Peraturan Bapepam : LPP Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep- 12 /PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996 PERATURAN NOMORPERIZINAN LEMBAGA III.C.1 : PENYELESAIAN
PENYIMPANAN
DAN
1.
Permohonan izin usaha Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2.
Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor III.C.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya; c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan; d. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun; e. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan; f. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III.C.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi; g. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; h. rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; i. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam; j. bukti penyetoran Modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan k. rencana pengembangan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengacu pada praktek Kustodian sentral internasional.
3.
Apabila pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk pula Perusahaan Efek, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian tersebut dimuat pula keterangan: a. nama dan tempat kedudukan Bursa Efek dimana Perusahaan Efek tersebut menjadi anggota Bursa Efek; dan b. persentase dari volume dan nilai transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek tersebut dibandingkan dengan volume dan nilai total transaksi Efek di Bursa Efek sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir. 4.
Apabila pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk pula Bank Kustodian, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penjaminan tersebut dimuat pula keterangan : a. uraian jasa yang diberikan oleh Bank Kustodian tersebut; dan b.
5.
perkiraan pangsa pasar jasa Kustodian yang dikuasai oleh Bank Kustodian tersebut di Indonesia.
Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat: a. neraca; b. perhitungan rugi/laba; dan c. laporan arus kas.
6.
Rencana kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selama 3 (tiga) tahun sekurang-kurangnya memuat: a. perkiraan jumlah Efek yang penyelesaian transaksinya dan/atau penyimpanannya akan dilakukan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta jumlah Perusahaan Efek yang menjadi pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi/jabatan satu tingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesian; c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang yang menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien; d. penerapan sistem penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan sistem pengawasan penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa serta sistem penyebaran informasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa yang akan digunakan; e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, teleks, faksimili, dan komputer; dan f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
7.
Daftar calon direktur dan komisaris disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. riwayat hidup; b. Kartu Tanda Penduduk; c. pernyataan tentang afiliasi dengan Pemegang Saham; d. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris sesuai dengan Peraturan Nomor III.C.3; dan e. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang bersangkutan. 8.
Pejabat satu tingkat di bawah direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut : a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; e. memiliki akhlak dan moral yang baik; f. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.
9.
Rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek memuat sekurang-kurangnya: a. peraturan mengenai jasa Kustodian, yang meliputi antara lain: 1)persyaratan pemakaian jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain; 2)pembekuan pemakaian jasa atau pemutusan hubungan dengan pemakai jasa; dan 3)besarnya biaya pemakaian jasa bagi para pemakai jasa. b. peraturan mengenai penyelesaian transaksi, yang meliputi antara lain: 1) tata cara pemindahbukuan; dan 2) tata cara pemberian konfirmasi kepada pemakai jasa.
10. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara,
serta pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu. 11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau b.permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-3 lampiran 3 peraturan ini. 12. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.C.1-4 lampiran 4 peraturan ini. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep- 13 /PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN III.C.2 :
NOMORTATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
1.
Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dibuat dengan memperhatikan pendapat dari pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Pihak-Pihak yang berkepentingan lainnya.
2.
Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.
3.
Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disampaikan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen: a. peraturan yang dimintakan persetujuan; b. persetujuan dewan komisaris; c. pendapat pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan d. pendapat Pihak-Pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.
4.
Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang penyusunan peraturan, masalah-masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.
5.
Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3
peraturan ini: a. persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam; b. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapepam dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud, dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-2 lampiran 2 peraturan ini; dan c. dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Bapepam. 6.
Penolakan atas permohonan persetujuan mengenai pengajuan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-3 lampiran 3 peraturan ini.
7.
Persetujuan atas peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan kepada Bapepam dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-4 lampiran 4 peraturan ini.
8.
Penafsiran atas peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memperjelas pengertiannya tetapi tidak merubah atau menambah pengertian dimaksud, dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyangkut kepegawaian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, penggunaan tanda pengenal atau standar prosedur operasi kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berlaku pada saat diajukan kepada Bapepam.
9.
