Penyuluh Kehutanan Swasta, Potensi Yang Perlu Digali Guna Pemberdayaan Masyarakat Oleh: Ryke L.S. Siswari
Sesuai dengan pasal 20 Undang-undang No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya. Untuk sektor kehutanan, penyuluhan dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Penyuluhan oleh PKS dan PKSM ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P42/ Menhut-II/2012 yang direvisi dengan Peraturan Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 76/ Menlhk/Setjen/Kum.1/ 2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Swadaya Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Secara resmi, PKS dicanangkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2012 bersamaan dengan pelatihan 50 PKS yang berasal dari Jawa dan Luar Jawa. PKS inilah yang diharapkan melakukan kegiatan penyuluhan di dalam kawasan yang dikelola oleh para pemegang ijin, karena PK-PNS dan PKSM lebih banyak berkiprah dan melaksanakan kegiatannya di luar kawasan serta di kawasan konsevasi. PKS diperlukan terutama dalam perannya guna menjembatani kesenjangan akses pengelolaan sumber daya hutan antara perusahaan dengan masyarakat, konflik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar hutan dan juga menyambungkan programprogram pemerintah dalam pembangunan kehutanan dengan masyarakat di sekitar hutan. Peran PKS ini sangat penting bila dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan kehutanan. Terkait hal tersebut, dalam Perturan Menteri Kehutanan Nomor P 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial disebutkan bahwa Pengelola hutan dan Pemegang Ijin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat yang terdpat di sekitarnya melalui kemitraan kehutanan. Di dalamnya juga disebut bahwa kemitraan yang wajib difasilitasi oleh instansi/lembaga yang membidangi kehutanan dapat dibantu antara lain oleh Penyuluh .
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di dalam kawasan yang didamping oleh PKS (Dok. Perhutani dan PT Arara Abadi)
Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang PKS dan PKSM disebutkan bahwa setiap pelaku usaha di bidang kehutanan yang kegiatan/usahanya berkaitan langsung dengan masyarakat wajib memiliki dan/atau menugaskan karyawan sebagai PKS paling sedikit 2 (dua) orang. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa tugas PKS adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan; melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan secara mandiri; berperanaktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama; dan 6. mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan Pada kenyataannya, setelah pencanangan PKS pada tahun 2012, belum ada perkembangan PKS meskipun tugas dan fungsi penyuluhannya tetap dilakukan. Istilah bagi PKS pun sangat beragam. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No P 54/MenhutII/2014, fungsi penyuluhan pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfasatan Hutan dipegang oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) dan Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Lestari Pemandu Wisata (GANISPHPLPEMANTA). Selain oleh GANISPHPL-BINHUT dan GANISPHPL-PEMANTA, fungsi penyuluhan juga dilakukan oleh Community Development officer (CDO), Community Investment Distric dan Community Investment Superintendent. Di Jawa, dalam hal ini
pada lingkup Perum Perhutani, fungsi penyuluhan dilaksanakan oleh Kepala Sub Seksi PHBM, Mandor Pendamping PHBM dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan mengenai PKS dan PKSM, Kelembagaan PKS berbentuk organisasi profesi, perkumpulan, yayasan, forum, jaringan dan lainnya yang dapat merupakan bagian organisasi pelaku usaha atau gabungan dari beberapa pelaku usaha yang membentukkelembagaan PKS tersendiri.Kelembagaan ini dapat berkedudukan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Kelembagaan ini bertanggungjawab kepada istansi pelakssana penyuluhan provinsi. Pemerintah dapat memfasilitasi kelembagaan penyuluhan PKS ini dengan pelatihan, materi penyuluhan serta pemanfaatan sarana dan prasrana penyuluhan. Kelembagaan PKS baru terbentuk pada Temu Teknis PKS bulan September 2016 dalam bentuk Forum Penyuluh Kehutanan Swasta Nasional. Dengan demikian Forum PKS Naional ini belum sepenuhnya berfungsi. Namun demikian, sebagian tugas dan fungsinya tetap dilaksanakan oleh pelaku usaha umumnya melalui bagian/divisi yang menangani pemberdayaan masyarakat dengan bentuk yang sangat beragam. Penetapan PKS Alur Penetapan PKS sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang PKS dan PKSM adalah sebgai berikut:
