PENGARUH PERAN MANAJER DALAM PENGANGGARAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SKPD (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Oleh : NANA SEPTRYA 02207/2008
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2013
1
2
PENGARUH PERAN MANAJER DALAM PENGANGGARAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SKPD (Studi Empiris pada SKPDKota Padang) Nana Septrya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang Email :
[email protected]
Abstract This study aims to test and provide empirical evidence of: 1) the effect of the role of budgeting manager on performance of work unit in local Government (SKPD). 2) the influence of exploiting of information system of local financial on performance of SKPD. This research is causative. The population is 45 SKPD in Government of Padang. The type of data is the primary data research. Methods of data collection is using questionnaires. The method of sample collection is using total sampling method . Data analysis techniques is using multiple linear regression. The results of this study indicate: (1) the role of budgeting manager have significant positive effect on performance of SKPD. (2) exploiting of information system of local financial have significant positive effect on performance of SKPD. Suggestions for this study include: 1) to do review about the role of budgeting manager and exploiting of information system of local financial, so can improve performance of SKPD. 2) Subsequent research can expand the variables of study by adding other variables. Keywords: Performance of SKPD, The Role of Budgeting Manager, Exploiting of information system of local financial.. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang : 1) Pengaruh peran manajer dalam penganggaran terhadap kinerja SKPD. 2) Pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Jenis penelitian ini adalah kausatif. Populasi adalah 45 SKPD di Kota Padang. Metode pengambilan sampel total sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Peran manajer dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. (2) Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Saran untuk penelitian ini antara lain : 1) Melakukan pengkajian ulang mengenai peran manajer dalam penganggaran dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja SKPD. 2) Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel penelitian dengan menambah variabel lain. Kata kunci : Kinerja SKPD, Peran Manajer dalam Penganggaran, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
1
1.
Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun (Mardiasmo, 2005). Proses penganggaran merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, terutama manajer. Manajer dalam satuan kerja perangkat daerah adalah para pejabat yang melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran. Anthony & Govindarajan (2005 menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Adanya peran manajer dalam penganggaran, maka proses penganggaran akan berjalan dengan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja SKPD. Menurut Rohman (2007), peran manajer memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi manajer untuk mendorong kreatifitas dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penganggaran. Individu yang terlibat dan diberi tanggunjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi (Rohman, 2007). Menurut Mintzberg dalam Natalia (2010), peran manajer terdiri atas: 1) peran interpersonal, memerlukan manajer untuk memimpin, mengarahkan dan mengawasi karyawan dan organisasi, 2) peran informasi, dimana manajer mendapatkan dan mengirimkan informasi kepada anggota organisasi atas setiap perubahan yang mempengaruhi mereka dan organisasi, dan juga mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi, 3) peran pengambil keputusan, manajer digambarkan sebagai entrepreneur, disturbance handle, resource allocator dan negotiator. Selain peran manajer, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kinerja SKPD. Dalam
PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah melahirkan melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaran pemerintah daerah, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Adanya pelimpahan wewenang tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Pemberian otonomi difokuskan pada tingkat kabupaten dan kota, sehingga masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) benar-benar dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented), dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. Menurut Indra (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur sukses atau tidaknya organisasi, maka diperlukan indikator kinerja untuk mengetahui apakah aktivitas/program suatu organisasi telah memenuhi prinsip value for money. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts) (Indra, 2006:267).
2
rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Menurut Ahmad (2008:428), pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan aksesakses antar unit kerja. Oleh karena itu, dewasa ini SKPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pemanfaatan SIKD dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas (Ahmad, 2008:428). SIKD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pennelolaan keunahan daerag dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebaga bahan pengmbilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Ahmad, 2008:429). SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian darai sistem informasi manajemen pemerintah daerah.