Pemberitahuan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam mengenai penafsiran atas peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, disampaikan dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-5 lampiran 5 peraturan ini, disertai dengan penjelasan dan latar belakang penyusunannya.
10. Bapepam dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan mengenai kegiatan interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-6 lampiran 6 peraturan ini. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-14 /PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.C.3 :
PERSYARATAN CALON DIREKTUR DAN KOMISARIS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN 1.
Calon direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; e. memiliki akhlak dan moral yang baik; f. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2.
Di samping persyaratan sebagaimana tersebut dalam angka 1 peraturan ini, calon direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib pula memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut: a. mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; b. mempunyai wawasan yang luas tentang Pasar Modal; dan c. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal.
3.
Direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian masing-masing dibatasi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
4.
Calon direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diajukan oleh pemegang saham atau para pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara melalui dewan komisaris dan diterima oleh Bapepam selambatlambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan melakukan pemilihan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan menyampaikan "daftar calon" sesuai dengan jumlah jabatan direktur yang akan diisi.
5.
Calon komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diajukan oleh pemegang saham atau para pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dan diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan melakukan pemilihan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan menyampaikan "daftar calon" sesuai dengan jumlah jabatan komisaris yang akan diisi.
6.
Pencalonan direktur dan komisaris pada waktu pendirian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan oleh para pemegang saham kepada Bapepam.
7.
Kecuali dalam hal pengajuan calon direktur atau komisaris untuk menggantikan jabatan direktur atau komisaris yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka "daftar calon" yang diajukan oleh pemegang saham atau para pemegang saham merupakan satu kesatuan paket calon direksi atau satu paket calon dewan komisaris.
8.
Salah seorang diantara calon direktur wajib ditunjuk sebagai calon direktur utama, sedangkan yang lainnya wajib ditunjuk sebagai calon direktur yang bertanggung jawab terhadap satu atau lebih bidang kegiatan sebagai berikut: a. penyelesaian; b. jasa kustodian; c. pengelolaan keuangan; d. pemeriksaan interen; e. teknologi informasi; dan f. sumber daya manusia.
9.
Salah seorang diantara calon komisaris wajib ditunjuk sebagai calon komisaris utama.
10. Nama calon direktur atau komisaris hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau para pemegang saham dalam satu daftar calon. 11. Pengajuan nama calon direktur dan atau komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam dilakukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. riwayat hidup calon direktur atau komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. pernyataan calon direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat antara lain tentang: 1 kesediaan untuk dipilih menjadi direktur atau komisaris; dan ) )
2 kesediaan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang wajar, teratur, dan efisien.
c. pernyataan calon direktur untuk tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai direktur. 12. Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memuat antara lain rencana pengangkatan direktur atau komisaris. 13. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. 14. Bapepam meneliti calon direktur dan atau komisaris yang diajukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 peraturan ini, dan menyampaikan daftar calon direktur atau komisaris yang memenuhi syarat kepada direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham. 15. Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memberitahukan kepada pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian daftar calon direktur dan atau komisaris yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. 16. Masa jabatan direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan bahwa masa jabatan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk pertama kali ditetapkan 2 (dua) tahun. 17. Apabila seorang direktur dan atau komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diangkat karena menggantikan jabatan direktur dan atau komisaris yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan direktur dan atau komisaris tersebut berlaku selama sisa masa jabatan direktur dan atau komisaris yang digantikan. 18. Dalam hal pengisian jabatan direktur untuk menggantikan jabatan direktur yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dan atau diperlukannya tambahan direktur baru, maka calon direktur yang akan diajukan wajib bersedia bekerjasama dan tidak memperoleh keberatan dari direktur yang ada. 19. Berakhirnya masa jabatan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 20. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memilih direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal komisaris utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berhalangan. 21. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memilih komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dipimpin oleh direktur utama atau salah satu direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal direktur utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berhalangan.
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep- 15 /PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN III.C.4 : 1.
NOMORTATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
Rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun dengan memperhatikan pada hal-hal sebagai berikut: a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien; b. besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus didasarkan pada kebutuhan bagi pelaksanaan fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan c. dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sudah mencukupi, biaya, dan iuran dimaksud dapat diturunkan.
