PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PEMERINTAH SRI LANKA dan PEMBERONTAK MACAN TAMIL
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Rizky Amalia NIM. E0006214
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan hukum (Skripsi)
PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PEMERINTAH SRI LANKAdan PEMBERONTAK MACAN TAMIL Disusun oleh: RIZKY AMALIA NIM: E0006214
Disetujui untuk Dipertahankan
Pembimbing I
Pembimbing
Sri Lestari Rahayu., S.H.,M.Hum NIP. 195911251986012001
Sasmini., S. H.,L.L.M. NIP. 198105042005012001
ii
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum ( Skripsi ) PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PEMERINTAH SRI LANKA dan PEMBERONTAK MACAN TAMIL Oleh Rizky Amalia Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari Tanggal
: Rabu : 28 Juli 2010 DEWAN PENGUJI
1. Handojo Leksono, S.H : ............................................... NIP.19530491984031001 Ketua 2. Sasmini, S.H, LL.M : ................................................ NIP. 198105042005012001 Sekretaris 3. Sri Lestari Rahayu, S.H, M.Hum: .............................................. NIP. 195911251986012001 Anggota
MENGETAHUI Dekan,
Mohammad Jamin, S.H, M.Hum. NIP.196109301986011001 iii
PERNYATAAN
Nama
: Rizky Amalia
NIM
: E0006214
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: PRINSIP
PEMBEDAAN
DALAM
KONFLIK
BERSENJATA
ANTARA
PEMERINTAH SRI LANKA dan PEMBERONTAK MACAN TAMIL adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulissan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 21 Juli 2010 yang membuat pernyataan
Rizky Amalia NIM. E0006214
iv
ABSTRAK Rizky Amalia , E0006214. 2010. PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PEMERINTAH SRI LANKA dan PEMBERONTAK MACAN TAMIL . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan pemberontak Macan Tamil. Penelitan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yang ditinjau dari sifatnya bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan, yaitu studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yakni penerapan prinsip pembedaan dalam Konflik Bersenjata Non Internasional antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil tidak sesuai dengan aturan prinsip pembedaan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional yang seharusnya berlaku. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk sipil yang tewas dalam konflik serta adanya sejumlah kejadian penyerangan dan pembunuhan brutal terhadap penduduk sipil ataupun objek sipil lainnya. Kata kunci: Prinsip Pembedaan, Konflik bersenjata di Sri Lanka, Perlindungan penduduk sipil
v
ABSTRACT Citraningtyas Wahyu Adhie, E0006096. 2010. LAND ACQUISITION IMPLEMENTATION OF CITY RING ROAD CONSTRUCTION BY WONOGIRI REGENCY GOVERMENT. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. This research was aimed to know whether the land acquisition process of City Ring Road construction by Wonogiri regency government was appropriate due to the valid constitution, including the gradually practical process starting from location decision scheming until the agreement achievement of loss of land, buildings, plants, either other materials on it. This research was a normative law with prescriptive nature, discovering the in concreto law whether or not the procurement procedures is in accordance with the existing land laws. Types of data used are secondary data. Secondary data sources that were used included the primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used were literature studies and interviews with officials Wonogiri land procurement committee to clarify the obtained data. Data analysis was performed with the interpretation of laws and regulations, regarding the procurement of land (the major premise) that was used as reference to assess the truth of the law the land acquisition process for Wonogiri City Ring Road (minor premise). To achieve the answers due to the suitability of land procurement procedures, deductive syllogism was being used. Based on the findings and discussions, conclusions were obtained, First, the reason for the land acquisition procedures for Wonogiri City Ring Road did not comply the statutory regulations, in the matter that the Land Price Appraisal Team members Wonogiri were not in accordance with the composition specified in the legislation, then it was feared could harm the owner of the land because land prices were determined by the parties that requires the land so that prices tend to be below the normal market. Second, between the landowners and institution which was in need of land, in this case the Wonogiri government, both parties could reach an agreement on compensation for loss of land, buildings, plants, other objects either money on it. Key words: Procedures, land acquisition, public interest
