PERAN LPTK DALAM MENGHASILKAN GURU YANG PROFESIONAL Oleh: Juju Juangsih (Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)

Peran LPTK dalam Menghasilkan Guru….(Juju Juangsih)

PERAN LPTK DALAM MENGHASILKAN GURU YANG PROFESIONAL Oleh: Juju Juangsih (Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung) Abstrak Peranan LPTK sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan bagi calon guru yang diharapkan dapat mencetak tenaga-tenaga profesional ternyata mendapat tantangan dengan diberlakukannya UU No. 14 tentang Guru dan Dosen, dalam pasal 12 dinyatakan bahwa “Setiap orang yang memiliki sertifikat pendidik, memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, profesi guru menjadi “profesi terbuka” bagi siapa saja yang memiliki sertifikat pendidik, tidak harus lulusan dari LPTK.Hal ini berimplikasi bahwa peluang bagi lulusan LPTK menjadi berkurang karena mereka harus bersaing dengan lulusan dari non LPTK. Jika hal ini tidak diantisipasi maka ada kemungkinan suatu saat eksistensi LPTK menjadi hilang. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan kerja keras dari penyelenggara LPTK untuk meningkatkan peranannya agar dapat mencetak guru-guru yang profesional. Kata Kunci: LPTK, UU Guru dan Dosen, guru profesional THE ROLE OF LPTK IN MAKING PROFESSIONAL TEACHERS Abstract The role LPTK as the providers of education programs for prospective teachers who are expected to create professional staff has received the challenge with the implementation of Law No. 14 about Teachers and Lecturers, in article 12 states that "Every person who has a teaching certificate, has the opportunity to be appointed as a teacher in a particular educational unit. Thus, the teaching profession to be "open profession" for anyone who has a teaching certificate. It must not graduate from LPTK. This implies that the opportunities for graduates of LPTK can be reduced because they have to compete with graduates from non LPTK. If it is not anticipated well, there may be no more LPTKs existence. In anticipating this, it requires hard work of the organizers LPTKs to increase its role in order to get professional teachers. Keywords: LPTK, Law Teachers And Lecturers, Teachers' Professional A. PENDAHULUAN Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sebelum diberlakukannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara eksplisit diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan 72

Wahana Didaktika Vol. 12 No. 2 Mei 2014 : 72-83

Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuknya dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP, yang keberadaannya di bawah universitas). Lembaga-lembaga tersebut sebagai lembaga pencetak tenaga-tenaga pendidik yang profesional. LPTK sebagai lembaga pencetak tenaga pendidik profesional mempunyai tugas pokok dalam

menyelenggarakan pendidikan untuk calon tenaga

kependidikan untuk semua jenjang kependidikan serta keahliannya. Menurut Dirjen Dikti Kemendikbud, Joko Susilo, jumlah LPTK per April 2013 ada sebanyak 415 LPTK yang terdiri dari 376 LPTK swasta, 26 FKIP negeri, satu FKIP Universitas Terbuka, dan 12 eks IKIP negeri. Lebih lanjut Joko Susilo mengatakan bahwa 60% mutu LPTK rendah. Selain itu LPTK masih belum mampu dalam mempersiapkan mahasiswa calon guru yang profesional. Berdasarkan data di atas, diperlukan sekali pemikiran dan sikap profesional dari para penyelenggara LPTK untuk meningkatkan kualitas mutu lulusannya. Kualitas lulusan yang dihasilkan oleh LPTK sangat terkait dengan berbagai hal mulai dari pelayanan tenaga administrasi, dosen/pengajar, kurikulum, tempat belajar, wawasan mahasiswa terhadap pendidikan, dan sarana penunjang proses belajar mengajar di LPTK. Sehubungan dengan uraian di atas, makalah ini mencoba mengungkapkan permasalahan bagaimana peranan LPTK dalam mewujudkan guru yang profesional.Dalam pembahasannya disinggung pula mengenai bagaimana upaya LPTK untuk meningkatkan mutu lulusannya.Pembahasan permasalahan dilakukan dengan studi literatur dari beberapa buku dan tulisan baik cetak maupun online.Tujuan dari makalah ini adalah mengungkapkan dan menghasulkan pemikiran tentang tantangan yang dihadapi LPTK dalam menghasilkan tenaga pendidik yang profesional.

