PENGEMBANGAN PUSAT INOVASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (PI UMKM) DALAM KERANGKA SISTEM INOVASI DAERAH (SID) Ignatius Subagjo Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing BPPT
ABSTRAK Pengembangan sistem inovasi daerah diyakini dapat dijadikan landasan dalam pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan daya saing. Dalam konsep pengembangan sistem inovasi daerah, yang harus dilakukan adalah penguatan kerangka elemen sistem inovasi daerah dan pelaksanaan 6 (enam) agenda kebijakan pengembangan sistem inovasi daerah. Sebagai simpul dari jaringan kemitraan yang memberikan jasa pelayanan terpadu untuk menumbuhkembangkan UMKM yang inovatif, PI UMKM berperan penting dalam memperkuat elemen bisnis/ industri yang ada di dalam kerangka elemen sistem inovasi daerah. Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang telah mengadopsi pengembangan sistem inovasi daerah sebagai platform pembangunan ekonomi di daerahnya. Beberapa agenda kebijakan pengembangan sistem inovasi daerah telah dijalankan. Demikian juga, penguatan kerangka elemen sistem inovasi daerah juga telah dilakukan. Salah satunya adalah penguatan PI UMKM melalui kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kata Kunci : kebijakan, pengembangan, sistem, inovasi, daerah, UMKM, PI UMKM.
I.
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang. Diyakini bahwa kemampuan suatu daerah untuk menawarkan lingkungan usaha yang kondusif, menarik investor dan orang-orang berbakat bisnis, serta kemampuan meyakinkan untuk dapat berkinerja unggul di daerahnya akan memampukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Semakin diyakini pula bahwa semua kemampuan itu hanya mungkin dapat dicapai bila dalam membangun ekonomi di daerah menggunakan landasan pengembangan sistem inovasi daerah, bukan lagi berlandaskan melimpahnya sumber daya alam ataupun murahnya tenaga kerja kurang terampil. Sebagai suatu bentuk cara pandang sistem, sistem inovasi daerah yang dimaksud di sini pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik) serta proses pembelajaran di daerah (Taufik, 2005). Sistem inovasi daerah tak hanya dipengaruhi oleh aspek/faktor-faktor universal tetapi juga aspek/faktor spesifik lokal-lokasional serta bagaimana dinamika interaksinya dengan dunia luar. Disadari atau tidak, upaya pengembangan sistem inovasi daerah telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Namun pada umumnya, diantara sekian banyak aktor di dalam sistem inovasi daerah, pengembangan PI UMKM sebagai aktor pendukung salah satu elemen penting dalam pengembangan sistem inovasi daerah masih sering kurang mendapat perhatian yang serius. Hal ini antara lain mengakibatkan kurang berkembangnya industri di daerah yang dikarenakan kurangnya layanan PI UMKM untuk menumbuhkembangkan UMKM yang 1
inovatif baik melalui penguatan kinerja UMKM yang ada maupun melalui penumbuhan UMKM pemula yang inovatif. PI UMKM yang dimaksud adalah Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu suatu organisasi atau unit organisasi sebagai simpul dari jaringan kemitraan yang memberikan jasa pelayanan terpadu untuk menumbuhkembangkan UMKM yang inovatif. Jasa layanan PI UMKM yang diberikan kepada UMKM dapat berupa layanan teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), intermediasi bisnis, inkubasi bisnis, akses informasi bisnis, maupun fasilitasi akses pembiayaan bisnis.
I.2. Tujuan dan Manfaat. Makalah ini bertujuan untuk mengingatkan para pemangku kepentingan pembangunan ekonomi di daerah agar memberikan perhatian dan penanganan yang berimbang pada seluruh elemen penting beserta seluruh aktor pendukungnya di dalam sistem inovasi daerah. Adapun yang dimaksud dengan elemen penting dalam sistem inovasi daerah dapat dilihat pada uraian di sub bab 2.1.2. berikut di bawah. Diharapkan tulisan ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan pembangunan ekonomi di daerah dalam merencanakan program atau kegiatan pembangunan ekonomi di daerahnya dalam kerangka agenda kebijakan pengembangan sistem inovasi daerah. Uraian mengenai agenda kebijakan pengembangan sistem inovasi daerah juga dapat ditemui pada sub bab 2.1.4. berikutnya. II.
GAMBARAN UMUM II.1. Konsep Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.
