PERAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM BIDANG

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN BERLALU LINTAS UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESADARAN HUKUM WARGA DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA SURAKARTA

SKRIPSI

Oleh : TENTA ADI YUNATA K6408078

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user i


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PERAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN BERLALU LINTAS UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESADARAN HUKUM WARGA DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA SURAKARTA

Oleh : TENTA ADI YUNATA K6408078

Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Tenta Adi Yunata. PERAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN BERLALU LINTAS UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESADARAN HUKUM WARGA DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2012. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan lalu lintas mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta, (2) untuk mengetahui hambatan yang dialami satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas bagi warga Surakarta, (3) untuk mengetahui implikasi peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Strategi penelitiannya menggunakan strategi tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen serta tempat dan peristiwa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan teknik wawancara, analisis dokumen serta observasi. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, dan (4) pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap analisis data, (4) tahap penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan melalui beberapa program, program tersebut yaitu : a. program polsana, b. program traffic police goes to campus, c. program penling atau penerangan keliling, dan d. program program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA. (2) hambatan satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat yaitu adanya a. faktor dari masyarakat, b. faktor penegak hukum, dan c. faktor subtansi hukum. (3) peran Satlantas dalam bidang pendidikan lalu lintas kurang berimplikasi terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas, terbukti dengan meningkatnya jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pendidikan lalu lintas yang diberikan kepada masyarakat sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang merata terhadap hukum yang berlaku. Kurangnya pemberian pendidikan lalu lintas disebabkan karena satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta melakukan pemberian pendidikan hanya jika ada permintaan dari masyarakat. commit to user vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Tenta Adi Yunata. THE ROLE OF TRAFFIC POLICE UNIT IN TRAFFIC EDUCATION FIELD TO REALIZE ORDERLINESS AND ITS IMPLICATION TOWARD THE TRAFFIC ORDINANCE AWARENESS OF THE CITIZENS IN SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebeleas Maret University Surakarta, October 2012. The objectives of this research are: (1) to find out the role of traffic police unit in traffic education field to realize the law and order of traffic in Surakrta, (2) to discover the obstacle experienced by traffic police unit in giving traffic education to the society to realize the law and order of traffic of Surakarta citizen, (3) to know the implication of the role of traffic police unit in traffic education field to the society’s awareness of traffic law and order in Surakarta. This research applied descriptive qualitative method. The research strategies used in this research is single-embedded strategy. The source of data is gained from the informant, document, and place and event. The data collection technique used for this research is interview document analysis and observation. In order to get data validation, the data triangulation and triangulation method is used for this research. Besides, the data analysis technique used for this research is interactive analysis model with the following steps: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data presentation, (4) conclusion. The research procedures applied in this research are as follows: (1) preparation stage, (2) data collection stage, (3) data analysis stage, (4) report arrangement stage. Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) the role of traffic police unit in traffic education field is given through certain programs; a. Polsana Program, b. traffic police goes to campus Program, c. Penling Program (information providing program on the road), and d. traffic education program in school curriculum (elementary, junior high school, and senior high school curriculum). (2) The obstacles faced by traffic police unit in giving traffic education to the society are divided into three factors; a. factor from society, b. law enforcer factor, and c. law substantial factor. (3) the role of Satlantas in traffic education field is less implicative to the traffic law and order of the society, it is proven by the increasing numbers of traffic violation in Surakarta. It happened because of the lack of traffic education given to the society which causes the misdistribution of traffic law and order understanding. The lack of traffic education is caused by traffic police of Surakarta who gives the traffic education only when it is requested.

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“ Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu menggantungkan pengharapan ” (Qs. Asy.Syar-h:6-8) “Pemenang tidak pernah menyerah, penyerah tidak pernah menang” (Anonim)

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk :  Ayah dan Ibu tersayang yang telah memberikan doa dan motivasi  Kakak Tora Adi Lukmana tercinta yang telah memberi dukungan  Teman-teman mahasiswa PPKn angkatan 2008  Almamater.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Bidang Pendidikan Berlalu Lintas untuk Mewujudkan Ketertiban dan Implikasinya terhadap Kesadaran Hukum Warga dalam Berlalu Lintas di Kota surakarta”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pendidikan pada Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya berbagai hambatan dan kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuanya, pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada : 1.

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,

yang telah

memberikan izin penelitian guna menyusun skripsi ini. 2.

Drs. Saiful Bachri, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS, yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini.

3.

Dr. Sri Haryati, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi.

4.

Dr. Winarno, S.Pd, M.Si., Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5.

Dewi Gunawati, S.H, M.Hum., Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, bimbingan dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. commit to user x


6.

digilib.uns.ac.id

Rini Tri Astuti, S.H, M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan.

7.

Martinus S.Ik, M.H., Ketua Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

8.

Muh. Rikha Z. S.H., Ketua Bagian Menejemen Operasional Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

9.

Syamsi Dukha, S.H, M.H., Ketua Unit Pendidikan Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

10. Anggota-anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta dengan senang hati telah membantu penulis dalam pengumpulan data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 11. Bapak/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. 12. Semua pihak yang membantu penulis demi lancarnya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga budi Bapak, Ibu, Saudara yang telah membantu selalu diberikan anugrah yang terbaik oleh Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta,

Oktober 2012

Penulis commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL.......................................................................................

i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .................................

ii

HALAMAN PENGAJUAN ...........................................................................

iii

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

v

HALAMAN ABSTRAK ................................................................................

vi

HALAMAN ABSTRACK ...............................................................................

vii

HALAMAN MOTTO .................................................................................... viii HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................

ix

KATA PENGANTAR ...................................................................................

x

DAFTAR ISI ..................................................................................................

xii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvi DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xviii BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................

1

B. Rumusan Masalah .................................................................................

7

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................

8

D. Manfaat Penelitian .................................................................................

8

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................

10

A. Tinjauan Pustaka ..................................................................................

10

1. Tinjauan Tentang Peran Satuan Polisi Lalu Lintas……………….. 10 a. Pengertian Peran……………………………………………… 10 b. Pengertian Satuan Polisi Lalu Lintas……………………….… 10 commit to user xii


digilib.uns.ac.id

c. Peran Satuan Polisi Lalu Lintas……………………………..... 11 2. Tinjauan Tentang Pendidikan Lalu Lintas………………………… 16 a. Pengertian Pendidikan………………………………………... 16 b. Pengertian Lalu Lintas……………………………………….. 17 c. Pengertian Pendidikan Lalu lintas……………………………. 18 d. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas……………………………….. 20 e. Ruang

Lingkup

Materi

Pendidikan

Lalu

Lintas...……...……..

21

3. Tinjauan Tentang Ketertiban Lalu Lintas…………………………. 22 a. Pengertian Ketertiban Lalu Lintas……………………………. 22 b. Dampak Ketidak Tertiban Berlalu Lintas ……………………. 22 1) Kecelakaan Lalu Lintas…………………………………... 23 2) Kemacetan Lalu Lintas…………………………………… 27 3) Pelanggaran Lalu Lintas………………………………….. 28 4. Tinjauan tentang kesadaran Hukum Warga Dalam Berlalu Lintas... 30 a. Pengertian Kesadaran Hukum………………………………… 30 b. Indikator Kesadaran Hukum………………………………….. 32 c. Faktor-faktor Rendahnya Kesadaraan Hukum………………... 34 d. Kepatuhan Terhadap Hukum…………………………..……... 36 5. Konstribusi Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)…………………………………………..

38

B. Kerangka Berfikir…………………………………………………… . 41 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................

44

A. Tempat dan Waktu Penelitian..............................................................

44

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ............................................................

46

C. Sumber Data ........................................................................................

47

D. Teknik Sampling .................................................................................

49

E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................

51

F. Validitas Data ...................................................................................... commit to user

54

xiii


digilib.uns.ac.id

G. Analisis Data .......................................................................................

55

H. Prosedur Penelitian ..............................................................................

57

BAB IV HASIL PENELITIAN .....................................................................

59

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .................................................................

59

1. Letak Geografis Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Surakarta ............

59

2. Sejarah Singkat Berdirinya Polisi lalu Lintas (Polantas) ...............

60

3. Visi dan Misi Satuan Polisi Lalu Lintas .........................................

61

4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta ...............

61

5. Tata Cara Kerja Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta ....................

62

6. Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta .................................

65

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian…………………………………..

74

1. Peran

Satuan

Polisi

Lalu

Lintas.......................................................

74

2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pendidikan

Berlalu

Mewujudkan

Lintas

Ketertiban

Kepada Lalu

Masyarakat

Lintas

Bagi

Untuk Warga

Surakarta...........

90

3. Dampak Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Bidang Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Warga Dalam

Berlalu

Lintas.......................................................................

99

C. Temuan Studi .................................................................................. … 112 1. Peran Satuan Polisi Lalu Lintas di Bidang Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas di Kota Surakarta...................................................................................... ....

113

2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pendidikan

Berlalu

Mewujudkan

Lintas

Ketertiban

Kepada Lalu

Surakarta...........

Masyarakat

Lintas

Bagi

Untuk Warga 117

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

3. Dampak Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Bidang Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Warga Dalam

Berlalu

Lintas.......................................................................

121

4. Konstribusi Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)..................................................................

127

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN …………………….. 131 A. Kesimpulan.......................................................................................... 131 B. Implikasi ............................................................................................. 134 C. Saran ................................................................................................... 134

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 136 LAMPIRAN ................................................................................................... 140

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian ............................................................

46

Tabel 2. Anggota Satlantas Kota Surakarta Kaur Bin Ops (KBO) ...............

66

Tabel 3. Anggota Satlantas Kota Surakarta Kaur Mintu ...............................

66

Tabel 4. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian Sim ................................

67

Tabel 5. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian STNK.............................

68

Tabel 6. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian BPKB.............................

69

Tabel 7. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Dikyasa ............................

70

Tabel 8. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Laka .................................

70

Tabel 9. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Turjawali ..........................

71

Tabel 10. Data pelanggaran lalu lintas di Kota Surakarta yang dilakukan oleh pelajar pada tahun 2010 .........................................................

88

Tabel 11. Data pelanggaran lalu lintas di Kota Surakarta yang dilakukan oleh pelajar pada tahun 2011 .........................................................

89

Tabel 12. Jumlah pelanggaran ditinjau dari jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2010 .................................................... 108 Tabel 13. Jumlah pelanggaran ditinjau dari jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2011 .................................................... 109 Tabel 14. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2010 di Kota Surakarta ........................................................................................ 110 Tabel 15. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2010 di Kota Surakarta ........................................................................................ 111

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Skema konstribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan kewarganegaraan (PKn) ..............................................................

41

Gambar 2. Kerangka Berfikir .........................................................................

43

Gambar 3. Model Analisis Interaktif ............................................................

56

Gambar 4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta

62

commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Daftar Informan ...................................................................... 140 Lampiran 2. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara ............................................... 142 Lampiran 3. Pedoman Wawancara ............................................................... 143 Lampiran 4. Petikan Wawancara dengan Pihak Satlantas Surakarta ............ 145 Lampiran 5. Petikan Wawancara dengan Warga Surakarta .......................... 163 Lampiran 6. Lembar Observasi ..................................................................... 191 Lampiran 7. Hasil Observasi ......................................................................... 192 Lampiran 8 .Trianggulasi Data ..................................................................... 196 Lampiran 9. Trianggulasi Metode ................................................................. 220 Lampiran 10. Gambar Kegiatan Penelitian ..................................................... 203 Lampiran 11. Surat Laporan Kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA)................ 207 Lampiran 12. Daftar Anggota Satlantas Kota Surakarta ................................. 209 Lampiran 13. Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surakarta Tahun 2010 204 Lampiran 14. Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surakarta Tahun 2011 218 Lampiran 15. Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surakarta Tahun 2010 dan 2011 ........................................................................... ....... 222 Lampiran 16. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Dekan FKIP UNS ............................................................................... 224 Lampiran 17. Surat Keputusan Dekan FKIP UNS tentang Ijin Penyusunan Skripsi ....................................................................................... 225 Lampiran 18. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada rektor UNS ...... 226 Lampiran 19. Surat Permohonan Ijin Research Kepada Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Surakarta ............................................. 227 Lampiran 20. Permohonan Surat Pengantar Ijin Penelitian Kepada Wali Kota Surakarta .......................................................................... 228 commit to user xviii


digilib.uns.ac.id

Lampiran 21. Tanda Stample Tidak Keberatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Di Kota Surakara dari KESBANGPOLINMAS dan BAPPEDA Kota Surakarta .................... ........................... 229 Lampiran 22. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Surakarta ............................................. 230

commit to user xix


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kesejahteraan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Berbicara tentang lalu lintas sangat erat kaitanya dengan jalan. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto (1990:1) memberikan definisi mengenai jalan, yaitu sebagai berikut : Jalan (raya) merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarki. Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jalan merupakan suatu sarana prasarana untuk menghubungkan wilayah yang berbeda demi terwujudnya tujuan lalu lintas. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri diselenggarakan dengan tujuan : commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka aspek ketertiban dalam berlalu lintas sangat penting untuk ditekankan dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas erat kaitannya dengan keselamatan dalam berlalu lintas. Sedangkan masalah keselamatan di jalan berkaitan dengan berbagai kecelakaan yang menimbulkan kerugian materiil dan bahkan kematian yang sering terjadi akibat ketidaktertiban dalam berlalu lintas. Adanya ketidakkertiban lalu lintas akan memicu terjadinya pelanggaran yang kemudian bisa berujung pada kecelakaan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Farouk Muhammad yang menyatakan bahwa “Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi kontribusi yang cukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1260 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi, sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan dan alam”. (Supandi dan Achmad Husen, 2010:1) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketidaktertiban dalam berlalu lintas berkaitan erat dengan timbulnya pelanggaran lalu lintas, sedangkan pelanggaran lalu lintas memberi konstribusi yang cukup besar pada penyebab kecelakaan lalu lintas, untuk itu aspek ketertiban dalam berlalu lintas sangat penting dalam menekan adanya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Terwujudnya ketertiban sendiri sangat berkaitan dengan bagaimana kinerja polisi khususnya polisi lalu lintas dalam melaksanakan peran dan fungsinya dibidang lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalu lintas adalah pendidikan masyarakat lantas (education), rekayasa lantas (enginering), penegakan hukum (law enforcement), registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (registration and identification), dan sebagai commit to user pusat K3I (Komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas.


digilib.uns.ac.id 3

Fungsi dan peran polisi lalu lintas tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban fatalitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi

guna

mendukung

produktivitas

di

berbagai

bidang

yang

menggunakan sarana jalan raya semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut memberi dampak positif dan negatif. Dampak positif menyangkut dengan efisiensi waktu, namun disisi lain juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan-permasalahan lalu lintas yang terus tumbuh dan berkembang. Permasalahan lalu lintas tersebut antara lain adanya kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Timbulnya permasalahan-permasalahan lalu lintas tersebut

salah satu

penyebabnya

dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan dalam berlalu lintas serta rendahnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya. Padahal setiap warga negara seharusnya diharapkan untuk dapat menjadi warga negara yang baik bagi bangsa dan negaranya. Dalam hubungan antara warga negara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta kewajibankewajiban lain yang diatur dalam Undang-Undang. (Winarno, 2009:87) Hal tersebut juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Untuk itulah kemudian Winarno (2009:98) mengemukakan bahwa “Kewajiban warganegara ini pada dasarnya adalah hak negara. negara sebagai organisasi commit to user kekuasaan memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup semua. Oleh


digilib.uns.ac.id 4

karena itu merupakan hak negara untuk ditaati dan dilaksanakan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap warga negara yang baik wajib menjunjung tinggi hukum dan memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini setiap warga negara berkewajiban untuk berlaku tertib dalam berlalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga peraturan yang telah ada tersebut bukan hanya sekedar sebagai formalitas atau prosedur belaka tetapi juga harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan seharihari oleh masyarakat sebagai kewajiban mereka. Kesadaran hukum sendiri merupakan dasar untuk mencapai tujuan dari hukum, setiap masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum dalam mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena di dalam dirinya sudah ada suatu rasa bahwa mematuhi hukum merupakan suatu kewajiban bagi dirinya. Namun, pada kenyataanya warga masyarakat yang berlalu lintas di Kota Surakarta ternyata masih mempunyai kesadaran hukum yang rendah dalam hal tertib berkendara di jalan raya. Hal tersebut terbukti bahwa di kota Surakarta jumlah kecelakaan lalu lintas tercatat paling tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di provinsi Jawa Tengah. Data kecelakaan tersebut tercatat dalam buku indikator utama sosial, politik dan keamanan provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 yang menunjukkan bahwa polwil Surakarta merupakan kota dengan jumlah kejadian kecelakaan paling tinggi se-provinsi Jawa Tengah yaitu 2.799 kejadian. Angka tersebut paling tinggi dibandingkan kota-kota lain seperti polwil Banyumas 921 kejadian, polwil Pekalongan 1.784 kejadian, polwil Pati 945 kejadian, polwil Kedu 1.917 kejadian dan polwiltabes Semarang 2.368 kejadian (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2009). Menurut Suwardjoko (2005 : 135) “Penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya sekedar karena perilaku pengemudi kendaraan yang buruk, tetapi bisa juga karena pejalan kaki yang commitkendaraan, to user kurang hati-hati, adanya kerusakan rancangan kendaraan cacat


digilib.uns.ac.id 5

pengemudi, rancangan jalan, dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhinya rambu-rambu lalu lintas”. Bukan hanya jumlah kecelakaan lalu lintas yang menjadi tercatat dengan angka tinggi, tetapi juga ada masalah lain seperti masih banyaknya warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Surakarta. Hal tersebut terbukti dari data rekapitulasi hasil penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Surakarta pada tahun 2010 yang mencapai 22.920 orang pelanggar sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 46.170 orang pelanggar (Satlantas Poltabes Kota Surakarta, 2010 dan 2011). Pelanggaran yang dilakukan yaitu seperti masih adanya warga yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya maupun menerobos rambu-rambu lalu lintas. Berdasarkan dari data kecelakaan dan pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di kota Surakarta masih rendah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Heri Tjandra Sari (1983 : 121) yang menyatakan bahwa “kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran akan hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi”. Dengan adanya perkembangan kota yang cukup pesat, terutama pembangunan fisik seperti jalan, gedung, pusat perbelanjaan, dan industri yang diperkirakan memberi berpengaruh yang cukup besar terhadap meningkatnya arus lalu lintas di kota Surakarta. Menginggat kota Surakarta sendiri merupakan kota pusat eks-Karesidenan Surakarta yang terdiri dari kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten, Boyolali, dan Karanganyar. Hal ini berarti kota Surakarta merupakan kota induk bagi keenam kabupaten tersebut, sehingga sebagian besar orang dari kabupaten eks-karesidenan Surakarta banyak yang melakukan aktivitas atau berlalu lintas di kota Surakarta. Banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas atau berlalu lintas di kota Surakarta tentu berpengaruh terhadap meningkatnya pengguna jalan di commit user Surakarta, dan sangat berdampak padatoketertiban dan keamanan masyarakat


digilib.uns.ac.id 6

dalam berkendara di jalan raya. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dan akan mengganggu ketertiban lalu lintas apabila tidak diawasi dengan baik oleh polisi lalu lintas. Jumlah personil kepolisian yang diperkirakan masih kurang dikarenakan jumlah personil kepolisian yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi serta lebar jalan yang tidak bisa diperlebar sementara kendaraan yang melintas semakin hari mengalami peningkatan menimbulkan adanya permasalahan ketidaktertiban lalu lintas di Surakarta seperti kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas. Melihat dari permasalahan tersebut sebaiknya polisi berkewajiban lebih ekstra dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Surakarta. Untuk itu diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata, namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa, yaitu adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa “masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”. Peran serta masyarakat sangat diperlukan demi terwujudnya disiplin berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa. Maka dari itu selayaknya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih mengedepankan aspek pendidikan kepada masyarakat untuk mewujudkan disiplin berlalu lintas. Pemberian pendidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya kepolisian lalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ian R. Johnston mengatakan bahwa “education is one of the strategies available to reduce traffic crashes and the resultant personal injury. It is seen by many as the commit to user


digilib.uns.ac.id 7

major strategy for achieving lasting change”. (http://www.springerlink.com/ content/m78565513x8k3472/) Pernyataan Ian R. Johnston tersebut mengandung arti bahwa pendidikan merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan cedera yang dihasilkan. Pendidikan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai strategi utama untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Satuan polisi lalu lintas (satlantas) sendiri merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat dan berwenang mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas serta menegakkan ketertiban dalam berlalu lintas. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 200 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan kegiatan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka mengingkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas”. dengan demikian maka polisi lalu lintas berperan dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan etika masyarakat dalam berlalu lintas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang “Peran Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Bidang Pendidikan Berlalu Lintas

untuk

Mewujudkan

Ketertiban

dan

Implikasinya

terhadap

Kesadaran Hukum Warga dalam Berlalu Lintas di Kota Surakarta”. Dengan demikian, apabila peranan satuan polisi lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban berjalan dengan optimal, maka diharapkan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas tidak setinggi seperti yang terjadi sekarang dan kesadaran warga dalam berlalu lintas juga semakin tinggi sehingga ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat terwujud. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan perumusan commit to user masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id 8

1. Bagaimanakah peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta ? 2. Hambatan apa yang dialami satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas bagi warga Surakarta ? 3. Bagaimanakah implikasi peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas di Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta. 2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas bagi warga Surakarta. 3. Untuk mengetahui implikasi peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan. Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis dan praktis. Bersifat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan bersifat praktis yaitu untuk pemecahan masalah aktual. Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang ilmu kewarganegaraan, khususnya obyek studi mengenai commit user bidang pendidikan lalu lintas peran satuan polisi lalu lintas dalamto dalam


digilib.uns.ac.id 9

mewujudkan ketertiban

berkendara

bagi

warga masyarakat

sehingga

masyarakat akan sadar dan patuh untuk mentaati ketertiban berlalu lintas. b. Bagi program studi pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau bahan materi mengenai ketertiban hukum yang berkaitan dengan masalah kesadaran dan kepatuhan hukum dalam mata kuliah sosiologi hukum. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan atau pedoman bagi pembaca dalam menulis tugas yang membahas tentang masalah yang sama, yaitu tentang peran satuan polisi lalu lintas dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas bagi masyarakat. 2. Manfaat Praktis a. Bagi penulis, penelitian ini akan digunakan untuk menambah ilmu dan pengetahuan untuk memahami tentang peran satuan polisi lalu lintas dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan berkendara bagi warga masyarakat. Hasil penelitian akan digunakan oleh peneliti sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada program studi pendidikan kewarganegaraan jurusan ilmu pengetahuan sosial di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas sebelas maret surakarta. b. Bagi pihak kepolisian satuan lalu lintas, memberikan sumbang saran di dalam penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum guna mewujudkan maupun terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan Tentang Peran Satuan Polisi Lalu Lintas a. Pengertian Peran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:1051) “Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Sedangkan Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa, “Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu, misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain”. (Arisandi, 2010 : http://arisandi.com/ pengertian-peran/) Kemudian Mulyasa (2011: 180) menjelaskan “Peran adalah sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan, dan tindakan, sebagai pola hubungan unik yang ditujukan oleh individu terhadap individu lain”. Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan di masyarakat. b. Pengertian Satuan Polisi Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, satuan polisi lalu lintas adalah lembaga yang berwenang dalam penyelengaraan di bidang pendidikan berlalu lintas (education), rekayasa lalu lintas (enginering), penegakan hukum (law enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (regristrasion dan identification), dan sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas. Sedangkan dalam situs web polresta Surakarta “Satuan lalu lintas adalah unsur pelaksana polres yangto dalam commit user tugasnya bertanggung jawab

10


digilib.uns.ac.id 11

langsung

kepada

Kapolres”.