1. Sejauhmana peran manajer dalam penganggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD? 2. Sejauhmana pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD? C. TUJUAN PENELITIAN Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Pengaruh peran manajer dalam penganggaran terhadap kinerja manajerial SKPD 2. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Peran manajer dalam penganggaran Kinerja SKPD Pemanfaatan sistem informasi A. Hipotesis keuangan daerah
Gambar Kerangka Konseptual Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptrual yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1 : Peran manajer dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. H2 : Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan posistif terhadap kinerja SKPD.
2. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
TELAAH LITELATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
A. Kajian Teori 1. Kinerja SKPD
3
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi (Mahsun, 2006). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur. Menurut Indra (2006), kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Indra (2006), terdapat 5 indikator dalam pengukuran kinerja yaitu: 1. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 2. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. 3. Indikator hasil adalah (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
2. Peran Manajer dalam Penganggaran Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisai atau unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi. Mintzberg dalam Natalia (2010) menjelaskan bahwa manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan antara lain : 1. Peran interpersonal. Peran interpersonal memerlukan manajer untuk mengarahkan dan mengawasi karyawan dan organisasi. Manajer ini dapat berkomunikasi dengan tujuan organisasi masa depan atau panduan etika bagi karyawan dengan pertemuan perusahaan. Seorang pemimpin bertindak sebagai contoh bagi karyawan lainnya untuk mengikuti, memberikan perintah dan arahan kepada bawahan, membuat keputusan, dan memobilisasi dukungan karyawan. Dalam peran penghubung, manajer harus mengkoordinasikan pekerjaan orang lain di unit kerja yang berbeda. 2. Peran informasi Peran informasi adalah peran di mana para manajer mendapatkan dan mengirimkan informasi kepada anggota organisasi. Peran informasional mensyaratkan bahwa manajer memberitahu karyawan atas setiap perubahan yang mempengaruhi mereka dan organisasi, dan juga mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi. 3. Peran pengambilan keputusan Sebagian besar peran ini diselenggarakan oleh manajer tingkat atas. Peran ini meliputi: a. Peran sebagai entrepreneur, yaitu berperan mencari peluang dan inisiator untuk memulai programprogram bagi organisasi.
4
b. Peran sebagai disturbance handle, dimana manajer berperan untuk bertanggungjawab melakukan tindakan koreksi pada saat mengalami kesulitan terutama dalam kondisi kritis dan tak terduga. c. Peran sebagai resource allocator, dimana manajer berperan mengalokasikan sumber daya untuk berbagai kepentingan. d. Peran sebagai negotiator, dimana manajer melakukan negosiasi dengan karyawannya atau manajer lainnya.
5) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 6) Laporan keuangan perusahaan daerah, Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi: 1) Penyusunan standar informasi keuangan daerah, 2) Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat, 3) Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi, 4) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD, 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD, 6) Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi, dan 7) Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan : 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah, 2) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, 3) Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melaukan evaluasi kinerja keuangan daerah, 4) Membantu menyediakan kebutuhan statistic keuangan daerah, 5) Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat, dan 6) Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.
3. Pemanfaatan SIKD Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan Laudon, 2000). Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah :“Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaran Sistem Informasi Keuangan Daerah”. Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup : 1) APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten ,dan kota, 2) Neraca daerah, 3) Laporan arus kas, 4) Catatan atas laporan keuangan daerah, 5
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) meliputi : 1) Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2) Penyajian informasi keuangan daerah melalui sistem resmi Pemerintah Daerah. 3) Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.
efisien dan efektif (Rohman dalam Natalia, 2007). Peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Individu yang terlibat dan diberi tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi (Rohman dalam Natalia, 2007). Selain itu, desentralisasi juga memberikan kesempatan manajer untuk mendorong kreatifitas dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penganggaran. Dalam penelitian Natalia (2010) di kabupaten Tegal, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajer pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Penelitian Herminingsih (2009) di Pemda kabupaten Demak menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut penelitian Rohman (2007), peran manajerial pengelola keuangan daerah juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik peran manajer dalam penganggaran, maka semakin baik juga kinerja SKPD yang merupakan unit kerja pemerintah daerah. H1 : Peran manajer dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD.