II.1.1. Pemahaman Pengertian Sistem Inovasi Daerah. Sebagaimana definisi sistem inovasi daerah seperti diuraikan di atas, di dalam pengertian sistem inovasi daerah mengandung sekelompok pelaku pembangunan ekonomi di daerah baik individu maupun organisasi yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu jaringan untuk menghasilkan inovasi dan mendifusikannya. Ditekankan juga bahwa agar dapat terus mengikuti perubahan yang berkembang, kelompok pelaku pembangunan ekonomi di daerah ini perlu terus menjalani proses pembelajaran. Pada dasarnya, sistem inovasi daerah hanya mungkin dapat dikembangkan bila ada kehendak kuat, kepeloporan dan konsistensi dari Kepala Daerah untuk membangun kompetensi dan memperkuat kolaborasi sinergis berbagai pihak dalam pembangunan ekonomi daerahnya melalui kebijakan dan instrumen kebijakan yang ditetapkan. Dengan kata lain, kunci keberhasilan pengembangan sistem inovasi daerah adalah adanya kehendak kuat, kepeloporan dan konsistensi dari Kepala Daerah baik dalam penetapan agenda kebijakan pengembangan sistem inovasi daerah, penguatan kerangka elemen sistem inovasi daerah, maupun dalam penyediaan anggaran pengembangan sistem inovasi daerah. Unsur-unsur utama Sistem Inovasi dapat dirincikan sebagai berikut : 1)
Daya dukung pihak penyedia;
2)
Daya serap pihak pengguna;
3)
Kelembagaan antarmuka dan keterkaitan para pihak yang saling menguntungkan;
4)
Infrastruktur yang terspesialisasi;
5)
Pendanaan/pembiayaan inovasi dan/atau pendanaan/pembiayaan berisiko;
6)
Kebijakan yang mendukung.
II.1.2. Kerangka dan Elemen Penting Bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah. 2
Taufik (2005) menggambarkan skema Kerangka dan Elelemen Penting Bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut :
Gambar Kerangka Dan Elemen Penting Bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah. Sumber : Taufik (2005)
Skema ini memberikan sandaran dan kerangka kerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, sifat ketidaklinieran, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi. Elemen yang tergambar dalam skema di atas merupakan elemen-elemen penting utama saja. Di luar itu, masih banyak elemen pendukung yang juga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang berimbang dan berkelanjutan dalam upaya pengembangan sistem inovasi daerah. Salah satu elemen pendukung yang dimaksud adalah Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PI UMKM) yang berperan untuk menumbuhkembangkan UMKM inovatif yang akan memperkuat elemen industri/ bisnis.
II.1.3. Landasan Utama Sistem Inovasi Daerah. Menurut Taufik (2005), dengan mencermati konsep/model sistem inovasi dan beberapa praktik yang berkembang, konsep sistem inovasi daerah pada intinya mengandung beberapa landasan penting seperti diilustrasikan pada gambar berikut :
3
Gambar Konsep Landasan Mengembangkan SID Sumber : Taufik (2005)
Konsep ini dipandang dapat membantu bagaimana daerah mengembangkan/ menyusun strateginya untuk mengembangkan/ memperkuat sistem inovasinya dalam mengatasi persoalanpersoalan yang dihadapi. Beberapa landasan utama konsep tersebut adalah sebagai berikut :
1)Daerah. Konsep SID memang merupakan cara pandang tentang sistem inovasi pada tataran daerah. Dari perspektif administratif pemerintahan, pengertian daerah secara formal administratif (misalnya kabupaten/kota ataupun propinsi) sering menjadi alat paling mudah untuk menetapkan batasan sistem. Namun pemajuan sistem inovasi daerah membutuhkan cara pandang yang lebih terbuka dan menguntungkan bagi daerah lebih dari sekedar pertimbangan batasan administratif. Kerjasama dengan daerah lain merupakan aspek yang harus digali dan dikembangkan oleh setiap daerah dalam memperkuat daerah masing-masing. Hal-hal seperti ini memang semakin membutuhkan kemampuan daerah untuk menghadapi paradoks yang berkembang, bahwa bersaing dan bekerjasama merupakan kemampuan yang perlu terus dikembangkan secara bersamaan. Konsep daerah dalam sistem inovasi, pada dasarnya dapat diartikan secara fleksibel agar memiliki pengertian kontekstual. 2)
Interaksi.
Konsep sistem mengindikasikan bahwa elemen-elemen dalam sistem berinteraksi satu dengan lainnya dan berproses ke arah yang lebih baik, sesuai dengan peran masing-masing. Sistem tanpa interaksi antar elemen hanyalah sistem yang semu. Interaksi yang sehat adalah interaksi yang produktif dan menghasilkan keuntungan timbal-balik bagi para pihak yang berinteraksi, meskipun dalam bentuk yang mungkin berbeda. Dinamika sistem inovasi daerah akan ditentukan oleh bagaimana interaksi terjadi dalam sistem tersebut. 3)
Keterkaitan dan jaringan.
Keterkaitan dan jaringan rantai nilai menjadi dasar bagi penguatan sistem inovasi dan perlu ditumbuhkembangkan. Keterkaitan dan jaringan ini tidak saja menyangkut aktivitas bisnis tetapi juga non-bisnis. Hubungan non-bisnis yang semakin baik merupakan kunci bagi peran para pihak, termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah, dalam mendukung aktivitas inovasi dan 4
bisnis. Dari kepentingan sosial dan ekonomi, hubungan inilah yang mempengaruhi spillovers atau eksternalitas ekonomi positif dalam masyarakat, terutama di daerah. 4)
Pembelajaran.
