Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PILAR KEBANGSAAN DI PERGURUAN TINGGI DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS CITIZENSHIP BASED NATIONALITY PILAR IN COLLEGE Winarno1 1
Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret Gedung FKIP C UNS Jl Ir Sutami 36 A Surakarta, Jawa Tengah 57126 email:
[email protected] ABSTRAK Bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan ilmu dan perubahan kurikulum. Keluarnya amanat Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi mencakup Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, menuntut adanya pengembangan bahan ajar untuk PKn di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar (materi pembelajaran ) PKn perguruan tinggi tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006. Masuknya pesan akan empat pilar kebangsaan sebagai materi PKn dipandang sebagai hal-penting dan dapat diintegrasikan kedalam materi yang telah ada. Pesan akan empat pilar kebangsaan tersebut diorganisasikan secara kreatif ke dalam materi yang ada sehingga materi-materi PKn perguruan tinggi memiliki nilai dan mencerminkan pesan dari empat pilar kebangsaan tersebut. Disisi lain pengembangan materi ke dalam buku teks ajar PKn dilakukan agar memenuhi kreteria ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran. Kata kunci : PKn, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ABSTRACT Teaching materials of Civic Education (CE) for universityneed to adjust with the demands of science development and curriculum changes. Discharge of the mandate of Act No. 12 of 2012 about Higher Education, that the Civic Education include Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika and NKRI, requires the development of teaching materials for review of CE atuniversity. Research shows that learning materialof CEstill referring for Director General of Higher Education Decree No. 43 of 2006. The entry of the pillars of nationality message in CE material is viewed as theimportant thing and integrated into the materilas. The four pillars of the national message will be organized creatively so the materials CE has value and reflect the message of the four pillars of the nationality. In addition , the development of CE material into textbooks carried out in order to meet the scientific and psychological criteria for the goal of learning. Kata Kunci : Civics, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI and Bhinneka Tunggal Ika PENDAHULUAN Merujuk pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi diberikan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan disingkat PKn dengan beban 3 sks. Sampai saat ini isi surat keputusan tersebut dapat dianggap sebagai ‘kurikulum” bagi penyelenggaraan perrkuliahan PKn di berbagai perguruan tinggi.
35
Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8 Dalam prakteknya, meskipun perkuliahan PKn menggunakan dasar yuridis yang sama , namun ditemukan perbedaan isi materi atau bahan ajar PKn yang dibelajarkan kepada mahasiswa. Setidaknya ada 3 kelompok bahan ajar PKn yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yakni bahan ajar PKn yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, bahan ajar PKn yang dikembangkan di perguruan tinggi di bawah yayasan Muhammadiyah dan bahan ajar PKn yang dikembangkan di Universitas Islam Negeri yang sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sekarang ini, muncul tuntutan baru dan sekaligus dapat dilihat sebagai pedoman baru tentang PKn di perguruan tinggi. Berdasar Undang-undang No 12 tahun 2012, Pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Pada bagian penjelasan ayat tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yangmencakup Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, NegaraKesatuan Republik Indonesia dan BhinekaTunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini berarti ada tuntutan perubahan subtansi kajian PKn perguruan tinggi yang sebelumnya 8 subtansi kajian menjadi 4 subtansi kajian. Keluarnya rujukan baru ini, tentu saja perlu diikuti dengan perbaikan dan pengembangan terhadap bahan ajar PKn yang selama ini masih merujuk pada ketentuan hukum yang lama. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang pengembangan bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang berbasiskan pada 4 subtansi kajian yakni Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, NegaraKesatuan Republik Indonesia dan BhinekaTunggal Ika. Empat hal di atas sebelumnya dikenal dengan sebutan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Istilah bahan ajar (teaching material) merupakan bagian dari sumber belajar, dapat berupa informasi, alat dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan pembelajaran. Menurut International Jurnal of Education (2009: 3) bahwa “Teaching materials are substances or materials arranged in a systematic learning, which is used teachers and learners in the learning process”. Pengertian tersebut sejalan dengan Paulina Pannen (Andi Prastowo, 2014:17) yang menyatakan bahwa “Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis. Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu bahan cetak (printed) seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajarn interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials) (Depdiknas. 