Tugasnya

antara

lain

membina

dan

menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyrakat, penegak hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut satuan lalu lintas menyelenggarakan fungsi : 1) Pembinaan fungsi lalu lintas di lingkungan Polres. 2) penyelenggaraan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral,pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas. 3) Penyelenggaraan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas. 4) Penyelenggaran administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang di laksanakan di polres. 5) Penyelenggaraan patroli jalan raya serta penanganan kecelakaan lalu lintas serta menjamin kelancaran lalu lintas di jalan raya. (Polresta Surakarta, 2011, www.polresta-surakarta.com) Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa satuan polisi lalu lintas adalah lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan di bidang pendidikan berlalu lintas, rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor, dan sebagai penyelenggaraan patroli jalan raya serta penanganan kecelakaan lalu lintas serta menjamin kelancaran lalu lintas di jalan raya. c. Peran Satuan Polisi lalu Lintas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi di bidang lalu lintas adalah penyelengaraan di bidang pendidikan berlalu lintas (education), rekayasa lalu lintas (enginering), penegakan hukum (law enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (regristrasion dan identification), dan sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas. Peran dan fungsi kepolisian tersebut dilaksanakan melalui kegiatankegiatan yang meliputi : commit to user



1) Pendidikan berlalu lintas (education) H.S. Djajoesman menyatakan bahwa pendidikan lalu lintas adalah suatu aktifitas yang meliputi : a) Memberikan penjelasan kepada pemakai jalan bagai mana mereka harus bergerak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan-peraturan untuk menghindarkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas b) Memberi nasehat atau teguran sebagai perintah atau petunjuk, tetapi tidak sebagai celaan. c) Jika tindakan diatas gagal dalam pelaksanaannya, maka di adakan penangkapan (tidakan-tindakan dan pekaranya di ajukan kemuka sidang pengadilan agar pelanggar mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. (Yudi, 2012, http://lantas.bengkulu.polri.go.id) 2) Rekayasa lalu lintas (engineering) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (29) tentang lalu lintas dan angkutan jalan “Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi

perencanaan,

pengadaan,

pemasangaan,

pengaturan,

dan

pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”. Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah (2007:6) “Tujuan rekayasa lalu lintas adalah untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang lancar dan seaman mungkin tanpa biaya yang besar bagi pergerakan manusia, barang, dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui sistem pengaturan, penataan, dan regulasi”. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 93 ayat (2) tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa manajemen rekayasa lali lintas dilakukan dengan : a) Penetapan prioritas angkutan misal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalur khusus; b) Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki; c) Pemberian pemudahan bagi penyandang cacat; d) Pemisahan atau pemilihan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, commit to user mobilitas, dan aksesibilitas; e) Pemaduan berbagai moda angkutan;



f) Pengendalian lalu lintas pada persimpangan; g) Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau h) Perlindungan terhadap lingkungan. 3) Penegakan hukum lalu lintas (law enforcement) Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan perundag-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas di bidang represif atau penanggulangan yaitu dengan penindakan pelanggaran dan penegakan hukum lalu lintas, di bidang preventif atau pencegahan yaitu dengan kegiatan-kegiatan meliputi peraturan penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas, dimana di dalam pelaksanaan kegiatankegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara subsistem lainya tidak dapat dipisahkan. 4) Regristrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor Dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (2) Regristrasi kendaraan bermotor meliputi : a) Regristrasi kendaraan bermotor baru; b) Regristrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik; c) Regristrasi perpanjangan kendaraan bermotor; dan/atau d) Regristrasi pengesahan kendaraan bermotor. Dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (3) Tujuan regristrasi kendaraan bermotor yaitu untuk : a) Tertib administrasi; b) Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang di operasikan di Indonesia; c) Mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan; d) Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan e) Perencanaan pembangunan nasional. 5) Pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas

commit to user



Dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 249 ayat (1) Pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan berfungsi sebagai pusat : a) b) c) d) e) f)

Kendali; Koordinasi; Komunikasi; Data dan informasi terpadu; Pelayanan masyarakat ; dan Rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.

Pengelolaan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Selanjutnya

kegiatan

pusat

kendali

sistem

informasi

dan

komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi : a) Pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan; b) Dukungan tindakan cepat terhadap pelayanan, kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap lalu lintas dan angkutan jalan; c) Analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas; d) Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung; e) Dukungan pelayanan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilik kendaraan bermotor; f) Pemberian informasi hilang temu kendaraan bermotor; g) Pemberian informasi kualitas buku mutu udara; h) Dukungan pembelian lalu lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol; i) Dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan; dan j) Pemberian informasi tentang kondisi jalan dan pelayanan publik. (UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 249 ayat (3)) Kelima peran dan fungsi satuan polisi lalu lintas tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban akibat

terjadinya kecelakaan, kepatuhan

masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidangtolalu commit userlintas.



Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran satuan polisi lalu lintas merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelengaraan di bidang pendidikan berlalu lintas (education), rekayasa lalu lintas (enginering), penegakan hukum (law enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (regristrasion dan identification), dan sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi setiap warga pengguna jalan. Dari kelima peran dan fungsi polisi tersebut penelitian ini memilih salah satu dari kelima peran dan fungsi dari satuan polisi lalu lintas. Dalam hal ini yaitu peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran satuan polisi lalu lintas dalam pendidikan bertentang lalu lintas (education). Pemilihan tersebut dilakukan karena peneliti menganggap bahwa pemberian pendidikan lalu lintas berperan penting dalam menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, seperti yang diungkapkan oleh Ian R. Johnston mengatakan bahwa “education is one of the strategies available to reduce traffic crashes and the resultant personal injury. It is seen by many as the major strategy for achieving lasting change”. (http://www.springerlink.com/ content/m78565513x8k3472/) Pernyataan Ian R. Johnston tersebut mengandung arti bahwa pendidikan merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan cedera yang dihasilkan. Pendidikan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai strategi utama untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Selain itu juga dikarenakan adanya pembatasan masalah dalam penelitian dengan tujuan supaya lebih fokus terhadap satu permasalahan. Adanya alasan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat (education) dalam mewujudkan ketertiban serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas.

commit to user



2. Tinjauan Tentang Pendidikan Lalu Lintas a. Pengertian Pendidikan Menurut Soedomo Hadi (2003:18) “Pendidikan adalah pengaruh, bantuan, atau tuntunan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak didik”. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010:4) memberikan definisi sebagai berikut : Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik dimasa depan. Selanjutnya Redja Mudyaharjo (2002:11) turut memberikan definisi mengenai pendidikan, yaitu sebagai berikut: Pendidikan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. Sementara itu Zaim Elmubarok (2008:3) mengemukakan “Pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan peranannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal”. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memberikan definisi mengenai pendidikan, yaitu sebagai berikut : “Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, karakter), fikiran (intellect) dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras”. (Zaim Elmubarok, 2008:2) Serupa dengan itu M.J. Langeveld mengatakan “Pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan”. Dalam commit to user



arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakantindakannya menurut pilihannya sendiri. (Zaim Elmubarok, 2008:2) Sementara itu Zamroni memberikan definisi pendidikan, yaitu sebagai berikut : Pendidikan adalah suatu proses penanaman dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. (Zaim Elmubarok, 2008:3) Menurut Azyumardi Azra “Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien”. (Masnur Muslich, 2011: 48) Selanjutnya John Dewey mendefinisikan “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesema manusia”. (Masnur Muslich, 2011:67) Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh rasa sadar guna meningkatkan potensi peserta didik dalam segala aspek untuk membentuk kepribadian yang lebih baik serta pembina watak agar dapat memainkan

perananya dalam

berbagai lingkungan.

b. Pengertian Lalu Lintas Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2010:777) memberikan definisi tentang lalu lintas yaitu : 1) (Berjalan) bolak-balik, hilir mudik 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya 3) Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Selanjutnya dalam UU RI No.22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 ”Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. commit to user



Sedangkan yang dimaksud dengan “Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”. (UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 11) Adapun menurut Yudi (2012 : http://lantas.bengkulu.polri.go.id) memberikan definisi tentang lalu lintas jalan adalah gerak pindah dengan atau tampa alat penggerak dari satu tempat ketempat lain dengaan menggunakan jalan sebagai ruang penggeraknya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan barang di ruang lalu lintas yaitu di jalan.

c. Pengertian Pendidikan Lalu Lintas Definisi pendidikan lalu lintas dalam konteks pendidikan yaitu sebagai berikut : Dalam konteks pendidikan, pendidikan lalu lintas berarti melakukan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas. Pendidikan Lalu Lintas menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas (transfer of knowledge) dan menanamkan nilai-nilai (tranform of values) etika dan budaya tertib berlalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda pada zaman sekarang. (Achmad Nur Sofyan, 2011, http://gurukuganteng.blogspot.com/2010/10/integrasi-pendidikan-lalulintas-pada.html) Sedangkan menurut H.S. Djajoesman menyatakan bahwa pendidikan lalu lintas adalah suatu aktifitas yang meluputi : a) Memberikan penjelasan kepada pemakai jalan bagai mana mereka harus bergerak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturanperaturan untuk menghindarkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas b) Memberi nasehat atau teguran sebagai perintah atau petunjuk, tetapi tidak sebagai celaan. c) Jika tindakan diatas gagal dalam pelaksanaannya, maka di adakan penangkapan (tindakan-tindakan dan pekaranya di ajukan kemuka sidang pengadilancommit agar topelanggar mendapat hukuman yang user setimpal dengan kesalahannya. (Yudi, 2012,



http://lantas.bengkulu.polri.go.id) Selanjutnya menurut yudi (2012 : http://lantas.bengkulu.polri.go.id) memberikan definisi pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, disingkat DIKMAS Lantas adalah “Segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan”. Giedd Et Al menyatakan bahwa : For traffic education this means that young children mainly need to master practical skills. When a skill has frequently been practiced in familiar and unfamiliar situations, children can progress towards situations that require an overview and understanding, such as interactions between different categories of road user. In addition to teaching children the correct behaviour, education should also deal with awareness and impulse control. (Swov, 2009, http://www.swov.nl/rappor...fic_education_children.pdf) Pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa untuk pendidikan berlalu lintas ini berarti bahwa anak-anak sangat perlu untuk mengetahui beberapa skill yang bersifat praktis/mudah dipraktekan. Ketika sebuah skill telah sering dipraktekkan dalam situasi yang familiar maupun tidak familiar, anak-anak bisa berkembang untuk memahami sebuah situasi yang memerlukan pemahaman yang lebih dalam, seperti interaksi antara kategori pengguna jalan yang berbeda. Sebagai tambahan untuk mengajari anak-anak tingkah laku yang benar, pendidikan juga harus mempertimbangkan kesadaran dan control perasaan.. Pendidikan lalu lintas sendiri penting untuk diberikan hal ini dikarenakan bahwa pendidikan dapat mengurangi tingginya angka pelanggaran maupun kecelakaan, seperti yang diuangkapkan Ian R. Johnston bahwa “Education is one of the strategies available to reduce traffic crashes and the resultant personal injury. It is seen by many as the major strategy achieving

lasting

m78565513x8k3472/)

change”.

for

(http://www.springerlink.com/content/

commit to user



Pernyataan Ian R. Johnston tersebut mengandung arti bahwa Pendidikan adalah salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan dampak cedera yang diakibatkannya. Banyak orang yang menilai strategi ini sebagai strategi yang akan memiliki dampak yang akan bertahan lama. Berdasarkan dari pengertian pendidikan lalu lintas diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan lalu lintas adalah suatu aktifitas yang dilakukan dengan penuh sadar untuk memberikan pengertian kepada para pemakai jalan bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan pada akhirnya dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

d. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas Pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat diselenggarakan dengan tujuan : 1) Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 2) Mengubah peri laku pemakai jalan (road user behavior). 3) Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 4) Memberikan informasi lalu lintas secara baik dan benar. (Achmad Nur Sofyan, 2010, http://gurukuganteng.blogspot. com/2010/10/integrasi-pendidikan-lalulintas-pada.html) Sementara

itu

(Anonim,

2009,

http://www.swov.nl/rappor...fic

education_children.pdf) tujuan dari pendidikan lalu lintas yaitu : 1) children know the traffic rules and the meaning of road signs; they can apply this knowledge in the traffic situation in their immediate environment 2) children are capable of safely participating in traffic as pedestrians, cyclists, and as independent users of public transport. Pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa tujuan dari pendidikan lalu lintas yaitu : commit to user



1) Anak-anak mengetahui peraturan lalu lintas dan arti dari rambu-rambu lalu lintas, mereka bisa mengaplikasikan pengetahuan ini di lingkungan sekitar mereka dimana terdapat aktifitas lalu lintas. 2) Anak-anak mampu berpartisipasi secara aman sebagai pejalan kaki, mengendarai sepeda, dan sebagai pengguna transportasi umum yang mandiri. Berdasarkan dari tujuan pendidikan lalu lintas tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan lalu lintas yaitu sebagai berikut : 1) Mengetahui aturan-aturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas yang ada. 2) Agar mengimplementasikan etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 3) Mengubah perilaku pemakai jalan yang sesuai aman dan aturan. 4) Menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 5) Memberikan informasi lalu lintas.

e. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Lalu Lintas Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) dalam proses pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, ruang lingkup materi yang diberikan antara lain sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Pengertian Lalu Lintas Peraturan Perundangan Berlalu Lintas Pentingnya Rambu-rambu Lalu Lintas Marka Jalan Alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas Pengamanan diri sebagai pemakai jalan Tata cara berlalu lintas yang benar Tips aman perjalanan Hak dan kewajiban warga negara dalam berlalu lintas Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas commit to user



12) Praktik isyarat pengaturan lalu lintas. (Achmad Nur Sofyan, 2010, http://gurukuganteng.blogspot.com/2010/10/integrasi-pendidikanlalu- lintas-pada.html) 3. Tinjauan Tentang Ketertiban Lalu Lintas a. Pengertian Ketertiban Lalu Lintas Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1455) “Tertib adalah teratur, menurut aturan dan rapih”. Sedangkan “Ketertiban adalah keadaan serba teratur baik”. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketertiban adalah keadaan serba teratur yang patuh terhadap aturan yang ada untuk menciptakan suatu kerapihan. Sementara itu dalam UU RI No.22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 32 “Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan”. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (1990 : 74) menyatakan bahwa : Ketertiban dan keamanan adalah suatu keperluan hakiki masyarakat yang menghayati cita-cita tujuan dan seluruh kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat tertib dan aman, adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang pencapaiannya dilakukan bersama oleh pemerintah dan rakyat melalui penyelenggaraan fungsi, kegiatan dan operasi yang ditujukan untuk menciptakan, memelihara dan meningkatkan secara berlanjut suatu situasi dan kondisi masyarakat yang mutlak diperlukan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan kewibawaan pemerintah dan ketertiban masyarakat dalam rangka ketahanan nasional yang berdasarkan ideologi pancasila. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketertiban lalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas secara teratur tanpa ada gangguan saat berkendara di jalan raya serta sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan.

b. Dampak Ketidak Tertiban Beralu Lintas Dampak ketidak tertiban lalu lintas terlihat dari adanya berbagai permasalahan tentang lalu lintas. Permasalahan lalu lintas secara umum commit to user meliputi adanya kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan pelanggaran



lalu lintas. Permasalahan tersebut tentu berdampak pada ketertiban lalu lintas yang sangat kurang dan menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil. Permasalahan tersebut meliputi : 1) Kecelakaan Lalu Lintas UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia/atau kerugian harta benda”. Selanjutnya Warpani, S.P. (2002 : 108) berpendapat bahwa penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Manusia Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa : (1) Mental Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, to user sehingga mentalitascommit pengguna Jalan merupakan suatu hal yang



fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik. Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalu lintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang. (2) Pengetahuan Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga diharapkan pada waktu berlalu lintas di jalan raya diwajibkan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Ketidaktahuan pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan atau berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya. Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam

penanganannya,

pengetahuan

terhadap

karakteristik

kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, oleh karena itu pengguna kendaraan juga berkewajiban untuk memahami karakter dari kendaraan yang mereka pergunakan. Salah satu contoh, dalam pasal 106 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa commit to user



dalam berlalu lintas setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

rambu perintah atau rambu larangan; marka jalan; alat pemberi isyarat lalu lintas; gerakan lalu lintas; berhenti dan parkir; peringatan dengan bunyi dan sinar; kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Dengan adanya peraturan yang sudah dibakukan untuk pengendara kendaraan bermotor tersebut maka bagi penggendara kendaraan bermotor berkewajiban mengetahui tentang peraturan tersebut dan wajib menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. (3) Keterampilan Kemampuan

dalam

mengendalikan

(mengendarai/

mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut

maupun pengguna

jalan lainnya.

Lisensi

terhadap

kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui surat izin mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang dikemudikan/dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan UndangUndang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Keterampilan mengendalikan (mengendarai/mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor

setiap

pemohon SIM commit to user

diwajibkan

telah

memiliki



ketrampilan

mengemudikan

kendaraan

bermotor

sebelum

dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM. b) Kendaraan Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 tentang lalu lintas dan angkutan jalan “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya. Dalam berlalu lintas kondisi kendaraan berpotensi terhadap penyebab kecelakaan. Kendaraan yang tidak layak jalan atau mengalami kerusakan di jalan sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Misalnya dalam kondisi kendaraan yang mengalami kerusakan rem membuat pengendara kehilangan kendali dan akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Oleh sebab itu diwajibkankan untuk mengecek kondisi kendaraan anda sebelum berkendara. c) Jalan Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda commitlebih to userdikembangkan potensinya dan transportasi lainnya, perlu



ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kondisi jalan mempengaruhi terjadinya kecelakaan, kondisi jalan yang rusak atau berlubang, jalan yang sempit, tanjakan yang terlalu curam, serta belokan-belokan berpotensi memicu terjadinya kecelakaan. d) Lingkungan Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahan antisipasi. 2) Kemacetan Lalu Lintas Kemacetan lalu lintas adalah kondisi dimana arus lalu lintas meningkat pada ruas jalan tertentu, sehingga waktu tempuh bertambah (karena kecepatan menurun) yang berakibat pada tidak lancarnya pergerakan pada ruas jalan (T. Tjahjono, 2008 : 11). Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah (2007 : 6) “kemacetan dapat disebabkan antara lain oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal, pelayanan angkutan umum penumpang yang belum memadai, dan disiplin pemakai jalan yang masih rendah”. Sarana dan prasarana lalu lintas yang masih terbatas disini yang paling utama adalah faktor jalan. Meskipun commit to user manajemen lalu lintas, pelayanan angkutan serta disiplin berkendara



tersebut sudah baik, sedangkan faktor prasarana jalan belum memadai maka masih sangat mungkin untuk terjadi kemacetan. Masalah kemacetan lalu lintas merupakan problema yang sangat kompleks dan merupakan fenomena yang tidak mudah untuk diatasi terutama fenomena kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, kawasan wisata, kawasan industri, perkantoran, pasar tumpah dan tempat-tempat lain dimana sebagai faktor penyebab antara lain : a) Sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang disiplin, mau menang sendiri dan tidak memenuhi peraturan lalu lintas. b) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2002 yang berjumlah 24.671.330 mengalami kenaikan menjadi 32.774.929 atau kenaikan sebanyak 8.103.599 (33%) yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai. c) Menjamurnya pedagang kaki lima, pedagang asongan di badanbadan jalan dan di persimpangan jalan. d) Tidak tersedianya tempat parkir yang memadai akibat kurang adanya koordinasi antar instansi terkait dalam perencanaan tata ruang perkotaan dan penerbitan ijin mendirikan bangunan terutama di tempat-tempat konsentrasi publik. e) Tidak terencananya rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) dalam penataan kota khususnya di kota-kota besar menimbulkan permasalahan baru dibidang kemacetan lalu lintas (Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007 : 10) 3) Pelanggaran Lalu Lintas Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sanksi/hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar pemakai jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan to user pelanggaran tidak mempunyai bagi pemakai jalan yangcommit melakukan



kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya surat ijin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Di beberapa kota di Indonesia, satuan polisi lalu lintas (satlantas) membagi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota menjadi tiga kelas potensial pelanggaran, yaitu: a) Kelas potensial pelanggaran umum, dengan nilai bobot paling rendah yaitu 1 (satu) poin. Pada kelas pelanggaran ini jenis pelanggarannya, misal: melanggar persyaratan lampu, rem, melanggar penggunaan sabuk pengaman, pemakaian helm, persyaratan surat kendaraan/STNK dan SIM, dan sebagainya. b) Kelas potensial kejadian kemacetan dengan nilai bobot pelanggaran 3 (tiga) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadi kemacetan pada suatu ruas jalan tertentu. Jenis pelanggaran tersebut misalnya : melanggar marka melintang garis utuh sebagai batas berhenti, melanggar larangan berhenti/parkir ditempat umum, melanggar ketentuan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu, dan sebagainya. c) Kelas potensial kejadian kecelakaan dengan nilai bobot pelanggaran 5 (lima) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu lintas yang beresiko menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas disuatu ruas jalan. Jenis pelanggaran tersebut misalnya melanggar rambu-rambu perintah dan larangan, melanggar ketentuan cahaya alat pengatur isyarat, melanggar batas maksimum, tidak menyalakan petunjuk arah waktu akan membelok atau berbalik arah, dan sebagainya (Ditlantas Babinkum Polri, 2006).

commit to user



4. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum Warga dalam Berlalu Lintas a. Pengertian Kesadaran Hukum Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1198) “Kesadaran adalah insaf, merasa, tahu dan mengerti”. Sedangkan pengertian dari hukum sendiri sangat banyak dimana orang satu dengan yang lain memberikan penngertian hukum yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mereka. S.M. Amin memberi pengertian bahwa

“Hukum adalah kumpulan

peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi”. (Ishaq, 2008:3) Menurut J.T.C Simorangkir dan Woerjono Sastroputro bahwa “Hukum adalah peraturan yang bersif memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman”. (Ishaq, 2008:3) Sedangkan bahwa “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu”. (Ishaq, 2008:3) Selanjutnya M.H. Tirtamidjata mendefinisikan bahwa “Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaanya, didenda, dan sebagainya”. (Ishaq, 2008:3). Sementara itu menurut Beni Ahmad Saebani (2007:14) memberikan suatu pengertian bahwa “Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa; atau ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya”. commit to user



Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah

serangkaian peraturan tentang tingkah laku manusia dalam suatu

kehidupan bersama berupa paksaan dan apabila dilanggar akan mendapatkan suatu sanksi. Sedangkan pengertian dari kesadaran hukum adalah sebagai berikut : Soerjono Soekanto (1982 : 152) menyatakan bahwa “Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987 : 211) menyebutkan bahwa “Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas tentang kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia , oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan”. Sedangkan menurut OK. Chairrudin (1991 : 101) menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pengetahuan pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah suatu proses psikis atau kejiwaan atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia yang mengetahui, memahami, menghayati, dan mematuhi atau mentaati hukum serta dapat membedakan nama yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan dengan didasari oleh rasa keadilan. b. Indikator Kesadaran Hukum Setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai suatu kesadaran hukum yang berbeda-beda, yaitu ada yang mempunyai kesadaran hukum tinggi dan ada yang mempunyai kesadaran hukum yang rendah. Soerjono Soekanto (1982 : 159) mengatakan bahwa masalah kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai. Dengan demikian, kesadaran hukum adalah konsepsicommit to user



konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Oleh karena masalah kesadaran hukum bersifat abstrak maka Soerjono Soekanto (1982 : 17) terlebih dahulu mengidentifisir indikator-indikator kesadaran hukum yang mencakupnya, antara lain: 1) Pengetahuan tentang peraturan (law awareness) 2) Pengetahuan tentang isi peraturan (law acquaintance) 3) Sikap hukum (legal attitude) 4) Perikelakuan hukum (legal behavior) Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987 : 226-227) mengatakan bahwa apabila seseorang berbicara mengenai kesadaran hukum, maka tidak jarang bahwa dia sendiri kurang mengetahui dengan tepat, apa yang dimaksudkannya dengan kesadaran hukum tersebut. Ada kalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan. Kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan dengan masalah puas atau tidak puas terhadap hukum yang ada. Tidak jarang pula kesadaran hukum itu dihubungkan dengan perilaku orang. Artinya, apabila perilakunya menyimpang dari hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya rendah, dan demikian pula sebaliknya. Ada juga yang mengkaitkan kesadaran hukum dengan masalah dedikasi. Artinya, apabila seumpama seorang petugas hukum melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik, maka hal itu berarti bahwa kesadaran hukumnya tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987 : 228-229) menyebutkan bahwa indikator-indikator kesadaran hukum antara lain sebagai berikut: 1) Pengetahuan hukum Artinya, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh commit to user tertulis. Pengetahuan tersebut hukum, baik tertulis maupun tidak



menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. 2) Pemahaman hukum Artinya,

seorang warga

masyarakat

mempunyai

pengetahuan

dan

pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. 3) Sikap hukum Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 4) Perilaku hukum Artinya, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Indikator kesadaran hukum, menurut OK. Chairuddin (1991 : 102) terdiri dari: 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum 4) Pola-pola perilaku hukum Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan indikator dari kesadaran hukum adalah : 1) Pengetahuan tentang hukum Artinya, bahwa seseorang mengetahui tentang perilaku-perilaku yang diatur oleh hukum baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Pengetahuan yang harus diketahui yaitu tentang perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum. 2) Pemahaman tentang hukum Artinya, bahwa seseorang itu mempunyai pengetahuan dan kemudian pemahaman tentang isi dari hukum itu sendiri. 3) Sikap tentang hukum Artinya, bahwa seseorang mempunyai tentang penilaian terhadap hukum itu sendiri. 4) Perilaku hukum commit to user



