PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DAERAH
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR FREDERIK JW TIELMAN
1
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR JL. ALFONS NISNONI, KUPANG NTT
PENGANTAR PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Output: • Kelestarian fungsi LH,
Pemanfaatan SDA
• Peningkatan nilai dukung ekosistem, • Pemanfaatan berkelanjutan.
Outcome:
Pembangunan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan)
Pengelolaan LH Prinsip pengelolaan LH, 1. Pengendalian Kerusakan LH : • Konservasi SDA (keanekaragaman hayati, Air, Energi, dan SDA Lainnya); • Kesesuaian peruntukan pemanfaatan/fungsi lahan Tata ruang/tataguna lahan; • Pengembangan nilai dukung ekosistem peningkatan produktivitas lahan/kawasan (nilai tambah, bentuk, dan pola pemanfaatan berkelanjutan); 2. Pengendalian pencemaran LH (Pengelolaan Limbah/Sampah) : • Minimalisasi limbah/sampah { Teknologi bersih (hemat bahan baku/energi) dan 3R} • Pengolahan limbah/sampah { Kompos, Biogas, incenerator, Landfill, dll.} 2
Sumber Daya Alam (SDA): Terdiri dari unsur-unsur alam. Nilai manfaat unsur tersebut merupakan modal untuk pembangunan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Setiap unsur alam merupakan bagian dari unsur lingkungan hidup dan kelestarian tata-nilai keberadaan unsur tersebut merupakan penentu kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sejak 1st Stockholm Env. Conv.-1972, diketahui bahwa penopang utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, penerapan kaidah kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan merupakan hal yang mutlak dan kegiatan pengelolaannya diawali dengan kejelasan mengenai elemen/unsur yang dikelola dan/atau menjadi permasalahan.
Pengelolaan SDA Hayati (Keanekaragaman hayati): Konsep/prinsip pengelolaan sumber daya alam hayati (keanekaragaman hayati) diawali dengan pemahaman terhadap unsur/elemen dan keterkaitan nilai keberadaan unsur-unsur sumber daya tersebut.
Unsur/elemen keanekaragaman hayati: ekosistem, spesies, dan genetik (dokumen Convention on Biological Diversity tahun 1992).
Nilai Pemanfaatan SDA Hayati (Keanekaragaman Hayati), Merupakan aset/modal pembangunan, yaitu sebagai: Sumber penyediaan kecukupan pangan, sandang, papan, oba-
obatan, berbagai bahan baku industri, pengembangan stok pengadaan tumbuhan/satwa komersial, dan bahan hayati lainnya.
Penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, kesuburan
tanah, pengendali iklim mikro, habitat hidupan liar, jasa ekowisata, serta fungsi sosial budaya bagi masyarakat setempat/lokal.
Menyadari nilai penting keanekaragaman hayati tersebut,
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui UU No.: 5 Tahun 1994.
PENGERTIAN Konservasi SDA adalah: Pengelolaan SDA tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan SDA yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya (UU No.: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH). Hal tersebut meliputi upaya pengelolaan SDA yang menjamin terselenggaranya:
• Perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan (berlangsungnya proses-proses ekologis dan keletarian sistem penyangga kehidupan); • Pengawetan SDA, meliputi: (a) kelestarian keanekaragaman hayati (keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik); (b) efisiensi/penghematan pemanfaatan SDA tak-terbarukan; dan (c) kelestarian tata nilai kondisi bentang alam penopang keberhasilan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan (kelerengan/kelandaian lahan, ketinggian lahan dari permukaan air laut, sistem hidrologi/tata air, jenis tanah, kesuburan, dll.); • Pemanfaatan SDA secara lestari (kelestarian penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan).
Keanekaragaman hayati: Adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peran ekologisnya masing-masing yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
Konservasi keanekaragaman hayati: Adalah upaya pengelolaan keanekaragaman hayati yang menjamin: a. Perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan (sistem penyangga kehidupan); b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem; c. Pemanfaatan berkelanjutan.
Unsur/elemen keanekaragaman hayati, 1. Ekosistem: adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 2. Spesies: Adalah kumpulan individu makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri genetik sama sehingga antara individu satu dengan yang lain dapat melangsungkan reproduksi.