2004:11). Bahan ajar dalam PKn dapat dibedakan kedalam 3 jenis yakni informal content, formal content dan response of pupils.(Sapriya, 2007: 119). Pertama, informal content dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, kegiatan anggota DPR, kegiatan pejabat, dan lain-lain. Kedua, the formal contentdisiplines yang meliputi geografi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi, dan yurisprudensi. Ketiga, the response of pupils yaitu tanggapan siswa baik yang bersifat informal content maupun formal content. Bahan ini dapat dikembangkan pada isi atau content PKn dengan catatan perlu disesuaikan dengan visi, misi, dan karakterisik PKn. Istilah pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bermula dari MPR untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 pasal 15 ayat 1 hurup e, yakni mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar. Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya tidak hanya UUD 1945 saja yang dimasyarakatkan, akan tetapi ditambah Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang. Istilah empat pilar selanjutnya dimuat dalam Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 34 b menyatakan bahwa partai politik melakukann tugas pendidikan politik dengan cara melaksanakan “pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dikatakan bahwa penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara
36
Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8 (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012: xiii). Pancasila adalah dasar negara, UUD 1945 adalah konstitusi negara , NKRI adalah bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara. Saat ini istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara (empat pilar kebangsaan) tidak lagi diterima secara yuridis sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 100/ PUU/XI/2013 yang menyatakan bahwa frasa “empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara” sebagaimana termuat dalam pasal 34b Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. Meskipun istilah empat pilar kebangsaan atau empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi diterima, namun 4 hal yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diakui dan diterima untuk menjadi isi PKn baik untuk pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi. Dalam Kata Pengantar Buku Siswa maupun Buku Guru PPKn SMP/MTs kelas VII dikatakan sebagai berikut: “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan untuk jenjang SMP/MTs, yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika” (Kemdikbud, 2013: iii) Sementara itu, untuk PKn perguruan tinggi , mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural dalam konteks nilai instrumental dan praksis Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai kontemporer kosmopolitanisme. (Winataputra, 2014: 256-257). berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar pendidikan kewarganegaraan berbasis pilar kebangsaan di perguruan tinggi. METODE PENELITIAN Desain penelitian adalah “Research and Development” (R & D) yakni “suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut” (Sugiyono, 2013: 407) atau suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk pengembangan” Langkah penelitian meliputi mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengorganisasikan bahan ajar PKn di perguruan tinggi. Langkah pengembangan meliputi mendesain produk bahan ajar PKn, memvalidasi produk, menguji coba, merevisi, mencetak lalu mensosialisasikan. Penelitian ini adalah penelitian tahun kedua. Penelitian tahun pertama telah menghasilkan buku ajar PKn jenjang pendidikan tinggi berjudul “ Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi” penerbit Ombak Yogyakarta, Januari 2015 ISBN: 798-602-258-267-0. Penelitian tahun kedua ini akan memvalidasi ulang dan mengembangkan ulang produk sehingga benar-benar mampu menghasilkan buku ajar PKn berbasis pilar kebangsaan yang memenuhi kreteria ilmiah dan pedagogis psikologis untuk kepentingan pembelajaran PKn. Oleh karena itu pendekatan pengembangan yang digunakan melalui langkah mendesain produk berupa bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan, memvalidasi produk, memproduksi model, menguji coba melalui angket, merevisi lalu memproduksi ulang di tahun berikutnya. Untuk memvalidasi produk, dilakukan dengan menyebarkan angket validasi kepada 3 (tiga) kelompok responden yakni mahasiswa, dosen pengampu sebagai pengguna dan pakar. Hasil dari angket mahasiswa terdiri atas hasil penilaian angket dan komentar atas isi buku. Mahasiswa dipilih secara selected random dan bertujuan yakni mereka yang sedang mengikuti perkuliahan PKn dan menggunakan buku PKn hasil penelitian tahun pertama sebagai sumber belajar. Angket disebarkan pada Semester Genap Januari 2015-Juli 2015. Item angket diadaptasi dari Format Instrumen Evaluasi Formatif Bahan Ajar berdasar Panduan Pengembangan Bahan Ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2010. Item angket terdiri atas 16 pernyataan yang terbagi dalam 4 aspek penilaian, yakni pemahaman isi, kebahasaan, sajian dan aspek kegrafisan.
