PERADI DENGAN KAI PERSETERUAN. Ragam

Ragam

PERSETERUAN

PERADI DENGAN KAI

S

EJAK awal digulirkannya ren­­cana Kongres Advokat Indonesia oleh para advokat, mengakibatkan perseteruan yang tajam antara PERADI dengan pendukung Kongres. Advokat pendukung Kongres berpendapat bahwa organisasi advokat yang di amanatkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 Pasal 28 ayat (1) dan (2) belum di Implementasikan sebagaimana mestinya. Organisasi bernama PERADI dibentukan/didirikan 8(delapan) Organisasi Advokat jelas tidak sesuai dengan amanatkan Undang Undang Advokat yaitu“Organisasi advokat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Rangga serta Kepengurusan harus ditetapkan oleh Para Advokat”. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI DR.Otto Hasibuan SH dalam beberapa pertemuan maupun melalui mass media tetap berpendapat bahwa PERADI adalah organisasi satu-satunya para advokat berdasarkan Undang-Un-

dang Advokat. Bahwa dalam iklan PERADI di Harian Kompas bulan Mei 2008 lalu, DPN PERADI akan memberi sanksi terhadap Anggota PERADI yang mengikuti Kongres, dan menyatakan penyelenggaraan kongres adalah illegal. Silang pendapat antara pendukung Kongres dengan PERADI semakin memanas, pendukung kongres tetap berkeyakinan kongres harus dilaksanakan untuk membentuk wadah tunggal, se­ balik­nya pengurus DPN PERADI tetap bertahan bahwa PERADI adalah satusatunya wadah tunggal advokat yang sudah mendapat legitimasi dari Mahkamah Konstitusi. Para advokat tetap menyelenggarakan kongres pada tanggal 30-31 Mei 2008 yang lalu dengan membentuk/ mendirikan nama organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan mengangkat H. Indra Sahnun Lubis, SH sebagai Presiden dan Roberto Hutagalung, SH, MH selaku Sekretaris Jenderal KAI. Kongres di buka Tokoh Advokat Se-

nior DR. Adnan Buyung Nasution,SH. dihadiri sekitar + 3.000 advokat dari seIndonesia peserta yang mendaftar dan + 3.000 advokat, yang tidak hadir memberikan mandat kepada peserta yang hadir. Sehingga jumlah peserta kongres sekitar 6.000 advokat. “Kongres ini adalah legitimate sehingga dapat menetapkan wadah tunggal yang baru“, ujar DR. Buyung ������������������������������ Nasution, SH pada saat pembukaan Kongres Advokat Indonesia di Balai Sudirman, Jakarta. Para advokat peserta kongres justru ada yang membakar Kartu PERADI, dan meminta kepada Presiden KAI yang terpilih untuk mengembalikan Kartu PERADI kepada DPN PERADI serta sekaligus meminta pengembalian uang yang sudah disetorkan advokat. ”Pembakaran Kartu PERADI dalam kongres merupakan wujud kekecewaan para advokat terhadap PERADI ”, ujar Akhmad Yani, SH, MH selaku Ketua Panitia Kongres kepada Varia Advokat

Advokat Bahari Gultom, Advokat Tommy Sihotang, Advokat Ign Sogewelung, Advokat Situmeang, Advokat Hotma Sitompoel, Advokat Ropaun Rambe, Advokat S. E. Wibowo dan peserta lainnya berpose sebagai kenangan seusai perhelatan acara Kongres Advokat Indonesia