2.
Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan ditujukan dalam rangka: a. menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian efisien;transaksi secara teratur, wajar, dan b. meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pembukuan yang aman; dan c. mengembangkan sistem keamanan penyimpanan Efek.
3.
Rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan.
4.
Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun secara sistematis, akurat dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal-hal sebagai berikut: a. tujuan yang ingin dicapai; b. gambaran realisasi anggaran tahun berjalan; c. kendala yang dihadapi; dan d. asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.
5.
Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sekurangkurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: a. rencana kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menguraikan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain untuk: 1)kegiatan pelayanan jasa Kustodian sentral;
2)peningkatan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa; 3)pengembangan sistem penyelesaian transaksi secara pembukuan; 4)pengembangan sistem pelayanan kepada pemodal, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan jasa yang berkaitan dengan hak pemodal; dan 5)peningkatan kemampuan sumber daya manusia. b. anggaran pendapatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersumber dari antara lain: 1)kegiatan penyimpanan Efek; 2)kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa; dan 3)kegiatan Kustodian sentral. c. anggaran pengeluaran biaya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disusun berdasarkan fungsi-fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang antara lain mencakup: 1)penyelesaian; 2)jasa Kustodian; 3)pengelolaan keuangan; 4)pemeriksaan interen; 5)teknologi informasi; dan 6)sumber daya manusia. d. anggaran investasi; e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan: 1)pihak yang terafiliasi dengan direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan 2)pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 6.
Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun
sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya. 7.
Anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.
8.
Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh direksi dan telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris.
9.
Selambat-lambatnya tanggal 5 Nopember, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengajukan kepada Bapepam rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek tahun berikutnya yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember, Bapepam memberitahukan kepada direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 11. Selambat-lambatnya tanggal 25 Nopember, direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengajukan kembali rencana kerja dan anggaran tahunan dengan memperoleh persetujuan terlebih dulu dari dewan komisaris. 12. Selambat-lambatnya tanggal 5 Desember, Bapepam akan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 13. Dalam hal Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek, maka rencana kerja dan anggaran Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Bursa Efek, dan tata cara pengajuannya kepada Bapepam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor III.A.4 tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran Dan Penggunaan Laba Bursa Efek. 14. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bapepam melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya pada hari ke dua belas setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 15. Catatan atas laporan keuangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sekurangkurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut: a. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak yang terafiliasi dengan direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau direktur dan komisaris anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan c. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau direktur dan
komisaris anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 16. Ketentuan dalam Peraturan ini wajib dimasukkan sebagai ketentuan dalam anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. PERATURAN III.C.5 : 1.
NOMORTATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
Anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sekurang-kurangnya memuat: a. maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. ketentuan mengenai direksi dan komisaris mencakup antara lain: 1)persyaratan calon direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.C.3; 2)jumlah anggota direksi dan komisaris masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang; 3)tata cara pengajuan calon direktur dan komisaris; 4)anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; 5)masa jabatan direktur dan komisaris dimaksud diatur sedemikian rupa sehingga pengangkatan direktur dan komisaris tidak dilakukan pada saat yang bersamaan; dan 6)anggota direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain. c. ketentuan mengenai saham mencakup antara lain sebagai berikut: 1)saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama; 2)saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam; dan 3)dalam hal saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimiliki oleh Pihak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu 6 (enam) bulan kepada Pihak yang memenuhi persyaratan. d. pemindahan hak atas saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank
Kustodian, atau Pihak lain yang memperoleh persetujuan Bapepam; dan e. ketentuan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. 2.
Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memperoleh persetujuan Bapepam sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan.
3.
Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen: a. anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan; b. akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris; c. surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham; d. agenda Rapat Umum Pemegang Saham; dan e. daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham.
4.
Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang perubahan anggaran dasar.
5.
Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini, Bapepam akan melakukan penelaahan atas materi perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian yang diajukan pemohon.
6.
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-2 lampiran 2 peraturan ini; b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-3 lampiran 3 peraturan ini; atau c. permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-4 lampiran 4 peraturan ini.