Artinya bahwa seseorang bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang ada.

c. Faktor-faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Rendahnya atau menurunnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain : 1) Goncangan dan berbaurnya nilai sebagai akibat dari kondisi masyarakat yang berkembang; 2) Jangkauan hukum yang tidak merata; 3) Tidak dikomunikasikannya hukum kepada masyarakat secara luas dan efektif; 4) Penegakan hukum yang tidak konsisten; 5) Fungsi hukum yang sering gagal sebagai pengayom atau sebagai penegak keadilan sehingga hukum itu kehilangan kekuatan serta kewibawaannya; 6) Masyarakat yang masih bersifat paternalistik, tidak diberikannya teladan oleh para pemimpin formal maupun tidak formal (Ali Said, 1983 : 9-10). Berdasarkan melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh : 1) Goncangan dan berbaurnya nilai sebagai akibat dari kondisi masyarakat yang berkembang. Artinya, bahwa kondisi negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang

membuat

masyarakatnya

masih

banyak

mengalami

goncangan, terutama masyarakat yang berkeadaan ekonomi lemah mereka lebih menomorduakan peraturan hukum dan bahkan tidak menghiraukan peraturan hukum yang ada demi kelangsungan hidup mereka. 2) Jangkauan hukum yang tidak merata. Artinya, bahwa hukum yang dibuat tidak terjangkau bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kecil. 3) Tidak dikomunikasikannya hukum kepada masyarakat secara luas dan efektif. commit to user



Artinya, bahwa peraturan yang sudah ditetapkan kurang disosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai fasilitas minim. Sehingga peraturan yang ada tersebut kurang diketahui oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut karena kurangnya pengetahuan mereka. 4) Penegakan hukum yang tidak konsisten. Artinya, bahwa hukum harus berjalan secara konsisten tanpa pandang bulu. Misalnya anak seorang polisi sebagai aparat penegak hukum tertangkap melanggar rambu lalu lintas lalu kemudian polisi yang menangkap mengetahui bahwa anak tersebut merupakan anak seorang polisi yang kemudian di biarkan dan tidak diberi sanksi hukum yang ditetapkan. Hal itu menunjukkan bahwa hukum berjalan tidak konsisten. 5) Fungsi hukum yang sering gagal sebagai pengayom atau sebagai penegak keadilan sehingga hukum itu kehilangan kekuatan serta kewibawaannya. Artinya, bahwa berjalanya hukum tidak lebas dari aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum berkewajiban sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, oleh sebab itu ia harus dapat menempatkan diri dalam suasana emosi yang tepat. Artinya, luapan emosi tersebut harus sepenuhnya berada dalam kendali dirinya. Jika lepas kontrol, maka berarti anggota penegak hukum itu dianggap gagal pula melaksanakan doktrin sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dan pada akhirnya dengan kegagalan tersebut hukum kehilangan kekuatan dan kewibawaanya. 6) Masyarakat yang masih bersifat paternalistik, tidak diberikannya teladan oleh para pemimpin formal maupun tidak formal. Artinya, masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang. Ditambah lagi dengan Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih commit to user peraturan yang sudah ditetapkan. belum bisa untuk benar-benar menerapkan



Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandang remeh aparat penegak hukum yang tidak bisa memberikan teladan bagi rakatnya. Dari beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya timbul dari diri pribadi masing-masing warga masyarakat tetapi juga ada faktor di luar dari diri orang tersebut, misalnya karena jangkauan hukum yang tidak merata, penegakan hukum yang tidak konsisten, hukum gagal sebagai pengayom kurangnya, serta

pengetahuan tentang

peraturan-peraturan di bidang lalu lintas, hal tersebut dikarenakan tidak setiap orang dapat mengerti dan memahami maksud diberlakukannya peraturan di bidang lalu lintas oleh sebab itu perlu diberikan pendidikan tentang lalu lintas dengan tujuan agar masyarakat lebih jelas dan lebih bisa memahami bagaimana seharusnya bersikap terutama dalam berlalu lintas

d. Kepatuhan Terhadap Hukum Di dalam sosiologi, masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Pada umumnya yang menjadi pusat perhatian adalah basis-basis atau dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut. Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan adalah: 1) Indoctrination Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedahkaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut. commit to user



2) Habituation Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya, terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama. 3) Utility Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa jika manusia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah. 4) Group Identification Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena seseorang menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya. Namun, justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut. (Soerjono Soekanto, 1982 : 225-226)

commit to user



5.

Kontribusi Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari dari istilah Civic Education (CE). Menurut Isin dan Turner “Civic secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu kata civis, civicus atau civitas meaning a member of an ancient city-state, preeminently the roman republic, but civitas was a latin rendering of the greek term polites, a member of a greek polis” (Winarno dan Wijianto, 2010: 2). Civic diartikan sebagai anggota atau warga dari suatu republik di zaman romawi, sedangkan zaman yunani athena diistilahkan polities yaitu anggota dari polis (negara kota). Cholisin menyatakan bahwa: Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. (Winarno dan Wijianto, 2010: 4) Selanjutnya Sumantri (1976:29) mengemukakan bahwa “Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia yaitu dengan menanamkan konsep-konsep dan sistim nilai yang sudah dianggap baik sebagai titik tolak untuk menumbuhkan warga negara yang baik” Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kawarganegaraan merupakan pendidikan yang ditujukan kepada warga negara agar memiliki sikap positif, agar mentaati peraturan yang berlaku, serta agar menjadi warga negara yang baik dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Branson

menyatakan

bahwa

“Pendidikan

kewarganegaraan

mengembangkan 3 komponen pokok sebagai komponen peserta didik agar memiliki civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), civic values/ dispositions (nilai/atau karakter kewarganegaraan) dan civic skill (ketrampilan kewarganegraan)”. (Winarno dan Wijianto, 2010:50) Dari ketiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

commit to user



1. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. 2. Civic values/Civic disposition berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik. 3. Civic skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara. civic skill meliputi : ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi (Winarno & Wijianto, 2010:50). Berdasarkan dari penjelasan diatas pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen utama/pokok yaitu civic knowledge, civic values/civic disposition, dan civic skill. Peserta didik setelah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan diharapkan memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan kewarganegaraan. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan lalu lintas yaitu dapat dilihat pada tujuan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu mengarah kepada terbentuknya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, menaati peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir kritis, logis, inovatif dan mampu memecahkan persoalan dalam kehidupan seharihari, sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, dan pada akhirnya menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Junaidi, 2011, http://pendidikanque.blogspot.com/2011_07_01_archive.html) Sedangkan

dalam

pendidikan

lalu

lintas memiliki

tujuan

yaitu

menciptakan generasi muda yang sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, merubah

peri

laku

pemakai jalan (road user behavior), menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta memberikan informasi yang berhubungan dengan lalu lintas. (Junaidi, 2011, http://pendidikanque.blogspot.com/2011_07_01_archive.html) Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan lalu lintas tersebut, maka masyarakat sebagai warga negara yang baik diharapkan memiliki pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang commit to user berlaku (civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan), bersikap sadar



hukum atau berperilaku tidak melanggar peraturan yang berlaku (civic disposition atau karakter kewarganegaraan), serta dalam berkendara pengendara diwajibkan memiliki katerampilan (skill) yang baik untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan (civic skill atau keterampilan kewarganegaraan). Berdasarkan hal tersebut maka dapat terlihat jelas konstribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan kewarganegaraan (PKn). Berdasarkan dari tujuannya dapat disimpulkan bahwa antara pendidikan lalu lintas dengan pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan yaitu berdasarkan pada aspek sasarannya, keduanya mempunyai sasaran yang sama yaitu keduanya bersasaran untuk menjadikan warga negara yang memiliki pengetahuan tentang aturan yang ada pada negaranya, keduanya bersasaran untuk menerapkan sikap sadar terhadap hukum misalnya orang yang menujukkan sikap, etika dan budaya tertib berlalu lintas, maka dilandasi oleh kesadaran menaati peraturan perundangan yang berlaku dan keduanya sama-sama menjadikan warga negara yang mempunyai ketrampilan (skill) kaitanya dengan lalu lintas warga negara yang berlalu lintas diharapkan dapat memiliki ketrampilan (skill) dalam menguasai lingkungan maupun kendaraanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari uraian tersebut, dapat disederhanakan dalam gambar skematis konstribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai berikut :

commit to user



Keterkaitan

Pendidikan lalu Lintas

Pendidikan Kewarganegraan Tujuan

Tujuan

1. Menciptakan generasi muda yang sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari 2. Merubah peri laku pemakai jalan (road user behavior) 3. Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas 4. Memberikan informasi yang berhubungan dengan lalu lintas.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; 2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Keduanya mempunyai aspek sasaran yang sama yaitu mengimplementasikan : 1. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. 2. Civic values/Civic disposition berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik. 3. Civic skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara. civic skill meliputi : ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi

Gambar 1. Skema konstribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan kewarganegaraan (PKn) B. Kerangka Berfikir Perkembangan

teknologi

otomotif

dan

pertumbuhan

kepemilikan

kendaraan bermotor yang tumbuh dengan pesat bila tidak disertai penambahan panjang jalan yang memadai serta tidak diimbangi disiplin berlalu lintas bagi para pemakai kendaraan bermotor dan pemakai jalan lainnya, dikhawatirkan tingkat keselamatan lalu lintas yang diwarnai dengan tingginya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan lalu lintas akan semakin menunjukkan kondisi yang lebih parah dari yang ada sekarang. Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang commit to user begitu pesatnya, hal ini antara lain akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan



teknologi dibidang transportasi. Namun hal ini berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak positifya yaitu efisiensi waktu sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti: pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dan kompleks dari waktu ke waktu apabila tidak segera ditangani dan diantisipasi. Adanya permasalahan lalu lintas sangat erat kaitanya dengan bagaimana peran satuan polisi lalu lintas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, hal tersebut menuntut polisi lalu lintas untuk bekerja lebih keras dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada sehingga ketertiban lalu lintas dapat terwujud dan dapat menjadi polisi dengan kinerja yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun peran satuan polisi lalu lintas antara lain penyelengaraan di bidang pendidikan masyarakat lalu lintas (education), rekayasa lalu lintas (enginering), penegakan hukum (law enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (regristrasion dan identification), dan sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas. Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban fasilitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang lalu lintas. Dari kelima peran tersebut, penulis mamilih salah satu peran untuk dijadikan penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas. Peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan dirasa sangat dalam hal menumbuhkan ketertiban berkendara bagi warga. Dengan diberikan pendidikan maka masyarakat akan lebih mengetahui tentang bagaimana berlalu lintas dengan baik dan setelah mengetahui maka akan menerapkan pengetahuan-pengetahuna yang didapat dari pendidikan lalu lintas tersebut kedalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berlalu lintas. commit to user



Strategi dan program untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Tujuan dari pendidikan lalu lintas (education) yaitu memberikan penjelasan kepada pemakai jalan bagaimana mereka harus bergerak dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ada sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang bagaimana cara berkendara yang baik dan benar sehingga permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti: pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akan semakin menurun. Dengan diterapkan peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan melalui program pendidikan bagi masyarakat akan berpengaruh terhadap adanya kesadaran hukum warga, sehingga ketertiban lalu lintas akan dapat terwujud dan akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Dari penjelasan kerangka berfikir tersebut, dapat disederhanakan dalam bagan kerangka berfikir sebagai berikut :

Permasalahan Lalu Lintas Kota Surakarta

Peran Satuan Polisi Lalu Lintas

Pendidikan masyarakat lantas

Program Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas

Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas commit to user Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena mutu, nilai validitas dari penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Menurut Sugiono (2009 : 2) ”Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan”. Jadi, suatu metode dipilih dengan pertimbangan keserasian obyek, tujuan, sasaran, dan variabel masalah yang hendak diteliti. Dengan demikian, metode penelitian merupakan suatu pengetahuan untuk menggali kebenaran suatu metodologis dengan sistematis dan sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis. Metodologi penelitian perlu ditentukan dahulu sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Hal ini karena ketepatan dalam menentukan metodologi akan mengantarkan penelitian ke arah tujuan yang diinginkan, yaitu hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih tempat penelitian di Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 376 Surakarta. Peneliti memilih tempat penelitian di Satlantas Surakarta tersebut dengan pertimbangan bahwa : a. Surakarta merupakan kota pusat dari eks-karasidenan Surakarta yang terdiri dari kabupaten Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan commit to useraktivitas di Surakarta dan hal itu Klaten sehingga banyak yang melakukan

44



tentunya akan menambah populasi pengguna jalannya dan akan berdampak pada ketertiban dalam berkendaraan di jalan raya, karena mengingat kepadatan lalu lintas yang semakin bertambah. b. Dari hasil pra penelitian, peneliti menemukan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta bahwa di Surakarta jumlah kecelakaan tercatat paling tinggi pada tahun 2007 yaitu tercatat ada 2.799 kejadian. Angka tersebut paling tinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah misalnya seperti polwil banyumas 921 kejadian, polwil pekalongan 1.784 kejadian, polwil pati 945 kejadian, polwil kedu 1.917 kejadian dan polwiltabes semarang 2.368 kejadian (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2009). c. Tersedianya data-data yang menunjang penelitian. d. Adanya keterbukaan dari pihak Satlantas Surakarta sehingga memudahkan di dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. e. Urgenitas masalah yang di kaji, peneliti menganggap pendidikan lalu lintas berperan penting dalam menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu dengan adanya pendidikan lalu lintas diharapkan dapat menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sehingga ketertiban lalu lintas dapat terwujud. Dengan adanya pertimbangan tersebut maka peneliti merasa bahwa Satlantas Surakarta menarik untuk diteliti. 2. Waktu Penelitian Setelah peneliti menentukan lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu penelitian. Waktu penelitian direncanakan tujuh bulan yang akan dimulai pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012. Kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

commit to user



Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2012 No

Kegiatan

1.

Pengajuan Judul

2.

Penyusunan Proposal

3.

Ijin Penelitian

4.

Penelitian

5.

Analisis Data

6.

Penyusunan Laporan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli Agus

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Bentuk penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, karena bentuk dari penelitian tersebut turut menunjang penelitian yang sedang dilaksanakan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor menjelaskan “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. (Lexy J. Moleong, 2010 : 4) Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha menyajikan

data

deskriftif

dikarenakan

penelitian

ini

mendeskripsikan

permasalahan di lapangan, yaitu mendeskripsikan peran satuan lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas, mendeskripsikan hambatan satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dan mendeskripsikan dampak pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas, oleh karena itu bentuk penelitian ini adalah deskriptif commit to user kualitatif.



2. Strategi Penelitian Setiap penelitian memerlukan sebuah strategi agar tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai. Strategi yang dipakai dalam penelitian menggunakan model tunggal tepancang . H.B. Sutopo (2002 : 42) menjelaskan, “Bentuk penelitian terpancang (embedded research) yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitian berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan pada tujuan dan minat penelitinya sebelum peneliti ke lapangan studinya”. Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan kasus yang diteliti sehingga strategi dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan strategi tunggal terpancang karena objek penelitian adalah tunggal yaitu hanya pada peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas. Sedangkan terpancang artinya untuk mengetahui dampak kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

C. Sumber Data Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data peneliti akan mendapatkan informasi yang diinginkan. HB. Sutopo (2002 : 50) mengatakan bahwa, “Sumber data itu mencakup informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, rekaman, dokumen dan arsip”. Dalam penelitian ini tidak seluruh sumber data digunakan, tetapi ditetapkan beberapa sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, antara lain : 1. Informan Menurut H.B. Sutopo (2002 : 57) mengatakan “Informan adalah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan”. Informan sebagai sumber informasi yang bisa memberikan informasi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. commit to user



Informan adalah orang yang dipandang mengetahui permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya, sehingga dapat dijadikan sumber yang mantap. Informan disini adalah: 1. Bapak Syamsi Dukha, S.H, M.H yaitu kepala unit pendidikan dan rekayasa lalu lintas (DIKYASA) kepolisian Kota Surakarta. 2. Bapak Sri Widodo yaitu staff polisi dalam bidang pendidikan dan rekayasa lalu lintas (DIKYASA) bagian pelaksana/penggerak pendidikan lalu lintas Kota Surakarta. 3. Bapak Ribuwono yaitu staff polisi dalam bidang pendidikan dan rekayasa lalu lintas (DIKYASA) wakil dari Bapak Syamsi Dukha, S.H, M.H. 4. Masyarakat, masyarakat yang dipilih menjadi informan yaitu masyarakat sudah mendapatkan pendidikan lalu lintas dari Satlantas Surakarta. Peneliti memilih informan tersebut dengan alasan ingin mengetahui masyarakat yang sudah diberi pendidikan apakah akan berdampak terhadap kesadaran hukum mereka dalam berlalu lintas. 5. Masyarakat yang belum pernah mendapatkan pendidikan lalu lintas. Peneliti memilih informan tersebut dengan alasan jika mereka diberikan pendidikan lalu lintas apakah nantinya akan berdampak terhadap kesadaran hukum mereka dalam berlalu lintas. Untuk lebih jelasnya, daftar nama-nama informan dapat dilihat pada lampiran 1. 2. Dokumen Dokumen disini dapat berupa surat dan agenda yang berkaitan dengan suatu peristiwa tersebut. H.B. Sutopo (2002: 54) menjelaskan bahwa, “Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan sengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu”. Dalam mengkaji dokumen tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan mengungkap makna yang tersirat dari dokumen tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dari dokumen dan arsip commit to user yang digunakan peneliti sebagai sumber data adalah:



a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Surakarta tahun 2010, dan 2011. c. Data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Surakarta tahun 2010 dan 2011. d. Laporan kegiatan pemberian pendidikan lalu lintas oleh Satlantas Surakarta. e. Materi Pendidikan lalu lintas. 3. Tempat dan Peristiwa Sumber dan tempat peristiwa dimaksudkan untuk lebih memperkuat keterangan. Data berupa peristiwa atau aktivitas digunakan sebagai data pendukung dari informan dan dokumen. Menurut H.B. Sutopo (2002: 51), “Dari pengamatan atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung”. Adapun peristiwa atau aktivitas yang diamati oleh peneliti adalah proses pemberian pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat. Observasi dilakukan pada : a.

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas program penerangan keliling (Penling) pada karangtaruna Semanggi RW 04 kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tanggal 20 Mei 2012 Pukul 19.00 WIB.

b.

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas program polisi sahabat anak (POLSANA) pada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang bertempat di halaman polresta Surakarta tanggal 19 Juni 2012 Pukul 08.00 WIB.

D. Teknik Sampling Dalam penelitian kualitatif sampel ditujukan oleh peneliti sendiri dengan mempertimbangkan bahwa sampel itu mengenai masalah yang diteliti, jujur, dapat dipercaya, dan datanya bersifat obyektif. Sampling pada penelitian kualitatif digunakan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Menurut Goetz dan Le Compte, menyatakan: Dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan pertimbangan berdasarkan commitmenggunakan to user konsep teoritis yang digunakan, keingintahuan pribadi peneliti,



karakteristik empirisnya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat Purposive Sampling (H.B. Sutopo, 2002: 185). Mengenai Purposive Sampling, Lexy J. Moleong (2010: 224) berpendapat bahwa “Dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (Purposive Sample)”. Patton

mengartikan

“Purposive

Sampling

merupakan

teknik

mendapatkan sampel dengan memilih informan yang dipandang paling tahu, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data” (H.B. Sutopo, 2002: 185). Menurut Sugiyono (2009: 218) “Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah Purposive Sampling dan Snowball Sampling”. Proposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lamalama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, sehingga mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti memiliki kecenderungan untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Dalam teknik purposive sampling, peneliti tidak menjadikan semua orang sebagai informan, tetapi peneliti memilih informan dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut adalah memilih orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan. Dalam penelitian ini peneliti memilih orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan yaitu ketua unit pendidikan dan rekayasa lalu lintas (DIKYASA), polisi bagian staff unit DIKYASA Kota Surakarta, masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan lalu lintas dan masyarakat yang commit to user



belum pernah mendapatkan pendidikan lalu lintas. Teknik ini digunakan karena dianggap mampu mengungkap kedalaman data yang akan digali dari informan.

E. Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2009 : 224) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data ini sebagai cara operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu penelitian dapat bergantung pada data yang diperoleh. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai alat pengambil data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 1. Interview Atau Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Lexy J. Moleong (2010: 186) “Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden (Burhan Bungin, 2012 : 67). Esterberg mendefinisikan Interview sebagai berikut, “a meeting of two person to exchange information and idea through guestion and responses, resulting in communication and joint countraction of meaning abaut a particular topic”. Artinya, “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. (Sugiyono, 2009: 231) Susan Stainback mengemukakan bahwa “interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of hao the participant interpret a situation or phenimenom than can be gainded through observation commit to user alon”. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang akan



mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. (Sugiono, 2009: 232) Esterberg, mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu : a) Wawancara terstruktur (Structured interview) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh b) Wawancara semi terstruktur (Semistructure interview) Wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. c) Wawancara tak berstruktur (unstructured interview) Wawancara yag bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2009: 233) Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik dari responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti maka peneliti dapat menanyakan kepada responden walaupun didalam pedoman wawancara tidak ada pertanyaannya. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan cara antara lain : a. Menggunakan metode diskusi yaitu sebelum wawancara dimulai antara informan dengan peneliti mendiskusikan mengenai permasalahan yang akan diteliti. b. Peneliti

memberikan pertanyaan kepada informan mengenai

pokok

permasalahan. c. Informan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. d. Peneliti memberikan feedback atas jawaban dari informan mengenai permasalahan yang sekiranya belum jelas. e. Informan kembali menjelaskan feedback dari peneliti. f. Sebelum mengakhiri wawancara, peneliti meneliti kembali jawaban yang diberikan oleh informan serta menanyakan kembali sekira ada jababan yang belum dipahami oleh peneliti.commit to user



g. Wawancara diakhiri setelah peneliti benar-benar mendapatkan data yang dianggap sudah dapat mendukung penelitianya. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara terdapat pada lampiran 2, pedoman wawancara yang digunakan peneliti terdapat pada lampiran 3 dan hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 4 dan lampiran 5. 2. Analisis Dokumen Analisis dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. H.B. Sutopo (2002: 54) yang mendefinisikan “Dokumen atau data sekunder merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia merupakan rekaman tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas tertentu”. Analisis dokumen yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku, laporan-laporan, peraturan, arsip-arsip ataupun dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dari dokumen antara lain data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Surakarta tahun 2010, dan 2011, data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Surakarta tahun 2010 dan 2011, jadwal rencana kegiatan Satlantas bulan juni, materi Pendidikan lalu lintas, daftar nama pegawai Satlantas Surakarta, dan contoh laporan kegiatan dari Satlantas yang ditujukan ke Kapolda Jawa Tengah. 3. Observasi Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. H.B. Sutopo (2002: 64) menjelaskan bahwa “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekanan gambar”. Nasution menjelaskan bahwa, “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. (Sugiyono, 2009: 226) Spradley, menjelaskan bahwa “Pelaksanaan teknik observasi terdiri dari tak berperan serta sama sekali dan observasi berperan, yang terdiri dari berperan pasif, berperan aktif, dan berperan penuh, dalam arti peneliti menjadi anggota kelompok yang sedang diamati”. (H.B. Sutopo, 2002: 64) commit to user



Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi berperan pasif terlibat langsung yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang dilakukan secara langsung pada tempat terjadinya peristiwa. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mencatat kegiatan pada waktu dilaksanakanya pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat yang dilakukan oleh Satlantas Surakarta. Untuk pedoman observasi terdapat pada lampiran 6, sedangkan hasil observasi dapat dilihat pada lampiran 7.

F. Validitas Data H.B. Sutopo (2002 : 78) berpendapat “Validitas data adalah pengujian data yang didapat dalam penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut kebenarannya dipertanggungjawabkan atau tidak”. Pengujian data dilakukan dengan triangulasi data untuk menjamin kemantapan dari data penelitian ini. Menurut Lexy J. Moleong (2010: 330) “Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Menurut Patton,triangulasi data ada 4 (empat) macam yakni “trianggulasi data, trianggulasi metode, trianggulasi peneliti dan trianggulasi teori”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Triangulasi Data, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. 2. Triangulasi Metode, jenis triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik dan metode yang berbeda. 3. Triangulasi Peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. 4. Triangulasi Teori, triangulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. (H.B. Sutopo, 2002 : 78) commit to user



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan trianggulasi

metode.