Prosedur Penetapan PKS
1
•IDENTIFIKASI
CALON PKS 2
•PENILAIAN
PELAKU USAHA & ATAU LEMBAGA YANG MEMPUNYAI KOMPETENSI BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN
1 2
•PENETAPAN
•PELAPORAN
KEMEN LHK C.Q. PUSAT PENYULUHAN
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sampai saat ini belum ada penetapan PKS secara khusus, meskipun dalam perusahaan-perusahaan ppemegang ijin bidang kehutanan fungsi PKS tetap dilaksanakan oleh GANISPHPL-BINHUT, Community Development officer (CDO), Community Investment Distric (CID), Community
Investment Superintendent (CIS), Kepala Sub Seksi PHBM, Mandor Pendamping PHBM maupun TPM. Pengangkatan GANISPHPL- BINHUT ditetapkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal PHPL. Sedangkan untuk CDO, CID dan CISditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Di Perum Perhutani, KSS PHBM adalah jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi setiap KPH dan ditetapkan oleh Direksi. Sedangkan Penetapan Mandor Pdendamping PHBM ditetapkan melalui Keputusan Administratur/KKPH setempat dan merupakan tugas tambahan dalam artian Mandor PHBM bukan merupakan jabatan khusus yang ada dalam struktur organisasi Perum Perhutani. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) ditetapkan melalui kontrak kerja sama antara Administratur/KKPH dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jumlah, Penyebaran dan Kapasitas PKS Data lengkap mengenai jumlah dan penyebaran PKS belum diketahui dengan pasti. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.16/PGHPL-IPHH/2015 dengan luasan konsesi yang dikelola oleh para pemegang ijin di luar Perum Perhutani, data GANISPHPL-BINHUT dibandingkan kondisi riilnya dapat dilihat dalam gambar berikut : Data Sebaran GANISPHPL-BINHUT
1200 1000 800 600 400 200 0
Potensi Jumlah Riil
(Sumber data : Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, 2016)
Sedangkan sebaran PKS pada Perum Perhutani per Divisi Regional adalah sebagai berikut : Sebaran PKS pada Perum Perhutani NO
DIVRE
1. 2. 3.
Jateng Jatim Jabar & Banten Jumlah
KSS PHBM 20 23 14 57
MANDOR PHBM 1.744 269 347 2.360
TPM 52 71 28 151
JUMLAH 1.816 363 389 2.658
(Sumber Data: Perum Perhutani, 2016)
Jumlah dan sebaran PKS lain yaitu Community Development officer, Community Investment Distric, Community Investment Superintendent, belum terdata dengan akurat. Secara umum, PKS (dalam hal ini GANISPHPL-BINHUT, Community Development officer, Community Investment Distric, Community Investment Superintendent, Kepala Sub Seksi PHBM serta Mandor Pendamping PHBM), belum banyak memperoleh pelatihan yang dibutuhkan khususnya mengenai pendampingan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil diskusi dan sharing pengalaman pada Temu Teknis PKS yang diselenggarakan pada bulan September 2016 juga diketahui bahwa pelatihan teknis bagi PKS juga masih belum memadai. Beberapa perusahaan besar seperti PT Riau Andalan Pulp and Paperdan PT Arara Abadi di Sumatar, PT Wana Hijau Pesugihan di Kalimantan, serta Perum Perhutani di Jawa memang telah melakukan pelatihan-pelatihan pendampingan bagi petugasnya. Namun lebih banyak perusahaan yang belum melakukannya. Pelaksanaan Kegiatan 1. Jawa Di Jawa, dalam hal ini di Perum Perhutani, kegiatan PKS sudah lebih jelas dan terstruktur terutama dalam pendampingan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani dalam wilayah kerjanya yang dilaksanakan dengan pola kemitraan bersama Desa yang oleh Desa didelegasikan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan dapat melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, sehingga keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.
PHBM ini dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan setempat dengan didampingi oleh Mandor Pendamping PHBM sebagai PKS.Dalam hal ini PKS melakukan pendampingan sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan PHBM yang dilakukan
oleh LMDH hingga monitoring dan evaluasinya.