Inti dari perkembangan sistem inovasi adalah proses pembelajaran. Sistem inovasi akan berkembang jika sistem tersebut mampu menjadi sistem yang belajar dan mampu mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai serta beradaptasi terhadap perubahan yang berkembang. Daerah yang telah relatif maju sekalipun, ketika berhenti dalam proses pembelajaran akan menjadi statis, bahkan mungkin menurun dan selanjutnya tertinggal. 5)
Pengetahuan dan Inovasi.
Perkembangan sistem inovasi daerah tentu akan ditentukan oleh kemajuan pengetahuan dan inovasi. Aliran pengetahuan yang terhambat karena kelemahan penyedia, saluran (misalnya intermediaries, mekanisme atau lainnya), dan pengguna, akan menghambat berkembangnya sistem inovasi daerah. Pengetahuan, baik yang bersifat tacit maupun eksplisit/ terkodifikasi perlu terus dikembangkan, tidak saja dengan mengadopsi dari luar, tetapi juga dengan mengembangkan pengetahuan sendiri dan mengkombinasikan, mengintegrasikan serta mengembangkan keduanya sesuai dengan kebutuhan setempat dan kebutuhan pemenuhan relung pasar luar yang potensial.
II.1.4. Agenda Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Taufik (2005) mengajukan 6 (enam) kelompok agenda utama kebijakan inovasi yang perlu dikembangkan di daerah untuk mengembangkan sistem inovasi daerah walaupun tidak seluruhnya merupakan ranah daerah dan harus dilakukan oleh daerah. Keenam agenda utama ini, yang juga merupakan tujuan strategis pengembangan sistem inovasi daerah adalah: 1)Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi. Tujuan utama agenda ini pada dasarnya adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Bagian pertama yang perlu dibenahi di daerah secara umum adalah berkaitan dengan kerangka mendasar bagi pengembangan sistem inovasi. Penataan mendasar termasuk penataan/pengembangan basisdata daerah berkaitan dengan sistem inovasi daerah. 2)Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi industri. Tujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsur unsur lembaga yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi daerah, meningkatkan daya ungkit peran iptek/litbangyasa yang sesuai dan spesifik bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan dan hasil litbangyasa/inovasi serta mengembangkannya. 3)Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktikbaik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa. Tujuan utamanya adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasilhasil litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dampak inovasi atau pengetahuan/teknologi secara signifikan atas kemajuan ekonomi daerah sebenarnya akan ditentukan oleh seberapa cepat dan luas difusinya dapat didorong di daerah yang bersangkutan. Bagi negara seperti Indonesia, agenda ini merupakan faktor yang penting dibanding dengan di negara maju, mengingat sebagian besar pelaku bisnis (yaitu UKM) pada dasarnya merupakan pelaku yang relatif tertinggal kemampuan dan aksesibilitasnya terhadap beragam kemajuan teknis. 4)Mendorong budaya inovasi. 5
Tujuan agenda ini adalah membangun landasan budaya inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di daerah. Persoalan ketertinggalan bisnis dari pesaing, kemampuan menyerap kemajuan iptek, penyesuaian diri terhadap perubahan persaingan bisnis yang dinamis, serta rendahnya perkembangan perusahaan baru yang inovatif membutuhkan perhatian yang sangat serius dari banyak pihak. 5)Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional. Tujuan utamanya adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di daerah dalam upaya membangun ekonomi wilayah/lokal dengan pendekatan sistem. 6)
Penyelarasan dengan perkembangan global.
Tujuan utama upaya ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan pemangku kepentingan di daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah dan kemajuan daerah.
II.2. Posisi dan Peran PI UMKM Dalam Kerangka Elemen Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Dalam skema Kerangka dan Elemen Penting Bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah seperti digambarkan pada sub bab 2.1.2. di atas, tidak terlihat secara eksplisit posisi PI UMKM. Oleh sebab itu dalam upaya pengembangan sistem inovasi daerah yang telah banyak dilakukan dan dipelopori oleh Pemerintah Daerah, masih banyak elemen pendukung yang kurang mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Salah satu elemen pendukung yang tidak tergambarkan di dalam kerangka tersebut adalah PI UMKM yang berposisi sebagai pendukung dan pemerkuat elemen “bisnis” di dalam Kerangka Elemen Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Di dalam kerangka tersebut, PI UMKM berperan sebagai simpul dari suatu jaringan kemitraan yang memberikan jasa pelayanan terpadu untuk menumbuhkembangkan UMKM inovatif baik melalui peningkatan kinerja UMKM yang telah ada maupun penumbuhkembangan UMKM baru yang inovatif. Jasa layanan terpadu yang dapat diberikan PI UMKM antara lain meliputi : 1). Jasa layanan berbasis teknologi, 2). Pengembangan SDM UMKM, 3). Intermediasi bisnis UMKM, dan 4). Fasilitasi akses pembiayaan bisnis. Terkait dengan Agenda Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah seperti diuraikan dalam sub bab 2.1.4. di atas, PI-UMKM berperan dalam menjalankan sebagian dari agenda kebijakan nomor 2), 3) dan 4) sebagai berikut : Agenda Kebijakan Inovasi 2) : Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/ litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi industri. Dalam menjalankan peran untuk mengisi Agenda Kebijakan Inovasi 2) ini, PI-UMKM Daerah diharapkan mampu memodernisasi UMKM. Usaha kecil bukan kelompok yang terisolasi tetapi merupakan kelompok usaha yang berantaraksi dan bertransaksi dengan lingkungannya dalam kegiatan ekonomi. Karena sebagian besar UMKM merupakan kelompok lemah, maka perlu dilakukan perkuatan, terutama peningkatan daya serapnya terhadap teknologi karena teknologi merupakan pemicu nilai tambah. Modernisasi UMKM antara lain meliputi kemampuan pengusaha, ketrampilan pekerja, sistem manajemen termasuk model bisnis. Agenda Kebijakan Inovasi 3) : Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa. Dalam menjalankan peran untuk mengisi Agenda Kebijakan Inovasi 3) ini, PI-UMKM Daerah diharapkan mampu melakukan Peningkatan Difusi Inovasi, Praktik Baik dan Hasil Litbang. Program ini dijalankan antara lain melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.
