PENGARUH SISTEM PENENTUAN NILAI HARTA WARISAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TEBET JAKARTA SELATAN

PENGARUH SISTEM PENENTUAN NILAI HARTA WARISAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TEBET JAKARTA SELATAN

Oleh Taqwalloh NIM : 101044222209

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah / Administrasi Keperdataan Islam Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta 1431 H / 2010 M

PENGARUH SISTEM PENENTUAN NILAI HARTA WARISAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TEBET JAKARTA SELATAN SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hudayatullah Jakarta Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Sarjana Syariah ( S.Sy )

Oleh : Taqwalah NIM : 101044222209

Pembimbing :

Drs.H.Hamid Farihi,M.A. NIP : 195811191986031001 Program Studi Ahwal Syakhsiyyah / Administrasi Keperdataan Islam Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta 1431 H / 2010 M

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: Almarhum Bapakku Almarhumah Ibuku Kakak-kakakku dan adikku Keponakan-kaponakanku Merekalah yang telah mengajariku arti “ semangat hidup”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: Almarhum Bapakku Almarhumah Ibuku Kakak-kakakku dan adikku Keponakan-kaponakanku Merekalah yang telah mengajariku arti “ semangat hidup”

iii

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, pembawa risalah kedamaian. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun spiritual. Merekalah yang telah berjasa mengajar, mendidik, memberikan inspirasi, dan semangat hidup kepada penulis. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, MA, SH, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA, selaku ketua program studi Ahwal Syahsiyyah / Administrasi Keperdataan Islam, Bapak Kamarusdiana, Sag, MH, selaku sekretaris program studi Ahwal Syahsiyyah / Administrasi Keperdataan Islam yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akademik, juga kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dengan penuh semangat sehingga penulis mampu “sedikit” mengenal seputar hukum syariah. Bapak Drs. H. Hamid Farihi, MA, selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan saran-saran yang membangun bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Kepada seluruh staf perpustakaan utama dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas pelayanan yang baik, khusunya kepada ibu Yanti staf program studi Ahwal Syahsiyyah yang banyak membantu penulis dalam melengkapi data-data dengan sangat tulus.

iv

Persembahan terbesar dan terimakasih tak terhingga untuk keluarga tercinta, Ibu Bapakku yang telah berpulang kerahmatullah, semoga Allah menempatkan keduanya ditempat yang layak disisiNya, kakak-kakak, adik, kedua keponakanku atas semua dorongan dan do’a. Keluarga besar Mayang production, group Kapak Merah, Mas Slamet Bagio, serta teman-teman seperjuangan di SAS/AKI yang tidak henti-hentinya memberi motivasi dan informasi, terimakasih atas partisipasinya.

Demikian

Penulis

Jakarta, 30 Agustus 2010

v

1 DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN....................................................................................

i

LEMBAR PENGESAHAN .....................................................................................

i

LEMBAR PERSEMBAHAN..................................................................................

ii

KATA PENGANTAR..............................................................................................

iii

KATA PENGANTAR..............................................................................................

iv

DAFTAR ISI.............................................................................................................

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah......................................................................

1

B. Pembatasan dan perumusan masalah ..................................................

5

C. Tujuan dan kegunaan penelitian .........................................................

6

D. Metodologi penelitian .........................................................................

6

E. Sistematika penulisan..........................................................................

8

SISTEM PENILAIAN, KEWARISAN DAN PERTANAHAN DI INDONESIA A. Sistem penilaian tanah dan bangunan di Indonesia ............................. B. Hukum kewarisan di Indonesia............................................................ C. Hukum tanah di Indonesia ...................................................................

BAB III

GAMBARAN UMUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KECAMATAN TEBET

BAB IV

A. Letak geografis kecamatan Tebet .......................................................

10

B. Sejarah dan perkembangan PPAT.......................................................

20

C. Struktur organisasai dan kewenangan PPAT ......................................

58

PEMBAGIAN

WARISAN

ATAS

TANAH

DAN

ATAU

BANGUNAN STUDI KASUS MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN TEBET

2 A. Pembagian warisan atas tanah dan bangunan menurut tradisi masyarakat di kecamatan Tebet ..........................................................

90

B. Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan atas tanah dan atau bangunan yang diperjual belikan..................................................................................

97

C. Instansi atau pejabat yang berhak menentukan nilai harga atas tanah dan atau bangunan...............................................................................

102

D. Sistem penentuan nilai harga atas tanah dan atau bangunan yang akan di waris .......................................................................................

112

E. Penentuan nilai harga terhadap pembagian warisan atas tanah dan bangunan menurut tradisi masyarakat Tebet ...................................... BAB V

114

PENUTUP A. Kesimpulan .........................................................................................

118

B. Saran-saran..........................................................................................

120

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................

122

Lampiran I Lampiran II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan umatnya. Semua pemeluk agama Islam sepenuhnya meyakini bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Dasar teologis ini memberikan pemaknaan bahwa Islam meliputi semua dimensi kehidupan manusia, dari yang berskala duniawi hingga ukhrowi, dari yang bertalian dengan Allah ataupun sesama manusia. Bahkan cakupan hukum yang berkaitan dengan pola hubungan antar manusia memiliki porsi yang jauh lebih besar. Di dalamnya tercakup pola-pola hukum seputar muamalah atau pula hudud. Di antara norma hukum yang melatarbelakangi penulisan ini adalah masalah mawaris atau faraid, sebagai bagian dari hukum keluarga yang pelaksanaannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1 serta dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Sebelum datang agama Islam, hukum kewarisan sudah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dengan sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada

1

H. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), hal. 12

1

dengan seperangkat aturan yang didominasi oleh laki-laki dewasa dan kuat, sehingga kaum perempuan, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. 2 Namun setelah datangnya Islam sebagai pedoman sekaligus pencerahan bagi umat manusia, tata aturan hukum yang bersifat diskriminatif ini setahap demi setahap mulai diperbaiki oleh syari’at Islam, sekaligus mengubah perilaku jahiliyah yang mengebiri hak-hak manusia lain, sampai disempurnakannya hukum Islam melalui wahyu terakhir yang diterima Nabi Muhammad pada saat haji wada’. Dari deskripsi di atas terlihat bahwa Islam sangat menghargai hak-hak setiap umatnya, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun diperhitungkan hak warisnya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., yang artinya, apabila bayi yang dilahirkan itu berteriak, maka ia diberi bagian warisan, (Riwayat Ashab al-Sunan), Di sini penulis mencoba mengkorelasikan sistematika aturan hukum tentang kewarisan menurut syariat Islam dengan sistem aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal pembagian warisan atas barang tidak bergerak yakni tanah dan atau bangunan oleh masyarakat muslim di kecamatan Tebet Jakarta Selatan, di mana jika ahli warisnya hanya satu orang, maka hal ini tidak akan menimbulkan suatu permasalahan, namun jika ahli warisnya lebih dari satu orang dan harta warisannya dalam hal ini tanah dan atau bangunan berada pada tempat yang berlainan maka akan menimbulkan masalah atau sengketa, sebab harta yang akan 2

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris edisi revisi, Cet.ke-4 (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2001) hal.8

2

dibagi adalah harta tidak bergerak serta memungkinkan memiliki nilai jual yang berbeda, sebagaimana ungkapan Von Thunnen yang menyatakan bahwa perbedaan sewa tanah disebabkan adanya perbedaan lokasi tanah terhadap pusat pasar. 3 apalagi jika di antara para ahli waris menganut sistem pembagian yang berlainan, sebab walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, persoalan keberadaan hokum adat di Indonesia yang telah “terlanjur” dianggap mengakar, akan semakin sulit untuk memilih hokum waris Islam sebagai alternative. Ia terlahir sendiri akibat adanya hubungan – hubungan hidup bersama dalam masyarakat yang secara sosiologis telah lama melembaga. 4 Hal inilah yang menjadikan permasalahan, mengapa homogenitas hukum keluarga di Indonesia susah diwujudkan, bahkan dalam masyarakat yang seagama sekalipun, terbukti dengan adanya orang Islam Indonesia yang cenderung membawa permasalahan hukum keluarga ke dalam wilayah Pengadilan Umum. Dari deskripsi ini, perlu dicari alternatif yang tepat untuk menyelesaikan masalah kewarisan dalam bentuk barang tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan. Di sini penulis akan mendeskripsikan sejauh mana pengaruh sistem penentuan nilai harta warisan dalam bentuk tanah dan bangunan terhadap pembagian warisan yang lebih efektif dan berkeadilan menurut syariat Islam, khususnya di wilayah kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan adakah peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah

3

Barlowe, R, Land Resourse Economic, (Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1972), page 167 4 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997). Hal 21

3

(PPAT) kecamatan, serta sejauh mana kewenangan PPAT dalam hal ini, dan adakah lembaga diluar PPAT yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan dalam menentukan nilai harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan, agar dalam menentukan nilai harga atas tanah dan atau bangunan yanag akan diwaris lebih akurat dan efisien sesuai standar nasional. Hipotesa inilah yang menjadikan kerangka berfikir penulis dalam menyusun penulisan ini. Selain itu penulis juga akan mendeskripsikan sistem hukum kewarisan di Indonesia yang berlainan sistematika dan redaksinya. Seperti sistem hukum Islam yang mengklasifikasikan ahli waris berdasarkan keturunan atau nasab dan hubungan perkawinan 5 serta ketentuan masing-masing ahli waris telah di tentukan kadarnya berdasarkan al-Qur’an sebagai sumber hukumnya. Lain halnya dengan sistem hukum adat dengan aturan mainnya didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat, karena masng-masing daerah memiliki aturan yang berbeda, seperti hukum adat Jawa berbeda dengan hukum adat Minangkabau, dan juga sistem hukum Barat dengan sistem pembagiannya didasarkan pada BW. Setelah diketahui pengaruh serta efek dari sistem penentuan nilai harga atas tanah dan atau bangunan sebagai harta warisan, penulis berharap masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menentukan nilai harta tidak bergerak yang akan dibagi secara waris dan tidak salah menunjuk orang atau instansi untuk menilai harta peninggalan keluarganya untuk segera dibagikan kepada para ahli warisnya dengan sistem pembagian yang telah disepakati oleh para ahli waris, sebab di Indonesia ada 5

Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 59

4

tiga sistem pembagian warisan yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum BW. Serta masyarakat mengetahui bagaimana tata cara mendapatkan akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dari harta warisan yang telah dilelang kepada orang lain dihadapan PPAT agar memiliki kekuatan hukum sebab secara administratif telah berpindah kepemilikannya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.

Studi ini akan membatasi kajian tentang pengaruh sistem penilaian terhadap obyek warisan berupa harta tidak bergerak dalam hal ini tanah dan atau bangunan terhadap pembagian warisan khususnya masyarakat muslim, yang diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan di antara para ahli waris diwilayah kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Untuk lebih memfokuskan kajian ini, penulis membatasi studi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara masyarakat muslim Tebet membagi harta warisan berupa tanah dan atau bangunan dengan jumlah ahli waris lebih dari satu orang dan harta warisannya berada di beberapa tempat terpisah. 2. Apa peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika pembagian harta tersebut di atas dibagi dengan cara menjual terlebih dahulu kepada orang lain. 3. Perlukah lembaga atau instansi yang bersifat independen dilibatkan untuk menilai harta warisan dalam bentuk tanah dan atau bangunan tersebut. 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Melakukan studi deskriptif terhadap sistematika pembagian warisan menurut syariat Islam diwilayah kecamatan Tebet. 2. Melihat peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam rangka pembuatan akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) atas pembagian harta warisan berupa tanah dan atau bangunan yang diperjual-belikan oleh para ahli waris. 3. Mencari solusi atas sengketa penentuan nilai harta waris berupa tanah dan atau bangunan di wilayah kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

D. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian kualitatif selalu berorientasi pada penemuan konsep-konsep atau temuan evaluasi yang baru 2. Unit analisis Unit analisis dalam penelitian ini adalah para ahli yang mengerti dan memahami tentang kebijakan dan implementasi hukum di bidang kewarisan dan pertanahan. Sementara unit analisis teoritiknya adalah konsep-konsep yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan dan konseptualisasi di atas. 3. Tipe Penelitian

6

Penelitian ini bersifat descriptive-explanatory. Tipe penelitian ini bermaksud melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan-hubungan antar konsep yang diteliti. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini adalah wawancara, observasi dan kajian pustaka. Wawancara; untuk mendapatkan informasi, peneliti akan melakukan wawancara mendalam (depth interview), berbentuk terbuka, dan tidak berstruktur (unstructured). Teknik ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan berekspresi bagi informan sebagai unit analisis penelitian sehingga dimungkinkan berbagai gagasan dan pemikiran berkaitan dengan kebijakan dan implementasinya dapat tergali. Observasi; teknik ini dilakukan untuk mengkonfrontir berbagai temuan dalam wawancara dengan situasi riil lapangan. Obsrevasi juga sekaligus merupakan teknik untuk membaca secara obyektif obyek-obyek praktis lembaga-lenbaga yang terkait di dalamnya. Penggunaan dokumen dan bahan pustaka; kedua bahan ini sebagai data pijakan bagi proses penelitian sejak perencanaan hingga penulisan laporan. 5. Teknik Analisis Data

7

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti struktur gaya berfikir ilmiah. Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, content analys, dan fenomenologi. Kesemuanya itu dilakukan dengan menurut data yang disesuaikan dengan sistematika penulisan laporan.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistem penyusunan laporan penelitian ini secara umum memuat tiga hal pokok, yaitu, pendahuluan , temuan-temuan dalam riset yang dilakukan, dan terakhir kesimpulan serta saran atau rekomendasi. Secara garis besar sistematika penulisan dalam studi ini adalah sebagai berikut: a. Pendahuluan sebagai bagian pembuka, dalam bagian ini penulis akan memaparkan proses awal perencanaan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan signifikasi gagasan, konseptualisasi, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan laporan. b. Bagian kedua adalah seputar pengertian dan dasar hukum tentang sistem penilaian, kewarisan, dan tanah. c. Bagian ketiga adalah deskripsi tentang letak geografis wilayah kecamatan Tebet yang menjadi obyek penelitian, sejarah adanya PPAT serta tugas dan wewenangnya terhadap masalah tanah dan atau bangunan yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) atas harta 8

warisan berupa tanah dan atau bangunan yang diperjual belikan dari segi administratif. d. Bagian keempat akan dideskripsikan tentang kebiasaan masyarakat muslim Tebet dalam membagi harta warisan berupa tanah dan atau bangunan, kewenangan PPAT Kecamatan Tebet dalam keterkaitannya mendaftar serta membuat akta otentik jual beli tanah, serta instansi atau lembaga independen yang dianggap perlu untuk membantu menganalisa atau menilai jumlah harta secara nominal dan pengaruh sistem penilaian harta warisan berupa tanah dan atau bangunan dalam memudahkan para ahli waris dalam membagi harta dalam bentuk barang tidak bergerak.

9

BAB II SISTEM PENILAIAN, KEWARISAN DAN PERTANAHAN DI INDONESIA

A.

Sistem Penilaian Tanah dan Bangunan di Indonesia 1.

Nilai tanah

Secara fisik tanah dapat diartikan sebagai permukaan, termasuk bagian yang berada di bawah permukaan bumi serta yang terletak di atas permukaan bumi. Di dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai peran yang sangat penting, karena tanah menjadi tempat segala aktivitas kehidupan manusia berlangsung seperti kegiatan bercocok tanam, mendirikan tempat tinggal, tempat rekreasi dan berbagai aktivitas lainnya. Dalam teori ekonomi tanah, konsep sewa tanah merupakan konsep yang penting, karena merupakan dasar teoritis untuk menjelaskan mengapa tanah memiliki nilai. Selain itu, konsep tersebut juga mempengaruhi alokasi tanah antar individu dan antar berbagai jenis penggunaan yang saling berkompetisi serta mempengaruhi kebijakan perpajakan. 1 Menurut David Ricardo dan John H von Thunne tentang teori sewa tanah yang menitikberatkan analisisnya pada sewa untuk tanah pertanian, hal ini disebabkan oleh perbedaan kesuburan antara sebidang tanah dengan bidang tanah lainnya. Asumsi yang dipergunakan David Ricardo dalam melakukan analisis adalah 1

Barlowe, R., Land Resources Economic, (Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1972), page 156.

