuan dalam pembagian urusan pemerintahan atau kewenangan di bidang pendidikan maka UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional penting pula diperhatikan selain PP 38/2007. Namun dalam UU ini pun tidak mengatur secara jelas mengenai tingkat pemerintahan apa memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas urusan apa. Baru pada pasal 50 dalam UU 20/2003 diatur beberapa hal mengenai pembagian urusan yang terdiri atas: 1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri 2. Pemerintah menentukan kebijakan dan standar nasional pendidikan 3. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional 4. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas lintas kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah 5. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal 6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya

12 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007

Dalam pasal tersebut sebenarnya pengaturannya hanya dikategorikan menjadi 3 hal yaitu:  penetapan kebijakan strategis oleh pusat  koordinasi lintas provinsi, dan  pelaksanaan kabupaten/kota

kabupaten/kota

dititikberatkan

oleh

pada

Sedangkan hal-hal detail/khusus idealnya diharapkan bisa diatur melalui PP sektor pendidikan dan PP 38/2007 yang harus sinkron satu sama lainnya. Pada kenyataannya dalam PP 38/2007 khususnya pada matriks pemetaan pembagian urusan di bidang pendidikan teridentifikasi beberapa kategori permasalahan diantaranya sebagai berikut: 1. Ketidakseimbangan Kewenangan

Pendistribusian

2. Inkonsistensi dalam Pembagian Urusan 3. Ketidakjelasan Pembatasan Kewenangan a. Ketidakseimbangan Kewenangan

Pendistibusian

Pembagian urusan dalam bidang pendidikan mengindikasikan beberapa urusan yang sifatnya kurang seimbang dan proporsional antar tingkat pemerintahan. Kabupaten/kota dalam hal ini memegang proporsi beban urusan yang lebih besar dibandingkan provinsi. Beban urusan dalam hal ini mencakup pengelolaan pendidikan reguler dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah dasar internasional, sekolah berbasis keunggulan lokal, serta non formal yang ditangani seluruhnya oleh kabupaten/kota. Kewenangan kabupaten/kota ini meliputi sisi Policy Issues Paper Mei 2011

perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, pengelolaannya, pengangkatan dan penempatan pegawai, fasilitasi penjaminan mutu, pembinaan, pemberian izin/pencabutan izin, supervisi penjaminan mutu, dan evaluasi capaian standar nasional pendidikan.

kabupaten/kota mendapatkan dana perimbangan (DAU, DBH, DAK, dll) untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Namun yang membedakan adalah Provinsi memiliki dana dekonsentrasi dan TP, sehingga tidak menutup pemikiran lain untuk memperluas peranan provinsi dalam urusan pendidikan ini. Tentunya perluasan kewenangan dalam PP 38/2007 ini juga harus sinergi satu sama lain dengan regulasi sektor pendidikan.

Pemusatan beban urusan terhadap kabupaten/kota ini kemungkinan besar dititikberatkan kepada fungsi manajemen yang bersifat operasional. Akan tetapi jika dikaitkan dengan UU 20/2003 pasal 50 ayat 3, seharusnya provinsi sebagai salah satu tingkat pemerintahan di daerah juga dapat dilibatkan dalam aspek operasional pada jenjang pendidikan reguler selain peranan koordinasi dan mengelola sekolah internasional. Isu ketidakseimbangan distribusi kewenangan ini pun muncul ketika dikaitkan dengan besaran alokasi dana antara provinsi dan kabupaten/kota. Baik Provinsi dan

b. Inkonsistensi dalam Pembagian Urusan Inkonsistensi dalam kewenangan yang sudah terbagi antar tingkat pemerintahan di bidang pendidikan pun masih terdapat pada beberapa urusan. Inkonsistensi ini terjadi pada pembagian urusan antar tingkat pemerintahan yang didasarkan pada jenjang pendidikan antara jenjang pendidikan reguler dengan taraf internasional. (Lihat Tabel 2)

Tabel 1 – Contoh Pemusatan Beban Urusan Pusat Pengelolaan pendidikan tinggi

Provinsi

Kab/Kota

Pengelolaan pendidikan dasar dan menengah internasional

Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, sekolah berbasis keunggulan lokal, dan sekolah dasar bertaraf internasional

Tabel 2 – Pembedaan Urusan antara Jenjang Pendidikan Reguler dengan Internasional Aspek Manajemen 1. 2. 3.

Pengelolaan/penyelenggaraan satuan pendidikan Pengembangan dan pembinaan tenaga pengajar, Peningkatan kesejahteraan


Provinsi

Kab/Kota

Pendidikan Dasar dan Menengah bertaraf internasional

PAUD, pendidikan dasar, menengah, non formal, keunggulan lokal, dan sekolah dasar internasional


13

Tabel 3 – Pembedaan Urusan dalam Jenjang Pendidikan Reguler Aspek Manajemen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Provinsi

Koordinasi Implementasi standar kompetensi lulusan Fasilitasi implementasi kurikulum Sosialisasi standar kompetensi lulusan Sosialisasi kurikulum Supervisi pengembangan kurikulum Pengawasan pelaksanaan kurikulum

Pendidikan Menengah

Kab/Kota Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, penddidikan menengah dan pendidikan nonformal.

8. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana

Jika dibandingkan pada tabel 1 dan 2 di atas, contoh pada tabel 3 menunjukkan perbedaan dalam pembagian urusan. Pada tabel 1 dan 2 , pengelolaan kewenangan terbagi atas dua kelompok yaitu:

 Provinsi bertanggung jawab untuk semua aspek manajemen pada pendidikan menengah dan sekolah bertaraf internasional beserta fungsi koordinasi lintas kab/kota.

 Kabupaten/kota: semua jenjang pendidikan reguler (kecuali perguruan tinggi)

 Kabupaten/kota bertanggung jawab untuk semua aspek manajemen pada pendidikan anak usia dini, dasar, sekolah lokal, dan non formal.

 Provinsi: pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional

c. Ketidakjelasan Pembatasan Kewenangan

Akan tetapi untuk beberapa aspek manajemen lain, terlihat perbedaan jenjang pendidikan reguler antar tingkat pemerintahan. Dalam hal ini, provinsi justru menangani pendidikan menengah yang seharusnya jika merujuk pada tabel 1 dan 2 merupakan domain kabupaten/kota. Sebaiknya konsistensi terus dijaga dalam pengelompokkan jenjang pendidikan pada masing-masing aspek manajemen dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, sebagai contoh:  Pusat menangani semua perencanaan strategis dan mengelola perguruan tinggi,

14


Batasan kewenangan antar tingkat pemerintahan merupakan hal yang penting karena berpotensi terjadi tumpang tindih jika batasan tersebut tidak didefinisikan dengan jelas. Dalam pemetaan distribusi urusan bidang pendidikan versi PP 38/2007 ini, diidentifikasi beberapa aspek pengelolaan yang batasannya masih belum tegas. Hal ini terlihat dalam beberapa nomenklatur urusan yang tidak memiliki perbedaan antar satu tingkat pemerintahan dengan yang lain. Berikut ini contoh urusan pendidikan yang dalam pembagiannya tidak ditemukan batasan yang jelas mana yang menjadi urusan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.


Tabel 4 – Contoh Ketidakjelasan Pembatasan Kewenangan Pusat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Provinsi

Kab/Kota

Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu Dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi Sosialisasi Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan Supervisi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional Evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional

Idealnya, nomenklatur pembagian urusan di atas diperjelas dengan menambahkan keterangan yang lebih bersifat informatif, misalnya cakupan wilayah kewenangan (lintas provinsi atau lintas kabupaten/kota) dan jenjang pendidikan (PAUD, dasar, menengah, internasional, dan non formal). Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan pendidikan dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid dapat dilihat di lampiran A B. Urusan Kesehatan Pembagian urusan untuk bidang kesehatan berdasarkan manajerial grid (terlampir) dikategorikan dalam 5 aspek besar, yaitu Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Monitoring serta Evaluasi. Pengelompokan tersebut didasarkan pada kewenangan dari tiap-tiap tingkatan birokrasi pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang mana untuk urusan kesehatan yang menjadi payung hukumnya adalah UU 23/1992 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut kewenangan yang dijalankan masih terkesan sangat sentralistis sehingga pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan tidak diatur secara jelas. Dilakukannya perincian dari Bidang Kesehatan menjadi sub bidang (kegiatan umum) dan sub-sub bidang (kegiatan khusus) adalah semata-mata untuk melihat pemetaan urusan Policy Issues Paper Mei 2011

yang akan dilakukan. Disisi lain sinkronisasi antara sub bidang dengan sub-sub bidang sudah tampak terlihat, hanya saja dasar dari pengkriteriaan tersebut tidak disebutkan dengan jelas. Dalam managerial grid (terlampir) masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian dan kejelasan dari bentuk urusan yang akan dijalankan oleh masing-masing tingkatan. a. Dalam aspek pengelolaan sub bidang upaya kesehatan, sub-sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, disitu dijelaskan mengenai pembagian urusan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Yang perlu mendapatkan kejelasan adalah bentuk pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier (provinsi) dengan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder (kab/kota). Pengistilahan ini perlu mendapatkan penjelasan. b. Untuk aspek pelaksanaan (penyelenggaraan) sub bidang upaya kesehatan, sub-sub bidang lingkungan sehat, urusan yang diberikan adalah penyehatan lingkungan yang mana kewenangan urusan ini diberikan kepada kab/kota. Melihat pada urgensi kegiatan yaitu lingkungan sehat maka hal ini sebenarnya kurang tepat jika kewenangan hanya dilimpahkan menjadi urusan