Diseminasi Praktik Baik dan Hasil Litbang. 6
Hasil-hasil litbang perlu disebarluaskan kepada masyarakat luas. Pemilihan media maupun modus difusi dipilih dengan mempertimbangkan efektifitas penyampaian. Demikian pula halnya dengan praktik baik.
b.
Peningkatan Transaksi Bisnis dan Non-Bisnis.
Transaksi bisnis perlu lebih ditingkatkan, apakah relasi antar pelaku dalam klaster yang sudah relatif matang, atau pada fase inisiasi klaster industri. Selain transaksi bisnis, transaksi nonbisnis juga perlu mendapat perhatian. Transaksi pengetahuan antar anggota masyarakat, antar pelaku bisnis, antara pemerintah dan masyarakat perlu difasilitasi agar terjadi alih pengetahuan yang berujung pada inovasi. c.
Pemanfaatan Kepakaran Khusus oleh Swasta, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Lainnya.
Proses difusi inovasi tidak saja melalui penyebarluasan praktik baik atau hasil litbang, namun bisa juga melalui pemanfaatan kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Suatu lembaga (pemerintah, swasta) dapat meminjam atau meminjamkan seorang pakar untuk dimanfaatkan sebagai katalisator terjadinya difusi inovasi.
d.
Alih/ Difusi Inovasi atau Hasil Litbangyasa.
Untuk beberapa topik tertentu, diseminasi inovasi secara luas perlu dilanjutkan dengan proses alih inovasi yang intensif. Dalam proses ini indikator keberhasilan harus dititikberatkan pada tingkat pemanfaatan oleh penerima/ adopter. Agenda Kebijakan Inovasi 4) : Mendorong budaya inovasi. Untuk mendorong budaya inovasi di daerah, setiap daerah perlu bersaing dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis, kewirausahaan, dan inovasi di daerah masing-masing. Sumberdaya manusia (SDM) bertalenta sangat penting bagi perkembangan inovasi dan daya saing daerah. Mempertahankan dan menarik talenta yang diperlukan daerah merupakan agenda penting yang perlu dipertimbangkan. Pengembangan SDM daerah seyogyanya tidak diartikan sekedar mengistimewakan putra asli daerah, melainkan benar-benar membangun talenta, bahkan menarik talenta dari luar daerah yang benar-benar dibutuhkan bagi kemajuan daerah. Sistem pendidikan di daerah perlu terus dikembangkan dengan penekanan pada pengembangan budaya kewirausahaan yang perlu dilakukan sejak dini. Dalam hal ini, peran yang dapat dijalankan oleh PI-UMKM Daerah antara lain adalah melakukan dinamisasi perkembangan inovasi, bisnis dan manajemen yang dijalankan antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan teknis peningkatan kapasitas pelaku bisnis. Pelaku bisnis merupakan penggerak inovasi yang dominan. Pada kondisi yang ideal, sumbersumber inovasi (termasuk pelaku bisnis) berantaraksi dan bertransaksi bisnis dan non-bisnis secara intensif. Jika belum terjadi kondisi yang ideal, proses peningkatan kapasitas dapat dirangsang dengan bantuan teknis secara terpilih dengan melakukan pemilihan topik yang dapat memunculkan proses inovasi selanjutnya.
III.
