32
PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS KOMPUTER (Studi Kasus Pada PT PINDAD, PT Kereta Api Indonesia dan PT Pos Indonesia) SKRIPSI Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Oleh : Fajar Maulana Sandy 084020129
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2013
PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS KOMPUTER (Studi Kasus Pada PT PINDAD, PT Kereta Api Indonesia dan PT Pos Indonesia) SKRIPSI Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan
Bandung, 15 April 2013 Mengetahui,
Pembimbing,
Dr. Hj. Liza Laila Nurwulan, SE., MSi., Ak.
Dekan,
Ketua Program Studi,
Dr. H. R. Abdul Maqin, SE.,MP
Dr. H. Sasa S Suratman, SE.,Msc
ABSTRAK
Penggajian merupakan kompensasi secara langsung yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas hasil kerja yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan pembayaran gaji pegawai harus dilaksanakan secara profesional agar dapat menimbulkan hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dan karyawan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menjelaskan pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Audit Internal (X) sebagai variabel independent dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer (Y) sebagai variabel dependent. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan pengawas internal pada 3 BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS dan PT Kereta Api Indonesia yang berjumlah 116 orang dan diambil sampel sebanyak 17 orang. Sampel dalam penelitian ini memakai teknik probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang diberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Data yang dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, menyebarkan kuesioner dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi Rank Spearman dan hipotesis penelitian diuji menggunakan uji t, perhitungan dibantu dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian diketahui terdapat pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 BUMN kuat yaitu bisa dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R square) 0,708 atau sebesar 70,8% dan sisanya sebesar 29,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer” Survey Pada 3 BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS dan PT Kereta Api Indonesia. Skripsi ini disusun oleh penulis dengan maksud memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Mengingat keterbatasan, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan waktu dari penulis, maka penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan serta penambahan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan untuk peneliti selanjutnya yang membutuhkan pada umumnya. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua tercinta, Bapak Ato Sukendar dan Ibu Cunaliah, terima kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran, ketulusan do’a serta dorongannya, semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selain itu juga penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Hj. Liza Laila Nurwulan, SE., MSi., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan
bimbingan,
arahan
dan
dorongan
kepada
penulis
dalam
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M. Kom. selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2. Dr. H. R. Abdul Maqin, SE., MP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bandung. 3. Dr. H. Sasa S Suratman, SE.,Msc., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. 4. Dra. Tetty Djajawisastra, selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan di Universitas Pasundan. 5. Bapak Kosim yang telah membantu penulis dalam menyiapkan surat-surat yang menjadi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi. 6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan kepada Penulis. 7. Seluruh pihak pada PT PINDAD, PT POS dan PT Kereta Api Indonesia yang terkait dan yang telah membantu penulis pada saat perijinan untuk penelitian sampai menghasilkan data penelitian. 8. Adik-adik tercinta Mega Camelia Dwi Suci dan Ilham Salwa Aulia Firdaus yang selalu mendo’akan serta memberikan motivasi lebih kepada penulis untuk menjadi kakak yang tauladan untuk kalian. 9. Alm. Kakek dan Nenek yang selalu mendoakan selama ini, semoga Alm. diterima amal ibadahnya dan semoga ditempatkan di tempat yang layak disisi Allah SWT. 10. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang selalu mendo’akan. 11. Teni Sri Rahayu yang selalu sabar, memberikan motivasi, do’a dan dorongan kepada penulis. 12. Sahabat-sahabat yang membantu penulis Muhammad Firdaus, Ian Ruslandia, Indra Suryadi, Gumilar Dwipayana, M. Fachrul Rozi, Achmad Faiz, Avryzal, Rizal Ahmad, M. Yusuf Iskandar, M. Fahrudin, Fonda, Titin Sadidah, Ambar Wiliya, Nita Anggraeni, Syntia Dwi Oktarina, Isti, Euis Kartika, Rusi, Nurhayati Saripah, Tety A., Holiriyeuh, Irawan, Umar, Fathul, Gugum, Dini Yanuar, Ferintina Rahayu, Mu’ah, Ivo dan warga AK-C pada awal kuliah
hingga hijrah ke AK-B pada saat akhir kuliah terimakasih kawan atas semua bantuan, kerjasama dan kebersamaan selama ini. 13. Teman-teman saya yang pernah terlibat proyek band serta yang pernah bekerja sama di Akuntansi 2008, LISMA, HIMAK, LEM dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak atas pengalaman yang pernah kalian berikan. 14. Teman-teman dari SD, SMP dan SMA yang masih terus menjaga silaturahmi sampai sekarang. 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini. Harapan penulis semoga apa yang disajikan dalam laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya, dan bagi pihak yang membaca pada umumnya. Akhir kata penulis panjatkan doa kepada AllahSWT, semoga amal berupa bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin yarabbal’alamiin... WassalammualaikumWr.Wb.
Bandung, Februari 2013
Fajar Maulana Sandy
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK...............................................................................................................i KATA PENGANTAR............................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................v DAFTAR TABEL..................................................................................................x DAFTAR GAMBAR............................................................................................xii DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................xiii BAB I.
PENDAHULUAN........................................................................ .........1 1.1 Latar Belakang................................................................................1 1.2 Identifikasi Masalah........................................................................4 1.3 Tujuan Penelitian.............................................................................5 1.4 Kegunaan Penelitian........................................................................5 1.4.1 Kegunaan Akademis............................................................5 1.4.2 Kegunaan Praktis.................................................................6 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian...........................................................7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS...........................................................................................8 2.1 Kajian Pustaka.................................................................................8 2.1.1 Pelaksanaan Audit Internal..................................................8 2.1.1.1 Pengertian Audit Internal........................................8
2.1.1.2 Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal..........................................................9 2.1.1.3 Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Internal...............10 2.1.1.3.1 Perencanaan Audit..................................11 2.1.1.3.2 Pengujian dan Pengevaluasian Informasi.................................................12 2.1.1.3.3 Penyampaian Hasil Pemeriksaan............13 2.1.1.3.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan...........17 2.1.2 Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer............19 2.1.2.1 Pengertian Efektivitas............................................19 2.1.2.2 Sistem Penggajian..................................................20 2.1.2.3 Dokumen-dokumen yang Digunakan dalam Sistem Penggajian..................................................21 2.1.2.4 Fungsi-fungsi yang Terkait dalam Sistem Penggajian..............................................................22 2.1.2.5 Sistem Penggajian Berbasis komputer...................23 2.1.2.5.1 Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer..................................24 2.1.2.5.2 Tujuan Sistem Penggajian Berbasis Komputer.................................25 2.1.3 Pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer..............................25 2.1.4 Penelitian Terdahulu..........................................................28
2.2 Kerangka Pemikiran.......................................................................28 2.3 Hipotesis Penelitian........................................................................31 BAB III METODE PENELITIAN...................................................................32 3.1 Metode Penelitian...........................................................................32 3.1.1 Objek Penelitian.................................................................32 3.1.2 Pendekatan Penelitian........................................................32 3.1.3 Model Penelitian................................................................33 3.1.4 Instrumen Penelitian..........................................................34 3.2 Definisi Variabel dan Operasional Variabel Penelitian.................35 3.2.1 Definisi Variabel Penelitian...............................................35 3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian..................................36 3.3 Populasi dan Sample Penelitian.....................................................45 3.3.1 Populasi Penelitian.............................................................45 3.3.2 Teknik Sampling................................................................46 3.4 Teknik Pengumpulan Data.............................................................47 3.5 Metode Analisis Data yang digunakan..........................................48 3.5.1 Uji Validitas.......................................................................48 3.5.2 Uji Reliabilitas...................................................................49 3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis...........................................50 3.6.1 Analisis Data......................................................................50 3.6.2 Rancangan Pengujian Hipotesis.........................................55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................59 4.1 Hasil Penelitian..............................................................................59 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan............................................59 4.1.1.1 Sejarah singkat PT PINDAD.................................59 4.1.1.2 Sejarah singkat PT Kereta Api Indonesia..............60 4.1.1.3 Sejarah singkat PT POS Indonesia.........................63 4.1.2 Pelaksanaan Audit Internal pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia ...................................................65 4.1.3 Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia ............................................87 4.2 Metode Analisis yang Digunakan..................................................99 4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen............................99 4.2.1.1 Uji Validitas...........................................................99 4.2.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen....................................103 4.2.2 Analisis Pelaksanaan Audit Internal pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia..........................104 4.2.3 Analisis Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia.............106 4.2.4 Analisis Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Sistem Penggajian Berbasis Komputer ............108
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN.......................................................114 5.1 Kesimpulan..................................................................................114 5.2 Saran............................................................................................116
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu.......................................................28
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Independen..........................................37
Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Dependen.............................................49
Tabel 3.3
Jumlah Populasi Setiap BUMN.....................................................46
Tabel 3.4
Bobot Nilai Untuk Jawaban Kuisioner..........................................52
Tabel 3.5
Kriteria Pelaksanaan Audit Internal..............................................53
Tabel 3.6
Kriteria Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer..........54
Tabel 3.7
Kriteria Tujuan Sistem Penggajian................................................54
Tabel 3.8
Kriteria Pelaksanaan Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer.........................................................................55
Tabel 3.9
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi......58
Tabel 4.1
Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia.................................62
Tabel 4.2
Tabulasi Jawaban Responden Tahap Perencanaan Audit..............66
Tabel 4.3
Nilai (Skor) Tahap Perencanaan Audit..........................................67
Tabel 4.4
Tabulasi Jawaban Responden Tahap Pengujian dan Pengevaluasian........................................................................72
Tabel 4.5
Nilai (Skor) Tahap Pengujian dan Pengevaluasian........................73
Tabel 4.6
Tabulasi Jawaban Responden Tahap Penyampaian Hasil Audit..............................................................78
Tabel 4.7
Nilai (Skor) Tahap Penyampaian Hasil Audit...............................79
Tabel 4.8
Tabulasi Jawaban Responden Tahap Tindak Lanjut Hasil Audit.............................................................83
Tabel 4.9
Nilai (Skor) Tahap Tindak Lanjut Hasil Audit..............................84
Tabel 4.10
Tabulasi Jawaban Responden Tujuan Sistem Penggajian..........................................................................88
Tabel 4.11
Nilai (Skor) Tujuan Sistem Penggajian..........................................89
Tabel 4.12
Tabulasi Jawaban Responden Pelaksanaan Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer..........................................94
Tabel 4.13
Nilai (Skor) Pelaksanaan Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer......................................................95
Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Audit Internal...........................100
Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer.......................................................................102
Tabel 4.16
Hasil pengujian reliabilitas variabel X.........................................103
Tabel 4.17
Hasil pengujian reliabilitas variabel Y.........................................104
Tabel 4.18
Skor Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer......................109
Tabel 4.19
Selisih Ranking Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer......................110
Tabel 4.20
Korelasi antara Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer......................111
Tabel 4.21
Uji t...............................................................................................112
Tabel 4.22
Koefisien Determenasi.................................................................113
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran...........................................................30
Gambar 3.1
Model Penelitian............................................................................34
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Tugas Membimbing Skripsi
Lampiran 2
Surat Perkembangan Bimbingan Skripsi
Lampiran 3
Lembar Persetujuan Perbaikan (Revisi) Skripsi
Lampiran 4
Surat Permohonan Survei PT PINDAD
Lampiran 5
Surat Permohonan Survei PT Kereta Api Indonesia
Lampiran 6
Surat Permohonan Survei PT POS Indonesia
Lampiran 7
Surat Keterangan Penelitian PT PINDAD
Lampiran 8
Surat Keterangan Penelitian PT Kereta Api Indonesia
Lampiran 9
Surat Keterangan Penelitian PT POS Indonesia
Lampiran 10 Struktur Organisasi PT PINDAD Lampiran 11 Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia Lampiran 12 Struktur Organisasi PT POS Indonesia Lampiran 13 Kuesioner Lampiran 14 Tabel Uji t Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Dalam era globalisasi ini perkembangan teknologi sangat pesat, yang
sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah dirancang agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka memerlukan banyak pegawai. Dalam
berita
tentang
persoalan
www.towerswatson.com/indonesia/press/8016,
gaji
yang
telah
dimuat
ternyata
masih
menjadi
pada isu
penting dalam hal menarik atau mempertahankan karyawan. Hal ini terungkap dalam Towers Watson (TW) Global Workforce Study (GWS) 2012 yang melibatkan lebih dari 32,000 karyawan yang dipilih dari panel riset yang mewakili populasi karyawan penuh yang bekerja di perusahaan besar dan menengah di berbagai industri di 29 pasar di seluruh dunia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara responden, di mana ini juga menjadi catatan tersendiri karena Indonesia dilibatkan dalam sebuah survey global. Dalam hal menarik karyawan, gaji telah berkembang menjadi faktor utama bagi
karyawan
di
Indonesia.
Bila
dibandingkan
dengan fast
growing
economies (negara dengan pertumbuhan ekonomi cepat) lainnya, Indonesia memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah dalam urusan gaji, yakni hanya 39%, jauh lebih rendah dibanding negara lain yakni 51%. Kesenjangan yang signifikan ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia belum cukup mengambil langkah untuk mengatasi kekhawatiran karyawan terkait dengan gaji. Selain gaji yang masih menjadi faktor utama bagi karyawan, GWS 2012 juga menunjukkan bahwa lokasi tempat kerja menempati salah satu dari lima faktor utama dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Walaupun gaji masih menjadi faktor utama untuk mempertahankan karyawan, banyak diantara
mereka yang juga melihat hubungan dengan manajer sebagai faktor kedua yang penting. Dari analisis data lebih lanjut terungkap bahwa bagi kelompok karyawan berusia dibawah 39 tahun, gaji dan lokasi tempat kerja menempati peringkat dua teratas, akan tetapi bagi kelompok di atas 40 tahun, faktor gaji menempati peringkat tiga. Mengenai lokasi tempat kerja, hal ini dilihat sebagai faktor utama bagi kelompok usia 40-49 tahun, namun bukan menjadi faktor utama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, dimana job security (keamanan bekerja) justru menjadi prioritas. Analisis serupa terhadap faktor pemicu karyawan untuk bertahan menunjukkan bahwa untuk kelompok usia di bawah 49 tahun, gaji merupakan faktor utama, sementara bagi kelompok usia diatas 50 tahun, hubungan dengan manajer menempati peringkat atas dan gaji di peringkat ke-empat. Menariknya, lokasi tempat kerja tidak termasuk dalam lima faktor utama bagi semua kelompok usia, namun merupakan peringkat kedua bagi kelompok usia diatas 50. Pada
repository.usu.ac.id/.../4/Chapter%20I.pdf
disebutkan
bahwa
keterlibatan pegawai dalam perusahaan dimulai dari kegiatan perusahaan, yaitu menyusun dan merencanakan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dan pengendaliannya sampai tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Pegawai sangat erat kaitannya dengan sistem penggajian perusahaan karena dengan penerapan sistem penggajian yang tepat akan memberikan kepuasan bagi pegawai maupun perusahaan, serta pemberian gaji kepada pegawai merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Tujuan utama yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan melalui kebijakan dan sistem penggajian yang tepat adalah untuk menjamin bahwa perusahaan itu mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi pegawai yang berkualitas tinggi. Untuk itu diperlukan konsentrasi khusus dalam menangani masalah kepegawaian, salah satu masalah kepegawaian yang sangat penting adalah menyangkut sistem pembayaran gaji dan upah karyawan.
Penggajian merupakan kompensasi secara langsung yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas hasil kerja yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan pembayaran gaji pegawai harus dilaksanakan secara profesional agar dapat menimbulkan hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dan karyawan perusahaan. Sejak dimulainya kesepakatan antara perusahaan dan pegawai, di mana pegawai menyetujui untuk memberikan jasanya sampai pada pemberian kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Sistem penggajian mencakup seluruh tahap pemrosesan data penggajian serta pelaporannya yang menunjukkan besarnya kompensasi yang diterima oleh pegawai. Dalam
sebuah
penelitian
yang
dimuat
pada
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/analisa-sistem-penggajian-pegawai/ penggunaan komputer sangat penting di dalam berbagai bidang terutama kegiatan atau pekerjaan manusia. Komputer dapat membantu pekerjaan manusia dengan efektif dan efisien. Selain itu komputer dapat menghasilkan nilai informasi yang akurat. Dalam sebuah perusahaan pastilah memiliki pegawai, di mana mereka setiap bulannya akan mendapat gaji. Ketelitian dalam menghitung gaji yang akan dibayarkan merupakan hal yang sangat penting. Bila sering terjadi kesalahan dalam penghitungan gaji tentu akan menimbulkan masalah seperti kurangnya jumlah gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang dapat berdampak bagi perusahaan. Solusi yang terbaik dalam menangani hal tersebut adalah dengan menggunakan komputerisasi, karena di dalam perusahaan, proses pengolahan data dengan bantuan komputer diharapkan akan menghasilkan data yang benar, cepat dan akurat, sehingga dapat meringankan pekerjaan terutama dalam pekerjaan hitung-hitungan yang kompleks dan kemungkinan kesalahan yang terjadi relatif kecil. Pemrosesan komputer menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Banyak organisasi telah menggunakan komputer
sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka, tetapi akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam pemrosesan di dalam komputer. (http://itjen.kemhan.go.id/node/1233) Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Sudaneyasa dalam
http://svl.petra.ac.id/docs/unc_digital_resdetail.php?knokat=585_jkunukr
dikemukakan bahwa salah satu kelemahan sistem informasi akuntansi penggajian berbasis komputer terdapat beberapa hardware yang memiliki tingkat resiko kerusakan yang tinggi. Oleh sebab itu perlu audit internal dalam sistem penggajian berbasis komputer untuk mengevaluasi sistem dan mengendalikan kelemahan pada sistem agar sistem tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan karena sistem penggajian menyangkut nilai-nilai material. Audit internal diharapkan dapat menunjang efektivitas dari sistem penggajian untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer”.