B. Hubungan Antar Variabel 1. Hubungan Peran Manajer dalam Penganggaran dengan Kinerja SKPD Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, anggaran merupakan salah satu masalah penting. Mardiasmo (2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk menfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Agar proses penganggaran berjalan dengan efektif guna meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dibutuhkan peran manajer didalamnya. Anthony & Govindrajan (2005) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Adanya peran manajer dalam penganggaran akan membantu terwujudnya anggaran yang efektif, sehingga tidak terjadi pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana pubik (public money) yang mendasarkan prinsip value for money. Peran manajer memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang
2. Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Kinerja SKPD Menurut Mardiasmo (2008:428), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dapat meningkatkan kinerja SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi keuangan daerah dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan dan 6
pertanggungjawaban), dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas. Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,dan pelaporanpertanggungjawaban pemerintah daerah (Ahmad, 2008:429). SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah. Dalam Penelitian Tubagus (2010) di kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, meneliti tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Penelitian Fikri (2011) juga menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan (SIKD), semakin baik juga kinerja SKPD. H2 : Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD.
Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada di kota Padang. Metode pengambilan sampelnya adalah total sampling method. Peneliti menjadikan seluruh populasi sampel sebagai sampel, karena jumlahnya yang kurang dari 100 subjek. Responden yang digunakan adalah kepala SKPD dan kabag keuangannya dengan jumlah responden 90 orang dari 45 SKPD yang terdapat di kota Padang. Alasan pemilihan responden terhadap kepala dan bagian keuangan adalah karena dibagian ini bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran dimasing-masing SKPD. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah: 1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yakni data yang diperoleh dari responden sehubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan kuisioner yang diberikan kepada pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 2. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden yaitu kepala SKPD dan kabag keuangannya. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan kuisioner, dilakukan dengan cara pemberian seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisioner tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peran manajer dalam penganggaran, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Untuk menghindari keragu-raguan responden terhadap berbagai pertanyaan yang mungkin dianggap sensitif, maka dalam surat permohonan juga diterangkan bahwa informasi dari responden akan dijaga kerahasiaannya.
3. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi, Sampel dan Responden
Variabel Penelitian 7
gletser. Data yang tidak heteroskedastisitas adalah data yang nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 ( >5 %). Uji Multikolinearitas Korelasi antar variable independen ini dapat dideteksi dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF).
Variabel terikat Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja SKPD (Y). Variabel bebas Variabel bebas (independent variabel) dalam penelitian ini adalah Peran Manajer dalam Penganggaran (X1), Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah(X2). Instrumen Penelitian Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisioner dengan pernyataan tertutup, kuisioner tertutup merupakan kuisioner dengan jawaban yang sudah disediakan oleh penyusun kuisioner. kuisioner kinerja SKPD diadopsi penuh dari penelitian terdahulu. Uji Validitas dan Reliabilitas Sebelum dibagikan kuesioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (pilot test), yang dilakukan pada 30 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah lulus mata kuliah akuntansi sektor publik.
Teknik Analisis Data Koefisien Determinasi Dilihat dari adjusted R square yang artinya seberapa besar kontribusi variable terikat. Analisis Regresi Berganda Untuk melihat pengaruh evaluasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Padang digunakan alat analisis regresi linear berganda. Bentuk umum dari perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah : Y = α + b1 (X1) + b2 (X2) + e Keterangan : Y = Kinerja SKPD X1 =Peran Manajer dalam Penganggaran X2 = Pemanfaatan SIKD α = Konstanta b = Koefisien Regresi e = Standar eror
Hasil Uji Coba Instrumen Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan Corrected Item-Total Correlation. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan Corrected Item-Total Correlation. Jika rhitung besar dari rtabel maka dapat dikatakan valid. Dimana rtabel untuk n = 30 = adalah 0.306.