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH
Salah satu daerah yang telah mengadopsi platform Sistem Inovasi Daerah dalam pembangunan ekonomi di daerahnya adalah Kota Surakarta. Beberapa prakarsa yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam memperkuat sistem inovasi daerahnya antara lain : 1)
Penguatan Kelembagaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Terkait dengan hal ini Pemerintah Kota Surakarta membentuk Dewan Riset Daerah. Lembaga yang dimaksud adalah merupakan lembaga non struktural dan bukan merupakan suatu badan pelaksana. Karena merupakan sebuah dewan maka segala keluarannya merupakan produk yang dihasilkan dari kegiatan bersama sebagai hasil pemikiran dan pertimbangan kolektif. Lembaga ini akan dapat pula menganalisis, mengidentifikasi dan menampung keperluan pengemban amanah kepentingan (stakeholder meliputi masyarakat, pemerintah daerah, 7
lembaga, industri, cerdik cendikiawan dan lingkungan lain) yang dilayaninya di wilayah kerjanya. Karena keuniversalan sifat ilmu dan teknologi lembaga ini dapat dengan mudah menggalang kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerjanya antar daerah secara kawasan, nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu melalui lembaga ini maka Pemerintah Daerah akan dapat mengerahkan dukungan iptek yang sangat luas untuk keperluan pembangunan daerahnya. DRD Kota Surakarta mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam :
•
menentukan arah dan prioritas program dukungan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (riptek) bagi pembangunan daerah
•
merumuskan berbagai aspek kebijakan dan sistem kelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menstimulasi, menghimpun dan mengsinergikan kapasitas unsur pembentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
•
menganalisis kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan kapasitas prasarananya di daerah dalam kaitannya dengan perkembangan nasional, regional maupun internasional
•
menampung keperluan pengemban amanah kepentingan (stakeholder yang meliputi pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi akademik, industri dan masyarakat umum) akan iptek
•
menganalisis strategi dan mengevaluasi efektifitas proses difusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada program Pemerintahan Daerah • merumuskan, merancang dan menilai program daerah dalam bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan. 2)
Penyusunan Dokumen Strategi Inovasi Daerah. Dokumen strategi inovasi daerah pada dasarnya memuat arah kebijakan, kerangka strategis dan rencana tindak jangka menengah yang dipandang urgen untuk dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem inovasi daerah. Di dalam rencana tindak jangka menengah diuraikan secara detail mengenai program, kegiatan, indikator, dan target tahunan yang hendak dicapai, serta SKPD penanggung jawab dalam rangka upaya penguatan sistem inovasi daerah. Dokumen ini disiapkan oleh Dewan Riset Daerah dan dikomunikasikan kepada SKPD untuk kemudian disahkan oleh Walikota Surakarta untuk dijadikan sebagai salah satu acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.
3)
Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. Berkaitan dengan hal ini, prakarsa yang dilakukan antara lain meliputi penyederhanaan birokrasi perijinan bisnis, pengembangan infrastruktur dasar inovasi melalui pembangunan “Solo Technopark”, penataan lingkungan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
4)
Prakarsa Koordinasi Kebijakan Inovasi Antar Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta memprakarsai koordinasi kebijakan inovasi antar daerah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.
5)
Penyelarasan dengan perkembangan global. Berkaitan dengan hal ini yang dilakukan antara lain melaksanakan standarisai produk mengacu ISO 9001:2000, dan melakukan kerjasama internasional dengan Indonesia German Institute (IGI).
6)
Pengembangan PI UMKM. Beberapa Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PI UMKM) yang dikembangkan di Kota Surakarta antara lain adalah : a). I-Cell BizTech Incubator Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI), b). Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu)-LPPM-UNS, c). Business Development Services (BDS)-UNS, d). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPPMUMS), e). LPPM Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pengembangan ini dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memberikan capacity building dan insentif kepada PI UMKM untuk menumbuhkembangkan UMKM inovatif. 8