7.
Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini, Bapepam tidak memberikan tanggapan maka permohonan pemberian persetujuan atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.
PERATURAN III.C.6 :
NOMORPROSEDUR OPERASI DAN PENGENDALIAN INTEREN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
1.
Kepala Satuan Pemeriksa bertanggung jawab atas pemeriksaan kegiatan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara harian dan terus menerus serta melaporkan hasilnya kepada direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2.
Berkaitan dengan angka 1 peraturan ini, Kepala Satuan Pemeriksa wajib: a. mengawasi stafnya yang terdiri dari tenaga profesional dengan wewenang dan tanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut: )
1 rekonsiliasi harian Rekening Efek dan dana dengan posisi saldo Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Emiten dan bank;
)
2 perencanaan dan pelaksanaan program pemeriksaan berkelanjutan atas sistem pengolahan data elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
)
3 pemeriksaan lapangan pada Emiten dan Biro Administrasi Efek untuk membandingkan saldo rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan catatan Emiten; dan
)
4 uji ketaatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di semua bidang terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, khususnya peraturan ini;
b. menyampaikan kepada Komite Pengendalian Interen, direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bapepam, jika sewaktu-waktu Kepala Satuan Pemeriksa menemukan adanya suatu keadaan atau memperoleh indikasi bahwa terdapat pelanggaran yang material atas sistem operasional dan pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan c. melaporkan secara bulanan hasil pemeriksaan harian atas kegiatan operasional beserta evaluasi atas pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan rencana pelaksanaan pemeriksaan bulan berikutnya kepada Komite Pengendalian Interen dengan tembusan kepada direksi dan Bapepam. 3.
Penentuan gaji dan fasilitas lainnya, lingkup bidang tugas dan pembatasan-pembatasan bagi Kepala Satuan Pemeriksa dan perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Direktur Operasional, Komite Pengendalian Interen dan Bapepam.
4.
Kegiatan operasional harian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dipimpin dan diarahkan oleh Direktur Operasional yang dibantu oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) kepala divisi, yaitu: a. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap administrasi umum yang meliputi: 1 akuntansi keuangan perusahaan; ) 2 keuangan perusahaan; ) 3 perencanaan keuangan dan anggaran;
) 4 akuntansi biaya; ) 5 pelayanan administrasi umum, peralatan kantor dan ruang kantor; dan ) 6 sumber daya manusia, rekruitmen dan pelatihan. ) b. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap sistem pengamanan yang meliputi: )
1 pengamanan sistem operasional termasuk pengecekan terhadap latar belakang karyawan dan pemasok barang dan jasa;
)
2 pengamanan fisik, termasuk satuan pengamanan, penggunaan akses kontrol, alarm, alat pemadam kebakaran, password;
)
3 pengamanan komunikasi, termasuk penggunaan firewalls, penggunaan sandi rahasia, computer break-ins, wire-taps; dan
)
4 pengamanan perangkat lunak komputer, termasuk pencegahan terhadap Pihak yang tidak berhak untuk mengakses komputer, virus komputer, kerusakan perangkat lunak, sabotase melalui perangkat lunak dan gangguan lain yang sejenis.
c. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan produk yang meliputi: )
1 pengembangan perangkat lunak, termasuk pendesainan, pengkodean dan pengujian; 2 pemeliharaan perangkat lunak;
) )
3 metode dan prosedur, termasuk mempersiapkan petunjuk kerja dan uraian kerja; 4 riset pasar; dan
) )
5 jasa pendukung, termasuk pengembangan petunjuk-petunjuk pelatihan dan brosur-brosur pelatihan.
d. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah yang meliputi: 1 mutasi saldo kas dan Efek antar Rekening Efek;. ) 2 mutasi saldo kas dengan bank;
) 3 masuk dan keluarnya Efek dari dan ke Penitipan Kolektif; ) )
4 administrasi hak atas Efek, termasuk dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak suara; 5 administrasi terhadap distribusi laporan tahunan, dan pengumuman; dan
) )
6 laporan pajak atas Rekening Efek, administrasi laporan pajak atas Rekening Efek, termasuk pengaduan dan penyelesaian pajak;
e.kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan yang meliputi: 1 pengelolaan operasi harian komputer utama; ) )
2 pengelolaan komputer pendukung di tempat lain, termasuk program pemulihan jika terjadi keadaan darurat; 3
) )
4 penyampaian laporan dan konfirmasi kepada para pemegang Rekening Efek; dan 5
)
pengelolaan data elektronik utama;
pengelolaan back-up data dari komputer utama di tempat lain.