10

suatu daerah memiliki tanah subur yang luas, tetapi hanya sedikit tanah saja yang dimanfaatkan untuk keperluan seluruh masyarakat di daerah tersebut. 2 David Ricardo juga berpendapat bahwa hanya tanah yang paling subur saja yang dimanfaatkan dan tidak ada sewa yang dikenakan terhadap penggunaan tanah tersebut. Sewa dikenakan terhadap tanah hanya ketika peningkatan jumlah populasi penduduk menyebabkan kenaikan kebutuhan tanah, sehingga tanah-tanah yang kurang suburpun terpaksa dimanfaatkan. Pemanfaatan tanah yang kurang subur menyebabkan peningkatan ongkos produksi sehingga penggunaan tanah yang subur akan dikenai sewa sebagai kompensasi ongkos produksi yang lebih rendah daripada tanah yang kurang subur. Dengan demikian sewa tanah yang lebih subur akan lebih tinggi dibanding dengan tanah yang kurang subur. Berbeda dengan David Ricardo, von Thunnen menyatakan bahwa perbedaan sewa tanah disebabkan adanya perbedaan lokasi tanah terhadap pusat pasar. Von Thunnen berpendapat bahwa tanah yang terletak dekat pusat pasar memiliki sewa tanah yang lebih tinggi daripada tanah yang terletak jauh dari pusat pasar. Perbedaan sewa ini berkaitan dengan perbedaan ongkos transportasi diantara kedua bidang tanah tersebut. Tanah yang terletak dekat pusat pasar membutuhkan ongkos transportasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang terletak jauh dari pusat pasar. Sewa tanah mempunyai pengaruh terhadap lokasi penggunaan tanah. Tanah yang mempunyai kapasitas penggunaan potensi yang tinggi untuk menghasilkan 2

Id. at 163-167.

11

pendapatan cenderung memiliki sewa yang tinggi. Jenis penggunaan tanah yang dipilih ditentukan oleh kemampuan jenis penggunaan tanah tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum pada lokasi tanah tersebut. 3 Menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI 2000), Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk pada hubungan finansial antara barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli dan mereka yang membeli atau menjual. Nilai bukanlah fakta tetapi lebih merupakan perkiraan manfaat ekonomi atas barang dan jasa pada suatu waktu tertentu dalam hubungannya dengan nilai tertentu. Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau dibayarkan untuk sesuatu barang atau jasa. Hubungannya dengan penilaian, harga adalah fakta historis baik diumumkan maupun tidak. Firdaus mengemukakan Ada dua pengertian nilai tanah dikemukakan oleh Northam (1975) yakni nilai pasar (market value), yaitu harga jual beli tanah yang terjadi pada suatu persil pada suatu waktu tertentu dan nilai taksiran (assessed value), yaitu nilai yang diestimasi oleh seorang penilai. Nilai pasar merupakan data bagi nilai taksiran. 4 Wolcott menyebutkan secara umum bahwa nilai tanah tidak saja dipengaruhi oleh karakteristik fisik tanah saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktorfaktor sosial, ekonomi, pemerintah dan karakteristik lingkungan. 5 Wolcott memberikan definisi tentang harga, bahwa harga direpresentasikan oleh sejumlah 3

Id. at 179.

4

Firdaus. Awang, Analisis Pengaruh Jalan Lingkar Luar Terhadap Nilai Jual Properti Perumahan di Kecamatan Depok Sleman-Yogyakarta, (Yogyakarta, Tesis S2, Program Pascasarjana, UGM, Yogyakarta: 1999), hal. 18 (tidak dipublikasikan). 5 Wolcott, Richard C., The Appraisal of Real Estate, (American Institute of Real Estate Appraissers, 430 North Michigan Avenue,Chicago, Illinois: 1987), hal. 39-41.

12

pembeli yang bersedia membayar dan penjual yang bersedia menerima transaksi dalam keadaan tertentu. 6 Nilai tanah mendasarkan pada prinsip penggunaan terbaik adalah sebagai bentuk tolok ukur kemampuan tanah memproduksi sesuatu yang secara langsung memberikan keuntungan ekonomis, sedangkan harga tanah adalah ukuran nominalnya. Ciri-ciri tertentu yang harus dimiliki oleh suatu properti agar mempunyai nilai menurut Eldred adalah demand (permintaan), utility (kegunaan), scarcity (kelangkaan), dan transferability (dapat dialihkan). 7 Secara khusus nilai properti di kawasan industri dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah, penawaran tenaga kerja, fasilitas transportasi, distribusi input dan output yang ekonomis, iklim politik, ketersediaan utilitas dan energi dan efek kontrol lingkungan. 8 Hal ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan material dan faktor distribusi merujuk pada jarak ke tempat bahan baku, pasar dan tenaga kerja. Jadi nilai properti industri terkait dengan ketersediaan utilitas maupun fasilitas di kawasan tempatan (karakteristik geografis) yang ada (establishment), dan aksesibilitas positif (transportasi) dan aksesibilitas negatif (biaya) yang mengacu pada jarak. 6

Wolcott, Richard C., The Appraisal of Real Estate, (American Institute of Real Estate Appraissers, 430 North Michigan Avenue,Chicago, Illinois: 1987), hal. 15. 7 Eldred, Gary, Real Estate Analysis and Strategy, (Harper & Row, Publisher, New York; 1987), page. 24-25. 8 Appraisal Institute, The Appraisal of Real Estate, (Eleventh Edition, Chicago, Illinois: 1999), page. 209-211 & AIREA, The Appraisal of Real Estate, (Ninth Edition, Chicago, Illinois: 1997), page. 179.

13

Lebih

lanjut

hubungan

nilai

tanah

dengan

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya sebagaimana dikemukakan Hoover bahwa lokasi adalah fungsi dari aksesibilitas, karakteristik lingkungan dan biaya. 9 Lusth mengemukakan, nilai tanah adalah fungsi dari lokasi yang terkait dengan aksesibilitas yang diproxy dengan jarak (distance) dan persekitaran (neighborhoods). Nilai tanah berkait dengan lokasi dipengaruhi oleh hubungan keterkaitan lokasi dengan sistem transportasi dan aksesibilitas (linkage), kedekatan dengan pelayanan umum (proximity to public service) dan lingkungan /persekitaran (environmental/neighborhoods). 10

2. Pemanfaatan tertinggi dan terbaik (highest and best use)

Definisi kegunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use) adalah sebagai penggunaan yang paling memungkinkan dan diijinkan dari suatu tanah kosong atau tanah yang sudah dibangun, yang mana secara fisik memungkinkan, didukung atau dibenarkan oleh peraturan, layak secara keuangan dan menghasilkan nilai tertinggi AIREA. 11 Nasucha mengatakan bahwa sumber daya tanah akan mencapai nilai tertinggi dan terbaik bila dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga memperoleh pendapatan optimum, baik untuk si pengguna maupun masyarakat. Konsep ini 9

Hoover, Edgar M., The Evolving Form and Organization of the Metropolis : Principal Location Factors in William H. Leahy : Urban Economic, (The Free Press, New York: 1968), page.65-77. 10 Lusht, Kenneth M., Real Estate Valuation Principles and Applications, (Irwin. Chicago: 1997), page. 25-45. 11 AIREA, The Appraisal of Real Estate, (Ninth Edition, Chicago, Illinois: 1997), page. 269.

14

seringkali dibatasi oleh peraturan peruntukan tanah (zoning) dan kebijaksanaan umum lainnya. Pada konsep ekonomis, sumber daya tanah dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi jika dimanfaatkan untuk tujuan komersil dan industri. 12

3. Pendekatan Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses penentuan nilai, baik nilai pasar, nilai investasi, nilai asuransi atau jenis nilai lainnya, dari suatu properti pada suatu tanggal penilaian tertentu. Penilaian suatu properti menurut American Institute Of Real Estate Appraiser dan Eckert et al. dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu; a. Pendekatan data pasar (sales comparison approach), b. Pendekatan biaya (cost approach), dan c. Pendekatan pendapatan (income capitalization approach). Dalam pendekatan perbandingan yakni mengestimasi nilai suatu properti dengan menggunakan rata-rata perbandingan dengan properti sejenis yang mempunyai karakteristik yang hampir sama letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya obyek lain yang sejenis, dengan melakukan beberapa penyesuaian (adjustment). Langkah-langkah secara sederhana dalam melakukan penilaian adalah: 1) Mengumpulkan harga jual properti yang karakteristiknya sama dan telah terjual. 12

Nasucha, Chaizi, Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah, (Megapoint, Divisi Kesaint Blanct, Jakarta: 1995), hal. 12-13.

15

2) Melakukan analisa dam penyesuaian-penyesuaian (adjustment) atas waktu transaksi, konsisi fisik lainnya. 3) Melakukan pemilihan secara rata-rata atau diambil yang terbaik nilainya menurut tujuan penilaian. 4) Membuat kesimpulan nilai.

Dalam pendekatan biaya, penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, dikurangi dengan penyusutan kondisi fungsi, fisik dan ekonomi.

1) Menghitung biaya yang digunakan untuk memperoleh nilai baru (dapat dilakukan metode per unit pekerjaan, per meter2 maupun berdasarkan analisa detail bangunan) 2) Menambahkan biaya konsultan dan keuntungan bagi kontraktor dalam analisa tersebut. 3) Mengestimasi jumlah penyusutan fisik, fungsi dan ekonomi. 4) Membuat kesimpulan nilai.

Dalam pendekatan pendapatan, nilai properti adalah fungsi pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh properti maka semakin tinggi pula nilai properti tersebut. Untuk properti perumahan, pendapatan diperoleh 16

dari sewa bersihnya, yaitu pemasukan sewa properti tersebut dikurangi biaya operasionalnya melalui pendekatan pendapatan. Nilai suatu properti diperoleh dari pengkapitalisasian pendapatan bersihnya (net operating income) dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Pendekatan pendapatan ini sesuai untuk digunakan untuk menilai properti yang menghasilkan pendapatan (income producing property). 13 International Association Assessing Officers (IAAO) menyatakan bahwa dalam aplikasi pendekatan pendapatan ini, terdapat beberapa langkah-langkah dasar sebagai berikut: 1) Mengestimasi pendapatan kotor potensial (potential gross income). 2) Melakukan

pengurangan

pendapatan

kotor

potensial

dengan

tingkat

kekosongannya (vacancy and collection loss). 3) Melakukan penjumlahan antara pendapatan lain-lain dan pendapatan kotor potensial setelah dikurangi dengan tingkat kekosongannya untuk mendapatkan perkiraan pendapatan kotor efektif (effective gross income). 4) Menentukan biaya-biaya operasi (operating expenses). 5) Mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya operasional untuk mendapatkan pendapatan bersih operasi sebelum bunga dan pajak. 6) Menentukan tingkat kapitalisasi yang sesuai. 7) Menentukan prosedur pengkapitalisasian yang sesuai untuk diterapkan.

13

Eckert, Joseph K., Gloudemans and Almy Richard R., Property Appraisal and Assessment Administration, (The International Association of Assesing Officer, Chicago, Illinois: 1990), page. 151.

17

8) Melakukan pengkapitalisasian pendapatan bersih operasi (net operating income) untuk mengestimasi nilai properti dengan formulasi umum sebagai berikut :

MV = I : R

di mana : MV = estimasi nilai properti I

= pendapatan bersih operasi selama satu tahun

R =

tingkat kapitalisasi.

Dalam penentuan tingkat kapitalisasi, terdapat dua metode yang lazim dipakai, yaitu kapitalisasi langsung (direct capitalization) dan yield capitalization. Perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada asumsi yang dipakai. Kapitalisasi langsung mengasumsikan bahwa pendapatan yang diterima pada tahun-tahun yang akan datang adalah sama atau tercermin seperti pendapatan pada tahun penilaian, sedangkan yield capitalization memasukkan asumsi-asumsi berkenaan dengan faktorfaktor seperti tingkat pengembalian (rate of return) yang diharapkan oleh investor, sisa umur ekonomis, jangka waktu kepemilikan dan antisipasi terjadinya depresiasi/apresiasi. 14

14

International Association Assessing Officers (IAAO), Standard on Ratio Studies, (Assessment Journal, Volume 6 Nomor 5: 1999), page. 204.

18

4. Penilaian Tanah Menurut PBB (Nilai Jual Objek Pajak)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli nilai jual obyek pajak yang ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti. Pendekatan dalam penilaian: a. Perbandingan dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual onyek pajak dengan cara membandingkan dengan yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya obyek lain yang sejenis. b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, dikurangi dengan penyusutan kondisi fungsi, fisik dan ekonomi. c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut. Nasucha (1995:59) menyatakan bahwa NJOP merupakan suatu kriterium yang dipengaruhi banyak faktor yang saling berkorelasi (prediktor), maka analisis yang 19

sesuai dengan penyelesaian model matematis adalah analisis regresi linier berganda. NJOP dapat dinyatakan sebagai variabel terikat (kriterium),sedangkan faktor-faktor penentunya dinyatakan sebagai variabel bebas atau prediktor. 15

B. Hukum kewarisan di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syari’ah yang menetapkan salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah masalah kewarisan. Meskipun di Jawa dan Madura Pengadilan Agama tidak menyelesaikan masalah warisan, tetapi Pengadilan Agama mengeluarkan “Fatwa Waris” yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Pada tahun 1989, pemerintah menetapkan UU No. 7 tahun 1989 yakni UU Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang ini menetapkan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan warisan atau faraid. UUPA telah diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2006. Kewenangan Peradilan Agama diperluas. Tidak hanya sebatas mengadili masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, sedekah, wakaf orang Islam, tetapi juga bidang usaha ekonomi syari’ah. 16 Selain itu, Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beriburibu pulau membentang luas dari timur sampai ke barat, dengan adanya perbedaan 15

Nasucha, Chaizi, Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah, (Megapoint, Divisi Kesaint Blanct, Jakarta: 1995), hal. 59. 16

“ Kedudukan Hukum Waris Indonesia”artikel diakses pada 10 Agustus 2010 dari http://notaryherman.blogspot.com/2009/03/kedudukan-hukum-waris-indonesia.html

20

tempat dan budaya sudah barang tentu akan mempengaruhi cara berfikir, tingkah laku serta gaya hidup yang beraneka ragam. Dari deskripsi ini penulis akan memaparkan sistem kewarisan di Indonesia dengan latar belakang masyarakatnya yang majemuk. Di

Indonesia terdapat tiga hukum waris yang biasa digunakan sebagai

landasan hukum dalam hal pembagian warisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris BW (Burgerlijk Weetbook). 17

1.

Hukum Waris Islam

Kata mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirast artinya warisan. Al-Qur’an banyak menggunakan kata kerja warasa seperti QS.Naml: 16 “wa warisa Sulaimanu Dawud” yang artinya “dan Sulaiman mewarisi Dawud”, artinya “ Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Dawud as. Serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Dalam QS. Al-Zumar: 74 “wa aurasana alardla” yang artinya “..dan telah memberi kepada kami tempat ini”. Demikian juga dalam QS. Maryam:6 “yarisuni wa yarisu min ali ya’qub” artinya “…yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya’qub. 18 Mawaris juga disebut faraid, bentuk jamak dari kata faridah, kata ini bersal dari kata farada yang artinya ketentuan, atau menentukan. Kata faridah ini banyak juga disebut dalam al-Qur’an QS. Al-Baqarah: 237 misalnya disebutkan “wa qad 17

Mengenai hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa yang berlaku di Indonesia dewasa ini, vide Moch. Koesnoe, Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980, hlm. 1-20 18 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1993:reprint, 2001), hal. 2

21

‫ك ِإﻟَﻰ َﻣﻌَﺎ ٍد ُﻗﻞْ َر ِﺑّﻲ َأﻋَْﻠ ُﻢ َﻣﻦْ ﺟَﺎ َء ﺑِﺎﻟْ ُﻬﺪَى‬ َ ‫ن َﻟﺮَا ﱡد‬ َ ‫ﻚ اﻟْ ُﻘﺮْﺁ‬ َ ْ‫ﻋَﻠﻴ‬ َ ‫ض‬ َ ‫ن اﱠﻟﺬِي َﻓ َﺮ‬ ‫ِإ ﱠ‬ (٨٥) ٍ‫ل ُﻣﺒِﻴﻦ‬ ٍ ‫َو َﻣﻦْ ُه َﻮ ﻓِﻲ ﺿَﻼ‬ Artinya : Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".

dan al-Ahzab:38

ْ‫ﻦ ﺧَﻠَﻮْا ِﻣﻦ‬ َ ‫ﺳ ﱠﻨ َﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓِﻲ اﱠﻟﺬِﻳ‬ ُ ‫ض اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻟ ُﻪ‬ َ ‫ج ﻓِﻴﻤَﺎ َﻓ َﺮ‬ ٍ ‫ﺣ َﺮ‬ َ ْ‫ﻲِ ِﻣﻦ‬ ّ ِ‫ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨﺒ‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﻣَﺎ آَﺎ‬ (٣٨) ‫ن َأﻣْ ُﺮ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗَﺪَرًا َﻣﻘْﺪُورًا‬ َ ‫ﻞ َوآَﺎ‬ ُ ْ‫َﻗﺒ‬ 22

tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabinabi yang telah berlalu dahulu. dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,

Dengan demikian kata faraid atau faridah artinya adalah ketentuan – ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. 19 Adapun unsur – unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, terdiri atas tiga unsure yang perlu diuraikan, yaitu (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masingmasing mempunyai ketentuan tersendiri 20 a. Pewaris Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan 21 . Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak 19 20

Ibid. H. Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hal.