Uji F Uji model yang dilakukan adalah dengan melakukan Uji F (F Test). Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan telah sesuai atau tidak. Uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linear berganda, dengan kriteria pengujian. Uji Hipotesis Uji t statistik dilakukan untuk menguji apakah secara parsial variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara baik. Uji t statistik dapat dilihat pada output coefficients dari hasil analisis
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Residual Uji normalitas dilakukan dengan metode kolmogorov smirnov, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan >0,05 maka data berdistribusi normal. Uji Heterokedastisitas Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan uji 8
regresi linear berganda. Kriteria pengujian untuk uji hipotesis ini adalah : a. Jika thitung > ttabel, atau sig < α = 0,05 dan koefisien β bernilai positif, maka Ha diterima, Ho ditolak. b. Jika thitung >ttabel, atau sig < α = 0,05 atau koefisien β bernilai negatif, maka Ha ditolak, Ho diterima c. Jika thitung < ttabel, dan sig > α = 0,05 atau maka Ha ditolak, Ho diterima Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau α 0,05.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian 1. Uji Validitas Uji validitas menggunakan rumus korelasi products moment dapat dilihat pada corrected item-total correlation dengan bantuan alat analisis SPSS. Uji validitas dilakukan dengan kriteria jika r hitung ≥ r tabel maka item pernyataan dinyatakan valid dan jika r hitung ≤ r tabel maka item pernyataan dinyatakan tidak valid.Nilai r tabel untuk n=80 adalah 0,185. Berdasarkan hasil pengolahan data di dapatkan nilai corrected item-total correlation untuk masing-masing variabel Y, X1dan X2 semuanya di atas r table. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan Y, X1 dan X2 adalah valid. Dari hasil pengolahan data nilai terkecil dari Corrected Item-Total Correlation untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen kinerja manajerial nilai terkecil 0,366. Untuk peran manajer dalam penganggaran nilai terkecil 0,294. Untuk pemanfaatan SIKD nilai terkecilnya 0,436. 2. Uji Reliabilitas Untuk menguji reabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Menurut Nunnally (1967) dalam Ghozali et.all (2007) nilai reabilitas dinyatakan reliable jika mempunyai nilai Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrument yang dikatakan valid lebih besar dari 0,6. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach’s Alpha yang terdapat pada tabel di atas yaitu kinerja SKPD 0,831. Untuk instrumen peran manajer dalam penganggaran 0,780 dan untuk instrumen pemanfaatan SIKD 0,811. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel. Dengan kriteria keandalan diatas 0,7 – 0,8 dapat dikatakan baik. B. Uji Asumsi Klasik
Definisi Operasional Untuk memudahkan dalam penulisan dan agar tidak terjadi kerancuan pembahasan, maka penulis akan memberikan defenisi operasional sebagai berikut: 1. Kinerja SKPD Kinerja SKPD adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan, program kerja dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kota Padang dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 2. Peran Manajer dalam Penganggaran Peran manajer dalam penganggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh manajer dalam proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain, guna mencapai tujuan organisasi. Peran manajer dalam penganggaran terdiri atas peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan keputusan. 3. Pemanfaatan SIKD Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah adalah mendayagunakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
9
Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Uji Normalitas Residual Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel eksogen dan endogen terdistribusi normal atau tidak.Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan one sample kolmogrov-sminov test, yang mana jika nilai asymp. Sig (2-tailed)=0,05 maka distribusi data dapat dikatakan normal. Hasil pengolahan SPSS 16 didapat bahwa nilai masing-masing variabel nilai kolmogrov smirnov> 0,05, yaitu 0,952. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal.Berikut ini tabel nilai kolmogrov smirnov untuk masing-masing variable.