1.2
Identifikasi Masalah Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan membahas hal-
hal yang berkaitan dengan pengaruh audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian dan menyelidiki apakah peranan internal audit mampu mencegah dan mengatasi kesalahan yang terjadi dalam siklus penggajian berbasis komputer. Jadi, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan audit internal pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. 2. Bagaimanakah efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia.
3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia.
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. 2. Untuk mengetahui efektivitas sistem penggajian berbasis internet pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan audit
internal terhadap
efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia.
1.4
Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Akademis Penelitian atas pengaruh audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan disamping itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat : 1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer. 2. Bagi Peneliti Lain Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.
3.
Bagi Peneliti Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer.
1.4.2 Kegunaan Praktis Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaatmanfaat bagi: 1. Bagi Penulis, yang bermanfaat dalam hal : a) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan di Universitas Pasundan Bandung. b) Latihan teknis untuk membandingkan antara ilmu teori yang dipelajari dengan pelaksanaan sebenarnya. c) Dapat mengetahui gambaran serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer. 2. Bagi perusahaan, yang bermanfaat dalam hal : Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer.. 3. Bagi pihak lain : Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah penengetahuan terapan dan dapat memberikan informasi serta gambaran yang jelas mengenai pengelolaan dan pelaksanaan audit internal khususnya atas sistem penggajian berbasis komputer.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada 3 BUMN yaitu PT. Pos Indonesia yang
beralamat di jl. Cilaki No. 73 Bandung, PT. KAI yang beralamat di jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung dan PT. Pindad yang beralamat di jl. Jendral Gatot Subroto No. 517 Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013.
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1
Kajian Pustaka
2.1.1 Pelaksanaan Audit Internal 2.1.1.1 Pengertian Audit Internal Audit
internal
merupakan
elemen
monitoring
dari
struktur
pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Audit internal menurut Hiro Tugiman adalah sebagai berikut : “Internal Auditing atau Audit Internal adalah suatu penilaian fungsi independen yang dibuat yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi” (2006:99) Pada tahun 2009, Board of Directors IIA memberikan definisi baru audit internal sebagai berikut : "Audit Internal adalah aktivitias independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi". Berdasarkan Peraturan IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, pengertian audit internal adalah : “Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan”.
Berdasarkan
pengertian
di
atas
diketahui
bahwa
audit internal
merupakan suatu fungsi penilaian dalam suatu organisasi untuk mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga dapat memberikan saran kepada manajemen agar dapat meningkatkan efektivitas suatu perusahaan.
2.1.1.2 Tunjuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Audit internal akan memberikan penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan dapat membantu semua bagian. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif (Hiro Tugiman, 2006:99). Sedangkan fungsi audit internal menurut Robert Tampubolon (2005:1) fungsi audit internal adalah sebagai berikut : “fungsi audit internal lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”. Fungsi audit internal adalah salah satu persyaratan checks and balances untuk terlaksananya tata kelola yang baik (good governance). Fungsi audit internal yang dijalankan secara sehat dan objektif dengan kemampuan untuk mengidentifikasikan permasalahan pengendalian risiko serta kewenangan untuk menindaklanjutinya, adalah hal mendasar bagi praktik terbaik pelaksanaan tanggung jawab top manajemen.
Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:99) adalalah sebagai berikut : “Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektivan sistem pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan”. Menurut Akmal (2006:10) terdapat beberapa lingkup pekerjaan audit internal, yaitu : “Lingkup pemeriksaan internal adalah sebagai berikut: 1. Mereview keandalan dan integritas informasi. 2. Mereview kesesuaian/ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan. 3. Mereview alat untuk melindungi aktiva dan memverifikasi keberadaan aktiva. 4. Menilai penggunaan sumber daya apakah sudah ekonomis dan efisien. 5. Mereview operasi atau program untuk menetapkan apakah hasilnya sejalan dengan sasaran atau tujuannya dan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan rencananya.” Pada dasarnya audit internal adalah suatu alat agar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas seluruh pihak yang terlibat di dalam perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan sesuai dengan yang diharapkan.
2.1.1.3 Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Internal Pelaksanaan audit internal merupakan tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal. Dalam pelaksanaan audit internal terdapat teknik-teknik audit yang dilakukan sesuai dengan kondisi. Menurut Sawyer ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, yaitu : “Teknik-teknik pertanyaan,
audit
seperti melakukan pengamatan,
menganalisis,
memverifikasi,
mengajukan
menginvestigasi,
mengevaluasi diterapkan pada beragam kondisi (2009:281)”.
dan
Di dalam pelaksanaan audit internal terdapat tahap-tahap penting yang harus dilaksanakan agar dapat menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Valery G. Kumaat (2011:61) pelaksanaan audit adalah sebagai berikut : “Pelaksanaan audit pada dasarnya adalah implementasi dari program audit, yakni merealisasikan jadwal kerja, menggunakan anggaran aktivitas, melaksanakan pemeriksaan berdasarkan panduan dan kertas kerja audit, menggerakkan SDM dan perangkat audit yang dimilik, serta mengembangkan audit database”. Tahap-tahap dalam pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:53) adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
“Beberapa tahap dalam pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut : Tahap perencanaan audit Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi Tahap penyampaian hasil audit Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit” Penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut :
2.1.1.3.1 Perencanaan Audit Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal. Perencanaan dibuat untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit,
lalu perencanaan alokasi sumber daya dan waktu serta
merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. Menurut
Hiro
Tugiman
(2006:53)
audit
internal
harus
merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan audit int er na l harus didokumentasikan dan harus meliputi : 1. 2. 3. 4.
“Perencanaan harus didokumentasikan dan harus meliputi : penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
5. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan 6. Penulisan program audit 7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan 8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan”. Menurut Akmal (2006:14) perencanaan audit adalah sebagai berikut : “Perencanaan pemeriksaan : pemeriksa intern harus membuat perencanaan
untuk
setiap
penugasan
pemeriksaan
yang
dilakukannya”.
2.1.1.3.2
Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Pada tahap ini audit intern harus mengumpulkan, menganalisa,
menginterpretasi
dan
membuktikan
kebenaran
informasi
untuk
mendukung hasil audit. Menurut
Hiro
Tugiman
(2006:59),
proses
pengujian
dan
pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut : “Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut : 1. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 3. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaaan menghendaki demikian. 4. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai. 5. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan”.
Menurut Akmal pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut : “Pengujian dan pengevaluasian informasi : pemeriksa intern harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan”(2006:14). 2.1.1.3.3
Penyampaian Hasil Pemeriksaan Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen
yang dirancang untuk memperkuat penngendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya. Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, pemeriksaan internal akan menuangkan hasil pemeriksaannya tersebut dalam suatu laporan. Laporan hasil audit harus memenuhi kriteria dan kualitas tertentu. Menurut Robert Tampulon (2005:128) kriteria laporan adalah : “Kriteria dari suatu laporan adalah sebagai berikut : 1. Hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan, luas atau ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Kesimpulan harus mencerminkan status dari isu-isu yang ditemukan, apakah : a. Risiko yang ada telah dimitigasi (keringanan/kelonggaran) ke tingkat yang dapat diterima, b. Risiko yang ada telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali beberapa risiko utama yang mendapat catatan khusus yang memungkinkan beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi, atau c. Risiko tidak dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima,sehingga beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi. 2. Observasi dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan harus didasarkan pada atribut-atribut sebagai berikut : a. Kondisi, yaitu keadaan sebenarnya sesuai dengan bukti yang ditemukan auditor dalam kegiatan pemeriksaannya (what is !). dalam hal ini auditor mengidentifikasi sifat
dan luasnya temuan atau sebuah jawaban dari kondisi yang tidak memuaskan (what was wrong?). b. Kriteria, yaitu standar, ukuran, atau harapan yang ditetapkan dan digunakan untuk melakukan evaluasi atau verifikasi (what should be/exist). Dalam financial audit, kriteria yang digunakan dapat berupa ketepatan, konsistensi, materialitas, atau kepatuhan kepada ketentuan hokum, regulasi dan kebijakan perusahaan. c. Akibat yang mungkin ditimbulkan (effect), yaitu risiko atau eksposur yang diperoleh karena kondisi tidak konsisten dengan kriteria (the impact of the difference or what are the risks?). Tingkat signifikansi dari konsidi atau temuan yang ada biasanya ditentukan dari nilai resikonya (potensi risiko atau hasil rating likehood dan impact). d. Penyebab (cause), yaitu alasan yang menyebabkan adanya perbedaan antara yang diharapkan (kriteria) dan kondisinya yang nyata (why the difference exist or why did it happen?). Mengidentifikasi penyebab dari kondisi atau temuan yang tidak memuaskan merupakan prasyarat bagi rekomendasi atau tindak perbaikan yang tepat. e. Rekomendasi, yaitu saran auditor untuk mengatasi risiko atau untuk mengatasi masalah yang ada (what should be done?). Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya haruslah jelas dan logis. Rekomendasi harus secara tepat mengarah kepada apa yang harus diperbaiki atau diubah dan siapa yang bertanggung jawab melakukannya. Biaya untuk mengimplementasikan dan memelihara rekomendasi tersebut harus selalu dibandingkan dengan risiko (cost effective). 3. Auditor harus mengkomunikasikan pendapatnya secara menyeluruh. Misalkan sebuah pendapat mengenai kualitas dari manajemen risiko yang disertai rating lemah, memuaskan atau kuat, dan juga pendapat mengenai kuantitas dari risiko yang disertai rating rendah, moderat atau tinggi.” Kualitas laporan
menurut
Robert Tampubolon (2005:131)
adalah sebagai berikut : “Kualitas dari suatu laporan adalah sebagai berikut : 1. Komunikasi hasil audit harus akurat (benar,bebas dari error dan salah saji atau menyesatkan), objektif (wajar, netral dan tidak bias), jelas (logis dan mudah dimengerti), concise (langsung, hemat kata-kata dan tidak berulang-ulang), konstruktif (mendorong kepada perbaikan, sistematis dan tepat waktu. 2. Laporan hasil audit yang final harus dikomunikasikan secara tertulis. Apabila dalam laporan final ini terdapat error dan
omission yang baru diketahui kemudian, kepada SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) wajib mengkomunikasikan informasi ini ke semua individu yang telah menerima laporan hasil audit final yang asli. 3. Laporan hasil audit yang final ini harus didistribusikan (disseminate) kepada individu-individu yang berwenang, yaitu mereka yang dapat memastikan bahwa hasil audit ini punya kaitan langsung dengan tugas mereka.” Menurut Sawyer (2009:81) ada beberapa prinsip dalam suatu sistem pelaporan internal yang memuaskan, prinsip tersebut adalah sebagai berikut :
1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
“Berikut ini beberapa prinsip untuk menetapkan sistem pelaporan (reporting) internal yang memuaskan : Laporan harus sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Individu-individu atau unit-unit harus diminta melaporkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Biaya mengakumulasi data dan menyiapkan laporan harus dibandingkan dengan manfaat yang akan didapat. Laporan harus sesederhana mungkin dan konsisten dengan sifat subjek yang menjadi masalah. Laporan harus berisi informasi yang melayani kebutuhan pengguna. Klasifikasi dan terminologi umum harus digunakan sebanyak mungkin untuk menghindari kebingungan. Sedapat mungkin laporan kinerja memperlihatkan perbandingan dengan standar biaya, kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. Biaya-biaya yang bisa dikendalikan harus dipisahkan. Jika kinerja tidak bisa dilaporkan secara kuantitatif, laporan harus dirancang untuk menekan pengecualian atau hal-hal lain yang membutuhkan perhatian manajemen. Agar bisa bermanfaat maksimal, laporan harus tepat waktu. Laporan yang tepat waktu yang sebagian didasarkan pada estimasi bisa jadi lebih berguna dibandingkan laporan yang lebih tepat tetapi terlambat. Penerima laporan harus dinyatakan secara periodik untuk mengetahui apakah mereka masih membutuhkan laporan yang diterima atau apakah ada yang bisa diperbaiki dari laporan tersebut.” Unsur-unsur laporan hasil audit adalah sebagai berikut:
1.
Penjelasan tentang tujuan dilakukannya audit
2.
Ruang lingkup audit
3.
Penjelasan
tentang
standar-standar
audit
yang
digunakan
sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan 4.
Hasil audit yang menjelaskan tentang objek/prosedur yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sampai sejauh mana penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi
5.
Penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi dengan operasional perusahaan (secara keseluruhan) yang diperiksa
6.
Penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional perusahaan
7.
Menyajikan saran/rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan oleh auditee berdasarkan pedoman sistem dan prosedur yang berlaku.
Dengan penyusunan dan penyajian yang baik, diharapkan laporan hasil audit dapat membantu pihak-pihak yang memerlukannya dalam melaksanakan
operasionalnya
serta
perbaikan
maupun
pengembangan pada masa yang akan datang.
Menurut Akmal (2006:14) penyampaian hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : “Penyampaian hasil pemeriksaan : pemeriksaan intern harus membuat laporan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan dan disampaikan ke pejabat yang tepat”. Menurut Hiro Tugiman (2006:68) audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu : “Penyampaian hasil pemeriksaan : 1. Laporan tertulis yang ditanda tangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan formal atau informal. 2. Pemeriksaan internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir.
3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. 4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan; dan bila dipandang perlu laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 7. Pimpinan audit atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan”.
2.1.1.3.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima resiko akibat tidak dilakukannya
tindakan
korektif
terhadap
berbagai
temuan
yang
dilaporkan. Menurut Hiro Tugiman (2006:18) tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : “Tindak lanjut hasil pemeriksaan : pemeriksa internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat”. Menurut Sawyers temuan audit adalah sebagai berikut : “Auditor internal mengidentifikasi kondisi-kondisi yang membutuhkan tindakan perbaikan. Penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma atau kriteria yang dapat diterima disebut temuan audit (audit findings)” (2009:329).
Menurut Akmal tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : “Tindak lanjut hasil pemeriksaan : pemeriksaan intern harus memonitor apakah atas temuan dan rekomendasi yang diperoleh telah dilakukan tindak lanjut yang tepat” (2006:15). Ada beberapa faktor dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan, menurut Akmal (2006:121) faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : “Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prosedur tindak lanjut yang tepat adalah sebagai berikut : 1. Pentingnya temuan yang dilaporkan. 2. Tingkat usaha dan besarnya biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi yang ada. 3. Risiko yang ada jika tindakan koreksi dilakukan dan ternyata hasilnya gagal. 4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan koreksi. 5. Jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan koreksi.” Menurut Hiro Tugiman (2006:77) pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur yang meliputi : “Pimpinan audit internal harus menetapkan berbagai prosedur yang meliputi : 1. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan korektif. 2. Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. 3. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik, untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan. 4. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut 5. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan”. Audit internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan hasil yang diharapkan atau belum.
2.1.2 Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer 2.1.2.1 Pengertian Efektivitas Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Mahmudi mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (2005:92). Lalu menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan” (Moenir, 2006:166). Dari pendapat para ahli di atas, konsep
efektivitas merupakan suatu
konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Menurut Agung Kurniawan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Menurut Supriyono mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).
Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Dengan
demikian
efektivitas
merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.
2.1.2.2 Sistem Penggajian Di dalam suatu perusahaan karyawan merupakan elemen yang penting agar perusahaan dapat tetap berjalan dan mencapai tujuannya. Hal yang sangat berkaitan dengan karyawan yaitu gaji, karena gaji merupakan suatu balas jasa atas kinerja karyawan. Sistem penggajian merupakan hal yang penting di dalam suatu perusahaan dan perlu untuk tetap diawasi agar dapat berjalan dengan efektif. “Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu” (Mulyadi, 2008:2). Lalu pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2004:24) adalah sebagai berikut : “Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Menurut Soemarso S.R dalam memberikan definisi gaji sebagai berikut : “Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dari pimpinan. Pada umumnya jumlah gaji yang ditetapkan secara bulanan atau tahunan” (2004:288). Sedangkan menurut Mulyadi gaji (salary) adalah sebagai berikut : “Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkan secara perbulan” (2008:373).
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan suatu balas jasa berupa uang yang dibayarkan kepada karyawan secara periodik dan tetap (biasanya per bulan) atas jasa yang telah diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Pengertian sistem penggajian menurut Amir Abadi Jusuf adalah sebagai berikut : “Sistem yang menyajikan cara-cara penggajian pegawai secara memadai dan akurat, menghasilkan laporan-laporan penggajian yang diperlukan, dan menyajikan informasi kebutuhan pegawai kepada manajer” (2000:285). Fungsi dari sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi yaitu : “Sistem akuntansi penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer” (2008:407). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian merupakan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi mengenai gaji pegawai secara akurat sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan informasi yang dihasilkan. Sistem penggajian diperlukan apabila pegawai telah cukup banyak dan jumlah gaji yang menjadi hak setiap pegawai untuk jangka waktu pembayaran gaji tertentu dihitung dalam daftar gaji. 2.1.2.3 Dokumen-Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Penggajian Di dalam sistem penggajian terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem penggajian tersebut. Setiap dokumen memiliki fungsi yang berbeda dan terkait dalam sistem penggajian. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi (2008:374) dalam bukunya adalah sebagai berikut :
“Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, dll. Kartu jam hadir, dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan berupa daftar hadir biaya, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Kartu jam kerja, dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Daftar gaji dan daftar upah, dokumen ini berisi gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan berupa Pph pasal 21, utang karyawan, dan sebagainya. Rekap daftar gai dan rekap daftar upah, dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemennya, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Surat pernyataan Gaji dan Upah, dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gai atau upah. Amplop gaji dan upah, uang gaji dan upah karyawan diserahkan setiap karyawan dalam, amplop gaji dan upah. Bukti kas keluar, dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah.”
