PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN FASILITASI AKREDITASI FASILITAS TINGKAT PERTAMA
DRG LILI APRILI ANT I KEPAL A SEKS I KESE H ATAN DASAR DAN PENUNJAN G
Pertimbangan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016
PENGERTIAN Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi.
3
(Pasal 1)
Akreditasi Puskesmas di Jawa Timur (September 2016)
Akreditasi Dasar 42 Puskesmas
1. Kab Lumajang (1) 2. Kab Jember(4)
3. Kab Bondowoso(5) 4. Kab Situbondo(6)
5. Kab Jombang(3) 6. Kab Nganjuk(3) 7. Kab Magetan (1) 8. Kab Gresik (7) 9. Kab Sampang (6)
10. Kota Kediri (1) 11. Kota Surabaya (1)
12. Kab Bangkalan(2)
Akreditasi Madya 17 Puskesmas
Akreditasi Paripurna 1. Surabaya 1 Puskesmas
1. Kab Jember (1) 2. Kab Situbondo (2)
3. Kab Nganjuk (2) 4. Kab Magetan (2)
Akreditasi Utama
5.Kab Tuban (1)
1. Banyuwangi (2)
6. Kab Sampang (1) 7.Kab Surabaya (1) 8. Kab Bangkalan (2) 9. Kota Mojokerto (3)
10. Kota Madiun (1) 11. Kab Bondowoso (1)
62 Puskesmas Terakreditasi dari 960 pusk di Jatim
13. Kota mojokerto (2)
Puskesmas yang telah disurvey namun belum ada ket lulus = 33 pusk
Sebaran Puskesmas Terakreditasi di Jawa Timur Tahun 2016 September 2016 4
Tuban
Sampang
1 Bangkalan
7
Lamongan
7
Bojonegoro
Gresik Surabaya
Nganjuk Madiun
3
5
Jumlah Puskesmas = 960 Puskesmas Terakreditasi = 62
7
1
5
3
Jombang Mojo kerto
Kediri
Treng galek
Probolinggo
0
0
Batu Malang
T.Agung Blitar
8
Pasuruan
1
Ponorogo
Pacitan
Pamekasan
Sidoarjo
Ngawi
Magetan
3
Sumenep
6
Situbondo
Bondowoso
Lumajang
1
Jember
33
5
Banyuwangi
2
Jumlah Puskesmas terakreditasi dibandingkan jumlah puskesmas sebesar 100% Jumlah Puskesmas terakreditasi dibandingkan jumlah puskesmas sebesar > 50% Jumlah Puskesmas terakreditasi dibandingkan jumlah puskesmas sebesar < 50% Puskesmas belum terakreditasi
5
Kerangka Pergub Pedoman Fasilitasi Akreditasi FKTP – 27 pasal ditetapkan 15 Agustus2016 BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
• Ketentuan Umum
• Tujuan dan Ruang Lingkup
• Akreditasi FKTP
• Fasilitasi Akreditasi
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
• Prosedur Pengajuan dan Tahapan Akreditasi
• Tim Pendamping
• Penganggaran
• Partisipasi
BAB IX
BAB X
• Pembinaan dan Pengawasan
• Ketentuan Penutup
Tujuan Penyusunan Pedoman Fasilitasi Akreditasi FKTP a. meningkatkan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam memfasilitasi pelaksanaan akreditasi FKTP; b. meningkatkan kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat; dan c. meningkatkan jumlah FKTP di daerah yang memenuhi standar akreditasi
Ruang Lingkup RUBRIK
GRPS
KLINIK PRATAMA (Berlaku 3 Tahun)
PUSKESMAS (Berlaku 3 Tahun) 12
TEMPAT PRAKTIK DOKTER-DOKTER GIGI (Berlaku 5 Tahun) (Pasal 3) 8
Akreditasi FKTP Akreditasi Puskesmas Administrasi Manajemen • penyelenggaraan pelayanan puskesmas • kepemimpinan dan manajemen Puskesmas • Peningkatan Mutu Puskesmas
UKM
UKP
• UKM yang berorientasi sasaran • Kepemimpinan dan manajemen UKM • Sasaran kinerja UKM
• Layanan Klinis yang berorientasi pasien • manajemen penunjang layanan klinis • peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Akreditasi FKTP Akreditasi Puskesmas Administrasi Manajemen • penyelenggaraan pelayanan puskesmas • kepemimpinan dan manajemen Puskesmas • Peningkatan Mutu Puskesmas
UKM
UKP
• UKM yang berorientasi sasaran • Kepemimpinan dan manajemen UKM • Sasaran kinerja UKM
• Layanan Klinis yang berorientasi pasien • manajemen penunjang layanan klinis • peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Akreditasi FKTP Administrasi Manajemen Penyelenggaraan pelayanan puskesmas a. Analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan Puskesmas b. akses dan pelaksanaan kegiatan c. evaluasi
Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas a. Persyaratan Puskesmas sebagai FKTP b. Persyaratan ketenagaan Puskesmas c. Kegiatan Pengelolaan Puskesmas d. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas e. Kontrak Pihak ketiga; dan f. Pemeliharaan sarana dan prasarana
Peningkatan Mutu Puskesmas Agar memiliki standar mutu dan kinerja Puskesmas yang konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, serta dipahami dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pelaksana Puskesmas
Akreditasi FKTP Akreditasi Puskesmas Administrasi Manajemen • penyelenggaraan pelayanan puskesmas • kepemimpinan dan manajemen Puskesmas • Peningkatan Mutu Puskesmas
UKM
UKP
• • UKM yang berorientasi sasaran • Kepemimpinan dan manajemen UKM • Sasaran kinerja UKM
• Layanan Klinis yang berorientasi pasien • manajemen penunjang layanan klinis • peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Akreditasi FKTP Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) UKM yang berorientasi sasaran a. Kebutuhan akan UKM dianalisis b. akses masyarakat dan sasaran kegiatan terhadap kegiatan UKM c. Kepala Puskesmas dan penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan keg UKM Puskesmas dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran
Kepemimpinan dan manajemen UKM a. Tanggung jawab pengelolaan UKM Puskesmas b. Perencanaan kegiatan UKM Puskesmas c. Pengorganisasian UKM d. Komunikasi dan Koordinasi e. Kebijakan dan Prosedur pengelolaan f. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas g. hak dan kewajiban sasaran
Sasaran kinerja UKM Agar memiliki standar perbaikan kinerja masing-masing UKM konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan Kapus, Penanggungjawab UKM Pusk dan pelaksana yang ditunjukkan dalam sikap kepemimpinan
Akreditasi FKTP Akreditasi Puskesmas Administrasi Manajemen • penyelenggaraan pelayanan puskesmas • kepemimpinan dan manajemen Puskesmas • Peningkatan Mutu Puskesmas
UKM
UKP
• • UKM yang berorientasi sasaran • Kepemimpinan dan manajemen UKM • Sasaran kinerja UKM
• Layanan Klinis yang berorientasi pasien • manajemen penunjang layanan klinis • peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Layanan Klinis yang berorientasi pasien a. Proses pendaftaran pasien b. Pengkajian c. Keputusan layanan Klinis d. Rencana layanan klinis e. Rencana rujukan f. Pelaksanaan layanan g. pelaksanaan anestesi lokal, sedasi dan pembedahan h. penyuluhan/pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga i. makanan dan terapi nutrisi j. pemulangan dan tindak lanjut
manajemen penunjang layanan klinis a. Pelayanan lab tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengkajian, serta mematuhi standar, hukum dan peraturan yang berlaku b. obat-obat yang tersedia dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien; c. Pelayanan radiodiagnostik disediakan sesuai kebutuhan pasien, dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, dan mematuhi persyaratan perundangan yang berlaku d. Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana, ihak terkait di luar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku e. lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan perizinan yang berlaku; f. Peralatan dikelola dengan tepat g. terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan pendidikan berkelanjutan tenaga klinis yang baku
peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien a.
b.
c.
d.