45 Pasal 171 huruf b, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

21

23

dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Pewaris di dalam Alquran Surah An-Nisa’ ayat 7,11,12,33, dan 176 dapat diketahui bahwa “ Pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (alwalidain), dan kerabat (al-aqrabin). Al-walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (al-aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami. Pewaris yang disebutkan di atas, perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris bila telah nyata meninggal. Karena sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang, hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila belum ada kepastian meninggal seseorang itu dipandang masih hidup. Kepastian meninggal seseorang itu dimungkinkan secara haqiqy, hukmy, dan taqdiry. 22 - Mati haqiqy, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia. - Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini biasa terjadi 22

H. Zainudin Ali, op.cit, hal. 45.

24

seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. - Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal. 23 b. Harta warisan Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama

sesudah

digunakan

keperluan

pewaris

selama

sakit

sampai

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran dan pemberian untuk kerabat 24 . Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh al-Quran Surah anNisaa’ ayat 7 dengan istilah tarakah atau harta yang akan ditinggalkan (al-Quran Surah an-Nisa’ ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Tarakah yang disebutkan oleh al-Quran Surah an-Nisa’ ayat 11 dan 12,

23

24

Ahamad Rofiq, Op.cit, 28-29. Pasal 171 huruf e, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

25

yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Namun bila harta yang ditinggalkan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit, ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Sehubungan dengan hak ahli waris yang disebutkan di atas, jumhur ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, menunaikan wasiat pewaris. 25 Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat pewaris. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan yang berupa hakhak tidak berarti bendanya dapat diwarisi. Sebagai contoh, hak manfaat penggunaan sebuah rumah kontrak dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi rumahnya tetap menjadi hak bagi pemiliknya. 25

Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung:Al-ma’arif, 1981) hal. 121

26

c. Ahli Waris Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris. 26 Asas- asas hukum waris Islam terdiri atas: a. ijbari, b. bilateral, c. individual, d. keadilan berimbang, dan e. akibat kematian. 27 a. Ijbari Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya b. Asas Bilateral Asas bilateral dalam kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu, mempunyai 2(dua) dimensi saling mewarisi dalam Al quran Surah An-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. c. Asas Individual

26

Pasal 171 huruf c, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Amir, Syarifudin, Pelaksanaan Hujum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 18 27

27

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. d. Keadilan Berimbang Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Alquran yang kedudukannya sangat penting dalam system hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. e. Asas Kematian Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. 28

Ahli waris dalam sistem kewarisan Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah. 2. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: - Perkawinan yang sah (al-musabarah) - Memerdekakan hamba sahaya (al-wala) atau karena adanya perjanjian tolong menolong 28 Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada: 1. Ahli waris ashab al-furudh, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur’an, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6 Adapun bagian ahli waris ashab al-furudh secara rinci adalah sebagai berikut : a. Anak perempuan, berhak menerima bagian : 1. Setengah bila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki, 2. Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki, 3. Bila bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (pasal 178 Kompilasi) b. Ibu, berhak mendapat bagian : 1. Seperenam bila ada anak atau dua saudara atau lebih, 28

Ahmad Rofiq, op.cit, hal. 59

29

2. Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih 3. Sepertiga dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (pasal 178 Kompilasi ) c

. Ayah, berhak mendapat bagian: 1. Sepertiga, bila pewaris tidak meninggalkan anak, 2. Seperenam, bila pewaris meninggalkan anak (pasal 177 Kompilasi )

d. Duda, berhak mendapat bagian : 1. Setengah, bila pewaris tidak meninggalkan anak, 2. Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (pasal 179 Kompilasi ) e. Janda, berhak mendapat bagian : 1. Seperempat. Bila pewaris tidak meninggalkan anak, 2. Seperdelapan, bila pewaris meninggalkan anak (pasal 180 Kompilasi ) f. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, berhak mendapat bagian : 1. Masing-masing seperenam, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, 2. Sepertiga secara bersama-sama, bila mereka dua orang atau lebih (pasal 181 Kompilasi) g. Saudara perempuan kandung atau seayah, berhak mendapat bagian : 1. Setengah, bila sendiri tidak ada ayah dan anak, 2. Dua pertiga bagian, bila dua orang atau lebih, 3. Bila bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. 30

h. Cucu perempuan dan laki-laki dari anak perempuan, berhak mendapat bagian sama dengan akan perempuan (ibunya) dengan ketentuan : 1. Bila cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki, maka bagian cucu laki-laki adalah dua berbanding satu dengan cucu perempuan. 2. Bila bersama ahli waris lain yang sederajat, bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (pasal 178 jo. Pasal 185 Kompilasi ). i. Kakek dan nenek dari ayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan bagian ayah, dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (pasal 177 jo. Pasal 185 Kompilasi) j. Kakek dan nenek dari ibu, berhak mendapat bagian yang sama dengan bagian ibu dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (pasal 178 jo. Pasal 185 Kompilasi) k. Anak laki-laki dan perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, berhak mendapat bagian yang sama dengan orang tuanya dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (pasal 181 jo. Pasal 185 Kompilasi) l. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara kandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan orang tuanya yang diganti dan bagiannya

31

tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya (pasal 182 jo. Pasal 185 Kompilasi) 29

2. Ahli waris “asabah, yaitu ahli waris bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris ashab al-furudh. Ahli waris ’asabah dibagi menjadi tiga, yaitu: ’asabah bi nafsih, ’asabah bi al-ghair dan ’asabah ma’a al ghair. 1. Yang termasuk ’asabah bi nafsih adalah (1). Anak laki-laki (2). Cucu laki-laki dari garis laki-laki (3) Bapak (4) Kakek (dari garis bapak) (5) Saudara laki-laki sekandung (6) Saudara laki-laki seayah (7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (9) Paman sekandung (10) Paman seayah (11) Anak laki-laki paman sekandung (12) Anak laki-laki paman seayah

29

H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h 62-64.

32

(13) Mu’tiq dan atau mu’tiqah (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya) 2. ’Asabah bi al ghair (1) anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki (2) cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki (3) saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung (4) saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian ’asabah, maka bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Dasarnya adalah firman Allah surah an-nisa’:11 dan 176. 3. ’Asabah ma’a al-ghair (1) saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih) (2) saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih) 30 Dasar hukum pembagian ’asabah ma’a al ghair adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat dar Ibn Mas’ud :

30

Ahmad rofiq,op.cit, hal.73-75.

33

3. Ahli waris dzawil al-arham, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan al Qur’an, tidak berhak menerima warisan. Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatannya, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat dibedakan: 1. Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain. 2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

d. Contoh-contoh Pembagian Harta Warisan

Sehubungan dengan pengelompokan ahli waris yang telah disebutkan, baik ahli waris kelompok pertama, ahli waris kelompok kedua, maupun ahli waris kelompok ketiga, maka dapat diuji melalui pembuktian ayat-ayat Alquran yang menggambarkan ada pewaris yang meninggalkan anak, orang tua (ibu), janda saudara laki-laki pewaris, dan ahli waris pengganti (cucu pewaris melalui anak perempuan yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya); ada pewaris yang meninggalkan anak, meninggalkan janda, dan meninggalkan saudara laki-laki (‘asabah); ada pewaris yang meninggalkan anak, cucu melalui anak perempuan yang meninggal lebih dahulu 34

dari pewarisnya, cucu yang melalui anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya, janda, dan saudara perempuan. Sebagai contoh dapat diungkapkan sebagai berikut. 1. Contoh Pembagian Ahli Waris Kelompok Pertama Contoh pembagian ahli waris kelompok pertama sebagai berikut Pembagian: I adalah ibu pewaris mendapat bagian = 1/6 X harta warisan (Alquran Surah An-Nisa’ ayat 11d, sebagai dzawul faraid). AP + AP adalah dua orang anak perempuan pewaris bersama seorang anak perempuan melalui anak perempuan yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya (AWP) mendapat bagian =2/3 X harta warisan (Alqurqn Surah An-Nisa” ayat 11b, sebagai dzawul faraid) J adalah janda pewaris mendapat bagian = 1/8 dari harta warisan (Alqur’an Surah An-Nisa’ ayat 12d, sebagai dzawul faraid). SP adalah saudara perempuan pewaris yang terhijab dari ibunya. 31 2. Contoh Pembagian harta warisan kelompok kedua Pembagian: AP + AP adalah dua orang anak perempuan pewaris memperoleh = 2/3 X harta warisan (Alquran Surah An-Nisa ayat 11b, sebagai dzawul faraid). J adalah janda pewaris memperoleh = 1/8 X harta warisan (Alquran Surah An-Nisa ayat 12d, sebagai dzawul faraid). Ibu mendapat 1/6 harta warisan (Alquran Surah An-Nisa ayat 11d sebagai dzawul faraid). SL adalah saudara laki-laki pewaris memperoleh = sisa

31

H. Zainudin Ali, op.cit, hal. 67

35

(1-(2/3 + 1/8 = 1- 19/24 = 5/24) sebagai ‘asabah). Pembagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa =2/3 atau 16/24 + 1/8 atau 3/24 + 5/24 = 24/24 = 1 3. Contoh-contoh Pembagian Harta Warisan Kelompok Ketiga Pembagian: AP adalah anak perempuan memperoleh = 1/4 X harta warisan (Alquran Surah AnNisa’ ayat 11). AWL adalah anak laki-laki melalui anak perempuan yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya memperoleh =1/4 X harta warisan (Alquran Surah AnNisa’ ayat 33 dan al-Quran Surah An-Nisa ayat: 11). AWP adalah anak perempuan melalui anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya memperoleh =2/4 X harta warisan (al-Quran Surah An-Nisa ayat 33 dan al-Quran Surah An-Nisa ayat 11). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagian seorang anak perempuan + bagian seorang anak laki-laki melalui anak perempuan yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya + bagian seorang anak perempuan melalui anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal dari pewarisnya = 1/4 + 1/4 + 2/4 = 4/4 =1 4. Contoh-contoh Pembagian Harta Warisan Melalui Pemecahan Kasus-Kasus Awl dan Radd Selain contoh – contoh yang diungkapkan diatas, perlu juga diuraikan metode pembagian harta warisan melalui metode pemecahan kasus – kasus awl dan rad. Awl dan rad merupakan dua metode yang khas yang hanya dijumpai dalam kewarisan Islam. 32 a. Awl 32

H. Zainudin Ali, loc.cit, hal. 69

36

Awl adalah suatu cara penyelesaian kasus kewarisan bila terjadi ketekoran dalam pembagian harta warisan, yaitu para ahli waris yang berhak menerima harta warisan, jumlahnya lebih banyak dari harta warisan yang akan dibagi. Untuk menghilangkan ketekoran itu supaya pembagiannya menjadi 1/1, dilakukan pengurangan terhdap bagian masing-masing ahli waris secara berimbang. Contoh: Seorang istri meninggal dunia (P). Ia meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang suami (A) dan dua orang perempuan saudara kandung (B dan C). Harta peninggalan pada saat meninggal dunia berjumlah Rp. 66.000.000,00. Selain itu, ia meninggalkan biaya rumah sakit Rp. 1.500.000,00 dan wasiat yang senilai Rp 1.000.000 dan biaya penguburan Rp 500.000,00. Oleh karena itu, jumlah harta peninggalan yang menjadi harta warisan berjumlah Rp. 63.000.000,00. Pembagian harta dimaksud, sebagai berikut A

= 1/2 X Rp 63.000.000,00 = Rp 31.000.000,00

B dan C = 2/3 X Rp 63.000.000,00 = Rp 42.000.000,00 Jumlah

= Rp 73.500.000,00

Menurut ketentuan Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta warisan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Alquran tetapi tidak cukup misalnya dalam kasus diatas, yaitu harta warisan berjumlah Rp 63.000.000 sedangkan perhitungan bagia ahli waris yang ditetapkan bagiannya akan berjumlah Rp 31.500.000,00 + Rp 42.000.000,00 = Rp 73.000.500,00. Sehubungan kasus dimaksud, dalam hal ini berlaku yang dinamakan AWL, yaitu suami seharusnya 1/2 37

sama dengan 3/6 dan dua orang saudara perempuan seharusnya menerima 2/3 atau 4/6 sehingga menjadi: 3/6 + 4/6 = 7/6. Perbandingannya 3:4. Dengan demikian, pembagiannya disesuaikan dengan perbandingan, yaitu Suami menerima 3/7 X Rp 63.000.000,00

= Rp 27.000.000,00

Dua orang saudara pr 4/7 X Rp 63.000.000,00 = Rp 36.000.000,00 Jumlah

= Rp 63.000.000,00

b. Rad Rad adalah sisa dari harta warisan sesudah dikeluarkan bagian dzul faraid, sisa itu disebut oleh Hazairin sisa kecil, maka sisa tersebut harus ditambahkan kepada semua dzul faraid secara berimbang. Dengan perkataan lain, rad adalah pengembalian sisa dibagi secara berimbang kepada semua dzul faraid. 33 Contoh: Pembagian: a = 1/8 X h.w; Alquran Surah An-Nisa ayat 12d b,c,d = 2/3 X h.w; Alquran Surah An-Nisa ayat 11b e = 1/6 X h.w; Alquran Surah An-Nisa ayat 11d f

= 0 terhalang dari ibunya

a + b + c + d + e + f = 1/8 + 2/3 + 1/6 + 0 33

Hazairin dan Imam Syafie berpendapat bahwa janda atau duda, meskipun mempunyai status dzul faraid, dikecualikan memperoleh sisa bagi. Sebab, janda atau duda tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, yaitu berdasarkan Alquran Surah Al-Anfal ayat 75. dalam hubungan ini Sajuti Thalib berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada janda dan/atau duda, oleh karena : (1) dalam hal awl semua dzul faraid dikenakan pengurangan secara berimbang (termasuk janda atau duda). Kalau dalam hal rad janda atau duda tidak memperoleh pembagian maka jalan pikiran dimaksud, tidak konsisten; (2) dalam Alquran sudah digariskan bahwa anak, bapak/ibu, janda atau duda, dan saudara memperoleh bagian kewarisan, maka dalam hal rad semestinya juga diikuti.

38

= 3/24 + 16/24 + 4/24 + 0 = 23/24 Jadi, ada sisa = 1-23/24 = 24/24 -23/24 = 1/24. Angka inilah yang di-rad-kan kepada dzul faraid. Artinya dikembalikan kepada mereka secara berimbang. Oleh karena itu, untuk menentukan berapa besar tambahan mereka masing-masing, harus dilihat dahulu bagian perolehan mereka masing-masing dalam pembagian yang pertama, yaitu a = 3/24 b,c, dan d = 16/24 e = 4/24 Dengan demikian, perbandingan perolrhan mereka, yaitu 3: 16 : 4. Jumlahnya 3 + 16 + 4 = 23. Angka ini dijadikan pembagi sehingga : a mendapat tambahan

= 3/23 X 1/24 = 3/552

b,c,dan d mendapat tambahan

= 16/23 X 1/24 = 16/552

e mendapat tambahan

= 4/23 X 1/24 = 4/552

Jadi, pembagian terakhir: a = 1/8 + 3/552 = 69/552 + 3/552 = 72/552 b,c, dan d = 2/3 + 16/552 = 368/552 + 16/552 = 384/552 e = 1/6 + 4/552 = 92/552 + 4/552 = 96/552 a + b, c dan d + e = 72/552 + 384/552 + 96/552 = 552/552=1 contoh: seorang suami meninggal dunia tahun 2003. Ia meninggalkan seorang istri, dua orang anak yang terdiri atas seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, 39

dua orang cucu yang terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui anak perempuan yang meninggal tahun 2002, dan seorang ibu. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Penentuan porsi pembagian harta warisan adalah sebagai berikut. A + (B + C + d + e ) + F = 1/8 + (2/3) + 1/6 = 3/24 + 16/24 + 4/24 = 23/24 Jadi, ada sisa = 1-23/24 = 24/24-23/24 = 1/24. Angka inilah yang di-rad-kan kepada dzul faraid. artinya dikembalikan kepada mereka secara berimbang. Oleh karena itu, untuk menentukan berapa besar tambahan mereka masing-masing, harus dilihat dahulu bagian perolehan mereka masing-masing dalam pembagian yang pertama, yaitu A = 3/24 B, C, d dan e = 16/24 F = 4/24 Dengan demikian, perbandingan perolehan mereka, yaitu 3:16 :4, jumlahnya 3 + 16 + 4 = 23. angka ini dijadikan pembagi sehingga A mendapat tambahan

= 3/23 X 1/24 = 3/552

B, C, d dan e mendapat tambahan

= 16/23 X 1/24 = 16/552

F mendapat tambahan

= 4/23 X 1/24 = 4/552

Jadi, pembagian terakhir: A = 1/8 + 3/552 = 69/552 + 3/552 = 72/552 B, C, d, dan e = 2/3 + 16/552 = 368/552 + 16/552 = 384/552 40

F = 1/6 + 4/552 = 92/552 + 4/552 = 96/552 A + B, C, d dan e +F = 72/552 + 384/552 + 96/552 = 552/552 =1 Berdasarkan rumusan porsi pembagian ahli waris tersebut, maka: Istri mendapat

= 72/552 XRp 75.000.000,00 = Rp 9.782.609,00

Anak dan Cucu + 384/552 X Rp 75.000.000,00 = Rp 52.173.913,00 Ibu mendapat

= 96/552 X Rp 75.000.000,00 = Rp 13.043.478,00 Jumlah

= Rp 75.000.000,00

Anak dan Cucu masing-masing mendapat bagian sebagai berikut Anak laki-laki

= Rp 26.086.957,00

Anak peremouan

= Rp 13.043.478,00

Cucu laki-laki melalui anak perempuan

= Rp

Cucu perempuan melalui anak perempuan

= Rp 4.347.826,00

Jumlah

8.695.652,00

= Rp 52.173.913,00 34

2. Hukum Waris Adat

Menurut pendapat para ahli mengenai hukum waris adat adalah sebagai berikut. a. Betrand Ter Haar 34

H. Zainuddin Ali,op.cit, hal. 66-72

41

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan. 35 b. Soepomo Hukum adat waris memuat peraturan –peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele

goederen)

dari

suatu

angkatan

manusia

(generatie)

kepada

turunannya. 36

c. Soerojo Wignjodipoero Hukum adat waris meliputi norma-norma hokum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat meteriil maupun yang immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. 37

a. Unsur – unsur Hukum Waris Adat Unsur – unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas : (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.