40

VARIA ADVOKAT - Volume 04, Juli 2008

Berita pada saat kongres berlangsung. Perseteruan antara PERADI dan KAI mencapai titik puncaknya, setelah kedua organisasi ini dalam waktu tidak bersamaan di terima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 4 Juni lalu. Dalam keterangan Andi Malarangeng Juru bicara Presiden kepada Pers di Istana bahwa Presiden menyampaikan PERADI adalah satu-satunya wadah advokat yang bersifat tunggal sesuai dengan Undang-Undang Advokat, dan hal ini diamini juga oleh Ketua DPN PERADI Otto Hasibuan. Bahkan Otto mengklaim hanya satu organisasi advokat yaitu PERADI yang diterima Presiden, yang lainnya hanya bersifat pribadi. Presiden KAI membantah keterangan pers yang disampaikan Jurubicara Presiden di depan Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) setelah bertemu dengan Prof.DR.Jimly Assidiqie,SH. tidak benar itu, Presiden tidak pernah menyatakan Peradi satu-satunya wadah tunggal advokat sesuai dengan undangundang advokat ”, ujar H Indra Sahnun Lubis, SH, melainkan justru Presiden meminta Menteri HUHAM untuk sebagai mediator penyelesaian permasalahan antara PERADI dengan KAI, karena pemerintah tidak mau campur tangan masalah intern organisasi advokat. ”Legalitas KAI adalah sah, dibentuk dan didirikan oleh para advokat melalui Kongres Advokat Indonesia di Jakarta”, ujar Jamson Purba, SH selaku Ketua DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia. Diharapkan untuk kedepan agar KAI benar-benar menjadi wadah yang memayungi advokat, untuk itu Pimpinan Pusat KAI harus segera memberitahukan bentuk Kartu Advokat KAI yang akan dipergunakan beracara di Pengadilan kepada Mahkamah Agung untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri, juga kepada Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun Instansi yang terkait de­ngan Dunia Peradilan. Lain lagi pendapat Mohammad Assegaf, SH, Advokat Senior ini mengatakan, ”Tidak ada salahnya KAI dengan PERADI berembuk secara baik untuk membentuk wadah tunggal, demi keVARIA ADVOKAT - Volume 04, Juli 2008

Advokat Suhardi S, Advokat Jamson Purba, Advokat Ibnu berbincang-bincang pada acara Kongres Advokat Indonesia 30 Mei 2008 di Balai Sudirman, Jakarta

pentingan advokat itu sendiri ”.Mohammad Assegaf, SH yang pernah disidangkan oleh Dewan Kehormatan PERADI mengharapkan agar advokat yang duduk di Dewan Kehormatan KAI adalah advokat senior dan diangkat oleh para advokat, disamping sudah banyak pengalaman beracara tentu pula dalam setiap mengambil keputusan jauh lebih bijak, ini bukan berarti mengecilkan rekan-rekan advokat muda. Mohammad Assegaf juga mengingatkan KAI agar tidak terulang seperti PERADI dimana anggota Dewan Kehormatan PERADI banyak dari kalangan advokat muda. Ketika ditanya soal putusan Dewan Kehormatan PERADI, apa diterima atau tidak, Assegaf berpendapat, ”Bagaimana saya bisa terima keputusan Dewan Kehormatan PERADI pada hal mereka tidak diangkat oleh advokat melainkan mereka mereka itu dipilih dan diangkat oleh Pengurus PERADI”, ujar Mohammad Assegaf SH di ruang tunggu Mahkamah Konstitusi pada saat KAI bertemu Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Varia Advokat. Menyikapi hal tersebut, saat ini ruang Sekretariat KAI yang terletak di Jalan Brawijaya No 25 Jakarta Selatan sedang sibuk bekerja dan menerima advokat dari daerah-daerah. ”Sekretariat KAI setiap hari dipenuhi rekan-rekan advokat dari daerah, untuk menanyakan kapan keluar kartu advokat KAI”, ujar Presiden KAI Indra Sahnun Lubis,

SH. Ini artinya respon para advokat di daerah-daerah begitu tinggi dan benarbenar mengakui KAI sah sebagai wadah para advokat berdasarkan undang­undang advokat, KAI didirikan para advokat melalui kongres. Ketika ditanyakan tentang PERADI, Indra Sahun Lubis berujar ”PERADI bukan didirikan oleh advokat melainkan oleh 8(delapan) organisasi advokat dan sifatnya sementara sebelum terbentuk wadah yang sah yang ditetapkan oleh para advokat melalui kongres atau musyawarah nasional yang diperuntukkan untuk itu”. Seharusnya pengurus PERADIlah yang menyelenggarakan Kongres atau Munas para advokat untuk membentuk dan menetapkan wadah dan pengurus advokat. Hal ini tidak dilaksanakan dengan alasan PERADI baru Munas tahun 2010 sesuai Anggaran Dasar PERADI Munas diselenggarakan tahun 2010 boleh-boleh aja, akan tetapi yang dimaksud disini adalah Kongres dan atau Munas yang khusus membahas nama organisasi, menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta mengangkat pengurus, karena ini amanat Undang-Undang Advokat”, tegas Indra Sahnun Lubis, SH yang juga sebagai pendiri PERADI. Kongres advokat digelar karena keinginan para advokat untuk melaksanakan Undang-Undang Advokat. Ba­ya ­ng­kan saja menurut DR. Tommy Sihotang, SH, LLM Komite Kerja Advokat