5.
Masing-masing kepala divisi wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Pemeriksa atas setiap pelanggaran terhadap standar prosedur operasional dan sistem pengamanan dan pengendalian interen termasuk yang dibuat oleh Direktur Operasional.
6.
Penentuan gaji dan fasilitas lainnya, lingkup bidang tugas dan pembatasan-pembatasan bagi Direktur Operasional dan perubahan-perubahannya harus mendapat persetujuan dari Komite Pengendalian Interen dan Bapepam.
7.
Berkenaan dengan kegiatan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Direktur Operasional mewakili Direksi membuat dan bertanggungjawab hal-hal sebagai berikut: a. laporan triwulanan untuk pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bapepam, dengan tembusan kepada dewan komisaris. b. rancangan peraturan dan prosedur interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk disampaikan kepada dewan komisaris dan Komite Peraturan untuk disetujui sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan; c. rancangan perubahan rencana usaha, layanan baru, atau penyesuaian biaya untuk
disampaikan kepada Komite Usaha untuk disetujui sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan; d. rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk disetujui, sebelum disampaikan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan; dan e. laporan prosedur pengamanan dan pengendalian interen untuk disampaikan kepada Komite Pengendalian Interen dan Satuan Pemeriksa setiap bulan. 8.
Atas rekomendasi Pemegang Saham yang menjadi anggota Komite Pengendalian Interen, direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan halhal yang diusulkan komite, termasuk perubahan susunan direksi dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
9.
Komite Usaha, Komite Peraturan dan Komite Pengendalian Interen diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. setiap komite terdiri dari 5 (lima) anggota; b. masing-masing anggota komite mewakili pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berbeda; c. anggota komite dilarang merangkap keanggotaan pada komite lainnya; d. anggota komite ditunjuk oleh direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari pemegang saham yang paling aktif di Pasar Modal untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, khusus untuk anggota Komite Pengendalian Interen dipilih direksi dari pemegang saham bank Kustodian yang paling aktif di Pasar Modal; e. Pejabat yang ditunjuk oleh pemegang saham sebagai wakilnya dalam komite harus mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugas komite dimana yang bersangkutan menjadi anggotanya; f. anggota komite mengadakan rapat bulanan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh anggota pada rapat sebelumnya; g. keputusan komite diambil atas suara terbanyak dalam rapat yang dihadiri oleh 5 (lima) anggota dari komite yang bersangkutan; dan h. risalah rapat wajib disimpan dan salinannya disampaikan kepada Bapepam dan direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan Emiten yang Efeknya disimpan pada Penitipan Kolektif untuk memastikan bahwa : a. Emiten atau Biro Administrasi Efek mengkonfirmasikan saldo Efek yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada daftar pemegang Efek Emiten setiap hari kerja; dan b. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat mengirimkan staf pemeriksanya
untuk menguji kesesuaian antara saldo Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan daftar pemegang Efek Emiten yang dibuat oleh Emiten setiap hari kerja. 11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib membuat perjanjian tertulis dengan masing-masing pemegang Rekening Efek, yang antara lain memuat kesanggupan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mengirimkan laporan harian kepada masingmasing pemegang rekening dan pemegang rekening wajib menjawabnya paling lambat pada akhir hari kerja berikutnya. 12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus mengizinkan pemegang Rekening Efek untuk mengirimkan auditornya ke Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menguji kecocokan antara saldo umum seluruh Rekening Efek nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan saldo yang dicatat pada daftar pemegang Efek atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Emiten dan saldo kas yang terdapat di bank pada rekening "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian qq pemegang Rekening Efek". 13. Pelaksanaan audit pada angka 12 harus dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kerahasiaan nama-nama pemegang Rekening Efek. 14. Pemegang Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terbatas pada lembaga keuangan nasional yang telah mendapatkan persetujuan atau izin usaha dari Bapepam atau lembaga keuangan asing yang telah membuka rekening atas persetujuan Bapepam. 