1. Pewaris

35

Betrand Ter Harr, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. (Surabaya: Fajar, 1953), hal. 197. 36 Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Cetakan ke-13, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1993), hal. 79. 37 Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Cet. Ke-8, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 161.

42

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah : (a) orang tua (ayah dan ibu ), (b) saudara – saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (c) suami atau istri yang meninggal dunia.

2. Harta Warisan Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas : 1. Harta Bawaan atau Harta Asal Harta bawaan atau harta asal adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak, Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Donggala yang menetapkan harta bawaan atau harta asal kembali kepada keluarga si pewaris bila ia meninggal tidak mempunyai anak, yaitu 38 :

38

Putusan pengadilan diambil dari registrasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Donggala tahun 1990-1993. H. Zainudin Ali, op.cit, hal. 4

43

(1) Maryam versus Husen cs, putusan penetapan harta bawaan Nomor 79/Pdt.G/1993/PA. Palu, 28 Juli 1993 (2) Marcopolo cs versus Erna Djempa, putusan Nomor 46/Pdt. G/1992/PN. Palu, 29 Maret 1993. 2. Harta Perkawinan Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan (waramparang sibalireso). Sebagai contoh dapat disebut putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Donggala mengenai harta bersama, yaitu: (1) Abbas cs versus Drs. Damir Thalib, putusan penetapan harta bersama Nomor 38/Pdt.G/1993/PA. Palu, 15 Juli 1993; (2) Maryam versus Husen cs, putusan penetapan harta bersama Nomor 79/Pdt.G/1993/PA. Palu, 28 Juli 1993. 3. Harta Pusaka Harta pusaka yang disebut mbara-mbara nimana adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati/dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya. Sebagai contoh, Harta pusaka tinggi diminang, pakaian adat perkawinan suku Kaili, alat rumah tangga, alat dapur dan semacamnya. 39 4. Harta yang Menunggu 39

Ibid.

44

Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerimaharta itu tidak diketahui di mana ia berada.

3. Ahli Waris Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (pasambei), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun melalui hibah. 40

b. Penetapan Harta Warisan Penetapan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sebagai harta warisan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat sossora, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia dan mempunyai utang, maka didahulukan pembayaran utangnya kemudian diselesaikan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya. Sesudah jenazah pewaris dikuburkan, maka ditunaikan wasiat pewaris. Ungkapan hukum adat sassora diatas, menunjukkan bahwa dalam harta peninggalan seseorang masih terkait dengan hak40

H. Zainudin Ali, loc.cit, hal. 6

45

hak orang lain sehingga sebelum harta peninggalan seseorang dibagi oleh ahli warisnya, terlebuh dahulu diselesaikan secara berurut hal – hal sebagai berikut. (1) Melunasi Utang Pewaris (2) Mengeluarkan Biaya Pengurusan Jenazah (3) Menunaikan Wasiat Pewaris

c. Asas- Asas Hukum Waris Adat

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. 2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisan. 3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam 46

menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. 4. Asas Musyawarah dan Mufakat Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. 5. Asas Keadilan Asas keadilan, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris

yang dituakan dan bila terjadi

kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris. 41

3. Hukum Waris Eropa (BW)

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si

41

H. Zainudin Ali, loc.cit, hal. 2-9

47

mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka denga pihak ketiga 42 Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian. Oleh karena itu, unsure-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut : a. Ada orang yang meninngal dunia; b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris menurut BW berlaku asas: “ apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya “. 43 Hak –hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain : adanya hak mutlak dari para ahli waris masing – masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari 42

Lihat, A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-udang Hukum Perdata. Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1979, hal. 1. 43 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata:(Jakarta:Intermasa, 1997) hal. 79

48

harta warisan. Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan dipengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1066 BW sebagai berikut: 1. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada. 2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut. 3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu. 4. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak. Hukum waris Perdata Barat diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Yaitu yang mengatur tentang Benda. Hal ini didasari oleh pemikiran: (1) memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh harta benda, dan (2) falsafah hidup orang Barat pada umumnya bersifat marerialistis dan individualistis. Dalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan, yaitu 1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato). 2. Karena seorang ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair).

49

Pasal 834 BW mengungkapkan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan agar diserahkan kepadanya, berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Pemilik hak dimaksud mirip dengan hak seorang pemilik benda. Hak menuntut ahli waris dimaksud, hanya terbatas pada seseorang yang menguasai suatu harta warisan dengan maksud untuk memilikinya. Jadi, penuntutan ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan wasiat (executeur testamentair), seorang curator atas harta peniggalan yang tidak terurus dan penyewa dari benda warisan. 44

a. Harta Warisan dalam Sistem Hukum Waris Eropa Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain : 1. Hak untuk memungut hasil (vruchtgebruik). 2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.

44

H. Zainudin Ali, op.cit, hal. 83.

50

3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatcschap menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero. Pengecualian lain, yaitu ada beberapa hak yang terletak dalam lapangan hukum keluarga, tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak, yaitu a. hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak b. hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya. Sistem hukum waris BW tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono – gini. Sebab, harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Hal ini berarti dalam system pembagian harta warisan dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar asal – usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris seperti yang diungkapkan dalam pasal 849 BW, “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang– barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

b. Pewaris dan Dasar Hukum dalam Sistem Hukum Waris BW Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang

51

diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum bagi ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW adalah sebagai berikut : a. Menurut ketentuan undang-undang. b. Ditunjuk dalam surat wasiat 45 Dasar hukum tersebut menetukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu.Undang –undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menetukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi seseorang yang akan menjadi ahli waris terhadap seseorang yang meninggal dunia adalah surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari sesorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.

45

R. Subekti, op.cit, hal. 78.

52

c. Ahli Waris Sistem BW dan Porsi Bagiannya Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, yaitu istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut peraturan undang – undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan sebagai berikut. a. Golongan Pertama Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak – anak beserta keturunannya serta suami dan/atau istri yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda dan/atau duda yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama, masingmasing memperoleh satu bagian yang sama.oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak 1/5 bagian dari harta warisan. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak. Yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut plaatsvervulling dan dalam sistem hukum waris Islam disebut ahli waris pengganti dan dalam sitem hukum waris adat disebut ahli waris pasembai) sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/25 bagian. 53

b. Golongan kedua Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang 1/4

(seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun

mereka menjadi ahli waris bersama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh 1/4 bagian dari seluruh harta warisan; sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing – masing memperoleh 1/6 bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut. (1)

1/2 (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli

waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. (2)

1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli

waris bersama – sama dengan dua orang saudara pewaris. (3)

1/4 ( seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi

ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris c. Golongan Ketiga Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas 54

keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud, menjadi ahli waris. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi seperti ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris, dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah; sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek. d. Golongan Keempat Ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari simayit atau yang meninggal ( pewaris),dan saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari simayit (yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya. Dalam pasal 832 ayat (2) BW disebutkan : “apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan 55

jatuh menjadi milik negara, selanjutnya negara wajib melunasi utang-utang si peninggal harta warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi”.

Cara pembagian harta warisan golongan keempat sama dengan ahli waris golongan ketiga, yaitu harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ayah dan satu bagian lagi untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ibu. 46 1. Ahli Waris Karena Wasiat Menurut pasal 874 s.d. pasal 894, pasal 913 s.d. pasal 929 dan pasal 930 s.d. pasal 1022 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata ) mengatur tentang seseorang, dua orang dan/atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris berdasarkan wasiat. Menurut pasal 874 harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Oleh karena itu, surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut erfstelling. Erfstelling adalah orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat itu disebut testamentaire erfgenaam. Testamentaire erfgenaam adalah ahli waris menurut wasiat. Ahli waris dimaksud, menurut undang-undang adalah ahli waris yang memperoleh segala 46

H. Zainudin Ali, op.cit, hal. 87-91.

56

hak dan kewajiban si meninggal onder algemene titel 47 . Oleh karena itu, catatan para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat dikecualikan sama sekali. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya legitieme portie (bagian mutlak). Ahli waris yang menerima legitieme portie disebut legitimaris. Porsi bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para legitimaris. Dari keempat golongan ahli waris yang telah diuraikan dan dicontohkan diatas, berlaku ketentuan bahwa golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Karena itu, jika ada golongan kesatu, maka golongan kedua, ketiga dan keempat tidak menjadi ahli waris, dan seterusnya.

d. Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan menurut peraturan perundang – undangan sebagai berikut : a. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris. b. Ahali waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun lebih. 47

R. Subekti, Op. cit, hlm. 107.

57

c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. d. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. 48 Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini mengasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua harta yang dikuasainya termasuki hasil-hasil yang telah dimanfaatkan atau dinikmatinya.

C.

Hukum Tanah di Indonesia

Hukum tanah yang baru atau hukum tanah nasional mulai berlaku sejak 24 September 1960, dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 dengan judul resmi “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial, dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia, serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli.49

48

Erman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Mandar Madju, 1991), hal. 25. 49 “Pembentukan UUPA dan Perkembangan Hukum Tanah Di Indonesia”,artikel diakses pada 10 Agustus 2010 dari http://image, ymfreaklawyers.multiply.multiplycontent.com

58

1. Fungsi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

1. Menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi Hukum

Agraria (Tanah) Nasional yang didasarkan pada

Hukum (Tanah) Adat a. Penghapusan dualisme Hukum Tanah yang lama tersebut dilakukan dengan

cara

sebagaimana

yang

tertuang

di

dalam

diktum

“Memutuskan” dari UUPA, yakni mencabut: b. Seluruh pasal 51 Indische Staatsregeling yang didalamnya termasuk juga ayat-ayat yang merupakan Agrarische Wet (stbl. 1870-55); c. Semua Domein Veklaring dari pemerintah Hindia yang umum maupun d. Peraturan

mengenai

Belanda

baik

yang khusus; Agrarische

Eigendom yang dituangkan ke

dalam Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Stbl. 1872117 jo. Stbl. 1873-38); e. Buku Kedua KUH-Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuanketentuan mengenai hipotik.

59

f. Dalam hal ini secara implisit ikut terhapus juga ketentuan-ketentuan tentang larangan pengasingan tanah (Grond Vervreemding Verbod Stbl. 1875-179).

2. Mengadakan unifikasi hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah melalui ketentuan-ketentuan konversi (Diktum ke-2 UUPA). 3. Meletakkan landasan hukum untuk pembangunan Hukum Agraria (Tanah) Nasional, misalnya pasal 17 UUPA mengenai Landreform

2. Tujuan Undang- Undang Pokok Agraria

1. Menciptakan unifikasi Hukum Agraria dengan cara: a. Menyatakan tidak berlaku lagi (mencabut/menghapus) produk peraturanperaturan hukum tanah yang lama b. Menyatakan berlakunya Hukum Tanah Nasional berdasarkan Hukum Tanah Adat yang tidak tertulis, sebagai bahan penyusunan hukum tanah nasional. 2. Menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah (hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui ketentuan konversi: a. Tanah-tanah hak barat

maupun

tanah-tanah

hak Indonesia

sebagai

hubungan konkrit, dikonversi (diubah) menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA secara serentak dan demi hukum (rechtswege), terhitung mulai tanggal 24 September 1960. 60

b. Hak-hak jaminan atas tanah, yaitu hipotik dan credietverband (pasal 1162 KUH-Perdata pasal 15 Stbl. 1908-542) diubah demi hukum terhitung mulai tanggal 24 September 1960, menjadi Hak Tanggungan (pasal 51 UUPA & pasal IV Ketentuan Konversi UUPA jo. UU no. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah).

3. Hubungan Fungsional Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Hukum Tanah Nasional Dengan Hukum Adat

Hubungan fungsional tersebut dapat kita temukan di dalam ketentuan-ketentuan UUPA sendiri, yaitu: a. Konsiderans “Berpendapat”, huruf “a” : “Bahwa perlu adanya Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan Hukum Adat tentang tanah”. b. Pasal 5: “Bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat”. c. Penjelasan Umum III/1: “Bahwa Hukum Agraria yang baru didasarkan pada ketentuan-ketentuan Hukum Adat, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional, dan seterusnya....” 61

Hukum Adat yang Dimaksud di dalam Undang-Undang Pokok Agraria

a. Formal: “... bagian dari hukum positif Indonesia yang berlaku sebagai hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis di kalangan orang-orang Indonesia asli yang mengandung ciri-ciri nasional, yaitu ...” b. Material: “... sifat kemasyarakatan yang berasaskan keseimbangan dan diliputi suasana keagamaan”.

4. Pengertian Substansi Hukum Adat

Dengan pengertian yang demikian, maka apa yang disebut Hukum Adat tidak harus diartikan semata-mata sebagai rangkaian norma-norma hukum saja, akan tetapi meliputi juga: z Konsepsi (ajaran, teori); z Asas-asas (yang merupakan perwujudan dari konsepsi); z Lembaga-lembaga hukum; z Sistem (tata susunan yang teratur).

Konsepsi Hak Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

62

Hak penguasaan atas tanah adalah suatu hubungan hukum yang memberi wewenang untuk berbuat sesuatu kepada subyek hukum (orang/badan hukum) terhadap obyek hukumnya, yaitu tanah yang dikuasainya Berdasarkan kewenangannya, hak penguasaan tanah menurut UUPA dibagi menjadi : 1. Hak Penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan khusus yaitu kewenangan yang bersifat publik dan perdata. 2. Hak Penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan yang bersifat umum yaitu kewenangan di bidang perdata dalam penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan jenis-jenis hak atas tanah yang diberikan (Hak Perorangan atas Tanah) Hak Penguasaan atas Tanah yang Mempunyai Kewenangan Khusus yaitu Kewenangan yang Bersifat Publik dan Perdata Dibagi menjadi 3 macam, yaitu: a. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA) Adalah suatu hubungan yang bersifat abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan subyeknya bangsa Indonesia. Hak Bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi di Indonesia.

b. Hak Menguasai Negara (Pasal 2 UUPA) Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat melaksanakan tugas untuk memimpin dan mengatur kewenangan bangsa Indonesia (kewenangan 63

publik). Melalui hak menguasai negara, negara akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Adapun substansi kewenangan dalam Hak Menguasai Negara adalah: 1. Mengatur

dan

menyelenggarakan

peruntukkan,

penggunaan

dan

pemeliharaan; 2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai oleh subyek hukum tanah; 3. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah.

c. Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat (Pasal 3 UUPA) Hubungan hukum yang terdapat antara masyarakat hukum adat dengan tanah lingkungannya. Hak Ulayat oleh pasal 3 UUPA diakui dengan ketentuan: 1. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada; 2. Pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pembangunan nasional. Pada tanggal 24 Juni 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai hak ulayat yaitu dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Bahkan perkembangan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Ulayat masyarakat hukum adat tersebut dikukuhkan di dalam perubahan ke dua UUD 64

1945 oleh MPR-RI, para tanggal 18 Agustus 2000 di dalam Pasal 18B ayat (2) disebutkan

bahwa

“Negara

mengakui

dan

menghormati

kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal itu tentunya akan memiliki implikasi yuridis dimasa mendatang terhadap pengaturan mengenai tindakan, perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah Hak Ulayat

agar tidak

berlanjut dampak-dampak negatif

selama ini seperti dalam

berbagai kasus pelanggaran terhadap tanah Hak Ulayat di berbagai tempat.