Kegiatan yang dilakukan masing-masing PI UMKM antara lain adalah sebagai berikut : a). I-Cell BizTech Incubator Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI). I-CELL kependekan dari Innovation Cell. Dengan motto “Innovation for a Brighter Future”, I-CELL bertujuan mengembangkan dan menguji potensi serta usaha bisnis baru. Dalam program ini generasi muda berbakat diberikan kesempatan untuk membentuk masa depan mereka menjadi pelaku-pelaku utama dalam pengembangan dunia industri. Melalui I-CELL diharapkan akan menghasilkan ahli-ahli teknologi dan pengusaha-pengusaha baru. I-CELL melatih generasi muda yang telah dipilih dari seluruh Indonesia yang dibentuk dalam sebuah tim selama 4 bulan. Tim ini akan bekerja dalam proyek-proyek inovatif. Setiap proyek didukung jaringan konsultan dan trainer yang handal dan dibimbing oleh para pendamping teknik yang pengalaman serta eksekutif bisnis dari berbagai perusahaan. ICELL menyediakan lingkungan kerja yang mendukung proses inovasi. Dalam proses pelatihan, peserta dapat bertemu secara langsung dengan pemimpin-pemimpin bisnis dan teknologi regional untuk berdiskusi sekaligus menimba ilmu dan pengalaman yang berguna untuk perkembangan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. I-CELL mengadopsi prinsipprinsip manajemen inovasi dalam program pelatihannya. Konsep yang diusung dalam I-CELL adalah menggabungkan berbagai perspektif untuk menggarap ide-ide inovatif yang dimunculkan dari permasalahan industri. Inovasi lebih mungkin terjadi ketika orang dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan bidang keahlian yang berbeda bekerja sama dan membagikan yang mereka miliki untuk memecahkan suatu masalah. Dengan konsep ini, I-CELL merekrut generasi muda untuk terlibat dan berinovasi di dalamnya. Layanan yang diberikan meliputi : 1. Inisiasi Usaha/Bisnis Baru 2. Inkubasi Bisnis 3. Pendampingan Teknologi (Technical Assistance). 4. Pelatihan. 5. Penyusunan Rencana Bisnis (Bussines Plan). Di tahun 2010, I-Cell BizTech Incubator – ATMI menginkubasi 15 orang peserta yang dibagi dalam 3 (tiga) tim calon pengusaha baru di bidang Bioethanol, Pengolahan Limbah Rumput Laut Gracilaria, dan Casava Crispy. Inkubasi dilakukan mulai dari introduksi dan team building sampai dengan pendampingan dalam menjalankan usaha baru yang dibiayai oleh investor. Ketiga calon pengusaha baru tersebut telah difasilitasi oleh I-CELL dalam mendapakan investor di masing-masing usahanya, yaitu kelompok Bioethanol yang mengolah tetes tebu menjadi Biogell yang selanjutnya usaha ini bernama Power Team, kelompok Seaweed yang mengolah limbah rumput laut menjadi pakan ternak sapi yang selanjutnya usaha ini bernama Green Waste Solution Team, dan kelompok Cassava Chips yang mengolah ubi kayu yang selanjutnya usaha ini bernama Incasindo. b). Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu)-LPPM-UNS. Pusat Pengembangan Kewirausahaan (selanjutnya disingkat PPKwu) merupakan salah satu pusat dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta yang bergerak dalam bidang pengembangan kewirausahaan dan bisnis bagi civitas akademika dan masyarakat. Pada awalnya PPKwu merupakan lembaga non struktural yang menjalankan program pengembangan kewirausahaan sejak tahun 1996 yang berada di dalam lembaga dengan nama Pusat Pengembangan Kewirausahaan sesuai dengan SK Rektor No. 237/PT.40.H/I/1996 tanggal 20 Mei 1996. Kemudian untuk mengantisipasi besarnya tuntutan masyarakat, dikeluarkan SK Rektor No. 207/J27/PP/97 tanggal 7 Juli 1997 tentang perubahan dari Pusat Pengembangan Kewirausahaan menjadi Lembaga Pengembangan Kewirausahaan yang memiliki tiga pusat yaitu (1) Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis), (2) Pusat Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa (PPKM), dan (3) Pusat Pengembangan dan Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual (P3HAKI). PPKWu didirikan dengan tujuan: 1. Mengembangkan budaya belajar, bekerja dan berusaha, berwawasan kewirausahaan bagi warga kampus dan masyarakat. 2. Mengembangkan layanan informasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan dan bisnis 3. Mengembangkan percepatan lahirnya wirausaha baru dari kalangan terdidik. 4. Mengembangkan layanan inkubasi wirausaha baru dari kalangan terdidik berbasis Iptek. 5. Mengembangkan programprogram riset dan pengembangan bidang kewirausahaan dan bisnis. 6. Mengembangkan dan menerapkan hasil temuan iptek melalui usaha produktif untuk mendukung self financing. 7. Mendampingi dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 9