Perencanaan, monitoring, dan evaluasi mutu layanan klinis dan keselamatan tanggung jawab tenaga yg bekerja di pelayanan klinis Mutu layanan klinis dan keselamatan dipahami dan didefinisikan dg baik oleh semua pihak yg berkepentingan Mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien diukur, dikumpulkan dan dievaluasi dengan tepat Perbaikan mutu layanan klinis dan keselamata pasien diupayakan, dievaluasi dan dikomunikasikan dg baik
AKREDITASI KLINIK PRATAMA Administrasi Manajemen
• Kepemimpinan dan Manajemen Klinik Standar Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas a. Persyaratan dan perizinan klinik b. Persyaratan ketenagaan klinik c. Kegiatan Pengelolaan d. Hak dan Kewajiban Pengguna pelayanan e. Kontrak Pihak ketiga; dan f. Pemeliharaan sarana dan prasarana
RUBRIK
UKP • Layanan klinis yang berorientasi pasien • manajemen penunjang layanan klinis • Peningkatan mutu klinis dan keselamatan
KLINIK PRATAMA (Setiap 3 Tahun)
Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Layanan Klinis yang berorientasi pasien a. Proses pendaftaran pasien b. Pengkajian c. Keputusan layanan Klinis d. Rencana layanan klinis e. Rencana rujukan f. Pelaksanaan layanan g. pelaksanaan anestesi lokal, sedasi dan pembedahan h. penyuluhan/pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga i. Memberikan makanan , terapi nutrisi dan atau memberikan konseling nutrisi kpd pasien j. pemulangan dan tindak lanjut
manajemen penunjang layanan klinis a. Pelayanan lab tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengkajian, serta mematuhi standar, hukum dan peraturan yang berlaku b. obat-obat yang tersedia dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien; c. Pelayanan radiodiagnostik disediakan sesuai kebutuhan pasien, dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, dan mematuhi persyaratan perundangan yang berlaku d. Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana, ihak terkait di luar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku e. lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan perizinan yang berlaku; f. Peralatan dikelola dengan tepat g. terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan pendidikan berkelanjutan tenaga klinis yang baku
peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien a.
b.
c.
d.
Perencanaan, monitoring, dan evaluasi mutu layanan klinis dan keselamatan tanggung jawab tenaga yg bekerja di pelayanan klinis Mutu layanan klinis dan keselamatan dipahami dan didefinisikan dg baik oleh semua pihak yg berkepentingan Mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien diukur, dikumpulkan dan dievaluasi dengan tepat Perbaikan mutu layanan klinis dan keselamata pasien diupayakan, dievaluasi dan dikomunikasikan dg baik
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN/ATAU DOKTER GIGI Administrasi Manajemen
• Kepemimpinan dan Manajemen praktik mandiri Standar Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas a. b. c. d. e. f. g. h.
Persyaratan dan perizinan praktik mandiri Persyaratan ketenagaan Penyelenggaraan Praktik Mandiri Hak dan Kewajiban Pengguna pelayanan Kerjasama dengan Pihak ketiga; Pemeliharaan sarana dan prasarana pelimpahan tugas kepada dokter pengganti;dan lingkungan pelayanan yang mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan perizinan yang berlaku
UKP • Layanan klinis, peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
TEMPAT PRAKTIK DOKTERDOKTER GIGI (Berlaku 5 Tahun)
Layanan Klinis yang berorientasi pasien a. Proses pendaftaran pasien b. Pengkajian c. d. e. f. g. h.
i. j. k. l.