41

Ragam Indonesia ( KKAI ) sampai habis masa waktunya 2 ( dua ) tahun gagal untuk menyelenggarakan kongres atau munas advokat, kemudian PERADI berdiri pada tahun 2005, toh hingga sekarang juga tidak mampu menyelenggarakan kongres/munas untuk menetapkan nama dan bentuk organisasi advokat. ” Kongres telah menghasilkan organi­ sasi baru advokat bernama KAI dengan Presiden terpilih saudara H. Indra Sah­ nun Lubis, SH dan Sekretaris Jenderal saudara Roberto Hutagalung, SH, MH, sangat diharapkan agar para pengurus DPP KAI yang diangkat adalah ­mereka mereka benar-benar mampu dan ­ aktif mengelola organisasi kedepan dan mam­ pu mengayomi kepentingan advokat itu sendiri”, ujar DR. Tommy Sihotang SH, LLM yang juga bertindak selaku Ketua sidang dalam kongres. Dilain pihak advokat Victor Nadapdap, SH yang juga salah satu pengurus PERADI berpendapat,” mendirikan su­ atu organisasi adalah hak setiap orang, bila para advokat ingin mendirikan suatu organisasi advokat itu sah – sah saja, akan tetapi perlu diingat PERADI adalah merupakan organisasi advokat yang sah

dan sesuai dengan amanat undang-­undang advokat”. Selaku anggota ­PERADI me­ nurut Advokat Victor Nadapdap adalah wajar bila kita tetap mendukung sepenuhnya eksistensi PERADI. Penyelenggaraan kongres bermula dengan dukungan rekan advokat senior maupun rekan-rekan advokat dari daerah, dan terbentuklah panitia kongres advokat, dan peserta yang hadir dalam kongres justru banyak di hadiri rekanrekan advokat daerah. Ketua Muda bidang Non Judicial Mahkamah Agung R.I. Harifin Tumpa, SH, MH menegaskan kepada Rombong­ an KAI pada tanggal-tanggal 3 Juni lalu ”bahwa yang dapat beracara di peng­ adilan adalah Advokat”. Mahkamah Agung tidak mencampuri urusan organi­ sasi advokat, menyangkut Kartu PERADI hanyalah sebagai Tanda Pengenal Advokat (TPA), yang dapat beracara di Pengadilan, sesuai dengan UndangUndang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat. Harifin Tumpa,SH.MH menegaskan bahwa yang menentukan seseorang itu advokat atau bukan advokat adalah organisasi advokat itu sendiri.

Kesimpulan diperoleh Varia Advokat dari Para Advokat Senior, pada hakekatnya KAI adalah organisasi yang legal berdasarkan amanat Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Dan mengharapkan agar PERADI bergabung dengan KAI untuk kepentingan bersama, sejalan dengan himbauan Presiden Susilo B Yudhoyono masalah perseteruan KAI dan PERADI dapat diselesaikan secara intern karena pemerintah tidak mau campur tangan untuk itu, karena sudah ada undang undang yang mengatur advokat. Untuk itu Presiden meminta Menteri HUHAM dapat bertindak sebagai mediator. Untuk konfirmasi berita tersebut di­ atas ”Varia Advokat” telah berulang-kali menghubungi Ketua Umum PERADI DR.Otto Hasibuan,SH melalui Ponsel dan SMS pada Nomor HP.08111..... sekian. Varia Advokatpun telah ber­ upaya meminta nomor Hand Phone Advokat Otto Hasibuan, SH yang mudah dihubungi melalui Advokat Victor Nadapdap, SH, sayang tidak ada respon hingga berita ini diturunkan ke meja redaksi. VA Jamson Purba, SH dan Ali Imran

Advokat Petrus Balapatyona dan Advokat Senior Syamsul Rakan Chaniago serta Advokat Hotma Sitompoel di sela-sela acara Kongres Advokat Indonesia