15

kab/kota semata. Urusan ini seharusnya mendapat dukungan dari pusat dan provinsi sebagai penguatan untuk mendorong agar penyehatan lingkungan benar-benar dapat diwujudkan. Penguatan seperti ini bisa diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial yang tingkatannya disesuaikan berdasarkan skala tingkat kewenangannya. Begitu juga untuk aspek pelaksanaan (perbaikan) sub bidang upaya kesehatan dengan sub-sub bidang perbaikan gizi masyarakat, dengan memberikan kewenangan kepada kab/kota saja untuk peningkatan gizi keluarga dan masyarakat akan dirasa sangat memberatkan target pencapaiannya. Adanya inisiatif dan upaya dorongan dari pusat dan provinsi akan mempercepat perbaikan dan target peningkatan gizi keluarga dan masyarakat. c. Pada aspek pengelolaan (registrasi, akreditasi, dan sertifikasi) sub bidang upaya kesehatan, sub-sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. urusan yang diberikan kepada pusat, provinsi dan kab/kota seragam yaitu sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan. Pembagian urusan ini jelas membagi kepada tiap komponen tingkatan namun tidak secara spesifik menggambarkan mana urusan pusat, provinsi dan kab/kota sehingga apabila tidak dilakukan pengkhususan atau pengklasifikasian secara jelas, dimungkinkan akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan urusan. d. Aspek pengelolaan (registrasi) dan aspek pengawasan dan monitoring (pengawasan) sub bidang obat dan perbekalan makanan, sub-sub bidang ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan memperlihatkan

16


tidak adanya keterkaitan dengan urusan kewenangan yang diberikan karena yang menjadi fokus kegiatan adalah obat, mutu obat dan perbekalan kesehatan sedangkan kewenangan urusan yang diberikan adalah makanan dan minuman produksi rumah tangga di tingkat kab/kota sehingga perlu mendefinisikan kembali bentuk urusan yang diberikan dengan memperhatikan fokus kegiatan baik pada sub bidang maupun sub-sub bidangnya. Memperhatikan beberapa poin diatas, masih ada hal-hal dari pembagian urusan yang diatur dalam PP 38/2007 terkait bidang kesehatan yang perlu dilakukan penajaman dan melihat kembali konsistensi keterkaitan antara aspek, sub bidang serta sub-sub bidangnya. Ini perlu ditegaskan karena pembagian urusan tersebut akan menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia dan dengan adanya pembagian urusan ini secara tidak langsung sudah membangun mesin kerja yang dinamis yang terkait satu sama lain sebagai sebuah sistem. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembagian urusan kewenangan ini adalah pentingnya untuk memperhitungkan kompetensi masingmasing tingkat pemerintahan yang secara umum bersifat berbanding lurus (semakin rendah tingkat pemerintahan, semakin terbatas kapasitas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan), dengan demikian sudah jelas bahwa dalam pembagian urusan ini pemerintah pusat akan lebih berkonsentrasi pada urusan strategis yang lingkupnya nasional sementara pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota akan lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya operasional dengan sedikit aktivitas strategis (Lele, 2009). Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan kesehatan dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid terpampang di lampiran B. Policy Issues Paper Mei 2011

C. Urusan Pekerjaan Umum Dalam bidang pekerjaan umum pembagian urusan yang dilakukan sudah relatif lebih baik. Hal ini karena bidang ke-PU-an memang relatif lebih jelas dan mudah pembagiannya antar tingkat pemerintahan. Bukan karena alasan otonomi daerah, melainkan karena secara teknis pelaksanaan bidang ke-PU-an ini sejak dulu memang membutuhkan kerjasama antara semua tingkatan pemerintahan. Karena sifatnya memang lebih banyak berupa pembangunan fisik, pembangunan itu memang tidak mungkin dilakukan semua oleh pemerintah pusat. Selain itu, hirarki dalam bidang ke-PU-an juga tidak hanya terjadi dalam hal hirarki struktur pemerintahan. Hirarki dalam area pekerjaan maupun area dimana infrastruktur itu secara fisik berada justru sudah terjadi lebih dulu sebelum adanya otonomi daerah. Sebagai contoh adalah dalam bidang bina marga, pembagian status jalan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan lingkungan sudah berjalan lama. Ternyata, pembagian hirarki jalan itu juga mendasari pembagian peran antar tingkat pemerintahan. Hal yang kurang lebih serupa juga terjadi pada bidang-bidang lainnya. Yang kemudian terjadi adalah berkebalikan dengan urusan-urusan lain. Kalau pada urusan lain, pembagian hirarki pemerintahan mendasari pembagian urusan teknis di lapangan, sedangkan pada bidang ke-PU-an pembagian urusan teknis di lapangan itulah yang menjadi dasar pembagian peran antar tingkat pemerintahan. Dalam PP 38/2007, kalaupun ada deviasideviasi yang terjadi, biasanya lebih pada konsistensi pembagian peran saja. Secara umum pola yang digunakan adalah berdasarkan wilayah pemerintahan. Pemerintah pusat mengatur hal-hal yang


sifatnya umum, standar, aturan, atau yang bersifat lintas provinsi. Pemerintah provinsi mengatur hal-hal yang bersifat lintas kabupaten/kota, dan pemerintah kabupaten/kota mengatur dalam lingkup daerahnya. Kalaupun ada peraturan perundangan yang ditetapkan oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka sudah dieksplisitkan bahwa aturan itu mengacu pada aturan di atasnya. Pola ini berlaku di semua bidang, sub bidang dan sub sub-bidang ke-PU-an. Memang ada inkonsistensi (atau mungkin sekedar kesalahan penulisan) di beberapa tempat, akan tetapi pola pikir yang digunakan relatif sudah lebih jelas dibanding urusan-urusan lain. Meski begitu, bila mengikuti model managerial grid, bidang ke-PU-an ini sangat minim pengaturan untuk evaluasi dan monitoringnya. Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan pekerjaan umum dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid dapat disimak pada lampiran C. D. Bidang Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan sebuah big bang policy yang diterapkan Indonesia pasca reformasi bergulir. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah memberikan ruang gerak bagi pemerintahan daerah untuk mengurus urusannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi di daerah serta meningkatkan daya saing daerah. Tonggak diterapkannya kebijakan otonomi daerah ini adalah dengan ditetapkannya UU 22/1999 yang kemudian direvisi oleh UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditetapkannya UU 25/1999 yang kemudian direvisi oleh UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah


17

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintahan

Daerah

Penerapan kebijakan otonomi daerah ini menyebabkan adanya urusan pemerintahan yang sebelumnya merupakan urusan Pemerintah (pemerintah pusat) diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah. Dalam UU 32/2004 diamanatkan untuk dibuatkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan dari masing-masing level pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, amanat itu dilaksanakan dengan ditetapkannya PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penerbitan PP 38/2007 ini memberikan jawaban “siapa melakukan apa dan kejelasan tanggung jawab” setelah ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. PP 38/2007 ini mengatur 32 urusan pemerintahan yang kemudian dijelaskan pembagian urusannya pada setiap level pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan yang diatur dalam PP 38/2007 adalah bidang otonomi daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut pembagian urusan terkait otonomi daerah juga mengatur pembagian kewenangan terkait pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Pembagian urusan bidang otonomi daerah ini ditujukan agar terciptanya efektivitas dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga mampu mengurus urusannya sendiri. Dalam menilai efektivitas pembagian urusan bidang otonomi daerah ini dilakukan peninjauan sederhana melalui managerial grid yang memisahkan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan fungsi manajemen yaitu pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan

18


dan evaluasi. Managerial grid ini mampu melihat level pemerintahan mana yang melakukan salah satu fungsi manajemen paling banyak, hal ini berguna dalam memetakan peran setiap level pemerintahan dalam level manajerial. Selain itu managerial grid juga mampu menyandingkan urusan setiap level pemerintahan dalam setiap fungsi manajemen, sehingga mampu mengidentifikasi urusan pemerintahan yang kurang jelas atau tumpang tindih. Di bidang otonomi daerah dapat digambarkan bahwa pemerintah lebih banyak berperan dalam fungsi manajemen perencanaan, hal ini disebabkan karena pemerintah yang setara dengan top level management memiliki kewenangan dalam penyusunan regulasi serta rencana pembanguan sebagai guide line dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam fungsi manajemen perencanaan ini pemerintah banyak melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan, norma, standar, formulasi, perencanaan serta penentuan alokasi pendanaan. Dalam fungsi manajemen lainnya seperti pelaksanaan dan pengawasan, peran pemerintah tidak terlalu banyak berperan karena lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah provinsi sabagai middle level management banyak berperan dalam fungsi manajemen pengawasan, hal ini sejalan dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah. Dalam fungsi manajemen pengawasan ini pemerintah provinsi banyak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemerintah kabupaten kota, selain penyusunan laporan kepada pemerintah sebagai pengawasan pemerintah kepada pemerintah provinsi. Akan tetapi dalam managerial grid yang disusun, tampak bahwa pemerintah provinsi juga banyak berperan Policy Issues Paper Mei 2011

dalam fungsi manajemen pelaksanaan yang seharusnya menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota sebagai lower level management. Dalam fungsi manajemen pelaksanaan, pemerintah provinsi banyak melakukan fasilitasi dan pembinaan, hal ini juga sejalan dengan peran provinsi sebagai wakil pemerintah yang mengkoordinasikan pelaksanaan urusan teknis di level pemerintah daerah. Akan tetapi provinsi juga banyak berperan dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis yang seharusnya banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, hal ini merupakan “kerancuan” apabila pemerintah kabupaten/kota di lihat sebagai lower level management. Pemerintah kabupaten/kota sebagai lower level management seharusnya diberikan peran yang lebih banyak dalam fungsi manajemen pelaksanaan, tetapi fungsi manajemen pelaksanaan banyak diperankan oleh provinsi. Sesuai dengan UU 32/2004, pemerintah kabupaten/kota sebagai vocal point yang menerima desentralisasi urusan yang sebelumnya di lakukan oleh pemerintah sebaiknya diberi peran yang lebih besar khususnya dalam fungsi manajemen pelaksanaan. Melihat peran tiap level pemerintahan di setiap fungsi manajemen, seharusnya Pemerintah sebagai top level management selain berperan besar dalam fungsi manajemen perencanaan juga berperan besar dalam evaluasi. Pemerintah provinsi sebagai middle level management sebagai koordinator pelaksanaan, seharusnya berperan besar dalam pengawasan dan pengorganisasian tetapi tidak terlalu berperan besar dalam pelaksanaan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai lower level management seharusnya diberi peran besar dalam pelaksanaan khususnya dalam melaksanakan urusan-urusan teknis.