65

MACAM HAK PENGUASAAN ATAS TANAH (Berdasarkan Kewenangannya) HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN KHUSUS (Bersifat Publik dan Perdata) HAK BANGSA INDONESIA (Ps. 1 UUPA) HAK MENGUASAI NEGARA (Ps. 2 UUPA) HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (Ps. 3 UUPA)

HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UMUM (Bersifat Perdata)

HAT PRIMER

HAK PERORANGAN ATAS TANAH

HAK ATAS TANAH HAK JAMINAN ATAS TANAH (Hak Tanggungan) UU No.4/1996 HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (uu No. 16 Th. 1985) WAKAF

66

HAT SEKUNDER

BAB III GAMBARAN UMUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KECAMATAN TEBET

A.

Letak Geografis Kecamatan Tebet

Kecamatan Tebet terletak di Jakarta Selatan, Kecamatan ini memiliki luas wilayah 9.53 km2. Untuk menyiapkan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade, maka pada tahun 1960 pemerintah menyiapkan pembangunan Gedung Olahraga dan Perkampungan Atlit di daerah Senayan. Waktu itulah penduduk didaerah Senayan dipindahkan kedaerah Tebet. 1 Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas, Perubahan Nama Kelurahan yang sama atau kembar dan Penetapan luas wilayah Kelurahan di DKI Jakarta, maka Kecamatan Tebet terbagi mejadi 7 (tujuh) Kelurahan, 80 RW, 947 RT, dengan Jumlah Penduduk sampai dengan Bulan Maret 2007 adalah 238.387 Jiwa terdiri dari 125.027 laki-laki dan 113.360 perempuan, dan 59.682 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari 48.170 laki-laki dan 10.972 perempuan, jumlah pemegang KTP 141.677 jiwa dengan kepadatan penduduk 263 jiwa/Ha. 2

1

Tebet, Jakarta Selatan, artikel diakses pada 10 Agustus 2010 dari:http//aby98.wordpress.com/Jakartaselatan-tebet-kuningan. 2 Laporan penyelenggaraan pemerintah Wilayah kecamatan Tebet Jakarta Selatan, bulan Maret 2007, hal. 6

67

Tabel : Jumlah Penduduk

LUAS NO

RW

KELURAHAN

PENDUDUK

PENDUDUK

JUMLAH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

PENDUDUK

RT

/ Ha 1

Menteng Dalam

264,1

13

139

19814

17825

37639

2

Tebet Barat

171,6

8

103

16619

16007

32626

3

Tebet Timur

138,9

11

110

13899

12897

26796

4

Kebon Baru

123,6

14

153

20185

16795

36980

5

Bukit Duri

107,4

12

152

21432

20825

42257

6

Manggarai Selatan

51,4

10

129

14857

13230

28087

7

Manggarai

95,3

12

161

18221

15781

34002

905,6

80

947

125027

113360

238387

SWASTA

DAGANG

LAINNYA

Jumlah

Tabel : Prosentase Mata Pencaharian Penduduk

PNS / TNI NO

KELURAHAN POLRI

1

Menteng Dalam

35

40

14

11

2

Tebet Barat

29

38

16

17

3

Tebet Timur

32

35

21

12

4

Kebon Baru

35,11

44,11

11, 07

9,71

68

5

Bukit Duri

33

32

19

16

6

Manggarai Selatan

21

27

16

36

7

Manggarai

25,25

28,28

12,78

33,69

30,05

34,91

15,70

19,34

Kecamatan

Batas-batas Wilayah Kecamatan Tebet : •

Utara

: Kali Ciliwung (Jakarta Pusat) dan Jln. Menteng Pulo Kec. Setiabudi.

•

Timur

: Kali Ciliwung (Jakarta Timur).

•

Selatan

: Jl. Jend. Gatot Subroto dan Jln. MT. Haryono

•

Barat

: Kali Cideng, Kali Kuningan Timur Kec. Seiabudi 3

Sedangkan Dinas Pemetaan melalui foto udara pada Tahun 1989 Wilayah Kecamatan Tebet terletak pada 106 derajat 48,06o Bujur Timur dan 6 derajat 14,22 o Lintang Selatan, dan berada di ketinggian 26,2 m diatas permukaan laut dengan ratarata curah hujan 7,3 mm/hari (sumber : BMG Jakarta Selatan). Berdasarkan RUTR dan RBWK sampai pada tahun 2005, wilayah Kecamatan Tebet diperuntukkan sebagai : 1. Perumahan

: 51,2 %

2. Fasilitas Umum

: 4,68 %

3. Jasa Komersil

: 13,57 %

4. Pemerintahan

: 0,04 %

5. Industri / Gudang

: 3,15 %

3

Id at, hal. 7

69

6. Bangunan Umum

: 0,02 %

7. KDB Rendah

: 0,07 %

8. Bangunan Umum

: 0,04 %

9. Hijau Tanpa Bangunan

: 5,05 %

10. Jalan / Saluran / Sungai

: 18,64 % 4

Pemeluk agama Wilayah Kecamatan Tebet sampai akhir Maret 2007 berjumlah 238.387 Jiwa, dengan perincian sebagai berikut : Tabel : Prosentase Jumlah Pemeluk Agama JUMLAH NO

JUMLAH PEMELUK AGAMA (%)

KELURAHAN PEND.

ISLAM

KATOLIK

PROTESTAN

HINDU

BUDHA

1

Menteng Dalam

37,639

92,98

2,29

3,79

0,52

0,42

2

Tebet Barat

32,626

93,34

1,78

2,37

0,72

1,19

3

Tebet Timur

26,796

92,87

3,13

3,29

0,28

0,43

4

Kebon Baru

36,980

92,00

2,80

3,20

1,75

0,25

5

Bukit Duri

42,257

94, 95

1,54

2,25

0,35

0,91

6

Manggarai Selatan

28,087

97,13

1,08

1,42

0,13

0,24

7

Manggarai

34,002

79,13

3,97

7,5

5,1

4,4

238,387

91,84

2,37

3,40

1,27

1,12

JUMLAH

1. PENDIDIKAN

4

Ibid

70

Sarana Pendidikan adalah wadah untuk menciptakan insan yang cerdas sebagai penerus dari generasi ke generasi. Tingkat SD dapat dikatakan sedah memadai dibandingkan dengan anak usia sekolah. Hal ini disebabkan adanya keikutsertaan dalam membangun sarana pendidikan Tingkat SD yang berstatus swasta maupun Madrasah SDI yang pada umumnya mempunyai kurikulum dan mata pelajaran disesuaikan dengan pendidikan pagi dan sore. 5 Sarana pendidikan yang terdapat di Wilayah Kecamatan Tebet adalah seperti tersaji dalam tabel dibawah ini :

SARANA PENDIDIKAN NO

KELURAHAN

SLB

TK

SD

SLTA

AK /Univ.

N

S

N

S

N

S

N

S

1

Menteng Dalam

1

7

2

2

1

3

-

1

.

1

2

Tebet Barat

2

8

6

5

-

5

2

4

-

-

3

Tebet Timur

5

5

13

2

2

3

-

2

-

-

4

Kebon Baru

-

9

11

-

1

1

1

1

-

-

5

Bukit Duri

-

9

11

4

-

4

1

1

-

1

6

Manggarai Selatan

-

6

4

1

-

1

-

-

-

-

7

Manggarai

1

3

15

2

2

1

-

4

-

-

9

47

62

62

6

18

4

13

-

2

JUMLAH

2. KESEHATAN

5

SLTP

Loc.cit, hal. 17

71

Masalah kesehatan yang timbul akubat banjir / pasca banjir adalah berjamgkitnya berbagai penyakit. Untuk menanggulanginya diadakan penyuluhan tentang cara penanggulangan dan pencegahan dini oleh dokter puskesmas kepada masyarakat. Guna mendukung pelaksanaan Delapan Komitmenb Gubernur Pelayanan puskesmas ditingkatkan dengan diadakannya klinik dokter jaga 24 jam dan pelayanan kesehatan rutin yang dilaksanakan sejak pukul 08.00 s/d 15.00 WIB. Sebagai gambaran dari sarana kesehatanm yang ada diwilayah Kecamatan Tebet sebagai berikut : Tabel : Jumlah Sarana Kesehatan SARANA KESEHATAN NO

KELURAHAN

Rumah

R.S.

Sakit

Bersalin

Puskesmas

Posyandu

1

Menteng Dalam

-

1

2

20

2

Tebet Barat

1

3

2

12

3

Tebet Timur

-

1

1

12

4

Kebon Baru

-

-

1

18

5

Bukit Duri

-

1

1

20

6

Manggarai Selatan

-

-

1

10

7

Manggarai

-

-

1

13

1

6

9

105

JUMLAH

72

Sedangkan jumlah tebaga kesehatan dapat dilihat seperti dibawah ini : a. Tenaga Puskesmas 1. Dokter Puskesmas

: 37 Orang

2. Perawat

: 24 Orang

3. Bidan

: 36 Orang

b. Praktek Dokter 1. Dokter Umum

: 108 Orang

2. Dokter Anak

: 5 Orang

3. Bidan

: 50 Orang

4. Dokter Kulit / kelamin

: 8 Orang

5. Dokter Spesialis

: 35 Orang

6. Dokter Gigi

: 68 Orang

7. Apotek / Apoteker

: 21 Orang

8. Panti Pijat

: 20 Orang

9. Perawat

: 24 Orang

10. Klinik Bersalin

: 6 Buah

11. Laboratorium

: 9 Buah

12. Balai Kesehatan Masy.

: 3 Buah

13. Prak. Bersama Dokter Spes.

: 150 Orang

14. Balai Pengobatan Umum

: 3 Buah 73

15. Balai Pengobatan Gigi

: 2 Buah 6

B. Sejarah dan Perkembangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Baru pertama kali semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya disebut PP No. 37/1998), sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Pasal 7 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997). Menurut Prof. Dr A. P. Parlindungan 7 , hal ini merupakan hal yang positif dalam pembangunan hukum keagrarian, karena keragu-raguan dan tidak teraturnya dengan peraturan hukum tertentu telah banyak menimbulkan keributan dan kerusuhan (chaos). Dalam kurun waktu 1961 hingga diterbitkannya PP No.37/1998 ini telah banyak sekali kekacauan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan akta PPAT, karena pelaksanaan tugas dari PPAT tidak tertuang dalam PMA No.18 Tahun 1961. PMA No.10 Tahun 1961 yang terdiri atas 10 Pasal hanya mengatur tentang daerah kerja PPAT, tentang kewenangan membuat akta tanah dalam daerah kerjanya dan keharusan meminta izin jika melakukan pembuatan akta tanah di lain daerah kerjanya dan berkantor di daerah

6

7

Loc.cit, hal. 19 A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah (Bandung:Mandar Maju, 1990) hal. 25

74

kerjanya, kemudian siapa yang dapat diangkat sebagai PPAT. Setelah dikeluarkannya PP No.37/1998, tugas dan ruang lingkup jabatan PPAT lebih jelas dan rinci .

PP No.37/1998 ini telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah 10 tahun lamanya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami secara seksama apa dan bagaimana isi PP No.37/1998 yang mengatur tentang jabatan PPAT tersebut. Seringkali pula ditemui adanya tumpang tindih pengetahuan antara jabatan Notaris dan PPAT. Padahal seperti diketahui keduanya merupakan 2 (dua) jabatan yang berbeda tugas dan kewenangannya.

Oleh sebab itu kami mencoba untuk menguraikan ruang lingkup pengangkatan, pemberhentian, daerah kerja, tugas dan kewenangan PPAT dalam menjalankan jabatannya dalam laporan ini.

C. Struktur Organisasi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pasal 1 PP No.37/1998, menyebutkan :

1.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

75

2.

PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

3.

PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya utnuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

4.

Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

5.

Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.

6.

Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT.

7.

Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satuan daerah kerja PPAT.

8.

Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak didalamnya.

9.

Menteri

adalah

Menteri

yang

agraria/pertanahan

76

bertanggungjawab

di

bidang

Apa yang diuraikan pada Pasal 1 ini, telah memperjelas tentang perngertian PPAT tersebut, sehingga kita mengenal beberapa PPAT. Disamping itu ada yang disebut protokol PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta-akta asli yang harus dijilid, warkah pendukung data, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya. Berbeda dengan protokol Notaris masih ada yang tidak termasuk yaitu buku klapper yang berisikan nama, alamat, pekerjaan, akta tentang apa dan singkatan isi akta, nomor dan tanggal akta dibuat.

Formasi dari PPAT di sesuatu wilayah adalah maksimum boleh di tempatkannya PPAT di sesuatu wilayah dan ini telah diatur oleh Pasal 14 PP No.24/1997 dan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1996 dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.640-679 tanggal 11 maret 1996.

Peraturan Menagria/KBPN no.1 tahun 1996 menyebutkan sebagai berikut : Pasal 1 : Formasi PPAT di Kabupaten/Kota daerah tingkat II ditetapkan berdasarkan rumus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini. Formasi tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : y = a1×1 + a2×2 + b. y = formasi PPAT di daerah tingkat II. x1 = jumlah kecamatan dalam daerah tingkat II.

77

x2 = jumlah sertipikat non-proyek (sporadis) di daerah tingkat II rata-rata tiga

tahun terakhir. a1 = 4 untuk Kota di DKI Jakarta. a1 = 3 untuk daerah tingkat II lainnya atau yang disamakan. a2 = 1/1000 b = angka pembulatan ke atas sampai lipatan lima.

Formasi PPAT daerah tingkat II berdasarkan Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 24 september tahun ketiga sejak tahun penetapannya, dan ditetapkan kembali dengan mengikuti kemungkinan adanya perubahan pada rumus dimaksud pada diktum pertama ayat (2) untuk selama tiga tahun berikutnya dengan catatan apbila tidak ada perubahan maka rumus ini tetap dipergunakan. Formasi PPAT dalam peraturan ini berlaku pula untuk PPAT Sementara yang dijabat oleh Camat selama masih diangkat sebagai PPAT.

Pada Pasal 2 ayat (2), menyebutkan Kabupaten/Kota tingkat II yang jumlah PPATnya telah mencapai jumlah sama atau lebih dari formasi yang ditetapkan dengan rumus dimaksud pada pasal 1 di atas dinyatakan tertutup untuk pengangkatan PPAT baru maupun pindahan dari daerah lain.

Daerah kerja suatu PPAT adalah yang menunjukan kewenangan dari PPAT tersebut membuat akta-akta PPAT. Daerah ini pada umumnya meliputi satu kantor pertanahan

78

tertentu, namun tidak tertutup kemungkinan PPAT ini mempunyai daerah kerja lainnya. Banyak protes dari para Notaris maupun dari ikatan PPAT tentang wilayah para PPAT, seperti di daerah Jakarta Raya, karena ada Notaris-PPAT yang mempunyai wilayah se-Jakarta Raya, tetapi ada juga PPAT yang baru dilantik hanya daerah tingkat II di daerah Jakarta Raya.

Pengangkatan Dan Pemberhentian PPAT Dalam Pasal 5 PP No.37/1998, diatur tentang pengangkatan PPAT, sebagai

berikut :

1.

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

2.

PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu.

3.

Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPA atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembutan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus, yaitu:

a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang

belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara;

79

b. Kepala Kantor Pertanian untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas reprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Dari rumusan diatas dapat dipahami, bahwa : a. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. b. Untuk suatu wilayah belum dipenuhi formasi pengangkatan PPAT dapat ditunjuk Camat sebagai PPAT sementara, malahan jika ada suatu desa yang jauh sekali letaknya dan jauh dari PPAT yang terdapat di kabupaten/kota dapat ditujunjuk Kepala desa sebagai PPAT sementara. Dengan ketentuan ini maka Camat tidak otomatis diangkat sebagai PPAT Sementara (dapat terbukti dari surat pengangkatannya dan telah disumpah sebagai PPAT). c. PPAT Khusus ini bertugas untuk melaksanakan perbuatan hukum atas Hak Guna Usaha (HGU), terutama dalam hal mutasi.

Pengangkatan, Pemberhentian dan Daerah Kerja PPAT

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 PP No.37/1998, tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:

80

1. Berkewarganegaraan Indonesia; 2. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; 3. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat; 4. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 5. Sehat jasmani dan rohani; 6.

Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;

7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Dengan adanya persyaratan dari Pasal 6 ini, maka sudah jelas siapa yang dapat diangkat sebagai PPAT, yaitu telah mendapat pendidikan khusus spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diadakan oleh lembaga pendidikan tinggi di samping harus pula lulus dari ujian yang diadakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Kantor Pertanahan Nasional.