B. KAJIAN TEORI Pengertian “mutu” memiliki konotasi yang bermacam-macam tergantung orang yang memakainya. Kata mutu diambil dari bahasa latin “Qualis” yang 73


artinya what kind of (tergantung dengan kata apa yang mengikutinya). Pengertian mutu sendiri menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Sedangkan menurut Juran, mutu ialah kecocokan dengan kebutuhan dan Sallis (2003) mengemukakan bahwa mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut adalah mutu yang mempunyai idealisme tinggi dan berstandar tinggi yang harus dipenuhi, dengan sifat produk bergengsi yang tinggi. Sedangkan mutu relatif adalah sebuah alat yang sudah ditetapkan dan harus memenuhi standar yang telah dibuat. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, pasal 1 (ayat 1 dan 4), bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kecerdasan, keperibadian, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan juga negara.” Mutu di bidang pendidikan meliputi 4, yaitu: mutu input, proses, output, dan outcome. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Input pendidikan dinyatakan bermutu apabila telah berproses. 2. Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif dan juga menyenangkan. 3. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan nonakademik siswa tinggi. 4. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang wajar, dan semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas Mutu dalam konteks manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management (TQM) bukan hanya suatu gagasan, tetapi suatu filosofi dan metodologi untuk membantu lembaga dalam mengelola perubahan secara sistematik dan totalitas, melalui suatu perubahan visi, misi, nilai, serta tujuan. Di dalam dunia pendidikan untuk menilai mutu lulusan suatu sekolah dilihat dari

74


kesesuaian dalam kemampuan yang dimilikinya dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Sekarang ini, LPTK sedang memasuki era baru dimana dalam setiap instutusi terdapat misi ganda yaitu misi utama mempersiapkan berbagai jenis dan jenjang program pendidikan tenaga kependidikan dan misi kedua yaitu melalui pelbagai program non-kependidikan untuk mempersiapkan tenaga profesional di luar profesi kependidikan. Perubahan misi tunggal kepada institusi dengan misi ganda ini banyak menimbulkan permasalahan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat umum. Apakah LPTK dalam bentuk sekarang mampu untuk menghasilkan tenaga pendidik yang bermutu ataukah meletakkan tugas utama menjadi tugas biasa yang sama dengan tugas tambahan untuk menghasilkan tenaga profesional di luar tenaga kependidikan? Sehubungan dengan hal itu, Azhar (2011:76) dalam makalahnya memaparkan bahwa LPTK swasta yang jumlahnya mendekati 400 institusi yang tersebar di seluruh tanah air, memunculkan pertanyaan kualitatif yang cukup merisaukan. Problema mutu yang ada pada perbedaan kualitas terjadi karena model pengadaan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh berbagai LPTK tidak memiliki sistem dan prosedur pengendalian mutu yang handal. Akibatnya standar kelulusanpun beragam. Banyak guru dan tenaga kependidikan yang dihasilkan, tetapi kualitasnya cenderung bervariasi karena belum ada standar yang digunakan untuk mengukur kualitasnya. Oleh karena itu kebutuhan akan standar mutu LPTK sangat penting di masa yang akan datang. Mutu LPTK yang rendah mengakibatkan tidak banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah. Hal ini dapat dilihat dari pilihan pada waktu SNMPTN, biasanya LPTK akan dipilih setelah tidak diterima dari non-kependidikan. Hal ini dipertegas oleh Suyono (dalam Azhar, 2011:82) yang mengatakan bahwa mutu guru rendah, karena gaji guru rendah, generasi yang tertarik untuk menjadi guru bukan generasi yang terbaik.