Penanaman kopi di bawah tegakan oleh LMDH dengan dampingan Mandor PHBM di areal Perhutani (dok. Perhutani)
Dalam penyelenggaran PHBM, koordinasi juga dilakukan dengan para pihak terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Lembaga Pemerintahan Desa, LSM dan yang lain. Koordinasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi dan sinergitas program dan kegiatan.PKS juga melakukan koordinasi dan penyuluhan bersamna dengan PK PNS dalam berbagai kegiatan. Penjenjangan karier PKS secara khusus tidak ada, namum sesuai dengan evaluasi kinerjanya PKS dapat diikutkan pelatihan untuk penjejangan jabatan struktural di lingkup Perum Perhutani. Pembinaan PKS oleh Perum Perhutani dilakukan melalui: a. penyegaran pendampingan masyarakat yang secara rutin dilakukan oleh masingmasing KPH setiap 3 bulan sekali b. pelatihan-pelatihan teknis terkait pengelolaan hutan
2. Luar Jawa Salah satu penyelenggaran penyuluhan oleh PKS di Luar Jawa adalah yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau. PT RAPP membebankan tugas penyuluhan sebagai bagian dari tugas para CDO yang ditempatkan di desa-
desa yang berdekatan dengan satuan pengelolaan HTInya. Satu orang CDO mendampinbgi masyarakat di 1 sampai 4 desa. Salah satu sarana penyuluhan yang dimiliki PT RAPP adalah adanya lokasi percontohan pertanian terpadu.Percontohan didisain memiliki petak-petak tanaman sayuran, kolam ikan patin dan baung, kandang ternak sapi dan tempat pembuatan kompos. Sarana ini digunakan untuk pelatihan bagi petani binaan yang saat ini telah terbentuk sebanyak 134 kelompok dengan jumlah anggota sekitar 3.236 orang yang tersebar di 57 desa. Permasalahan Sebagaimana telah disebutkan, penetapan PKS secara khusus memang belum ada. Dari Temu Teknis PKS 2016, diperoleh masukan bahwa penetapan PKS oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P 76/ Menlhk/Setjen/Kum.1/ 2016 dirasa kurang tepat. Sebaiknya perusahaan hanya mengusulkan calon PKS dari perusahaannya sesuai kualifikasi untuk ditetapkan sebagai PKS oleh Kementerian LHK. Legalitas dan pengakuan oleh kementerian LHK ini selain memberikan prestise tersendiri bagi yang bersangkutan juga akan mepermudah untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan PK-PNS maupun instansi penyelenggara/pelaksana penyuluhan di daerah. Hal ini juga akan mempermudah pembinaan maupun fasilitasi berupa pelatihan, pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan oleh instansi Pembina baik di pusat maupun daerah. Secara umum, perusahaan-perusahaan tersebut juga belum sepenuhnya memahami peraturan mengenai PKS dan PKSM maupun program penyuluhan nasional. Kegiatan penyuluhan dilakukan sebagai bagian dari Community Development yang memang menjadi kewajiban. Koordinasi dengan instansi penyelenggara/pelaksana penyuluhan maupun PK PNS masih belum intens. Demikian juga materi-materi penyuluhan maupun pembinaan langsung dari pemerintah maupun pemerintah provisi dan kabupaten/kota belum banyak diterima. Penutup Keberadan PKS, dalam hal ini GANISPHPL-BINHUT, Community Development officer, Community Investment Distric, Community Investment Superintendent, Kepala Sub Seksi PHBM serta Mandor Pendamping PHBM, merupakan potensi yang dapat dimanfaatakan dalam pemberdayaan masyarakat terutama di kawasan hutan yang tidak terjangkau oleh PKS maupun PKSM. Di sini PKS dapat berperan dalam menjembatani kesenjangan akses pengelolaan sumber daya hutan antara perusahaan dengan masyarakat, konflik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar hutan dan
juga menyambungkan program-program pemerintah dalam pembangunan kehutanan dengan masyarakat di sekitar hutan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan PKS tersebut, yang pertama harus dilakukan adalah menetapkan legalitas PKS yang selama ini belum dilakukan. Berikutnya adalah menguatkan kelmbagaan PKS yang terbentuk pada bulan September 2016 dengan mulai memerankannya sesuai dengan fungsi, membantu mensosialisisakan kepada seluruh pemegang ijin bidang kehutanan dan memberikan peluang agar bisa bersinergi dengan instansi penyelenggara penyuluhan pusat dan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Kapasitas PKS juga perlu ditingkatkan melalui fasilitasi pelatihan ilmu penyuluhan, pendampingan, teknis kehutanan, pertanian dan pengembangan usaha masyarakat. Pelatihan-pelatihan ini dapat dilakukan oleh istansi penyelenggara penyuluhamn maupun bekerjasama dengan pelaku usaha dalam hal ini perusahaan dimana PKS bekerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat akan lebih optimal sehingga “hutan lestari masyarakat sejahtera” tidak akan menjadi sekedar slogan saja.