37
Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8 Lembar validasi juga diberikan kepada pengguna yakni dosen pengampu dan pakar bidang PKn dan bidang pendidikan. Item pernyataan dalam lembar validasi untuk dosen pengampu dan pakar terdiri atas 5 aspek penilaian yakni pemahaman isi, kebahasaan, sajian, aspek kegrafisan dan referensi dengan 22 butir pernyataan. Hasil validasi selanjutnya diidentifikasi, dikategorisasi dan dirumuskan sebagai masukan-masukan bagi perbaikan bahan ajar PKn yang sudah dihasilkan pada penelitian tahun pertama. Validasi produk juga dilakukan dengan Focus Group Disscusion antara tim peneliti, pakar, dosen dan mahasiswa pengguna untuk mempertajan temuan-temuan hasil angket validasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian tahun pertama telah menghasilkan bahan ajar berupa buku teks PKn berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi” terbitan Ombak Yogyakarta, Januari 2015 ISBN: 798-602-258-267-0 dengan jumlah 203 halaman. Secara garis besar isi buku teks telah sesuai dengan panduan penulisan buku teks dari Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi , bahwa naskah buku berisikan: (1) Prakata, (2) Daftar Isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian beserta tujuan instruksionalnya, (4) Daftar Pustaka, dan (5) Glosarium. Bagian Prakata berisikan maksud, tujuan serta garis besar isi yang hendak disajikan dalam buku teks (hal viii-ix). Bagian Daftar isi memuat bab bab yang menjadi isi materi meliputi Bab I Identitas Nasional Indonesia, Bab II Kewarganegaraan Indonesia , Bab III Negara Hukum dan Konstitusi, Bab IV Demokrasi Indonesia, Bab V HAM dan KAM di Indonesia , Bab VI Wawasan Nusantara dan Bab VII Ketahanan Nasional. Pada bagian isi bab, masing –masing Bab diawali dengan Pengantar yang isinya mengantarkan pembaca tentang isi yang akan disajkan dalam bab yang bersangkutan, tujuan pembelajaran dan kata-kata penting dari bab tersebut. Masing –masing bab juga memuat sub analisis kasus, pengembangan sikap, rangkuman dan Bacaan Lanjut untuk bab yang bersangkutan. Bagian akhir buku memuat Glosarium, Daftar Pustaka, Indeks dan Tentang Penulis buku. Buku teks tersebut selanjutnya diujicobakan pada perkuliahan PKn semester Genap Januari- Juli 2015. Untuk melihat hasilnya, mahasiswa diminta mengisi lembar validasi buku teks . Angket validasi terdiri atas isian angket dengan skala 1.00 sampai 5.00 dan komentar atas isi buku. Mahasiswa dipilih secara selected random dan bertujuan yakni mereka yang sedang mengikuti perkuliahan PKn dan menggunakan buku PKn hasil penelitian tahun pertama sebagai sumber belajar . Hasil validasi dari 57 mahasiswa pengguna, untuk aspek pemahaman isi memperolah skor ratarata 4,08 , aspek kebahasaan buku memperolah skor rata-rata 3,86 , aspek sajian buku memperolah skor rata-rata 3,95 , aspek kegrafisan buku memperolah skor rata-rata 4,93 . Skor tertinggi diperoleh pada aspek pemahaman isi yakni 4,08, sedang skor rendah diperoleh pada aspek kebahasaan yakni 3,86. Item tertinggi diperoleh pada pernyataan “Ada tujuan pembelajaran yang disajikan” dengan skor 4,39. Item terendah diperoleh pada pernyataan “Ilustrasi, grafis, gambar, foto” dengan skor 3,63. Berdasar komentar dan masukan yang ada, dapat diketahui bahwa responden secara umum menilai penyajian dan isi buku sudah baik dan dapat diterima. Masukan lain adalah buku PKn ini masih kurang dari sisi gambar, ilustrasi dan contoh aktual. Oleh karena itu responden memberi saran agar gambar gambar yang ada di buku dibuat yang lebih