Yang

dimaksud

trianggulasi

data

adalah

peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Sebab cara ini mengarahkan peneliti agar dalam melakukan pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari data dari informan, dokumen dan peristiwa/aktivitas. Sedangkan trianggulasi metode disini dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dengan metode yang berbeda-beda antara dengan wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen yang berhubungan dnegan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk hasil trianggulasi data dapat dilihat pada lampiran no. 8 dan hasil trianggulasi metode dapat dilihat pada lampiran no. 9.

G. Analisis Data Analisis

data

merupakan

proses

mengatur

urutan

data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007 : 15). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas (H.B. Sutopo, 2002 : 96). Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verivikasinya. Sedangkan aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak commit to user (H.B. Sutopo, 2002 : 96) dalam komponen analisis seperti tersebut di atas.



Ditengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan audit data demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 3. Model Analisis Interaktif 1

Pengumpulan Data

2

3

Reduksi Data

Sajian Data

4 Verifikasi/pengambilan

kesimpulan

Sumber : H.B. Sutopo, 2002 : 96

Untuk lebih jelasnya tahap-tahap analisis kualitatif menurut H.B. Sutopo (2002:91) meliputi : 1. Pengumpulan data Pengumpulan data merupakan usaha untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai strategi sesuai dengan sumber data yang digunakan. 2. Reduksi data Reduksi data adalah bagian dari analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari catatan lapangan. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai. commit to user



3. Sajian data Sajian data merupakan bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. 4. Verifikasi/pengambilan kesimpulan Verifikasi merupakan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat agar simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah mendapatkan data-data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang terkait dengan peran satuan polisi lalu lintas dalam pengelolaan lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan berkendara bagi warga Surakarta. Dalam mereduksi data penulis menyisihkan data-data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada semua yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkahlangkah sebagai berikut : 1.

Persiapan Tahap ini terbagi menjadi dua kegiatan meliputi : a. Mengurus perijinan penelitian. Ijin penelitian dimulai dari persetujuan pembimbing 1 dan 2, Ketua Program studi PPKn, Pembantu Dekan III FKIP UNS, Rektor UNS, dan kemudian memasukkan ijin tersebut ke Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kota Surakarta. commit to user



b. Menyusun protokol penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan data dan menyusun jadwal kegiatan penelitian. Kegiatan ini diawali dengan menyusun pedoman wawancara, kemudian menyusun jadwal yang disesuaikan dengan waktu dari Satlantas Surakarta untuk melakukan wawancara dan observasi. 2. Pengumpulan Data Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan meliputi : a. Mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan mencatat serta menyimpan

dokumen.

Kegiatan

ini

dilakukan

dengan

melakukan

wawancara dengan kepala dan anggota unit pendidikan lalu lintas Satlantas Surakarta, observasi di lakukan pada saat polisi memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat, serta dengan mengumpulkan materi yang diberikan pada saat pemberian pendidikan lalu lintas dilakukan. b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul. c. Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan 3. Analisis Data Tahap ini terbagi menjadi empat kegiatan meliputi : a. Menentukan teknik analisa data yang tepat sesuai proposal penelitian. b. Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian di cross check kan dengan temuan dilapangan. c. Setelah diperoleh data yang sesuai intensitas kebutuhan maka dilakukan proses verifikasi dan pengayaan dengan mengkonsultasikan dengan orang yang dianggap lebih ahli. d. Setelah selesai, baru dibuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian. 4. Penyusunan Laporan Penelitian Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan meliputi : a. Penyusunan laporan awal. b. Review laporan dengan melakukan pengecekan ulang laporan yang telah tersusun bilamana terdapat kekeliruan atau kesalahan untuk kemudian dilakukan perbaikan laporan. c. Penyusunan laporan akhir. commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian Deskripsi lokasi penelitian adalah tahapan dimana data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu di Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Surakarta, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat disajikan secara sistematis. Aspek-aspek yang diteliti dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.Letak geografis Satlantas Surakarta, 2.Sejarah singkat berdirinya Polisi Lalu Lintas (Polantas), 3.Visi dan Misi Satlantas, 4.Stuktur Organisasi Satlantas Surakarta, 5.Tata Cara Kerja Satlantas Surakarta, 6. Anggota Satlantas Surakarta. Aspek-aspek tersebut akan dijabarkan sebagai berikut : 1. Letak Geografis Satlantas Kota Surakarta Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Surakarta berlokasi di Kecamatan Banjarsari tepatnya di Kelurahan Porwosari. Secara geografis Satlantas Kota Surakarta terletak di pusat kota yang strategis dan mudah terjangkau oleh sarana transportasi yaitu tepatnya di Jalan Brigjen Slamet Riyadi no. 376 Surakarta, Jawa Tengah. Lokasi Satlantas Kota Surakarta berbatasan dengan : a. Sebelah Timur : Gereja Katolik St. Petrus Surakarta b. Sebelah Barat

: Pizza Hut Slamet Riyadi

c. Sebelah Utara : Rumah penduduk dan Wisma Bayangkari d. Sebelah Selatan : Rumah Sakit Bayangkara Surakarta Berdasarkan letak geografisnya tersebut, Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Surakarta dapat dikatakan bahwa letak geografisnya sangat strategis karena terlatak di jalan pusat kota Surakarta yaitu di Jalan Brigjen Slamet Riyadi no. 376 Surakarta. Letaknya yang strategis membuat masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan Satlantas Surakarta tidak mengalami kesulitan untuk mencari lokasi. commit to user

59



Satuan Polisi Lalu Lintas merupakan lembaga pemerintah yang berperan dalam membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan penyelengaraan di bidang pendidikan berlalu lintas (education), rekayasa lalu lintas (enginering), penegakan hukum (law enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (regristrasion dan identification), serta sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Polisi Lalu Lintas (Polantas) Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi automotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. Pada Jaman revolusi di Eropa terutama akhir abad 19 mobil dan sepeda motor mulai berkembang serta banyak diproduksi. Industri Mobil dipelopori oleh Benz yang perusahaannya berkembang sejak tahun 1886. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membawa mobil dan sepeda motor masuk ke Indonesia sehingga mulai muncul aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor di Indonesia. Ketika mobil dan sepeda motor bertambah banyak Pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya. Peraturan pertama dikeluarkan pertama kali pada tanggal 11 Nopember 1899 dan dinyatakan berlaku tepat tanggal 1 Januari 1900. Bentuk peraturan ini adalah Reglement (Peraturan Pemerintah) yang disebut Reglement op gebruik van automobilen ( stadblaad 1899 no 301 ). Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1910 dikeluarkan lagi Motor Reglement (stb. 1910 No.73). Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda telah memperhatikan masalah lalu lintas di jalan dan telah menetapkan tugas Polisi di bidang lalu lintas secara represif. Organ kepolisian sendiri telah ada lebih awal sejak jaman VOC, namun baru dipertegas susunannya pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Sanford Raffles, masa pendudukan Inggris. Kantor-kantor Polisi baru ada di beberapa kota-kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang umurnya dipegang oleh Polisi Belanda pada intinya. commit to user



Untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang terus meningkat, maka pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membentuk wadah Polisi tersendiri yang khusus menangani lalu lintas, sehingga pada tanggal 15 Mei 1915, dengan Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64/a lahirlah satu organ Polisi Lalu Lintas dalam tubuh Polisi Hindia Belanda. Dalam organ Polisi pada waktu itu ada empat bagian, yaitu bagian sekretaris, bagian serse, bagian pengawas umum dan bagian lalu lintas. Pada mulanya bagian lalu lintas di sebut Voer Wesen, sebagai jiplakan dari bahasa Jerman "Fuhr Wessen" yang berarti pengawasan lalu lintas. Organ ini terus disempurnakan, diberi nama asli dalam bahasa Belanda Verkeespolitie, yang artinya Polisi Lalu Lintas. 3. Visi dan Misi Satlantas Adapun visi dan misi Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta yaitu : a. Visi Menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum yang bercirikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. b. Misi Mewujudkan masyarakat pemakai jalan supaya memahami, yakin dan mempercayai kepada polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

4. Stuktur Organisasi Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta Dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas, maka penyusunan organisasi polisi lalu lintas disusun berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi. Maka disusunlan Struktur Organisasi Satlantas Polresta Surakarta yaitu sebagai berikut : Gambar 4. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Surakarta. commit to user



5. Tata Cara Kerja Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta Tata cara kerja pada satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Tugas Tugas satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta adalah menyelenggarakan dan Membina fungsi lalu lintas Kepolisian, yang meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan rekayasa lalu lintas, commit to user Registrasi dan Identifikasi pengemudi / Kendaraan Bermotor, Penyidikan



Kecelakaan Lalu lintas dan Penegakan Hukum dibidang Lalu Lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas. b. Fungsi 1. Penyelenggaraan dan Pembinaan fungsi Lalu lintas Kepolisian; 2. Penyelenggaraan Turjawali Lantas; 3. Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas; 4. Penyelenggaraan Registrasi dan identipikasi Pengemudi / kendaraan bermotor; 5. Penyidikan Laka Lantas dan penegakan Hukum dibidang lalu lintas; 6. Pemeliharaan Kamseltibcarlantas. c. Kegiatan 1. Kaur Bin Ops a) Melaksanakan Pembinaan manajemen Opsnal dan Pelatihan; b) Melaksanakan Anev; c) Pengelolaan Teknologi Informasi dan dokumentasi lalu lintas. 2. Kaur Mintu a) Membuat Rencana Kegiatan; b) Melaksanakan Manajemen Personil, Sarpras dan Kinerja; c) Melaksanakan Pelayanan Ketatausahaan dan urusan dalam dalam lingkungan Lantas; d) Mengolah dan Menyajikan Data dibidang Lalu Lintas; e) Mengolah dan Menyajikan Data dibidang Lalu Lintas. 3. Unit Turjawali a) Melaksanakan Penegakan hukum dan tata tertib lalu lintas; b) Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Lalu lintas; c) Membina dan menyelenggarakan tata tertib Lalu lintas dan Angkutan Jalan; d) Membina dan Menyelenggarakan Penanganan Pelanggaran Lalu lintas. commit to user



4. Unit Dikyasa a) Membina dan melaksanakan Kerjasama lintas Sektoral; b) Melaksanakan Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lantas; c) Pembinaan Rekayasa dibidang Lalu lintas; d) Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pembinaan dan Rekayasa Sarana Angkutan. 5. Unit Reg Ident a) Menyelenggarakan dan Membina Pelaksanaan Reg Ident Kendaraan Bermotor; b) Pembinaan Pelaksanaan Reg Ident SIM, STNK dan BPKB. 6. Unit Laka a) Menyelenggarakan Pembinaan dan Penanganan Laka Lantas; b) Melaksanakan TP TKP Laka Lantas; c) Melaksanakan Penyidikan Laka Lantas; d) Mengajukan Berkas Perkara Laka Lantas ke Pengadilan; e) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). d.

Hubungan ke dalam Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, satuan polisi lalu lintas bekerjasama dengan satuan lain seperti : 1.

Bagian Operasional

2.

Bagian Min

3.

Bagian Binamitra

4.

Sat Intereskrim

5.

Sat Samapta

6.

Sat Narkoba

7.

Sat Cent

8.

P3d

9.

Taud

10. Telematika e. Hubungan ke luar commit to user



Satuan polisi lalu lintas dalam memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya bekerjasama dengan instansi atau lain seperti : 1.

Pengadilan

2.

Kejaksaan

3.

DLLAJ

4.

Jasa Raharja

5.

DPU

6.

DKP

7.

Despenda

8.

Dikdispora

9.

Satpol PP

10. Pom TNI 11. Dinas Kesehatan 12. Bank BRI

6. Anggota Satlantas Surakarta Dalam melaksanakan fungsi dan peranya satuan polisi lalu lintas memiliki anggota, anggota satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dibagi berdasarkan dari unit kerja. yaitu sebagai berikut : a. Ketua (Kasat Lantas) Satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta diketuai oleh Kompol Martinus, SIk, M,H b. Wakil Ketua (Wakasat Lantas) Wakil ketua satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta yaitu AKP Drs. Suwito, S.H c. Kaur Bin Ops (KBO) KBO satuan polisi lalu lintas kota surakarta diketuai oleh IPTU Muh. Rikha Z. S.H., KBO sendiri memiliki anggota yaitu : No 1

Anggota HENRY PERMANA

Pangkat

NRP

AIPTUto user59080146 commit

Keterangan PAUR MINTU



2

BRIPKA

75080709

UR MIN OPS

BRIPKA

74040493

UR MIN OPS

BRIGADIR

81040482

UR MIN OPS

CAHYO YUDHIANTO 3

SUCIPTO

4

SUGIARTO

5

BINTORO ANOM

AIPTU

67070274

BAUR TILANG

6

SETYONO

AIPDA

60090440

UR TILANG

7

EPEN SUPENDI

BRIPKA

74060167

UR TILANG

8

SURATMI

BRIPKA

76010126

UR TILANG

9

NOVANA INDAH

BRIPTU

82111238

UR TILANG

10

ANANG EKWANTO

BRIGADIR

82090029

UR TILANG

Tabel 2. Anggota Satlantas Kota Surakarta Kaur Bin Ops (KBO) d. Kaur Mintu Kaur mintu Satlantas Kota Surakarta diketuai oleh Panata I Alex Cahyani. Kaur Mintu memiliki anggota yaitu : No

Anggota

Pangkat

NRP

Keterangan

1

ALEX CAHYANI

PENATA I

196112191987101001

PAUR MINTU

2

ISTIYANTO

PENDA I

195904101984031003

UR SIM

3

SARMAN

PENDA I

196702121990101001

SAMSAT

TUWUH LAKSONO

PENDA

196412071998031002

UR SIM

5

SULASTRI

PENDA

197405041998032004

UR SIM

6

SUBANDI

PENGTU

196108161998031003

UR TILANG

7

AGUS SURYONO

PENGATUR

197408232002121003

LAKA

8

SUNARYO

PENDA I

196508101991032002

SIM

9

SUPIATUN

PENGATUR

196504171994032002

SIM

10

SLAMETO

PENGDA

195705051992031002

UR SIM

11

NANIK

PENGTU commit to

4

196112161983032004 user

SAMSAT



SUGIYATNI 12

SAYID SABARDI

PENDA I

195709161981031002

SAMSAT

13

SUPRIYATI

PENGDA I

196609192007012001

UR SIM

NUNUNG MARTANTI

PENGDA I

196702012007012002

MIN OPS

15

HERI SARWOKO

PENGDA I

19741222200701004

PATROLI

16

NAFSIAH

PENGTU

196603041990032002

SIM

17

CS.SAPARTINAH

PENDA

195709201989032001

KLIPENG

18

EKO WAHYUNI

PENGDA

196711102008102001

MIN OPS

19

SRIYONO

PENGTU

196509191994031004

SIM

RAHMAD WIDODO

PENGDA

196911132007101001

SAMSAT

14

20

Tabel 3. Anggota Satlantas Kota Surakarta Kaur Mintu e. Unit Regident (Regristrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor) Ketua dari unit regident Satlantas Kota Surakarta adalah IPTU Sutiman, SE. Unit Regident sendiri membawahi SIM, STNK, dan BPKB yang masingmasing memiliki anggota yaitu : 1) Bagian SIM, diketuai oleh AIPTU Sitrisno yang beranggotakan : No

Anggota

Pangkat

NRP

Keterangan

1

SUTRISNO

AIPTU

63100630

BAUR SIM

2

GUSMO

AIPTU

60080352

BENMA

3

SUTARMONO

BRIGADIR

58060769

UJI PRAKTEK

4

TASMIJAN

BRIPKA

61010161

BAMAT / INFORMASI

5

YULIANTO

BRIGADIR

81070569

UJI TEORI

6

SUWIGYO

BRIGADIR

80060830

PENDAFTARAN SIM

7

MARINI

BRIPTU

86030562

PENDAFTARAN SIM

8

KUKUH BUDIANTORO

BRIPTU

87050059

UJI TEORI

9

M. SAIFUL RIZAL

81011213

FOTO SIM / SIMKEL

BRIGADIR commit to user



10

FITRIA DEWI. T

BRIPTU

87050371

FOTO SIM

11

SUYATO

BRIPKA

61070089

KLIPENG

12

SUMIDI

AIPTU

62050775

KLIPENG

13

MARIMIN

BRIPKA

75080831

KLIPENG

14

ARIF WAHYU

BRIPTU

86090619

UJI PRAKTEK / DRIVER Z1

15

I NYOMAN SUARA

AIPTU

61120668

UJI PRAKTEK

16

SAKTI RANGGA

BRIPTU

87081035

PENDAFTARAN SIM

BRIPTU

88080617

AJUDAN SOLO 1

17 B ANDIKA PRAWIRA YUDA

Tabel 4. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian Sim 2) Bagian STNK, diketuai oleh AIPTU Darman yang beranggotakan : No

Anggota

Pangkat

NRP

Keterangan

1

DARMAN

AIPTU

59070258

BAUR STNK

2

Y.I SETYANTO,SH.

AIPTU

62070246

BAUR CEK FISIK

DWI AGUNG TRENGGONO

AIPTU

63010650

PAJAK ULANG RD 4

3 4

MULYANI

AIPTU

68110092

PENDAF RD 4 BR/MTS

5

SYAMGIYANA

AIPTU

61100326

LOKET FORMULIR R 4

6

JOKO PERMONO

AIPTU

58030705

BA ARSIP R4

7

I MADE WARSA

AIPTU

63040252

PENDF BARU R-2/MUTASI

8

WAGIMIN

AIPDA

57080918

CROS CEK MUTASI MASUK

9

SRI WURI HANDAYANI

AIPDA

70060261

SERAH STNK RD 2

10

SWARDANI PRAPANCA

AIPDA

73080068

Banit subnit I Regident

11

BAMBANG SUCIPTO

BRIPKA

72100541

LOKET FORM RD 2

12

SUTANA

BRIPKA

58020240

SERAH STNK RD 2

13

YAHMANTO

BRIPKA

59020463

LOKET PAJAK ULANG RD 2

14

NURIL HUDA

BRIPKA

74050185

LOKET MUTASI KELUAR

15

SUKIMAN

BRIPKA

74060338

SERAH STNK RD 4

16

DIDIK TRIYATNO

BRIPKA

73090447

CEK FISIK

17

YUSUF SETIOBUDI

79040037

SERAH STNK RD 4

BRIPKA commit to user



18

INDRIYONO

BRIPKA

75090927

19

KARDONO

BRIPKA

630640335

CEK FISIK

20

TRI WALUYO J.S

BRIPKA

60060338

ARSIP RD 2

21

JOKO SARYANTO

BRIPKA

78110022

DRIVE THRU PS KLIWON

22

BAMBANG WIDOYO

BRIPKA

76080671

ARSIP RD 4

23

SRI WIDODO

BRIPKA

75120374

ARSIP RD 2

24

BAYU IRAWAN

BRIPKA

78050710

INPUT DATA RD 4

BRIGADIR

81060268

LOKET GANTI WRNA/BNTUK

DEDY SISWANTO

BRIPTU

85061601

CEK FISIK

DEDY PRIO

BRIPTU

85040312

DRIVE THRU SAMSAT INDUK

28

WAHYUDI

BRIPTU

86030314

INPUT DATA RD 2

29

ANDRIYADI

BRIPTU

84070759

DRIVER KA

30

GATOT ARFIANTO

BRIPTU

83030795

DRIVER KA

31

AGNESTINA PUTRI A

BRIPTU

86081623

INPUT DATA RD 2

32

KRISTIANINGSIH

BRIPTU

85051710

CROS CEK MUTASI MASUK

33

DWI HANDOKO

BRIPTU

85061019

INPUT DATA RD 4

34

AGUNG RIYADI

BRIPTU

80020299

LOKET MUTASI KELUAR

IKA RESTA BERTYANA

INPUT DATA STNK RD 4

25 26

27

Tabel 5. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian STNK 3)

Bagian BPKB, diketuai oleh AIPTU Mugi Raharjo yang beranggotakan : No

Anggota

Pangkat

NRP

Keterangan

1

MUGI RAHARJO

AIPTU

69030078

BAUR BPKB

2

SUNARNO

AIPTU

61030755

ARSIP BPKB

3

HADI WARTONO

AIPDA

71010223

LOKET BBN I

4

TIMBUL MU

BRIPKA

73010593

CETAK BPKB

5

WAGINI

BRIPKA

62100105

LOKET BBN II

6

RAHMADI NUGROHO

BRIPTU

87090059

INPUT DATA BPKB

7

M THOHA

BRIGADIR

84040886

LOKET BBN II

8

HARI PRASETYO

86030677

LOKET BBN 1

BRIPTU commit to user



9

DWI PURNOMO

BRIPTU

85060945

ARSIP BPKB

10

DIMAS ARIF SETYAWAN

BRIPTU

87050404

LOKET BBN II

Tabel 6. Anggota Satlantas Kota Surakarta bagian BPKB f. Unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa lalu lintas) Unit Dikyasa diketuai oleh AKP Syamsi Dukha, SH, MH. Anggota dari unit dikyasa yaitu : No

Anggota

Pangkat

NRP

Keterangan

1

SYAMSI DUKHA, SH. MH

AKP

59060812

KANIT DIKYASA

2

RIBUWONO

AIPTU

61100326

UNIT DIKYASA

3

KUSWANDI

AIPTU

61080243

UNIT DIKYASA

4

BEKTI SUTRIYANI

AIPDA

68120483

UNIT DIKYASA

5

BAMBANG HARYANTO

BRIGADIR

81020276

UNIT DIKYASA

6

RUDIANSYAH

AIPTU

72100037

UNIT DIKYASA

7

SRI WIDODO

AIPDA

69070302

UNIT DIKYASA

8

JOKO AGUS

BRIPTU

85031025

UNIT DIKYASA

Tabel 7. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Dikyasa

g. Unit Laka (Kecelakaan Lalu Lintas) Unit laka diketuai oleh AKP Warsono. Unit laka beranggotakan : No

Anggota

Pangkat

NRP

Keterangan

1

WARSONO

AKP

60100817

KANIT LAKA

2

MARLIN PAYU

IPTU

69070497

PANIT LAKA

3

SUMARMO

AIPTU

59070498

PENYIDIK LAKA

4

MOCH. SARMIN

AIPDA

69090496

PENYIDIK LAKA

5

SUGIYARTO, SH

AIPDA

71050323

PENYIDIK LAKA

6

ASEP MAMA

AIPDA

69030485

PENYIDIK LAKA

7

M.SAIFUDIN

BRIPKA

75070405

UNIT TKP LAKA

8

YULI PURWONO

BRIGADIR

81070467

UNIT TKP LAKA

9

SUJITO

BRIGADIR

80050887

UNIT TKP LAKA

10

KRISTANTO S SOS

BRIPKA

72100603

UNIT TKP LAKA

commit to user



11

SUGENG

BRIPKA

61010204

UNIT TKP LAKA

12

AGUS WAHYUDI

BRIPKA

78070100

UNIT TKP LAKA

13

YULI PRASETYO

BRIGADIR

79071003

UNIT TKP LAKA

14

BUDI RS

BRIGADIR

55080525

UNIT TKP LAKA

15

MANTENG TRI S

BRIGADIR

82090618

UNIT TKP LAKA

16

MARYANTO

BRIGADIR

75010820

UNIT TKP LAKA

Tabel 8. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Laka h. Unit Turjawali atau Unit Patroli Unit Patroli ini diketuai oleh AKP Muryati, SH. Pada unit patroli ini beranggotakan :