42

VARIA ADVOKAT - Volume 04, Juli 2008

Berita

Hakim Bersikap Arogan dan Melanggar Hukum

P

Menurut Apik “Hak subANCA Dharma Hakim ­artinya, dengan jiwa Pan- stitusi merupakan pelimpahan casila Hakim bertaqwa pada wewenang dari pemberi kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Karya hakim terdahulu kepada penerima mengharumi kehidupan dunia, berbudi kuasa substitusi dan tidak luhur dan berkelakukan tak bercela. Ha- ada ketentuan yang mengatur kim menerangi segala kegelapan dunia, berapa jumlah dari penerima bijaksana. Hakim membasmi segala kuasa dalam Surat Kuasa. kejahatan, adil. Hakim membersihkan Menurut Apik dalam sejarah kotoran dunia, jujur. Sifat-sifat tersebut ia menjalankan profesi advobukan saja menjadi harapan dari IKA- kat, tidak pernah ada laranHI, tapi merupakan harapan dari seluruh gan mengenai hak substitusi dalam hukum acara, baru kali warga negara Indonesia. Apakah Panca Dharma itu sudah ini di Pengadilan Agama Jadipraktekkan oleh hakim-hakim, tentu karta Pusat, Majelis Hakim dalam hal ini masih banyak penyimpan- menolak akan adanya hak gan dan pelanggarannya, yaitu Hakim substitusi tersebut.” ujarnya. sebagai Penegakkan hukum di Indone- dan mempertanyakan apakah sia tidak berjalan sesuai aturan meru- Majelis Hakim yang meme­ pakan hal yang lumrah dan sering dite- riksa perkara No.260/Pdt.G/ 2008/PA.JP tidak mengerti apa mui dalam praktek sehari-harinya. Seperti halnya pada saat Wakil yang dimaksud dengan Hak Alizar Jas, SH Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pu- Substitusi?” tegasnya. sat yang juga bertindak sebagai Ketua Walaupun Apik tetap bersikeras ter- adilan Agama Jakarta Pusat akan melakuMajelis Hakim Perkara hadap pendapatnya Ketua kan upaya intervensi terhadap Ketua Nomor 260/Pdt.G/2008/ Majelis Hakim tetap tidak Majelis Hakim Perkara No No.260/ Pdt. PA.JP, dalam menjalankan memberikan ijin untuk ber­ G/2008/PA.JP sesuai aturan yang berlaku. tugasnya menolak Advoacara pada saat Advokat Apik terlebih adanya penundaan sidang yang kat Apik, SH sebagai Pemenanyakan dasar hu­kum terbilang cukup lama yang ditetapkan Ke­ nerima Kuasa Substitusi, penolakan, Ketua Ma­­jelis tua Majelis Hakim bersangkutan. dengan alasan seharusnya Pada saat yang bersamaan Varia Advomalah berdalih “ka­­mi tidak penerima kuasa sendirilah ingin memperdebatkan lagi kat juga meminta klarifikasi kepada Ketua yang harus datang dan panjang lebar”. tegasnya. Majelis Hakim beserta Hakim Anggota Hakim tersebut juga medalam wawancaranya ­dengan yang memeriksa perkara Nomor.260/Pdt. nolak kartu izin beracara Varia Advokat Apik mene­ G/2008/PA.JP mengenai penolakan surat Advokat Apik, SH,MH advokat Apik yang dikelurangkan bahwa pada saat kuasa substitusi dan penolakan Kartu Tanarkan oleh organisasi advokat IKADIN kejadian itu Ketua Majelis Hakim terse- da Pengenal Advokat IKADIN yang tidak dengan dalih hanya kartu izin beracara but mengusirnya untuk keluar ruang diakui, namun baik Ketua Majelis Hakim yang dikeluarkan PERADI yang dapat persidangan dan menunda persidangan ataupun anggotanya tidak berada ditemditerima dalam ruang sidang. Menurut untuk jangka waktu satu bulan. pat, dalam kesempatan lain Varia Advokat Apik dalam perdebatan di ruang sidang Varia Advokat dalam kesempatannya mewawancarai Drs.Nuheri, SH selaku ia menyatakan bahwa, .”Saya adalah meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Puadvokat yang beracara berdasarkan Jakarta Pusat untuk dilakukan konfirmasi sat dan Nuheri, SH dalam wawancaranya Surat Keputusan Menteri Kehakiman, dengan Ketua Majelis Hakim menanggapi menyatakan tidak ada pengusiran terhadap dalam kesempatan ini beracara di Pen- permasalahan tersebut, namun menurutnya Sdr. Advokat Apik. Dan dalam keterangangadilan Agama Jakarta Pusat. hal itu tidak diperlukan, tetapi Ketua Peng­ nya kepada Varia Advokat menanggapi keVARIA ADVOKAT - Volume 04, Juli 2008

