KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN ALOKASI BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA PUBLIK DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA REFORMASI BIROKRASI
Oleh: DIREKTUR JENDERAL KEUANGAN DAERAH MATARAM,, 9 APRIL 2012 MATARAM 2012
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)}
Politik Luar Negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter & Fiskal Nasional; & Agama.
Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusannya kepada perangkatnya atau kepada wakil Pemerintah di daerah, atau menugaskan kepada Pemerintahan Daerah/ Pemerintah desa {Psl 10 (4)}
Urusan pemerintahan selain Psl 10 (3) dapat dikelola bersama oleh Pemerintah (Pusat), Prov, Kab/Kota Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1):
Eksternalitas (scope dampak) Akuntabilitas (distance dampak) Efisiensi (rasio untung-rugi)
Urusan Pemerintahan Daerah WAJIB Pelayanan Dasar {Psl 11 (3)}
PILIHAN Sektor Unggulan {Psl 11 (3)}
Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)} Standar Pelayanan Minimal {Psl 11 (4)}
Urusan Pemerintah {Psl 10 (5)} • Menyelenggaraka n sendiri; • Melimpahkan sebgn ursn kpd Gub selaku wkl Pem.; • Menugaskan sebgn ursn kpda Pem-an Daerah/Pemdes.
URUSAN PEMERINTAHAN YG BERSIFAT WAJIB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pendidikan; Kesehatan; Lingkungan hidup; Pekerjaan umum; Penataan ruang; Perencanaan pembangunan; Perumahan; Pemuda dan olahraga; Penanaman modal; Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Kependudukan dan catatan sipil; Tenaga kerja; Ketahanan pangan;
Lanjutan..... 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.
Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Pertanahan; Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Sosial; Kebudayaan; Statistik; Arsip; dan Perpustakaan.
URUSAN PILIHAN 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4. Energi dan sumber daya mineral; 5. Pariwisata; 6. Perindustrian; 7. Perdagangan; dan 8. Transmigrasi.
KUALITAS PENGELOLAAN APBD 1. Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD 2. Kualitas Pendapatan APBD (Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan); 3. Kualitas Belanja APBD (Postur APBD); 4. Kualitas Pelaksanaan APBD (Persentase Penyerapan Belanja-SiLPA Rendah); 5. Kualitas Pertanggungjawaban APBD.
6
Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir (dalam trilyun rupiah)
Tahun
Total
Provinsi
Kabupaten/ Kota
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Total Belanja Daerah 311,76 390,18 429,33 444,00 513,34 60,83 96,12 105,60 113,13 127,92 250,93 294,06 322,72 358,94 385,42
Belanja Pegawai
%
121,66 157,10 180,31 198,54 228,34 14,65 26,18 27,18 29,83 31,55 107,01 130,91 151,44 168,70 196,80
39 40 42 45 44 24 27 26 26 25 43 45 47 47 51
Belanja Barang & Jasa 55,59 72,30 79,58 82,51 103,83 11,60 21,25 24,49 26,95 33,80 44,00 51,04 54,92 55,55 70,04
%
Belanja Modal
%
8 7 6 5 5 19 22 23 24 26 18 17 17 15 18
96,39 111,40 114,52 96,36 113,57 15,17 23,73 25,80 26,30 26,43 81,21 87,67 87,30 70,06 87,14
31 29 27 25 22 25 25 24 23 20 32 30 27 20 23
Catatan: Diolah dari Data APBD Ditjen Keuangan Daerah 7
KEBIJAKAN PENGANGGARAN MELIPUTI :
BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK) BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM BELANJA LAIN-LAIN
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB :
BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)
DAK DBH - DR DBH CUKAI TEMBAKAU DANA OTSUS (Untuk Program) DANA BOS DANA INSENTIF DAERAH (DID) DANA PENYESUAIAN (Tunj. Fungsional, Tambahan Penghasilan Guru Pns, Sertifikasi Guru) BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BUNGA
KEGIATAN DPA - L
DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (A.L. DANA PENDAMPING DAK, DDUB dan e-KTP)
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU:
BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA BANTUAN PARPOL INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BELANJA MODAL
BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM :
26 URUSAN WAJIB diluar kesehatan + pendidikan
8 URUSAN PILIHAN
Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugas dan fungsi SKPD
• BELANJA HIBAH • BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA LAIN - LAIN
• BELANJA BANTUAN KEUANGAN • BELANJA TIDAK TERDUGA • BELANJA SUBSIDI
PERMASALAHAN • Tambahan penghasilan PNSD belum sepenuhnya mengikuti Pasal 63 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005. • Penetapan alokasi tunjangan jabatan fungsional belum dilakukan secara komprehensif sejalan dengan reformasi birokrasi di daerah, untuk menghindari duplikasi dengan tambahan penghasilan PNSD. • Jumlah PNSD yang ideal belum ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kesulitan daerah. • Lebih dari 60% Kab/Kota menganggarkan Belanja pegawai diatas 50% dari total APBD.