Dengan demikian kemungkinan diangkat sebagai PPAT tanpa ujian ataupun yang belum pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang PPAT tidak akan

81

mungkin. Kalaupun ada PPAT sementara Camat atau Kepala Desa maka tentunya pemerintah perlu mengatur dengan suatu Peraturan Menteri atas dispensasi tersebut.

Didalam Pasal 8 PP No.37/1998, disebutkan PPAT berhenti menjabat karena:

a. Meninggal dunia; atau b. Telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau c. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT; atau d. Diberhentikan oleh Menteri. Sementara dalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan :

(1). PPAT Sementara dan PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT apabila tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b, atau diberhentikan oleh Menteri.

(2) Ayat 1 huruf c merupakan suatu penyelesaian dari ada seseorang diangkat sebagai PPAT, tetapi kemudian diangkat sebagai notaris di kota lain, sehingga menurut ketentuan ini yang bersangkutan berhenti sebagai PPAT, sungguh pun kalau masih ada lowongan di kota yang bersangkutan diangkat kembali sebagai PPAT di tempat yang bersangkutan sebagai notaris.

82

(3) Hal ini sebagai solusi seseorang yang diangkat sebagai PPAT dan kemudian sebagai notaris di kota lain tetap memegang kedua jabatan tersebut dan tetap melakukan tugas-tugas PPAT dan notarisnya dan usahanya untuk diangkat sebagai PPAT di tempat yang bersangkutan sebagai notaris tidak dikabulkan oleh Kepala BPN hanya disuruh berhenti saja sebagai PPAT atau dia diangkat saja sebagai notaris di tempat ditunjuk sebagai PPAT.

Sedangkan ayat (2) merupakan ketegasan dari PPAT sementara ataupun PPAT khusus yang tidak mungkin melanjutkan tugas-tugasnya kalau mereka dipindahkan ataupun berhenti sebagai pejabat di daerah itu baik sebagai atau kepala desa dan demikian pula PPAT khusus itu dipindah ke lain jabatan ataupun berhenti ataupun pensiun sebagai pegawai negeri.

Pasal 10 PP No. 37/ 1998, menyebutkan: (1). PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

a. Permintaan sendiri; b. Tidak lagi menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk; c. Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;

83

d. Diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ABRI.

(2). PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena : a. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; b. Dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengn hukuman kurungan atau penjara selamalamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3). Pemberhentian PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan setelah PPAT yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri.

(4) PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPAT untuk daerah kerja lain daripada daerah kerjanya semula, apabila formasi PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh.

Sementara Daerah kerja PPAT diatur dalam Pasal 12 PP No.37/1998, sebagai berikut: (1) Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.

84

Untuk daerah yang terjadi pemekaran atau pemecahan menjadi 2 (dua) atau lebih tentunya dapat mengakibatkan perubahan daerah kerja PPAT didaerah yang terjadi pemekaran atau pemecahan tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 13 PP No.37/1998, sebagai berikut :

(1) Apabila suatu wilayah Kabupaten/Kota dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kota semua harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota letak kantor PPAT yang bersangkutan.

(2) Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan sendirinya mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kota daerah Tingkat II yang baru.

Dari rumusan diatas dapat dipahami bahwa dalam ayat (1) memberikan suatu kemudahan kepada PPAT untuk memilih salah satu wilayah kerjanya, dan jika ada kantor pertanahannya disitulah dianggap sebagai tempat kedudukannya dan disamping itu diberi dia tenggang waktu satu tahun untuk memilih, dan jika dia tidak

85

memilih salah satu dari daerah tersebut, maka dianggap dia telah memilih kantor pertanahan di daerah kerjanya dan atas daerah kerja lainnya setelah satu tahun tidak lagi berwenang. Sedangkan dalam masa peralihan yang lamanya 1 (satu) tahun PPAT yang bersangkutan berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas satuan rumah Susun yang terletak di wilayah Daerah Tingkat II yang baru maupun yang lama.

Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT

Pasal 2 PP No.37/1998, sebagai berikut :

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. jual beli; b. tukar-menukar; c. hibah; d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian harta bersama;

86

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Sementara Pasal 101 Peraturan Menagria/KBPN No.3 Tahun 1997, menyebutkan sebagai berikut : 1.

Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

3.

PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas ayat (1) maka tugas dari PPAT adalah melakukan perekaman perbuatan

hukum (recording of deeds of conveyance) sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Dalam Pasal 3 PP No.37/1998, disebutkan : 87

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

(2) PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Demikian PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta PPAT berdasarkan penunjukannya sebagai PPAT, di sesuatu wilayah dan perbuatanperbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No.37/1998 tersebut. Sedangkan kewenangan PPAT khusus tersebut adalah pembuatan akta PPAT yang secara khusus ditentukan.

Mengenai bentuk akta PPAT ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dalam Pasal 21 PP No.37/1998, sebagai berikut : (1) Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada tahun pembuatan. (3) Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu : a.

Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT

bersangkutan, dan

88

b. Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjasi obyek perbuatan hukum dalam akta yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Yang mengherankan dalam penjelasan ayat (1) pasal diatas, bahwa untuk memenuhi syarat otentiknya suatu akta, maka akta PPAT wajib ditentukan bentuknya oleh Menteri. Penulis tidak sependapat dengan penjelasan tersebut, karena yang menentukan keotentikan suatu akta yaitu kewenangan pejabat yang membuatnya, komparisi, nama-nama dan tanggal akta dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada, hal itulah yang membuat akta itu otentik. 8

8

Tugas dan Wewenang PPAT, artikel diakses pada 10 Agustus 2010 dari :http://kuliahnotariat. Blogspot.com/2009/03/tugas-dan-wewenang-ppat.html.

89

BAB IV PEMBAGIAN WARISAN ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN STUDI KASUS MASYARAKAT TEBET

A. Pembagian Warisan atas Tanah dan Bangunan Menurut Tradisi Masyarakat Tebet

Tebet merupakan sebuah kecamatan yang berada diwilayah Jakarta Selatan dengan penduduknya mayoritas beragama Islam 1 . Dalam hal pembagian warisan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diIndonesia menganut tiga hukum kewarisan, yakni Hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan Eropa (BW) 2 , walupun mayoritas penduduknya beragama Islam namun dalam hal pembagian warisan, masyarakat tebet tidak sepenuhnya memakai hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya sangat minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan, khusunya hukum waris Islam, kurang adanya sosialisasi akan pentingnya hukum waris Islam oleh Pemerintah, tokoh masyarakat dalam hal ini ulama’, yang memiliki hubungan lebih dekat dengan masyarakat setempat secara keagamaan, serta tidak 1

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Bulan Maret 2007, hal. 16 Mengenai hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa yang berlaku di Indonesia dewasa ini, vide Moch. Koesnoe, Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980, hlm. 1-20

2

90

‫س ﻓَﺎ ِء ِﻧّﻲ‬ َ ‫ﺾ وَﻋَﱠﻠﻤُﻮاهَﺎ اﻟﻨﱠﺎ‬ َ ‫س َو َﺗ َﻌﱠﻠﻤُﻮا اﻟ َﻔﺮَا ِﺋ‬ َ ‫ﻋﱠﻠﻤُﻮ ُﻩ اﻟﻨﱠﺎ‬ َ ‫ن َو‬ َ ‫َﺗ َﻌﱠﻠ ُﻤﻮا اﻟ ُﻘﺮَْﺁ‬ ‫ﻼ‬ َ ‫ﻀ ِﺔ َﻓ‬ َ ْ‫ن ِﻓﻰ اﻟ َﻔ ِﺮﻳ‬ ِ ‫ﻒ َاﺛْ َﻨﺎ‬ َ ‫ﻚ َانْ َﻳﺨْ َﺘِﻠ‬ ُ‫ﺷ‬ ِ ‫اﻣْ ُﺮؤٌ ﻣَﻘْﺒُﻮضٌ وَاﻟ ِﻌﻠْ ُﻢ َﻣﺮْ ُﻓﻮْعٌ َوﻳُﻮ‬ (‫ )أﺧﺮﺟﻪ اﺣﻤﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻰ‬.‫ﺣ ًﺪا ُﻳﺨْﺒْ ُﺮ ُه َﻤﺎ‬ َ ‫ن َا‬ ِ ‫َﻳﺠْ َﺪا‬ ” Pelajarilah oleh kalian al-Qur’an, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah (pula) ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang akan terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. ” (HR. Ahamad. Al-Nasa’i, dan al-Daruquthny) Hadist di atas menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur’an. Ini tidak lain dimaksudkan, untuk menunjukkan bahwa ilmu faraid merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Lagi pula, tidak jarang dijumpai bahwa naluriah manusia memiliki kecenderungan materialistik, serakah, tidak adil, dan kadang dengan mudah mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan hak-haknya sendiri. Maka, di sinilah letak pentingnya kegunaan ilmu fiqh mawaris, karena itu wajib dipelajari dan diajarkannya kepada orang lain. Maksudnya adalah, agar di dalam pembagian warisan, setiap orang menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam al-Quran secara detail.

91

Menurut beberapa nara sumber yang merupakan tokoh masyarakat dan ulama’yang sering dijadikan rujukan dalam urusan pembagian warisan di wilayah Tebet, 3 sebagaimana penulis wawancarai secara dept interview (wawancara bebas) menerangkan bahwa : masyarakat Tebet secara umum membagi harta warisan yang berupa tanah dan atau bangunan berdasarkan kekeluargaan atau kesepakatan di antara para ahli waris. Adapula di antara mereka yang membagi sama rata, adapula yang menganut kaidah hukum waris Islam, namun demikian masalah kewarisan disini seringkali menimbulkan konflik di antara para ahli waris, hal ini disebabkan ada diantara para ahli waris yang tidak mau menerima hasil pembagian atas harta warisan yang berupa tanah dan atau bangunan dikarenakan merasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi dirinya, walupun sudah ada ketentuan di masing – masing hukum waris yang ada. Sebagai contoh, kasus pembagian warisan di kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, yaitu keluarga Bpk Banin dan Ibu Sumiyah dengan dua orang anaknya yang terdiri dari satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Setelah bapak Banin meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak maka di antara ahli waris ini saling berebut harta warisan, dari pihak anak laki-laki meminta harta warisannya dibagi secara Islami, namun dari pihak anak perempuan tidak mau menerima dengan pembagian secara hukum Islam, karena menurutnya anak perempuan ini lebih dominan dalam hal perhatiannya terhadap keluarganya dibandingkan anak laki-laki yang tidak pernah mempedulikan urusan keluarganya di masa pewaris masih hidup. Setelah berlarut – larut tidak menemui 3

KH. Masyhuri Shahid, KH.M Thoyib AR, KH. A Hanafi, Ustd Luqman Hakim (tokoh Ulama)

92

hasil kesepakatan di antara ahli waris, akhirnya antara ahli waris sepakat membawa masalah ini ke tokoh masyarakat setempat atau ulama’. Kemudian ulama’ yang dimaksud disini adalah KH. M Thoyib AR. Pimpinan Majlis ta’lim Al-Husna Kebon Baru, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Setelah KH. M Thoyib mempelajari akar masalahnya, ternyata anak perempuan ini merasa kurang banyak bagiannya jika dibagi secara hukum waris Islam, pada tataran ini KH M. Thoyib memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para ahli waris tentang pentingnya hukum waris Islam sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kewarisan dan juga sebagai umat Islam merupakan kewajiban bagi kita untuk mematuhi aturan hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran, sebab di dalam Al-Qur’an sendiri telah ditetapkan bagian masing – masing ahli waris, sebagaimana yang termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, dn 176. Untuk memenuhi rasa keadilan disini, KH M. Thoyib meminta kesadaran dari ahli waris laki- laki untuk membagi sebagaian hartanya kepada ahli waris perempuan setelah harta yang berupa tanah dan atau bangunan disini dibagi secara waris Islam, sebagian harta yang diberikan kepada ahli waris perempuan di sini diistilahkan oleh KH. M. Thoyib sebagai ”kerohiman.” 4 Dengan adanya cara pembagian harta warisan seperti ini, yaitu tetap dibagi secara hukum waris Islam kemudian atas kesadaran diantara para ahli waris, ahli waris yang merasa berkecukupan membagi sebagian bagaiannya kepada ahli waris yang kurang mampu atau mendapat bagian yang lebih sedikit dengan istilah kerohiman. 4

Wawancara pribadi dengan KH.M. Thoyib, Jakarta 01 Juli 2010

93

Di lain tempat pernah juga terjadi sengketa harta warisan berupa tanah dan atau bangunan di wilayah kelurahan Menteng Dalam, tepatnya di Jl. Persada Raya persis di samping lampu merah Saharjo, pewaris yaitu KH. Tabrani, merupakan seorang tokoh agama di wilayah Menteng Dalam, namun demikian para ahli waris mengindahkan norma-norma agama dalam hal pembagian warisan, sehingga di antara para ahli waris tidak ada kesepakatan atau titik temu dalam rangka membagi harta warisannya. Setelah berlarut-larut tidak ada kata sepakat akhirnya di antara para ahli waris ada yang berinisiatif untuk melibatkan seorang ulama’ yang biasa dijadikan rujukan jika ada masalah pembagian warisan, dalam hal ini almarhum KH. Mashuri Syahid, MA yang tinggal di Jl. Tebet Barat dan juga pernah menjabat sebagai ketua Komisi Fatwa MUI DKI. Namun demikian setelah diberikan pemahaman dan pengertian tentang ilmu mawaris dan juga merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk mengaplikasikan nilai – nilai Islami dalam setiap lini kehidupan, khusunya masalah kewarisan,ternyata para ahli waris tidak juga bisa menerima, hal ini kembali kepada sifat manusia sendiri yang cenderung serakah, tidak adil, dan suka mementingkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Setelah melihat kenyataan seperti ini akhirnya KH. Masyhuri Syahid mengembalikan sepenuhnya masalah ini kepada keluarga almarhum H. Tabrani.5 Setelah melalui jalur kekeluargaan tidak bisa juga, di antara para ahli waris ada yang melibatkan jasa pengacara, disisi lain akhirnya masing – masing ahli waris saling mengklaim melalui pengacaranya masing – masing, setelah cukup lama bertikai , akhirnya para ahli 5

Wawancara Pribadi dengan Alm. KH. Masyhuri Syahid, Jakarta 4 Oktober 2007.

94

waris harus mengeluarkan biaya besar untuk membayar para pengacara mereka, naifnya, ternyata para ahli waris di sini tidak mampu membayar para pengacaranya, sehingga sampai sekarang tanah dan atau bangunan yang diperebutkan tadi dikuasai oleh pengacara sebagai jaminan dari para ahli waris untuk membayar jasanya. Ada juga kasus pembagian warisan yang terjadi di daerah Pasar Pedok, masih wilayah Menteng Dalam yaitu keluarga H. Yasin, masalahnya di sini adalah, semasa hidupnya pewaris sudah membagi-bagi sebagian hartanya berupa tanah dan atau bangunan kepada para ahli waris yang dianggap sudah dewasa, ketika pewaris meninggal dunia masih ada salah satu anaknya yang belum dewasa, setelah ahli waris yang satu ini sudah cukup umur, para ahli waris yang lain meminta harta yang ditinggalkan pewaris dibagi lagi di antara mereka, secara otomatis pewaris yang belum pernah mendapat bagian ini tidak bisa menerimanya, sehingga terjadilah sengketa di antara ahli waris dan akhirnya para ahli waris sepakat untuk membawa masalah ini kepada seorang tokoh agama yang biasa menyelesaikan masalah pembagian warisan di daerah Pedok. Menurut KH A. Hanfi LC. masalah yang terjadi pada keluarga H. Yasin ini timbul akibat kurang adanya pemahaman terhadap ilmu mawaris oleh umat Islam, jikalau umat Islam memahami betul dan mengamalkan al-Quran, maka hal-hal semacam ini tidak akan terjadi, sebab di dalam hukum waris Islam, yang dikatakan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, jadi jika ada orang yang telah membagi-bagi hartanya sebelum ia meninggal dunia tidak bisa dikatakan sebagai pembagian warisan, kalau akadnya membagi warisan 95

maka dianggap tidak sah. Dengan demikian para ahli waris dari H. Yasin akhirnya menghitung kembali semua harta yang ada, termasuk yang telah dibagi-bagikan semasa pewaris masih hidup dan dianggap sebagai harta warisan. Setelah semuanya sepakat dan semua harta dihitung semua, KH A. Hanafi LC, membagi harta tersebut sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris yang terdiri dari 4 orang anak, satu laki-laki dan tiga orang anak perempuan serta seorang istri sesuai dengan hukum waris Islam, dan juga KH A. Hanafi menganjurkan kepada ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak, untuk mambagi sebagian hartanya kepada ahli waris lain yang porsi bagiannya lebih sedikit dengan istilah kerohiman. 6 Menurut para kyai yang penulis wawancarai di antaranya, KH M. Thoyib AR, KH Masyhuri Syahid, MA, KH. A. Hanafi LC, Drs Ustd. Luqman Hakim (pimpinan PonPes Ar-Rahmah Bojong Gede) yang berdomosili di Jl. Flamboyan Menteng Dalam Tebet dan beberapa warga masyarakat menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat menyelesaikan masalah kewarisan secara kekeluargaan tanpa melibatkan orang lain dengan cara menjual dalam hal ini tanah dan bangunan kepada orang lain, kemudian dari hasil penjualan ini baru dibagi di antara para ali waris sesuai kesepakatan bersama. Jika di dalam pembagian warisan ini timbul masalah yang tidak bisa diselesaikan, baru tokoh agama atau ulama’ dilibatkan untuk memberikan pengarahan dan pemahaman sesuai syari’at Islam, jika dengan cara ini masih ada di antara para ahli waris yang tidak bisa menerima, biasanya masyarakat akan membawa masalah ini ke meja hijau, dalam hal ini Pengadilan Agama. Adapula yang memakai 6

Wawancara Pribadi dengan A. Hanafi , Jakarta 01 Juli 2010.