Selain menyandingkan urusan setiap level pemerintahan dalam setiap fungsi manajemen, managerial grid juga mampu mengidentifikasi urusan pemerintahan yang kurang jelas atau tumpang tindih. Dalam bidang otonomi daerah masih terdapat beberapa urusan pemerintahan yang kurang jelas atau tumpang tindih (Lampiran D), seperti: 1. Koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia yang ditangani oleh setiap level pemerintahan. Hal ini perlu diperjelas lebih lanjut apa pengertian HAM skala nasional, HAM skala provinsi dan HAM skala kabupaten/kota. Masih belum jelas “siapa mengerjakan apa” sehingga pembagian urusan ini masih menyimpan pertanyaan seperti apa kewenangan pemerintah, seperti apa kewenangan pemerintah provinsi, dan seperti apa kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 2. Sama halnya dengan HAM, penanganan mitigasi bencana juga perlu diperjelas kewenangan setiap level pemerintahannya. Hal ini akan berpengaruh kepada kelembagaan yang dibentuk, apabila memang ada kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penganganan bencana maka dalam PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur pembentukan satuan perangkat kerja daerah bidang ini. 3. Dalam PP 38/2007 juga masih ditemukan pembiasan konsep, seperti dekonsentrasi dimana pemerintah provinsi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan di daerah kabupaten/kota. Hal ini bertentangan dengan konsep dana dekonsentrasi yang hanya diturunkan kepada provinsi.


19

4. Sama halnya dengan dekonsentrasi, kebingungan aset pemekaran daerah skala nasional mempunyai pengertian yang rancu. 5. Masih terdapat penggunaan istilah yang tidak baku seperti “instansi skala kabupaten/kota” yang mungkin istilah bakunya adalah Satuan Kerja Perangakat Daerah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. 6. Terdapat urusan yang tumpang tindih, seperti penetapan kebijakan kerjasama antar daerah yang menjadi kewenangan pusat, tetapi provinsi juga mengatur penetapan kebijakan kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota pun

20


mengatur penetapan kebijakan kerjasama antar kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan kebingungan, kerjasama antar daerah mana yang diatur oleh pemerintah. 7. Kerancuan kewenangan seperti harmonisasi peraturan daerah dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kerancuan tersebut muncul karena daerah dituntut mengevaluasi peraturan daerahnya sendiri dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan otonomi daerah dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid terlihat pada lampiran E.


IV.

REKOMENDASI

Dari analisis yang telah dilakukan dapat disusun beberapa matriks rekomendasi untuk urusan-urusan yang dianalisis pada Bab III.

Rekomendasi ini berupa pengaturan ulang pembagian urusan di PP 38/2007 berdasarkan analisis managerial grid.

Tabel 5 – Rekomendasi Pembagian Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Aspek Manajemen

Urusan

P

Pr

K

Keterangan

URUSAN PENDIDIKAN

Perencanaan

Penetapan kebijakan pendidikan tingkat nasional

X

Penetapan kebijakan pendidikan tingkat daerah

-

X

X

Perencanaan strategis dan operasional pendidikan tingkat nasional

X

-

-

Perencanaan strategis dan operasional pendidikan tingkat daerah

-

X

X

Penetapan NSPK pendidikan nasional Penetapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan Penetapan kurikulum pendidikan nasional Penetapan standar kompetensi kelulusan Penetapan standar kompetensi tenaga pendidik

X

-

-

X

X

X

X X X

-

-

Penetapan kebijakan kepegawaian

X

X

X

Penetapan standar akreditasi pendidikan Penetapan standar penjaminan mutu pendidikan Sosialisasi kebijakan, Renstra, dan NSPK bidang pendidikan

X

-

-

X

-

-

X

X

X

Penetapan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan

Pelaksanaan


termasuk aspek pembiayaan

X

X

X

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan Pelaksanaan kurikulum pendidikan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pelaksanaan standar kompetensi kelulusan

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

X

X

X

X

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dan karir tenaga pengajar Penyelenggaraan satuan pendidikan reguler / program studi bertaraf internasional pada jenjang perguruan tinggi Penyelenggaraan satuan pendidikan reguler / program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan menengah Penyelenggaraan satuan pendidikan reguler / program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan non formal Pemberian dukungan sumberdaya dan sarana

—mengacu pada kebijakan nasional— kebijakan kab/kota mengacu pada kebijakan provinsi

—mengacu pada Renstra nasional— Renstra kab/kota mengacu pada Renstra provinsi sesuai tingkat pemerintahan

sesuai tingkat pemerintahan dan kondisi kapasitas daerah

dilakukan bersama sesuai dengan tingkat pemerintahan —sesuai skala wilayah dan kondisi kapasitas daerah— menyesuaikan juga dengan PP 41/2007 sesuai skala wilayah sesuai skala wilayah dan pembagian urusan berdasar jenjang pendidikan sesuai jenjang pendidikan —daerah bersifat membantu— mencakup pelaksanaan ujian nasional


21

Aspek Manajemen

Urusan

P

Pr

K

Keterangan

Pengembangan SIM pendidikan nasional

X

-

-

Peremajaan data SIM pendidikan nasional dan daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

sesuai skala wilayah dan jenjang pendidikan

X

X

X

daerah bersifat membantu

X -

X

X

dilakukan secara berjenjang

X

-

-

-

X

X

X

-

-

X

-

-

daerah mengacu pada pusat

X

X

X

termasuk rekrutmen, penggajian, diklat, mutasi, rotasi, promosi, dan pensiun

X

X

X

sesuai skala wilayah

X X

X X

X X


X

X

X

terutama mutasi, rotasi dan diklat

X

X

X


X

X

X

dilakukan bersama

prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan berbagai jenjang

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pendidikan

Pengawasan dan Pengendalian

Evaluasi

Pengawasan pelaksanaan SPM bidang pendidikan Pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan Pengawasan pelaksanaan standar kompetensi kelulusan Pengawasan standar sarana dan prasarana pendidikan Pemberian dan pencabutan izin satuan pendidikan jenjang perguruan tinggi Pemberian dan pencabutan izin satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah Pemberian dan pencabutan izin satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan non formal Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan Pelaksanaan evaluasi standar akreditasi pendidikan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

disesuaikan dengan skala dan kemampuan wilayah

sesuai dengan tingkat pemerintahan

sesuai skala wilayah dan jenjang pendidikan

URUSAN KESEHATAN

Perencanaan

Penetapan kebijakan kesehatan tingkat nasional Penetapan kebijakan kesehatan tingkat daerah Perencanaan strategis dan operasional kesehatan tingkat nasional Perencanaan strategis dan operasional kesehatan tingkat daerah Penetapan NSPK kesehatan Penetapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Penetapan kebijakan rekrutmen dan pembinaan tenaga kesehatan

Pelaksanaan dan Pengorganisasian

22

Penetapan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan upaya kesehatan Pelaksanaan kebijakan kesehatan Pelaksanaan NSPK bidang kesehatan Pengelolaan dan Pengembangan tenaga kesehatan Penyelenggaraan upaya kesehatan Sosialisasi kebijakan renstra, dan NSPK bidang kesehatan



Aspek Manajemen

Urusan Pelaksanaan SPM bidang kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan virus, wabah/penyakit menular, dan bencana Pengelolaan karantina Pemberian dukungan sumberdaya dan sarana prasarana bagi penyelenggaraan upaya kesehatan Pengembangan SIM kesehatan nasional Peremajaan data SIM kesehatan nasional dan daerah

K

Keterangan

X

X

X


X

X

X

sesuai skala

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

disesuaikan dengan skala dan kemampuan

provinsi dapat menangani rumah sakit khusus dengan tingkat kompleksitas rendah seperti rumah sakit mata dan telinga provinsi mengisi kekurangan RSUD Kab/Kota.

X

X

-

Penyelenggaraan rumah sakit umum daerah

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dilakukan secara berjenjang

X

X

X


Registrasi, akreditasi, sertifikasi sediaan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan

X

X

-

Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan sesuai peraturan perundangundangan termasuk tenaga kesehatan asing.

X

X

X

-

-

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

Pengawasan NSPK kesehatan Pengawasan kerjasama luar negeri bidang kesehatan Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana dan prasarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan Pemberian dan pencabutan izin sarana dan prasarana kesehatan tertentu

Pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi Pengawasan makanan dan minuman produksi rumah tangga Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan, dan pedagang besar Farmasi (PBF)

Evaluasi

Pr

Penyelenggaraan rumah sakit khusus dan rujukan

Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu Sosialisasi dan promosi kebijakan dan program kesehatan Penyelenggaraan Litbang kesehatan Pengelolaan kerjasama luar negeri bidang kesehatan

Pengawasan

P

Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan NSPK kesehatan Evaluasi pencapaian SPM kesehatan Evaluasi pencapaian standar mutu kesehatan


pusat dan provinsi juga memberikan bimbingan

daerah bersifat membantu; mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika daerah hanya menangani tenaga kesehatan tertentu; - tenaga kesehatan asing menjadi kewenangan pusat

daerah hanya memberikan rekomendasi

URUSAN PEKERJAAN UMUM Perencanaan


Penetapan perencanaan bidang PU

X

X

X


Penetapan kebijakan bidang PU

X

X

X



23

Aspek Manajemen

Pelaksanaan

Pengawasan dan Monitoring

Evaluasi

Urusan

P

Pr

K

Penetapan NSPK bidang PU

X

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU

Keterangan

X

X

X

sesuai tingkat pemerintahan

Pelaksanaan kebijakan bidang PU

X

X

X


Pelaksanaan NSPK bidang PU

X

X

X

Pelaksanaan SPM bidang PU

X

X

X

Penelitian dan pengembangan bidang PU

X

X

X

Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan

X

X

X

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang PU

X

X

X

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang PU

X

X

X

Pengawasan pelaksanaan NSPK bidang PU

X

X

X

Pengawasan pelaksanaan SPM bidang PU

X

X

X

Pembinaan dan pengembangan bidang PU

X

X

X

Penyelenggaraan perijinan bidang PU

X

X

X

disesuaikan dengan tingkat kompleksitas

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan

X

X

X

sesuai status jalan; jalan tol menjadi urusan pusat

Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang PU

X

X

X


Evaluasi pelaksanaan NSPK bidang PU

X

X

X

Evaluasi pelaksanaan SPM bidang PU

X

X

X


Keterangan: P : Pemerintah Pusat Pr : Pemerintah Provinsi K : Pemerintah Kabupaten/Kota