yang lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Dalam uji ini hasil sig>0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisits. Dalam uji ini dapat dilihat bahwa nilai sig untuk variabel X1 0,207 dan untuk variable X2 0,631. Jadi dapat disimpulkan model regresi terbebas dari heterokedastisitas. 4. Pengujian Metode Penelitian a. Koefisien Determinasi (Nilai Adjusted R Square) Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai Adjusted R Square menunjukkan angka 0,564. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kontribusi variabel peran manajer dalam penganggaran dan pemanfaatan SIKD terhadap variabel terikat yaitu kinerja SKPD sebesar56,4% sedangkan 43,6% sisanya ditentukan oleh faktor lain. b. Model Persamaan Regresi Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Dengan bantuan program SPSS, koefisien regresi yang diperoleh dari hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 23berikut : Dari hasil pengolahan data diatas, didapat nilai sig sebesar 0,009 < 0,05 sehingga model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis model estimasi sebagai berikut : Y=4,355+0,561X1+0,482X2+e
2. Uji multikolinearitas Gejala multikolinearitas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat diantara variabel independen (bebas) dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinearitas, maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance> 0,10. Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan tolerance. Nilai VIF untuk variabel peran manajer dalam penganggaran (X1) dan pemanfaatan SIKD (X2)sebesar 1.565 dengan tolerance sebesar 0.639, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas.
Keterangan: Y = Kinerja SKPD
3.
Uji Heterokedastisitas Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas pengamatan ke pengamatan
X1a
= Peran Manajer dalam
Penganggaran X2b 10
= Pemanfaatan SIKD
Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1) Konstanta (a) Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 4,355. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen peran manajer dalam penganggaran (X1) dan pemanfaatan SIKD (X2) bernilai nol, maka besarnya akumulasi Kinerja SKPD yang terjadi adalah sebesar 4,355 satuan. 2) Koefisien Regresi b1 X1 Nilai koefisien regresi variabel peran manajer dalam penganggaran (X1) sebesar 0,561. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel X1 akan menyebabkan kenaikan akumulasi kinerja SKPD sebesar 0,561 satuan. Pengaruh X1 terhadap kinerja SKPD adalah positif. 3) Koefisien Regresi b2X2 Nilai koefisien pemanfaatan SIKD(X2) sebesar 0,482. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel X2 akan mengakibatkan kenaikan akumulasi kinerja SKPD sebesar 0.482 satuan. Pengaruh X2 terhadap kinerja SKPD adalah positif. . c. Uji F (F Test) Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Patokan yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table apabila F hitung > F tabel maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan, atau dengan membandingkan nilai sig. yang didapat dengan derajat signifikansi α = 0,05. Apabila nilai sig. lebih kecil dari derajat signifikansi maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan (sudah fix). Hasil pengolahan data uji F menunjukkan nilai Fhitung = 52,021 dan signifikansi 0,000< 0,05. Berarti, model regresi dapat digunakan untuk menguji
pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. d. Uji t ( t-test) Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t hitung dengan ttabel atau (b) nilai sig dengan alpha yang diajukan yaitu 0,05. Setelah itu dilihat nilai β untuk melihat arah hipotesis. Hipotesis diterima jika t hitung> t tabel dan nilai sig < 0.05. Berdasarkan nilai thitung dan signifikansi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 24, maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut : 1) Hipotesis 1 Hipotesis pertama adalah peran manajer dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Nilai t tabel pada alpha 0,05 adalah 1,665. Nilai t hitung untuk variable peran manajer dalam penganggaran (X1) adalah 4,992. Dengan demikian dapat diketahui bahwa t hitung< t tabel yaitu 4,992< 1,665 atau nilai signifikansi 0,000 < α 0,05. Nilai koefisien β bernilai positif yaitu 0,561. Hal ini menunjukkan bahwa peran manajer dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD, dengan demikian hipotesis pertama diterima. 2) Hipotesis 2 Hipotesis kedua adalah pemanfaatan SIKD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Nilai t tabel pada alpha 0,05 adalah 1,681. Nilai t hitung untuk variabel pemanfaatan SIKD (X2) adalah 4,111. Dengan nilai β 0,482, maka dapat diketahui bahwa t hitung> t yaitu 4,111>1,665 dan (sig tabel 0,000<0,05). Hal ini menujukkan bahwa pemanfaatan SIKD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD, dengan demikian hipotesis kedua diterima. 11
peran manajer dalam penganggaran di masing-masing SKPD pada pemerintah Kota Padang sudah bagus.