No

Anggota

Pangkat

NRP

Keterangan

AKP

64040095

KANIT PATROLI

IPTU

86111707

PANIT A

AIPTU

65050596

PANIT B

SUTRISNO

BRIPKA

77010323

BAMIN PATROLI

5

SUMARMO

AIPTU

67030241

DANRU 3 A

6

SURAWAN N

AIPDA

71030181

ANGGOTA

YOYOK TRI WAHYONO

BRIPKA

75030059

ANGGOTA

7 8

SEDIONO

AIPDA

70110286

ANGGOTA

9

TRIYANTO

BRIPKA

73050533

ANGGOTA

10

MUH. SURYANI

BRIPKA

75030521

ANGGOTA

11

NGATNO

BRIPKA

75110785

ANGGOTA

12

MASRI

BRIPKA

76080409

ANGGOTA

13

CUCUK PAMBUKO

BRIGADIR

82030365

ANGGOTA

14

EDI SANTOSO

BRIGADIR

80020579

ANGGOTA

15

KANTHI NUGROHO

BRIGADIR

80100467

ANGGOTA

MURYATI, SH 1

2

WIDYA RAHMAD JAYADI

3

MUGIYANTO

4

commit to user



16

NANANG TIMOR

BRIPTU

84121260

ANGGOTA

17

REZAL KOMARJIWO

BRIPTU

87110762

ANGGOTA

18

SUYANTO

AIPTU

63110577

DANRU 3 B

19

AMAR HANIWANTORO

AIPDA

71030025

ANGGOTA

20

EDI BRUWONO

AIPDA

68020455

ANGGOTA

21

SUGIANTA

AIPDA

70110227

ANGGOTA

22

SUWARNO T

BRIPKA

65050256

ANGGOTA

23

YOHANES PANGESTU

AIPDA

73060314

ANGGOTA

24

NGADENAN

BRIPKA

77070477

ANGGOTA

25

SUPRIYANTO

BRIGADIR

78090305

ANGGOTA

26

SUGENG RIYADI

BRIPKA

79041127

ANGGOTA

27

SRI WIDODO

BRIGADIR

81090334

ANGGOTA

28

SUEB

BRIGADIR

72020253

ANGGOTA

29

MARINDRA P

BRIPTU

85030549

ANGGOTA

30

TRI HARTONO

AIPDA

68070195

KA JAGA 7A

31

JOKO SURANTO

AIPDA

70030359

ANGGOTA

32

SUWARNO

BRIPKA

67050272

ANGGOTA

33

M. AZIZ, SOS

AIPDA

69070417

ANGGOTA

34

DEDIK INDARTO

BRIPKA

76050706

ANGGOTA

35

SARIFUDIN

BRIPKA

75120477

ANGGOTA

36

PUJI PURWANTO

BRIPKA

77030345

ANGGOTA

37

MURYANTO TRI W

BRIPKA

78020325

ANGGOTA

38

LILIK ANDI

BRIGADIR

77090515

ANGGOTA

39

ME AGUNG

BRIPKA

79030318

ANGGOTA

40

DANANG ARSITA

BRIGADIR

81110071

ANGGOTA

41

DARMADI

BRIGADIR

79100912

ANGGOTA

42

SULISTYAWAN

commitBRIGADIR to user

78031152

ANGGOTA



43

SUDIKNO

BRIPKA

79060378

ANGGOTA

44

WIDARTO

BRIPKA

81010015

ANGGOTA

45

SULARTO

BRIGADIR

80120769

ANGGOTA

46

LILIK MURTI S

BRIPKA

78090918

ANGGOTA

47

TARJOYO

BRIPTU

79050773

ANGGOTA

48

JOKO SODO

BRIPTU

83120216

ANGGOTA

49

FREDY HANDOKO

BRIPTU

83061210

ANGGOTA

50

INDRIA ISWAHYUDI

BRIPTU

85051032

ANGGOTA

51

IWAN SUPRIATMOJO

BRIPDA

87051312

ANGGOTA

52

WILLY RAMADHIAN S

BRIPTU

85051024

ANGGOTA

53

WANDRI

BRIPTU

86091358

ANGGOTA

54

NURYADIN

BRIPDA

79040135

ANGGOTA

55

ARIE JATMIKO

BRIPTU

86011010

ANGGOTA

56

BAYU GIRINDRA

BRIPTU

86111047

ANGGOTA

57

APRI MULTI

BRIPTU

88060415

ANGGOTA

58

YOGI RIKWANDANA

BRIPTU

89060147

ANGGOTA

59

EDY CAHYONO

AIPTU

62030435

KA JAGA 7B

60

KASWAN

AIPDA

60060028

ANGGOTA

61

HENDRO KUS. H

AIPDA

69120476

ANGGOTA

62

ALI RUBIYANTO, SH

BRIPKA

74030144

ANGGOTA

63

SUGENG RIYANTO

BRIPKA

74040085

ANGGOTA

64

JOKO WALUYO

BRIPKA

74120346

ANGGOTA

65

DWI RAHANTO

BRIPKA

73010604

ANGGOTA

66

SUNARTO

BRIPKA

75050355

ANGGOTA

67

M AGUNG N

BRIPKA

74120346

ANGGOTA

68

ANDIK. S

BRIPKA

72120416

ANGGOTA

69

MUHROJI

commit BRIPKA to user

57120471

ANGGOTA



70

RUSDIYANTO

BRIPKA

75100688

ANGGOTA

71

PRIYONO

BRIPKA

77040680

ANGGOTA

72

ERSAN FITRIANTO

BRIPKA

79080118

ANGGOTA

73

BEBYN KUSPRIONO

BRIGADIR

79041468

ANGGOTA

74

AGUNG BUDIANTORO

BRIGADIR

80020591

ANGGOTA

75

ABDULLAH TOYIBI

BRIGADIR

80044862

ANGGOTA

76

ADI SUKAMTO AJI

BRIGADIR

81090287

ANGGOTA

77

SISWANTO

BRIGADIR

81110232

ANGGOTA

78

HARTAWI

BRIGADIR

58060896

ANGGOTA

79

TRI WAHYU

BRIGADIR

85060180

ANGGOTA

80

AGUS BUDI SANTOSO

BRIGADIR

79081420

ANGGOTA

81

SUHARDI

BRIPTU

72040114

ANGGOTA

82

AGUS GIYONO

BRIPTU

85071597

ANGGOTA

83

GALIH CAHYO

BRIGADIR

84110150

ANGGOTA

84

HENDRIAWAN RN

BRIPTU

86110390

ANGGOTA

85

NURYANTO

BRIPTU

85121313

ANGGOTA

86

TATANG N

BRIPTU

86031526

ANGGOTA

87

AGUS WACHID S.

BRIPTU

85081531

ANGGOTA

Tabel 9. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Turjawali

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 1. Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Satuan polisi lalu lintas merupakan lembaga yang bertanggung jawab dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan lalu lintas. Menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, satuan polisi lalu lintas adalah lembaga yang berwenang dalam penyelengaraan di bidang :

commit to user



a. Pendidikan berlalu lintas (education) b. Rekayasa lalu lintas (enginering) c. Penegakan hukum (law enforcement) d. Regristrasi

pengemudi

dan

kendaraan

bermotor

(regristrasion

dan

identification), dan e. Sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi di bidang lalu lintas salah satunya adalah pemberian pendidikan lantas kepada masyarakat (education). Pengertian dari pendidikan lalu lintas sendiri adalah suatu aktifitas yang dilakukan dengan penuh sadar untuk memberikan pengertian kepada para pemakai jalan bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan pada akhirnya dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dari kelima peran satuan polisi lalu lintas tersebut diatas penelitian ini memilih salah satu peran dan fungsi dari satuan polisi lalu lintas. Dalam hal ini yaitu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran dari satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan bertentang lalu lintas (education). Pemilihan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendidikan lalu lintas merupakan peran utama dalam menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, seperti yang diungkapkan oleh Ian R. Johnston mengatakan bahwa “education is one of the strategies available to reduce traffic crashes and the resultant personal injury. It is seen by many as the major strategy for achieving lasting change”. (http://www.springerlink.com/content/m78565513 x8k3472/) Pernyataan Ian R. Johnston tersebut mengandung arti bahwa pendidikan merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan cedera yang dihasilkan. Pendidikan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai strategi utama untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Selain itu dikarenakan adanya batasan masalah dalam penelitian, maka supaya lebih fokus penaliti hanya memilih satutopermasalahan. Adanya alasan tersebut commit user



peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat (education) untuk mewujudkan ketertiban, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. Dengan demikian maka dalam deskripsi hasil penelitian ini peneliti hanya membahas satu peran dari satuan polisi lalu lintas saja yaitu peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas (education). Fungsi dan peran tersebut pendidikan bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas yang ada, agar mengimplementasikan etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mengubah perilaku pemakai jalan yang sesuai aman dan aturan, menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta memberikan informasi lalu lintas. Berikut adalah diskripsi hasil penelitian tentang peran satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dalam bidang pendidikan berlalu lintas : a. Latar belakang pemberian pendidikan lalu lintas.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Pendidikan Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas, pada tanggal 6 Juni 2012 dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH tentang latar belakang perlunya memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat adalah sebagai berikut: “Kita memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat karena kita peduli kepada mereka. Kalau situasi lalu lintas itu tertib, aman, lancar maka yang enak kan juga warga pengguna jalan itu sendiri. Oleh sebab itu, di sini kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk kebaikan semua” (Petikan wawancara no.1) Selanjutnya pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: “Faktor yang melatarbelakangi kita memberikan pendidikan lalu lintas karena tingkat kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas masih commit to user



rendah terbukti bisa dilihat bahwa data yang tercatat pelanggaran dan kecelakaan di Surakarta ini cukup tinggi” (Petikan wawancara no.2). Sedangkan pernyataan yang diungkapkan Bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2013 dalam wawancara hal yang melatarbelakangi diberikanya pendidikan lalu lintas yaitu : “Iya karena masyarakat banyak yang belum sepenuhnya sadar terhadap keamanan diri pribadi” (Petikan wawancara no.3). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang Satlantas Kota Surakarta memberikan pendidikan berlalu lintas adalah karena tingkat kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas yang masih di bilang rendah. b. Tugas satuan polisi lalu lintas dalam pendidikan berlalu lintas. Berkaitan dengan salah satu peran satlantas yaitu pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, maka dapat diketahui tugas satlantas di bidang pendidikan dari hasil wawancara dengan pihak satlantas. Dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 menyampaikan bahwa “tugasnya yaitu mendidik kepada masyarakat supaya berlalu lintas dengan baik dan benar sesuai peraturan yang sudah ditetapkan” (Petikan wawancara no.1). Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juli 2012 dalam wawancara menyampaikan bahwa “tugasya kita memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan keseluruhan lalu lintas. Semua yang berhubungan dengan lalu lintas maupun cara berlalu lintas” (Petikan wawancara no.2). Sedangkan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara menyampaikan bahwa “Tugasnya kita mendidik masyarakat tentang kelalulintasan, keseluruhan tentang lalu lintas misalnya tentang jalan, kondisi jalan, rambu-rambu, dan peraturancommit to user peraturan lain” (Petikan wawancara no.3).



Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Satlantas Kota Surakarta dalam bidang pendidikan berlalu lintas adalah bertugas mendidik masyarakat supaya berlalu lintas dengan baik dan benar sehingga masyarakat dapat mengerti tentang peraturan secara keseluruhan dalam berlalu lintas dan selanjutnya menjalankan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. c. Tujuan pemberian pendidikan lalu lintas.

Tujuan diberikannya pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat adalah supaya masyarakat mengerti bagaimana bersikap dalam berlalu lintas. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut: “Menyampaikan hal-hal yang penting kepada masyarakat tentang lalu lintas. Hal-hal yang penting itu meliputi peraturan-peraturan tentang bagaimana cara berkendara yang baik, bagaimana seharusnya ketentuan dalam mencari sim, memberitahu perlengkapan yang harus di bawa saat berkendara dan semua itu demi tercapainya ketiblancar yaitu ketertiban keamanan dan kelancaran lalu lintas” (Petikan wawancara no.1).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sri Widodo, anggota unit DIKYASA/bagian lapangan pendidikan lalu lintas, pada tanggal 12 Juni 2012 mengenai tujuan diberikannya pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. Tujuan diberikannya pendidikan lalu lintas adalah supaya masyarakat mengerti bagaimana mereka bersikap dalam berlalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “tujuannya itu supaya masyarakat itu mengerti bagaimana dia harus bersikap pada waktu berlalu lintas” (Petikan wawancara no.2). Sedangkan pendapat dari Bapak Ribuwono anggota unit dikyasa selaku wakil dari Bapak Syamsi Dukha, SH, MH hasil wawancara pada tanggal 12 juni 2012 mengenai tujuan diberikan pendidikan lalu lintas yaitu commit to user menyadarkan masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas dan bertujuan



meminimalkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “Tujuanya menyadarkan masyarakat untuk selalu tertib lalu lintas juga bertujuan meminimalkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas” (Petikan wawancara no.3). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan diberikannya pendidikan lalu lintas kepada masyarakat adalah supaya masyarakat mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bersikap dalam berlalu lintas serta bertujuan meminimalkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, akan dapat tercapai ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. d. Materi pendidikan lalu lintas.

Mengenai materi yang disampaikan dalam pendidikan berlalu lintas sesuai dengan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: “Materi yang diajarkan itu mulai dari bagaimana menggunakan helm, menggunakan lajur kiri jalan, arti rambu-rambu lalu lintas. Intinya materinya itu dari peraturan tentang lalu lintas yang sudah ada yaitu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dari buku panduan praktis berlalu lintas” (Petikan wawancara no.1). Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: “Kalau materi kita untuk TK dan SD : pertama kita melakukan pendekatan dulu kepada mereka agar yang dulunya mereka takut kepada polisi jadi tidak takut lagi kemudian kita kenalkan peran dan fungsi pak polisi lalu lintas, supaya anak-anak itu mengetahui dulu tugas kami. Peran polisi sebagai pelayan, pengayom, pelindung masyarakat supaya kalo anak-anak mengalami kesulitan agar meminta bantuan kepada pak polisi. masuk ke materi kita mengajarkan commitLalu to user tata cara berjalan yang aman misalnya berjalan di jalur sebelah kiri,



menyebrang jalan harus tengok kanan dan tengok kiri dan harus lewat zebra crros, memberitahu rambu-rambu lalu lintas secara keseluruhan, memberitahu arti dari bunyi-bunyi peluit, mengetahui 12 gerakan abaaba lalu lintas. Untuk SMP, SMA, dan lainnya : kita sudah memasukkan materinya keseluruhan dari isi undang-undang, materinya pertama kita kasih pengertian tentang lalu lintas dan tata cara dalam berlalu lintas, tata cara pembuatan SIM, minimum berusia 17 tahun dan harus punya KTP” (Petikan wawancara no.2). Selanjutnya pernyataan yang disampaikan Bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara yaitu sebagai berikut “Pemberian materi dari peraturan yang sudah di tetapkan. Peraturan undang-undang no 22 tahun 2009” (Petikan wawancara no.3). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa materi yang diberikan dalam pendidikan berlalu lintas sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun materi tersebut juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan pihak mana yang akan diberikan pendidikan dalam berlalu lintas. e. Program pendidikan lalu lintas.

Satlantas Kota Surakarta memiliki program pendidikan berlalu lintas yang diperuntukkan kepada masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut: “Program pendidikan kepada masyarakat itu ada program Polisi Sahabat Anak (POLSANA). Program ini diperuntukkan untuk anakanak sekolah TK maupun SD, pelaksanaannya mengajarkan kepada anak-anak tentang arti dari rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan anak-anak mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas, melatih adikadik supaya tidak takut dengan polisi supaya tahu kelak kalau sudah dewasa dan mulai berkendara sudah memahami aturan-aturan tentang lalu lintas. Ada program traffic police goes to campus, ada program penling atau penerangan keliling, dan selanjutnya ada program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA” (Petikan wawancara no.1). commit to user



Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 menyampaikan bahwa “kita ada program polsana atau polisi sahabat anak, program penerangan keliling atau penling, program traffic police goes to campus yang merupakan program terbaru untuk tahun ini” (Petikan wawancara no.2). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ribuwono dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 yaitu sebagai berikut “Programnya seperti yang dibilang sama pak sri tadi, kita ada polsana, police goes to campus, penling yang kita sudah jalankan saat ini program itu” (Petikan wawancara no.3). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa program pendidikan berlalu lintas yang sudah diberikan oleh Satlantas Kota Surakarta adalah program polsana atau polisi sahabat anak, program penerangan keliling atau penling, program traffic police goes to campus. Selain itu, juga ada program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA tetapi untuk program ini belum terlaksana di Surakarta. f.

Cara pemberian pendidikan lalu lintas.

Satlantas Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat melalui beberapa cara, diantaranya ada yang langsung datang ke Polresta Surakarta kemudian mendatangi ke sekolah-sekolah, workshop, maupun melalui seminar-seminar. Hal ini dikuatkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 dalam wawancara menyatakan bahwa “Untuk saat ini kita melalui seminar-seminar, sosialisasi, penyuluhan. Kalau untuk ke kelas-kelas kita belum ada dan kemungkinan tahun depan ada apabila pendidikan lalu lintas sudah di masukkan ke kurikulum sekolah” (Petikan wawancara no.1). Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri commit to user Widodo dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut:



“Jadwalnya kita menyesuaikan dari permintaan. Untuk anak-anak TK dan SD biasanya mereka yang datang langsung ke polresta langsung di sebelah barat manahan itu langsung meminta diberikan pendidikan lalu lintas kepada anak-anak dan untuk jadwal itu sebelumnya gurunya koordinasi dulu ke sini, tetapi untuk SMP dan SMA sama sesuai permintaan bedanya pemberian pendidikan lalu lintas itu kita yang disuruh mendatangi sekolah-sekolah pada waktu mos atau pensipensi sekolah. Dan kalau pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat kita mendatangi menyampaikan langsung kepada masyarakat melalui workshop, seminar-seminar, mengisi di karangtaruna, mengisi di perkumpulan ibu-ibu pkk, mengisi pada waktu acara tujuh belasan warga, meletakkan papan himbauan di tempat-tempat yang ramai, pemasangan megaphone di lampu-lampu merah menghimbau kapada msyarakat agar tertib berlalu lintas” (Petikan wawancara no.2). Selanjutnya Bapak Ribuwono juga menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 yaitu sebagai berikut : “Penerapanya kita keliling memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang paturan-paturan baru misalnya peraturan baru tentang ligh on baik melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah, penyuluhan ke ibu-ibu PKK, penyuluhan ke karang taruna seperti itu” (Petikan wawancara no.3). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Satlantas Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dilakukan melalui workshop, seminar-seminar, sosialisasi, penyuluhan. Selain itu untuk anak-anak TK dan SD datang langsung ke Polresta yang letaknya di sebelah barat Manahan, tetapi untuk SMP dan SMA pihak Satlantas yang mendatangi sekolah-sekolah pada waktu mos ataupun acara pensi-pensi sekolah. g. Keberhasilan program pendidikan lalu lintas.

Dengan telah diberikannya pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat oleh Satlantas Kota Surakarta, maka dapat diketahui target keberhasilan dalam pelaksanaannya. Target keberhasilan pendidikan berlalu commit to user



lintas dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 menyatakan sebagai berikut: “Untuk saat ini belum mencapai target keberhasilannya. Kalau penyampaian pendidikanya saya rasa sudah maksimal tetapi target keberhasilanya belum bisa maksimal. Kalau sudah berhasil ya tentunya tidak tinggi lagi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kota Surakarta” (Petikan wawancara no.1). Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: “Kalau berhasil tidaknya itu tergantung dari orangnya yang diberi pendidikan. Kita sudah berusaha maksimal dalam memberikan pendidikan tetapi kalau orang tersebut masih belum mempunyai kesadaran dalam mentaati peraturan ya belum bisa dikatakan berhasil. Bagi kita belum bisa dikatakan berhasil karena masih banyak para warga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan masih belum bisa tertib” (Petikan wawancara no.2). Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan Bapak Ribuwono dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 menyatakan bahwa “Iya belum sepenuhnya berhasil. Tapi ada perubahanya” (Petikan wawancara no.3). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa target keberhasilan pendidikan berlalu lintas yang telah diberikan oleh Satlantas Kota Surakarta belum tercapai. Hal ini dikarenakan pihak Satlantas menilai masih tingginya kasus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dan belum tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas. h. Upaya untuk mencapai target keberhasilan pemberian pendidikan lalu lintas.

Setelah mengetahui bahwa kegiatan pendidikan berlalu lintas belum berhasil, maka dilakukan suatu upaya guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan tersebut. Upaya yang dilakukan ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut: “Untuk mencapai hasil yang maksimal kita selalu dan selalu commit to user



memberitahu kepada masyarakat dan tidak bosen-bosennya memberikan himbauan agar selalu tertib lalu lintas” (Petikan wawancara no.1). Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: “Upaya pencapaian hasil yang maksimal, kita butuh kerjasama dengan para pengguna lalu lintas juga. Dari pihak kepolisian kita memberikan memberikan pendidikan lalu lintas dengan berbagai cara dan kita berusaha selalu mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat mau diajak untuk kerja sama dengan kita untuk berperilaku tertib serta taat pada peraturan” (Petikan wawancara no.2). Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapak Ribuwono dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 mengatakan bahwa “Untuk mencapai hasil yang maksimal upayanya kita selalu membuat cara-cara baru atau strategi baru untuk membuat sistem transportasi yang semakin terarah” (Petikan wawancara no.3). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Kota Surakarta guna mencapai target keberhasilan secara maksimal dalam bidang pendidikan berlalu lintas adalah selalu memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas dengan berbagai cara-cara baru. Selain itu juga dengan mendekatkan diri kepada masyarakat untuk diajak bekerjasama supaya berperilaku tertib dalam berlalu lintas. Kemudian berdasarkan dari hasil observasi atau pengamatan yang peneliti lakukan selama dilapangan, Satlantas Surakarta telah menjalankan perannya dengan menerapkan program pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat. Peneliti melakukan observasi yang dilakukan pada : a. Pelaksanaan Program Polsana (polisi sahabat anak). Pada saat peneliti melakukan obvservasi Satlantas Surakarta memberi pendidikan lalu lintas kepadacommit masyarakat yaitu pelaksanaan program polsana to user



yang dilaksanakan di halaman Polresta Kota Surakarta pada tanggal 19 Juni 2012 pukul 08.00 kepada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo. b. Pelaksanaan Program Penling (penerangan keliling). Pelaksanaan program penling yang dilaksanakan tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 kepada muda-mudi karang taruna Semanggi Rw 04 Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang bertempat di sepanjang jalan comol raya I gang 6 perbatasan RT06/RW04 Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tepatnya di belakang pondok pesantren MTA asrama putra Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Berdasarkan observasi atau pengamatan saat penerapan program polsana oleh Satlantas Surakarta pada tanggal 19 Juni 2012 Pukul 08.00 kepada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang bertempat di halaman depan Polresta Kota Surakarta peneliti menemukan hasil : “Pada saat pengamatan Satlantas Surakarta melaksanakan perananya dengan memberikan pendidikan berlalu lintas kepada anak-anak melalui pelaksanaan program polsana. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2012 dimulai pada Pukul 08.00 yang diarahkan oleh anggota Satlantas dari unit dikyasa yaitu Ibu Bekti, Bapak Ribuwono, Bapak Sri Widodo dan dibantu oleh beberapa polisi dari Polresta Surakarta. Pertama yang dilakukan adalah mengajak anak-anak untuk baris-berbaris yang disiapkan langsung oleh polisi, kemudian anak-anak diajak jalan-jalan keliling halaman polresta Surakarta, selanjutnya anak-anak berhenti di lapangan depan kantor polresta Surakarta untuk melihat aksi anjing pelacak dari polresta Surakarta dan baru masuk dalam inti yaitu anak-anak dalam konsisi duduk di tanah sambil melihat dan mendengarkan bu bekti dalam memberikan materi dasar tentang lalu lintas kepada anak-anak. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah menggunakan mega phone dan menggunakan media yang berupa alat peraga. Materi dasar tentang lalu lintas yang diberikan yaitu menjelaskan mengenai arti dari alat pemberi isyarat, rambu lalu lintas, perlengkapan berkendara, serta marka jalan. Namun materi tersebut tidak diberikan secara keseluruhan, hanya sebagian kecil saja. Untuk alat commit to user



pemberi isyarat memberikan penjelasan tentang arti lampu tiga warna yaitu merah, kuning, dan hijau serta arti dari warna tersebut. Sedangkan untuk rambu lalu lintas materi dasar yang dijelaskan kepada anak-anak seperti rambu dilarang parkir, rambu dilarang berhenti, rambu dilarang belok kanan, rambu dilarang belok kiri, rambu dilarang putar balik, rambu dilarang masuk, rambu stop atau berhenti. Selanjutnya untuk perlengkapan berkendara dijelaskan kepada anakanak yaitu cara menggunakan helm pengaman dan untuk marka jalan yang dijelaskan kepada anak-anak yaitu zebra cross. dalam pelaksanaanya ramburambu lalu lintas ditunjukkan kepada anak-anak dengan menggunakan alat peraga berupa papan kari kayu bergambar alat-alat peraga”(Lembar observasi no. 1). Sedangkan

berdasarkan observasi atau pengamatan saat penerapan

program penling oleh Satlantas Surakarta pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 kepada muda-mudi karang taruna Semanggi RW 04 Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta peneliti menemukan hasil : “Pada saat pengamatan, proses polisi dalam memberikan pendidikan yang dilakukan Bp.Ribuwono adalah dengan menggunakan metode ceramah. Peneliti melihat dalam proses ini polisi tidak menggunakan media apapun selain menggunakan metode ceramah. Awal pelaksanaan polisi memberikan penjelasan tentang tugasnya sebagai polisi lalu lintas yang berkewajiban memberikan pengertian kepada masyarakat apabila masyarakat belum paham/mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas, dan kemudian polisi memberikan penjelasan tentang perlengkapan pada saat berkendara, yang ditekankan oleh polisi di sini yaitu SIM, polisi menjelaskan tentang cara dan syarat untuk mencari sim melalui prosedur yang benar. Pada akhir pelaksanaanya di sini polisi memberi kesempatan kepada warga untuk bertanya segala hal yang berkaitan dengan tugas polisi” (Lembar observasi no. 2). Dari hasil observasi atau pengamatan yang peneliti lakukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran Satlantas Kota Surakarta dalam menjalankan pemberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dilakukan melalui commit to user



beberapa program yang sebelumnya telah dibuat terlebih dahulu oleh Satlantas. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Satlantas Surakarta sedang melaksanakan program polsana dan program penling. Program yang sering dilaksanakan Satlantas Surakarta adalah program polsana, alasan program polsana lebih banyak diberikan yaitu karena banyaknya permintaan pengisian pendidikan lalu lintas dari sekolah TK maupun SD dan dikarenakan untuk anak usia dini diusahakan sesering mungkin diberikan pendidikan lalu lintas dengan harapan kelak anak-anak kalau sudah cukup usia dan akan berkendara sudah paham betul tentang keseluruhan aturan-aturan yang ada. Materi yang diberikan pada kedua program tersebut hampir sama yaitu seputar pengertian lalu lintas, peraturan perundangan berlalu lintas, pentingnya rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas, pengamanan diri sebagai pemakai jalan, tata cara berlalu lintas yang benar, tips aman perjalanan, hak dan kewajiban warga negara dalam berlalu lintas, peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas, peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas, maupun praktik isyarat pengaturan lalu lintas. Sedangkan dari hasil analisis data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian, menemukan bahwa pendidikan lalu lintas banyak di berikan pada anak-anak sekolah/pelajar. Satuan polisi lalu lintas dalam pemberian pendidikan berlalu lintas lebih menekankan pada usia pelajar dikarenakan bahwa berdasarkan dari analisis data yang diperoleh dari Satlantas Kota Surakarta pelanggaran lalu lintas justru cenderung dominan pada pengemudi dan penumpang usia sekolah. Dari data menunjukkan bahwa :

commit to user



Tabel 10 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surakarta yang dilakukan oleh pelajar pada tahun 2010 BULAN