menarik, berwarna dan jumlahnya cukup. Temuan ini sejalan dengan skor yang rendah pada item “pernyataan “Ilustrasi, grafis, gambar, foto” yakni skor 3,63. Form validasi atau penilaian buku PKn juga diberikan pada pengguna yakni dosen pengampu MK PKn dan ahli atau pakar di bidang pendidikan kewarganegaraan. Jumlah responden dosen sebanyak 5 orang sedang pakar sebanyak 3 orang. Berdasar data yang masuk dapat diperoleh temuan sebagai berikut. Dosen pengguna memberikan skor rata-rata 4,4 untuk aspek pemahaman isi, skor rata-rata 3,95 untuk aspek kebahasaan, skor rata-rata 4,36 untuk aspek sajian buku, skor rata-rata 3,85 untuk aspek kegrafisan, dan skor rata-rata 4,27 untuk aspek referensi. Masukan dan komentar atas buku secara kualitatif diperolah temuan sebagai berikut: 1. Perihal bahasa yang baik dan benar perlu diperhatikan agar menjadi kalimat efektif dan menghindari penggunaan kata hubung di awal kalimat 2. Kutipan yang langsung dan tidak langsung perlu diperhatikan dan diperbaiki
38
Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8 3. Gambar, ilustrasi dan foto supaya lebih jelas dan diberi jarak dengan teks baik di atasnya maupun di bawahnya 4. Referensi perlu diupdate dengan yang terbaru Temuan dari pakar diperoleh data sebagai berikut. Pakar memberikan skor rata-rata 4,78 untuk aspek pemahaman isi, skor rata-rata 4,4 untuk aspek kebahasaan, skor rata-rata 4,4 untuk aspek sajian buku, skor rata-rata 3,75 untuk aspek kegrafisan, dan skor rata-rata 4 untuk aspek referensi. Masukan dan komentar atas buku secara kualitatif diperolah temuan sebagai berikut : 1. Aspek kelayakan Isi Komentar : Secara umum, buku ini telah memiliki kelayakan isi terutama dalam ruang lingkup tema/pokok bahasan dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa umumnya dan bermanfaat untuk penambahan pengetahuan sebagai warga negara Indonesia. Saran : Uraian perlu lebih mendalam dan pembahasan agar lebih tuntas, misalnya pada Bab 1 sub bab pengertian identitas nasional, perlu ada rumusan (definisi) yang eksplisit dari penulis tentang identitas nasional pada bagian awal sebelum atau akhir setelah uraian argumentatif tentang berbagai indikator, contoh, ilustrasi identitas nasional. Demikian pula tentang definisi identitas lokal perlu definisi sebagai pegangan mahasiswa dan akan lebih baik bila ada semacam anjuran kepada pembaca untuk merumuskan apa identitas nasional dan lokal menurut mahasiswa (misalnya, dalam betuk tugas). 2. Aspek Kebahasaan Komentar: Secara keseluruhan, aspek kebahasaan dalam buku ini baik dan komunikatif, mudah dipahami, sesuai dengan kaidah. Saran : Ada beberapa frase (kalimat) yang perlu dipertimbangkan ketepatannya dengan konteks kondisi mahasiswa. Misalnya, pada sub bab A. Pengantar, kalimat pertama ...”Apabila Anda sebagai orang Indonesia berada di luar negeri, apakah Anda merasa berbeda ... ? Apa yang ada di benak Anda?...” Pernyataan ini kurang rasional karena tidak sesuai dengan kondisi mahasiswa Indonesia yang belum tentu pernah tinggal di luar negeri. Bila ditanya, apakah Anda merasa... atau Apa yang ada dibenak Anda?, pertanyaan ini kurang tepat. 3. Aspek Sajian Komentar: Tujuan penulisan, urutan pemberian informasi, pemberian motivasi, interaktivitas dan kelengkapan cukup baik. 4. Aspek Kegrafisan Komentar : Secara umum, kegrafisan cukup baik, terutama penggunaan font, lay out, desain tampilan, kecuali ilustrasi gambar yang hitam putih terutama lambang negara. Saran : Ilustrasi gambar hendaknya berwarna, terutama gambar garuda Pancasila. 