menuju kemandirian, profesionalitas dan kompetitifnes. 8. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan bisnis di dalam dan luar negeri. Secara umum layanan (intermediasi) yang diberikan PPKwu LPPM UNS adalah meliputi : 1. Layanan teknologi 2. Pengembangan SDM UKM/UMKM 3. Pengembangan Jejaring dan Pemasaran 4. Fasilitasi Akses Manajemen. Beberapa UMKM yang telah dibina dari PPKWu LPPM UNS adalah: Jaya Art yang bergerak di bidang Handycraff dan beralamat di Tempurejo Rt.01/05 Kemiri Boyolali, Rimpang Jaya yang bergerak di bidang makanan Jahe Legit. Di tahun 2010, PPKwu khusus mengembangkan usaha susu sapi di Kabupaten Semarang. Hasil yang dicapai antara lain : peningkatan keterampilan UMKM susu dalam teknologi pengolahan produk susu, pemasaran produk berbasis susu, keterampilan pengolahan limbah ternak, peningkatan jaringan kerjasama, dan pendirian kelompok usaha baru (Badan Usaha Milik Desa). c). Bussiness Development Services (BDS)-UNS. Bussiness Development Services Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (BDS LPPM UNS) merupakan suatu lembaga layanan pengembangan bisnis dan UMKM yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo 110 Surakarta. Sesuai dengan namanya, BDS yang didirikan pada 30 Oktober 2004 ini merupakan lembaga konsultan dan pendamping UMKM yang berada di bawah LPPM UNS. Misi BDS LPPM UNS adalah : - Menciptakan kondisi untuk menggairahkan pengembangan sektor swasta termasuk di dalamnya pengembangan UKM. - Memprioritaskan pengembangan pasar. Tujuan BDS LPPM UNS adalah : - Memberikan layanan dan konsultasi pengembangan bisnis pada sentra UKM maupun sektor swasta lainnya. - Melakukan proses transformasi pembinaan UKM atau swasta lainnya agar menjadi industri jasa yang dapat dilakukan oleh swasta secara profesional melalui pasar. BDS LPPM UNS, dipimpin oleh seorang Kepala dan Sekretaris (memiliki 10 staf). Selain itu BDS LPPM UNS juga didukung oleh Bagian Tata Usaha. Sebagai unit kerja di bawah, LPM UNS telah memiliki sumber daya manusia dalam jumlah besar di bidang kepakaran sesuai dengan variasi fakultas dan jurusan/program studi yang ada di UNS. BDS LPPM UNS didukung oleh peer group yang terdiri dari para dosen berbagai fakultas di lingkungan UNS, para pakar profesional, praktisi bisnis, serta staf administrasi yang memadai. Fasilitas yang tersedia seperti laboratorium, gedung inkubator bisnis dan industri/UKM mitra merupakan sumber belajar bidang kewirausahaan yang signifikan. Layanan dan pendampingan yang diberikan oleh BDS LPPM UNS berupa 1. Layanan Konsultasi 2. Layanan Pelatihan 3. Penelitian 4. Penyelenggaraan Kontak Bisnis. d). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPPM-UMS). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPPM UMS) didirikan dengan SK Rektor nomor: 029/IV/2005 tanggal 1 April 2005. LPPE UMS, dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh wakil bidang penelitian dan wakil bidang pengabdian kepada masyarakat, tenaga ahli dan staf administrasi. Ketua LPPM UMS diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor UMS. Misi LPPM UMS adalah : - Mewadahi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat bagi para dosen UMS dan para pelaku pembangunan. - Memberikan arah perubahan pada masyarakat menuju masyarakat mandiri dan sejahtera melalui penerapan IPTEK secara berkelanjutan, khususnya masyarakat Jawa Tengah. - Menghimpun, mengkaji, membangkitkan IPTEK tepat guna yang dibutuhkan masyarakat. - Pengembangan sinergi kerjasama pemerintah, masyarakat dan bisnis. - Melaksanakan penataan sumberdaya manusia dan kelembagaan LPPM-UMS dengan membangun sistem kepemimpinan dan manajemen, serta jaringan yang luas bagi pengembangan masyarakat yang mendorong tercapainya visi UMS. Ketua LPPM UMS secara periodik melakukan pertemuan baik untuk merencanakan, melaksanakan, memantau maupun mengevaluasi pelaksanaan program yang direncanakan. Wakil Bidang Penelitian mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi semua kegiatan penelitian. Sedangkan wakil bidang pengabdian kepada masyarakat mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi semua kegiatan pengabdian. Sesuai Struktur 10
organisasi LPPM UMS, bidang keahlian yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah : Penerapan dan Pengembangan Teknologi, Studi Budaya dan Perubahan Sosial Kewirausahaan, Studi Lingkungan, Studi Arsitektur Islam, HaKI, Layanan Pendidikan Masyarakat. Secara umum layanan yang diberikan LPPM UMS adalah meliputi : 1. Layanan teknologi. 2. Pengembangan SDM UKM/UMKM 3. Pengembangan Jejaring dan Pemasaran 4. Penyusuanan Sistem Informasi Manajemen Aset. Bidang usaha yang telah dibina meliputi : 1. Kelompok pengrajin kompor 2. Kelompok tani tanaman obat 3. Kelompok pengrajin batik. Di tahun 2010, LPPM-UMS memberikan layanan teknologi pada UMKM di Desa Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang bergerak di bidang peralatan ambulasi pasien (kruk, tripod, walker), pembuatan tangan palsu dan kaki palsu. Layanan teknologi yang diberikan ini menghasilkan peningkatan produktivitas dan kualitas produk. e). LPPM Universitas Slamet Riyadi Surakarta. LPPM Universitas Slamet Riyadi Surakarta didirikan tahun 2006. Sampai saat ini memiliki binaan 12 UMKM dan yang masih aktif sebanyak 12 UMKM yang bergerak dalam bidang usaha Agroindustri, industri kreatif, pertanian, perikanan dan makanan. Layanan yang diberikan meliputi : Business Gathering/Temu Bisnis, Akses pendanaan/ permodalan, Inisiasi Pendirian Start Up Company, Pelatihan.
IV.