75


Berdasarkan kenyataan yang ada, diketahui bahwa tidak banyak mahasiswa yang masuk LPTK karena memang ingin menjadi guru. Menurut Fuad (dalam Azhar (2011) bahwa orang yang masuk ke LPTK banyak yang tidak didasarkan pada motivasi murni ingin menjadi guru, tetapi sebagai alternatif karena keinginannya tidak tercapai. Sekitar 50%, siswa memilih Lembaga Akta Mengajar karena sudah merasa mentok kerja di bidang lain. Sehingga bagaimana akan mendapatkan guru dengan kualitas yang baik apabila dari awal memang tidak ada motivasi untuk menjadi guru LPTK. Rektor IKIP Semarang Muhdi mengatakan, standar khusus perlu diterapkan pula dalam rekrutmen calon mahasiswa, termasuk adanya tes psikologi untuk mengetahui calon mahasiswa memenuhi kepribadian seorang guru. “Terlebih lagi, minat menjadi guru sekarang mulai membaik.Lulusan SMA/SMK yang nilainya bagus sudah mulai memilih kuliah di LPTK.Ini sinyal yang baik untuk penyiapan calon guru yang hebat di masa mendatang," ujar Muhdi. LPTK merupakan salah satu kunci berhasil atau tidaknya pendidikan di Indonesia. Nurulpaik (dalam Azhar, 2011:78) berpendapat bahwa apabila kita sepakat bahwa calon tenaga kependidikan harus dipersiapkan secara profesional dalam satu setting pengkondisian tertentu, maka lingkungan pendidikan harus didesain dan dipersiapkan sedemikian rupa hingga mampu membentuk karakter yang diharapkan. Kemudian Gaffar (2005) menambahkan bahwa LPTK memiliki tugas pokok untuk mendidik calon-calon guru TK hingga perguruan tinggi. Untuk mengemban tugas tersebut, LPTK harus dinilai apakah sudah memenuhi standar kelayakan sebagai sebuah LPTK yang bermutu dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas perlu dilakukan perbaikan pada saat rekruitment calon mahasiswa. Dengan kata lain, calon mahasiswa harus diseleksi secara ketat agar menghasilkan sarjana yang berkualitas. Selain itu juga harus melakukan pembenahan kurikulum, kualitas dosen, atmosfer akademik, sarana, dan budaya akademik juga harus dibangun untuk melahirkan sarjana pendidikan yang handal secara intelektual dan memiliki kualitas akhlak yang baik.

76


Selain itu, LPTK harus mempersiapkan calon sarjana yang siap pakai, memiliki kompetensi yang diperlukan di lapangan pekerjaan.Selain itu kurikulum LPTK juga harus dirancang sesuai kebutuhan pasar. Untuk meningkatkan kualitas LPTK, menurut Joko Santoso, diperlukan kajian serius dan mendalam tentang reposisi, penataan dan penguatan kelembagaan LPTK. Disamping pula diperlukan landasan hukum untuk memperkuat jati diri LPTK. Untuk menentukan kelayakan secara kelembagaan, standar kelembagaan digunakan untuk sebagai tolak ukur dalam proses evaluasi kelembagaan tersebut. Lembaga yang telah memenuhi standar tersebut disebut lembaga yang terakreditasi atau accredited in teacher education institution. Berikutnya Slamet (dalam Azhar (2011:79) mengatakan bahwa ada empat usaha mendasar yang harus dilakukan untuk menghasilkan mutu yang baik, yaitu: a. Menciptakan situasi win-win solution, bukan kalah-menang diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholder). Terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk /jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. b. Perlu dikembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus terutama sesuai kebutuhan dan harapan pengguna. c. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek. d. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu.

Semuanya harus

bekerjasama dantidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan. Selanjutnya Azhar (2011) mengatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Guru 77


(PPTG) dan Pendidikan Tenaga Kependidikan (PTK). Sistem PPTG dan PTK pada umumnya bertujuan agar para guru mampu merespon perubahan dan tuntutan perkembangan iptek dan kemajuan kemasyarakatan, termasuk perubahan sistem pendidikan dan pembelajaran secara mikro. Kegiatan PPTG secara filosofis merupakan inti dari profesionalisasi. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam konsiderannya, menjelaskan bahwa Guru professional harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (USPN 20/2003: konsiderans, Bab I pasal 6, Bab II pasal 3, Bab XI pasal 39 ayat (2), 40 ayat (2), 42 ayat (2). Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi merupakan prasyarat menciptakan guru professional. Guru profesional menjadi jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Bagaimana kriteria untuk menjadi guru profesional? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dulu definisi dari kata “profesional”. Guru dituntut untuk profesional dengan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Cara mendapatkan guru seperti kriteria di atas melalui kualifikasi, uji kompetensi dan sertifikasi. Dengan demikian guru profesional harus memiliki sertifikat profesi. Sertifikasi diberikan secara 78