d. Pembahasan 1. Pengaruh Peran Manajer dalam Penganggaran Terhadap Kinerja SKPD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran manajer dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD dengan nilai thitung 4,992 dan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik peran manajer dalam penganggaran maka kinerja SKPD akan semakin baik pula. Peran manajer dalam penganggaran adalah mencakup peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan. Dengan manajer memiliki peran tersebut, maka proses penganggaran akan berjalan dengan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja SKPD. Menurut Rohman (2007), peran manajer memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi manajer untuk mendorong kreatifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penganggaran. Individu yang terlibat dan bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Natalia (2010), Herminingsih (2009), dan Rohman (2007) yang menjelaskan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Selain itu, dilihat dari tabel distribusi frekuensi untuk variabel peran manajer dalam penganggaran, rerata tingkat capaian responden mengenai peran manajer dalam penganggaran yaitu sebesar 85,25% dan dikategorikan baik. Peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam tujuan organisasi. Dengan adanya peran manajer dalam penganggaran akan memungkinkan tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa
2.
Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Kinerja SKPD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD dengan nilai thitung 4,111 dan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah maka kinerja SKPD akan semakin baik pula. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Ahmad, 2008:429). SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fikri (2011), Dona (2008) dan Tubagus (2010) yang menjelaskan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Selain itu, dilihat dari tabel distribusi frekuensi untuk variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, rerata tingkat capaian responden mengenai pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yaitu sebesar 86,14% dan dikategorikan baik. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang baik disetiap SKPD memungkinkan akan tercapainya kinerja SKPD yang baik pula. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan 12
daerah di masing-masing SKPD pada pemerintah Kota Padang sudah bagus.
3. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
5. PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai pengaruh peran manajer dalam penganggaran dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD adalah sebagai berikut:
Saran Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:
1. Peran manajer dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik peran manajer dalam penganggaran maka semakin baik pula kinerja SKPD. 2. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja SKPD.
1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa peran manajer dalam penganggaran dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kinerja SKPD. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai peran manajer dalam penganggaran dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, agar dapat meningkatkan kinerja SKPD. 2. Penelitian ini masih terbatas pada peran manajer dalam penganggaran dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh.
Keterbatasan Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 56,4% sedangkan sisanya 43,60% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak di-masukan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang di-gunakan belum terlalu menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja SKPD. 2. Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah Kota Padang, jadi belum terlihat secara menyeluruh aspek kinerja organisasi pemerintah daerah.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wa3.wancara langsung, metode survei lapangan, dll. Selain itu juga memperluas sampel penelitian.
DAFTAR PUSTAKA A. Rohman. 2007. “Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah).”
13
JurnalMAKSI, pp.206-220.
Vol.
7,No.
2,
Mulyadi dan Jhony. 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: Aditya Media.
Ahmad Yani. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Metro, Headline Minangkabau News. 2011. Pengelolaan Keuangan Pemprov Kurang Memuaskan. Melalui
. Diakses tanggal {2/12/2011}.
Anthony, Robert N dan Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta : Salemba Empat
Dedi
Natalia Dewinda Putri. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Skripsi Program S-1.Univerasitas Diponegoro.
Noerdiawan.2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Tubagus. 2010. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD. Skripsi Program S-1.Univerasitas Sumatera Utara.
Herminingsih. 2009. “Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Skipsi Porgram S-1. Universitas Diponegoro.
Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
Husein Umar. 1999. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
Imam Ghozali. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro: Semarang. Indra Bastian. 2006. Akuntasi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Publik. Yogyakarta: Yogyakarta.