Belanja Pegawai Kabupaten-kota Diatas 50% dari Belanja APBD 350 285 daerah (58,04%)
300 226 daerah (46,03%)
250 200
297 daerah (60,49%)
151 daerah (35,28%)
176 daerah (39,02%)
150 100 50
8 daerah (42,10%)
8 daerah (42,10%)
11 daerah (57,89%)
11 daerah (57,89%)
2007
2008
2009
2010
14 daerah (73,68%)
0
Se-Indonesia
2011
Se-Sumbar
Catatan: Sebagai contoh: kabupaten dan kota se Sumatera Barat Diolah dari beberapa sumber (www.djpk.depkeu.go.id dan Data APBD Ditjen Keuangan
13
PERBANDINGAN TPP PNSD DENGAN GAJI & TUNJANGAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2011
16,00%
14,06%
14,00% 12,00% 10,00% 8,00%
6,14%
6,00%
4,46%
4,00% 2,00% 0,00% TPP-PNSD
GAJI & TUNJANGAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Catatan: Diolah dari Data APBD Ditjen Keuangan Daerah
HONORARIUM BELANJA LANGSUNG
PERBANDINGAN TPP PNSD DENGAN GAJI & TUNJANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 60,00% 48,80%
50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
6,89%
4,12%
0,00% TPP-PNSD
GAJI & TUNJANGAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Catatan: Data diolah dari 310 APBD Kabupaten Kota
HONORARIUM BELANJA LANGSUNG
TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD DAN CPNSD KEMAMPUAN KEUDA DAN PERSETUJUAN DPRD KELANGKAAN PROFESI
BEBAN KERJA
PRESTASI KERJA
TEMPAT BERTUGAS
OBYEKTIF LAINNYA
KONDISI KERJA
Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
BELANJA: APARATUR vs PUBLIK
Diskusi: 1. Belanja Aparatur Kapasitas Pelayanan Masyarakat 2. Belanja Publik Wujud Pelayanan Masyarakat Kondisi lokalitas ?
AREA DAN STRATEGI PERBAIKAN
PENGANGGARAN
Area
Strategi Perbaikan •
Perancangan dengan kepastian tersedianya dana.
•
Pengalokasian sesuai prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
•
Penganggaran berbasis kinerja.
•
Pemograman secara sinergitas kegiatan prioritas nasional dan daerah.
•
Penyusunan anggaran terpadu dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
•
Pengalokasian kedalam jenis belanja: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
•
Penerapan standar analisa belanja.
•
Pengaturan tambahan penghasilan PNSD (kemampuan keuangan daerah, persetujuan DPRD, Per-KDH), serta kriteria: kelangkaan profesi, prestasi kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
•
Peningkatan porsi belanja modal terkait dengan pengembangan ekonomi daerah.
Lanjutan…
Area
Strategi Perbaikan • Morotarium PNSD, tindaklanjut Nasional-Daerah.
PENATAAN • Reformasi birokrasi, rencana aksi terukur. SDM • Kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Supervisi, monitoring dan evaluasi • Kualitas hasil Evaluasi APBD • Sistem Pengendalian Intern (SPI) • Reviu LKPD • Procurement Plan • Indikator penyerapan anggaran vs capaian kinerja