5. Aspek Referensi Komentar: Penulisan daftar pustaka belum sesuai dengan panduan baku untuk buku teks (bukan bunga rampai). Belum semua nama penulis yang dikutip, nama penulis buku terdaftar dalam daftar pustaka. Saran: Buku teks, daftar pustaka ditempatkan pada bagian akhir buku, tidak pada akhir setiap bab seperti dalam bunga rampai. Penulisan nama penulis yang dikutip pun perlu konsisten dengan teknik penulisan dalam daftar pustaka dan semua nama penulis yang dikutip perlu terdaftar dalam daftar pustaka. Buku teks PKn berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi” terbitan Ombak Yogyakarta, Januari 2015 ISBN: 798-602-258-267-0 memuat bagian-bagian yang terdiri atas dan berurutan sebagai berikut: (1) Halaman judul (kaver) (2) Daftar Isi, (3) Prakata, (4) batang tubuh yang terbagi dalam 7 bab atau bagian beserta tujuan instruksionalnya, (5) Glosarium, (6) Daftar Pustaka, (7) Indeks dan (8) Tentang Penulis. Selanjutnya bahan ajar PKn ini dapat dipergunakan sebagai buku acuan atau sumber belajar dalam perkuliahan PKn di perguruan tinggi. Hal demikian telah sejalan dengan prinsip 3 (tiga) prinsip bahan ajar yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: Pertama, prinsip relevansi. Maksudnya, bahan ajar yang dipilih hendaknya ada relasi dengan pencapaian kompetensi dasar. Kedua, prisnsip konsistensi. Maksudnya, bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keajegan. Jadi antara kompetensi dasar yang mesti dikuasai peserta didik dengan bahan ajar yang disediakan memiliki keselarasan dan kesamaan. Ketiga, prinsip kecukupan. Maksudnya, ketika memilih bahan ajar, hendaknya dicari yang
39
Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8 memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan (Andi Prastowo, 2014: 5859). Prinsip relevansi terdapat pada kesesuaian isi buku PKn ini kurikulum PKn perguruan tinggi yang saat ini berjalan dengan tetap mengakomodasi 4 subtansi kajian yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat subtansi kajian tersebut tidak ditampilkan secara eksplisit tetapi implisit ada dalam 7 bab yang ada. Penjabaran 4 subtansi kajian dalam bab-bab di buku ini sebagai berikut (Winarno, dkk. 2013) :
Bab 1
:
Bab 2
:
Bab 3
:
Bab 4
:
Bab 5
:
Bab 6
:
Bab 7
:
Identitas Nasional, berisi materi pengertian dan pentingnya identitas nasional, perwujudan identitas nasional di Indonesia dan Pancasila sebagai identitas bangsa Kewarganegaraan, berisi warga negara dan kewarganegaraan, siapakah warga negara Indonesia; dan peran, hak dan kewajiban warga negara Indonesia Negara Hukum dan Konstitusi , berisi hakekat negara Indonesia sebagai negara hukum, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, sikap dan perilaku konstitusional Demokrasi, berisi pengertian demokrasi, demokrasi di Indonesia, dan sikap demokrasi dan menghargai perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) HAM dan Kewajiban Dasar Manusia, berisi hakaket HAM, HAM di Indonesia , dan Kewajiban Dasar Manusia Wawasan Nusantara, berisi NKRI sebagai negara kesatuan yang berciri nusantara, latar belakang dan pentingnya wawasan nusantara, dan otonomi daerah di Indonesia Ketahanan Nasional, berisi hakekat ketahanan nasional, Indonesia dalam era global dan bela negara