Sektor Andi
Mardiasmo. 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi. Muhammad Mahsun. 2006. Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar). Yogyakarta: BPFE 14
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
Maximu Minim Maximu
DATA PENELITIAN Mean Item
1. Kinerja SKPD (Y)
Means
um
m
4.224 3.788
m/
Varian N of
Range Minimum
4.362
.575
1.152
ce .040
Case Processing Summary N Cases
Valid
% 80
100.0
0
.0
80
100.0
a
Excluded
Item-Total Statistics Correct Squa ed
Total
a. Listwise deletion based on all variables in the
Scale
Scale
Item-
Mean if
Variance
Total
Item
if Item
Deleted
Deleted
procedure.
red Multi Cronbac ple
h's Alpha
Correlat Corre ion
if Item
lation Deleted
Q1
33.66
9.062
.461
.457
.822
Q2
33.68
8.197
.706
.544
.795
Cronbach's
Q3
34.22
8.632
.436
.447
.828
Alpha Based on
Q4
33.65
8.332
.772
.783
.791
Q5
33.81
8.787
.398
.287
.833
Q6
33.65
8.281
.744
.726
.792
Q7
34.00
8.709
.366
.255
.840
Q8
33.78
9.088
.562
.530
.814
Q9
33.65
8.762
.602
.492
.808
Reliability Statistics
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .831
N of Items .848
9
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
Q1
4.35
.506
80
Q2
4.34
.550
80
Q3
3.79
.650
80
Q4
4.36
.484
80
Q5
4.20
.644
80
Q6
4.36
.509
80
Q7
4.01
.703
80
Q8
4.24
.428
80
Q9
4.36
.484
80
Scale Statistics Mean
Variance
38.01
Std. Deviation
10.721
N of Items
3.274
9
2. Peran Manajer dalam Penganggaran (X1) Case Processing Summary N Cases
Valid a
Excluded Total Summary Item Statistics
15
% 80
100.0
0
.0
80
100.0
Items 9
Case Processing Summary
Summary Item Statistics
N Cases
%
Valid
80
100.0
0
.0
80
100.0
a
Excluded Total
Maxim Mini Maxi
Item Mea 4.262
procedure.
mu Ran Minim anc
N of
m
m
Items
2
0
Reliability Statistics Scale
Alpha Based on
Alpha
Items .780
Mean if N of Items
.793
8
Item Statistics Mean
um
e
.288 1.070 .013
8
Item-Total Statistics
Cronbach's
Standardized
ge
4.11 4.40
ns
Cronbach's
Vari
mu Mean
a. Listwise deletion based on all variables in the
um /
Std. Deviation
N
Scale
Corrected Squared Cronbach'
Variance Item-Total
Item
if Item
Deleted
Deleted
Multiple
s Alpha if
Correlatio Correlatio n
n
Item Deleted
Q1
29.74
6.272
.294
.283
.785
Q2
29.79
5.207
.681
.565
.721
Q3
29.98
5.974
.301
.348
.792
Q4
29.70
5.352
.693
.536
.722
Q5
29.75
5.709
.510
.388
.752
Q1
4.36
.509
80
Q6
29.95
6.073
.609
.405
.748
Q2
4.31
.565
80
Q7
29.81
5.597
.523
.421
.750
Q3
4.12
.624
80
Q8
29.99
5.810
.389
.440
.774
Q4
4.40
.518
80
Q5
4.35
.530
80
Q6
4.15
.359
80
Q7
4.29
.556
80
Q8
4.11
.595
80
Scale Statistics Mean
Variance
34.10
Std. Deviation
7.281
N of Items
2.698
8
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2) Summary Item Statistics Case Processing Summary Maxim Mini Maxi
Mean
um /
N
Vari
mu
mu Ran Minim anc
N of
m
m
Items
ge
um
e
Cases
Valid a
Excluded Total
16
% 80
100.0
0
.0
80
100.0
Case Processing Summary N Cases
Item-Total Statistics
%
Valid
80
100.0
0
.0
80
100.0
a
Excluded
Correc ted Scale
Total
Scale
Item- Squared Cronbach'
Mean if Varianc Total
a. Listwise deletion based on all variables in the
Item
procedure.