96

jasa pengacara, namun realita yang terjadi dibeberapa keluarga, seperti keluarga H. Thabrani di Jl. Persada Raya, keluarga H. Jejen di Jl Palbatu Raya, Keluarga Hj. Fatimah di Tebet Barat, yang semuanya dalam wilayah kecamatn Tebet, harta warisan yang tadinya diperebutkan karena saling ingin menguasai akhirnya malah jatuh ke tangan pengacara, disebabkan karena waktu yang dipakai untuk sengketa terlalu lama dan biaya yang dibutuhkan untuk jasa pengacara sangatlah besar, sampai para ahli waris tidak mampu membayar, sehingga harta yang berupa tanah dan bangunan yang akan dibagi secara waris dibuat jaminan untuk membayar pengacara. 7

B. Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tebet dalam Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan atas Tanah dan Bangunan yang di Perjual Belikan. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB), jika diantara para ahli waris telah sepakat untuk menjual harta warisannya berupa tanah dan atau bangunan kepada pihak pembeli dengan kesepakatan harga tertentu serta keadaan tanah tidak dalam sengketa atau ada tanggungan diatasnya. Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu. Jual beli ini didasarkan pada hukum Adat, dan harus memenuhi syaratsyarat seperti: Terang, Tunai dan Rill. Terang artinya di lakukan di hadapan Pejabat 7

Wawancara Pribadi dengan Luqman Hakim, Jakarta 5 Agustus 2010.

97

Umum yang berwenang, Tunai artinya di bayarkan secara tunai, dan Rill artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli sebagaimana dimaksud. Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari: 1. PPAT sementara yakni Camat yang oleh karena jabatannya dapat melaksanakan tugas PPAT untuk membuat akta jual beli tanah. Camat di sini diangkat sebagai PPAT untuk daerah terpencil atau daerah – daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya. 2. PPAT yakni Pejabat Umum yang diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli yang bertugas untuk wilayah kerja tertentu. Adapun prosedur jual beli tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan adalah sebagai berikut: 1. Akta Jual Beli (AJB) bila mana sudah tercapai kesepakatan mengenai harga tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yang menangung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak penjual dan pembeli, maka para pihak harus datang ke kantor PPAT untuk membuat akta jual beli tanah.

98

2. Persyaratan Akta Jual Beli (AJB) hal-hal yang diperlukan dalam membuat Akta Jual Beli tanah di kantor PPAT adalah sebagai berikut: a.

Syarat-syarat yang harus dibawa penjual: 1. Asli sertifikat hak atas tanah yang akan dijual; 2. Kartu Tanda Penduduk; 3. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepuluh tahun terakhir; 4. Surat persetujuan suami isteri serta kartu keluarga bagi yang telah berkeluarga.

b.

Syarat-syarat yang harus dibawa oleh Calon Pembeli: 1. Kartu Tanda Penduduk 2. Kartu Keluarga

3. Proses pembuatan AJB di Kantor PPAT a.

Persiapan pembuatan AJB sebelum dilakukan proses jual beli: 1. Dilakukan pemeriksaan mengenai keaslian dari sertipikat termaksud di kantor Pertanahan untuk mengetahui status sertifikat

saat

ini

seperti

keasliannya,

apakah

sedang

dijaminkan kepada pihak lain atau sedang dalam sengketa kepemilikan, dan terhadap keterangan sengketa atau tidak, maka harus disertai surat pernyataan tidak sengketa atas tanah tersebut;

99

2. Terkait status tanah dalam keadaan sengketa, maka PPAT akan menolak pembuatan AJB atas tanah tersebut; 3. Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut maka tidak lantas menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum; 4. Penjual diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) yakni sebesar 5% dari nilai transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sedangkan pembeli diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yakni sebesar 5% dari nilai transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi terlebih dulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). b.

Pembuatan Akta Jual Beli 1. Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis; 2. Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi; 3. PPAT akan membacakan serta menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan bila isi akta disetujui maka oleh penjual dan calon pembeli akta tersebut akan ditandatangani

100

oleh para pihak, sekaligus saksi dan pejabat pembuat akta tanah sendiri; 4. Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh di kantor PPAT dan lembar lainnya akan disampaikan kepada kantor pertanahan setempat untuk keperluan balik nama atas tanah, sedangkan salinannya akan diberikan kepada masing-masing pihak. c.

Setelah Pembuatan Akta Jual Beli 1. Setelah Akta Jual Beli selesai dibuat, PPAT menyerahkan berkas tersebut ke kantor pertanahan untuk balik nama sertifikat; dan 2. Penyerahan akta harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani, dengan berkas-berkas yang harus diserahkan antara lain: surat permohonan balik nama yang telah ditandatangani pembeli, Akta Jual Beli dari PPAT, Sertipikat hak atas tanah, Kartu tanda penduduk kedua belah pihak, Bukti lunas pembayaran Pph, serta bukti lunas pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

d.

Proses di Kantor Pertanahan 1. Saat berkas diserahkan kepada kantor pertanahan, maka kantor pertanahan

akan

memberikan

101

tanda

bukti

penerimaan

permohonan balik nama kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutkan akan diberikan kepada pembeli; 2. Nama penjual dalam buku tanah dan sertifikat akan dicoret dengan tinta hitam dan diberi paraf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; 3. Nama pembeli selaku pemegang hak atas tanah yang baru akan ditulis pada halaman dan kolom yang terdapat pada buku tanah dan sertipikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan serta tandatangan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; dan 4. Dalam waktu 14 (empat belas) hari pembeli berhak mengambil sertipikat yang sudah dibalik atas nama pembeli di kantor pertanahan setempat. 8 Demikian deskripsi peranan PPAT dalam kaitannya pembagian harta warisan berupa tanah dan atau bangunan jika harta tersebut dijual kepada pihak orang lain.

C. Instansi Atau Pejabat yang Berhak Menentukan Nilai Harga Atas Tanah dan Bangunan Sejak tahun 1960 (UUPA) terjadi kekosongan kolektif dalam kebijakan pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, antara lain dalam hal kebijakan 8

, “Prosedur data yang diperlukan dan syarat-syarat penandatanganan akta jual beli (AJB),” artikel diakses pada 31 maret 2009 dari http://kuliah-notariat.blogspot.com/label/akta jual beli (AJB)

102

penilaian tanah. Selama ini penilaian tanah dikenal untuk keperluan perpajakan (NJOP), yang nilainya tidak mencerminkan nilai nyata atau sesungguhnya, karena biasanya NJOP lebih rendah dari nilai pasaran, karena NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada dasarnya adalah 3 (tiga) tahun sekali kecuali untuk daerah yang berkembang pesat yaitu setahun sekali, yakni per 1 Januari. Selain itu telah lama berlangsung perdebatan apakah NJOP dapat digunakan untuk keperluan lain seperti: pengadaan

tanah

untuk

kepentingan

umum,

jual

beli,

penilaian

aset

negara/pemerintah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini rakyat sering dirugikan, potensi pajak dan uang pemasukan kepada negara juga terdegradasikan. Dan juga berkembangnya spekulan-spekulan tanah serta tidak dihargainya nilai-nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, semakin tertutupnya rakyat kelompok marginal untuk akses kepada sumber-sumber kehidupan, yaitu tanah, sehingga tujuan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat semakin jauh. Dengan melihat realita yang terjadi di lapangan sebagaimana kasus di atas maka kebutuhan akan penilai harga tanah dan atau bangunan yang profesional dan independen merupakan sesuatu yang sangat urgen.

Pemerintah juga pernah

mengeluarkan: 1. Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional: (a) BPN RI menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral (Pasal 2). (b) Menjalankan fungsi pembinaan teknis Lembaga Penilai Tanah (Pasal 14). 103

2. Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: “Lembaga Penilai Harga Tanah adalah lembaga independen dan profesional yang sudah mendapat lisensi dari BPN-RI.” (Pasal 25) Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Tanah a. Sebelum Tahun 2003: Ijin Usaha Jasa Penilai diterbitkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, DEPERINDAG. b. Tahun 2004 – sekarang: Surat Ijin Jasa Penilaian (SIJP) diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, sekarang Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), Kementerian Keuangan.. c. Sertifikat Keahlian diterbitkan oleh Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). d. Sesudah Perpres No. 10 Tahun 2006 dan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007: e. Kepala BPN-RI menerbitkan Lisensi Lembaga Penilaian Tanah, f. SIJP diterbitkan oleh PPATK Kementrian Keuangan, masih menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh lisensi, g. Sertifikat Keahlian dari MAPPI, masih menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh lisensi, h. Sertifikat Keahlian dan Ijasah Pendidikan Spesialis I dari institusi/lembaga yang berwenang lainnya dapat juga menjadi persyaratan untuk memperoleh lisensi. 104

Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Lisensi Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)

1. Standar ini diterapkan bagi Penilai Tanah yang dipersyaratkan untuk memperoleh lisensi dalam menjalankan usahanya di bidang penilaian tanah dan Penilai Tanah Berlisensi

dalam

rangka

memelihara

pengetahuan,

kemampuan

dan

kompetensinya untuk bekerja secara obyektif, independen dan profesional; 2. Lisensi penilai tanah diberikan pada: a. Penilai Tanah Internal melaksanakan penilaian tanah dan properti (aset pertanahan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Lembaga Penilai Harga Tanah melakukan penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penilai Tanah Perorangan melakukan penilaian tanah baik dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; 3. Setiap Penilai Tanah sebelum menjalankan tugasnya wajib memiliki lisensi di bidang penilaian tanah; 4. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab dalam pemberian lisensi dan memantau penggunaan lisensi oleh Penilai Tanah 105

5. Lisensi diberikan untuk periode waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dimungkinkan untuk wilayah tertentu. 9

Tata Cara Pemberian Lisensi

1. Pengumuman a. Badan Pertanahan Nasional c.q. Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan wajib menyebarluaskan pengumuman tentang tata cara dan persyaratan pemberian lisensi melalui jalur struktural maupun situs resmi Badan Pertanahan Nasional dan/atau media lainnya; b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi wajib menyebarluaskan pengumuman tentang tata cara dan persyaratan pemberian lisensi di kantornya masing-masing dan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta media lainnya; 2. Tempat Pendaftaran a. Penilai yang memiliki domisili di DKI Jakarta melakukan pendaftaran kepada Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan c.q. Direktur Survei Potensi Tanah dengan memberi tembusan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat;

9

Ibid

106

b. Penilai yang tidak memiliki kantor di DKI Jakarta mengajukan pendaftaran kepada Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat; c. Penilai yang tidak memiliki kantor di DKI Jakarta dan Ibukota Provinsi mengajukan

pendaftaran

pada

Deputi

melalui

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat; 3. Syarat Pendaftaran a. Penilai wajib menyampaikan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini dalam pengajuan pendaftarannya; b. Lembaga penilai harga tanah yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk menyediakan Penilai Tanah Eksternal berlisensi dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun; 4. Seleksi a. Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan c.q. Direktur Survei Potensi Tanah wajib menyelenggarakan seleksi; b. Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan mengusulkan Penilai Tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh lisensi; c. Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usulan tersebut memberikan lisensi kepada Penilai Tanah;

107

d. Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mendelegasikan pemberian lisensi kepada Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan;

Jenis-Jenis Penilai Tanah 1. Penilai Tanah Internal a. Perseorangan PNS BPN RI. b. Memiliki keahlian dalam penilaian tanah. c. Memiliki Sertifikat Penilai yang diterbitkan oleh BPN RI. 2. Penilai Tanah Eksternal, yaitu: a. Lembaga Penilai Harga Tanah: -

Lembaga profesional dan independen.

-

Mempunyai keahlian di bidang penilaian harga tanah.

-

Memiliki lisensi dari Badan Pertanahan Nasional, dan

-

Terdaftar sebagai rekanan mampu (DRM) oleh Bupati/Walikota.

b. Pejabat Penilai Tanah: -

Perseorangan yang profesional dan independen.

-

Mempunyai keahlian di bidang penilaian tanah.

-

Memiliki Sertipikat Penilai oleh instansi/ lembaga/ organisasi profesi.

-

Memiliki lisensi dari Badan Pertanahan Nasional.

Wewenang Penilai Tanah 108

Melaksanakan penilaian tanah di daerah kerjanya; a. Lembaga Penilai Tanah melaksanakan penilaian tanah untuk luas tanah lebih dari 10 Ha. b. Pejabat Penilai Tanah melaksanakan penilaian tanah untuk luas tanah hingga 10 Ha. c. melakukan verifikasi atas dokumen objek penilaian. d. melakukan survei, pemeriksaan dan pemetaan objek penilaian. e. melakukan survei dan pemeriksaan objek non-fisik penilaian. f. melaporkan hasil penilaian kepada: -

Panitia Pengadaan Tanah,

-

Pemberi kerja dan

-

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Hak dan Kewajiban a. Hak: -

Memperoleh dokumen yang diperlukan dalam rangka tugas penilaian;

-

Melengkapi data/informasi mengenai objek penilaian demi kelancaran tugas penilaian;

-

Memperoleh honorarium/biaya balas jasa dalam penilaian tanah dari pemberi kerja.

b. Kewajiban:

109

-

Melakukan surveidan pemetaan atas objek penilaian secara teliti berdasarkan norma, standar, pedoman dan mekanisme yang berlaku;

-

Melakukan tugas penilaian tanah secara profesional dan independen;

-

Menyusun dan menandatangani laporan penilaian Tanah;

-

Menjaga kerahasiaan hasil laporan penilaian tanah;

-

Melaporkan hasil kegiatan secara periodik, 2 kali dalam setahun setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

Syarat Memperoleh Lisensi a. Mengajukan permohonan lisensi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan: -

2 (dua) kali setahun akhir Pebruari atau akhir Agustus;

-

Sepanjang Tahun setiap akhir bulan.

b. Direktur Survei Potensi Tanah menetapkan kriterian evaluasi serta melaksanakan evaluasi. c. Lisensi diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk jangka waktu 4 tahun dengan wilayah kerja seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat diperbarui.

Pembaruan Lisensi Penilai Tanah dicabut lisensinya apabila : 110

a. Mendapat dua kali peringatan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah; atau b. Dijatuhi hukuman kurungan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pejabat penilai tanah; atau c. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan akibat kelalaian dalam melakukan penilaian tanah; atau d. Tidak memenuhi kewajiban untuk memperoleh lisensi tenaga ahli tetap bagi lembaga penilai tanah; atau e. Diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan asosiasi/organisasi profesi. f. Mengajukan permohonan kepada Kepala BPN RI c.q. Deputi SPP, selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu lisensi berakhir; g. Apabila jangka waktu pada butir 1 (satu) tidak dipenuhi maka pemberian lisensi diproses sesuai dengan permohonan pertama kali.

Pembinaan Penilai Tanah Tugas Pembinaan diserahkan pada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi: -

Melakukan pembinaan terhadap lembaga/pejabat penilai tanah sesuai dengan kedudukannya.

-

Memberikan teguran dan peringatan secara tertulis apabila lembaga/pejabat penilai tanah melanggar kewajiban.

Pemberhentian Penilai Tanah Penilai Tanah dicabut lisensinya apabila : 111

-

Mendapat dua kali peringatan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah; atau

-

Dijatuhi hukuman kurungan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pejabat penilai tanah; atau

-

Dijatuhi hukuman oleh pengadilan akibat kelalaian dalam melakukan penilaian tanah; atau

-

Tidak memenuhi kewajiban untuk memperoleh lisensi tenaga ahli tetap bagi lembaga penilai tanah; atau

-

Diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan asosiasi/organisasi profesi.