Prinsip konsistensi adalah dipenuhinya kesesuaian antara tujuan pembelajaran tiap bab dengan bahan ajar di bab yang bersangkutan. Buku ini selain memuat materi di tiap bab sebagaimana buku-buku teks pada umumnya, juga memuat tujuan pembelajaran (instruksional) di setiap bab. Pemuatan ini dikansung maksud agar uraian materi di bab tidak menyimpang dengan tujuan yang ditetapkan. Prinsip kecukupan, adalah dicukupinya materi ajar PKn yang telah sesuai dengan isi Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi dan juga amanat Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam konteks kurikulum 2013. isi PKn di perguruan tinggi meliputi (Udin S Winataputra, 2014: 259) : 1. Tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. 2. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila 3. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia. 5. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 6. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan. 7. Dinamika historis konstitusional, sosiaL-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. 8. Dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. 9. Urgensi, dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam mebangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Selain aspek kelayakan isi, buku teks PKn sebagaimana buku-buku teks lain juga perlu layak dari sisi kebahasaan, sajian, kegrafisan dan referensi yang digunakan.
40
Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8 KESIMPULAN Bahan ajar (materi pembelajaran) PKn perguruan tinggi sampai saat ini masih merujuk pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006. Keluarnya amanat undang-undang tentang perlunya empat pilar kebangsaan sebagai materi pokok pokok kajian di PKn perguruan tinggi tidak merubah bab-bab secara mendasar pada si buku teks PKn. Perubahan dan perkembangan yang ada dilihat sebagai hal-hal konseptual yang bernilai dan dapat diintegraiskan kedalam bab-bab yang telah ada. Buku teks PKn berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi” terbitan Ombak Yogyakarta, Januari 2015, ISBN: 798-602-258-267-0 dapat dikatakan layak untuk dipergunakan sebagai buku teks pembelajaran PKn. Namun demikian agar lebih memenuhi standar idel sebuah buku teks perlu revisi pada sajian buku terutama penggunaan bahasa yang baik dan efektif, ilustrasi gambar, konteks kasus yang sejalan dengan materi bab, dan penggunaan referensi yang terbarukan. UCAPAN TERIMAKASIH Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada para pakar yang berkenan menjadi informan dalam penelitian ini yakni Prof Dr. Dasim Budimansyah M Si, Prof Dr Sapriya, M Ed dan Dr Soewalni Soekirno, MPd. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada kolega dosen PKn yang bersedia menggunakan buku ajar PKn hasil penelitian dan para mahasiswa yang mengikuti kuliah PKn. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran PKn pada umumnya. DAFTAR PUSTAKA Andi Prastowo. (2014). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press Depdiknas. (2004). Pedoman Pemilihan Dan Pemanfaatan Bahan Ajar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan menengah, Dit PLP Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Disertasi. SPS Universitas Pendidikan Indonesia . Tidak dipublikasikan Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta Winataputra, (2014). Diskursus Aktual tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Kurikulum 2013. Jurnal PPKn Vol 2 No 1 Januari 2014 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Winarno, dkk. (2013). Pengembangan Bahan Ajar PKn Berbasis Pilar Kebangsaan di Perguruan Tinggi. Penelitian Hibah Madya. LPPM UNS. Tidak dipublikasikan Winarno, dkk. (2014). Pengembangan Bahan Ajar PKn Berbasis Pilar Kebangsaan di Perguruan Tinggi. Penelitian Unggulan Fakultas. LPPM UNS. Tidak dipublikasikan
41