15. Posisi kas yang tercatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib ditempatkan di bank yang disetujui oleh Komite Pengendalian Interen dalam rekening khusus "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian qq pemegang Rekening Efek". 16. Akses ke divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan, divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah, dan divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan produk, terbatas pada staf divisi yang bersangkutan. 17. Kepala Satuan Pemeriksa beserta stafnya dan direksi dapat mengakses setiap divisi yang berada di bawahnya, jika didampingi oleh staf divisi bersangkutan yang ditugaskan untuk itu. 18. Pihak lain yang ingin mengakses setiap divisi, harus didampingi kepala divisi yang bersangkutan dan disetujui kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan. 19. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai komputer utama dan komputer cadangan yang terletak dilokasi yang berbeda, yang memungkinkan komputer cadangan melanjutkan pemrosesan data selambat-lambatnya 2 (dua) jam, sejak terjadinya kerusakan pada komputer utama. 20. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus mengadakan duplikat data elektronik atas data utama Rekening Efek secara terpisah ditempat yang aman dan terletak tidak kurang dari 30 (tiga puluh) kilometer dari tempat utama.
21. Pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak hanya dapat dilakukan pada komputer pada divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan produk. 22. Pegawai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus diperiksa oleh divisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka tidak mempunyai catatan kriminal, terlibat perjudian, obat terlarang dan kejahatan lainnya atau tidak dalam situasi yang dapat menimbulkan risiko bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 23. Semua perlengkapan komputer, sistem komunikasi, perangkat lunak dan pemasok wajib melalui pemeriksaan secara profesional oleh divisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan untuk meyakinkan bahwa penggunaan perlengkapan komputer, sistem komunikasi, perangkat lunak dan pemasok tidak akan menimbulkan resiko bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 24. Penggunaan rekening bank untuk tujuan komersial Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dikontrol oleh kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap administrasi umum, sedangkan rekening kas yang berhubungan dengan Rekening Efek, harus dikontrol oleh kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah. 25. Perubahan kas dan Efek atas Rekening Efek harus didasarkan atas instruksi pemegang rekening dan di bawah pengawasan kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah. 26. Kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan harus memastikan bahwa setiap pencatatan atas Rekening Efek didasarkan pada persetujuan kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah. 27. Direksi harus menugaskan auditor independen yang memiliki pengalaman dan reputasi internasional guna menelaah sistem pengendalian interen, menilai dan melaporkan efektifitas sistem pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perlindungan terhadap kecurangan, penggelapan, gangguan alami, dan kerusakan elektronik. 28. Laporan auditor independen tersebut pada angka 27 harus disampaikan kepada direksi dan seluruh pemegang saham, bersamaan dengan laporan tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan tembusannya disampaikan kepada komisaris dan Bapepam. 29. Dalam laporan tersebut pada angka 28 auditor juga harus menyatakan penilaiannya atas kemampuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memulihkan keadaan jika terjadi keadaan darurat, dimana salah satu atau kedua komputer mengalami kerusakan dan juga memberikan penilaian atas kerugian waktu dan biaya yang timbul. 30. Semua fungsi yang dijalankan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berkenaan dengan penyelesaian perdagangan dengan warkat wajib dikelola pada divisi yang terpisah, di bawah tanggung jawab langsung Direktur Operasional.
PERATURAN III.C.7 : 1.
NOMORSUB REKENING EFEK PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
Definisi dari istilah-istilah pada peraturan ini adalah: a. Nasabah adalah pemegang rekening Efek pada Partisipan. b. Partisipan adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. c. Sub Rekening Efek adalah rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2.
Partisipan yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah wajib: a. membuka Sub Rekening Efek atas nama setiap Nasabahnya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. mencatat rekening Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek; c. memastikan saldo rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan selalu sama dengan saldo rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek; dan d. memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek.