24



LAMPIRAN



25

Lampiran A – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pendidikan Menurut PP 38/2007 Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah

Pemerintahan Provinsi

Pemerintahan Kabupaten/Kota

PENGELOLAAN Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi Kebijakan

Kebijakan dan Standar x

Koordinasi

Kurikulum Pengendalian Mutu Pendidikan

Pengelolaan

Kebijakan

x Penilaian Hasil Belajar

Kebijakan dan Standar

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah Koordinasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah

x

x

Koordinasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar

Koordinasi pelaksanaan ujian nasional

Koordinasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi

Koordinasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota

Pengelolaan pendidikan tinggi

x

Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal

Pengelolaan satuan pendidikan dan/ atau pendidikan studi bertaraf internasional

Pengelolaan satuan pendidikan dan/ atau pendidikan studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasioanl

x

x

Pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah

Kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional

Kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi Perencanaan operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional

x

x

PERENCANAAN Penetapan

Perencanaan

Kebijakan nasional pendidikan

Kebijakan


Penetapan

26 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Perencanaan strategis pendidikan nasional Standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidik, sarana, prasarana, pengelolaan,


Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah pembiayaan, dan penilaian pendidikan) Pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal Kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional, dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran

Pembiayaan

Kurikulum

Penetapan Sarana dan Prasarana

Perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional Perencanaan

Penetapan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengendalian Mutu Pendidikan

Penilaian Hasil Belajar Evaluasi


Perencanaan kebutuhan pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi dilingkungan depratemen yang bertanggung jawab di bidang kependidikan Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan dan penetapan kriteria kelulusan ujaun nasional Penetapan pedoman evaluasi terhadap



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.

Perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

x

x

x

x

x

x


27

Aspek

Penetapan

Sub Bidang


Sub-sub Bidang

Akreditasi Penjaminan mutu

Pemerintah pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur formal dan non formal Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan



x

x

x

x

x

x

PENGORGANISASIAN Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan

x

Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar provinsi

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota

Pemberhentian

Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan

Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan

Pengalokasian

x

Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah

x

x

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal

Penyelenggaraan satuan pendidikan dan/ atau pendidikan studi bertaraf internasional

Penyelenggaraan satuan pendidikan dan/ atau pendidikan studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional

x

x

Penyelenggaraan pendidikan tinggi Penyelenggaraan sekolah indonesia di

x x

Pengangkatan dan penempatan

Pemindahan


PELAKSANAAN

Penyelenggaraan

Kebijakan



Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah x x Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah



luar negeri x Kurikulum Fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan Penilaian Hasil Belajar

Fasilitasi

Pemberian Izin

Penyediaan



Kebijakan

Pembiayaan

Penjaminan Mutu


Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional

Implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah Fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah Fasilitasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi

Implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar Fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar Fasilitasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota Fasilitasi satuan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu Dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi Izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan/pendidikan non formal

Fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan

x

Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional

Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional

x

x

x

Dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi

Izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi

x

Izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan / atau program studi bertaraf internasional

x

x

x

x

Izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal

x

x

Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai

Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan

Izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, pembinaan satuan pendidikan asing di indonesia Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai


29

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah kewenangannya

Pengendalian Mutu Pendidikan Pembiayaan

Pembiayaan

Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi


Kebijakan

Penilaian Hasil Belajar

Sertifikasi pendidik


Pengembangan Kurikulum

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peremajaan Kebijakan

Penyediaan blanko ijazah dan / atau sertifikat ujian nasional Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya


Sosialisasi Kurikulum

Standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidik, sarana, prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan) Sistem informasi manajemen secara nasional Model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal


kewenangannya

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya

x

x

Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya

Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional

Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen nasional

Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen nasional untuk tingkat provinsi

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah dan pendidikan nonformal Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen nasional untuk tingkat kabupaten/kota

Standar nasional pendidikan di tingkat provinsi

Standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah x



Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar


Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Pengendalian Mutu Pendidikan Pelaksanaan Pengendalian Mutu Pendidikan PENGAWASAN DAN MONITORING Pemantauan

Kebijakan

Supervisi

Pemerintah


Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah

Sosialiasasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan non formal

Pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional Supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah

Pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional Supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar

Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah

Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar

x

Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah

Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, penddidikan menengah dan pendidikan nonformal.

x

x

Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan Pengawasan penggunaan buku pelajaran

Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan Pengawasan penggunaan buku pelajaran

Sosialiasasi kurikulum tingkat satuan pendidikan

Sosialiasasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah

Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional

x

Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasonal

Penilaian hasil Belajar

Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal

Akreditasi

Pelaksanaan akreditasi pendidikan formal dan non formal


Pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional x

Kurikulum


Pengawasan

Monitoring

Pengawasan


Sarana dan Prasarana

Monitoring pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan x


31

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah

Pemerintahan Provinsi pendidikan menengah

Penilaian Hasil Belajar

Monitoring

Supervisi


Penjaminan mutu

Monitoring pelaksanaan ujian nasional

Monitoring pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi

Supervisi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan

x

Supervisi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional

Supervisi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional

x

x

Evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional

Evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional Evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala provinsi Pelakasanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala provinsi Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi

Pemerintahan Kabupaten/Kota pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal Monitoring pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota Supervisi satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan Supervisi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional Supervisi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu

EVALUASI Kebijakan

Kebijakan dan Standar Penilaian Hasil Belajar

Evaluasi pelaksanaan ujian nasional

Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Evaluasi


Evaluasi Pelakasanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan

Penjaminan Mutu


Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional

Evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional Evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten/kota Pelakasanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten/kota Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota


Lampiran B – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Kesehatan Menurut PP 38/2007 Aspek PENGELOLAAN

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Upaya Kesehatan

Lingkungan Sehat

Pengelolaan Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat


Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

Sumber Daya Manusia

Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga

Pemerintah Survailans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensial wabah, dan yang merupakan komitmen global skala nasional dan internasional Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional Karantina kesehatan skala nasional. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional Survailans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala nasional. Penanggulangan gizi buruk skala nasional. Pelayanan kesehatan haji skala nasional. Upaya kesehatan dan rujukan nasional. Upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional.



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu.

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten/kota.

x

x

x

Jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.

Jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.

Jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.

x

x

Tenaga kesehatan strategis.

x

x


33

Aspek

Sub Bidang Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat

Sub-sub Bidang Kesehatan Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Manajemen Kesehatan Kerjasama Luar Negeri

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Pemerintah



Bufferstock obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional.

Bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.

Obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota.

Promosi kesehatan skala nasional.

x

x

Penelitian dan pengembangan kesehatan strategis dan terapan, serta penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan skala nasional.

x

x

x

Survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi

Surkesda skala kabupaten/kota.

x

x

SIK skala provinsi.

SIK skala kabupaten/kota.

x

x

x

x

x

x

Kerjasama luar negeri di bidang kesehatan skala nasional. SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.

PERENCANAAN Pembiayaan Kesehatan


Penetapan Kebijakan

Manajemen Kesehatan Pengembangan

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)


Norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jaminan pemeliharaan kesehatan. Norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan. SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.


Aspek PELAKSANAAN

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah

x

x Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit x

x Upaya Kesehatan Lingkungan Sehat

x x x

Perbaikan Gizi Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat


Pemberdayaan Masyarakat

Manajemen Kesehatan


Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pemerintahan Provinsi Survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi. x Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi. x Survailans gizi buruk skala provinsi.

Pemerintahan Kabupaten/Kota Survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota. Operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota. Penyehatan lingkungan Survailans gizi buruk skala kabupaten/ kota. Penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota. Pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota. Upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota. Jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. Jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

x

x

x

x

x

x

x

Jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.

x

x

x

Promosi kesehatan skala provinsi.

Promosi kesehatan skala kabupaten/kota.

x Penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi.

Operasionalisasi bidang kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota.

x x


35

Aspek

Sub Bidang

Penanggulangan Upaya Kesehatan

Sub-sub Bidang

Pemerintah

Kerjasama Luar Negeri

x

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional. x


Bimbingan

x x



Manajemen Kesehatan

Kebijakan

x x Izin sarana kesehatan tertentu.

Upaya Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat x

Pemberian

Pendayagunaan Penyediaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan Obat dan

Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Ketersediaan, Pemerataan,


Izin tenaga kesehatan asing sesuai peraturan perundangundangan Izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). x

Pemerintahan Provinsi Kerjasama luar negeri skala provinsi. x Pelayanan kesehatan haji skala provinsi. Upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi. Jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). Norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan Rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. Rekomendasi izin tenaga kesehatan asing. Rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK). Izin PBF Cabang dan IKOT.

Pemerintahan Kabupaten/Kota Kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota. x x x x x Operasionalisasi bidang kesehatan. Rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. Izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara Izin praktik tenaga kesehatan tertentu.

Rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). Izin apotik, toko obat.

Tenaga kesehatan makro skala nasional.

Tenaga kesehatan skala provinsi.

Tenaga kesehatan skala kabupaten/kota.

Bufferstock obat nasional,

Bufferstock obat provinsi, alat

Obat pelayanan kesehatan dasar, alat Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Sertifikasi

Sub Bidang Perbekalan Kesehatan

Sub-sub Bidang Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan

Upaya Kesehatan


Sumber Daya Manusia Kesehatan



Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan

Perbaikan

Manajemen Kesehatan Upaya Kesehatan

x

Perbaikan Gizi Masyarakat

x

x


Pelatihan

Pengambilan



Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan

x Pendidikan dan pelatihan (diklat) dan Training of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional.

Pemerintahan Kabupaten/Kota kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota Sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan. x

x

Pembinaan Manajemen Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan

x

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

x

x Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan. Tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

x x

Penempatan Pemanfaatan

Pemerintahan Provinsi kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.

Sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II. x x

Registrasi Implementasi

Pemerintah alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional. Sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan. Tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Komoditi kesehatan sesuai peraturan perundangundangan.

x Alat kesehatan dan PKRT Kelas I. Makanan minuman produksi rumah tangga. Penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota. Gizi keluarga dan masyarakat.

Tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. x

x Tenaga kesehatan strategis.

x

x

skala nasional

skala provinsi

skala kabupaten/kota

x

Diklat fungsional dan teknis skala provinsi.

Teknis skala kabupaten/kota.

x

x

Sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.