43

Ragam Berita jadian penolakan surat kuasa ­ substitusi oleh advokat Apik ia menyatakan bahwa “dalam Perkara No 260/Pdt.G/2008/ PA.JP, pemberi kuasa memberi kuasa kepada advokat E Hendarto,SH ­selaku Nuheri, SH kuasa hukum. Namun pada sidang pertama advokat E Hendarto tersebut tidak hadir, tetapi memberikan Surat Kuasa substitusi kepada Advokat Apik,SH, padahal Majelis Hakim belum memeriksa keabsahan E.Hendarto apakah ia seorang advokat. Menurut Nuheri seandainya waktu itu Advokat E Hendarto hadir tidak akan ditolak”. Nuheri mengatakan biasanya



pertama-tama advokat penerima kuasa datang diperiksa dulu identitasnya kalau ada fotokopinya dicocokkan dengan yang asli. Ini kan belum sempat karena bapak Hendarto,SH itu belum menghadiri sidang ujarnya Nuheri, SH dalam keterangannya menegaskan sebagai Hakim yang memeriksa perkara patuh dan ada komando berdasarkan Surat Sekretaris MARI No.: 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, Surat Ketua MARI No.KMA/445/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 dan SEMA MARI No.01 tahun 2007 tanggal 24 maret 2007. Varia Advokat juga menanyakan kepada Nuheri,SH perihal Putusan Mahkamah Konstitusi No.67 yang telah mencabut kewenangan

pengawasan Mahkamah Agung terhadap Advokat, menurutnya didalam surat-surat dari Mahkamah Agung tersebut diatas tidak ada menyinggung dan kata-kata mengawasi para advokat. Nuheri juga menambahkan Ketua Majelis Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menyurati Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan surat No.: W9.A1/1066/HK.05/ V/2008 tanggal 19 Mei 2008 inti suratnya adalah. menolak Sdr. Advokat A.M Apik Dwi Nugroho, SH dalam sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena tidak punya KTPA PERADI sebagai satu-satunya wadah advokat setelah berlaku UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat. VA Lary Sohar dan Faisal Abidin

PENGUMUMAN No 01/MUNAS-I MPI/VIII/2008 MUSYAWARAH NASIONAL 1 MASYARAKAT PEDULI INDEPENDEN (MPI) Sabtu, 16 Agustus 2008, di Jakarta

Masyarakat Peduli Independen dibentuk secara demokratis dengan sistem buttom-up (dari bawah ke atas) oleh dan dari tokoh masyarakat yang berdomisili di daerah dan wilayah dengan maksud melaksanakan UUD 1945 dan dapat menduduki jabatan politik pada Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Jadi semata-mata tidak melalui Partai Politik, dengan ini mengumumkan bahwa: 1. MUNAS pertama MPI akan dilaksanakan pada Sabtu, 16 Agustus 2008, di Jakarta. 2. Persyaratan Peserta : a. Warga Negara Indonesia; b. Dewasa; c. Tidak sedang menjadi anggota TNI dan Polri, dan tidak menjadi Pengurus Partai Politik; d. 3 lembar pas foto berwarna, ukuran 4x3; e. Menaati tata tertib MUNAS I MPI dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Panitia; f. Peserta memberikan kontribusi untuk MUNAS I MPI sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), disetor ke Bank Mandiri Cabang Daan Mogot No Rekening: 118-000-438-9929 an Rambe Law Firm; (Nama Peserta ditulis jelas/lengkap, berikut kota asal, misalnya: Dony Satria (Malang) pada slip setoran Bank Mandiri pada kolom berita “Pendaftaran Munas MPI” dan bukti setor tersebut harap di-faks ke: 021-5672285 atau kirim via pos ke Sekretariat MPI: Jalan Daan Mogot No 19-C, Grogol, Jakarta Barat; pada saat Munas bukti setor diperlihatkan kepada Panitia untuk registrasi peserta; dan segala biaya akomodasi dan hotel (tempat menginap) ditanggung oleh masing-masing peserta. 3. Pendaftaran peserta melalui: a. Panitia MUNAS I MPI menyediakan formulir pendaftaran dan dapat di-download dengan mengunjungi: www.mpi-center. com atau mendaftar langsung ke sekretariat. b. Formulir dikembalikan kepada Panitia MUNAS I MPI dan pendaftaran ditutup pada 1 Agustus 2008, 16.00 WIB. Untuk memperoleh keterangan lengkap silakan hubungi Panitia MUNAS I MPI, Jalan Daan Mogot No 19-C, Grogol, Jakarta Barat, Telp: 021-5671304, 5670892, SMS Center MPI: 08129351159, e-Mail: [email protected]. Jakarta, 20 Juni 2008 PANITIA MUNAS I MPI

ttd ttd HALIM JEVERSON R, SH BAHDER JOHAN, SH, MH Ketua Sekretaris Pemrakarsa Pembentukan MASYARAKAT PEDULI INDEPENDEN ROPAUN RAMBE, SH, MH

44

Drs JIMMY B HARIYANTO, SH, MBA VARIA ADVOKAT - Volume 04, Juli 2008