3. Genetik (sumber daya genetik atau plasma nutfah): Adalah bahan tanaman, hewan, atau jasad renik yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Keanekaragaman Ekosistem:
ekosistem alami dan ekosistem buatan/binaan Sebagai salah satu negara megabiodiversity dan anggota pada Konvensi Keanekaragaman Hayati, Indonesia memiliki komitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yg meliputi berbagai tingkatan, yaitu ekosistem, spesies dan genetik ini merupakan aset pembangunan yang apabila dikelola secara tepat akan menghasilkan manfaat, baik manfaatnya secara ekologis maupun manfaat secara ekonomi. Keanekaragaman hayati pada tingkatan ekosistem sangat bervariasi, terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan dan terletak mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. KEANEKARAGAMAN SPESIES (HEWAN) 35 spesies primata, 515 mamalia (kedua di dunia), 515 reptilia (keempat didunia), 1531 spesies burung (kelima di dunia), 270 amfibi (keenam di dunia)
Keanekaragaman Spesies (Tumbuhan) Indonesia punya 38.000 spesies tumbuhan (kelima di dunia)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Undang-undang: UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya, UU 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi CBD (Pasal 7 CBD mengenai Identifikasi dan Pemantauan Mengidentifikasi komponen-komponen kehati yang penting bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan), UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 29 tahun 2001 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah: PP 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, PP 7/ 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa, PP 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & Satwa, PP 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam & kawasan Pelestarian Alam, PP 18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona pemanfaatan, taman nasional, taman hutan raya & taman wisata alam, PP 38/2007 tentang Kewenangan Pemerintah. Peraturan Menteri LH Permen LH No.: 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.
Tujuan Pengelolaan Kehati: 1. Konservasi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk
hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaraaman kehidupan, 2. Pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan/atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan (sustainable use), dan 3. Terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya gnetik (benefit sharing).
Arah Kebijakan Konservasi Kehati 1. Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian Kehati (sosialisasi/pencerahan); 2. Memperlambat, mengurangi/menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan Kehati, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan; 3. Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum; 4. Mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK dan melestarikan kearifan lokal; 5. Implementation of 3 Goals of the Convention on Biological Diversity (conservation, sustainable use, and benefit sharing). Indonesia has ratified CBD in 1994 (Act No. 5/1994); 6. Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans (IBSAP), 2003 – 2020; 7. Mewujudkan keadilan, keseimbangan peran/kepentingan dan memperkecil potensi konflik;.
URUSAN BIDANG LH berdasarkan PP 38/2007 1. Sub bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
2. Sub Bidang Konservasi 12 SDA
B3 AMDAL Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran & atau Kerusakan Pesisir & Laut, Pencemaran/Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan/ Lahan, Pencemaran/Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, Penanggulangan Pencemaran & Kerusakan Akibat Bencana, SNI, Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan, Penerapan SML, Produksi Bersih, Ekolabel Diklat, Pelayanan Bidang Lingkungan, Pembinaan & Pengawasan Otonomi Daerah Bidang LH, Penegakan Hukum Lingkungan, Perjanjian Internasional Bidang Pedal, Perubahan Iklim & Perlindungan Atmosfir, Laboratorium Lingkungan.
19. Keanekaragaman Hayati
Permeneg LH No.: 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah No. 1.
Pemerintahan Daerah Provinsi Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi.
Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kab./kota.
• Substansi/objek dan tujuan koordinasi pengelolaan, • SKPD yang dikoordinasikan • Pihak yang mengkoordinasi.
• Substansi/objek dan tujuan koordinasi pengelolaan, • SKPD yang dikoordinasikan, • Pihak yang mengkoordinasi.
Perencanaan konservasi Kehati skala provinsi:
Perencanaan konservasi Kehati skala kabupaten/kota:
• • • •
13
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
In-situ, Ex-situ, Lekat-lahan, Ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan.
• • • •
In-situ, Ex-situ, Lekat-lahan, Ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan.
Bentuk perencanan: RIP Kehati
Bentuk perencanaan: RIP Kehati
RIP Kehati disusun berdasarkan profil Kehati skala provinsi. Dokumen RIP ini wajib diintegrasikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM provinsi.
RIP Kehati disusun berdasarkan profil Kehati skala kab/kota. Dokumen RIP ini wajib diintegrasikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM kab/kota.
SKPD provinsi menetapkan rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RIP Kehati sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJM provinsi bersangkuutan.
SKPD kab/kota menetapkan rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RIP Kehati sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJM kab/kota bersangkuutan.