37

Aspek Sub Bidang PENGAWASAN DAN MONITORING

Sub-sub Bidang

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Upaya Kesehatan

Pemerintah

x

x Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat

x

Pengendalian Pembiayaan Kesehatan Manajemen Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Kebijakan

x x x


Pemantauan

Pengawasan Pemeriksaan Pengawasan Monitoring Evaluasi

Upaya Kesehatan Manajemen Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan


x

Perbaikan Gizi Masyarakat

x

Manajemen Kesehatan Manajemen Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Manajemen Kesehatan

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas


x

Pemerintahan Provinsi Operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi. Pelayanan kesehatan haji skala provinsi. Upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi. Jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. Norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan x Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (tugas pembantuan). Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi Pemanfaatan iptek kesehatan skala provinsi.


x

x x x x Operasionalisasi bidang kesehatan. x x x Pendidikan dan pelatihan (diklat) dan Training of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional. Setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.

x

x

x

x

x

x

Makanan minuman produksi rumah tangga

Skala nasional

Skala provinsi

Skala kabupaten/kota

Skala nasional

Skala provinsi


Skala nasional

Skala provinsi


EVALUASI Pengawasan



Lampiran C – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pekerjaan Umum Menurut PP 38/2007 Aspek PENGELOLAAN

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala nasional.

Pengelolaan

Penyelenggaraan

1. Sumber Daya Air

Pembangunan/ Pengelolaan

Pengelolaan

Pembentukan


4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat nasional. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.

Pembangunan

Penetapan

Pemerintah

2. Air Limbah

Pengaturan



1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.

3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.

4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.

6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.

6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.

7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah.

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional.

2. Pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan PS air limbah lintas provinsi.

2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi.

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di


39

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Pemerintah


Pemerintahan Kabupaten/Kota wilayah kabupaten/kota.

Penetapan

3. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air limbah secara nasional termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.

Pengelolaan

4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah yang bersifat lintas provinsi.

4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota.

4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.

Penetapan

5. Penetapan standar kompetensi teknis Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelompok ahli dan terampil bidang air limbah.

5. —

5. —

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi.

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.

2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

6. —

6. —

7. —

7. —

PERENCANAAN

Penetapan 1. Sumber Daya Air

Pengaturan

Pembentukan

Penetapan


1. Penetapan kebijakan nasional sumber daya air. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 5. Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional. 6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan sumber daya air. 7. Penetapan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai


Aspek

Sub Bidang

Pengaturan Pembentukan Perumusan Pengendalian Penetapan

Perumusan

Pemerintah lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 8. Penetapan status daerah irigasi yang sudah dibangun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 9. Pengesahan pembentukan komisi irigasi antar provinsi

Pengesahan

Pengaturan

Sub Sub Bidang

2. Bina Marga

1. Pengaturan jalan secara umum a. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. b. Perumusan kebijakan perencanaan. c. Pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro. d. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan jalan. 2. Pengaturan jalan nasional:

a. —

Penyusunan

b. —

Penetapan

c. Penetapan fungsi jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer.

Penetapan

d. Penetapan status jalan nasional.




8. —

8. —

9. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.

9. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota

a. —

a.—

b. —

b. —

c. —

c. —

d. —

d. —

2. Pengaturan jalan provinsi:

2. Pengaturan jalan kabupaten/kota: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi. c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer. d. Penetapan status jalan provinsi.

b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

c. —

d. Penetapan status jalan


41

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Penyusunan Pengaturan

Pemerintah


e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan nasional.

e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.

3. Pengaturan jalan tol a. Perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, penetapan ruas jalan tol dan pembentukan peraturan perundangundangan. b. Pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya.

Perumusan

Pembentukan

3. Perkotaaan dan Perdesaan

1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan dan perdesaan. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan perkotaan dan perdesaan.

Penetapan

1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pelayanan air minum. Pembentukan

4. Air Minum

Penetapan


2. Pembentukan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM). 3. Penetapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas provinsi. 4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air minum secara nasional termasuk penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintahan Kabupaten/Kota kabupaten/desa dan jalan kota. e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

a. —

a. —

b. —

b. —

2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional. 1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya.

1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota.

2. —

2. —

3. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota.

3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota.

4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah.

4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.

1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).


Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Pemerintah 5. Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan PS air minum lintas provinsi. 6. Penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM. 1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS persampahan. 2. Penetapan lembaga tingkat nasional penyelenggara pengelolaan persampahan (bila diperlukan).

5. Persampahan

3. Penetapan NSPK pengelolaan persampahan secara nasional termasuk SPM. 4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas provinsi. 1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan. 6. Drainase

7. Permukiman Penyusunan

Penetapan


Pemerintahan Provinsi 5. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota.

Pemerintahan Kabupaten/Kota 5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.

6. —

6. —

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional.

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten/kota.

2. Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan.

2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.

Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: Pengaturan

1. Penetapan kebijakan teknis Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) nasional.

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi.

2. Penyusunan NSPK Kasiba dan Lisiba secara nasional.

2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi.

2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten/kota.

Permukiman Kumuh/ Nelayan: Pengaturan

1. Penetapan kebijakan nasional tentang penanggulangan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan.

1. —

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman


43

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Pemerintah


2. Penyusunan NSPK kawasan permukiman.

2. —

1. Penetapan kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional.

1. —

2. Penyusunan NSPK pembangunan kawasan strategis nasional.

2. —

1. Penetapan peraturan perundangundangan, norma, standar, prosedur dan kriteria/bangunan gedung dan lingkungan

1. Penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.

Pendataan

2. Penetapan kebijakan dan strategi nasional bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kebijakan pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara. 4. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung fungsi khusus. 5. —

Penetapan

6. —

6. —

Penyusunan

7. —

7. —

Pembangunan Kawasan: Pengaturan Penyusunan

Penetapan

8. Bangunan Gedung dan Lingkungan

1. Pengaturan

Penyelenggaran

Penetapan dan pelaksanaan

10. Jasa Konstruksi

Pengaturan

Fasilitasi


1. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional sinergis. 2. Fasilitasi untuk mendapatkan

3. —

Pemerintahan Kabupaten/Kota kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota.

4. —

4. Penyelenggaraan IMB gedung.

5. —

5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

2. —

2. — Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Penetapan

Fasilitasi

Penetapan

Pemerintah dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh pendanaan. 3. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan penyelenggaraan konstruksi. 4. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga pertanggungan dalam memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh jaminan pertanggungan resiko. 5. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan keahlian dan teknik konstruksi. 6. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan SDM bidang konstruksi.



3. —

3. —

4. —

4. —

5. —

5. —

6. —

6. —

1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.

2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.

3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada

4. —

PELAKSANAAN

Penetapan

Pelaksanaan


1. Sumber Daya Air

Pembinaan

1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada


45

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Fasilitasi

Penetapan

Pemberdayaan

Pembinaan 2. Bina Marga

Penyuluhan

Pembinaan

Pengkajian

Fasilitasi Penyusunan dan penetapan Pemberian izin


Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. 7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 1. Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional: a. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan. b. Pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan para aparatur di bidang jalan. c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait. d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan. e. Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan. f. —

Pemerintahan Provinsi kabupaten/kota. 5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.


5. —

6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.

7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota. 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.

1. Pembinaan jalan provinsi:

1. Pembinaan jalan kabupaten/kota:

a.

a. —

—

b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota. c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi. d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.

b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. —

d. —

e. —

e. —

f. —

f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota. 3. Pembinaan jalan tol: Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.

2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Pemerintahan Kabupaten/Kota pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

3. —

3.

Pembangunan

1. Pembangunan jalan nasional:

1. Pembangunan jalan provinsi:

Pembiayaan

a. Pembiayaan pembangunan jalan nasional.

a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi.

Perencanaan

b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional.

b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.

c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional.

c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi.

d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.

d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.

2. Pengusahaan jalan tol: a. Pengaturan pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan. b. Persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi dan pemberian fasilitas pembebasan tanah. 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat nasional. 2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan

2. —

Pengembangan

Pembinaan

Pembangunan dan Pengusahaan

Pengoperasian dan pemeliharaan Pengembangan

Pengaturan

Persiapan 3. Perkotaaan dan Perdesaan Fasiltasi


Pembinaan

Pemerintah


—

1. Pembangunan jalan kabupaten/kota: a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota. 2. —

a.

—

a.

—

b.

—

b.

—

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi.

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota.

2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan

2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan


47

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Pembangunan

Pemerintah perkotaan dan perdesaan secara nasional.

Pemerintahan Provinsi perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi.

1. Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah.

1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah.

2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan tingkat nasional antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.

2. Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi.

3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di kawasan strategis nasional.

Penyelenggaraan

4.

Fasiltasi 4. Air Minum

Pembinaan

Penetapan Pembangunan Fasiltasi Pengembangan


—

3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi. 4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.

Pemerintahan Kabupaten/Kota perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota. 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.

1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota.

2. Fasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum secara nasional.

2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.

2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

3. —

3. —

3. Penetapan standar kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air minum. 1. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. 2. —

1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di lingkungan wilayah provinsi. 2. —

1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengembangan SPAM di wilayah Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Pemerintah

Fasilitasi

3. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.

Penyusunan

4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas provinsi.

Fasilitasi Penanganan

Pembinaan

Fasilitasi

5. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana air minum dalam rangka kepentingan strategis nasional. 6. Penanganan bencana alam tingkat nasional. 1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan antar provinsi yang bersifat khusus, strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional. 2. Fasilitasi peran serta dunia usaha tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah.

Pembangunan

Penanganan


3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi. 6. Penanganan bencana alam tingkat provinsi

1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kota untuk kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka kepentingan strategis nasional. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas provinsi. 3. Penanganan bencana alam tingkat nasional.

Pemerintahan Kabupaten/Kota kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota. 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.

1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota.

1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota.

2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan bantek pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah. 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).

5. Air Limbah 3. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis (bantek) pengembangan PS air limbah.

Penyusunan


3. Fasilitasi penyelenggaraan bantek pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota. 1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.


49

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Fasilitasi

Pembinaan

Pembinaan 6. Persampahan

Fasilitasi

Pembangunan Penyusunan

Fasilitasi Pembinaan Pembinaan

7. Drainase

Pemerintahan Provinsi 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.

3. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.

3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.

1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional (lintas provinsi). 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas provinsi. 1. Fasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase. 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan secara nasional. 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi.

Pembangunan Fasilitasi

8. Permukiman

Pemerintah 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi. 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.

1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba)


2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di kawasan khusus dan strategis nasional. 3. Fasilitasi penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan pengendalian banjir skala nasional. 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan Kasiba

1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota. 1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan). 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi. 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.

Pemerintahan Kabupaten/Kota 1. — 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota. 1. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota. 1. — 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota. 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.

2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.

2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.

3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.

3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan

1. —


Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: Pembinaan 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: Pembangunan

Penetapan

Permukiman Kumuh/ Nelayan: Pembangunan Fasilitasi Pembangunan Kawasan: Pembinaan

Pembangunan Kawasan: Pembangunan

Fasilitasi


2. Fasilitasi penyelesaian masalah Kasiba/Lisiba yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional. 1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba strategis nasional. 2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. —

Permukiman Kumuh/ Nelayan: Pembinaan

Pemberdayaan

Pemerintah dan Lisiba.


Pembinaan

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh secara nasional. (bantuan teknis) 1. Fasilitasi program penanganan permukiman kumuh bagi lokasi yang strategis secara nasional. 2. Fasilitasi dan bantuan teknis untuk peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan kawasan strategis nasional. 2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional. 1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan teknis Pemerintah

Pemerintahan Provinsi Kasiba dan Lisiba. 2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota. 1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi. 1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.


2. —

1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 1. — 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten/kota.

2. Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan.

2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.

1. —

1. —

2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi.

2. —

1. —

1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.

1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung


51

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Pembangunan

Pembangunan

Penetepan

Pemberdayaan

10. Jasa Konstruksi

Pemberdayaan

Pemerintah daerah untuk bangunan gedung dan lingkungan. 1. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.


Pemerintahan Kabupaten/Kota dan lingkungan.

2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah.

2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi.

3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional. 1. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional. 2. Peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi, penelitian dan pengembangan teknologi bidang konstruksi. 3. Pemberdayaan penerapan keahlian dan teknik konstruksi kepada LPJK nasional serta asosiasi profesi tingkat nasional.

3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.

1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi.

3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota.

4. Perintisan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagai model.

4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

Fasilitasi

5. Fasilitasi proses sertifikasi tenaga terampil konstruksi.

Pemberdayaan

6. —

1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan.

5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi. 6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.

4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.

PENGENDALIAN Pengawasan dan pengendalian

1. Sumber Daya Air

Pengawasan dan pengendalian


1. Sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

1. Sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

1. Sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.


Aspek Pengawasan

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Evaluasi Pengendalian

2. Bina Marga

Pengawasan

Pengawasan Evaluasi Pengendalian Pengawasan Pemantauan dan evaluasi


3. Perkotaaan dan Perdesaan

Pengawasan

Pengawasan 4. Air Minum

Pengawasan

Evaluasi

Pengawasan dan pengendalian 5. Air Limbah

Pengawasan

Pemerintah 1. Pengawasan jalan secara umum: a. Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelengaraan jalan. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan. 2. Pengawasan jalan nasional: a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional.

1. —

a. —

b.

—

b. —

2. Pengawasan jalan provinsi: a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.

3. Pengawasan jalan tol: a. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan pembinaan jalan tol. b. Pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan terhadap pelayanan jalan tol. 1. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan secara nasional. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

3. —

1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional. 2. Evaluasi kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah secara nasional.


3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

Pemerintahan Kabupaten/Kota —

a.

b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional.

Evaluasi


Pemerintahan Provinsi 1. —

a. b.

— —

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi. 2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

2. Pengawasan jalan kabupaten/kota: a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 3. — a.

—

b.

—

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.


53

Aspek

Sub Bidang

6. Persampahan

Sub Sub Bidang

Pengawasan

Evaluasi Pengawasan dan pengendalian Evaluasi 7. Drainase

Pengawasan

Pengawasan dan pengendalian Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: Pengawasan

Evaluasi

8. Permukiman Pengawasan dan pengendalian

Evaluasi


Pengawasan

Permukiman Kumuh/ Nelayan: Pengawasan

Pembangunan Kawasan: Pengawasan Pengawasan


Pemerintah


1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan secara nasional.

1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi.

2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan PS persampahan secara nasional. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir secara nasional.

1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi.

2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Pengawasan dan pengendalian kebijakan nasional penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba. 2. Evaluasi kebijakan nasional penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba.

2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanganan permukiman kumuh nasional.

1. —

2. Evaluasi kebijakan nasional penanganan permukiman kumuh.

2. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK .

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.

1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Pengawasan secara nasional

1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi. 1. Pengawasan secara regional

1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi.

Pemerintahan Kabupaten/Kota 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 1. Pengawasan terhadap Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang


10. Jasa Konstruksi


Pengawasan

Pemerintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya, serta gedung dan rumah negara. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung fungsi khusus. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional. 1. Pengawasan guna tertib usaha mengenai persyaratan perizinan dan ketentuan ketenagakerjaan.

Pemerintahan Provinsi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara.

2. Pengawasan terhadap LPJKNasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.

2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

3. Pengawasan guna tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan pekerjaan konstruksi (ketentuan keteknikan, K3, keselamatan umum,lingkungan, tata ruang, tata bangunan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan konstruksi).

3. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.

2. — 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota. 1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Pemerintahan Kabupaten/Kota pelaksanaan peraturan perundangundangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

3. —


55

Lampiran D - Urusan Pemerintahan dalam Bidang Otonomi Daerah yang Kurang Jelas dan Tumpang Tindih Aspek

Sub Bidang

Sub Sub Bidang

Pemerintah


Pemerintahan kabupaten/kota

PENGELOLAAN Trantibum dan Linmas b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:

Koordinasi

Pemerintahan Umum

b. Penanganan Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:

Koordinasi penegakan HAM skala nasional

Koordinasi penegakan HAM skala provinsi

Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten/kota

Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.

Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi

Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/kota

Koordinasi pengelolaan penanganan bencana.

Koordinasi pengelolaan penanganan bencana skala provinsi

Koordinasi pengelolaan penanganan bencana skala kabupaten/kota

Koordinasi penanganan pasca bencana

Koordinasi penanganan pasca bencana skala provinsi

Koordinasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota

Koordinasi antar instansi terkait

Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi

Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/ kota

c. Penanganan Pasca Bencana Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Fasilitasi Dekonsentrasi

PELAKSANAAN Administrasi Fasilitasi Keuangan Daerah PERENCANAAN

Pendapatan dan Retribusi Daerah: Investasi dan Aset Daerah

pengelolaan aset daerah pemekaran skala nasional.

Penetapan

Pemerintahan Umum

Kerjasama Antar Daerah

Penetapan kebijakan kerjasama antar daerah.

Harmonisasi

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah: Harmonisasi


pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi.

pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten/kota.

Penetapan kebijakan kerjasama antar provinsi. peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Penetapan kebijakan kerjasama antar kabupaten/kota. peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi


Lampiran E – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Otonomi Daerah Menurut PP 38/2007 Aspek PENGELOLAAN

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah

Koordinasi

Pemerintahan Umum Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pembinaan Wilayah

x

x

x

Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

x

x

x

x

x

x

x

Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.

Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari provinsi kepada kabupaten/kota/desa.

Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa. Koordinasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.

Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa. Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa

Koordinasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga Koordinasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.

Koordinasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.

Koordinasi penyelesaian konflik antar provinsi.

Koordinasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.

Koordinasi penetapan kebijakan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala nasional. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. x



Koordinasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi. Fasilitasi Dekonsentrasi

Fasilitasi Tugas Pembantuan


x

x Koordinasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. Koordinasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.

x

x

x

x

x

Koordinasi penyelenggaraan


57

Aspek

Pengelolaan

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Koordinasi Pelayanan Umum Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Trantibum dan Linmas b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Perbatasan a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Wilayah Perbatasan c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah Wilayah Perbatasan d. Pengembangan Wilayah Perbatasan

Koordinasi

Wilayah Perbatasan e. Penetapan Luas Wilayah Kawasan Khusus: a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kawasan Khusus: b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya Kawasan Khusus : c. Kawasan Kepentingan


Pemerintah


Pemerintahan kabupaten/kota urusan pemerintahan sisa skala kabupaten/kota.

Koordinasi kebijakan nasional dalam bidang pelayanan umum.

x

x

Koordinasi antar instansi terkait

Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi

Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/ kota

Koordinasi penegakan HAM skala nasional

Koordinasi penegakan HAM skala provinsi

Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten/kota

Koordinasi pengelolaan perbatasan antar negara

Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain.

Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain

Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala nasional

Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi

Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.

Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi Koordinasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi Koordinasi penetapan luas wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi

Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/kota Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten/kota

Koordinasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi x

x

koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya alam

koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi

koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten kota

Koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.

Koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi

Koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/kota

Koordinasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.

Koordinasi pengelolaan kawasan kepentingan umum

Koordinasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Pengelolaan

Sub Bidang

Administrasi Keuangan Daerah

Sub-sub Bidang Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum Kawasan Khusus : d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: b. Penanganan Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: c. Penanganan Pasca Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: d. Kelembagaan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: e. Penanganan Kebakaran Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pajak dan Retribusi Daerah

Dana Perimbangan: Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Perimbangan: Dana Alokasi Khusus (DAK)


Pemerintah

Pemerintahan Provinsi skala provinsi

Pemerintahan kabupaten/kota kabupaten/kota

Koordinasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan



Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.

Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi

Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/kota

Koordinasi pengelolaan penanganan bencana.

Koordinasi pengelolaan penanganan bencana skala provinsi

Koordinasi pengelolaan penanganan bencana skala kabupaten/kota

Koordinasi penanganan pasca bencana

Koordinasi penanganan pasca bencana skala provinsi

Koordinasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota

Koordinasi kelembagaan penanganan bencana.

Koordinasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.

Koordinasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/kota.

Koordinasi penanganan kebakaran

Koordinasi penanganan kebakaran skala provinsi

Koordinasi penanganan kebakaran skala kabupaten/kota

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi. Data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

x

x

x

DAU provinsi.

x

DAK (bagi provinsi yang menerima DAK).