3.
Kontrak pembukaan rekening Efek Nasabah pada Partisipan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memuat ketentuan mengenai: a. pemberian kuasa oleh Nasabah kepada Partisipan untuk membuka Sub Rekening Efek; b. kewajiban Partisipan untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan c. hak Nasabah untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
4.
Kontrak pembukaan rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memuat ketentuan tentang pembukaan Sub Rekening Efek.
5.
Dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib: a. menyediakan sistem pengadministrasian Sub Rekening Efek yang memadai dan aman; b. mengadministrasikan secara terpisah setiap Sub Rekening Efek dan wajib tunduk
pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekening Efek; c. menyampaikan laporan harian mengenai posisi Sub Rekening Efek kepada setiap Partisipan; dan d. menyampaikan laporan kepada Bapepam mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Partisipan berkenaan dengan peraturan ini. 6.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya bertanggung jawab kepada Partisipan yang bersangkutan berkenaan dengan pengadministrasian Sub Rekening Efek dan tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk pemegang rekening pada Partisipan.
7.
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
PERATURAN X.C.1 : 1.
NOMORLAPORAN LEMBAGA PENYELESAIAN
PENYIMPANAN
DAN
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi: a. laporan harian mengenai mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa; b. laporan bulanan yang memuat: ) )
1 rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut dilengkapi dengan statistik perkembangan volume penyimpanan dan penyelesaian; 2 laporan mengenai jumlah Emiten yang pencatatan Efeknya pada buku daftar pemegang saham Emiten diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan 3 kegiatan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
) c. laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam disertai pendapat dari Akuntan tersebut; d. laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba; e. laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; f. laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; g. laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; h. laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan i. laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2.
Laporan harian mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
3.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini meliputi jumlah dan jenis Efek yang dimutasikan serta keterangan lain yang diminta oleh Bapepam yang berkaitan dengan fungsinya sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya.
4.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini meliputi: a. laporan keuangan tengah tahunan, wajib disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode; b. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku; c. dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain Wajar Tanpa perkecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Bapepam dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut; dan d. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan akuntan yang bersangkutan.
5.
Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini wajib disusun secara triwulanan dan disampaikan kepada Bapepam melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
6.
Laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
7.
Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah adanya perubahan tersebut.
8.
Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan laporan mengenai
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dan huruf h peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari berikutnya. 9.
Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemindahbukuan pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
PERATURAN X.C.2 : 1.
NOMORPEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
LEMBAGA
Setiap Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan: a. status dan kegiatan para pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. catatan atas penyimpanan Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; c. penyelenggaraan penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa; dan d. pengelolaan administrasi dan manajemen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Perseroan.
2.
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya: a. daftar pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan b. catatan kegiatan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk kesulitan keuangan perusahaan yang dihadapi dan pelanggaran yang pernah dilakukan.
3.
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. daftar nama Emiten pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan b. jumlah dan jenis Efek yang pencatatannya pada buku daftar pemegang saham Emiten diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4.
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya: a. daftar mutasi penyimpanan dan penyelesaian Efek harian dengan merinci nama Efek yang dimutasi; b. perubahan jam penyimpanan dan penyelesaian di Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; c. informasi bersifat rahasia yang menurut Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dianggap mempunyai pengaruh yang penting dan relevan terhadap pasar pada umumnya dan/atau Efek tertentu pada khususnya; d. penyelesaian perselisihan antar pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan e. tindakan lain yang diambil dalam rangka menghadapi keadaan darurat perdagangan. 5.
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya: a. anggaran dasar beserta semua perubahannya; b. buku Daftar Pemegang Saham dan administrasi penyimpanannya; c. notulen Rapat Umum Pemegang Saham, rapat direksi dan atau dewan komisaris, rapat komite atau panitia; d. perubahan dalam kepengurusan sampai satu tingkat di bawah direksi; e. pembentukan komite atau panitia dan atau perubahan komposisi keanggotaan komite atau panitia tersebut; dan f. dokumen lain termasuk surat-menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan, pengumuman, edaran dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
6.
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 peraturan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7.
Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.