Rencana layanan klinis Rencana rujukan Pelaksanaan layanan pelaksanaan anestesi lokal, sedasi dan pembedahan pelayanan obat Pendidikan/penyuluhan kesehatan dan konseling kpd pasien/keluarga pasien dan tindak lanjut pada saat selesai pelayanan Pelayanan penunjang diagnostik dan apotik Pengelolaan rekam medis Tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan;dan Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator mutu pelayanan praktik mandiri
FASILITASI AKREDITASI Pemerintah Provinsi • Menyediakan SDM yg memiliki kompeten • melakukan pendampingan • meningkatkan kompetensi tim pendamping Provinsi • memfasilitasi peningkatan kompetensi Tim Pendamping Kab/Ko dalam melakukan pendampingan • melakukan pemetaan di tingkat Provinsi • Mengusulkan FKTP prioritas ke Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari dari Pemkab/Pemkot • Memberikan bantuan teknis terkait perizinan, sarana prasarana, peralatan dan/atau pengelolaan limbah • menyiapkan anggaran untuk persiapan penilaian dan pasca penilaian akreditasi sesuai dengan peraturan • membentuk Tim Akreditasi FKTP Provinsi
Pemerintah kab/Kota
• Menyediakan SDMkes yg memiliki kompetensi • melakukan pemetaan FKTP di tingkat kab/ko • Membentuk Tim Pendamping • melakukan pendampingan bagi FKTP, baik pra dan pasca akreditasi • memberikan bantuan teknis dalam perizinan, sarana prasarana, peralatan dan atau pengelolaan limbah • mengusulkan FKTP untuk diakreditasi • menyiapkan anggaran untuk persiapan penilaian dan pasca penilaian akreditasi sesuai dengan peraturan • membentuk Tim Akreditasi FKTP Kab/Ko
Dalam Rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi akreditasi Pemrov dan pemkab/pemkot dapat membentuk Balai pengujian Fasilitas Kesehatan Dalam rangka penyediaan SDM Kes yg memiliki kompetensi Pemeritah Prov dan Pemkab/Pemkot melakukan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan SDMKes, pelatihan dan pembinaan serta redistribusi nakes
PROSEDUR PENGAJUAN Dokumen yang dipersyaratkan 1. Profil FKTP 2. Pencapaian kinerja tahun terakhir 3. kegiatan perbaikan mutu yang sudah dilakukan 4. Hasil self assesment terakhir 5. Surat Pernyataan Kepala FKTP 6. Lembar Kerja Telaah Kualifikasi Tenaga 7. Pemeriksaan Fasilitas 8. Lembar Kerja Peraturan perundangan dan Dokumen eksternal 9. Perencanaan perbaikan
FKTP mengajukan permohonan penilaian akreditasi melalui Kadinkes Kab/Kota
FKTP
1 Kepala Dinas Kab/Ko meneruskan permohonan kpd Kepala Dinas Kesehatan provinsi untuk mendapat rekomendasi
Permohonan akreditasi dan surat rekomendasi dalam bentuk surat elektronik dan surat asli beserta dokumen yang dipersyaratkan
2
Dinas Kesehatan kab/Ko
Kepala Dinas meneruskan permohonan akreditasi kepada Komisi Akreditasi FKTP dilampiri surat rekomendasi
Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi
3
Komisi Akreditasi FKTP
4
TAHAPAN AKREDITASI
Tim Pendamping
5.Pendampingan Pasca Akreditasi
Komisi Akreditasi FKTP 4. Penetapan Akreditasi Surveior Akreditasi 3. Survei Akreditasi Tim Pendamping 2. Penilaian Pra Akreditasi Tim Pendamping 1. Pendampingan Akreditasi Puskesmas yang telah terakreditasi wajib mendapatkan pendampingan pasca akreditasi Klinik dan tempat praktik mandiri dokter dan/atau dokter gigi yg telah terakreditasi dapat mengajukan permohonan pendampingan pasca akreditasi kepada pemkab/pemkot
TIM PENDAMPING Tugas Tim Pendamping
Mendampingi FKTP dalam pelaksanaan akreditasi Anggota Tim Pendamping Dari Dinkes Kab/Kota dan dapat ditambah tenaga dari fasyankes, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan atau masyarakat
PERSYARATAN TIM PENDAMPING Administrasi Manajemen
UKM
UKP
• Pendiidkan min D3 bidang kesehatan • mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas, mengelola program pelayanan kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 tahun dan • Lulus pelatihan pendamping akreditasi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi
• Pendidikan paling rendah D3 bidang kesehatan • mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas, mengelola program pelayanan kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 tahun dan • Lulus pelatihan pendamping akreditasi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi
• tenaga medis • mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau klinik paling sedikit 1 tahun • Lulus pelatihan pendamping akreditasi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi
PENGANGGARAN Pembiayaan pelaksanaan penilaian akreditasi mulai dari persiapan sampai dengan pasca penilaian ditanggung oleh masing-masing FKTP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Partisipasi Dalam rangka optimalisasi pemenuhan standar akreditasi FKTP, organisasi Profesi, lintas sektor, perhimpunan/asosiasi klinik, dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan FKTP
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi sesuai tugas dan wewenang masingmasing 2. Pembinaan dan Pengawasan dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi klinik 3. Pembinaan dan Pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat 4. Pembinaan dan pengawasan berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan
TERIMA KASIH