Data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota. DAU kabupaten/ kota. DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK).


59

Aspek PERENCANAAN

Sub Bidang

Penetapan

Sub-sub Bidang

Pemerintah

Otonomi Daerah: Kebijakan

Kebijakan nasional pembagian urusan pemerintahan Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan skala nasional

Otonomi Daerah: Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Otonomi Daerah: Harmonisasi Otonomi Daerah

Penetapan

Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota

x

x

Peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah.dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.

x

x

x

x

x

x

x

x

Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan kecamatan

x

x

Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian

x

x

Bidang urusan pemerintahan pada masing-masing lintas Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

Otonomi Daerah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria LPPD

Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Kebijakan

Kebijakan penataan daerah dan otsus Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten. Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah

Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembentukan Daerah Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembinaan, Sosialisasi,



Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi

x Harmonisasi



Aspek

Penyiapan

Sub Bidang

Sub-sub Bidang Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pelaporan Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): DPOD

Pertimbangan

Penetapan

Pengajuan

Penetapan


Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)

Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM):

Pemerintah penyelenggaraan penataan daerah dan otsus Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus



x

x

x

x

x

x

Bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD

Bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD

x

x

x

Perda kabupaten/kota

x

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur

Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria SPM.

Perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi

Perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten/kota

Pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus. Norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan DPOD

x

Formulasi perimbangan keuangan pusat dan daerah. Norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan tata cara penyusunan Perda, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah (KDH) dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Pimpinan DPRD


61

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang Kebijakan Fasilitasi Dekonsentrasi Fasilitasi Tugas Pembantuan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama Antar Daerah

Pembinaan Wilayah

Pemerintah Penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan dekonsentrasi Penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan tugas pembantuan. Penetapan kebijakan nasional di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. Penetapan kebijakan kerjasama antar daerah. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.

x Pemerintahan Umum

Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Wilayah Perbatasan a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Wilayah Perbatasan


Penetapan kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Penetapan kebijakan nasional dalam bidang Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)



x

x

x

x

Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. Penetapan kebijakan kerjasama antar provinsi.

Penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga Penetapan kebijakan kerjasama antar kabupaten/kota. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah

Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Kepolisipamongprajaan dan PPNS

Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Perlindungan masyarakat Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Kepolisipamongprajaan dan PPNS Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Penetapan kebijakan nasional dalam bidang Perlindungan masyarakat

Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Perlindungan masyarakat

Penetapan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara

x

x

Penetapan kebijakan, pelaksanaan,

x

Penetapan kebijakan dan Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang b. Perbatasan Daerah

Pemerintah dan penegasan perbatasan daerah

Wilayah Perbatasan c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah

Penetapan kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah

Wilayah Perbatasan d. Pengembangan Wilayah Perbatasan

Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan

Wilayah Perbatasan e. Penetapan Luas Wilayah Kawasan Khusus: a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kawasan Khusus: b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya Kawasan Khusus : c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum Kawasan Khusus : d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana


Penetapan kebijakan luas wilayah. x


Penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah provinsi Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota skala provinsi x Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya

Pemerintahan kabupaten/kota pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten/kota Penetapan kebijakan kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten/kota Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/kota x Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya alam

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten kota

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya buatan.

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/kota

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/kota Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan

Penetapan kebijakan pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi

Penetapan kebijakan pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/kota

Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kepentingan umum. Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan

Penetapan kebijakan pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.


63

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: b. Penanganan Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: c. Penanganan Pasca Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: d. Kelembagaan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: e. Penanganan Kebakaran Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah


Penetapan kebijakan pengelolaan penanganan bencana.

Penetapan kebijakan pengelolaan penanganan bencana skala provinsi

Penetapan kebijakan pengelolaan penanganan bencana skala kabupaten/kota

Penetapan kebijakan penanganan pasca bencana

Penetapan kebijakan penanganan pasca bencana skala provinsi

Penetapan kebijakan penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota

Penetapan kebijakan kelembagaan penanganan bencana.

Penetapan kebijakan kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.

Penetapan kebijakan kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/kota.

Penetapan kebijakan penanganan kebakaran

Penetapan kebijakan penanganan kebakaran skala provinsi

Penetapan kebijakan penanganan kebakaran skala kabupaten/kota

x

x

Peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah skala provinsi

Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah skala kabupaten/kota Standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan kebijakan organisasi, kelembagaan dan pembinaan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. Pedoman rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.

Standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi.

Pedoman perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota.

x

Perencanaan

x

Anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi.

Penetapan

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Perda tentang APBD dan perubahan

Administrasi Keuangan Daerah Anggaran Daerah



x Anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten/ kota. Perda tentang APBD dan perubahan APBD skala Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD.

Pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD provinsi.

Kebijakan keseimbangan fiskal antar provinsi. Kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara pemerintah dan provinsi. Kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar provinsi.

Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan dan Retribusi Daerah: Investasi dan Aset Daerah Pendapatan dan Retribusi Daerah: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro


Kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan investasi dan aset daerah. Kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.

Pemerintahan Provinsi APBD skala provinsi Pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota. Kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara provinsi dan kabupaten/ kota. Kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota.

Pemerintahan kabupaten/kota kabupaten/kota

Pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. Kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten/kota dan desa. Kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.

Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.

Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.

Kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.

Kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.

Kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.


65

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pinjaman Daerah


Usulan

Penghitungan

Pemerintah Kebijakan umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) daerah. Formula penghitungan alokasi DAU provinsi/kabupaten/kota. Pedoman umum pengelolaan DAU. Kebijakan DAK dan kriteria penghitungannya.

x Dana Perimbangan: Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penetapan

Alokasi DAK. Alokasi DAK. Petunjuk teknis (juknis) pengelolaan DAK. Pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota Kebijakan DBH.

Penyiapan

x

Penetapan Pengkajian

Penetapan

Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH)

Penghitungan

Penetapan

Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). Alokasi DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota. Alokasi DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa. Pedoman penyusunan



Kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.

Kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.

x

x

x

x

x

x

Program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota. x x

Program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK. x x

x

x

x

x

x

x Data realisasi penerima DBH kabupaten/kota.

Data realisasi penerima DBH provinsi. x

x

x

x

Alokasi DBH di kabupaten/kota.

x

Kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi. x

Kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota dan desa. x Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Penyusunan

Penetapan

Kebijakan Persandian

Perencanaan Usulan Policy Issues Paper Mei 2011

Pembinaan SDM

Pemerintah laporan keuangan daerah/desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota dan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa.



x

Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi.

Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan APB desa.

Pedoman evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota dan APB desa.

x

x

Kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).

Kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) skala provinsi

Kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) skala kabupaten/kota

x

x

x

x

x

x

x

x

Kebutuhan SDM persandian skala provinsi. Akreditasi lembaga

Kebutuhan SDM persandian skala kabupaten/kota. x

Kebijakan dan pembinaan SDM persandian nasional. Kebijakan dan pembinaan peralatan sandi (palsan) nasional. Kebijakan dan pembinaan sistem sandi (sissan) nasional. Kebijakan dan pembinaan kelembagaan persandian nasional. Kebutuhan SDM persandian nasional. x


67

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah

x

x

x

x

x

Pembinaan Kelembagaan Penetapan

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)


Kebijakan kelembagaan dan pola hubungan komunikasi persandian antara instansi pemerintah. Kebijakan pola hubungan komunikasi persandian pemerintah dengan daerah. Kebijakan Jaring Komunikasi Sandi (JKS). Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria wasdal persandian instansi

Pemerintahan Provinsi diklat sandi berupa Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Usulan program diklat sandi. Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Usulan SDM lembaga diklat sandi. Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. Sertifikasi profesi/tenaga ahli berupa Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala provinsi. Pemberian tanda penghargaan bidang persandian


x

x

x

x

Pemberian tanda penghargaan bidang persandian

x

x

x

x

x

x

x

x


Aspek

Sub Bidang

Pengkajian

Sub-sub Bidang

Pengkajian

Pemerintah pemerintah dan daerah. SDM persandian nasional meliputi palsan, sissan, dan kelembagaan persandian nasional.


x


x

PELAKSANAAN

Pelaksanaan

Otonomi Daerah: Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan

Penyusunan

Pengolahan

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Otonomi Daerah: Database

x

Pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan

x

LPPD provinsi

Database LPPD skala nasional

Database LPPD skala Provinsi

Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Kebijakan

Pengusulan Pelaksanaan Pengusulan


Pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota

LPPD kabupaten/kota

Kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten. Kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah Penataan daerah dan otsus skala provinsi

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah

x

x

x



x x

Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembentukan Daerah

Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Database LPPD skala kabupaten/kota Kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah Kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah Penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota

x Pelaksanaan

Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi


69

Aspek Pelaksanaan

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Penetapan

Pemerintah x Perubahan batas, nama, dan pemindahan ibukota daerah

Pengusulan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Pembangunan dan pengelolaan

Menindaklanjuti Penetapan Membentuk Pembinaan

Pelaksanaan

x

Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus

Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pelaporan Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Pembinaan Fasilitasi Dekonsentrasi


x

Pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus

x


Pemerintahan kabupaten/kota Pembentukan kecamatan

x

x

Perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah

Perubahan batas kabupaten/kota, nama dan pemindahan ibukota daerah Perubahan batas, nama kabupaten/kota dan pemindahan ibukota kabupaten Kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah

Perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi Kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus Pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi

Pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus

Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala nasional

Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala provinsi

Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota

x

Pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus

Pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah

x

Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah


Penerapan SPM x

x x

x Penerapan SPM

Kapasitas penerapan dan pencapaian SPM

x

x

x

Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan

x



Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Fasilitasi

Pemerintah

Pemerintahan Provinsi pemerintahan yang didekonsentrasikan.


Fasilitasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi.

x

x

x

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah.

x

x

x

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa.

x

x

x

x

Pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga

Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga

Pelaksanaan Fasilitasi Tugas Pembantuan

Fasilitasi

Pelaksanaan

Pemerintahan Umum

Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Antar Daerah Fasilitasi

Fasilitasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga Fasilitasi kerjasama antar provinsi

Fasilitsi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota. Fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.

Fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa. Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga x x

Fasilitasi penyelesaian konflik antar provinsi.

Fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.

x

Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi.

Fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. Fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten/kota

Fasilitasi

Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.

x

x

Penyelenggaraan

x

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi.

x

Pelaksanaan & Fasilitasi


Fasilitasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.

Pembinaan Wilayah


71

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah


x

x

Fasilitasi kebijakan nasional dalam bidang pelayanan umum.

x

x

Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi

Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten/kota Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten/kota.

x

x

x

Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi

Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala nasional

Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala provinsi

Pelaksanaan pengelolaan perbatasan antar negara

Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara

Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten/ kota Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten/kota. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara

Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perbatasan antar negara.

x

x

x

Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi

x

Inventarisasi laporan toponimi dan pemetaan

Inventarisasi toponimi dan pemetaan skala provinsi.

Inventarisasi toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.

Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi

Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi

Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten/kota

x

Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi

Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten/kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi

x

x

Fasilitasi pengelolaan kawasan

Fasilitasi pengelolaan kawasan

Fasilitasi Koordinasi Pelayanan Umum Pelaksanaan

Pembinaan

Pelaksanaan

Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Wilayah Perbatasan a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara

Wilayah Perbatasan b. Perbatasan Daerah

Inventarisasi

Fasilitasi

Inventarisasi

Wilayah Perbatasan c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah Wilayah Perbatasan d. Pengembangan Wilayah Perbatasan

Wilayah Perbatasan e. Penetapan Luas Wilayah

Fasilitasi Kawasan Khusus:


Pemerintahan kabupaten/kota Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten/kota.

x Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala nasional Pembinaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.

Fasilitasi penetapan luas wilayah provinsi, kabupaten/kota. Fasilitasi pengelolaan kawasan sumber


Aspek


Sub Bidang

Sub-sub Bidang a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kawasan Khusus: b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya Kawasan Khusus : c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum Kawasan Khusus : d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: b. Penanganan Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: c. Penanganan Pasca Bencana Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: d. Kelembagaan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: e. Penanganan Kebakaran

Pemerintah

Pemerintahan Provinsi sumber daya alam skala provinsi

Pemerintahan kabupaten/kota sumber daya alam skala kabupaten kota

Fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.

Fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi

Fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/kota

Fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.

Fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi

Fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/kota

Fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan



Fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.

Fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi

Fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/kota

Fasilitasi pengelolaan penanganan bencana.

Fasilitasi pengelolaan penanganan bencana skala provinsi

Fasilitasi pengelolaan penanganan bencana skala kabupaten/kota

Fasilitasi penanganan pasca bencana

Fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi

Fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota

Fasilitasi kelembagaan penanganan bencana.

Fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.

Fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/kota.

Fasilitasi penanganan kebakaran

Fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi

Fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten/kota

daya alam


73

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan

x

Anggaran Daerah Fasilitasi

Pembinaan



Fasilitasi

Pelaksanaan

Pemerintah Pelaksanaan kebijakan organisasi, kelembagaan dan pembinaan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.


Pembinaan

Perencanaan dan penganggaran daerah.

Pendapatan dan Retribusi Daerah: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro


x

Penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah skala provinsi dan kabupaten/ kota. Perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota.


x

Penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten/kota. Perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.

Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.

Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.

Pelaksanaan retribusi desa.

Pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah skala provinsi.

Pajak dan retribusi daerah skala kabupaten/kota.

Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus tentang pengelolaan investasi dan aset daerah.

x

x

Pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. Pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota. Pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi.

Pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.

x

x

x Pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. Pengelolaan aset daerah pemekaran skala nasional.

Fasilitasi


Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.

x Pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten/kota.


Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah


Pemerintahan kabupaten/kota Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

Pelaksanaan

x

Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.

Pembinaan


Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.

x

Fasilitasi

Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.

x

x

Pelaksanaan

Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.

Pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.

Pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.

Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pinjaman Daerah

Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.

Pembinaan

Fasilitasi


x

Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa. x x

Penyelenggaraan

Kebijakan x x

Rekrutmen Pembinaan SDM Penyelenggaraan Pemberian Policy Issues Paper Mei 2011

Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota. kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. Pembinaan SDM persandian skala provinsi. Pembinaan palsan skala provinsi. Pembinaan sissan skala provinsi. Pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi.

SDM persandian nasional.

Calon SDM persandian skala provinsi.

Diklat sandi skala nasional Akreditasi lembaga

Diklat sandi skala provinsi x

x

x

Penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa. Persandian skala kabupaten/kota. Palsan skala kabupaten/kota. Sissan skala kabupaten/kota. Kelembagaan persandian skala kabupaten/kota. Calon SDM persandian skala kabupaten/kota. x x


75

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Persandian

Pemberian/pencabutan

Pemberian Pembinaan

Penyelenggaraan

Pembinaan Kelembagaan

Pemerintah diklat sandi berupa Pemberian izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Persetujuan program diklat sandi. Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Persetujuan SDM lermbaga diklat sandi. Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Fasilitasi/persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. Sertifikasi profesi/tenaga ahli berupa Penentuan standar jabatan persandian. Sertifikasi profesi/tenaga ahli berupa Penentuan dan penilaian jabatan fungsional (jabfung) sandiman/ Operator Transmisi Sandi (OTS). Tanda penghargaan bidang persandian Bagi SDM purna tugas.



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bagi SDM purna tugas.

x Hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.

x

Hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.

x

LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

LPPD kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Monitoring penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi. Pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus

Monitoring penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota Pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus

PENGAWASAN DAN MONITORING Penyampaian

Penyelenggaraan Penyelenggaraan

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan


Monitoring penataan daerah dan otsus Pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus


Aspek

Penyampaian

Sub Bidang

Sub-sub Bidang Daerah dan Otsus Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pelaporan

Pengawasan

Monitoring

Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Pembinaan Fasilitasi Dekonsentrasi

Pelaporan

Pemerintah

Pemerintahan Provinsi dalam wilayah provinsi

Pemerintahan kabupaten/kota dalam wilayah kabupaten/kota

x

Data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah

Data dan informasi penataan daerah skala kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah

Laporan penataan daerah dan otsus skala nasional kepada Presiden.

Laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

Laporan penataan daerah skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Perda provinsi, kabupaten/kota

x

x

Penerapan dan pencapaian SPM

Penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi dan skala kabupaten/kota

x

x

x Fasilitasi Tugas Pembantuan x

Monitoring Pelaporan Policy Issues Paper Mei 2011


Pelaksanaan monitoring kerjasama provinsi dengan pihak ketiga. x

Gubernur melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan. Pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah.

x

x Pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

x Pelaksanaan monitoring kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga. Pelaporan pelaksanaan

x Pelaporan pelaksanaan


77

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang

Pemerintah

Pemerintahan Provinsi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah.

Pemerintahan kabupaten/kota kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.

Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kerjasama antar daerah.

Pelaksanaan monitoring kerjasama antar kabupaten/kota

x

x

Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah.

Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.

x

Laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi.

Laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.


Pelaksanaan retribusi desa.


Pelaksanaan Retribusi Desa.

Pemerintahan Umum Monitoring Kerjasama Antar Daerah Pelaporan Wilayah Perbatasan c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah

Pelaporan (Laporan)

Supervisi Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pajak dan Retribusi Daerah

Monitoring

Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya. Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.

Pengawasan

Pajak dan retribusi daerah.



Monitoring

Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus tentang pengelolaan investasi dan aset daerah.

x

x

Pengawasan

x

Pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.

Pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.

Monitoring

Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.

x

x

Pengawasan

Monitoring



Pendapatan dan Retribusi Daerah: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro

Pendapatan dan Retribusi



Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.

Pinjaman dan

x

Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. x Policy Issues Paper Mei 2011

Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang Daerah: Pinjaman Daerah

Pemerintah obligasi daerah, serta BLU daerah. Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.

Pengawasan Monitoring


Pelaporan Monitoring

Dana Perimbangan: Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengendalian

Pengelolaan DAU. x Pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota. Pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota

Pelaporan Pengendalian


Pelaporan

Pembinaan SDM Pengawasan Persandian

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)

Pengendalian

Pengelolaan DBH skala provinsi dan kabupaten/kota


Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota. Penggunaan DAU kabupaten/kota. Pengelolaan DAU provinsi Pengelolaan DAK kabupaten/kota.

Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.

x

x

Pengelolaan DAK skala provinsi

Pengelolaan DAK skala kabupaten/kota

x

x

Pengelolaan DBH skala provinsi Bagi SDM purna tugas. Operasional persandian nasional dan provinsi.


Bagi SDM purna tugas. Operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.

Pengelolaan DAU kabupaten/kota. x

Pengelolaan DBH skala kabupaten/kota x x

Operasional persandian nasional dan provinsi.

x

x

LPPD skala nasional

LPPD kabupaten/kota

x

x

rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan

x

Evaluasi penataan daerah dan otsus

Evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.

Evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota

EVALUASI Evaluasi

Pengusulan

Penyelenggaraan


Otonomi Daerah

Otonomi Daerah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembentukan Daerah Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus


79

Aspek

Sub Bidang

Evaluasi

Pemyampaian

Pemerintahan Umum

Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah

Sub-sub Bidang Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)

Pemerintah



Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah

x

x

x

Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi

Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi


Pelaksanaan evaluasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan evaluasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.

x

Kerjasama Antar Daerah

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah.

Pelaksanaan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota

x

Anggaran Daerah

Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD provinsi.

Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota.

Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.

pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.

pelaksanaan retribusi desa.

Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/kota.

Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.

x

x

x

x


Pendapatan dan Retribusi Daerah: Investasi dan Aset Daerah Pendapatan dan Retribusi Daerah: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro


pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya. Raperda pajak, retribusi daerah provinsi, dan Perda pajak dan retribusi daerah, dan pungutan lainnya provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus tentang pengelolaan investasi dan aset daerah. Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.


Aspek

Sub Bidang

Sub-sub Bidang Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pinjaman Daerah Dana Perimbangan: Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Perimbangan: Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH) Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Pemerintah Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah. Pengelolaan DAU. Pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota. Laporan pengelolaan DBH. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi.

Pemerintahan Provinsi x

Pemerintahan kabupaten/kota x

Penggunaan DAU kabupaten/kota. Pengelolaan DAK kabupaten/kota.

x x

x

x

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.


81

PGSP Project Management Unit Gedung Graha Mandiri, Lantai 21 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat 10310 Telp: +62-21-3917284; 3918554 Faks: +62-21-3153461

Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Recommend Documents