PENUTUP
Dalam Kerangka dan Elemen Penting Bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah. PI UMKM tidak tergambarkan secara eksplisit. Namun PI UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung elemen bisnis/industri yang tergambar di dalam Kerangka dan Elemen Penting Bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah. Sebagai unit organisasi, PI UMKM berperan sebagai simpul dari suatu jaringan kemitraan yang memberikan jasa pelayanan terpadu untuk menumbuhkembangkan UMKM inovatif baik melalui peningkatan kinerja UMKM yang telah ada maupun penumbuhkembangan UMKM baru yang inovatif. Untuk itu, jasa layanan terpadu yang diberikan PI UMKM meliputi : 1). Jasa layanan berbasis teknologi, 2). Pengembangan SDM UMKM, 3). Intermediasi bisnis UMKM, dan 4). Fasilitasi akses pembiayaan bisnis. Kota Surakarta mengembangkan PI UMKM dalam kerangka sistem inovasi daerah. Beberapa PI UMKM Surakarta difasilitasi untuk mendapatkan insentif dan capacity building untuk memperkuat elemen industri di dalam Kerangka dan Elemen Penting Bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah. Dalam prakteknya, peran dan fungsi utama yang dijalankan oleh PI UMKM tersebut meliputi : Peran
Fungsi Utama
1. Pengembangan Bisnis
• •
Jasa konsultansi peningkatan produktivitas Jasa pengembangan keuangan & non-keuangan
2.
•
Prototyping
3. Inkubasi Bisnis/Teknologi
•
Pengembangan Perusahaan Baru/Pemula Inovatif
4. Pengembangan SDM
• •
Pelatihan khusus Pengembangan kewirausahaan
5. Akses Keahlian
• •
Kepakaran Konsultansi khusus Bantuan teknis (technical assistance)
Pengembangan Teknologi
•
11
6. Akses Informasi
•
Layanan informasi
7. Akses Pembiayaan
•
Fasilitasi investor
8. Intermediasi
• •
9. Jejaring
• •
Fasilitasi jasa pembiayaan, termasuk bank dan non bank (pembiayaan berisiko/risk capital) Fasilitasi akses sumber daya pasar dan lainnya Kemitraan bisnis & teknologi Forum fasilitasi
Sebagaimana yang semestinya, seperti telah diuraikan di atas, Pemerintah Kota Surakarta memprakarsai 6 (enam) agenda tindak kebijakan pengembangan sistem inovasi daerah secara bertahap. Tiap elemen dalam kerangka sistem inovasi daerah diperkuat dengan memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu contoh penguatan yang dilakukan adalah penguatan Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PI UMKM) dengan memanfaatkan peluang kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sebagai catatan akhir, kepeloporan dan konsistensi dari pimpinan daerah dalam upaya pengembangan sistem inovasi daerah akan membawa keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerahnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Budisetio, Kawi, Sistem Inovasi menuju Daya Saing Daerah : Pedoman Penyusunan Agenda Prakarsa Pembangunan Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah, Bahan Presentasi,2008. Pujiana, Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu)-LPPM-UNS, 2010. URL : http://portal.piumkm.net/id/database-lembaga-intermediasi.html. Pujiana, I-CELL Akademi Teknik Mesin Indonesia, umkm.net/id/database-lembaga-intermediasi.html.
2010.
URL
:
http://portal.pi-
Pujiana, Business Development Services Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010. URL : http://portal.pi-umkm.net/id/database-lembaga-intermediasi.html. Pujiana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPPM-UMS), 2010. URL : http://portal.pi-umkm.net/id/database-lembaga-intermediasi.html. Pujiana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Slamet Riyadi, Jakarta, 2010. URL : http://portal.pi-umkm.net/id/database-lembaga-intermediasi.html. Rusiantoro, AM Bambang, Laporan Akhir : Business and Technology Seed Incubator Innovation Cell (I-CELL 3) Program, PI UMKM ATMI, Surakarta, 2010. Taufik, Tatang A, Pengembangan Sistem Inovasi Daerah : Perspektif Kebijakan, P2KT PUDPKMBPPT, Jakarta, 2005. Taufik, Tatang A, Memprakarsai Pengembangan Sistem Inovasi Daerah, Bahan Presentasi, Surakarta, 2008. Taufik, Tatang A, Pokok-pokok Perbaikan Pelaksanaan Program PI UMKM 2010, Bahan Presentasi, Jakarta, 2010. Taufik, Tatang A, Mendorong Inovasi Usaha Kecil dan Menengah, Bahan Presentasi, Jakarta, 2010. Taufik, Tatang A, Konsep Kelembagaan PI UMKM, Bahan Presentasi, Jakarta, 2010. Taufik, Tatang A dan Ign.Subagjo, Panduan Penyusunan Strategi Inovasi Daerah, P2KT PUDPKM-BPPT, Jakarta, 2006.
12
Triharyanto, Edy, Laporan Akhir : Inovasi Teknologi Pada Integrated Farming System Guna Membangun Industri Petenakan Sapi Perah di Kabupaten Semarang, PI UMKM PPKwu LPPM UNS, Surakarta, 2010. Wahyuni, Laporan Akhir : Pengembangan Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Sebagai Klaster Industri Kecil Rehabilitasi di Kota Solo, PI UMKM LPPM UMS, Surakarta, 2010.
13