Dokumen-dokumen yang digunakan mempunyai peranan di dalam sistem penggajian, setiap dokumen memuat data penting yang berkaitan dengan karyawan dan penggajian oleh karena itu data di dalam dokumen-dokumen tersebut harus diisi dengan lengkap dan akurat agar menghasilkan informasi yang andal.
2.1.2.4 Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penggajian Terdapat beberapa bagian yang terkait dan mempunyai peranan di dalam sistem penggajian, setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing pada sistem penggajian.
Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yang dikemukakan oleh Mulyadi (2008:382) dalam bukunya, adalah sebagai berikut : “Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut : 1.
2. 3.
4.
5.
Fungsi Kepegawaian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan standar gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Fungsi pencatat waktu, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Fungsi pembuat daftar gaji, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuata daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatab bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada karyawan. Fungsi akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan (misalnya utang gaji, utang pajak, utang dana pensiun). Fungsi akuntansi yang menangani sistem penggajian dana pengupahan berada di tangan : (1) bagian utang, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah, (2) bagian kartu biaya, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk mencatat pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu kerja, (3) bagian jurnal, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Fungsi keuangan, fungsi ini bertangggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan kedalam amplop gaji setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak.” Setiap fungsi memiliki tanggung jawab masing-masing dan setiap fungsi
saling terkait. Apabila salah satu fungsi mengalami kesalahan maka efeknya akan berakibat kepada fungsi lain sehingga hasil dari fungsi-fungsi tersebut tidak akan sesuai.
2.1.2.5 Sistem Penggajian Berbasis Komputer Dalam sistem penggajian berbasis komputer berarti bahwa komputer memiliki peranan penting dalam sistem penggajian. Menurut Hanif Al Fatta
sistem berbasis komputer artinya menggunakan perangkat lunak untuk proses penghitungan gaji secara otomatis (2007:61). 2.1.2.5.1 Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer Terdapat beberapa prosedur di dalam sistem penggajian berbasis komputer, prosedur menurut Azhar Susanto adalah sebagai berikut : “Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama” (2004:264). Menurut Krismiaji (2002:396), prosedur sistem penggajian yang diselenggarakan dengan menggunakan komputer terdiri dari : “Prosedur sistem penggajian yang diselenggarakan dengan menggunakan komputer terdiri dari : 1.
2.
3.
4.
5.
Bagian gaji; bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membandingkan kedua dokumen, memasukan data gaji ke komputer, dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut urut waktu. Departemen pengolahan data; setelah menerima input data gaji, bagian ini akan menjalankan program pengurutan data. Hasilnya adalah data gaji yang telah urut. Selanjutnya bagian ini menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file induk penggajian dan file buku besar. Keluaran dari proses ini adalah: (1) cek gaji yang diserahkan ke departemen keuangan (kasir), (2) berbagai macam laporan periodik yang akan diserahkan ke bagian departemen, (3) daftar gaji yang akan diserahkan ke bagian utang. Bagian utang; bagian ini menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data. Atas dasar daftar gaji tersebut, bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. Selanjutnya voucher dan daftar gaji diserahkan ke departemen keuangan (kasir). Kasir, bagian ini mula-mula menerima cek gaji. Selanjutnya bagian ini juga menerima voucher dan daftar gaji, kemudian memeriksa dan menandatangani cek dan membatalkan (mengecap lunas voucher). Kemudian kasir akan mendistribusikan dokumendokumen tersebut sebagai berikut : (1) daftar gaji diserahkan ke bagian gaji, (2) voucher diserahkan ke bagian akuntansi, (3) cek gaji didistribusikan kepada karyawan, (4) cek transfer gaji dan diserahkan ke bank. Bagian gaji; atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian gaji akan mencocokan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diarsipkan urut tanggal.”
Jadi pada intinya dalam sistem penggajian berbasis komputer peran dari komputer sangat penting di dalam pengolahan data yang berkaitan dengan sistem penggajian dan lebih efektif dibandingkan dengan sistem penggajian manual.
2.1.2.5.2 Tujuan Sistem Penggajian Berbasis Komputer Tujuan penyusunan prosedur
penggajian
menurut
Mulyadi
(2001:387) adalah sebagai berikut : “Tujuan dari penyusunan prosedur penggajian adalah sebagai berikut : 1. Untuk menentukan secara tepat dan cepat berapa besarnya gaji dan upah yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. 2. Untuk menyelenggarakan catatan-catatan yang efisien dan teliti dari semua gaji dan upah, potongan-potongan pajaknya dan potongan-potongan lainnya. 3. Untuk membayar gaji dan upah kepada karyawan dengan cara yang memuaskan. 4. Untuk menyusun secara tepat dan teliti semua laporan pajak upah yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak 5. Untuk menetapkan dan menggunakan suatu sistem pengecekan intern dan mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangankecurangan”. Intinya suatu sistem dibuat agar dapat mencapai tujuan dari pengguna sistem, sistem penggajian berbasis komputer dirancang oleh perusahaan agar dapat menciptakan suatu timbal balik antara perusahaan dan karyawan, karena karyawan akan mendapatkan gaji yang sesuai dengan kontribusi karyawan terhadap perusahaan.
2.1.3 Pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer Audit internal merupakan salah satu alat untuk meningkatkan efektivitas, termasuk efektivitas kinerja pada suatu perusahaan. Audit internal sangat dibutuhkan karena dapat menilai kekurangan pada suatu sistem pada perusahaan agar dapat meningkatkan kinerjanya.
Sawyer (2003) mengemukakan bahwa tanpa adanya audit internal, pimpinan termasuk di dalamnya dewan direksi akan kesulitan untuk memperoleh informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. Menurut Sawyer audit internal adalah sebagai berikut : “Audit Internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi” (2005:9) . Dari pernyataan Sawyer di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal sangat diperlukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas perusahaan untuk mencapai tujuan. Sawyer juga menjelaskan bahwa audit internal memiliki pengaruh di dalam sistem penggajian, yaitu sebagai berikut : “Tujuan audit dalam audit gaji misalnya memastikan bahwa karyawan tidak mengambil cuti secara berlebihan karena sewaktu cuti tersebut mereka tetap menerima gaji. Prosedur audit yang paling efektif adalah mengamati secara langsung atau melihat catatan cuti karyawan. Kemudian auditor internal bisa menelusuri cuti dari catatan gaji hingga ke pengurangan akumulasi waktu cuti” (2009:214). Dari pernyataan di atas sawyer menjelaskan tentang keterlibatan audit internal pada sistem penggajian, hal tersebut berarti bahwa di dalam sistem penggajian perlu adanya audit internal sebagai suatu alat untuk pengawasan. Hanif Al Fatta menyebutkan bahwa sistem berbasis komputer, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk proses penghitungan gaji secara otomatis (2007:61). Audit sangat diperlukan dalam sistem berbasis komputer karena di dalam sistem yang terkomputerisasi banyak risiko-risiko yang dapat ditimbulkan, ITJEN KEMHAN (Inspektorat Jendral Kementerian Pertahanan) Republik Indonesia menyebutkan bahwa perlunya pelaksanaan audit dalam sebuah perusahaan yang telah mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi karena mempunyai
beberapa risiko, yaitu (1) kerugian akibat kehilangan data, (2) kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, (3) pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, (4) kerugian karena penyalahgunaan komputer (Computer Abused), (5) nilai hardware, software dan personil sistem informasi, (6) pemeliharaan kerahasiaan informasi. Walaupun sistem berbasis komputer
memiliki banyak kelebihan
dibandingkan dengan sistem yang masih manual, akan tetapi di dalam sistem yang sudah terkomputerisasi masih terdapat risiko-risiko yang harus tetap diawasi. Dalam penggajian terdapat beberapa risiko, menurut Rina Nur Fadilah risiko dalam sistem penggajian akan adanya fraud yaitu terkait antara perhitungan jam mulai kerja dan berhentinya bekerja yang dikalikan dengan kebijakan gaji yang diterapkan oleh perusahaan, selain itu ada risiko lain yang bisa ditemukan pada perhitungan jam lembur karyawan sehingga sangat diperlukannya audit untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang dapat timbul.
2.1.4 Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu Nama Peneliti
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
Perbedaan
(Tahun Penelitian) Florentinus
Peranan
Audit Hasil
penelitian
2010
Internal
dalam menunjukkan
bahwa
Menunjang
pengelolaan
sistem
Efektivitas
penggajian
yang
Pengelolaan
Sistem dilaksanakan pada PT.
Penggajian
(studi INTI (Persero) telah
kasus
pada
PT. efektif
didukung oleh unsur-
Telekomunikasi
unsur
Indonesia)
sistem penggajian serta
Penelitian 3. Tahun Pengamatan
pengelolaan
internal
memiliki dalam
2. Objek
karena
Industri
audit
1. Variabel
yang
peranan menunjang
efektivitas pengelolaan sistem penggajian.
2.2
Kerangka Pemikiran Gaji merupakan unsur penting di dalam suatu perusahaan karena
menyangkut ketertarikan karyawan terhadap perusahaan dan untuk memicu karyawan agar meningkatkan kinerjanya. Sistem penggajian menurut Amir Abadi Jusuf (2000:285) yaitu Sistem yang menyajikan cara-cara penggajian pegawai secara memadai dan akurat, menghasilkan laporan-laporan penggajian yang diperlukan, dan menyajikan informasi kebutuhan pegawai kepada manajer. Sistem
penggajian berbasis komputer menurut Hanif Al Fatta (2007:61) sistem berbasis komputer artinya menggunakan perangkat lunak untuk proses penghitungan gaji secara otomatis. Dalam sistem penggajian khususnya yang terkomputerisasi memiliki beberapa risiko yang berbeda dibandingkan sistem penggajian yang masih manual. Walaupun sistem penggajian yang telah terkomputerisasi lebih efektif dibandingkan dengan sistem penggajian secara manual, akan tetapi masih terdapat kelemahan seperti hasil penelitian dari I Gede Agus Sudaneyasa (2006) menyebutkan bahwa salah satu risiko dari sistem penggajian berbasis komputer adalah terdapat beberapa hardware yang memiliki tingkat risiko kerusakan yang tinggi sehingga dapat mengganggu pada saat pengolahan data penggajian karyawan apabila terjadi kerusakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di dalam sistem penggajian berbasis komputer masih terdapat kekurangan yang harus dapat ditanggulangi. Di dalam sistem penggajian berbasis komputer perlu adanya pengawasan internal agar sistem tersebut dapat berjalan secara efektif, audit internal adalah kunci yang tepat untuk melakukan fungsi tersebut.
Gambaran kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :
Audit Internal
Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis
(X)
Komputer
Tahap pelaksanaan audit
(Y)
internal :
Tujuan
1. Tahap perencanaan audit
sistem
berbasis
komputer : 1. Menentukan secara tepat dan cepat
2. Tahap pengujian dan
berapa besarnya gaji dan upah yang
pengevaluasian
harus
informasi
karyawan.
3. Tahap penyampaian hasil audit
up)
dibayarkan
2. Menyelenggarakan
kepada
setiap
catatan-catatan
yang efisien dan teliti dari semua
4. Tahap tindak lanjut (follow
penggajian
hasil
audit Hiro Tugiman (2006:53)
gaji dan upah, potongan-potongan pajaknya
dan
potongan-potongan
lainnya. 3. Membayar gaji dan upah kepada karyawan
dengan
cara
yang
memuaskan. 4. Menyusun secara tepat dan teliti semua laporan pajak upah yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak. 5. Menetapkan dan menggunakan suatu sistem
pengecekan
intern
dan
mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Mulyadi (2001:387) Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
2.3
Hipotesis Penelitian Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti
pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Bedasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu “jika pelaksanaan audit internal dilakukan dengan baik maka sistem penggajian berbasis komputer akan menjadi efektif”.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Metode Penelitian
3.1.1
Objek Penelitian Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu
penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2010:41), bahwa: “Sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti perlu melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan yang diteliti. Jangan sampai pembuatan rancangan penelitian dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian.” Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Pos Indonesia yang beralamat di jl. Cilaki No. 73 Bandung, PT. KAI yang beralamat di jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung dan PT. Pindad yang beralamat di jl. Jendral Gatot Subroto No. 517 Bandung. Pertimbangan penulis dalam memilih 3 (tiga) BUMN ini adalah karena tempat penelitian yang sesuai dengan judul penelitian dan memiliki ijin untuk melakukan penelitian pada ketiga BUMN tersebut.
3.1.2
Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah metode
deskriptif dan metode asosiatif, sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat mengetahui nilai Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer dan Pelaksanaan Audit Internal berhubungan dengan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer.
Menurut Sugiyono (2010:2) metode penelitian adalah sebagai berikut : “Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciriciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis”. Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan, mencatat data, baik primer maupun sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor
yang
berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2009:11), definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut : “Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.” Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk dapat mengetahui nilai Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer. Sedangkan metode asosiatif menurut Sugiyono (2009:11) adalah : “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.” Dalam penelitian ini metode asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan Pelaksanaan Audit Internal dengan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer.
3.1.3 Model Penelitian Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Adapun model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:
Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer
Pelaksanaan Audit Internal
Gambar 3.1 Model Penelitian Keterangan : =
pengaruh parsial
Bila dijabarkan secara sistematis, maka hubungan dari variabel tersebut adalah: Y= f (X) Dimana : Y
= Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer
X
= Pelaksanaan Audit Internal
f
= fungsi
Dari model penelitian di atas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer.
3.1.4 Instrumen Penelitian Penelitian ini pada dasarnya adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena-fenomena sosial, maka dalam penelitian ini harus ada alat yang tepat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Instrumen untuk mengukur audit internal dan efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada beberapa BUMN adalah dengan menggunakan observasi,
wawancara
dan
kuisioner
metode
tertutup,
di
mana
kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban lain. b. Indikator-indikator untuk variabel-variabel tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pertanyaan-pertanyaan sehingga diperoleh data kualitatif. Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif
menggunakan analisis statistik. Sedangkan teknik ukuran yang digunakan yaitu teknik skala Likert.
3.2
Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel
3.2.1 Definisi Variabel Penelitian Definisi Variabel menurut Sugiyono (2010:32) sebagai berikut: “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.” Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian.Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel Independen (X) Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan timbulnya variable dependent (terikat). Variabel bebas (Varaibel X) dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Audit Internal. Menurut Valery G. Kumaat (2011:61) pelaksanaan audit adalah sebagai berikut : “Pelaksanaan audit pada dasarnya adalah implementasi dari program audit, yakni merealisasikan jadwal kerja, menggunakan anggaran aktivitas, melaksanakan pemeriksaan berdasarkan panduan dan kertas kerja audit, menggerakkan SDM dan perangkat audit yang dimilik, serta mengembangkan audit database”. Tahap-tahap dalam pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:53) adalah sebagai berikut : “Beberapa tahap dalam pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut : 5. 6. 7. 8.
Tahap perencanaan audit Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi Tahap penyampaian hasil audit Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit”
2. Variabel Dependen (Y). Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Variabel Y) dalam penelitian ini adalah Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer. Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Jadi efektivitas sistem penggajian berbasis komputer dapat ditentukan dari pencapaian tujuan sistem penggajian berbasis komputer, tujuan sistem penggajian berbasis komputer yaitu : “Tujuan dari penyusunan prosedur penggajian adalah sebagai berikut : 6. Untuk menentukan secara tepat dan cepat berapa besarnya gaji dan upah yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. 7. Untuk menyelenggarakan catatan-catatan yang efisien dan teliti dari semua gaji dan upah, potongan-potongan pajaknya dan potongan-potongan lainnya. 8. Untuk membayar gaji dan upah kepada karyawan dengan cara yang memuaskan. 9. Untuk menyusun secara tepat dan teliti semua laporan pajak upah yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak 10. Untuk menetapkan dan menggunakan suatu sistem pengecekan intern dan mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangankecurangan” (Mulyadi, 2001:387). 3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang digunakan maka penulis penulis menjabarkannya ke dalam operasionalisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:
83
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Independen
Variabel
Indikator
Dimensi
Pelaksanaan Tahap-tahap Audit pelaksanaan Internal audit internal (Variabel X)
a. Tahap perencanaan audit
1. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan 2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang akan diperiksa
(Hiro Tugiman, 2006:53)
3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan 4. Pemberitahuan tentang rencana pemeriksaan kepada para pihak yang dipandang perlu 5. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-
Skala Pengukuran
Instrumen
Ordinal
Angket/Kuesioner
pengawasan, untuk identifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa 6. Penulisan program pemeriksaan 7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan 8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. b. Tahap 6. Harus mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal pengujian yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja. dan 7. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna pengevaluasi untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan an rekomendasi. 8. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan. 9. Harus melakukan pengawasan proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran. 10.