individual kepada Pendidik sebagai pengakuan atas kompetensinya dalam keahlian dan keterampilan kependidikan juga sebagai lisensi untuk melakukan pekerjaan Pendidik. Sertifikasi mempunyai jenjang dari tingkat dasar sampai ahli dengan masa berlaku sesuai ketentuan dan perlu pendaftaran pada setiap kurun waktu tertentu sesuai dengan sistem yang diberlakukan. Sertifikasi merupakan proses pengambilan keputusan kelayakan individu dalam jabatan tertentu. Proses tersebut terdiri dari kegiatan: 1) Pengujian; yaitu mengukur tingkat kompetensi Pendidik yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi Pendidik 2) Pendidikan Profesi; diberikan kepada Pendidik untuk memperoleh sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. 3) Penetapan Sertifikat; diperoleh setelah mengikuti Pendidikan profesi dan dinyatakan lulus Pendidikan profesi dan uji kompetensi.

Sertifikasi bertujuan untuk: 1) Mencetak calon Pendidik qualified dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pendidik untuk meningkatkan kualitas sekolah. 2) Menentukan tingkat kelayakan Pendidik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. 3) Memperoleh gambaran tentang kompetensi Pendidik yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Fungsi sertifikasi adalah untuk: 1) Untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan kompetensi Pendidik dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. 2) Untuk akuntabilitas, yakni agar Pendidik dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 79


3) Untuk kepentingan pengembangan, yakni agar Pendidik dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil sertifikasi. Hasil sertifikasi berupa sertifikat tenaga kependidikan dengan peringkat:  A (amat baik)  B (baik)  C (cukup) Laporan Sertifikasi berisi: 1) Profil Tenaga Kependidikan 2) Kekuatan dan kelemahan 3) Rekomendasi untuk pembinaan dan pengembangan Wirakartakusumah dalam Azhar (2009) menyatakan bahwa untuk mencapai terselenggaranya pendidikan yang bermutu, diperlukan paradigma baru dalam pendidikan yang difokuskan pada otonnomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi.

Sejalan

dengan

pernyataan

Azhar

tersebut,

di

dalam

buku

Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan abad 21 (SPTK-21) yang diterbitkan Depdiknas (Azhar, 2011:74) dinyatakan bahwa tuntutan akan mutu dipicu oleh paradigma baru pendidikan tinggi LPTK, yaitu (a) kualitas yang berkelanjutan, (b) otonomi, (c) akuntabilitas, (d) akreditasi dan (e) evaluasi. Pilar pertama kualitas, kinerja lembaga pendidikan (LPTK) harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan, yang dilandasi oleh kreativitas dan produktivitas. Kualitas bukan saja input tetapi juga proses keluarannya. Hal ini dimaksudkan agar output dapat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain sehingga terserap oleh pasar kerja. Pilar kedua adalah otonomi perguruan tinggi. Menurut Rajagukguk (dalam Azhar, 2011:75) pengertian otonomi dalam pendidikan belum sepenuhnya mendapat kesepakatan pengertian dan implementasinya, tetapi paling tidak dapat dimengerti sebagai bentuk pendelegasian kewenangan seperti dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf non akademik, pengembangan kurikulum, dan materi ajar, serta penentuan standar akademik. Sehingga dosen di kelas