Multiple s Alpha if
e if Item Correl Correlati
Deleted Deleted ation
Item
on
Deleted
Q1
25.65
5.370
.467
.248
.800
Q2
25.74
4.880
.725
.597
.758
Q3
25.84
5.328
.501
.365
.794
Cronbach's
Q4
25.85
4.661
.681
.561
.761
Alpha Based on
Q5
25.84
5.302
.514
.389
.792
Q6
25.96
4.847
.545
.365
.788
Q7
26.02
5.215
.436
.262
.807
Reliability Statistics
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .811
N of Items .814
7
Scale Statistics Mean
Item Statistics Mean
Std. Deviation
Variance
30.15
N
Q1
4.50
.503
80
Q2
4.41
.495
80
Q3
4.31
.493
80
Q4
4.30
.582
80
Q5
4.31
.493
80
Q6
4.19
.618
80
Q7
4.12
.582
80
Std. Deviation
6.711
N of Items
2.591
7
UJI ASUMSI KLASIK
1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
80
Normal Summary Item Statistics
Mean a
Parameters
Maxim Mini Maxi Mea mu n Item Means
m
5
um /
ge
4.30 4.12 4.50 7
Deviation
mu Ran Minim Varianc N of m
0
um
.375 1.091
Std.
e .016
Items 7
17
.0000000 2.12904561
Most Extreme
Absolute
.106
Differences
Positive
.106
Negative
-.083
Kolmogorov-Smirnov Z
.952
Asymp. Sig. (2-tailed)
.325
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Standar dized
Unstandardized
Unstandardized Coeffici
Residual N
Coefficients
80
Normal
Mean
Std.
.0000000 Model
a
Parameters
Std.
2.12904561
Deviation Most Extreme
Absolute
.106
Differences
Positive
.106
Negative
-.083
ents
1
B
Error
Beta
t
Sig.
(Co nsta
-2.347
2.013
x1
.087
.068
x2
.034
.071
-1.166
.247
.177
1.271
.207
.067
.482
.631
nt)
Kolmogorov-Smirnov Z
.952
Asymp. Sig. (2-tailed)
.325
a. Dependent Variable: ABS
a. Test distribution is Normal.
PENGUJIAN MODEL Uji F
2. Uji Multikolinearitas Coefficients
a
b
ANOVA
Unstandar Standar dized
Sum of
dized
Model
Coefficient Coeffici s
Mean
Squares
df
Square
F
Sig.
Collinearity
ents
1
Statistics
Regre ssion
483.856
2 241.928 52.021 .000
a
Std. Mode l
Erro B
nsta 4.355 nt)
X2
Beta
t
Sig.
nce
al
VIF
Total
1 (Co
X1
r
Residu
Tolera
3.31 2
1.315
358.094
77
841.950
79
4.651
a. Predictors:
.192
(Constant), x2, x1
.561 .112
.464 4.992
.000
.639
.482 .117
.382 4.111
.000
.639
1.56 5
b. Dependent Variable: y
1.56 5
Koefisien Regresi Berganda
a. Dependent Variable: Y Standardi
3. Uji Heterokedastisitas Coefficients
Unstandardiz
zed
ed
Coefficien
Coefficients
ts
Collinearity
a
Model
18
t
Sig.
Statistics
St d.
V
Unstandardize Standardized
Err
I
d Coefficients
B 1 (Const
or
4.355
ant)
Beta
Tolerance Model F
3.3
1.315
12
1
.192
.11
.464 4.992
2
o
.
n
.000
.639 5
s
6
t
5
a
1 .
.11
.382 4.111
7
.000
.639 5
a. Dependent Variable: Y
b
Model Summary
R
1
.758
a
Adjusted Std. Error
Squar
R
of the
Durbin-
e
Square
Estimate
Watson
.575
.564
2.15652
2.163
a. Predictors: (Constant), x2, x1 b. Dependent Variable: y
Uji t
19
4.355
3.312
.561
.112
.482
.117
1.315
.192
.464
4.992
.000
.382
4.111
.000
)
6
X
5
1
Uji Koefisien Determinasi (R2) a. Dependent Variable: Y
l
Sig.
t
2
Mode
T
n
X
R
Beta
(
1
X2
.482
Std. Error
C
X1
.561
B
Coefficients