Pembuatan kertas kerja yang harus mendukung dasar
temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan.
Ordinal
Angket/Kuesioner
c. Tahap 8. Laporan tertulis yang ditanda tangani haruslah dikeluarkan penyampaian setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) hasil audit selesai dilakukan. 9. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir. 10.
Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif,
dan tepat waktu. 11.
Laporan
haruslah
mengemukakan
tentang
maksud,
lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan; dan bila perlu laporan harus berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 12.
Laporan-laporan
dapat
mencantumkan
berbagai
rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 13.
Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai
kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 14.
Pimpinan audit atau staf yang ditunjuk harus mereview dan
Ordinal
Angket/Kuesioner
menyetujui laporan pemeriksaan akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.
d. Tahap tindak lanjut hasil audit
6. Laporan tentang temuan pemeriksaan dikirimkan kepada tingkat manajemen yang tepat dan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan korektif. 7. Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. 8. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen dan memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan. 9. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut
Ordinal
Angket/Kuesioner
10.
Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status
tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan.
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Dependen
Variabel Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer (Variabel Y)
Dimensi a. Tujuan
Skala Indikator
Sistem 6. Menentukan secara tepat dan cepat berapa besarnya gaji dan upah yang harus dibayarkan Penggajian kepada setiap karyawan. 7. Menyelenggarakan catatan-catatan yang efisien dan teliti dari semua gaji dan upah, potonganpotongan pajaknya dan potongan-potongan lainnya. 8. Membayar gaji dan upah kepada karyawan dengan cara yang memuaskan. 9. Menyusun secara tepat dan teliti semua laporan pajak upah yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak. (Mulyadi, 2001:387) 10. Menetapkan dan menggunakan suatu sistem pengecekan intern dan mencegah kesalahankesalahan dan kecurangan-kecurangan
Pengukuran Ordinal
Instrumen Angket/Kuesionar
b. Pelaksanaan prosedur
6. sistem
penggajian berbasis
Bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen.
7.
komputer
Memasukan data gaji ke komputer dan mengarsipkan
kedua
dokumen
tersebut
menurut waktunya. 8.
Departemen
pengolahan
menjalankan
program pengurutan data setelah menerima input data dan gaji. 9.
Departemen pengolahan data menjalankan program
pembuatan
cek
dengan
menggunakan file induk penggajian dan file buku besar. 10. Bagian utang menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data. 11. Bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. (Krismiaji, 2002:396)
12. Departemen keuangan/kasir menerima cek gaji. 13. Departemen keuangan/kasir juga menerima
Ordinal
Angket/Kuesionar
voucher dan daftar gaji. 14. Departemen Keuangan/kasir memeriksa dan menandatangani cek serta mengecap lunas voucher. 15. Atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian gaji mencocokan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja. 16. Arsip kartu kerja dan tiket jam kerja diarsipkan menurut tanggal oleh bagian gaji.
Dalam operasional variabel ini semua variabel menggunakan skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Nur Indriantoro dan Bambang (2002:98) adalah sebagai berikut: “Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct diukur.” Berdasarkan pengertian diatas, maka skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataanpernyataan tipe skala likert.
3.3
Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi Penelitian Menurut Sugiyono dalam buku (2010:80) populasi dapat didefinisikan sebagai berikut : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi adalah sekelompok objek yang ditentukan melalui kriteria tertentu dan dapat dikategorikan ke dalam objek tersebut berupa manusia, dokumen-dokumen atau file-file yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan populasi sasaran adalah objek penelitian yang akan digunakan untuk menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi sasaran dalam penelitian ini yaitu :
Tabel 3.3 Jumlah Populasi Setiap BUMN No
Nama BUMN
1 PT Pindad 2 PT Kereta Api Indonesia 3 PT Pos Indonesia Jumlah
Satuan Pengawas Intern 15 Orang 68 Orang 33 Orang 116 Orang
. 3.3.2 Teknik Sampling Menurut Sugiyono (2010:81), menjelaskan definisi sampel adalah sebagai berikut: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik probability sampling. Menurut Sugiyono (2012:82) teknik probability sampling adalah : “probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang diberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”. Dalam penelitian ini dengan berpedoman pada Sugiyono (2009:100) yang menyatakan bahwa : “Untuk berpedoman umum dapat dikatakan bahwa bila populasi dibawah 100 orang maka dapat digunakan sampel 50% dan jika diatas 100 orang sebesar 15%.”. Dengan demikian dapat diketahui jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 116 x 15% = 17,4 dibulatkan menjadi 17 sample. Untuk penyebaran sample pada 3 BUMN yaitu pada PT PINDAD, PT KAI dan PT Pos Indonesia yaitu menggunakan perhitungan sebagai berikut :
ℎ
PT PINDAD
=
=
ℎ
17
= 2,2 dibulatkan menjadi 2 sample
PT KAI
=
17
= 9,9 dibulatkan menjadi 10 sample
PT Pos Indonesia
=
17
= 4,8 dibulatkan menjadi 5 sample
3.4
Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan
dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (Library Research) . Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) a. Metode pengamatan (Observasi), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung pada BUMN. b. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti. c. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tetutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah auditor eksternal, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
2. Penelitian kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literature dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa bukubuku (text book), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.
3.5
Metode Analisis yang Digunakan
3.5.1 Uji Validitas Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh alat pengukur (kuesioner) mengukur apa yang diinginkan. Valid atau tidaknya alat ukur tersebut dapat diuji dengan mengkorelasikan antar skor masing-masing pertanyaan dengan skor total dari penjumlahan seluruh skor pertanyaan. Apabila korelasi antar skor total dengan skor masing-masing pertanyaan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut mempunyai validitas (Sumarsono, 2004: 31). Menurut Sugiyono (2009:172) bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai r
hitung
>r
tabel
dan nilai r positif,
maka butir atau item pertanyaan tersebut adalah valid (Priyanto, 2008: 18). Syarat tersebut menurut Sugiyono (2009:179) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut: a. Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid b. Jika r ≤ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid
Rumus untuk menguji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus koefisien korelasi Rank Spearman, yaitu: = 1−
6∑ 2 ( 2 − 1)
Dimana : rs
=
Koefisien Korelasi Rank Spearman
di
=
Selisih Setiap Rank
n
=
Banyaknya Pasangan Data
3.5.2 Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap objek dan alat pengukur yang sama. (Sumarsono, 2004: 34). Menurut Priyanto (2008: 26) untuk mengetahui instrument dikatakan reliable, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpha. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai Cronbach Alpha > 0,60, maka butir atau item pertanyaan tersebut adalah reliabel (Priyanto, 2008: 26). Maka penulis
menggunakan Cronbach Alphaialah sebagai berikut: ∑σ =
( − 1)
²]
[1 − ²
r
= koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha).
k
= banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. = total varians.
² ∑σ
²
= total varians butir.
Dimana:
σ ∑σ
²
²
=
∑
(∑
)
= total varians butir.
∑
= jumlah kuadrat varianstiap butir
N
= jumlah responden
²
3.6
−
=
ℎ_
_
_
−
ℎ_
_
_
Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
3.6.1 Analisis Data Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian peneliti melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Untuk menganalisis data digunakan metode statistik, karena merupakan metode analisis data yang efisien dan efektif dalam suatu penelitian. Metode statistik yang digunakan adalah metode yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menilai X dan Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan ratarata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlaah responden. Rumus mean (rata-rata) yang dikutip dari Sudjana (2005:67) adalah sebagai berikut:
=
=
∑ ∑
Dimana: Me
= Mean (rata-rata)
∑
= Sigma (jumlah)
Xi
= Nilai X ke i sampai ke n
Yi
= Nilai Y ke i sampai ke n
n
= jumlah individu
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (mean) ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Persamaan rata-rata (mean) di atas merupakan teknik penjelasan kelompok didasarkan atas nilai rata-rata kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan tertinggi itu masing-masing diambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah yaitu 1 (satu) dan nilai tertinggi yaitu 5 (lima) dengan menggunakan Skala Likert. Teknik Skala Likert dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan skor pada setiap item jawaban. Dalam penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyatan yang diajukan kepada responden, penelitian ini akan mengacu pada pernyataan Sugiyono (2010:133) yaitu: “Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.”
Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi bobot nilai sebagai berikut :
Tabel 3.4 Bobot Nilai Untuk Jawaban Kuisioner Pernyataan Jawaban Responden Positif
Negatif
Sangat setuju/selalu/sangat positif diberi skor
5
1
Setuju/sering/positif diberi skor
4
2
Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor
3
3
Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor
2
4
Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor
1
5
Sumber: Sugiyono (2010:94) Nilai terendah dan nilai tertinggi masing-masing peneliti ambil dari banyak pertanyaan dalam kuisioner dikalikan dengan skor terendah (1) untuk nilai terendah dan skor tertinggi (5) untuk nilai tertinggi. Sedangkan rumus interval menurut Sugiyono (1999:29) adalah sebagai berikut : 1 + 3,3 Log. n
Keterangan : n = jumlah responden Kemudian rentang data dihitung dengan cara nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nilai terendah dan tertinggi diambil dari banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) untuk nilai terendah dan skor tertinggi (5) untuk nilai tertinggi. Sedangkan untuk menghitung panjang kelas dengan cara rentang data dibagi dengan jumlah kelas. Untuk variable X nilai terendahnya adalah 1 x 40 = 40, nilai ini diperoleh dari skor terendah yaitu satu (1) dikalikan dengan banyaknya pertanyaan dalam
kuesioner untuk variabel independen (Pelaksanaan Audit Internal) yaitu sebanyak 40 pertanyaan. Demikian pula untuk nilai tertingginya adalah 5 x 40 = 200, diperoleh dari skor nilai tertinggi yaitu lima (5) dikalikan dengan banyaknya pertanyaan yaitu 40 pertanyaan. Sedangkan panjang kelas intervalnya yaitu 20040=160 jadi 160:5=32. Maka dengan demikian kriteria untuk menilai pelaksanaan audit internal (Variabel X) tersebut penulis tentukan sebagai berikut:
Tabel 3.5 Kriteria Pelaksanaan Audit Internal Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Internal Nilai
Kriteria
40 – 71
Tidak Memadai
72 – 103
Kurang Memadai
104 – 135 Cukup Memadai 136 – 167 Memadai 168 – 200 Sangat Memadai
Untuk variable X nilai terendahnya adalah 1 x 21 = 21, nilai ini diperoleh dari skor terendah yaitu satu (1) dikalikan dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel dependen (Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer ) yaitu sebanyak 21 pertanyaan. Demikian pula untuk nilai tertingginya adalah 5 x 21 = 105, diperoleh dari skor nilai tertinggi yaitu lima (5) dikalikan dengan banyaknya pertanyaan yaitu 21 pertanyaan. Sedangkan panjang kelas intervalnya yaitu 105-21=84 jadi 84:5=16,8. Maka dengan demikian kriteria untuk menilai efektivitas sistem penggajian berbasis komputer (Variabel Y) tersebut penulis tentukan sebagai berikut:
Tabel 3.6 Kriteria Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer Nilai
Kriteria
21 – 37,7
Tidak Efektif
37,8 – 54,5 Kurang Efektif 54,6 – 71,3
Cukup Efektif
71,4 – 88,1
Efektif
88,2 – 105
Sangat Efektif
Diturunkan pada masing-masing sub variabel : Untuk sub variable tujuan sistem penggajian nilai terendahnya adalah 1 x 10 = 10, nilai ini diperoleh dari skor terendah yaitu satu (1) dikalikan dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner untuk sub variable tujuan sistem penggajian yaitu sebanyak 10 pertanyaan. Demikian pula untuk nilai tertingginya adalah 5 x 10 = 50, diperoleh dari skor nilai tertinggi yaitu lima (5) dikalikan dengan banyaknya pertanyaan yaitu 10 pertanyaan. Sedangkan panjang kelas intervalnya yaitu 50-10=40 jadi 40:5=8. Tabel 3.7 Kriteria Tujuan Sistem Penggajian Nilai
Kriteria
10 – 17
Tidak Tercapai
18 – 25 Kurang Tercapai 26 – 33
Cukup Tercapai
34 – 41
Tercapai
42 – 50
Sangat Tercapai
Untuk sub variable prosedur sistem penggajian berbasis komputer nilai terendahnya adalah 1 x 11 = 11, nilai ini diperoleh dari skor terendah yaitu satu (1) dikalikan dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner untuk sub variable
tujuan sistem penggajian yaitu sebanyak 11 pertanyaan. Demikian pula untuk nilai tertingginya adalah 5 x 11 = 55, diperoleh dari skor nilai tertinggi yaitu lima (5) dikalikan dengan banyaknya pertanyaan yaitu 11 pertanyaan. Sedangkan panjang kelas intervalnya yaitu 55-11=44 jadi 44:5=8,8.
Tabel 3.8 Kriteria Pelaksanaan Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer Nilai
Kriteria
11 – 19,7
Tidak Sesuai
19,8 – 28,5 Kurang Sesuai 28,6 – 37,3
Cukup Sesuai
37,4 – 46,1
Sesuai
46,2 – 55
Sangat Sesuai
3.6.2 Rancangan Pengujian Hipotesis Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada/tidaknya pengaruh variabel bebas. Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol (Ho) menyatakan koefisien korelasinya tidak berarti/tidak signifikan, sedangkan (Ha) menyatakan bahwa koefisien korelasinya berarti/signifikan. a. Perumusan Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) -
Ho :
= 0, artinya pelaksanaan audit internal tidak berpengaruh
terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer. -
Ha
:
≠ 0, artinya pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap
efektivitas sistem penggajian berbasis komputer.
b. Pemilihan Tes Statistik dan Perhitungan Nilai Tes Statistik Teknik statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah statistik nonparametik karena sangat cocok dengan data-data yang berbentuk ordinal. Tes statistik yang peneliti gunakan adalah Sperman Rank. Hal ini sesuai dengan pernyataan sugiyono (2010:356). “korelasi Sperman Rank digunakan mencari hubungan atau untuk menguji signifikan hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang digunakan berbentuk ordinal, dan sumber data antara variabel tidak hatus sama.” Adapun persamaan yang dikutip oleh Sugiyono (2010:357) sebagai berikut: = 1 −
∑ (
)
= koe isien korelasi
d = selisih setiap pasangan ranking
c. Taraf Signifikan Sebelum pengujian dilakukan maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf signifikannya. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar diketahui batas-batas untuk menentukn pilihan antara hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). Taraf signifikansi yang dipilih dan ditetapkan dalam penelitian ini adalah 0,05. (α = 0,05) dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Angka ini dipilih karena dapat mewakili hubungan variabel yang diteliti dan merupakan suatu taraf signifikansi yang sering digunakan dalam penelitian di bidang Ilmu Sosial. Untuk lebih meyakinkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi atau tidak maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dengan menggunakan rumus korelasi product moment (Sugiyono, 2008:250) sebagai berikut:
t=
r√n − 2 1 − r²
Keterangan : r = koefisien korelasi rank spearman n = banyaknya responden yang diteliti.
d. Penetapan Kriteria Pengujian Untuk melakukan uji terhadap hipotesis, maka harus ada kriteria pengujian yang ditetapkan. Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05. (α = 0,05). Adapun kaidah keputusan atau kriteria pengujian yang ditetapkan adalah sebagai berikut: -
t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada 3 BUMN dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima.
-
t hitung < t tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada 3 BUMN dengan kata lain Ho diterima dan Ha ditolak.
Untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y maka digunakan koefisien determinasi (KD) yang merupakan koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dengan presentase (%). KD = rs2x 100 % Dimana: KD
= Koefisien Determinasi
rs
= korelasi Rank Spearman
e. Interpretasi Koefisien Korelasi Dari hasil perhitungan koefisien korelasi maka selanjutnya hasil tersebut dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel di bawah ini untuk melihat seberapa kuat tingkat hubungan yang dimiliki antar variabel.
Tabel 3.9 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00-0,199
Sangat Rendah
0,20-0,399
Rendah
0,40-0,599
Sedang
0,60-0,799
Kuat
0,80-1,000
Sangat Kuat Sumber: Sugiyono (2010:250)
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1
Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 4.1.1.1 Sejarah Singkat PT Pindad PT. PINDAD adalah Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia yang bergerak dalam bidang Produk Militer dan Produk Komersial. Kegiatan PT. PINDAD mencakup desain dan pengembangan, rekayasa, perakitan dan pabrikan serta perawatan. Berdiri pada tahun 1908 sebagai bengkel peralatan militer di Surabaya dengan nama Artillerie Constructie Winkel (ACW), bengkel ini berkembang menjadi sebuah pabrik dan sesudah mengalami perubahan nama pengelola menjadi Artillerie Inrichtingen (AI) kemudian dipindahkan lokasinya ke Bandung pada tahun 1923. Pada tahun 1942, di masa penjajahan Jepang, namanya berganti menjadi Dai Ichi Kozo (DIK) dan pada tahun 1947 berganti nama menjadi Leger Productie Bedrijven (LPB). Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Belanda pada tahun 1950 menyerahkan pabrik tersebut kepada Pemerintah Indonesia, dan pada tanggal 29 April 1950, yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Perusahaan, pabrik tersebut diberi nama Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) yang berlokasi di PT. PINDAD sekarang ini. Pada tahun 1962 Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) berubah menjadi sebuah industri alat peralatan militer yang dikelola oleh Angkatan Darat, sehingga namanya menjadi Perindustrian Angkatan Darat (PINDAD). PT. PINDAD berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT. PINDAD (Persero) pada tanggak 29 April 1983, kemudian pada tahun 1989 perusahaan ini berada dibawah pembinaan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi PT. Prakarya
Industri (Persero) dan kemudian berubah lagi namanya menjadi PT. Bahana Prakarya Industri Strategis (Persero). Tahun 2002 PT. BPIS (Persero) dibubarkan oleh Pemerintah, dan sejak itu PT. PINDAD beralih status menjadi PT. PINDAD (Persero) yang langsung berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.
