PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ; b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 ); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761); 9. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Timur. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .
3
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur. 10. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak, kewajiban dan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
BAB II PEMBAGIAN URUSAN Bagian Kesatu Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. (5) Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Provinsi yang disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian.
Bagian Kedua Urusan Wajib Pasal 3 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan meliputi: a.
Pendidikan.
b. Kesehatan.
4
c.
Lingkungan hidup.
d. Pekerjaan umum. e.
Penataan ruang.
f.
Perencanaan pembangunan.
g. Perumahan. h. Kepemudaan dan olahraga. i.
Penanaman modal.
j.
Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
k. Kependudukan dan catatan sipil. l.
Ketenagakerjaan.
m. Ketahanan pangan. n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera. p. Perhubungan. q. Komunikasi dan informatika. r.
Pertanahan.
s.
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
t.
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
u. Pemberdayaan masyarakat dan desa. v. Sosial. w. Kebudayaan. x.
Statistik.
y. Kearsipan dan z.
Perpustakaan.
(2) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang. (3) Rincian bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah. Bagian Ketiga Urusan Pilihan Pasal 5 (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi: a.
Pariwisata.
5
b. Kelautan dan Perikanan. c.
Pertanian.
d. Kehutanan. e.
Energi dan Sumber Daya Mineral.
f.
Industri.
g. Perdagangan dan h. Ketransmigrasian. (2) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang. (3) Rincian bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6 (1) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (2) berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen. (2) Apabila Menteri/Kepala Lembaga non Departemen belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, maka Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 7 Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) menjadi acuan penyusunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah.
BAB III URUSAN PEMERINTAHAN SISA Pasal 8 (1) Urusan pemerintahan yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terlebih dahulu diusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan. (2) Urusan pemerintahan sisa yang telah mendapatkan penetapan oleh Menteri Dalam Negeri dapat ditambahkan menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
6
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 9 (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah dapat: a. menyelenggarakan sendiri atau b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, dan secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan. (3) Tatacara penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang akan ditugaspembantuankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa diatur oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah, baik dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan disertai dengan sumber pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. (2) Apabila dalam penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Provinsi berhak menolak atas urusan pemerintahan tersebut.
BAB V PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS KABUPATEN/KOTA Pasal 11 (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas Kabupaten/Kota dikelola bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
7
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya. (2) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah, dan dapat diserahkan kembali apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Semua ketentuan kebijakan daerah yang berkaitan secara langsung dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 22 Juli 2008 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd TARMIZI A. KARIM Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 22 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,
ttd H. SYAIFUL TETENG
H. Sofyan Helmi, SH, M.Si Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 05
8