PELAJAR

MAHASIWA

JAN

25

40

PEB

145

286

MAR

146

210

APRIL

385

482

MEI

503

695

JUNI

975

625

JULI

342

295

AGUST

245

374

SEPT

65

42

OKT

185

110

NOP

240

295

DES

740

850

3.996

4.304

JUMLAH

Sumber: Satlantas Kota Surakarta Tahun 2010 Sedangkan data Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar pada tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

commit to user



Tabel 11 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surakarta yang dilakukan oleh pelajar pada tahun 2011 BULAN

PELAJAR

MAHASIWA

JAN

732

865

PEB

812

675

MAR

896

725

APRIL

825

653

MEI

1.022

895

JUNI

775

692

JULI

862

598

AGUST

206

312

SEPT

96

160

OKT

86

162

NOP

78

171

DES

177

118

6.567

6.026

JUMLAH

Sumber: Satlantas Kota Surakarta Tahun 2011 Dari data tersebut, tidak ada salahnya Satlantas Surakarta memprioritaskan pemberian pendidikan lalu lintas diberikan pada pelajar dikarenakan memang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa cukup tinggi dan mengalami peningkatanya yang cukup besar dari tahun 2010 ke tahun 2011. Selanjutnya data lain yang peneliti peroleh dari lapangan, peneliti memperoleh data berupa surat laporan sudah melakukan kegiatan pemberian kegiatan pendidikan lalu lintas dari Satlantas Surakarta yang ditujukan kepada kepala Kepolisian Jawa Tengan di Semarang yang menunjukkan bahwa benar Satlantas Surakarta telah menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan commit to user lalu lintas kepada masyarakat yaitu melaksanakan program polisi sahabat anak



(Polsana) yang diikuti kurang lebih oleh 135 siswa serta didampingi oleh 8 guru pendamping. Untuk lebih jelasnya surat laporan kegiatan polsana dapat dilihat pada lampiran 11. Berdasarkan analisis dari beberapa data tersebut dapat disimpulkan bahwa Satlantas Surakarta memprioritaskan pendidikan lalu lintas yang diberikan pada usia pelajar, hal ini dikarenakan pelanggaran lalu lintas justru cenderung dominan pada pengemudi dan penumpang usia sekolah. Selain data jumlah pelanggaran tersebut, peneliti memperoleh data berupa surat laporan sudah melakukan kegiatan pemberian kegiatan pendidikan lalu lintas yaitu pelaksanaan program polsana yang ditujukan kepada kepala kepolisian Jawa Tengah di Semarang. Dari data tersebut membuktikan bahwa Satlantas Surakarta telah menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat melalui program polsana khususnya pada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2012 Pukul 08.00 di halaman Polresta Kota Surakarta dengan diikuti oleh 135 siswa. 2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pendidikan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas Bagi Warga Surakarta Salah satu peran Satlantas Kota Surakarta adalah memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Kota Surakarta adalah untuk mendidik masyarakat supaya dapat berperilaku baik dan tertib dalam berlalu lintas. Yang melatar belakangi pendidikan lalu lintas ini masih perlu diberikan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas. Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat ketika melakukan pelanggaran di jalan raya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH selaku Ketua Unit Pendidikan Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 6 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: commit to user



“Faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya kesadaran hukum warga khususnya dalam berlalu lintas. Ada yang belum mengetahui peraturan dan ada pula yang sudah mengetahui peraturan tetapi masih saja dilanggar. Dan kebanyakan pelanggar itu ngeyel” (Petikan wawancara no. 1). Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara mengatakan bahwa :“Karena ketidaktahuan tentang peraturan lalu lintas, kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas, dan masyarakat itu inginnya instan atau yang cepet-cepet sehingga mereka kurang menghiraukan peraturan” (Petikan wawancara no. 2). Pendapat lainnya disampaikan oleh bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara mengungkapkan : “Iya karena masyarakat banyak yang belum sepenuhnya sadar terhadap keamanan diri pribadi” (Petikan wawancara no. 3). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Masyarakat masih banyak yang kurang menghiraukan peraturan lalu lintas dan masih belum sepenuhnya sadar dalam menjaga keamanan diri pribadi. Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat bermacammacam. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas, seperti tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, tidak memakai helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan masih banyak lagi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 tentang jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat. Berikut petikan wawancaranya “Pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu di siang hari (ligh on), tidak menggunakan helm” (Petikan wawancara no. 1). commit to user



Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: “Ya yang paling banyak itu melanggar tanda berhenti atau lampu merah, tidak bawa helm, dan kalau anak-anak muda itu ya biasanya ugal-ugalan di jalan, motor tidak sesuai standart seperti knalpot keras, warna body motor yang tidak sesuai warna di STNK, spionnya cuma satu, ban motor kecil” (Petikan wawancara no. 2). Pernyataan lainya disampaikan oleh Bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut : “Pelanggaran paling banyak karena surat-surat tidak lengkap, terobos lampu merah dan kalau di depan pasar-pasar itu karena pedagang yang jualan di tepi-tepi jalan yang membuat jalan semakin sempit, dan biasanya kalau di pasar kan banyak becak-becak, angkutan, bus itu yang sering nggeyel, berhenti sembarangan” (Petikan wawancara no. 3). Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu di siang hari, motor tidak sesuai standart dan lain-lain. Dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, maka polisi juga melakukan tindakan terhadap setiap pengendara yang melakukan pelanggaran. Tindakan yang dilakukan oleh polisi adalah melakukan teguran sampai dengan menilang kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 tentang tindakan yang dilakukan oleh polisi jika ada masyarakat yang melanggar lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya: “Tindakan yang dilakukan kita wajib memberitahu kepada masyarakat tentang kesalahan yang dilakukan dan memberitahu bagaimana berkendara yang benar. Kalau sudah tiga kali kita beritahu masih saja melanggar baru kita tindak dan kita denda sesuai pelanggaran yang dilakukan” (Petikan wawancara no. 1). commit to user



Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut “tentunya kalo tertangkap ada yang melakukan pelanggaran ya akan

kita tilang. Dengan

penilangan itu tadi kita beritahu kesalahan apa yang dia lakukan” (Petikan wawancara no. 2). Pendapat lain tidak jauh berbeda disampaikan oleh bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara yaitu sebagai berikut “Kita tilang, nanti dalam penilangan kita arahkan bagaimana caranya yang benar supaya besok tidak terjadi lagi hal yang sama” (Petikan wawancara no. 3). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi adalah menegur pengendara yang melakukan pelanggaran kemudian menjelaskan kesalahannya setelah itu ditindak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara. Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, maka kemudian Satlantas Kota Surakarta menjalankan perannya untuk memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi satlantas Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan lalu lintas. Adapun fungsi pendidikan lalu lintas kepada masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut “Fungsi pendidikan berlalu lintas yaitu memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana berkendara dengan baik di jalan” (Petikan wawancara no. 1). Selanjutnya, pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut: “Untuk anak TK, SD, SMP dan SMA fungsinya biar anak-anak tadi tahu secara dini tentang peraturan lalu lintas, dan kelak nanti kalo sudah besar commit to usermemahami tata cara berlalu lintas dan cukup umur berlalu lintas mereka



dan tidak akan bertindak ugal-ugalan pada saat berlalu lintas” (Petikan wawancara no. 2). Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2012 mengatakan bahwa “Fungsinya untuk membekali masyarakat jika akan berlalu lintas. Bekalnya yaitu memberikan pemahaman tentang cara mengemudi yang benar kemudian paham tentang keseluruhan peraturan” (Petikan wawancara no. 3). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan berlalu lintas adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tata cara berlalu lintas. Terutama jika pendidikan berlalu lintas tersebut diberikan sejak dini, maka diharapkan kelak nanti kalau sudah saatnya boleh berkendara dapat tertib dan patuh pada aturan lalu lintas. Namun demikian, dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat tidak mudah. Hal ini dikarenakan masih ditemuinya hambatanhambatan dalam mewujudkan program pendidikan lalu lintas bagi masyarakat meskipun hambatan tersebut tidak begitu berarti. Hambatan-hambatan tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut: Hambatan tentunya ada tetapi dengan adanya hambatan tersebut tidak begitu berarti karena kita sudah difasilitasi oleh kantor, hanya saja kalo kita mengajarkan kepada anak-anak itu kita memerlukan kesabaran yang ekstra karena anak-anak itu kalo dijelaskan biasanya ngomong-ngomong sendiri dengan temannya. Terus hambatan lain itu kita personilnya sangat terbatas dikarenakan di unit dikyasa ini kita cuma mempunyai 6 personil 7 beserta pak kanit yang menangani keseluruhan wilayah Surakarta jadi kita pekerjaannya rapel-rapel tidak hanya bagian pendidikan saja tetapi juga merangkap di bagian-bagian lain. Dan idealnya untuk di unit dikyasa ini 15 orang tapi karena personil kepolisian itu memang terbatas ya kurang gak kurang tetap dilaksanakan dan kita paksakan harus berjalan” (Petikan wawancara no. 2). commit to user



Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 tentang hambatan dalam mewujudkan program pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut: “Sampai saat ini belum menemukan hambatan karena kita sudah diberi fasilitas-fasilitas dari pusat untuk pelaksanaan pemberian pendidikan, fasilitas itu misalnya kita diberi kendaraan untuk menuju lokasi pemberian pendidikan, diberi alat-alat peraga. Hanya saja hasil yang sudah diberikan belum bisa maksimal karena semua itu dibutuhkan kesadaran masyarakat sendiri dalam mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Tetapi paling nggak kita sudah menghimbau tentang bagaimana seharusnya yang benar dalam berlalu lintas, dan untuk seterusnya itu tergantung dari pribadi masingmasing orang” (Petikan wawancara no. 1). Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2012 mengatakan bahwa “Sebenarnya

tidak

terlalu

ada

hambatan. Seperti yang dikatakan pak sri widodo tadi karena kita keterbatasan personil memang iya.di sini kita kerjanya memang disonggo bareng-bareng, ya saling membantu anggota satu dengan yang lain” (Petikan wawancara no. 3). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih ada hambatan dalam mewujudkan program pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat meskipun hambatan tersebut bukan merupakan hambatan yang berarti, dikarenakan Satlantas Surakarta mempunyai ragam fasilitas untuk mendukung kegiatan keseluruhan pendidikan lalu lintas yang sudah disediakan dari kantor. Adapun hambatan yang ada adalah karena keterbatasan jumlah personil diari unit dikyasa yang hanya berjumlah 7 orang, jauh dari jumlah ideal yang paling tidak berjumlah 15 orang. Hambatan lainnya adalah faktor masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, kesadaran hukum masyarakat ketika berkendara di jalan raya yang masih rendah. Masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan karena adanya suatu sebab yaitu karena kurang pemahamannya masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan juga oleh karena kurang sadarnya masyarakat dalam commit to user memikirkan keamanan untuk dirinya sendiri. Kesadaran masyarakat memang



dirasa penting untuk mempelancar kerja polisi dan aparat, dengan adanya dukungan dan terutama kesadaran masyarakat maka tugas polisi dan aparat dalam melindungi masyarakat akan lebih mudah, karena polri dan aparat bekerja untuk masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari masyarakat dengan aparat kepolisian dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Kemudian berdasarkan dari hasil observasi atau pengamatan yang peneliti lakukan selama dilapangan, Satlantas Surakarta dalam menjalankan perannya saat melaksanakan program : a. Program Polsana Program tersebut dilaksanakan di halaman Polresta Kota Surakarta pada tanggal 19 Juni 2012 pukul 08.00 kepada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo. b. Program Penling Program tersebut dilaksanakan tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 kepada muda-mudi karang taruna Semanggi RW 04 Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang bertempat di sepanjang jalan comol raya I gang 6 perbatasan RT06/RW04 Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tepatnya di belakang pondok pesantren MTA asrama putra Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Pada saat peneliti melakukan observasi kedua program tersebut peneliti melihat adanya hambatan yang dialami oleh polisi pada dalam pemberikan pendidikan berlalu lintas. Berdasarkan observasi atau pengamatan penerapan program polsana oleh Satlantas Surakarta pada tanggal 19 Juni 2012 Pukul 08.00 kepada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang bertempat di halaman depan Polresta Kota Surakarta peneliti menemukan hasil : “Dalam pelaksanaan program ini peneliti melihat adanya hambatan yang dialami oleh polisi dikarenakan jumlah murid yang diampu pada saat itu terlalu banyak yaitu sekitar 135 orang membuat suasana jadi kurang kondusif sehingga mengakibatkan pelaksanaan program ini anak-anak yang ada tidak semuanya to user berantusias dalam mendengarkancommit penjelasan dari polisi. Mereka malah ada yang



nggobrol dengan teman, ada yang menangis, serta ada juga yang tidak mau bergabung dengan teman-temanya malah main-main sendiri di sekitaran wilayah polresta. Peneliti juga melihat keterbatasan lain yaitu keterbatasan personil yang melaksanakan pemberian pendidikan lalu lintas dan juga keterbatasan alat peraga yang di digunakan tidak komplit, hanya sekitar 10 papan rambu lalu lintas saja hal ini membuat pengertian anak-anak tentang rambu lalu lintas sangat kurang” (Lembar observasi no. 1). Sedangkan berdasarkan observasi atau pengamatan penerapan program penling oleh Satlantas Surakarta pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 kepada muda-mudi karang taruna Semanggi RW 04 Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang bertempat di sepanjang jalan comol raya I gang 6 perbatasan RT06/RW04 Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tepatnya di belakang pondok pesantren MTA asrama putra Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta peneliti menemukan hasil : “Dalam proses program penling berlangsung para warga khususnya anakanak muda yang hadir terlihat kurang berantusias mengikuti program teresebut khususnya pemuda laki-laki yang duduk di deretan belakang, mereka terlihat hanya nggobrol dengan temanya sampai acara selesai” Lembar observais no. 2). Dari beberapa hasil observasi yang peneliti lakukan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang ada datang dari pihak masyarakat sendiri yang dirasa kurang berantusias, banyak yang ngobrol sendiri sehingga kurang fokus apa yang disampaikan polisi. Sedangkan hambatan dari Satlantas Surakarta dikarenakan kurangnya personil dari kepolisian serta media yang berupa papan gambar rambu-rambu lalu lintas tidak komplit. Selanjutnya dari hasil analisi dokumen yang diperoleh dari Satlantas Surakarta, peneliti memperoleh data berupa daftar anggota Satlantas Polresta Surakarta periode Mei 2012 menunjukkan bahwa anggota unit Dikyasa Satlantas Surakarta hanya berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelasnya data daftar anggota commit to dilihat user pada lampiran 12. Satlantas Surakarta periode Mei 2012 dapat



Adapun data lain yaitu berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut tercantum ketentuan-ketentuan mulai dari ketentuan umum lalu lintas, tujuan

lalu

lintas,

ruang

lingkup

lalu

lintas,

pembinaan

lalu

lintas,

penyelenggaraan lalu lintas, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, angkutan, keamanan dan keselamatan lalu lintas, dampak lingkungan, pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, perlakuan khusus saat berlalu lintas bagi penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil serta orang sakit,s istem informasi dan komunikasi lalu lintas, peran serta masyarakat dalam berlalu lintas, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun adanya ketentuan

dalam

undang-undang

tersebut

belum

terealisasikan

secara

kesekuruhan. Padahal masyarakat atau pengguna lalu lintas diharapkan untuk wajib mengetahui serta mentaati apa yang ada dalam subtansi hukum dari undangundang tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisi data tersebut menunjukkan bahwa jumlah personil dari unit dikyasa hanya berjumlah 7 orang. Dibandingkan dengan unit lain anggota unit dikyasa memang dibilang sedikit. Oleh karena itu tidak salah bahwa hambatan yang dialami Satlantas dalam pemberian pendidikan berlalu lintas karena kurangnya jumlah personil pada unit dikyasa, serta masyarakat maupun penegak hukum sendiri belum sepenuhnya mentaati ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Padahal masyarakat atau pengguna jalan dan juga penegak hukum diharapkan untuk wajib mengetahui serta mentaati apa yang ada dalam subtansi hukum dari undangundang tersebut. untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai subtansi hukum dari UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan commit to user



Angkutan jalan tersebut maka diperlukan pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. 3. Implikasi Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Bidang Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Warga Dalam Berlalu Lintas di Kota Surakarta Kesadaran hukum berarti suatu proses penilaian tanggapan hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki. Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum. Hanya saja, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Tolok ukur taraf kesadaran hukum adalah: a. Pengetahuan mengenai hukum b. Pemahaman terhadap hukum c. Sikap terhadap hukum d. Perilaku hukum (Soerjono Soekanto, 1990 : 34). Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum warga Surakarta dalam berlalu lintas setelah mendapatkan pendidikan lalu lintas. Tingkat kesadaran hukum warga Surakarta ini diukur berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto (1990 : 34), yaitu tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam berlalu lintas. 1. Pengetahuan tentang berlalu lintas Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka dapat diketahui tingkat pengetahuan warga Surakarta dalam berlalu lintas. Pengetahuan warga dalam berlalu lintas ini berkaitan dengan pendidikan lalu commit to user dengan Bapak Sarwono, pada lintas yang pernah diikuti. Dari wawancara



tanggal 4 Juni 2012, menjelaskan “sudah pernah waktu saya uji SIM di Semarang itu diberi pendidikan dulu di dalam satu ruangan trus di terangkan tentang rambu-rambu, cara-cara mengendalikan kemudi bus, truk, mengenai batas kecepatan, kapasitas penumpang” (Petikan wawancara no. 4). Berdasarkan wawancara dengan Kiki Permana Sari, pada tanggal 9 Juli 2012 diperoleh keterangan bahwa “sebelum adanya acara dari karang taruna tentang tertib lalu lintas ini sebelumnya saya pribadi sudah mengetahui dulu peraturan-peraturan lalu lintas itu, tetapi setelah diadakan acara tersebut menjadi lebih tahulah” (Petikan wawancara no. 5). Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Tiara Bunga Pertiwi, pada tanggal 9 Juli 2012 mengatakan “yang jelas kita lebih tau lagi garis besarnya tentang lalu lintas dan bagaimana harus berlalu lintas” (Petikan wawancara no. 6). Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Paulina Happy, pada tanggal 9 Juli 2012 mengenai manfaat setelah mengikuti pendidikan berlalu lintas adalah “menambah pengetahuan tentang lalu lintas” (Petikan wawancara no. 7). Hasil wawancara dengan Bapak Sugiman, pada tanggal 9 Juli 2012 adalah sebagai berikut: “Kalau untuk saya itu yang jelas bermanfaat sekali untuk menembah pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas itu pasti, mengetahui secara langsung dari polisi sendiri yang menyampaikan. Karena acara-acara seperti ini juga jarang saya dapatkan” (Petikan wawancara no. 8) Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Irianto, pada tanggal 9 Juli 2012 tentang manfaat setelah mengikuti pendidikan berlalu lintas diperoleh keterangan bahwa “sekarang menjadi lebih baik dalam berlalu lintas” (Petikan wawancara no. 9). commit to user



Berdasarkan hasil wawacara sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan warga Surakarta tentang berlalu lintas sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari seluruh narasumber yang mengatakan bahwa pengetahuan mereka mengetahui tentang peraturan lalu lintas dan seluruh narasumber mengaku pengetahuan mereka dalam berlalu lintas akan lebih meningkat terutama setelah mereka mendapatkan pendidikan berlalu lintas dari satuan polisi lalu lintas di Surakarta. 2. Pemahaman dalam berlalu lintas Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui dampak peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga Surakarta dalam berlalu lintas. Hasil wawancara dengan Bapak Sarwono, pada tanggal 4 Juni 2012 adalah sebagai berikut: “Iya berpengaruh, tetapi kalau kita berlalu lintas itu yang paling penting sebenarnya kesadaran kita sendiri bisa mengendalikan diri atau tidak, di Solo ini kelihatannya masih banyak yang belum sadar. Kalau yang saya lihat lalu lintas tertib itu di Jogja, di bangjo itu zebra cross lurus gak ada yang melebihi garis dan seharusnya Solo bisa mencontoh Jogja seperti itu” (Petikan wawancara no. 4). Selanjutnya hasil wawancara dengan Kiki Permana Sari, pada tanggal 9 Juli 2012 menyebutkan bahwa “ada peningkatan tetapi sedikit” (Petikan wawancara no. 5).

Sedangkan hasil wawancara dengan Tiara Bunga Pertiwi, pada tanggal 9 Juli 2012 menyebutkan bahwa “Iya lebih kelihatanya sama aja” (Petikan wawancara no. 6).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Paulina Happy, pada tanggal 9 Juli 2012, mengatakan “Menurut saya kurang ngefek, paling 5-10% aja efeknya ke kesadaran saya” (Petikan wawancara no. 7). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiman, pada tanggal 9 Juli 2012 tentang dampak dari pendidikan berlalu lintas yang diberikan oleh commit to user



satuan lalu lintas adalah “Iya itu tentu berdampak pada kesadaran berlalu lintas” (Petikan wawancara no. 8). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irianto, pada tanggal 9 Juli 2012, mengatakan setelah diberikan pendidikan lalu lintas oleh satuan lalu lintas berdampak pada kesadaran hukum dalam berlalu lintas yang menjadi lebih meningkat. Petikan wawancara adalah sebagai berikut “Lebih meningkat” (Petikan wawancara no. 9).

Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Rendi Akriyanto, pada tanggal 2 Juni 2012, menjelaskan bahwa dirinya belum pernah mengikuti pendidikan lalu lintas. Namun, Sdr. Rendi Akriyanto juga menjelaskan bahwa jika mendapatkan pendidikan lalu lintas, maka akan berdampak pada kesadaran hukum dalam berlalu lintas sebagaimana jawabannya sebagai berikut “Iya itu pasti. Jika mendapatkan pendidikan dalam berlalu lintas tentu saja kesadaran hukum dalam berlalu lintas akan lebih meningkat” (Petikan wawancara no. 10). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Astrini Kusumastuti, pada tanggal 3 Juni 2012, menjelaskan bahwa dirinya juga belum pernah mendapatkan pendidikan lalu lintas. Namun demikian, ketika peneliti bertanya apa jika Saudara mendapatkan pendidikan lalu lintas apakah itu akan mempengaruhi kesadaran hukum anda dalam berlalu lintas, menjelaskan “Iya mungkin berpengaruh. Karena saya jadi tau yang bener yang enggak dalam berlalu lintas” (Petikan wawancara no. 11). Kemudian berdasarkan wawancara dengan Sdr. Bram Riyadi, pada tanggal 2 Juni 2012, menjelaskan bahwa dirinya juga belum pernah mendapatkan pendidikan lalu lintas, namun pengungkapan dari Sdr. Bram Riyadi apabila mendapatkan pendidikan kemingkinan akan berdampak pada kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Sebagaimana yang diungkapkan yaitu “Iya, kemungkinan nanti akan berpengaruh cara berkendara saya” (Petikan wawancara no. 12).

Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar atau hampir semua warga menyebutkan commit to user setelah mengikuti pendidikan lalu lintas yang diadakan oleh satuan lalu lintas



Kota Surakarta berdampak pada kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Hanya terdapat dua orang yang menyebutkan kegiatan pendidikan lalu lintas yang diselenggarakan tidak berdampak pada kesadaran dalam berlalu lintas yaitu Tiara Bunga Pertiwi dan Merry paulina Happy. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan warga Surakarta tergolong meningkat atau ada perubahan setelah mendapatkan pendidikan berlalu lintas dari satuan polisi lalu lintas. Apabila setelah diberikan pendidikan tingkat kesadaran hukum meningkat berarti mereka sudah memahami tentang aturan hukum yang ada. 3. Sikap warga dalam berlalu lintas Setelah mendapatkan pendidikan lalu lintas dari satuan polisi lalu lintas, sikap warga Surakarta dalam berlalu lintas mulai berubah. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Sarwono, pada tanggal 4 Juni 2012 yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menjadi lebih tertib dalam berlalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “Iya, takut melanggar lagi” (Petikan wawancara no. 4). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiki Permana Sari, pada tanggal 9 Juli 2012, menyebutkan bahwa meskipun telah mengikuti pendidikan berlalu lintas tetapi hal tersebut tidak merubah sikapnya ketika berlalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “sama saja, tetapi ya ada sekitar 10% peningkatan lebih berhati-hati saja” (Petikan wawancara no. 5). Berdasarkan hasil wawancara dengan Tiara Bunga Pertiwi, pada tanggal 9 Juli 2012 mengatakan bahwa setelah mendapatkan pendidikan berlalu lintas dirinya menjadi lebih tertib dalam berlalu lintas. Berikut hasil wawancaranya “Ada sedikit sih” (Petikan wawancara no. 6). Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Paulina Happy pada tanggal 9 Juli 2012, diperoleh keterangan bahwa mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan pendidikan berlalu lintas dirinya tetap tertib dalam berlalu commit to user



lintas. Berikut petikan wawancaranya “sama saja, soalnya saya itu kalau dijalan kan juga sudah tertib” (Petikan wawancara no. 7). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiman pada tanggal 9 Juli 2012, diperoleh keterangan bahwa setelah mendapatkan pendidikan berlalu lintas, beliau menjadi lebih tertib dalam berlalu lintas (Petikan wawancara no. 8). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Irianto pada tanggal 9 Juli 2012 mengenai sikapnya dalam berlalu lintas setelah mendapatkan pendidikan berlalu lintas dirinya menjadi lebih tertib. Berikut petikan wawancaranya “iya sekarang kalau berkendaran di jalan raya, saya menjadi lebih tertib” (Petikan wawancara no. 9). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Rendi Akriyanto pada tanggal 2 Juni 2012 diperoleh keterangan jika dirinya mendapatkan pendidikan berlalu lintas, maka akan menjadi lebih tertib. Berikut petikan wawancaranya “sepertinya akan menjadi lebih tertib” (Petikan wawancara no. 10). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Astrini Kusumastuti pada tanggal 3 Juni 2012 diperoleh keterangan bahwa jika dirinya mendapatkan pendidikan berlalu lintas maka dirinya akan menjadi lebih tertib dalam berlalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “iya, karena mungkin kita kan akan lebih tau tentang bagaimana kita harus bersikap di jalan” (Petikan wawancara no. 11). Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Bram Riyadi pada tanggal 2 Juni 2012 diperoleh keterangan apabila dirinya diberikan pendidikan pendidikan lalu lintas mengaku akan lebih tertib. Berikut petikan wawancara dengan Sdr. Bram Riyadi “ kemugkinan akan lebih tertib” (Petikan wawancara no. 12). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa commit to user sebagian besar informan mengaku sudah bersikap tertib apabila sedang berlalu



lintas dan sebagian besar informan mengaku sikap tertib mereka tersebut akan menjadi lebih meningkat setelah meraka mendapatkan pendidikan berlalu lintas. 4. Perilaku warga dalam berlalu lintas Perilaku dalam berlalu lintas dapat diketahui dari kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang yang terlihat dari tingkat kedisiplinan para pemakai jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwono, pada tanggal 4 Juni 2012 tentang pelanggaran lalu lintas yang pernah beliau lakukan menyebutkan: “Iya tentunya sudah pernah. Kalau bilang gak pernah itu bohong. Saya itu sopir bus. Kalau melanggar ya macem-macem penyebabnya. Kalau pelanggaran yang setiap hari saya lakukan itu ya melebihi kapasitas penumpang. Bus saya itu maksimal penumpangnya ya 25-26 idealnya, tapi berhubung bus kita kejar setoran juga penumpang itu satu bus di isi 50-an orang dan bahkan lebih. Saya juga pernah ditilang. Dulu di Sumber Barat. Yang saya boncengin itu gak bawa helm” (Petikan wawancara no. 4). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiki Permana Sari, pada tanggal 9 Juli 2012 mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut hasil wawancaranya: “Terkadang juga melanggar, tetapi ya gak sering-sering amat. Paling sering melanggar itu saya kalau malam hari. Soalnya di mana ada kesempatan langsung jalan aja, pengennya di jalan itu ya gak lama-lama. Kalau ditilang saya belum pernah” (Petikan wawancara no. 5). Berdasarkan hasil wawancara dengan Tiara Bunga Pertiwi, pada tanggal 9 Juli 2012 juga menyebutkan jika dirinya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya: “Ya, saya pernah melanggar rambu lalu lintas. Seringnya langgar lampu merah, terus pernah juga naik motor bertiga. Naik motor bertiga. Kalau itu dulu teman saya gak ada yang boncengin ya udah saya bertiga karena kasihan. Saya juga pernah ditilang. Waktu di bunderan gladak saya dari arah selatan mau ke arah barat. Salahnya itu saya melewati jalan satu arah, padahal cuma deket itu langsung kena tilang polisi” (Petikan wawancara no. 6). commit to user



Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Paulina Happy, pada tanggal 9 Juli 2012 juga menyebutkan jika dirinya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “Pernah. Gak ada alasan sih cuma reflek aja. Pas jalan juga lagi kosong. Saya juga pernah ditilang, karena dulu belum punya SIM” (Petikan wawancara no. 7). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiman, pada tanggal 9 Juli 2012, diperoleh keterangan bahwa beliau juga pernah melakukan pelanggaran lalu lintas meskipun jarang. Berikut petikan wawancaranya “jarang, tapi pernah. Saya melanggar itu karena terburu-buru. Kalau ditilang oleh polisi saya belum pernah” (Petikan wawancara no. 8). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Irianto, pada tanggal 9 Juli 2012 diperoleh keterangan bahwa dirinya jarang melakukan pelanggaran tetapi juga pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah hasil wawancaranya “kalau melanggar saya jarang sekali, tapi ya pernahlah. Karena kepepet. Kalau nggak itu saja ya tertib. Saya juga pernah ditilang. Waktu itu saya jemput istri saya nha itu istri saya di belakang gak pakai helm” (Petikan wawancara no. 9). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Rendi Akriyanto, pada tanggal 2 Juni 2012 menyebutkan bahwa dirinya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “saya sudah pernah melakukan pelanggaran rambu lalu lintas. Saya melakukan pelanggaran itu ya gak kenapa-napa, tergantung kondisi di jalan. Saya juga pernah kena tilang, gara-garanya karena melanggar lampu merah” (Petikan wawancara no. 10). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Astrini Kusumastuti, pada tanggal 3 Juni 2012 diperoleh keterangan bahwa dirinya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut hasil wawancaranya “sudah pernah, dulu waktu saya masih sekolah sering tapi kalo sekarang sudah jarang. Dulu seringnya karena jam masuk sekolah itu bel setengah tujuh, jadi ya nggoyak waktu juga. Saya juga pernah ditilang, karena melanggar lampu merah” (Petikan wawancara no. 11). commit to user



Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Bram Riyadi pada tanggal 2 Juni 2012 menyebutkan bahwa dirinya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut petikan hasil wawancara dengan Sdr. Bram Riyadi “ Iya pernah melakukan pelanggaran karena salah jalur” (Petikan wawancara no. 12). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua informan pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas, sehingga terkena tilang karena pelanggaran yang dilakukanya tersebut. Mengenai dampak pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas juga diperoleh keterangan dari Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: “Sangat berdampak, setelah kita beri pendidikan harapanya tidak ada lagi pelanggaran dan kecelakaan. Dengan sesering mungkin kita memberikan pendidikan lalu lintas dan mengajak masyarakat untuk mentaati peraturan lama-kelamaan masyarakat diharapkan akan mempunyai kesadaran hukum dalam berlalu lintas dan menerapkan peraturan lalu lintas” (Petikan wawancara no. 1). Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut: “Pemberian pendidikan lalu lintas ini salah satu tujuannya kan juga untuk menyadarkan warga agar tertib berlalu lintas, menyadarkan warga agar mentaati peraturan lalu lintas. Jadi tentunya pendidikan lalu lintas itu berdampak pada kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Dengan pemberian pendidikan mereka akan mengerti/mengetahui setelah itu harapannya mereka akan menyadari dan pada akhirnya mereka akan menerapkan pada waktu berlalu lintas” (Petikan wawancara no. 2). Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni 2012 mengatakan bahwa : “Setelah diberi pendidikan memang tujuanya untuk lebih menyadarkan masyarakat supaya lebih taat aturan lalu lintas. Saya kira setelah kita beri pendidikan akan lebih sadar hukum karena sampai saat ini kalau kita sedang memberikan penjelasan itu antusias dan responya sangat baik” (Petikan wawancara no. 3). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Kota Surakarta di commit to user atas dapat disimpulkan bahwa, Satlantas Kota Surakarta dalam memberikan



pendidikan kepada masyarakat akan berdampak terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Satlantas memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang aturan-aturan lalu lintas dan kemudian masyarakat dapat menyadari sehingga pada akhirnya dapat menerapkan peraturan dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil analisis dokumen yang peneliti peroleh dari Satlantas Kota Surakarta, dampak pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas masih dikataklan belum sepenuhnya sadar terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan belum tertib dalam berlalu lintas. Pelanggaranpelanggaran yang sering terjadi di jalan raya biasanya diakibatkan oleh kesadaran para pengguna jalan yang rendah. Sikap tersebut terlihat pada pelanggaran terhadap lampu traffic light, pemakaian helm pengaman, melanggar batas kecepatan maksimun, kelengkapan surat-surat berkendara, dan lain sebagainya. Selain itu, juga masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta. Data tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat pada tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 12 Jumlah Pelanggaran Ditinjau dari Jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta Tahun 2010 SIM

SURAT2

KAP

RAMBU2

MUATAN

PLAT NO

CEPATAN

KNALPOT

LIGHT ON

JMH

JAN

52

3

56

170

-

-

4

-

-

285

PEB

583

60

285

522

12

120

15

48

-

1645

MAR

255

69

207

290

6

61

5

32

-

925

APRIL

651

68

645

545

15

214

12

75

-

2225

MEI

985

180

851

870

25

312

42

85

-

3350

JUNI

937

177

746

592

15

80

55

62

791

3455

JULI

587

91

360

379

19

125

18

405

40

2024

AGST

538

77

383

415

commit to user

10

84

15

318

25

1865

BLN



SEPT

105

12

76

90

10

15

10

8

35

361

OKT

369

74

178

219

4

98

12

11

-

965

NOP

595

98

347

345

10

195

15

90

-

1695

DES

1674

190

978

708

23

345

22

185

-

4125

JMH

7331

1099

5112

5145

149

1649

225

1319

891

22920

Sumber : Satlantas Kota Surakarta Tahun 2010 Sedangkan data tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 13 Jumlah Pelanggaran Ditinjau dari Jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta Tahun 2011 SIM

SURAT2

KAP

RAMBU2

MUATAN

PLAT NO

CEPATAN

KNALPOT

LIGHT ON

JMH

JAN

1192

133

770

622

14

225

42

105

562

3665

PEB

1148

212

683

468

16

421

12

142

368

3470

MAR

1247

292

602

580

5

524

10

164

361

3785

APRIL

830

318

573

486

6

452

13

85

562

3325

MEI

1019

272

509

517

7

315

21

66

2939

5665

JUNI

954

184

372

404

6

287

15

58

1550

3830

JULI

1197

208

546

457

8

230

12

45

882

3585

AGST

1090

253

472

539

13

186

16

62

1469

4100

SEPT

612

237

322

357

8

101

2

19

1282

2940

OKT

651

281

129

369

6

288

1

20

1610

3355

NOP

824

214

179

285

4

369

-

28

2992

4895

DES

428

176

98

165

11

92

-

20

2565

3555

JMH

11192

2780

5255

5249

104

3490

144

814

17142

46170

BLN

Sumber: Satlantas Kota Surakarta Tahun 2011 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara commit to user keseluruhan berjumlah 22.920. Sedangkan data pelanggaran lalu lintas yang



dilakukan masyarakat di Surakarta selama tahun 2011 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara keseluruhan berjumlah 46.170. Permasalahan lalu lintas tentunya berdampak kerugian terhadap pemakai jalan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerugian yang dialami berupa kerugian material maupun non material. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi salah satunya karena pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi, baik karena melanggar batas kecepatan kecepatan, karena belok sembarangan tanpa menghidupkan lampu sinyal, ataupun karena hal lainnya. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 14 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi di Kota Surakarta Pada Tahun 2010 KORBAN BULAN

JUMLAH KEJADIAN

Meninggal Dunia

Luka Berat

Luka Ringan

MATERIAL

JANUARI

72

1

-

80

14.900.000

PEBRUARI

53

1

-

55

12.450.000

MARET

50

3

-

54

12.450.000

APRIL

57

-

1

66

15.900.000

MEI

51

-

1

61

10.950.000

JUNI

49

2

7

62

115.000.000

JULI

63

-

-

71

14.700.000

AGUSTUS

56

2

1

65

14.950.000

SEPTEMBER

54

1

2

59

12.850.000

OKTOBER

77

2

1

80

17.950.000

NOPEMBER

64

1

-

68

27.400.000

DESEMBER

50

-

1

61

17.250.000

JUMLAH

696

13

14

782

286.750.000

Sumber : Satlantas Kota Surakarta tahun 2010 commit to user



Sedangkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 15 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi di Kota Surakarta Pada Tahun 2011

KORBAN BULAN

JUMLAH KEJADIAN

Meninggal Dunia

Luka Berat

Luka Ringan

JANUARI

43

1

-

44

51.850.000

PEBRUARI

50

1

1

51

16.350.000

MARET

52

-

-

61

31.900.000

APRIL

48

1

-

57

17.100.000

MEI

44

1

-

49

13.800.000

JUNI

36

7

1

42

16.400.000

JULI

56

3

-

63

15.200.000

AGUSTUS

54

4

-

53

31.800.000

SEPTEMBER

54

1

3

60

56.400.000

OKTOBER

55

4

-

60

33.000.000

NOPEMBER

59

2

-

58

29.700.000

DESEMBER

59

5

-

60

23.375.000

JUMLAH

610

30

5

658

336.875.000

KERUGIAN MATERIAL

Sumber: Satlantas Kota Surakarta Tahun 2011 Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2011 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu sebanyak 610 kasus. Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah terdapat korban yang meninggal dunia sebanyak 30 orang, luka berat sebanyak 5 orang, dan luka ringan sebanyak 658 orang. Sedangkan kerugian material sebesar Rp 336.875.000,00. Jika dilihat dari segi kuantitasnya, maka akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut, commit to user terutama yang berakibat meninggal dunia dan luka berat jumlahnya sedikit.



Demikian halnya jika dilihat dari segi kualitasnya, maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2011 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2010 yaitu sekitar 696 kasus yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, luka berat sebanyak 14, dan luka ringan sebanyak 782 dengan total kerugian yaitu sebanyak Rp.286.750.000,00. Berdasarkan dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa masyakakat yang berlalu lintas di Kota Surakarta belum sepenuhnya sadar untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku hal tersebut terbukti tingkat pelanggaran naik 50% dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan juga kenaikan jumlah kerugian material yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan semua pihak sehingga jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Sebagaimana pendapat Arif Budiarto dan Mahmudah (2007:5) yang mengatakan bahwa agar sistem pergerakan dapat berjalan dengan baik, diperlukan sistem kelembagaan yang menanganinya. Sistem kelembagaan tersebut meliputi Departemen Perhubungan untuk membuat perangkat peraturan atau regulasi, Dinas Perhubungan yang merupakan bagian dari Departemen Perhubungan untuk membuat kebijakan di daerah, Polantas untuk menegakkan peraturan dan masyarakat luas sebagai pelaku pergerakan. Polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya memerlukan dukungan dan kerjasama masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust) kemudian membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri. Dalam hal ini, salah satunya adalah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, yaitu dalam hal memberikan informasi mengenai peraturan lalu lintas serta melengkapi rambu-rambu lalu lintas untuk kelancaran jalan.

C. Temuan Studi Dalam sub bab ini, peneliti menganalisis informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan sesuai dengan perumusan masalah dan selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dihubungkan commit to user



dengan kajian teori maka, peneliti menemukan beberapa hal yang penting yaitu sebagai berikut : 1. Peran Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Bidang Pendidikan Berlalu Lintas Peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta yaitu dengan memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui beberapa program. Program tersebut antara lain : a. Program Polsana (Polisi Sahabat Anak) Program ini diperuntukkan untuk anak-anak sekolah TK maupun SD. Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang arti dari rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan anak-anak mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas, polisi mendekatkan diri pada anak-anak supaya ketika sudah dewasa tidak takut dengan polisi, selain itu juga ketika anak-anak mulai untuk berkendara mereka sudah memahami betul tentang aturan-aturan lalu lintas secara keseluruhan. b. Traffic police goes to campus Program

ini

merupakan kegiatan

yang diperuntukkan bagi

mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Traffic police goes to campus ini merupakan program terbaru yang diselenggarakan Satlantas Kota Surakarta guna memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat khususnya untuk kalangan mahasiswa. c. Penling atau Penerangan Keliling Program Penling ini dilakukan dengan cara polisi lalu lintas dengan berkeliling mendatangi dan menyampaikan langsung kepada masyarakat baik melalui workshop, seminar-seminar, mengisi acara di karang taruna, mengisi di perkumpulan ibu-ibu PKK, maupun mengisi pada waktu acara tujuh belasan warga dengan tujuan agar masyarakat mematuhi hukum dan tertib dalam berlalu lintas. commit to user



d. Program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA. Program ini dimaksudkan sebagai upaya mensosialisasikan disiplin berlalu lintas kepada peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah. Dengan adanya upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas di antara para peserta didik. Program ini rencananya diintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu. Dalam hal ini rencananya pendidikan lalu lintas dapat dimasukkan pada mata pelajaran etika dan budaya berlalu lintas dalam intrakurikuler pendidikan nasional yang terintegrasi dalam mata pelajaran kewarganegaraan pada sekolah SD sampai dengan SMA. Namun untuk program ini di Surakarta belum terealisasikan dan diperkirakan pada tahun 2013 program pengintergrasian pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah mulai dari SD sampai SMA akan terealisasikan. Adanya program-program tersebut, menunjukkan bahwa Satlantas Kota Surakarta sudah menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat. Sesuai dengan aturan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 7 ayat (2) e bahwa “penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-msing meliputi : urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan hasil tersebut, pemberian pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat oleh Satlantas Surakarta telah diterapkan melalui program polisi sahabat anak (Polsana), program Traffic police goes to campus, program penerangan keliling (Penling), serta program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA. Namun untuk program pendidikan commit to user lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA di Surakarta



belum

terealisasikan

dan

direncanakan

pada

tahun

2013

program

pengintergrasian pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah mulai dari SD sampai SMA akan terealisasikan. Program-program pendidikan lalu lintas yang dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas Surakarta salah satunya tujuanya adalah untuk memberian penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum atau materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir yang pada umumnya dilaksanakan kepada masyarakat, supaya mereka mengetahui,

memahami,

dan

melaksanakan

ketentuan-ketentuan

yang

terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 225) menyatakan bahwa “Habitati manusia apabila sejak dari kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan untuk mematuhi kaidahkaidah sejak kecil yang berlaku”. Guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, peneliti sependapat dengan pernyataan tersebut, apabila Undang-Undang Lalu Lintas disosialiasikan sejak usia dini dan secara terus menerus sehingga hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang harus dijalankan dalam berlalu lintas di jalan raya. Dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti selama dilapangan mengenai peran satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat belum mencapai target keberhasilan yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya warga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan belum tertib pada aturan lalu lintas. Dari data yang peneliti dapat membuktikan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Surakarta tinggi. Pada tahun 2010-2011 jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Surakarta mengalami peningkatan. Selama tahun 2010 diketahui bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara keseluruhan berjumlah 22.920. Sedangkan data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat di Surakarta selama tahun 2011 jumlah commit to user



pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara keseluruhan berjumlah 46.170. Permasalahan lalu lintas tentunya berdampak kerugian terhadap pemakai jalan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerugian yang dialami berupa kerugian material maupun non material. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi salah satunya karena pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi, baik karena melanggar batas kecepatan kecepatan, karena belok sembarangan tanpa menghidupkan lampu sinyal, ataupun karena hal lainnya. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta selama tahun 2011 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu sebanyak 610 kasus. Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah terdapat korban yang meninggal dunia sebanyak 30 orang, luka berat sebanyak 5 orang, dan luka ringan sebanyak 658 orang. Sedangkan kerugian material sebesar Rp 336.875.000,00. Jika dilihat dari segi kuantitasnya, maka akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut, terutama yang berakibat meninggal dunia dan luka berat jumlahnya sedikit. Demikian halnya jika dilihat dari segi kualitasnya, maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2011 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2010 yaitu sekitar 696 kasus yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, luka berat sebanyak 14, dan luka ringan sebanyak 782 dengan total kerugian yaitu sebanyak Rp.286.750.000,00. Berdasarkan dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyakakat yang berlalu lintas di Kota Surakarta belum sepenuhnya sadar untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan karena adanya suatu sebab yaitu karena kurang pemahamannya masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan juga oleh karena kurang sadarnya masyarakat dalam memikirkan keamanan bagi dirinya sendiri. Masyarakat kebanyakan cenderung memiliki tingkat kesadaran yang cenderung berubah-ubah yang disebabkan oleh pemahaman tentang peraturaran lalu lintas yang masih rendah. Salah satu user contohnya masyarakat lebihcommit seringto mentaati peraturan apabila mereka



mengetahui ada polisi yang berjaga-jaga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:23) yang mengemukakan bahwa “Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang merupakan pencerminan dari hukum. 2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pendidikan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas Bagi Warga Surakarta Guna meningkatkan kesadaran warga supaya tertib dalam berlalu lintas melalui pendidikan lalu lintas, pihak kepolisian terus berupaya untuk menjalankan perannya secara maksimal. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak terlepas dari hambatan yang ditemukan di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya adalah datang dari masyarakat sendiri yang meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas meskipun hal itu untuk keuntungan diri masyarakat sendiri dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hal lalu lintas. Pada umumnya masyarakat kurang kooperatif pada program yang telah direncanakan oleh polisi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, serta kelancaran lalu lintas. Tidak kooperatifnya masyarakat menimbulkan terjadinya pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, kesadaran masyarakat disini sangat penting untuk memperlancar program kerja polisi dan aparat, dengan adanya kesadaran masyarakat maka tugas polisi dan aparat dalam melindungi masyarakat akan berjalan lebih mudah, sebenarnya polri dan aparat bekerja juga untuk masyarakat. Menurut pendapat J. Salusu (dalam Komalasari, 1995:147) yang menyebutkan bahwa “Seseorang melanggar peraturan lalu lintas commit to user dan angkutan jalan karena berbagai alasan internal”. Apa yang dibuat saat itu