4.1.1.2 Sejarah Singkat PT Kereta Api Indonesia Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum’at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes, pembuatan jalan KA dibangun dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867. Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara KemijenTanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang-Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, jika pertumbuhan panjang jalan rel antara tahun 1864-1900 tumbuh dengan pesat. Jika tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km. Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujung pandang-Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak-Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.
Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang Iebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena jalan rel kereta api dibongkar semasa pendudukan Jepang dan material dari jalan rel kereta api diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana. Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942-1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah-Cikara dan 220 Km antara Muaro-Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro-Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 di antaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro-Pekanbaru. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI). Nama DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) pada tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadiPerusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan semenjak
tanggal 1 Juni 1999 diubah
(Persero) sampai sekarang.
menjadi PT
Kereta
Api Indonesia
Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi UU No. 13/1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 2008 PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pemisahan Divisi Jabotabek menjadi PT Kereta Api Commuter Jabotabek (KCJ) untuk mengelola kereta api penglaju di daerah Jakarta dan sekitarnya. selama tahun 2008 jumlah penumpang melebihi 197 juta. Pemberlakuan UU Perkeretaapian No. 23/2007 secara hukum mengakhiri monopoli PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Tabel 4.1 Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia Status
Periode
Dasar Hukum
Th. 1864
Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda
1864 s/d 1945
Staat Spoorwegen (SS Verenigde IBW Spoorwegenbedrifj (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM)
1945 s/d 1950
DKA
IBW
1950 s/d 1963
DKA-RI
IBW
1963 s/d 1971
PNKA
PP. No. 22 Th. 1963
1971 s/d 1991
PJKA
PP. No. 61 Th. 1971
1991 s/d 1998
PERUMKA
PP. No. 57 Th. 1990
1998 s/d 2001
PT KERETA API (Persero)
2001 s/d sekarang
PT KERETA API INDONESIA
PP. No. 19 Th. 1998 Keppres No. 39 Th. 1999 Akte Notaris Imas Fatimah Instruksi Direksi No. 16/OT.203/KA 2010
(PERSERO)
4.1.1.3 Sejarah Singkat PT Pos Indonesia Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada akhir abad 15 Masehi (1700-1808) menandai babak baru sejarah pos di Indonesia. Awalnya adalah kedatangan kapalkapal laut Belanda di bawah pimpinan Cornelius de houtman pada tahun 1596. Pada masa VOC ini pengiriman surat hanya melalui jalan laut dengan menggunakan perahu yang jadwal pelayarannya berlangsung tidak pasti. Kantor pertama didirikan di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jendral G.W.Baron Van Imhoff, dengan tujuan menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama mereka yang berdagang di kantor-kantor di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1754 pengiriman surat menjadi teratur, yaitu dua minggu sekali melalui jalur darat. Keadaan ini terus berlangsung selama Bataafche Republiek berkuasa (1800-1808), pada masa ini Daendels mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pos dan membagi pulau Jawa dalam beberapa distrik, yaitu Banten, Batavia, Semarang, Surabaya,. Setiap distrik dikepalai oleh Commissary der Wegwn en Posterijin yang menempati sebuah General Post (Kantor Pos Wilayah) dan membawahi beberapa Profekturan (Kantor Pos Kecil). Pengantaran surat dilakukan oleh seorang Postlons (Tukang Pos Berkuda). Pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816), Raflles mengeluarkan perturan biaya porto untuk surat kabar dan barang cetakan (Regulation for The Post Eshtablishment on The Island Of Java). Pada masa pemerintahan Belanda (1816-1942), pengangkutan pos dimulai dengan mempergunakan kereta api Express malam Batavia-Surabaya(1936). Peristiwa penting yang terjadi itu adalah perubahan bentuk usaha Dinas Pos menjadi Jawatan (1984). Pada tahun 11875, Dinas Pos digabungkan dengan dinas Telagraf dengan nama Post en Telegraf Dienst yang berada di bawah Departemen Der Bugerliijkke Openbae Werkn (Departemen Pekerjaan Umum). Pada tahun 1884 Jawatan Telepon bergabung dalam jawatan Pos dan Telegraf en Telefoondienst (PTT). Sejalan dengan perkembangan zaman, status Jawatan PTT diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) postel berdasarkan ordinasi tanggal 28 Desember 1931.
Pada kurun waktu 1945-1950 situasi politik di Indonesia penuh dengan pergolakan dalam rangka merebut kedaulatan dari penduduk Jepang dan Agresi Militer Belanda. Situasi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap dinas pos yang ditandai dengan pemindahan perangkat komunikasi, pembumi-hangusan saranasarana fisik pos tergantungnya sarana perhubungan pos dan telegraf. Setelah situasi membaik, tepatnya pada tanggal 6 Juli 1965 PN Postel dipecah menjadi PN pos dan Giro dan PN Telekomunikasi yang diatur oleh peraturan pemerintah No.29 tahun 1965 dan perturan Pemerintah No.30 tahun 1965. Berdasarkan Undang-undang No.9 tahun 1969 menetapkan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perjan, Perum, Persero maka status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) pos dan Giro dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1978. Perum Pos giro adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di lingkungan Departemen Parawisata Pos dan Telekomunikasi yang dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawan kepada Menteri Parawisata Pos dan Telekomunikasi. Perum Pos dan Giro mempunyai tugas pokok mengusahaan dan mengembangkan pelayanan dalam bidang lalu lintas berita, informasi tertulis, barang dan uang untuk menunjang kelancaran hubungan masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan nasional. Maka pada tanggal 27 Februari 1995 Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT pos Indonesia (PERSERO) berdasarkan peraturan Pemerintah No.5 tahun 1995 dan disyahkan pada tanggal 20 Juni 1995. Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam
pengembangan
bidang
perposan Indonesia dengan
memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan
teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantor pos online, serta dilengkapi elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.
4.1.2 Pelaksanaan Audit Internal pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. Untuk menilai Pelaksanaan Audit Internal pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD,
PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia yang menjadi
penelitian, penulis mengolah hasil jawaban menjadi sebuah data, untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan berdasarkan dimensi dan indikator penelitian masing-masing sebagai berikut: a.
Dimensi Tahap Perencanaan Audit Dalam tahap perencanaan audit penulis membaginya menjadi 8 (delapan)
indikator yang diturunkan kedalam 14 (empat belas) pertanyaan, yaitu : 9. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan, terdiri dari 2 (dua) pertanyaan. 10. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang akan diperiksa terdiri dari, 1 (satu) pertanyaan. 11. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 12. Pemberitahuan tentang rencana pemeriksaan kepada para pihak yang dipandang perlu, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 13. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk identifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa, terdiri dari 4 (empat) pertanyaan. 14. Penulisan program pemeriksaan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan.
15. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan, terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan. 16. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. Tabulasi jawaban responden tentang tahap perencanaan audit digambarkan pada tabel di bawah ini : Tabel 4.2 Tabulasi Jawaban Responden Tahap Perencanaan Audit Responden
Total
Pertanyaan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
67
2
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
68
3
5
4
5
4
5
5
5
5
4
5
4
5
5
4
65
4
5
4
4
4
4
3
4
3
3
5
5
3
5
5
57
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
66
6
5
5
5
3
4
4
3
3
4
5
4
4
5
3
57
7
4
4
4
4
5
3
3
5
4
5
5
5
5
5
61
8
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
66
9
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
4
3
5
5
65
10
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
55
11
3
4
4
4
3
3
3
3
3
5
5
4
5
4
53
12
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
4
60
13
3
5
4
4
4
3
4
3
3
4
4
3
4
4
52
14
3
4
5
4
5
3
4
4
4
5
4
4
5
5
59
15
3
4
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
5
3
51
16
4
5
4
4
5
3
3
5
4
4
5
5
5
5
61
17
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
3
5
5
65
Dari data di atas dapat didistribusikan ke dalam kelas skor frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.3 Nilai (Skor) Tahap Perencanaan Audit No 5 Pertanyaan
4
Penilaian Responden 3
2
1
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
1
8
47%
4
24%
5
29%
0
0
0
0
2
9
53%
7
41%
1
6%
0
0
0
0
3
10
59%
6
35%
1
6%
0
0
0
0
4
4
23%
11
65%
2
12%
0
0
0
0
5
10
59%
6
35%
1
6%
0
0
0
0
6
2
12%
8
47%
7
41%
0
0
0
0
7
2
12%
10
59%
5
29%
0
0
0
0
8
9
53%
3
18%
5
29%
0
0
0
0
9
5
29%
9
53%
3
18%
0
0
0
0
10
13
76%
4
24%
0
0
0
0
0
0
11
9
53%
8
47%
0
0
0
0
0
0
12
6
35%
7
41%
4
23%
0
0
0
0
13
15
88%
2
12%
0
0
0
0
0
0
14
10
59%
5
29%
2
12%
0
0
0
0
Jumlah
112
90
36
Bobot skor
5
4
3
560
360
108
Bobot x Total Frekuensi Total skor perdimensi
2
1
1.028
Total responden
17
Rata-rata
60,5
Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.1 mengenai penetapan tujuan pemeriksaan,
responden
yang
menanggapi
“selalu
menetapkan
tujuan
pemeriksaan” sebesar 47%, “seringkali menetapkan tujuan pemeriksaan” sebesar 24% dan “kadang-kadang menetapkan tujuan pemeriksaan” sebesar 29%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu menetapkan tujuan pemeriksaan.
Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.2 mengenai penetapan lingkup pekerjaan, responden yang menanggapi “selalu menetapkan lingkup pekerjaan” sebesar 53%, “seringkali menetapkan lingkup pekerjaan” sebesar 41% dan “kadang-kadang menetapkan lingkup pekerjaan” sebesar 6%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu menetapkan lingkup pekerjaan. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.3 mengenai perolehan informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang akan diperiksa, responden yang menanggapi “selalu memperoleh informasi dasar (background information)” sebesar 59%, “seringkali memperoleh informasi dasar (background information)” sebesar 35% dan “kadang-kadang memperoleh informasi dasar (background information)” sebesar 6%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang akan diperiksa. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.4 mengenai penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu menentukan berbagai tenaga yang diperlukan” sebesar 23%, “seringkali menentukan berbagai tenaga yang diperlukan” sebesar 65% dan “kadang-kadang menentukan berbagai tenaga yang diperlukan” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.5 mengenai pemberitahuan tentang rencana pemeriksaan kepada para pihak yang dipandang perlu, responden yang menanggapi “selalu memberitahukan tentang rencana pemeriksaan” sebesar 59%, “seringkali memberitahukan tentang rencana pemeriksaan” sebesar 35% dan “kadang-kadang memberitahukan tentang rencana pemeriksaan” sebesar 6%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu memberitahukan tentang rencana pemeriksaan kepada para pihak yang dipandang perlu.
Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.6 mengenai pelaksanaan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan dari pihak yang akan diperiksa, responden yang menanggapi “melaksanakan survei dengan sangat tepat” sebesar 12%, “melaksanakan survei dengan tepat” sebesar 47% dan “melaksanakan survei dengan cukup tepat” sebesar 41%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden melaksanakan survei dengan tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan dari pihak yang akan diperiksa. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.7 mengenai pelaksanaan survei secara tepat untuk lebih mengenali risiko-risiko dari pihak yang akan diperiksa, responden yang menanggapi “melaksanakan survei dengan sangat tepat” sebesar 12%, “melaksanakan survei dengan tepat” sebesar 59% dan “melaksanakan survei dengan cukup tepat” sebesar 29%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali risiko-risiko dari pihak yang akan diperiksa. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.8 mengenai pengidentifikasian area yang ditekankan dalam pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan” sebesar 53%, “seringkali mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan” sebesar 18% dan “kadang-kadang mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan” sebesar 29%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.9 mengenai perolehan berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa, responden yang menanggapi “selalu memperoleh berbagai ulasan” sebesar 29%, “seringkali memperoleh berbagai ulasan” sebesar 53% dan “kadang-kadang memperoleh berbagai ulasan” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.10 mengenai penulisan program pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu menulis program pemeriksaan” sebesar 76% dan “seringkali menulis program pemeriksaan” sebesar 24%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu menulis program pemeriksaan. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.11 mengenai penentuan bagaimana hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan, responden yang menanggapi “selalu menentukan bagaimana hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan” sebesar 53% dan
“seringkali
menentukan
bagaimana
hasil-hasil
pemeriksaan
akan
disampaikan” sebesar 47%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu menentukan bagaimana hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.12 mengenai penentuan kapan hasilhasil pemeriksaan akan disampaikan, responden yang menanggapi “selalu menentukan kapan hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan” sebesar 35%, “seringkali menentukan kapan hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan” sebesar 41% dan “kadang-kadang menentukan kapan hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan” sebesar 23%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali menentukan kapan hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.13 mengenai penentuan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan, responden yang menanggapi “selalu menentukan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan” sebesar 88% dan “seringkali menentukan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu menentukan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. Berdasarkan tabel 4.3 pertanyaan no.14 mengenai perolehan persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu memperoleh persetujuan” sebesar 59%, “seringkali memperoleh persetujuan” sebesar 29% dan kadang-kadang sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. Kesimpulan akhir yang diperoleh dari dimensi tahap perencanaan audit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan penulis pada BAB III tabel 3.5 bahwa tahap perencanaan audit “sangat memadai”. Skor rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar 60,5 dan untuk menghitung persentase tingkat pencapaiannya dilakukan perhitungan sebagai berikut :
Persentase tingkat pencapaian= = =
(
× 100%
× ) (
× ) (
. .
× )
× 100%
× 100% = 86,4 %
jadi, tingkat pencapaiannya sebesar 86,4%.
b.
Dimensi Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Dalam tahap pengujian dan pengevaluasian penulis membaginya menjadi
5 (lima) indikator yang yang diturunkan ke dalam11 (sebelas) pertanyaan, yaitu : 11. Harus mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 12. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi, terdiri dari 4 (empat) pertanyaan. 13. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 14. Harus melakukan pengawasan proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran, terdiri dari 4 (empat) pertanyaan. 15. Pembuatan kertas kerja yang harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan.
Tabulasi jawaban responden tentang tahap pengujian dan pengevaluasian digambarkan pada tabel di bawah ini : Tabel 4.4 Tabulasi Jawaban Responden Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Pertanyaan
Responden
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
51
2
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
51
3
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
52
4
3
3
3
3
3
5
3
3
3
5
5
39
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
54
6
4
4
3
3
4
4
3
5
4
4
4
42
7
5
4
3
4
4
5
4
5
4
5
5
48
8
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
51
9
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
5
48
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
44
11
5
4
4
4
4
4
3
4
5
4
5
46
12
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
52
13
3
4
3
4
3
4
4
3
3
5
5
41
14
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
52
15
4
4
3
3
4
4
4
5
4
4
4
43
16
5
4
3
4
4
5
4
5
4
5
5
48
17
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
51
Dari data di atas dapat didistribusikan ke dalam kelas skor frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.5 Nilai (Skor) Tahap Pengujian dan Pengevaluasian No Pertanyaan
Penilaian Responden 5
4
3
2
1
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
15
11
65%
4
23%
2
12%
0
0
0
0
16
4
23%
12
71%
1
6%
0
0
0
0
17
2
12%
9
53%
6
35%
0
0
0
0
18
4
23%
10
59%
3
18%
0
0
0
0
19
1
6%
14
82%
2
12%
0
0
0
0
20
12
71%
5
29%
0
0
0
0
0
0
21
8
47%
6
35%
3
18%
0
0
0
0
22
10
59%
5
29%
2
12%
0
0
0
0
23
8
47%
7
41%
2
12%
0
0
0
0
24
12
71%
5
29%
0
0
0
0
0
0
25
14
82%
3
18%
0
0
0
0
0
0
Jumlah
86
80
21
Bobot skor
5
4
3
Bobot x Total Frekuensi
430
320
63
Total skor perdimensi
813
Total responden
17
Rata-rata
47,8
2
1
Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.15 mengenai pengumpulan berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa, responden yang menanggapi “selalu mengumpulkan berbagai informasi” sebesar 65%, “seringkali mengumpulkan berbagai informasi” sebesar 23% dan “kadangkadang mengumpulkan berbagai informasi” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.16 mengenai mendapatkan informasi yang mencukupi untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan
rekomendasi, responden yang menanggapi “selalu mendapatkan informasi yang mencukupi” sebesar 23%, “seringkali mendapatkan informasi yang mencukupi” sebesar 71% dan “kadang-kadang mendapatkan informasi yang mencukupi” sebesar 6%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali mendapatkan informasi yang mencukupi untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.17 mengenai mendapatkan informasi yang kompeten untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi, responden yang menanggapi “selalu mendapatkan informasi yang kompeten” sebesar 12%, “seringkali mendapatkan informasi yang kompeten” sebesar 53% dan “kadang-kadang mendapatkan informasi yang kompeten” sebesar 35%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali mendapatkan informasi yang kompeten untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.18 mengenai mendapatkan informasi yang relevan untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi, responden yang menanggapi “selalu mendapatkan informasi yang relevan” sebesar 23%, “seringkali mendapatkan informasi yang relevan” sebesar 59% dan “kadang-kadang mendapatkan informasi yang relevan” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering kali mendapatkan informasi yang relevan untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.19 mengenai mendapatkan informasi yang berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi, responden yang menanggapi “selalu mendapatkan informasi yang berguna” sebesar 6%, “seringkali mendapatkan informasi yang berguna” sebesar 82% dan “kadang-kadang mendapatkan informasi yang berguna” sebesar 12%.
Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering kali mendapatkan informasi yang berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.20 mengenai melakukan prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan, responden yang menanggapi “selalu melakukan prosedur pemeriksaan” sebesar 71% dan “seringkali melakukan prosedur pemeriksaan” sebesar 29%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu melakukan prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.21 mengenai pengawasan proses pengumpulan informasi, responden yang menanggapi “selalu mengawasi proses pengumpulan
informasi”
sebesar
47%,
“seringkali
mengawasi
proses
pengumpulan informasi” sebesar 35% dan “kadang-kadang mengawasi proses pengumpulan informasi” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mengawasi proses pengumpulan informasi. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.22 mengenai pengawasan proses analisis informasi, responden yang menanggapi “selalu mengawasi proses analisis informasi” sebesar 59%, “seringkali mengawasi proses analisis informasi” sebesar 29% dan “kadang-kadang mengawasi proses analisis informasi” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mengawasi proses analisis informasi. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.23 mengenai pengawasan proses penafsiran informasi, responden yang menanggapi “selalu mengawasi proses penafsiran informasi” sebesar 40%, “seringkali mengawasi proses penafsiran informasi” sebesar 41% dan “kadang-kadang mengawasi proses penafsiran informasi” sebesar 17%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mengawasi proses penafsiran informasi. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.24 mengenai pengawasan proses proses pembuktian kebenaran informasi, responden yang menanggapi “selalu mengawasi proses pembuktian kebenaran informasi” sebesar 71% dan “seringkali mengawasi proses pembuktian kebenaran informasi” sebesar 29%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mengawasi proses pembuktian kebenaran informasi. Berdasarkan tabel 4.5 pertanyaan no.25 mengenai pembuatan kertas kerja pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu membuat kertas kerja pemeriksaan” sebesar 82% dan “seringkali membuat kertas kerja pemeriksaan” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu membuat kertas kerja pemeriksaan. Kesimpulan akhir yang diperoleh dari dimensi tahap pengujian dan pengevaluasian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan penulis pada BAB III tabel 3.5 bahwa tahap pengujian dan pengevaluasian “sangat memadai”. Skor rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar 47,8 dan untuk menghitung persentase tingkat pencapaiannya dilakukan perhitungan sebagai berikut : Tingkat persentase tingkat pencapaian
= =
× 100%
(
× ) (
=
× 100%
= 86,9 % jadi, tingkat pencapaiannya sebesar 86,9%.
× ) (
× )
× 100%
c.
Dimensi Tahap Penyampaian Hasil Audit Dalam tahap penyampaian hasil audit penulis membaginya menjadi 7
(tujuh) indikator yang diturunkan ke dalam 9 (sembilan) pertanyaan, yaitu : 15. Laporan tertulis yang ditanda tangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 16. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 17. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 18. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan; dan bila perlu laporan harus berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 19. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif, terdiri dari 2 (dua) pertanyaan. 20. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 21. Pimpinan audit atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan, terdiri dari 2 (dua) pertanyaan. Tabulasi jawaban responden tentang tahap penyampaian hasil audit digambarkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.6 Tabulasi Jawaban Responden Tahap Penyampaian Hasil Audit Pertanyaan
Responden
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
5
5
4
5
5
5
5
5
5
44
2
5
5
4
5
5
5
5
5
5
44
3
5
5
5
4
5
5
5
5
5
44
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
43
5
5
5
4
5
5
4
4
3
5
40
6
4
4
4
4
3
3
3
4
3
32
7
5
5
5
5
4
4
5
5
5
43
8
5
5
5
5
5
5
4
5
5
44
9
5
5
4
5
5
4
5
5
5
43
10
4
4
3
4
4
4
4
4
4
35
11
5
5
4
5
5
5
5
5
5
44
12
5
5
4
4
5
5
5
5
5
43
13
5
5
3
5
5
5
5
5
5
43
14
5
5
3
5
5
5
4
3
5
40
15
4
4
4
4
3
3
3
4
3
32
16
5
5
4
5
5
4
5
5
5
43
17
5
5
5
5
5
5
4
5
5
44
Dari data di atas dapat didistribusikan ke dalam kelas skor frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.7 Nilai (Skor) Tahap Penyampaian Hasil Audit No Pertanyaan
Penilaian Responden 5
4
3
2
1
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
26
14
82%
3
18%
0
0
0
0
0
0
27
14
82%
3
18%
0
0
0
0
0
0
28
4
23%
10
59%
3
18%
0
0
0
0
29
12
71%
5
29%
0
0
0
0
0
0
30
13
76%
2
12%
2
12%
0
0
0
0
31
10
59%
5
29%
2
12%
0
0
0
0
32
10
59%
5
29%
2
12%
0
0
0
0
33
11
65%
4
23%
2
12%
0
0
0
0
34
14
82%
1
6%
2
12%
0
0
0
0
Jumlah
102
38
13
Bobot skor
5
4
3
Bobot x Total Frekuensi
510
152
39
2
Total skor perdimensi
701
Total responden
17
Rata-rata
41,2
1
Berdasarkan tabel 4.7 pertanyaan no.26 mengenai pemberian laporan tertulis yang ditanda tangani setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan, responden yang menanggapi “selalu memberikan laporan tertulis” sebesar 82% dan “seringkali memberikan laporan tertulis” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu memberikan laporan tertulis yang ditanda tangani setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. Berdasarkan tabel 4.7 pertanyaan no.27 mengenai diskusi terlebih dahulu berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir, responden yang menanggapi “selalu mendiskusikan terlebih dahulu berbagai kesimpulan dan rekomendasi” sebesar
82% dan “seringkali mendiskusikan terlebih dahulu berbagai kesimpulan dan rekomendasi” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mendiskusikan terlebih dahulu berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir. Berdasarkan tabel 4.7 pertanyaan no.28 mengenai pembuatan suatu laporan yang objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu, responden yang menanggapi “selalu membuat suatu laporan yang objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu” sebesar 23%, “seringkali membuat suatu laporan yang objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu” sebesar 59% dan kadang-kadang 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali membuat suatu laporan yang objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. Berdasarkan tabel 4.7 pertanyaan no.29 mengenai pembuatan laporan yang mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu membuat laporan” sebesar 71% dan “seringkali membuat laporan” sebesar 29%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu membuat laporan yang mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan. Berdasarkan tabel 4.7 pertanyaan no.30 mengenai pencantuman berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai di dalam laporan,
responden
yang
menanggapi
“selalu
mencantumkan
berbagai
rekomendasi” sebesar 76%, “seringkali mencantumkan berbagai rekomendasi” sebesar 12% dan “kadang-kadang mencantumkan berbagai rekomendasi” 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai di dalam laporan. Berdasarkan tabel 4.7
pertanyaan
no.31 mengenai pencantuman
pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif di dalam laporan, responden yang menanggapi “selalu mencantumkan
pengakuan” sebesar 59%, “seringkali mencantumkan pengakuan” sebesar 29% dan “kadang-kadang mencantumkan pengakuan” 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mencantumkan pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif di dalam laporan. Berdasarkan tabel 4.7
pertanyaan
no.32 mengenai pencantuman
pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi di dalam laporan pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu mencantumkan pandangan” sebesar 59%, “seringkali mencantumkan pandangan” sebesar 29% dan “kadang-kadang mencantumkan pandangan” 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mencantumkan pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi di dalam laporan pemeriksaan. Berdasarkan tabel 4.7 pertanyaan no.33 mengenai mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan, responden yang menanggapi “selalu mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir” sebesar 65%, “seringkali mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir” sebesar 23% dan “kadang-kadang mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir” 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan. Berdasarkan tabel 4.7 pertanyaan no.34 mengenai menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan, responden yang menanggapi “selalu menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan” sebesar 82%, “seringkali menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan” sebesar 6% dan “kadang-kadang menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan” 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. Kesimpulan akhir yang diperoleh dari dimensi tahap penyampaian hasil audit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan penulis pada BAB III tabel 3.5
bahwa tahap penyampaian hasil audit “sangat memadai”. Skor rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar 41,2 dan untuk menghitung persentase tingkat pencapaiannya dilakukan perhitungan sebagai berikut : Tingkat persentase tingkat pencapaian
= =
× 100%
(
=
× ) (
× ) (
× )
× 100%
× 100%
= 91,6 % jadi, tingkat pencapaiannya sebesar 91,6%. d.
Dimensi Tahap Tindak Lanjut Hasil Audit Dalam tahap tindak lanjut hasil audit penulis membaginya menjadi 5
(lima) indikator yang diturunkan ke dalam 6 (enam) pertanyaan, yaitu : 11. Laporan tentang temuan pemeriksaan dikirimkan kepada tingkat manajemen yang tepat dan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan korektif, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 12. Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan, atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan, terdiri dari 2 (dua) pertanyaan. 13. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen dan memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 14. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut, terdiri dar 1 (satu) pertanyaan. 15. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan.
Tabulasi jawaban responden tentang tahap tindak lanjut hasil audit digambarkan pada tabel di bawah ini : Tabel 4.8 Tabulasi Jawaban Responden Tahap Tindak Lanjut Hasil Audit Pertanyaan Responden 1
1
2
3
4
5
6
Total
5
5
5
4
5
4
28
2
5
5
4
5
4
5
28
3
5
4
5
4
4
5
27
4
5
3
3
4
3
5
23
5
5
5
5
5
4
5
29
6
4
4
4
4
3
4
23
7
5
4
3
3
4
4
23
8
5
3
4
4
5
5
26
9
5
5
5
5
3
5
28
10
4
4
4
4
3
4
23
11
5
5
4
4
4
5
27
12
5
4
5
5
5
5
29
13
5
3
3
4
4
5
24
14
5
5
5
5
5
5
30
15
4
4
4
4
4
4
24
16
5
4
3
3
4
4
23
17
5
3
4
4
4
5
25
Dari data di atas dapat didistribusikan ke dalam kelas skor frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.9 Nilai (Skor) Tahap Tindak Lanjut Hasil Audit No Pertanyaan
Penilaian Responden 5
4
3
2
1
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
35
14
82%
3
18%
0
0
0
0
0
0
36
6
35%
7
41%
4
24%
0
0
0
0
37
6
35%
7
41%
4
24%
0
0
0
0
38
5
29%
10
59%
2
12%
0
0
0
0
39
4
9
53%
4
0
0
0
11
6
35%
0
23,5 % 0
0
40
23,5 % 65%
0
0
0
0
Jumlah
46
42
14
Bobot skor
5
4
3
Bobot x Total Frekuensi
230
168
42
Total skor perdimensi
440
Total responden
17
Rata-rata
45,9
2
1
Berdasarkan tabel 4.9 pertanyaan no.35 mengenai pemberian laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat manajemen yang tepat dan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan korektif, responden yang menanggapi “sangat tepat dan sangat bertanggung jawab” sebesar 82% dan “tepat dan bertanggung jawab” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memberikan laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat manajemen yang sangat tepat dan yang sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan korektif. Berdasarkan tabel 4.9 pertanyaan no.36 mengenai menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen” sebesar 35%, “seringkali menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen” sebesar 41% dan “kadang-kadang menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen” sebesar 24%. Berdasarkan
skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan. Berdasarkan tabel 4.9 pertanyaan no.37 mengenai menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan pemeriksaan dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan, responden yang menanggapi “jangka waktu sangat wajar” sebesar 35%, “jangka waktu wajar” sebesar 41% dan “jangka waktu cukup wajar” sebesar 24%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan pemeriksaan dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tabel 4.9 pertanyaan no.38 mengenai menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen dalam memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan, responden yang menanggapi “selalu menerima laporan perkembangan perbaikan” sebesar 29%, “seringkali menerima laporan perkembangan perbaikan” sebesar 59% dan “kadang-kadang menerima laporan perkembangan perbaikan” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden seringkali menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen dalam memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan. Berdasarkan tabel 4.9 pertanyaan no.39 mengenai menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang tidak ditugaskan dan tidak bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut, karena ini adalah pertanyaan negatif maka responden yang menanggapi “tidak pernah menerima dan mengevaluasi laporan” sebesar 23,5%, “jarang menerima dan mengevaluasi laporan” sebesar 53% dan “kadang-kadang menerima dan mengevaluasi laporan” 23,5%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden jarang
menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang tidak ditugaskan dan tidak bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut. Berdasarkan tabel 4.9 pertanyaan no.40 mengenai melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan, responden yang menanggapi “selalu melaporkan kepada manajemen atau dewan” sebesar 65% dan “seringkali melaporkan kepada manajemen atau dewan” sebesar 35%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan. Kesimpulan akhir yang diperoleh dari dimensi tahap tindak lanjut hasil audit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan penulis pada BAB III tabel 3.5 bahwa tahap tindak lanjut hasil audit “sangat memadai”. Skor rata-rata yag dihasilkan adalah sebesar 45,9 dan untuk menghitung persentase tingkat pencapaiannya dilakukan perhitungan sebagai berikut : Tingkat persentase tingkat pencapaian
= =
× 100%
(
× ) (
=
× 100%
= 86,3 % jadi, tingkat pencapaiannya sebesar 86,3%.
× ) (
× )
× 100%
4.1.3 Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. Untuk menilai Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia yang menjadi penelitian, penulis mengolah hasil jawaban menjadi sebuah data, untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan berdasarkan dimensi dan indikator penelitian masing-masing sebagai berikut: a.
Dimensi Tujuan Sistem Penggajian Dalam tujuan sistem penggajian penulis membaginya menjadi 5 (lima)
indikator yang diturunkan ke dalam 10 (sepuluh) pertanyaan, yaitu : 11.
Menentukan secara tepat dan cepat berapa besarnya gaji dan upah yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan, terdiri dari 2 (dua) pertanyaan.
12.
Menyelenggarakan catatan-catatan yang efisien dan teliti dari semua gaji dan upah, potongan-potongan pajaknya dan potongan-potongan lainnya, terdiri dari 2 (dua) pertanyaan.
13.
Membayar gaji dan upah kepada karyawan dengan cara yang memuaskan, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan.
14.
Menyusun secara tepat dan teliti semua laporan pajak upah yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak, terdiri dari 2 (dua) pertanyaan.
15.
Menetapkan dan menggunakan suatu sistem pengecekan intern dan mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan, terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan. Tabulasi
jawaban
responden
digambarkan pada tabel di bawah ini :
tentang
tujuan
sistem
penggajian
Tabel 4.10 Tabulasi Jawaban Responden Tujuan Sistem Penggajian Responden
Total
Pertanyaan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
4
4
4
4
4
4
3
4
5
5
41
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
3
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
48
4
5
5
3
5
5
5
3
5
5
5
46
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
47
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
36
7
4
4
3
4
3
4
4
5
5
4
40
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
9
3
4
5
4
5
3
3
4
4
4
39
10
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
42
11
5
5
5
5
3
4
4
5
5
4
45
12
5
5
3
5
5
5
3
5
5
5
46
13
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
47
14
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
36
15
4
4
3
4
3
4
4
5
5
4
40
16
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
17
3
4
5
4
5
3
4
4
4
4
40
Dari data di atas dapat didistribusikan ke dalam kelas skor frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.11 Nilai (Skor) Tujuan Sistem Penggajian No Pertanyaan
Penilaian Responden 5
4
3
2
1
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
1
9
53%
6
35%
2
12%
0
0
0
0
2
10
59%
7
41%
0
0
0
0
0
0
3
9
53%
4
23,5%
4
23,5%
0
0
0
0
4
9
53%
8
47%
0
0
0
0
0
0
5
8
47%
6
35%
3
18%
0
0
0
0
6
5
29%
10
59%
2
12%
0
0
0
0
7
3
18%
8
47%
6
35%
0
0
0
0
8
11
65%
4
23%
2
12%
0
0
0
0
9
12
70%
3
18%
2
12%
0
0
0
0
10
10
59%
5
29%
2
12%
0
0
0
0
Jumlah
85
61
23
Bobot skor
5
4
3
Bobot x Total Frekuensi Total skor perdimensi Total responden
425
244
69
Rata-rata
2
1
738 17 43,4
Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.1 mengenai menentukan secara tepat berapa besarnya gaji yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan, responden yang menanggapi “sistem penggajian menentukan secara sangat tepat” sebesar 53%, “sistem penggajian menentukan secara tepat” sebesar 35% dan “sistem penggajian menentukan secara cukup tepat” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian menentukan secara sangat tepat berapa besarnya gaji yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.2 mengenai menentukan secara cepat berapa besarnya gaji yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan,
responden yang menanggapi “sistem penggajian menentukan secara sangat tepat” sebesar 59% dan “sistem penggajian menentukan secara tepat” sebesar 41%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian menentukan secara sangat cepat berapa besarnya gaji yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.3 mengenai pembuatan catatancatatan yang efisien dari semua gaji, potongan-potongan pajaknya dan potonganpotongan lainnya, responden yang menanggapi “sistem penggajian membuat catatan-catatan yang sangat efisien” sebesar 53%, “sistem penggajian membuat catatan-catatan yang efisien” sebesar 23,5% dan “sistem penggajian membuat catatan-catatan yang cukup efisien” sebesar 23,5%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian membuat catatan-catatan yang sangat efisien dari semua gaji, potongan-potongan pajaknya dan potongan-potongan lainnya. Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.4 mengenai membuat catatancatatan yang teliti dari semua gaji, potongan-potongan pajaknya dan potonganpotongan lainnya, responden yang menanggapi “sistem penggajian membuat catatan-catatan yang sangat teliti” sebesar 59% dan “sistem penggajian membuat catatan-catatan yang teliti” sebesar 41%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian membuat catatan-catatan yang sangat teliti dari semua gaji, potongan-potongan pajaknya dan potongan-potongan lainnya. Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.5 mengenai pembayaran gaji kepada karyawan menggunakan cara yang
memuaskan, responden yang menanggapi
“menggunakan cara yang sangat memuaskan” sebesar 47%, “menggunakan cara yang memuaskan” sebesar 35% dan “menggunakan cara yang cukup memuaskan” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian melakukan pembayaran gaji kepada karyawan menggunakan cara yang sangat memuaskan.
Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.6 mengenai penyusunan laporan pajak gaji yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak telah dilakukan secara tepat, responden yang menanggapi “telah dilakukan secara sangat tepat” sebesar 47%, “telah dilakukan secara tepat” sebesar 35% dan “telah dilakukan secara cukup tepat” sebesar 18%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian dalam penyusunan laporan pajak gaji yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak telah dilakukan secara sangat tepat. Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.7 mengenai penyusunan laporan pajak gaji yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak telah dilakukan secara teliti, responden yang menanggapi “telah dilakukan secara sangat teliti” sebesar 18%, “telah dilakukan secara teliti” sebesar 47% dan “telah dilakukan secara cukup teliti” sebesar 35%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian dalam penyusunan laporan pajak gaji yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak telah dilakukan secara teliti. Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.8 mengenai sistem penggajian berbasis komputer melakukan suatu sistem pengecekan intern, responden yang menanggapi “selalu melakukan suatu sistem pengecekan intern” sebesar 65%, “seringkali melakukan suatu sistem pengecekan intern” sebesar 23% dan “kadangkadang melakukan suatu sistem pengecekan intern” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian selalu melakukan suatu sistem pengecekan intern. Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.9 mengenai sistem penggajian berbasis komputer menggunakan suatu sistem pengecekan intern, responden yang menanggapi “selalu menggunakan suatu sistem pengecekan intern” sebesar 70%, “seringkali menggunakan suatu sistem pengecekan intern” sebesar 18% dan “kadang-kadang menggunakan suatu sistem pengecekan intern” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar sistem penggajian selalu menggunakan suatu sistem pengecekan intern. Berdasarkan tabel 4.11 pertanyaan no.10 mengenai sistem penggajian berbasis komputer dapat mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangankecurangan, responden yang menanggapi “selalu dapat mencegah kesalahankesalahan dan kecurangan-kecurangan” sebesar 59%, “seringkali dapat mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan” sebesar 29% dan “kadangkadang dapat mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem penggajian selalu dapat mencegah kesalahankesalahan dan kecurangan-kecurangan. Kesimpulan akhir yang diperoleh dari dimensi tujuan sistem penggajian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan penulis pada BAB III tabel 3.7 bahwa tujuan sistem penggajian “sangat tercapai”. Skor rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar 43,4 dan untuk menghitung persentase tingkat pencapaiannya dilakukan perhitungan sebagai berikut : Tingkat persentase tingkat pencapaian
= =
× 100%
(
× ) (
=
× ) (
× )
× 100%
× 100%
= 86,8 % jadi, tingkat pencapaiannya sebesar 86,8%. b.
Dimensi Pelaksanaan Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer Dalam pelaksanaan prosedur sistem penggajian penulis membaginya
menjadi 11 (sebelas) indikator yang diturunkan ke dalam 11 (sebelas) pertanyaan, yaitu :
17. Bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 18. Memasukan data gaji ke komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut menurut waktunya, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 19. Departemen pengolahan menjalankan program pengurutan data setelah menerima input data dan gaji, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 20. Departemen pengolahan data menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file induk penggajian dan file buku besar, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 21. Bagian utang menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 22. Bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 23. Departemen keuangan/kasir menerima cek gaji, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 24. Departemen keuangan/kasir juga menerima voucher dan daftar gaji, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 25. Departemen Keuangan/kasir memeriksa dan menandatangani cek serta mengecap lunas voucher, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 26. Atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian gaji mencocokan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. 27. Arsip kartu kerja dan tiket jam kerja diarsipkan menurut tanggal oleh bagian gaji, terdiri dari 1 (satu) pertanyaan. Tabulasi jawaban responden tentang pelaksanaan prosedur sistem penggajian berbasis komputer digambarkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.12 Tabulasi Jawaban Responden Pelaksanaan Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer Pertanyaan
Responden
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
54
2
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
53
3
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
54
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
55
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
53
6
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3
4
40
7
4
4
5
4
5
4
4
3
4
4
3
44
8
5
3
5
3
5
5
5
5
4
5
5
50
9
4
4
4
4
3
4
5
5
4
4
4
45
10
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
46
11
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
50
12
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
54
13
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
54
14
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3
4
40
15
4
4
5
5
4
3
4
3
4
4
3
43
16
5
3
5
3
5
5
5
5
4
5
5
50
17
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
46
Dari data di atas dapat didistribusikan ke dalam kelas skor frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.13 Nilai (Skor) Pelaksanaan Prosedur Sistem Penggajian Berbasis Komputer No Pertanyaan
Penilaian Responden 5
4
3
2
1
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
Fr
%
11
9
53%
8
47%
0
0
0
0
0
0
12
7
41%
6
35%
4
24%
0
0
0
0
13
11
65%
6
35%
0
0
0
0
0
0
14
8
47%
5
29%
4
6%
0
0
0
0
15
6
35%
10
59%
1
6%
0
0
0
0
16
7
41%
9
53%
1
6%
0
0
0
0
17
13
76%
4
24%
0
0
0
0
0
0
18
12
71%
1
6%
4
23%
0
0
0
0
19
8
47%
9
53%
0
0
0
0
0
0
20
10
59%
5
29%
2
12%
0
0
0
0
21
10
59%
5
29%
2
12%
0
0
0
0
Jumlah
101
68
18
Bobot skor
5
4
3
Bobot x Total Frekuensi
505
272
54
2
Total skor perdimensi
831
Total responden
17
Rata-rata
48,9
1
Berdasarkan tabel 4.13 pertanyaan no.11 mengenai bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen, responden yang menanggapi “selalu menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja” sebesar 53% dan “seringkali menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja” sebesar 47%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya bagian gaji selalu menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen. Berdasarkan tabel 4.13 pertanyaan no.12 mengenai bagian gaji memasukkan data gaji ke komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut menurut waktunya, responden yang menanggapi “selalu memasukkan data gaji ke
komputer dan mengarsipkan” sebesar 41%, “seringkali memasukkan data gaji ke komputer dan mengarsipkan” sebesar 35% dan “kadang-kadang memasukkan data gaji ke komputer dan mengarsipkan” sebesar 24%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya bagian gaji selalu memasukkan data gaji ke komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut menurut waktunya. Berdasarkan
tabel
4.13
pertanyaan
no.13
mengenai
departemen
pengolahan akan menjalankan program pengurutan data sebelum menerima input data gaji, karena pertanyaan ini negatif maka responden yang menanggapi “tidak pernah menjalankan program pengurutan data” sebesar 65% dan “jarang menjalankan program pengurutan data” sebesar 35%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya departemen pengolahan tidak pernah menjalankan program pengurutan data sebelum menerima input data gaji karena departemen pengolahan akan menjalankan program pengurutan data setelah menerima input data . Berdasarkan
tabel
4.13
pertanyaan
no.14
mengenai
departemen
pengolahan data menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file induk penggajian dan file buku besar, responden yang menanggapi “selalu menjalankan program pembuatan cek” sebesar 47%, “seringkali menjalankan program pembuatan cek” sebesar 29% dan “kadang-kadang menjalankan program pembuatan cek” sebesar 6%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya departemen pengolahan
data
selalu
menjalankan
program
pembuatan
cek
dengan
menggunakan file induk penggajian dan file buku besar. Berdasarkan tabel 4.13 pertanyaan no.15 mengenai bagian utang menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data, responden yang menanggapi “selalu menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data” sebesar 35%, “seringkali menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data” sebesar 59% dan “kadang-kadang menerima daftar gaji dari departemen
pengolahan data” sebesar 6%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya bagian utang seringkali menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data. Berdasarkan tabel 4.13 pertanyaan no.16 mengenai bagian utang dapat memberikan otorisasi dan membuat voucher, responden yang menanggapi “selalu dapat memberikan otorisasi dan membuat voucher” sebesar 41%, “seringkali dapat memberikan otorisasi dan membuat voucher” sebesar 53% dan “kadangkadang dapat memberikan otorisasi dan membuat voucher” sebesar 6%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya bagian utang seringkali dapat memberikan otorisasi dan membuat voucher. Berdasarkan
tabel
4.13
pertanyaan
no.17
mengenai
departemen
keuangan/kasir menerima cek gaji, responden yang menanggapi “selalu menerima cek gaji” sebesar 76% dan “seringkali menerima cek gaji” sebesar 24%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya departemen keuangan/kasir selalu menerima cek gaji. Berdasarkan
tabel
4.13
pertanyaan
no.18
mengenai
departemen
keuangan/kasir menerima voucher dan daftar gaji, responden yang menanggapi “selalu menerima voucher dan daftar gaji” sebesar 71%, “seringkali menerima voucher dan daftar gaji” sebesar 6% dan “kadang-kadang menerima voucher dan daftar gaji” sebesar 23%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan
bahwa
sebagian
besar
dalam
pelaksanaannya
departemen
keuangan/kasir selalu menerima voucher dan daftar gaji. Berdasarkan
tabel
4.13
pertanyaan
no.19
mengenai
departemen
keuangan/kasir memeriksa dan menandatangani cek serta mengecap lunas voucher, responden yang menanggapi “selalu memeriksa dan menandatangani cek serta mengecap lunas voucher” sebesar 47% dan “seringkali memeriksa dan menandatangani cek serta mengecap lunas voucher” sebesar 53%. Berdasarkan
skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya departemen keuangan/kasir seringkali memeriksa dan menandatangani cek serta mengecap lunas voucher. Berdasarkan tabel 4.13 pertanyaan no.20 mengenai bagian gaji akan mencocokan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja atas dasar daftar gaji yang diterima, responden yang menanggapi “selalu mencocokan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja” sebesar 59%, “seringkali mencocokan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja” sebesar 29% dan “kadang-kadang mencocokan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya bagian gaji selalu mencocokan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja atas dasar daftar gaji yang diterima. Berdasarkan tabel 4.13 pertanyaan no.21 mengenai arsip kartu kerja dan tiket jam kerja diarsipkan menurut tanggal oleh bagian gaji, responden yang menanggapi “selalu diarsipkan menurut tanggal oleh bagian gaji” sebesar 59%, “seringkali diarsipkan menurut tanggal oleh bagian gaji” sebesar 29% dan “kadang-kadang diarsipkan menurut tanggal oleh bagian gaji” sebesar 12%. Berdasarkan skor hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dalam pelaksanaannya arsip kartu kerja dan tiket jam kerja selalu diarsipkan menurut tanggal oleh bagian gaji. Kesimpulan akhir yang diperoleh dari dimensi prosedur sistem penggajian berbasis komputer sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan penulis pada BAB III tabel 3.8 bahwa prosedur sistem penggajian berbasis komputer “sangat sesuai”. Skor rata-rata yang dihasikan adalah sebesar 48,9 dan untuk menghitung persentase tingkat pencapaiannya dilakukan perhitungan sebagai berikut :
Tingkat persentase tingkat pencapaian
= =
× 100%
(
=
× ) (
× ) (
× )
× 100%
× 100%
= 88,9 % jadi, tingkat pencapaiannya sebesar 88,9%.
4.2
Metode Analisis yang Digunakan
4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 4.2.1.1 Uji Validitas Validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur tersebut mampu mengukur apa yang diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mencari nilai validitas dari sebuah item, maka digunakan korelasi skor item dengan total item-item tersebut. Untuk mengukur validitas setiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan skor jumlah tiap skor butir. Adapun metode yang digunakan adalah korelasi item total. Item yang memiliki skor total serta korelasi antar item yang tinggi, maka menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap 61 pertanyaan yang terdiri dari 40 pertanyaan untuk variabel X (Pelaksanaan Audit Internal), dan 21 pertanyaan untuk variabel Y (Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer). Adapun kriteria atau syarat suatu item tersebut dinyatakan valid yang penulis kutip dari Sugiyono (2008:178) adalah bila korelasi tiap faktor tersebut bernilai positif dan besarnya 0,3 keatas, maka instrumen tersebut dinyatakan valid dan bila kurang dari 0,3 maka dinyatakan tidak valid.
Hasil uji validitas untuk masing-masing variabel dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini. Perhitungan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 20.0 For Windows dan hasil perhitungan dengan SPSS 20.0 disajikan dalam bentuk lampiran.
1.
Uji Validitas Variabel X Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas X Pelaksanaan Audit Internal Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
r Hitung 0,57 0,42 0,73 0,64 0,74 0,42 0,55 0,8 0,64 0,33 0,32 0,46 0,41 0,62 0,73 0,39 0,64 0,59 0,43 0,76 0,81 0,31 0,65 0,59 0,66
r Kritis 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0,66 0,66 0,4 0,38 0,66 0,49 0,31 0,36 0,66 0,66 0,36 0,53 0,41 0,49 0,43
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber : Data hasil pengolahan SPSS 20.0 for windows
Berdasarkan hasil uji coba validitas variabel Pelaksanaan Audit Internal (X) seperti yang terlihat pada tabel 4.14 ternyata seluruh pertanyaan tersebut memiliki korelasi di atas nilai kritis yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,3. Jadi dapat disimpulkan bahwa empat puluh (40) butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
2.
Uji Validitas Variabel Y Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Y Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
r Hitung 0,81 0,82 0,38 0,86 0,52 0,57 0,42 0,68 0,68 0,86 0,86 0,53 0,63 0,54 0,36 0,61 0,73 0,75 0,73 0,89 0,84
r Kritis 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber : Data hasil pengolahan SPSS 20.0 for windows
Berdasarkan hasil uji coba validitas variabel Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer (Y) seperti yang terlihat pada tabel 4.15 ternyata seluruh pertanyaan tersebut memiliki korelasi di atas nilai kritis yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,3. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua puluh satu (21) butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
4.2.1.2Uji Reliabilitas Instrumen Uji reliabilitas instrumen digunakan untuk menunjukan sampai sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Dalam uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat bantu statistik yang ada dalam program SPSS 20.0 For Windows yaitu dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach’s. Keputusan yang diambil, suatu konstruk dikatakan reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Priyanto, 2008: 26). Di bawah ini disajikan hasil perhitungan uji reliabilitas dalam bentuk tabel dari masing-masing variabel (Variabel X dan Variabel Y). a.
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X Tabel 4.16 Hasil pengujian reliabilitas variabel X Reliability Statistics Cronbach's
N of Items
Alpha ,940
40
Sumber : Data hasil pengolahan SPSS 20.0 for windows
Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 20.0 di atas terlihat bahwa dari 17 orang responden untuk item pertanyaan yang ada dalam variabel X memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0,940. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 40 (empat puluh) pertanyaan dalam variabel X tersebut adalah reliabel karena koefisien korelasi lebih besar dari pada nilai kritisnya yaitu 0,60 (0,940>0,60).
b.
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y Tabel 4.17 Hasil pengujian reliabilitas variabel Y Reliability Statistics Cronbach's
N of Items
Alpha ,936
21
Sumber : Data hasil pengolahan SPSS 20.0 for windows
Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 20.0 di atas terlihat bahwa dari 17 orang responden untuk item pertanyaan yang ada dalam variabel Y memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0, 936. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 21 (dua puluh satu) pertanyaan dalam variabel Y tersebut adalah reliabel karena koefisien korelasi lebih besar dari pada nilai kritisnya yaitu 0,60 (0,936>0,60).
4.2.2 Analisis Pelaksanaan Audit Internal pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari empat puluh (40) pertanyaan untuk variabel pelaksanaan audit internal (X), maka diperoleh kriteria yang telah penulis tetapkan sebelumnya pada BAB III. Berdasarkan data untuk variabel pelaksanaan audit internal (X) dapat dihitung tingkat pencapaiannya dengan perhitungan sebagai berikut : Tingkat persentase tingkat pencapaian
= .
= =
× 100%
× × . .
× 100%
= 87,7 % jadi, tingkat pencapaiannya sebesar 87,7%.
