Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2015.09.01 10:03:49 +0700
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
Menimbang
: bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi;
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya; 3. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.61/2004 Tahun 2004 dan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya; 4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
MEMUTUSKAN: ...
-2-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi adalah jabatan fungsional tingkat keterampilan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi pada instansi pemerintah. 2. Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. 4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi. 5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka Kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi dan dibuat oleh Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit melalui pejabat pengusul. 6. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian Angka Kredit yang ditandatangani seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian Angka Kredit yang menjadi bahan nota penetapan Angka Kredit. BAB II ORGANISASI TIM PENILAI Pasal 2 Tim Penilai terdiri dari: a. Tim Penilai instansi pusat; b. Tim Penilai daerah provinsi; dan c. Tim Penilai daerah kabupaten/kota. Bagian ...
-3-
Bagian Kesatu Tim Penilai Instansi Pusat Pasal 3 (1) Tim Penilai instansi pusat merupakan Tim Penilai yang melakukan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, di lingkungan instansi pusat. (2) Tim Penilai instansi pusat dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada pejabat eselon I yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon II dibawahnya yang ditunjuk. (3) Tim Penilai instansi pusat bertugas: a. membantu pejabat eselon I yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon II dibawahnya yang ditunjuk dalam menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi untuk menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, di lingkungan instansi pusat; b. membantu pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dalam memberikan pertimbangan teknis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi; c. menetapkan tata tertib pelaksanaan rapat penilaian DUPAK; dan d. mempelajari dan memahami peraturan terkait Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya. (4) Tim Penilai instansi pusat berfungsi: a. memeriksa, menilai dan memverifikasi butir kegiatan dalam DUPAK; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK yang dianggap perlu; c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada pejabat eselon I yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon II dibawahnya yang ditunjuk; d. mengikuti sidang penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi; dan e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada pejabat eselon I yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon II dibawahnya yang ditunjuk. (5) Keanggotaan Tim Penilai instansi pusat berjumlah gasal, terdiri dari: a. seorang ketua merangkap anggota, yang secara fungsional dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi persandian atau komunikasi; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur kepegawaian; dan d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap ketua, wakil ketua dan sekretaris Tim Penilai instansi pusat dengan komposisi paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi. (6) Apabila ...
-4-
(6) Apabila anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi. (7) Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai instansi pusat, terdiri dari: a. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi; b. menduduki jabatan/pangkat paling rendah setingkat dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi yang dinilai; c. mempunyai integritas yang baik; d. dapat aktif melakukan penilaian; dan e. diusulkan oleh unit kerja yang bersangkutan. (8) Masa Jabatan Tim Penilai instansi pusat: a. masa jabatan Tim Penilai instansi pusat yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya; dan b. Tim Penilai instansi pusat yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (9) Dalam hal Tim Penilai instansi pusat belum dapat dibentuk karena belum adanya pejabat yang memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai instansi pusat di Lembaga Sandi Negara. Bagian Kedua Tim Penilai Daerah Provinsi Pasal 4 (1) Tim Penilai daerah provinsi merupakan Tim Penilai yang melakukan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, di lingkungan daerah provinsi. (2) Tim Penilai daerah provinsi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya yang ditunjuk. (3) Tim Penilai daerah provinsi bertugas: a. membantu pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya yang ditunjuk dalam menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi untuk menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, di lingkungan daerah provinsi; b. membantu pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi dalam memberikan pertimbangan teknis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi; c. menetapkan ...
-5-
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
c. menetapkan tata tertib pelaksanaan rapat penilaian DUPAK; dan d. mempelajari dan memahami peraturan terkait Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya. Tim Penilai daerah provinsi berfungsi: a. memeriksa dan menilai butir kegiatan dalam DUPAK; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK yang dianggap perlu; c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya yang ditunjuk; d. mengikuti sidang penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi; dan e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya yang ditunjuk. Keanggotaan Tim Penilai daerah provinsi berjumlah gasal, terdiri dari: a. seorang ketua merangkap anggota, yang secara fungsional dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi persandian atau komunikasi; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur kepegawaian; dan d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap ketua, wakil ketua dan sekretaris tim penilai daerah provinsi dengan komposisi paling sedikit 2 (dua) orang harus berasal dari Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi. Apabila anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi. Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai daerah provinsi, terdiri dari: a. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi; b. menduduki jabatan/pangkat paling rendah setingkat dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi yang dinilai; c. mempunyai integritas yang baik; d. dapat aktif melakukan penilaian; dan e. diusulkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Masa jabatan Tim Penilai daerah provinsi: a. masa jabatan Tim Penilai daerah provinsi yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya; dan b. Tim Penilai daerah provinsi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. Dalam hal Tim Penilai daerah provinsi belum dapat dibentuk karena belum adanya pejabat yang memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai ...
-6-
Penilai daerah provinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai instansi pusat di Lembaga Sandi Negara. Bagian Ketiga Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota Pasal 5 (1) Tim Penilai daerah kabupaten/kota merupakan Tim Penilai yang melakukan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, di lingkungan daerah kabupaten/kota. (2) Tim Penilai daerah kabupaten/kota dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya yang ditunjuk. (3) Tim Penilai daerah kabupaten/kota bertugas: a. membantu pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya yang ditunjuk dalam menilai Prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi untuk menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, di lingkungan daerah kabupaten/kota; b. membantu pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota dalam memberikan pertimbangan teknis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi; c. menetapkan tata tertib pelaksanaan rapat penilaian DUPAK; dan d. mempelajari dan memahami peraturan terkait Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya. (4) Tim Penilai daerah kabupaten/kota berfungsi: a. memeriksa dan menilai butir kegiatan dalam DUPAK; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK yang dianggap perlu; c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya yang ditunjuk; d. mengikuti sidang penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi; dan e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya yang ditunjuk. (5) Keanggotaan Tim Penilai daerah kabupaten/kota berjumlah gasal, terdiri dari: a. seorang ketua merangkap anggota, yang secara fungsional dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi persandian atau komunikasi; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur kepegawaian; dan d. paling ...
-7-
(6)
(7)
(8)
(9)
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap ketua, wakil ketua dan sekretaris Tim Penilai daerah kabupaten/kota dengan komposisi paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi. Apabila anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi. Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai daerah kabupaten/kota, terdiri dari: a. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi; b. menduduki jabatan/pangkat paling rendah setingkat dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi yang dinilai; c. mempunyai integritas yang baik; d. dapat aktif melakukan penilaian; dan e. diusulkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Masa Jabatan Tim Penilai daerah kabupaten/kota: a. masa jabatan Tim Penilai daerah kabupaten/kota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya; dan b. Tim Penilai daerah kabupaten/kota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. Dalam hal Tim Penilai daerah kabupaten/kota belum dapat dibentuk karena belum adanya pejabat yang memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai daerah kabupaten/kota/provinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai instansi pusat di Lembaga Sandi Negara. Bagian Keempat Tim Penilai Teknis Pasal 6
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis yaitu memberikan saran dan pendapat kepada ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai. (4) Jumlah anggota dan masa kerja Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Bagian ...
-8-
Bagian Kelima Sekretariat Tim Penilai Pasal 7 (1) Sekretariat Tim Penilai merupakan sekretariat yang membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya. (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh: a. pejabat eselon I yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon II dibawahnya yang ditunjuk untuk sekretariat Tim Penilai instansi pusat; atau b. Sekretaris Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk sekretariat Tim Penilai daerah provinsi/kabupaten/kota. (3) Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai. (4) Ketua sekretariat Tim Penilai secara fungsional dijabat oleh: a. pejabat yang berkompeten yang ditunjuk oleh pejabat eselon I yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon II dibawahnya untuk sekretariat Tim Penilai instansi pusat; atau b. pejabat yang berkompeten yang ditunjuk oleh pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon III dibawahnya untuk sekretariat Tim Penilai daerah provinsi/kabupaten/kota. (5) Tugas dan fungsi sekretariat Tim Penilai: a. membantu Tim Penilai dalam bidang administratif dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi; b. mengadministrasikan setiap Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi; c. membuat jadwal sidang Tim Penilai; d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai; e. membuat konsep surat keputusan Penetapan Angka Kredit; f. melaksanakan administrasi dan pengolahan data Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi; dan g. memantau perolehan Angka Kredit Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan. h. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal: 1. Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya; 2. Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi Penyelia Pangkat Penata Tingkat I (III/d) yang tidak memperoleh Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan untuk tetap menduduki jabatan; 3. kemungkinan dapat diangkatnya kembali seorang Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan; dan 4. menyerahkan ...
-9-
4. menyerahkan berkas yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit dari sekretariat Tim Penilai yang lama untuk disampaikan kepada sekretariat Tim Penilai yang baru, apabila dimutasikan. BAB III TATA KERJA TIM PENILAI Bagian Kesatu Ketentuan Penilaian Pasal 8 (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. (3) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota atas usul ketua Tim Penilai dapat mengganti anggota Tim Penilai apabila yang bersangkutan: a. pensiun dari Pegawai Negeri Sipil; b. berhalangan paling sedikit 6 (enam) bulan; atau c. mengundurkan diri. (4) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai yang bersangkutan, untuk jangka waktu satu kali penilaian yang dimaksud. (5) Apabila ketua Tim Penilai ikut dinilai, maka Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat bertindak sebagai ketua sementara Tim Penilai. (6) Penilaian Angka Kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai; b. setelah masing-masing anggota melakukan penilaian maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretariat Tim Penilai; c. pengambilan keputusan dalam sidang penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah mufakat; d. dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; dan e. sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 anggota Tim Penilai, dimana n merupakan jumlah seluruh anggota Tim Penilai. (7) Hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. (8) Berkas ...
-10-
(8) Berkas BAPAK diserahkan ke pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagai dasar penetapan Angka Kredit. (9) Format BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (10) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan. Bagian Kedua Prosedur Penilaian Pasal 9 Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: a. menerima DUPAK dan berkas sesuai satuan hasil dan berkas pendukung lainnya dari sekretariat Tim Penilai; b. melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian; c. melakukan sidang penilaian Angka Kredit untuk menyusun BAPAK sebagai hasil penilaian akhir; d. menyampaikan BAPAK kepada sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan surat keputusan penetapan Angka Kredit dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing yaitu Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk; e. surat keputusan penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: 1. Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan; 2. pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional Operator Transmisi Sandi; 3. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 4. pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; 5. Kepala Biro atau Badan Kepegawaian Daerah atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan 6. pejabat lain yang dipandang perlu. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
-11-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2014 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd. DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA HAMONANGAN LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1863
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI
BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
Instansi
: .....................
Masa Penilaian
: .....................
PEJABAT FUNGSIONAL NO
(1)
JUMLAH ANGKA KREDIT
OPERATOR TRANSMISI SANDI NAMA
NIP
JABATAN
UNIT KERJA
UNSUR UTAMA
UNSUR PENUNJANG
TOTAL
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
...................., Tanggal ................
NO
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
1.
............................
....................
Ketua
..........................
2.
............................
....................
Wakil Ketua
..........................
3.
............................
....................
Sekretaris
..........................
4.
............................
....................
Anggota
..........................
5.
............................
....................
Anggota
..........................
6.
............................
....................
Anggota
..........................
7.
............................
....................
Anggota
..........................
8.
............................
....................
Sekretariat
..........................
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd.
DJOKO SETIADI