80


mempunyai hak profesi untuk menentukan pengajaran, bukan sebagai kepanjangan tangan birokrasi di atasnya. Pilar ketiga adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pada masa lalu pertangungjawaban terletak pada pemerintah, sedangkan pada paradigma baru sekarang, perguruan tinggi harus mempertanggungjawabkan

kepada para

konstituen atau stakeholder yakni pihak-pihak yang mempertaruhkan kinerja atau dan produknya kepada perguruan tinggi. Rajagukguk (dalam Azhar, 2011) mengatakan bahwa akuntabilitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan output dan outcome yang memuaskan pelanggan. Pilar keempat adalah akreditasi, yakni pengakuan tentang peringkat suatu perguruan tinggi dibanding perguruan tinggi lain dari kualitas kinerja maupun keluarannya. Di masa mendatang LPTK harus memiliki status terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas (Depdiknas dalam Azhar, 2011:76). Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh suatu badan independen yang berwenang, di Indonesia pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Pilar kelima adalah evaluasi, yang merupakan tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan. Tanpa adanya evaluasi yang terusmenerus oleh lembaga yang bersangkutan, tidak akan diperoleh informasi yang berguna untuk memastikan titik berangkat dan titik akhir yang dituju untuk pengembangannya (Depdikbud dalam Azhar, 2011:76). Evaluasi ini dilakukan secara internal maupun eksternal dan akan mempunyai manfaat yang besar apabila dilakukan secara terus-menerus secara berkala.

C. SIMPULAN Dari tulisan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan paradigma meningkatkan mutu pendidikan di LPTK dewasa ini dalam mencetak guru profesional sebagai berikut: (1) secara umum mutu dapat diartikan sebagai sebuah karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Dalam pendidikan mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan, (2) Dewasa ini LPTK sangat banyak jumlahnya, 81


LPTK swasta jumlahnya mendekati 400 institusi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Untuk itu pimpinan LPTK baik negeri maupun swasta harus bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dan secara profesional sesuai dengan standar LPTK. Rekomendasi dari permasalahan di atas adalah bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan LPTK diperlukan upaya yang serius dan profesional dalam bebera hal di antaranya: 1) Calon tenaga kependidikan harus dipersiapkan secara profesional dengan pengkondisian tertentu yaitu dengan mendesain dan mempersiapkan lingkungan pendidikan yang mampu membentuk karakter yang diharapkan. 2) Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas perlu dilakukan perbaikan pada saat rekruitment calon mahasiswa. Dengan kata lain, calon mahasiswa harus diseleksi secara ketat agar menghasilkan sarjana yang berkualitas. 3) Melakukan

pembenahan

kurikulum.

Kurikulum

disesuaikan

dengan

kebutuhan pasar 4) Kualitas dosen, atmosfer akademik, sarana, dan budaya akademik juga harus dibangun untuk melahirkan sarjana pendidikan yang handal secara intelektual dan memiliki kualitas akhlak yang baik. 5) Dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Guru (PPTG) dan Pendidikan Tenaga Kependidikan (PTK) 6) Menjalin kerjasama dengan LPTK di luar negeri dalam hal: melakukan PPL bersama, penelitian bersama dan sharing hasil penelitian, 7) Melibatkan mahasiswa dalam mengembangkan payung penelitian dosen. 8) Mendorong dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. 9) Penyelenggaraan pendidikan secara profesional. Misalnya kelengkapan dalam administrasi (Jadwal kuliah, BAP, Silabus, RPP, jumlah tatap muka tidak kurang dari 80%.

82


DAFTAR PUSTAKA Azhar. 2009. Kondisi LPTK sebagai Pencetak Guru Yang Profesional. Tabularasa-Jurnal Pendidikan PPs Unimed, Vol.6 No.1 Juni 2009.pp (113). Azhar. 2011. Jurnal Tabularasa PPS UNIMED. Paradigma Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada LPTK. Vol.8 No.1 Juni 2011 Susilo, Joko. 2014. http://www.timlo.net/baca/68719503001/60-persen-lptk-diindonesia-di-bawah-standar/ (diunduh tanggal 25 Januari 2014) http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/06/pengertian-mutupendidikan.html#.UuX9PfsxXIU (diunduh tanggal 26 Januari 2014) http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/19/07432623/Penguatan.LPTK.Perlu Dukungan.Pemerintah (diunduh tanggal 23 januari 2014) http://eprints.unsri.ac.id/1073/1/1._Makalah_Semnas_2009_%28Peranan_LPTK %29-UC.pdf (diunduh tanggal 26 Januari 2014) Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas

83

PERAN LPTK DALAM MENGHASILKAN GURU YANG PROFESIONAL Oleh: Juju Juangsih (Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)

Recommend Documents