× 100%
Berdasarkan tabulasi data untuk variabel pelaksanaan audit internal (X) maka dapat dihitung rata-rata (mean), dan diperoleh hasil sebagai berikut: =
=
Σ
2982 17
= 175,41 Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata dari tujuh belas (17) responden pada divisi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia termasuk ke dalam kriteria ”Sangat Memadai”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 175,41 dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tetapkan yaitu antara (168 – 200). Secara keseluruhan pelaksanaan audit internal pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia sudah dilaksanakan dengan sangat baik, hal tersebut terbukti dari tingkat pencapaian setiap dimensi yang sangat tinggi seperti pada dimensi tahap perencanaan audit sebesar 86%, tahap pengujian dan pengevaluasian sebesar 86,9%, tahap penyampaian hasil audit sebesar 91,6% dan tahap tindak lanjut audit sebesar 86,3%. Dengan hasil demikian secara garis besar para auditor internal sudah melakukan pelaksanaan audit internal dengan baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan dengan adanya beberapa poin pertanyaan yang masih mempunyai skor yang cukup rendah, seperti pada kuisioner tentang pelaksanaan audit internal pada dimensi tahap perencanaan audit pertanyaan no.6 yaitu tentang “pelaksanaan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan dari pihak yang akan diperiksa” sebanyak 41% responden masih menjawab kadang-kadang serta pada
dimensi tahap
pengujian dan pengevaluasian pertanyaan no.17 yaitu tentang “mendapatkan informasi yang kompeten untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi” sebanyak 35% responden yang masih menjawab kadang-kadang.
Untuk kuisioner tentang pelaksanaan audit internal pada dimensi tahap
perencanaan audit pertanyaan no.6 yaitu tentang “pelaksanaan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan dari pihak yang akan diperiksa” sebaiknya auditor melakukan survei secara tepat dalam mengenali kegiatan agar auditor internal lebih memahami kegiatan yang ditinjau serta agar dapat mengidentifikasi berbagai area penting yang memerlukan penekanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu untuk dimensi tahap pengujian dan pengevaluasian pertanyaan no.17 tentang “mendapatkan informasi yang kompeten untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi” sebaiknya auditor internal lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan karena informasi yang kompeten dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat menjadi dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan.
4.2.3 Analisis Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 (tiga) BUMN di PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari dua puluh satu (21) pertanyaan untuk variabel Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer (Y), maka diperoleh kriteria yang telah penulis tetapkan sebelumnya pada BAB III. Berdasarkan data untuk variabel efektivitas sistem penggajian berbasis komputer (Y) dapat dihitung tingkat pencapaiannya dengan perhitungan sebagai berikut : Tingkat persentase tingkat pencapaian
= .
= =
× 100%
× × . .
× 100%
= 88,2 % jadi, tingkat pencapaiannya sebesar 88,2%.
× 100%
Berdasarkan tabulasi data untuk variabel efektivitas sistem penggajian berbasis komputer (Y) maka dapat dihitung rata-rata (mean), dan diperoleh hasil sebagai berikut: =
=
ΣY
1574 17
= 92,59 Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata dari tujuh belas (17) responden pada divisi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada 3 BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia termasuk ke dalam kriteria ”Sangat Efektif”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 92,59 dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tetapkan yaitu antara (88,2 – 105). Secara keseluruhan Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia sudah dilaksanakan dengan sangat efektif, hal tersebut terbukti dari tingkat pencapaian setiap dimensi yang sangat tinggi seperti pada dimensi tujuan sistem penggajian sebesar 86,8% dan prosedur sistem penggajian berbasis komputer sebesar
tahap pengujian dan pengevaluasian sebesar 88,9%. Dengan hasil
demikian secara garis besar sistem penggajian berbasis komputer berjalan dengan efektif karena pelaksanaan prosedur sistem penggajian berbasis komputer dilaksanakan secara maksimal sehingga mencapai tujuan dari sistem penggajian berbasis komputer. Akan tetapi masih terdapat kelemahan dengan adanya pertanyaan yang masih mempunyai skor yang cukup rendah, seperti pada kuisioner tentang efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada dimensi tujuan sistem penggajian pertanyaan no.7 yaitu tentang “Apakah dalam penyusunan laporan pajak gaji yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak telah dilakukan secara teliti” sebanyak 35%
responden masih menjawab cukup teliti. Dengan masih banyaknya responden yang menjawab cukup teliti dalam penyusunan laporan pajak gaji seharusnya bagian yang terkait dalam penyusunan laporan
pajak gaji tetap memeriksa laporan yang telah disusun walaupun sudah memakai sistem yang terkomputerisasi agar dalam penyusunan laporan pajak gaji dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan.
4.2.4 Analisis Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Sistem Penggajian Berbasis Komputer. Untuk mengetahui adanya hubungan Pelaksanaan Audit Internal (X) dengan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer (Y) dapat diketahui dengan melakukan pembuktian terhadap hipotesis yang telah dikemukan sebelumnya, yaitu: f. Perumusan Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) -
Ho :
= 0, artinya pelaksanaan audit internal tidak berpengaruh terhadap
efektivitas sistem penggajian berbasis komputer. -
Ha
:
≠ 0, artinya pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap
efektivitas sistem penggajian berbasis komputer. g. Perhitungan Nilai Statistik Hipotesis tersebut akan diuji dengan menggunakan analisis korelasi Rank Spearman dengan menggunakan rumus sebagai berikut: = 1 −
6 ∑ ( − 1)
Skor dari hasil penjumlahan tabulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.18 Skor Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer
Responden
Skor Penilaian Pelaksanaan Audit Internal
Skor Penilaian Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah
190 191 188 162 189 154 175 187 184 157 170 184 160 181 150 175 185 2982
95 103 102 101 100 76 84 100 84 88 95 100 101 76 83 100 86 1574
Dengan menggunakan rumus korelasi Rank Spearman sebelumnya harus mengetahui selisih ranking antara variabel X dan variabel Y, selisih ranking tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.19 Selisih Ranking Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer
Resp
Pelaksanaan Audit Internal (X)
Ranking (X)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
190 191 188 162 189 154 175 187 184 157 170 184 160 181 150 175 185
2 1 4 13 3 16 10,5 5 7,5 15 12 7,5 14 9 17 10,5 6
Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer (Y) 95 103 102 101 100 76 84 100 84 88 95 100 101 76 83 100 86
Ranking (Y) 9,5 1 2 3,5 6,5 16,5 13,5 6,5 13,5 11 9,5 6,5 3,5 16,5 15 6,5 12
Jumlah
Hasil perhitungan menggunakan rumus adalah sebagai berikut : = 1 −
6 ∑ ( − 1)
= 1 −
6 × 71 17(289 − 1)
= 1 −
426 4.896
= 0,842
d
d2
-7,5 7,5 0 0 2 2 9,5 9,5 -3,5 3,5 -0,5 0,5 -3 3 -1,5 1,5 -6 6 4 4 2,5 2,5 1 1 10,5 10,5 -7,5 7,5 2 2 4 4 -6 6 71
Apabila menggunakan bantuan program SPSS 20.0 for Windows diperoleh nilai korelasi yang sama dengan menggunakan rumus di atas antara Proses Penilaian Pelaksanaan Audit Internal (X) dengan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer (Y) sebagai berikut : Tabel 4.20 Korelasi antara Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer Correlations
Spearman's rho
Pelaksanaan Audit Internal
Correlation Coefficient
Pelaksanaan Audit Internal 1,000
Sig. (2-tailed) N Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer
,000 17
17
*
1,000
Correlation Coefficient
,842
Sig. (2-tailed)
,000
N
Sistem Penggajian Berbasis Komputer * ,842
17
17
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Sumber : Data hasil pengolahan SPSS 20.0 for windows
Dari hasil koefisien korelasi adalah 0,842 jika dibandingkan dengan kriteria koefisien yang diambil dari teori yang penulis ungkapkan di BAB III. Dimana 0,824 berada pada kriteria 0,80 – 1,000 yang artinya Pengaruh Pelaksanaan Audit
Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis
Komputer berada pada kategori “Sangat Kuat”. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis terdapat hubungan X dengan Y artinya Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti pula bahwa Pelaksanaan Audit Internal mempunyai hubungan sangat kuat dengan Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer. Guna lebih meyakinkan kedua variabel tersebut berkorelasi atau tidak, maka dilakukan uji t dan hasilnya dibandingkan dengan ttabel. Apabila thitung lebih besar dari ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Uji t dilakukan dengan
menggunakan program aplikasi SPSS 20.0 for Windows dan didapat hasil sebagai berikut: Tabel 4.21 Uji t a
Coefficients Unstandardized Coefficients
Model 1
B -80,087
(Constant) X
1,000
Standardized Coefficients
Std. Error
t
Sig.
-2,673
,017
6,033
,000
Beta
29,966 ,166
,842
a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data hasil pengolahan SPSS 20.0 for windows
Dari hasil pengujian di atas, didapat nilai thitung sebesar 6,033 dengan taraf signifikan 0,05, n = 17, dk (17 - 2) = 15 (derajat kebebasan), maka ttabel = 2,131, sehingga thitung > ttabel (6,033 > 2,131). Dan ini menunjukan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil pengujian ini membuktikan bahwa hipotesis yang telah ditetapkan penulis bahwa “terdapat hubungan antara Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer” dapat diuji, dibuktikan kebenarannya, dan dapat diterima. Berdasarkan hasil analisis korelasi dapat dihitung besarnya hubungan dari Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer dengan menggunakan koefisien determinasi. Koefisien Determinasi (KD) merupakan koefisien yang dipergunakan untuk mengetahui besarnya hubungan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer, hasil perhitungan dengan menggunakan program aplikasi SPSS 20.0 for Windows dan didapat hasil sebagai berikut :
Tabel 4.22 Koefisien Determenasi Model Summary Model
R
R Square
1
,842
a
,708
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
,689
15,37734
a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Audit Internal
Sumber : Data hasil pengolahan SPSS 20.0 for windows
Berdasarkan koefisien determinasi (R square) = 0,708 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,708. Angka tersebut mengandung arti bahwa hubungan atau konstribusi dari Pelaksanaan Audit Internal (X) terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer (Y) pada 3 BUMN kuat yaitu sebesar 70,8% hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sawyer yaitu : “Tujuan audit dalam audit gaji misalnya memastikan bahwa karyawan tidak mengambil cuti secara berlebihan karena sewaktu cuti tersebut mereka tetap menerima gaji. Prosedur audit yang paling efektif adalah mengamati secara langsung atau melihat catatan cuti karyawan. Kemudian auditor internal bisa menelusuri cuti dari catatan gaji hingga ke pengurangan akumulasi waktu cuti” (2009:214). Berdasarkan dari pernyataan Sawyer dan sihubungkan dengan hasil dari koefisien determinasi tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor telah berfungsi dan memberikan pengaruh dalam penggajian karena dapat memastikan kartu jam kerja sehingga gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan waktu jam kerja karyawan. Sisanya sebesar 29,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti misalnya penggunaan teknologi informasi, kualitas SDM, dan lain-lain.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan
pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia mengenai Pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: a. Pelaksanaan Audit Internal pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia dinyatakan sangat memadai. Hal ini didukung oleh pencapaian variabel Pelaksanaan Audit Internal yang diturunkan ke dalam masing-masing dimensi Tahap Pelaksanaan Audit Internal, yaitu sebagai berikut : 1. Tahap perencanaan audit sangat memadai, sesuai dengan tingkat pencapaiannya sebesar 86,4% dan rata-ratanya sebesar 60,5. 2. Tahap pengujian dan pengevaluasian sangat memadai, sesuai dengan tingkat pencapaiannya sebesar 86,9% dan rata-ratanya sebesar 47,8. 3. Tahap penyampaian hasil audit sangat memadai, sesuai dengan tingkat pencapaiannya sebesar 91,6% dan rata-ratanya sebesar 41,2. 4. Tahap tindak lanjut hasil audit sangat memadai, sesuai tingkat pencapaiannya sebesar 86,3% dan rata-ratanya sebesar 45,9. Berdasarkan hasil perhitungan keseluruhan tingkat pencapaian variabel X mencapai 87,7% dan hasil perhitungan rata-rata dari tujuh belas (17) responden pada divisi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia termasuk ke dalam kriteria ”Sangat Memadai”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 175,41 dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tetapkan yaitu antara (168 – 200).
b. Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia sangat efektif. Hal ini didukung oleh pencapaian variabel Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer yang diturunkan ke dalam masing-masing dimensi tujuan sistem penggajian dan prosedur sistem penggajian berbasis komputer, yaitu sebagai berikut : 1. Tujuan sistem penggajian sangat tercapai, sesuai dengan tingkat pencapaiannya sebesar 86,8% dan rata-ratanya sebesar 43,4. 2. Prosedur sistem penggajian berbasis komputer sangat sesuai, sesuai dengan tingkat pencapaiannya sebesar 88,9% dan rata-ratanya sebesar 48,9. Berdasarkan hasil perhitungan keseluruhan tingkat pencapaian variabel Y mencapai 88,2% dan hasil perhitungan rata-rata dari tujuh belas (17) responden pada divisi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada 3 BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia termasuk kedalam kriteria ”Sangat Efektif”. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 92,59 dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tetapkan yaitu antara (88,2 – 105). c. Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 (tiga) BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia sangat berpengaruh hal ini diambil berdasarkan hasil penelitian dari perhitungan kuesioner tingkat korelasi pada BAB IV yaitu sebesar 82,4% yang artinya Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Efektivitas Sistem Penggajian Berbasis Komputer berada pada kategori “Sangat Kuat”.
5.2
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh
pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada 3 BUMN, maka penulis memberikan saran yang diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan, diantaranya: 1. Pelaksanaan Audit Internal pada 3 BUMN yaitu PT PINDAD, PT POS dan
PT Kereta Api Indonesia telah sesuai dengan tehap-tahap pelaksanaan audit internal. Akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan dengan adanya beberapa poin pertanyaan yang masih mempunyai skor yang cukup rendah, seperti pada kuisioner tentang pelaksanaan audit internal pada dimensi tahap perencanaan audit pertanyaan no.6 yaitu tentang “pelaksanaan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan dari pihak yang akan diperiksa” sebanyak 41% responden masih menjawab kadang-kadang serta pada dimensi tahap pengujian dan pengevaluasian pertanyaan no.17 yaitu tentang “mendapatkan informasi yang kompeten untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi” sebanyak 35% responden yang masih menjawab kadang-kadang.
Untuk dimensi tahap perencanaan audit pertanyaan
no.6 yaitu
tentang “pelaksanaan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan dari pihak yang akan diperiksa” sebaiknya auditor melakukan survei secara tepat dalam mengenali kegiatan agar auditor internal lebih memahami kegiatan yang ditinjau serta agar dapat mengidentifikasi berbagai area penting yang memerlukan penekanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan.
Untuk dimensi tahap pengujian dan pengevaluasian pertanyaan no.17 tentang “mendapatkan informasi yang kompeten untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi” sebaiknya auditor internal lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan karena informasi yang kompeten dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat menjadi dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan.
2. Sistem Penggajian Berbasis Komputer pada 3 BUMN yaitu PT PINDAD,
PT POS dan PT Kereta Api Indonesia telah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan dan prosedur dari sistem penggajian berbasis komputer. Akan tetapi masih terdapat kelemahan dengan adanya pertanyaan yang masih mempunyai skor yang cukup rendah, seperti pada kuisioner tentang efektivitas sistem penggajian berbasis komputer pada dimensi tujuan sistem penggajian pertanyaan no.7 yaitu tentang “Apakah dalam penyusunan laporan pajak gaji yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak telah dilakukan secara teliti” sebanyak 35% responden masih menjawab cukup teliti. Dengan masih banyaknya responden yang menjawab cukup teliti dalam penyusunan laporan pajak gaji seharusnya bagian yang terkait dalam penyusunan laporan pajak gaji tetap memeriksa laporan yang telah disusun walaupun sudah memakai sistem yang terkomputerisasi agar dalam penyusunan laporan pajak gaji dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan.
DAFTAR PUSTAKA
Akmal, (2006), Pemeriksaan Intern, Indeks, Indonesia. Fatta, Hanif Al, (2007), Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Andi Publisher Yogyakarta. Jusuf, Amir Abadi , (2000), Akuntansi keuangan lanjutan di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Krismiaji, (2002), Sistem Informasi Akuntansi, YKPN, Yogyakarta. Kumaat, Valery G., (2011), Internal Audit, Erlangga, Jakarta. Kurniawan, Agung (2005) Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan, Yogyakarta. Mahmudi, (2005), Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Moenir, H.A.S., (2006), Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, jakarta. Mulyadi, (2007), SistemAkuntansi, SalembaEmpat, Jakarta. Priyanto, D., (2008), Mandiri Belajar SPSS, Medikom, Jakarta. Sawyers, Lawrence B (2009), Internal Audit,Salemba Empat, Jakarta Soemarsono, (2004), Akuntansi Suatu Pengantar, Salemba Empat, Jakarta. Sudjana, Nana, (2005), Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya, Bandung. Sugiyono, (2010), Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta IKAPI, Bandung. Supriyono. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen, Erlangga, Jakarta. Susanto, Azhar, (2004), Sistem Informasi Akuntansi, Lingga Jaya, Bandung. Tampubolon, Robert., (2005), Risk and Systems-Based Internal Audit, Elex Media Komputindo, Jakarta. Tugiman, Hiro, (2006), StandarProfesional Audit Internal, Kanisisus, Yogyakarta.
Referensi Lain : http://itjen.kemhan.go.id/node/1233 http://jurnalauditor.blogspot.com/2011/11/definisi-audit-internal_14.html http://svl.petra.ac.id/docs/unc_digital_resdetail.php?knokat=585_jkunukr http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/analisa-sistem-penggajian-pegawai/ repository.usu.ac.id/.../4/Chapter%20I.pdf www.towerswatson.com/indonesia/press/8016