sebenarnya dianggap itulah yang terbaik bagi dirinya. Pelanggaran lalu lintas dapat juga terjadi karena banyak hal, misalnya karena terburu-buru, sedang ada perubahan jalan, kurang lengkapnya rambu-rambu lalu lintasyang ada, atau karena terlalu banyak kendaraan (macet). Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat tentang hal ini juga sangat penting karena tanpa pengetahuan masyarakat tentang tata tertib lalu lintas tidak akan punya kesadaran untuk mendukung dan memperlancar tugas polisi. Dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat memahami fungsi hukum dan mampu berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum guna terwujudnya kesadaran hukum. Selain itu hambatan lain yang dialami polisi dari masyarakat adalah sewaktu diberikan pendidikan mereka banyak yang tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh polisi sehingga banyak yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas du jalan. Hambatan lainnya adalah dari faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi lalu lintas itu sendiri, dari hasil penelitian hambatan yang dirasakan dikarena masih kekurangan personil dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kekurangan persinil terutama di bidang pendidikan lalu lintas. Jumlah personil di unit dikyasa Satlantas Kota Surakarta yang hanya berjumlah 7 orang, jauh dari jumlah ideal yang paling tidak berjumlah 15 orang. Kemudian pada saat memberikan pendidikan media pembelajaran yang digunakan kurang lengkap serta metode pembelajaran yang digunakan hanya menggunakan metode ceramah, hal itulah yang membuat masyarakat yang diberikan pendidikan masih banyak yang tidak focus karena media serta metode yang digunakan kurang menarik bagi peserta didik. Kemudian hambatan lain yaitu faktor subtansi hukum, dalam hal ini subtansi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu tercantum ketentuan-ketentuan mulai dari ketentuan umum lalu lintas, tujuan lalu lintas, ruang lingkup lalu lintas, pembinaan lalu lintas, penyelenggaraan lalu lintas, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, angkutan, keamanan dan keselamatan lalu commit to user lintas, dampak lingkungan, pengembangan industri dan teknologi sarana dan



prasarana lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, perlakuan khusus saat berlalu lintas bagi penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil serta orang sakit, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas, peran serta masyarakat dalam berlalu lintas, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan. Namun adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut belum terealisasikan secara kesekuruhan. Terbukti masih banyaknya masyarakat yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seharusnya masyarakat atau pengguna lalu lintas diharapkan untuk wajib mengetahui serta mentaati apa yang ada dalam subtansi hukum dari undang-undang tersebut. UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut maka diperlukan pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi hambatan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat Kota Surakarta adalah: a. Faktor Masyarakat 1) Kesadaran hukum masyarakat ketika berkendara di jalan raya yang masih rendah, hal tersebut terbukti dari jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 22.920 menjadi 46.170 kasus pelanggaran. Masyarakat masih belum sepenuhnya sadar dalam menjaga diri sendiri, dalam hal ini kesadaran masyarakat sangat penting untuk mempelancar kerja polisi dan aparat, dengan adanya dukungan dan terutama kesadaran masyarakat maka tugas polisi dan aparat dalam melindungi masyarakat akan lebih mudah, karena polri dan aparat bekerja untuk juga masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari masyarakat dengan arapat kepolisian dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. 2) Masyarakat kurang kooperatif terhadap program yang telah diberikan oleh satuan polisi lalu lintas. Terbukti dari hasil observasi yang dilakukan pada penerapan program penling di karang taruna semanggi RW 04 Pasar commit20 to mei user 2012 dan juga program polsana Kliwon Surakarta pada tanggal



yang dilakukan pada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang bertempat di halaman Polresta Kota Surakarta tanggal 19 juni 2012 peserta banyak yang kurang antusias sehingga mereka banyak yang berbicara sendiri pada saat berlangsungnya pemberian pendidikan lalu lintas oleh satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta. Pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas sangat penting karena tanpa pengetahuan masyarakat tentang tata tertib lalu lintas maka tidak akan ada kesadaran untuk mentaati aturan lalu lintas untuk itu masyarakat diharap bisa kooperatif terhadap program yang telah direncanakan oleh Satlantas serta masyarakat untik dapat lebih taat pada aturan hukum yang berlaku karena dalam hal ini Satlantas memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat demi kebaikan masyarakat dan aparat bekerja untuk juga masyarakat, untuk itu dibutuhkan kerjasama dari masyarakat dengan arapat kepolisian dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. b. Faktor Penegak Hukum 1) Pada unit dikyasa, Satlantas Kota Surakarta masih kekurangan personil. Jumlah personil di unit dikyasa Satlantas Kota Surakarta hanya berjumlah 7 orang, jumlah personol tersebut jauh dari jumlah ideal yang paling tidak diperkukan 15 orang. 2) Kurangnya media pembelajaran yang digunakan khususnya pada pelaksanaan program polsana kepada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo. 3) Kurang beragamnya metode pembelajaran yang digunakan pada saat pemberian pendidikan lalu lintas. c. Faktor Subtansi Hukum. Masyarakat maupun penegak hukum sendiri belum sepenuhnya

mentaati

ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga banyak

yang

masih

melaiukan

pelanggaran-pelanggaran.

Seharusnya

masyarakat atau pengguna jalan wajib mengetahui serta mentaati apa yang ada commit to user dalam subtansi hukum dari undang-undang tersebut. untuk lebih meningkatkan



pengetahuan masyarakat mengenai subtansi hukum dari UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut maka diperlukan pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. 3. Implikasi Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Bidang Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Warga Dalam Berlalu Lintas di Kota Surakarta Kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas masih dikatakan belum sepenuhnya sadar terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan belum tertib dalam berlalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya biasanya diakibatkan oleh kesadaran para pengguna jalan yang rendah. Sikap tersebut terlihat pada pelanggaran terhadap lampu traffic light, pemakaian helm pengaman, melanggar batas kecepatan maksimun, kelengkapan surat-surat berkendara, dan lain sebagainya. Selain itu, juga masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta. Data tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat pada tahun 2010 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara keseluruhan berjumlah 22.920. Sedangkan data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat di Surakarta selama tahun 2011 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara keseluruhan berjumlah 46.170. Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah membicarakan tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Scholten (dalam Sudikno Mertodikusumo, 1984:2) menyebutkan bahwa “Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”. commit to user



Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan manusia dapat membedakan perilaku mana yang harus dilakukan, yaitu yang sesuai dengan hukum dan mana yang tidak boleh dilakukan. Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pengertiannya terhadap hukum serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1982:140) yang menyebutkan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang menjadi tolak ukurnya, yaitu: a. Pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Kecenderungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya tentang ketentuan adanya peraturan khusus dalam berlalu lintas, umumnya hampir sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa ada peraturan khusus yang mengatur lalu lintas diatur dalam undang-undang. Sebagian besar masyarakat sebenarnya mengetahui bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas adalah hal yang salah, seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak membawa syaratsyarat perlengkapan mengemudi saat mengendara kendaraan bermotor. Namun, masyarakat mengetahui peraturan lalu lintas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi tidak diterapkan dalam kehidupannya, hal ini dikarenakan masyarakat hanya sekedar mengetahui tetapi tidak menjalankan aturan-aturan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terbukti masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran. commit to user



Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, peraturan mengenai peraturan-peraturan hukum lalu lintas masyarakat hampir semua sudah mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut. Namun peraturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, terbukti dengan masih banyaknya warga yang melakukan pelanggaran. b. Pemahaman terhadap isi peraturan-peraturan hukum Pemahaman terhadap isi peraturan hukum ini adalah salah satu indikator selanjutnya untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Pada dasarnya masyarakat Kota Surakarta paham akan adanya aturan atau larangan menerobos traffic light, tidak memakai helm, mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan umum, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, melebihi batas kecepatan, melanggar marka jalan, dan lain-lain sehingga dapat dikatakan pemahaman masyarakat tentang peraturan lalu lintas sudah cukup baik. Namun pada prakteknya, masih banyak warga yang melanggar peraturan tersebut. Masih banyaknya warga yang melanggar peraturan tersebut, memicu timbulnya ketidaktertiban lalu lintas. Ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas menunjukkan masyarakat belum mampu memahami tujuan dan tugas hukum yaitu menjaga kehidupan dan ketertiban masyarakat. Tugas pokok hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987: 32) yaitu “tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur”. Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara mendetail menyebutkan mengenai tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh commit to user



persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya masyarakat paham akan peraturan lalu lintas yang ada namun masyarakat masih saja tidak mentaati aturan yang ada sehingga menimbulkan ketidak tertiban lalu lintas, hal tersebut berarti masyarakat belum bisa menerapkan tugas pokok dari hukum itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas, dan ini berdampak pada tujuan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertera pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang belum berjalan sebagaimana mestinya. c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum Sikap merupakan realisasi dari pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh warga masyarakat yang selanjutnya ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Secara umum alasan-alasan mengapa seseorang itu patuh pada hukum atau taat pada hukum, di mana setiap individu itu berbeda-beda di dalam memberikan alasannya, maka dengan demikian akan timbul di dalam lingkungan masyarakat berbagai derajat kepatuhan terhadap hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal terpenting dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari perilakunya. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar masyarakat mengaku sudah bersikap tertib dalam berlalu lintas dan dari pengakuan informan sebagian besar mereka mengaku akan lebih bersikap tertib setelah mendapatkan pendidikan berlalu lintas.

commit to user



d. Perilaku hukum Pola perilaku masyarakat dalam berlalu lintas tidak terlepas dari faktor pemahaman dan proses kesadaran terhadap adanya peraturan lalu lintas tersebut. Perilaku masyarakat dalam berlalu lintas didasarkan kepada adanya proses penghayatan yang dalam terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perilaku yang baik dalam berlalu lintas. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto (1982:31) yang menyebutkan bahwa “salah satu tujuan dari peraturanperaturan lalu lintas dan angkutan jalan raya adalah untuk merubah pola-pola perikelakuan

warga

masyarakat

di

sektor

kepentingannya

untuk

mempergunakan jalan raya”. program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA Mengetahui perilaku masyarakat yang cenderung mentaati peraturan apabila mengetahui ada polisi yang bertugas, maka hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum. Salah satunya, yaitu compliance yang diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan jika seseorang melanggar hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas disebabkan karena mereka hanya sebatas ingin menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi jika mereka melanggar hukum. Padahal sebagaimana ketentuan dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari pasal tersebut dapat diungkapkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung atau mematuhi hukum dan pemerintahan. Dengan

demikian,

kesadaran hukum masyarakat sebenarnya commit to user menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui,



dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahami dan kemudian menjalankanya. Tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap hukum ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pemahaman tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan, dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Sanusi (1984:184) yang menyatakan bahwa “sebagai indikator tentang tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat itu dapat diperhatikan di satu pihak dari sudut ketaatannya pada peraturan hukum dan di lain pihak dari sudut banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”. Atas dasar kriteria tersebut dapat dikemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakat masih pada tingkat mengetahui peraturan lalu lintas yang ada dan kurang memahami dan menjalankan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan lalu lintas yang diberikan Satlantas kepada masyarakat sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang merata terhadap hukum yang berlaku. Satlantas surakarta memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat hanya jika ada permintaan dari masyarakat saja sehingga pemberian pendidikan lalu lintas masih sangat kurang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, peran Satlantas dalam bidang pendidikan lalu lintas yang sudah diberikan saat ini kurang berdampak terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Hal ini terjadi karena masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pendidikan lalu lintas yang diberikan sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang merata terhadap hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum masyarakat baru sebatas mengetahui saja meskipun tingkat pemahamannya sudah commit to user



cukup baik, karena pada umumnya mereka sudah paham dengan tata tertib peraturan lalu lintas. Sedangkan sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya akan patuh dan taat apabila ada anggota polisi lalu lintas yang berjaga. Dari hasil penelitian, masyarakat mengaku apabila pendidikan lalu lintas diberikan maka akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum mereka dalam berlalu lintas. Untuk itu Satlantas Surakarta memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat jangan hanya jika ada permintaan saja, Satlantas harus membuat jadwal khusus pemberian pendidikan lalu lintas sehingga pemberian pendidikan lalu lintas dapat merata dan sesuai d engan sasaran.

4. Kontribusi Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan pembinaan, bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Perkembangan yang terjadi saat ini pelanggaran lalu lintas di jalan justru semakin bertambah. Di Kota Surakarta selama tahun 2010 jumlah pelanggaran yang terjadi di Surakarta berjumlah 22.920. Sedangkan data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat di Surakarta selama tahun 2011 berjumlah 46.170. Hal tersebut dirasa cukup fatal karena kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas tidak menurun tetapi malah semakin tinggi. Untuk mencegah semakin tingginya pelanggaran lalu lintas maka diperlukan pemberian pendidikan lalu lintas. Pentingnya pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat itu sendiri yaitu memberikan wawasan (kognisi) terhadap apa dan bagaimana berlalu lintas, membangun pemahaman peserta didik terhadap etika dan budaya tertib lalu lintas, menumbuhkan kemauan, kesadaran (afeksi) peserta didik terhadap etika dan budaya tertib berlalu lintas, mewujudkan perilaku (behavior) dan kebiasaan tertib (habit) dalam berlalu lintas. commit to user



Lalu lintas dilihat dalam konteks pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh rasa sadar untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas, sehingga peserta didik mampu mengendalikan diri sehingga mengurangi timbulnya pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan dorongan kepada generasi-generasi mendatang untuk mengembangkan sikap dan etika berlalu lintas, yang santun, aman, nyaman, tertib dan selamat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan diharapkan dapat melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib dalam berlalu lintas. Tujuan pendidikan lalu lintas adalah menciptakan generasi muda yang sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, merubah peri laku pemakai jalan (road user behavior), menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta memberikan informasi yang berhubungan dengan lalu lintas. Sedangkan

dalam

pendidikan

kewarganegaraan

(PKn)

bertujuan

mengarah kepada terbentuknya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, menaati peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir kritis, logis, inovatif dan mampu memecahkan persoalan dalam kehidupan seharihari, sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, dan pada akhirnya menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan (PKn) tersebut maka peserta didik agar memiliki tiga komponen pokok pendidikan kewarganegaraan (PKn) yaitu : 1. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. 2. Civic values/Civic disposition berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik. 3. Civic skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh commitbangsa to user dan negara. civic skill meliputi warga negara bagi kelangsungan



ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. (Winarno & Wijianto, 2010:50) Sama halnya dengan pendidikan lalu lintas, untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan lalu lintas maka harus memiliki tiga komponen yaitu civic knowledge (pengetahuan

kewarganegaraan),

kewarganegaraan), dan

civic

values/dispositions

(nilai/karakter

civic skill (keterampilan kewarganegaraan). Kaitanya

dengan lalu lintas civic knowledge yaitu berkenaan dengan apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara, dalam hal ini pengetahuan yang harus diketahui dan dipahami oleh warga negara yaitu pengetahuan tentang peraturan lalu lintas secara keseluruhan. Selanjutnya adalah Civics values/dispositions berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik, kaitanya dengan pendidikan lalu lintas dalam hal ini masyarakat harus mencerminkan warga negara yang baik adalah dengan taat serta patuh terhadap hukum lalu lintas yang berlaku. Kemudian Civics skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara. Civics skill meliputi: keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi, dalam hal ini keterampilan partisipasi masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program pendidikan lalu lintas yang direncanakan oleh Satlantas yaitu antara lain program polsana, program penling, program police goes to campus, Serta program pendidikan lalu lintas masuk ke dalam kurikulum sekolah. Selain berpartisipasi mensukseskan program-program pendidikan lalu lintas tersebut, partisipasi juga bisa dilakukan dengan mempengaruhi dari lingkungan kecil mereka untuk taat maupun patuh pada aturan lalu lintas. Sedangkan kerterampilan intelektual dapat diwujudkan melalui menampilkan perilaku sesuai dengan aturan pada saat berkendara. Saat berkendara pengendara diwajibkan memiliki katerampilan (skill) yang baik untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan. Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan pendidikan lalu lintas dengan pendidikan kewarganegaraan yaitu commit to user



terletak pada aspek sasarannya, keduanya mempunyai sasaran yang sama yaitu untuk menjadikan warga negara yang memiliki pengetahuan tentang aturan yang ada pada negaranya, keduanya bersasaran untuk menerapkan sikap sadar terhadap hukum misalnya orang yang menujukkan sikap, etika dan budaya tertib berlalu lintas, maka dilandasi oleh kesadaran menaati peraturan perundangan yang berlaku dan keduanya sama-sama bersasaran menjadikan warga negara yang mempunyai ketrampilan (skill) kaitanya dengan lalu lintas warga negara yang berlalu lintas diharapkan dapat memiliki ketrampilan (skill) dalam menguasai lingkungan misalnya menguasai kondisi jalan maupun kendaraanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemudian keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintaspun dapat terwujud. Disisi lain pendidikan lalu lintas merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan, dalam pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang kesadaran hukum sedangkan pendidikan lalu lintas diberikan dengan tujuan untuk menciptakan peserta didik untuk sadar terhadap aturan hukum yaitu taat pada peeraturan lalu lintas secara keseluruhan. Dengan demikian antara pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan lalu lintas saling memiliki keterkaitan kerena pendidikan lalu lintas itu sendiri merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas di Kota Surakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi dan peran memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat dilaksanakan melalui beberapa program. Program tersebut dibuat dengan melihat sasaran siapa yang akan diberikan pendidikan lalu lintas. Program tersebut antara lain : e. Polsana (Polisi Sahabat Anak) Program ini diperuntukkan untuk anak-anak sekolah TK maupun SD. f. Traffic police goes to campus Program ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. g. Penling atau Penerangan Keliling Program ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara berkeliling mendatangi dan menyampaikan langsung melalui acara workshop, seminar, pengisian acara di karang taruna, pengisian perkumpulan ibu-ibu PKK, maupun pengisian pada waktu acara tujuh belasan agar masyarakat mematuhi hukum dan tertib dalam berlalu lintas. h. Program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA. Program ini dimaksudkan sebagai langkah mensosialisasikan disiplin berlalu lintas kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah. commit to user

131



2. Hambatan satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat adalah sebagai berikut : a. Faktor Masyarakat. 1) Kesadaran hukum masyarakat ketika berkendara di jalan raya masih rendah, hal tersebut terbukti dari jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 22.920 menjadi 46.170 kasus pelanggaran. 2) Masyarakat kurang kooperatif terhadap program yang telah diberikan oleh satuan polisi lalu lintas. Terbukti dari hasil observasi yang dilakukan pada penerapan program penling di karang taruna semanggi RW 04 Pasar Kliwon Surakarta pada tanggal 20 mei 2012 dan juga program polsana yang dilakukan pada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang bertempat di halaman Polresta Kota Surakarta tanggal 19 juni 2012 peserta banyak yang kurang antusias sehingga mereka banyak yang berbicara sendiri pada saat berlangsungnya pemberian pendidikan lalu lintas oleh satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta. b. Faktor Penegak Hukum. 1) Pada unit dikyasa Satlantas Kota Surakarta masih kekurangan personil. Jumlah personil di unit dikyasa Satlantas Kota Surakarta hanya berjumlah 7 orang, jauh dari jumlah ideal yang paling tidak berjumlah 15 orang. 2) Kurangnya media pembelajaran yang digunakan khususnya pada pelaksanaan program polsana kepada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo. 3) Kurang beragamnya metode pembelajaran yang digunakan pada saat pemberian pendidikan lalu lintas. c. Faktor Subtansi Hukum. Masyarakat belum sepenuhnya menerapkan subtansi hukum dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, terbukti masyarakat masih banyak yang pelakukan pelanggaran-pelanggaran. untuk commit to user itu diperlukan pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat supaya



masyarakat mengerti serta memahami subtansi hukum yang ada dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. 3. Peran Satlantas dalam bidang pendidikan lalu lintas saat ini kurang berimplikasi terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pendidikan lalu lintas yang diberikan kepada masyarakat sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang merata terhadap hukum yang berlaku. Kurangnya pemberian pendidikan lalu lintas disebabkan karena satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta melakukan pemberian pendidikan hanya jika ada permintaan dari masyarakat. 4. Kontribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan kewarganegaraan (PKn). Pendidikan kewarganegaraan (PKn) mengembangkan 3 (tiga) komponen pokok sebagai kompetensi peserta didik agar memiliki civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) yaitu berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara, dalam hal ini pengetahuan yang harus diketahui dan dipahami oleh warga negara yaitu pengetahuan tentang peraturan lalu lintas secara keseluruhan.

Selanjutnya

adalah civic values/dispositions (nilai/karakter kewarganegaraan) yaitu berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik, kaitanya dengan pendidikan lalu lintas dalam hal ini masyarakat harus mencerminkan warga negara yang baik adalah dengan taat serta patuh terhadap hukum lalu lintas yang berlaku. Kemudian civic skill (keterampilan kewarganegaraan) yaitu berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara. Civics skill meliputi: keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi, dalam hal ini keterampilan partisipasi masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program pendidikan lalu lintas yang direncanakan oleh Satlantas yaitu antara lain program polsana, program penling, program police goes to campus, serta program pendidikan lalu lintas masuk ke dalam kurkulum sekolah. Selain berpartisipasi mensukseskan to usertersebut, partisipasi juga dapat program-program pendidikancommit lalu lintas



dilakukan dengan mempengaruhi dari lingkungan kecil mereka untuk taat maupun patuh pada aturan lalu lintas. Sedangkan kerterampilan intelektual dapat diwujudkan melalui menampilkan perilaku sesuai dengan aturan pada saat berkendara. Pada waktu berkendara, pengendara diwajibkan memiliki katrampilan (skill) yang baik untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan. B. Implikasi Hasil Penelitian Berdasarkan kesimpulan atas jawaban yang telah dirumuskan yang berkaitan dengan peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dan kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas di Kota Surakarta, dapat menimbulkan implikasi sebagai berikut: 1. Karena peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat hasilnya masih belum maksimal, maka hal ini berimplikasi pada tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui peraturan dalam berlalu lintas namun pada kenyataannya masih banyak warga yang tidak tertib dalam berlalu lintas. 2. Karena telah diketahui ada hambatan-hambatan satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, maka hal ini berimplikasi pada kinerja unit dikyasa dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada warga sehingga pencapaian hasilnya kurang maksimal. Hal ini dapat terlihat dari kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah ketika berlalu lintas di jalan raya. 3. Karena peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas saat ini masih kurang berimplikasi terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas, maka hal ini berdampak terhadap masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

C. Saran Berdasarkan implikasi hasil penelitian yang telah penulis kemukakan di commit to user sebagai berikut: atas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran



1. Sebaiknya satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas harus memahami betul tentang alasan mengapa banyak masyarakat yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, baik dari segi pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas, tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, maupun memahami latar belakang dari masyarakat. Hal ini perlu dilakukan guna memudahkan bagi satuan polisi lalu lintas dalam memberikan

pendidikan

dan

menanamkan

kesadaran

hukum

kepada

masyarakat, sehingga pemberian pendidikan lalu lintas dan menanamkan kesadaran hukum bisa tepat sasaran. 2. Pemberian pendidikan lalu lintas diterapkan jangan hanya karena ada permintaan dari masyarakat, seharusnya dibuatkan jadwal dari Satlantas untuk pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. Satlantas diharapkan bersikap aktif dalam menjalankan peranya dalam memberikan pendidikan lalu lintas, mengingat hal ini sangat penting guna menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. 3. Perlunya menambah jumlah personil satuan polisi lalu lintas pada unit dikyasa. 4. Perlunya penambahan jumlah media pembelajaran yang digunakan serta penggunaan metode pembelajaran yang harus lebih variatif supaya peserta didik lebih berantusias dalam mengikuti pendidikan lalu lintas yang diberikan oleh satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta. 5. Pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui pendidikan kewarganegaraa SD, SMP, dan SMA diharapkan segera terealisasikan di Surakarta, dikarenakan untuk kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar sudah menerapkan program tersebut, menginggat pendidikan lalu lintas dirasa penting diterapkan sejak usia dini dengan alasan kelak nanti kalau mereka sudah saatnya diperbolehkan berkendara sudah memahami tentang aturan lalu lintas secara keseluruhan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

136

PERAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM BIDANG

Recommend Documents