D. Sistem Penentuan Nilai Harta atas Tanah dan Bangunan yang Akan Diwaris Harta warisan yang berupa tanah dan atau bangunan merupakan aktiva yang tidak bergerak dan sifatnya permanen, artinya tidak mudah untuk dibagi begitu saja, selain itu jika harta warisannya ada beberapa rumah atau tanah yang tempatnya berbeda dari nilai strategis suatu wilayah, sudah barang tentu akan mempengaruhi harga suatu tanah atau rumah tersebut. Dengan demikian agar pembagian harta warisan yang telah disepakati dapat memenuhi rasa keadilan diantara para ahli waris dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari, maka harta warisan yang berupa tanah dan atau bagunan tersebut selayaknya dinilai dulu secara nominal, sehingga akan memudahkan para ahli waris untuk membaginya. Adapun sistem penilaian harta atas tanah dan bangunan di Indonesia ini sebenarnya telah ditentukan oleh undang-

112

undang melalui Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik. Dimana dengan melibatkan jasa penilai tanah ini diharapkan lebih akurat penilaiannya dari pada penawaran harga dipasaran yang sifatnya tidak tentu, tergantung pada kemampuan harga beli dari pembeli dan kesepakatan dengan para ahli waris.

Tetapi kebanyakan masyarakat Tebet menentukan nilai harta atas tanah dan bangunan berdasarkan harga pasar atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, karena dengan berpedoman pada harga pasar dianggapnya lebih ekonomis dan efisien, hal ini disebabkan pihak ahli waris pada umumnya akan menawarkan harga tanah atau bangunan yang akan diwaris kepada calon pembeli dengan harga setinggitinginya untuk melihat sejauh mana hartanya ini akan dinilai oleh calon pembeli, dengan mengindahkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menawarkan barang berupa tanah dan atau bangunan, yang biasanya membutuhkan waktu yang lama dalam menemukan calon pembeli, selain itu kadang – kadang dalam proses negosiasi harga juga bisa memakan waktu yang cukup lama, karena antara penjual dan pembeli biasanya tidak mempunyai standar harga yang pasti, melainkan berdasarkan perkiraan harga pasar, dalam hal ini masyarakat dengan tetap berpegang pada harga tanah atau bangunan pada umumnya didaerah tersebut. Setelah melalui proses tawar menawar biasanya antara penjual dan pembeli mencari nilai yang dianggap wajar dengan kesepakatan bersama, dengan metode inilah maka nilai akan harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tersebut dapat diketahui tanpa melibatkan pihak – pihak 113

lain seperti lembaga penilai harga tanah yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik. E. Pengaruh Penentuan Nilai Harga terhadap Pembagian Warisan atas Tanah dan Bangunan

Sebagaimana tata cara masyarakat Tebet dalam membagi warisan berupa tanah dan atau bangunan biasanya dilakukan dengan cara menjual semua harta warisannya untuk mendapatkan nilai nominal. Dengan cara ini akan diperoleh angkaangka yang konkrit serta rill untuk memudahkan pembagian harta warisan, selain itu kadang-kadang masyarakat juga menjadikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai tolok ukur dalam menentukan nilai harta berupa tanah dan atau bangunan, walaupun hanya sebatas dijadikan standar penilaian menurut masyarakat umum. Sedangkan untuk lembaga penilai sendiri yang telah ditetapkan didalam Keputusan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, yang merupakan lembaga independen dan profesiaonal kurang begitu dikenal oleh masyarkat kalangan bawah, hal ini menurut penulis disebabkan kurang adanya sosialisasi tentang keberadaan Keputusan Menteri Keuangan

itu sendiri terhadap masyarakat luas,

sehingga dalam menentukan penilaian terhadap tanah dan atau bangunan yang akan diwaris, terutama yang tidak dijual kepada orang lain, melainkan akan dipakai atau ditempati oleh salah satu ahli waris, masyarakat lebih mengandalkan nilai NJOP dan menawarkan secara langsung kepada calon pembeli, serta peran serta spekulanspekulan tanah. 114

Dalam hal ini, secara eksplisit keberadaan lembaga penilai tanah yang independen dan profesional sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No 125/KMK.01/2008 seharusnya menempati peranan utama dalam penilaian tanah nasional. Di samping itu, keberadaan lembaga yang akurat dan independen bisa dijadikan tolak ukur untuk menjaga stabilitas nilai atas suatu benda tak bergerak berupa tanah dan atau bangunan, sehingga kasus-kasus yang terjadi di lapangan, seperti sering berubah-rubahnya nilai harga atas tanah dan atau bangunan yang hanya akan membuat para ahli waris dan pembeli mengalami kerepotan dalam menentukan nilai tanah dan atau bangunan harta warisan yang akan dibagi, serta kepentingan akan tanah untuk kelangsungan hidup manusia tidak hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang, dalam hal ini para pemodal dari kalangan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat marjinal semakin terpinggirkan karena kurang mampu untuk membeli sebidang tanah, disebabkan harga tanah dari tahun ketahun semakin melambung tinggi akibat ulah para spekulan dan masyarakat sendiri yang melelang tanahnya terlalu tinggi tanpa mengindahkan nilai pasar. Kondisi ini mengakibatkan orang lain juga akan berlomba-lomba meningkatkan harga jual atas tanah dan bangunan yang dimilikinya. Fenomena ini dapat kita lihat pada masyarakat di lingkungan kita, terutama masyarakat Tebet dan pada umumnya warga ibu kota, di mana setiap ada harta warisan berupa tanah dan atau bangunan secara umum akan dilelang, kemudian keluarga mereka akan pindah ke daerah yang harga tanahnya lebih terjangkau. Seperti contoh, banyaknya masyarakat Jakarta yang pindah ke daerah Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi atau daerah-daerah lain yang lebih murah 115

harga beli tanahnya. Ironisnya setelah tanh-tanah mereka dijual habis, dan dimiliki oleh sekelompok orang yang kaya, banyak warga masyarakat yang ingin bertahan hidup di daerah lingkungan Tebet, sehingga ketimpangan sosial tidak bisa dielakkan lagi, seperti orang yang kaya makin menguasai tanah-tanah yang ada, dan orang yang miskin menempati tanah-tanah hijau atau tempat-tempat kumuh, yang otomatis akan mengakibatkan dampak sosial yang besar. Seandainya nilai harga atas tanah di Kecamatan Tebet pada khusunya bisa stabil, kemungkinan besar ketimpanganketimpangan sosial sebagaimana deskripsi di atas dapat diminimalisir. Di sinilah penekanan penelitian penulis, di mana pengaruh penentuan nilai harga atas tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan di Kecamatan Tebet sangat signifikan terhadap stabilitas harga jual tanah atau bangunan, sehingga akan memudahkan masyarakat luas yang akan membagi harta warisannya yang berupa tanah dan atau bangunan tanpa harus menjualnya terlebih dahulu, karena keberadaan lembaga penilai ini dapat dijadikan tolok ukur berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI), apalagi jika harta warisannya tidak akan dijual kepada orang lain, sudah barang tentu tim penilai menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgen. Selain itu dengan adanya stabilitas harga nilai jual atas tanah dan bangunan, masyarakat yang akan membagi harta warisan (para ahli waris), tidak akan mengalami kendala dalam menentukan nilai harta warisan, masalah-masalah yang biasanya timbul akibat perselisihan antara para ahli waris dalam menentukan harga jual juga akan terminimalisir, sebab masyarakat akan tahu dengan sendirinya dengan melihat seberapa luas tanah dan atau bangunan yang dimilikinya, tanpa harus 116

menawarkan terlebih dahulu kepada orang lain. Masyarakat marjinal yang selama ini selalu terpinggirkan juga tidak akan mengalami nasib seburuk yang dialami, sebagaimana kita ketahui bersama, karena nilai akan tanah yang merupakan kebutuhan pokok setiap manusia dalam rangka menunjang kelangsungan hidup terjangkau dengan adanya stabilitas harga jual. Tayangan-tayangan di media elektronik maupun cetak yang setiap hari mewarnai berita-berita nasional seperti, adanya penggusuran tanah, atau rumah, penyerobotan lahan hijau (tanah untuk kepentingan umum), sengketa tanah akibat surat-surat tanah yang dimanipulasi, sengketa tanah akibat hak kepemilikian yang tidak jelas, dan lain sebaginya itu semua merupakan dampak dari terlalu tingginya nilai jual akan tanah dan atau bangunan di ibu kota, walaupun di wilayah-wilayah lain yang nilai tanahnya tidak terlalu tinggi juga sering kita dengar terjadi beberapa kasus sengketa tanah, namun tingkat kejadiannya tidak sesering yang terjadi di wilayah ibukota ini, khusunya wilayah Kecamatn Tebet. Dari deskripsi di atas, tampak jelaslah bahwa penetuan nilai harga atas tanah dan atau bangunan secara benar, dalam artian ditangani oleh orang – orang yang profesional dan independen akan sangat berpengaruh dalam rangka meningkatkan ketertiban sosial, stabilitas harga pasar, serta pemerataan akan manfaat tanah dan atau bangunan bagi setiap orang. 10

10

“Prosedur data yang diperlukan dan syarat-syarat penandatanganan akta jual beli (AJB),” artikel diakses pada 31 maret 2009 dari http://kuliah-notariat.blogspot.com/label/akta jual beli (AJB)

117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah Kecamatan Tebet, akhirnya penulis dapat membuat suatu konklusi bahwa : 1. Masyarakat di wilayah Kecamatan Tebet dalam membagi harta warisan berupa tanah dan atau bangunan secara umum dilakukan dengan cara kekeluargaan, sebagaimana sistem bilateral yang dianut oleh masyarakat Jawa, namun demikian, jika terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan menurut sistem kekeluargaan ini, maka para ahli waris biasanya akan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memahami betul akan hukum waris, tetapi kadang-kadang dengan terlibatnya seorang atau beberapa orang tokoh ini pun masih terjadi perselisihan di antara para ahli waris, akhirnya ada beberapa kasus keluarga ahli waris tidak mendapatkan harta warisannya. Hal ini terjadi karena melibatkan pengacara serta kasusnya berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga alih-alih untuk dinikmati, untuk membayar pengacara saja masih kurang dan akhirnya harta warisan yang akan dibagi malah jatuh ke tangan pengacara sebab dijadikan jaminan pelunasan hutang para ahli waris. 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pembagian harta warisan berupa tanah dan atau bangunan, memiliki peranan yang cukup penting, yaitu 118

jika tanah dan atau bangunan yang merupakan harta warisan dijual, serta antara penjual dan pembeli telah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian tanah dan bangunan yang akan diperjual belikan tidak ada tanggungan di atasnya atau sengketa, maka para penjual dan pembeli yang akan membuat akta jual beli harus datang ke kantor PPAT setempat, dan PPAT akan menerbitkan akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB), sebagaimana tugas dan wewenang PPAT yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PP No.37/1998, tugas dan ruang lingkup jabatan PPAT . 3. Peranan lembaga penilai independen dan professional, sebagaimana Peraturan Menteri keuangan No. 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik kurang dipakai jasanya oleh masyarakat Tebet pada umumnya. Sehingga jika ada ahli waris yang menghendaki tanah dan atau bangunan yang akan diwaris untuk dijadikan tempat tinggal salah satu keluarga ahli waris, akan mencari kepastian nilai harga jual tanah dan atau bangunan tersebut melalui penawaran kepada orang lain dahulu atau berdasarkan perkiraan harga umum yang disepakati antar ahli waris. Jadi peran dan pengaruh lembaga penilai di sini sangat besar dalam rangka memudahkan masyarakat untuk menilai hartanya yang akan diwaris secara mudah dan ekonomis, tanpa menimbulkan masalah baru, seperti silang pendapat antar ahli waris dalam menentukan nilai harga atas tanah dan atau bangunan yang merupakan harta warisan.

119

B. Saran-Saran 1. Sebagai umat muslim, seharusnya dalam pembagian harta warisan memakai hukum waris Islam, sebagaimana disyariatkan dalam Al Qur’an dan Sunnah. Adapun jika para ahli waris menghendaki pembagiannya memenuhi rasa keadilan dari sudut pandang banyak sedikitnya bagian, hendaknya tetap dibagi secara hukum waris Islam, kemudian ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak membagi sebagian hartanya kepada ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan lebih sedikit, yang diistilahkan oleh beberpa tokoh masyarakat Tebet sebagai “kerohiman.” 2. Dalam menentukan nilai harga warisan atas tanah dan atau bangunan, hendaknya melibatkan lembaga independen dan profesional yang telah ditetapkan

pemerintah

melalui

Peraturan

menteri

Keuangan

nomor

125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik, sebab dengan keterlibatan lembaga independen ini diharapkan harga atas tanah dan atau bangunan akan di dapat dengan mudah dalam waktu yang singkat dan akurat, sebab berdasarkan Standar Penilaian Indonesia. Dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dalam menentukan nilai suatu property dalam hal ini tanah dan atau bangunan yang akan dibagi secara waris tetapi tidak dijual kepada orang lain, melainkan akan ditempati atau dimiliki oleh salah satu ahli waris yang lain..

120

3. Pemerintah seharusnya membuat perundang-undangan khusus dalam bidang kewarisan, seperti undang-undang perkawinan misalnya, yang dikodifikasikan dan dilembagakan seperti adanya Petugas Pencatat Nikah (PPN), sehingga ketertiban dalam pelaksanaan pembagian kewarisan akan terjaga, serta masalah – masalah tentang kewarisan bisa terselesaikan dengan baik dan benar.

121

DAFTAR PUSTAKA

AIREA, The Appraisal of Real Estate. Ninth Edition, Chicago, Illinois, 1997. Ali, H. Zaenuddin,

Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika,2008. A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah .Bandung:Mandar Maju, 1990 Appraisal Institute, The Appraisal of Real Estate. Eleventh Edition, Chicago, Illinois, 1999. Barlowe, R., Land Resources Economic. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs, 1972. Djakfar, Idris dan Yahya,Taufiq, Kompilasi Hukum Kewarisan, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995. Eckert, Joseph K., Gloudemans and Almy Richard R., Property Appraisal and Assessment Administration. Chicago, Illinois: The International Association of Assesing Officer, 1990. Eldred, Gary, Real Estate Analysis and Strategy. New York: Harper & Row, Publisher, 1987. Firdaus. Awang, “Analisis Pengaruh Jalan Lingkar Luar Terhadap Nilai Jual Properti Perumahan di Kecamatan Depok Sleman-Yogyakarta.” Tesis S2 Program Pascasarjana, UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

122

Harjanto, Budi, ”Analisis Tingkat Kapitalisasi Sektor Perumahan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kotamadya Malang.” Tesis S2, Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan). Hoover, Edgar M., The Evolving Form and Organization of the Metropolis : Principal Location Factors in William H. Leahy : Urban Economic. New York: The Free Press, 1970. International Association Assessing Officers (IAAO), Improving Real Property Assessment: A Reference Manual. Chicago, 1978. International Association Assessing Officers (IAAO). 1990. Standard on Ratio Studies. Chicago. International Association Assessing Officers (IAAO). 1999. Standard on Ratio Studies, Assessment Journal, Volume 6 Nomor 5. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Laporan penyelenggaraan pemerintah Wilayah kecamatan Tebet Jakarta Selatan, bulan Maret 2007. Lusht, Kenneth M., Real Estate Valuation Principles and Applications. Chicago: Irvin, 1997. Nasucha, Chaizi, Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah. Jakarta: Megapoint, Divisi Kesaint Blanct, 1975. Pitlo, A., Hukum Waris Menurut Kitab Undang-udang Hukum Perdata. Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1979.

123

“Pembentukan UUPA dan Perkembangan Hukum Tanah Di Indonesia”,artikel diakses pada 10 Agustus 2010 dari http://image, ymfreaklawyers.multiply.multiplycontent.com

Prosedur data yang diperlukan dan syarat-syarat penandatanganan akta jual beli (AJB),”

artikel

diakses

pada

31

maret

2009

dari

http://kuliah-

notariat.blogspot.com/label/akta jual beli (AJB) Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, Reprint, 2001. Subekti, R., Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1977. Suparman, Erman, Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Madju, 1991. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Cetakan ke-13. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Tugas dan Wewenang PPAT, artikel diakses pada 10 Agustus 2010 dari: http://kuliah-notariat. Blogspot.com/2009/03/tugas-dan-wewenang-ppat.html Ter Harr, Betrand, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. Surabaya: Fajar, 1953. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

Wawancara pribadi dengan KH.M. Thoyib, Jakarta 01 Juli 2010 Wawancara Pribadi dengan Alm. KH. Masyhuri Syahid, Jakarta 4 Oktober 2007.

124

Wawancara Pribadi dengan A. Hanafi , Jakarta 01 Juli 2010. Wawancara Pribadi dengan Luqman Hakim, Jakarta 5Agustus 2010.

Wignjodipoero, Soerodjo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Cet. Ke-8. Jakarta: Haji Masagung, 1989. Wolcott, Richard C., The Appraisal of Real Estate. Chicago, Illinois: American Institute of Real Estate Appraisers, 430 North Michigan Avenue, 1987.

125