Penyusunan Profil dan RIP Kehati Daerah Dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh:
Tim penyusun Profil dan RIP:
Gubernur (Profil Kehati Provinsi) Bupati/Wali kota (Profil Kehati Kabupaten/Kota)
SKPD, UPT, dan pakar yang terkait dengan bidang Kehati
Perencanaan Konservasi Kehati Daerah Penyusunan Profil Kehati
SKPD menetapkan Renstra
Renstra dijabarkan dalam Renja SKPD
Penyusunan RIP Kehati
RIP Kehati diintegrasikan/menjadi bagian dari RPJMD
Program/kegiatan masing-masing SKPD
Konservasi dan pemanfaatan Kehati berkelanjutan
Identifikasi kawasan bernilai penting bagi konservasi Kehati • Kesesuaian peruntukan lahan/kawasan (penetapan tata ruang wilayah); Kebijakan perencanaan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan
• Kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan dan tatanan ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan;
• Pengembangan nilai tambah, pola, dan bentuk pemanfaatan.
POTENSI DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM HAYATI DI NTT FLORAdan FAUNA
Di NTT ada 46 jenis satwa yang dilindungi sesuai UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya yang dijabarkan dalam PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa atau sekitar 19,50% dari jenis satwa yang dilindungi di Indonesia. Ke-46 jenis satwa tersebut termasuk jenis Mamalia, Aves, Reptil, Insekta, Anthozoa, dan Bivalvia (lihat tabel berikut).
Tabel
N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Jenis Mamalia di NTT yang dilindungi UNDANGundang
Nama Jenis
Nama Latin
Paus Biru Paus bersirip Rusa, sambar (gns Cervus) Paus (dari semua jenis famili Cetacea) Lumba-lumba air laut Duyung Landak kuskus (semua jenis phalanger) Lumba-lumba air laut (famili ziphiidae)
Balaenoptera musculus Balaenoptera physalus Cervus spp. Cetacea Dlphinidae Dugong dugon Hystrixbrachyura phalanger spp. Ziphiidae
Tabel 2. Jenis Aves (Burung) di NTT yang dilindungi Undang-Undang
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nama Jenis
Alap-Alap, Elang (Jns Accipiteridae) Udang, Raja Udang (Jns Alcedinidae) Pecuk Ular Kuntul, Bangau Putih Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (Fam Bucerotidae) Kakatua Jambul Kuning Bangau Hitam, Sandang Lawe Pergam Raja Kuntul Karang Kuntul, Bangau Putih Alap-Alap Putih, Alap-Alap Tikus Burung Kipas Alap-Alap, Elang (Fam Falconidae) Beo Flores Bayan Burung Gosong Sesap, Pengisap Madu (Fam Meliphagidae)
Nama Latin
Accipitridae Alcedinidae Anhinga melanogaster Bubulcus ibis Bucerotidae Bucerotidae sp. Cacatua sulphurea Ciconia episcopus Ducula whartoni Egretta sacra Egretta spp. Elanus caerulleus Rhipidura javanica Falconidae Gracula religiosa mertensi Lorius roratus Megapodius reintwardtii Meliphagidae
Tabel 3. Jenis Reptilia di NTT yang dilindungi Undang-Undang
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Jenis Penyu Hijau Buaya Muara Penyu Belimbing Penyu Sisik Penyu Ridel Sanca Timor Biawak Komodo, Ora Biawak Timor
Nama Latin
Chelonia mydas Crocodylus porosus Dermochelys coriacea Eretmochelys imbricata Lepidochelys olivacea Python timorensis Varanus komodoensis Varanus timorensis
Tabel 4. JENIS INSEKTA DAN ANTHOZOA DI NTT YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
No
Nama Jenis (insekta)
Nama Latin
1
Kupu-kupu raja
Troides haliphron
2.
Kupu-kupu raja
Troides helen
3.
Kupu-kupu raja
Troides plat
No 1.
Nama Jenis (Anthozoa) Akar bahar, koral hitam
Nama Latin Antiphates sp
TABEL 5. JENIS BIVALVIA DI NTT YANG DILINDUNGI UNDANGUNDANG
No 2 3 4 5 6 7
Nama Jenis Ketam Kelapa Kepala Kambing Triton Trompet Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang Nautilus Berongga Troka, Susu Bundar Batu Laga, Siput Hijau
Nama Latin
Birgus latro Cassis cornuta Charonia tritonis Hippopus hipopus Nautilus pompillius Trochus niloticus Turbo marmoratus
Permasalahan yang dihadapi : 1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Terjadinya penyusutan sumberdaya alam dan lingkungan 3. Permasalahan Lingkungan Buatan 4. Penerapan Standar Mutu Lingkungan Hidup yang masih lemah 5. Masalah Pemanfaatan Dan Pengurasan Sumber Daya Alam (hutan,
tanah, sumberdaya air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya pesisir dan laut) 6. Terjadinya bencana alam 7. Pencemaran lingkungan
Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 2
Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah mungkin sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang. Masih terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah berjalan
Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
3 4 5
Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan
Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, serta memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup