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PEMERINTAH SRI LANKA dan PEMBERONTAK MACAN TAMIL”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi. 2. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S. H., M. S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum serta sebagai dosen bagian Hukum Internasional yang telah banyak membantu penulis selama penulis menjalankan aktivitas organisasi serta atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis bisa menjadi asisten Dosen Hukum Internasional;
3. Bapak Suraji, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum yang telah membantu kelancaran aktivitas organisasi penulis serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum;
4. Bapak Suranto, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum atas saran, nasihat, bantuan yang selalu
diberikan bagi penulis saat penulis kesulitan dalam
aktivitas kampus;
5. Ibu Sri Lestari, S.H.,M. Hum, Selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan selaku Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) atas bimbingan, kesempatan penulis untuk berbagi cerita, vii
nasihat yang membuat penulis semakin termotivasi serta ilmu yang penulis dapat selama masa bimbingan dan selama menjadi asisten dosen ; 6. Ibu Sasmini, S.H., L.L.M, selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjadi mahasiwa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret serta selaku pembimbing II Penulisan Hukum (Skripsi) atas ilmu, masukan, kritikan, cerita yang membuat penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini; 7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat Penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya. 8. Bapak Joko dan Ibu Barsedyani atas segala bantuan, tempat singgah, kerja sama, motivasi yang telah diberikan kepada penulis; 9. Segenap
staf
Perpustakaan
Fakultas
Hukum
atas
bantuannya
yang
memudahkan Penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan penelitian ini; 10. Segenap Staf Fakultas Hukum atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa; 11. Kedua orang tua penulis atas segala doa dan dukungan tanpa henti, semoga ALLAH SWT selalu mengiringi mama dan papa; Kakakku Firman Andrian atas bantuan, doa dan dukungan yang diberikan; 12. Sahabat penulis yang tidak pernah berhenti menemani dan memberikan dukungan selama 4 tahun terakhir, Arshinta Puspitasari, Diah Kartika, Galuh Citra Nugraheni, Arif Yudisaputra, Dwi Wahyu Julianto, Rud Tomico El Umam, semoga persahabatan ini bisa tetap langgeng, ingat yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada; 13. Keluarga besar Pondok Ira Permai, Monchie, Nia, Tyas, Ashari, Citra, Mba Tyus, Ayin, Anis yang telah mewarnai kehidupan penulis dan memberikan pembelajaran hidup;
viii
14. Mbak Atika dan Mbak Athina atas segala bantuan, nasihat yang telah diberikan pada penulis selama penulis menyusun penulisan hukum serta atas teladan yang diberikan kepada penulis sehingga memilih HI; 15. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas pelajaran hidup yang diberikan kepada penulis. BEM FH adalah tempat penulis belajar menjadi dewasa; 16. Keluarga Besar KSP Principium atas ilmu dan keluarga yang didapat penulis selama menjadi anggota; 17. Keluarga Besar Mawapres UNS 2009 +1 atas ilmu, motivasi, pembelajaran serta keluarga yang didapat penulis; 18. Tim Trainer AMT UNS 2009 atas motivasi tiada henti 19. Untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis selama penulis menyelesaikan pendidikan di Solo, terimakasih, tanpa kalian, saya bukanlah siapa-siapa. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.
Surakarta,21 Juli 2010 Penulis
RIZKY AMALIA NIM. E0006214
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN .....................................................................
iv
HALAMAN ABSTRAK .............................................................................
v
KATA PENGANTAR .................................................................................
vii
DAFTAR ISI ................................................................................................
x
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah .........................................................
1
B. Perumusan Masalah ................................................................
5
C. Tujuan Penelitian ....................................................................
5
D. Manfaat Penelitian ..................................................................
6
E. Metode Penelitian ...................................................................
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................
12
A. Kerangka Teori .......................................................................
12
1. Tinjauan mengenai penerapan hukum Internasional dalam hukum nasional…………….............................................. 2. Tinjauan
umum
mengenai
hukum
12
humaniter
internasional .....................................................................
15
a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional ..............
15
b. Tujuan Hukum Humaniter Internasional ...................
17
c. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional 18 d. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional........
20
e. Prinsip – prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional...................................................................
28
3. Tinjauan Umum tentang Prinsip Pembedaan ...................
31
4. Tinjauan Umum tentang Konflik Bersenjata...............
48
B. Kerangka Pemikiran ................................................................
60
x
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.........................
62
A. Hasil Penelitian 1. Konflik Bersenjata Antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil …………………………
62
2. Implementasi Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata Antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil............................................
76
B. Pembahasan Penelitian.............................................................. 1.
Konflik Bersenjata Antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil …………………………
2.
86
Implementasi Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata Antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil...........................................
95
BAB IV PENUTUP ....................................................................................
112
A. Simpulan .................................................................................
112
B. Saran .......................................................................................
112
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................
113
LAMPIRAN
xi
1
BAB I.PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Sengketa bersenjata atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia (Arlina Permanasari, 1999: 12). Hampir tidak ada yang bisa memastikan kapan tepatnya konflik bersenjata itu dimulai. Bukti tertulis mulai kapan dilaksanakannya perang dan kapan aturan perang itu terbentuk sulit ditemukan. Hingga saat ini, konflik bersenjata, baik yang tergolong konflik bersenjata
internasional maupun konflik bersenjata non internasional masih
terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik bersenjata, apapun jenisnya pasti mengakibatkan dampak negatif bagi setiap aspek dalam kehidupan manusia. Tidak terhitung kerugian akibat konflik bersenjata terhadap manusia, harta benda, lingkungan maupun kerusakan terhadap benda budaya yang merupakan warisan sejarah masa lalu. Berjuta orang baik dari kalangan warga sipil maupun kombatan telah menjadi korban jiwa. Bagi korban yang selamat, harus berhadapan dengan rasa trauma pasca perang akibat kekejaman dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami selama perang terjadi. Konflik bersenjata juga menelan biaya yang tidak sedikit. Dalam invasi Amerika ke Irak misalnya, disinyalir Amerika serikat telah mengeluarkan dana sebesar tiga trilyun dolar untuk membiayai invasi ke Irak. (http://klubbukufilmsctv.wordpress.com/2009/04/07/berapa-hargasebuahperangtak-dapat-dihitung/. Biaya yang dikeluarkan oleh Negara peserta konflik tidak hanya biaya selama konflik saja, tetapi biaya pemulihan dan restorasi pasca konflik. Dampak negatif lain yang terjadi ialah kerusakan besar terhadap bendabenda cagar budaya. Di Irak, hampir semua penemuan arkeologis sejak tahun 1920 di negeri itu lenyap akibat konflik bersenjata. Besarnya dampak negatif konflik bersenjata disadari penuh oleh negara – negara di dunia. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereka bersama-sama mengusung dan menyerukan semangat perdamaian yang diwujudkan dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Demokrasi yang menghasilkan masyarakat yang lebih 1
2
terbuka telah menggejala di seluruh belahan dunia. Hal ini membuahkan hasil, setelah berakhirnya perang dingin, intensitas konflik bersenjata
internasional
menurun. Hadirnya pendekatan dan lobi internasional yang dilakukan negaranegara adidaya dapat meredam munculnya gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik. Akan tetapi, menurunnya intensitas konflik bersenjata internasional menimbulkan kecenderungan meningkatnya konflik bersenjata non internasional. Sejak tahun 1978 tercatat lebih dari 44 konflik bersenjata non internasional yang terjadi di seluruh dunia. Benang merah yang dapat ditarik dari hampir semua konflik non internasional yang terjadi ialah konflik tersebut terjadi di negara berkembang dengan latar belakang terjadinya konflik ialah adanya persoalan-persoalan domestik yang berhubungan dengan terancamnya kedaulatan negara oleh kelompok-kelompok yang bertentangan ( Ambarwati dkk, 2009:1216). Konflik bersenjata non internasional keberadaannya tidak boleh dikesampingkan. Mengingat ruang lingkupnya hanya dalam satu negara, konflik bersenjata non internasional lebih mudah terjadi. Hal yang perlu dicermati dari konflik bersenjata non internasional ini ialah jangka waktu konflik yang cenderung panjang serta bahaya laten konflik yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali, seperti dalam konflik Yugoslavia yang menyebabkan runtuhnya Yugoslavia dan munculnya negara – negara baru yang dulunya merupakan wilayah bagian Yugoslavia. Dalam perkembangannya konflik ini dapat menimbulkan ekses negatif bagi keberadaan suatu negara dalam pergaulan internasional dan bagi perdamaian dunia. Salah satu konflik bersenjata yang terjadi dalam jangka waktu lama yang banyak menyita perhatian dunia internasional
ialah konflik bersenjata antara
pemerintah Sri Lanka dengan Pemberontak The Liberation Tigers of Tamil Eelam atau yang biasa dikenal dengan pemberontak Macan Tamil. Perang saudara yang dilatarbelakangi dengan adanya kecemburuan etnis Tamil dan Sinhala ini diawali dengan adanya tragedi Black July pada tahun 1983. Pada tahun ini pemberontak Macan
Tamil
resmi
mengangkat
senjata
setelah
terbentuk
tahun1979
(http://karinasetyowati.blogspot.com/2008/06/upaya-penyelesaian-konflik-etnis-
3
.html(12 Maret 2010 16.30 WIB). Sejak tahun 1983 hingga tahun 2009, berbagai upaya damai telah dilakukan untuk menghentikan konflik etnis ini, tetapi tidak ada yang membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak tidak menuruti perjanjian damai yang mereka buat serta rasa diskriminasi yang telah terlanjur membuat etnis Tamil menginginkan kemerdekaan. Konflik antar etnis ini menelan jutaan korban jiwa baik dari penduduk sipil maupun kombatan serta menelan biaya yang luar biasa besar untuk Negara berkembang seperti Sri Lanka. Konflik ini juga menyebabkan Sri Lanka sebagai suatu negara tidak dapat berkembang dengan baik. Keberadaan Sri Lanka dalam pergaulan dunia Internasional cenderung terhambat karena konflik ini. Pemerintah Sri Lanka dianggap tidak mampu menghentikan konflik etnis ini dan dianggap gagal memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Dari sekian banyak dampak negatif yang terjadi akibat konflik antar etnis di Sri Lanka, penulis menggarisbawahi tingginya angka kematian korban sipil. Dalam tahun pertama konflik, lebih dari 6500 korban sipil meninggal dunia, sedangkan 14.000 korban lainnya terluka. Secara keseluruhan, sejak 1983 sekitar 70.000 korban jiwa dari pihak sipil meninggal dunia. Perang saudara yang sudah berlangsung selama kurang
lebih
30
tahun
ini
juga
tercatat
sudah
menelan
biaya
sebanyakUSD32miliar.http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/ 25/64878/Mengakhiri-Konflik-Etnis-Sri-Lanka diakses ( 8 Maret 2010 15.00 WIB). Tingginya angka kematian korban sipil juga dibarengi dengan besarnya jumlah korban sipil yang terluka, cacat permanen maupun korban selamat yang masih hidup dalam pengungsian. Penduduk sipil yang selamat dalam konflik ini masih harus berhadapan dengan rasa trauma akibat konflik. Mereka juga harus memulai kehidupan baru di sela-sela bahaya laten konflik yang masih mengancam. Jatuhnya begitu banyak korban sipil dalam konflik bersenjata di Sri Lanka merupakan hal yang seharusnya dapat dihindari bila aturan-aturan dasar perlindungan terhadap warga sipil diterapkan seutuhnya dalam konflik. Membedakan antara pihak yang boleh dan tidak boleh diperangi merupakan salah satu aturan dasar dalam melindungi warga sipil yang faktanya, dalam konflik
4
bersenjata jarang diterapkan. Berbagai alasan dikemukakan terkait dengan hal ini. Dikatakan bahwa dalam masyarakat modern seperti saat ini, tidak ada perbedaan yang jelas antara kombatan dengan penduduk sipil, karena sepertinya semua orang terlibat dalam upaya perang. Terlebih lagi, ada upaya untuk membuat pihak musuh
menyerah lebih cepat karena adanya tekanan, yakni dengan
membombardir penduduk sipil (Duncan B. Hollis. 2007:35). Hukum Humaniter Internasional dalam hal ini sebagai payung hukum dalam semua konflik bersenjata sudah memberikan pengaturan dasar yang jelas mengenai perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun tidak ikut serta dalam permusuhan. Perlindungan terhadap para pihak yang ikut maupun yang tidak ikut serta dalam peperangan diaplikasikan dalam Prinsip Pembedaan atau Distinction Principle. Prinsip ini ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata. Prinsip ini sangat penting untuk mengetahui dan mengklasifikasi pihak mana yang boleh diperangi atau tidak dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. Jadi, secara normatif, prinsip ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Ini berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja. (Arlina Permanasari dkk, 1999:77) Penerapan
prinsip
pembedaan
dalam
Konflik bersenjata
antara
pemerintah Sri Lanka dengan Pemberontak The Liberation Tigers of Tamil Eelam dirasa sangat penting untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga sipil sebagai pihak yang seharusnya tidak boleh diperangi. Inilah yang menjadi latar belakang penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata yang dikaji penulis melalui penelitian hukum dengan judul :
5
”Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Konflik Bersenjata Antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil ”
B. PERUMUSAN MASALAH Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nanti dapat dibahas dengan lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penulis telah merumuskan permasalahan yang akan dikaji yakni : Bagaimana penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil ?
C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif, dimana tujuan objektif merupakan tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari peneliti. Tujuan objektif dan subjektif dalam penelitian ini adalah: 1. Tujuan Objektif Tujuan objektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Tujuan objektif penulisan ini ialah untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana seharusnya penerapan konsep
prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata antara
pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil 2. Tujuan Subjektif Tujuan subjektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Tujuan subjektif penulis adalah : a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu hukum khususnya dalam lingkup Hukum Humaniter Internasional. b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Unversitas Sebelas Maret Surakarta.
6
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti peroleh agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.
D. MANFAAT PENELITIAN Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberi manfaat atau faedah, baik secara tertulis maupun praktis, yang meliputi: 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini ialah sebagai berikut : a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Humaniter Internasional pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dengan Pemberontak Macan Tamil. c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitianpenelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut: a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan
membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan
7
yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum khususnya Hukum Humaniter Internasional.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahanbahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus- kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasuskasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi (Jhonny Ibrahim, 2006:299). Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg, dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu hukum yang objeknya hukum itu sendiri Jhonny Ibrahim, 2006:57). Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Jhonny Ibrahim, 2006:295). 2. Sifat Penelitian Sifat dari penelitian yang dilakukan ialah bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai,keadilan,validitas aturan hukum,konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sesuai dengan sifat preskriptifnya, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seharusnya atau apa yang
8
seyogyanya. Penelitian hukum yang bersifat preskripsi dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga hasil yang didapat dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. (Peter Mahmud Marzuki,2008:2235). Karakter preskriptif dalam penelitian hukum ini akan dikaji pada penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan pemberontak Macan Tamil. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan penulis pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2008:93). Pendekatan perundang-undangan yang akan dipakai penulis dalam penulisan hukum ini dengan cara mengkaji dan meneliti aturan hukum yang berkaitan dengan Prinsip Pembedaan dan
Konflik bersenjata, khususnya Konflik
bersenjata non internasional. Dalam pembahasan mengenai penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil, instrumen hukum internasional yang digunakan adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag serta Hukum Kebiasaan Internasional. 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, yang dikenal adalah bahan hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi dan argumentasi
mengenai apa yang seyogyanya,
diperlukan sumber-sumber penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam hal ini membagi sumber -sumber penelitian hukum menjadi dua yakni : (Peter Mahmud Marzuki,2008:141)
9
a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan hukum resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri atas Konvensi Jenewa 1949 serta Konvensi Den Haag b) Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dikumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis ialah buku-buku teks mengenai hukum internasional, hukum humaniter , konflik bersenjata serta buku-buku teks yang berkaitan dengan konflik Sri Lanka. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Tekhnik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan tersebut diinventarisir dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masakah yang dibahas dipaparkan kemudian dianalisis untuk digunakan sebagai dasar menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (F Sugeng Istanto, 2007:56). 6. Teknik Analisis Data Kajian mengenai penerapan hukum positif, dalam hal ini yakni prinsip pembedaan, ditujukan untuk memperjelas isi ketentuan hukum positif serta bagaimana pengaplikasian hukum tersebut dalam kejadian nyata. Metode analisis data yang digunakan untuk mengkaji kebenaran penerapan suatu ketentuan hukum menjadi kenyataan kehidupan masyarakat adalah metode deduksi. Metode deduksi ialah suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya (F Sugeng Istanto, 2007:37).Dalam penelitian ini, yang merupakan genus ialah ketentuan hukum
10
yang berlaku umum, yakni ketentuan Hukum Humaniter Internasional mengenai Prinsip Pembedaan dan Konflik bersenjata. Spesies dalam penelitian hukum ini ialah penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil.
F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab pertama diuraikan mengenai latar belakang
masalah yakni
mengenai banyaknya penduduk sipil yang menjadi korban saat terjadinya konflik bersenjata antara Pemerintah Srilanka melawan Pemberontak Macan Tamil. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB I
: TINJAUAN PUSTAKA Bab dua terdiri dari kerangka teori dan kerangka berfikir. Kerangka teori
dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum penerapan hukum internasional di dalam hukum
nasional.
Tinjauan umum
mengenai
Hukum Humaniter
Internasional, Tinjauan mengenai Prinsip Pembedaan serta Tinjauan mengenai Konflik Bersenjata,. Tinjauan pustaka yang diangkat penulis dimaksudkan agar digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yakni mengenai penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata non internasional antara Pemerintah Srilanka melawan Pemberontak Macan Tamil. BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab tiga diuraikan mengenai hasil pembahasan serta jawaban atas
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik antara Pemerintah Srilanka dan Pemberontak Macan Tamil..
11
BAB IV
: PENUTUP Dalam bab empat berisi simpulan dari jawaban-jawaban permasalahan
yang menjadi objek penelitian serta saran yang didasarkan pada simpulan yang ada. Hal ini bertujuan agar penulisan ini dapat bermanfaat dan memperoleh suatu kejelasan atas permasalahan yang ada. DAFTAR PUSTAKA Berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan ini.
hukum
12
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori
1.
Tinjauan Mengenai Penerapan Hukum Internasional Dalam Hukum Nasional Sebagai
bagian
dari
masyarakat
internasional,
negara
harus
memperhatikan dan menjadi bagian dari kehendak bersama negara-negara lain yang diformulasikan dalam hukum internasional. Hukum internasional sendiri merupakan himpunan dari peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Boer Mauna, 2005:1). Dalam pergaulan
internasional,
negara
dituntut
untuk
menerapkan
hukum
internasional,baik berupa perjanjian maupun kebiasaan internasional ke dalam hukum nasional negaranya. Tuntutan dalam pergaulan internasional itulah yang membuat hukum nasional suatu negara dan hukum internasional yang berlaku pasti selalu berkaitan. Ada dua teori yang membahas mengenai kaitan hukum nasional dan hukum internasional yakni teori Monisme dan Dualisme. Teori Monisme dalam hal ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua aspek dari satu sistem hukum. Akibat dari teori ini ialah munculnya monisme dengan primat Hukum Internasional, yakni yang lebih mengutamakan hukum internasional dan monisme dengan primat hukum nasional, yakni lebih mengutamakan hukum nasional dibandingkan hukum internasional. Teori kedua ialah dualisme. Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara intrinsik( Mochtar Kusumaatmadja, 1999:43). Alasan yang diajukan oleh penganut aliran dualisme bagi pandangan tersebut di atas didasarkan pada alasan formal maupun alasanalasan yang berdasarkan kenyataan, yaitu: 12
13
a. Kedua perangkat hukum tersebut memiliki sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara; b. Kedua perangkat hukum tersebut berlainan subyek hukumnya. Subyek hukum nasional adalah perorangan, sedangkan hukum internasional adalah negara; c. Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional berbeda dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam kenyataan ialah bahwa kaidah hukum nasioanl itu bertentangan dengan hukum internasional . dengan kata lain, ketentuan hukum nasional tetap berlaku efektif sekalipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional (Mochtar Kususmaatmadja, 1999: 41). Dalam perkembangannya, teori mengenai kaitan hukum internasional dengan hukum nasional mendapat kritikan mengenai akibat bila teori ini diterapkan suatu negara. Teori dualisme menyatakan bahwa bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada tempat bagi persoalan hierarki antara hukum nasional dan internasional, karena pada dasarnya keduanya adalah sama. Teori ini juga mengatakan ketentuan hukum internasional bisa menjadi hukum nasional hanya bila telah ditransformasikan menjadi hukum nasional, sehingga mengakibatkan ketentuan hukum internasional tidak bisa berdiri sendiri. Di lain pihak, teori monisme menghendaki adanya hierarki antara hukum nasional dengan hukum internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya monisme dengan primat hukum internasional dan monisme dengan primat hukum nasional. Penempatan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional ataupun sebaliknya akan membuat kebingungan akan prioritas hukum internasional atau hukum nasional dalam proses pembentukan undang-undang suatu negara( Mochtar Kusumaatmadja, 1999:42-44). Terlepas dari kritikan-kritikan yang ditujukan kepada masing-masing teori, menurut hemat penulis hukum nasional dan hukum internasional tidak
14
dapat dipisahkan keberadaannya. Kedua hukum tersebut akan terus berkaitan karena negara memiliki kewajiban untuk membangun stabilitas nasional negaranya dalam segala bidang dan di lain pihak negara juga memiliki keharusan untuk menjadi bagian aktif dalam masyarakat internasional. Oleh sebab itu hukum internasional akan selalu menjadi bagian dari hukum nasional. Kaitan hukum nasional dan hukum internasional penting untuk diketahui berkaitan dengan penerapan hukum internasional di dalam hukum nasional suatu negara. Ada dua teori yang membahas mengenai penerapan hukum nasional di dalam hukum internasional, yakni teori transformasi dan teori delegasi. Teori transformasi menyatakan bahwa untuk dapat berlaku dalam hukum nasional, hukum internasional harus ditransformasikan dulu melalui suatu adopsi khusus. Teori delegasi di lain pihak juga mengharuskan adanya adopsi khusus, tetapi adopsi khusus yang di maksud disini merupakan delegasi dari hukum internasional kepada hukum nasional untuk menetapkan waktu dan cara berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional (F.Sugeng Istanto,
1994:7). Dari pendapat F. Sugeng Istanto,
menurut
penulis teori delegasi merupakan teori penerapan hukum yang paling sesuai untuk dilakukan negara-negara saat ini. Terlebih bagi negara berkembang dan negara dunia ke tiga yang dituntut untuk mengikuti perkembangan hukum internasional yang cenderung mengikuti perkembangan tekhnologi dan kekuatan yang notabene hanya dimiliki oleh negara maju. Teori ini memungkinkan suatu negara untuk ikut menyetujui aturan hukum internasional tetapi waktu dan cara penerapannya disesuaikan dengan kemampuan negara tersebut. Teori ini juga memberikan keleluasaan bagi negara untuk menyesuaikan hukum nasional dengan hukum internasional tanpa harus dikucilkan dari pergaulan internasional. Kedudukan hukum internasional dalam peradilan nasional suatu negara terkait dengan doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi. Doktrin inkorporasi menyatakan bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional . Bila suatu negara telah meratifikasi suatu
15
perjanjian ataupun traktat, maka perjanjian tersebut dapat langsung mengikat terhadap warga negaranya tanpa adanya sebuah legislasi. Doktrin ini menganggap bahwa hukum internasional merupakan bagian yang secara otomatis menyatu dengan hukum nasional. Doktrin inkorporasi ini dianut oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris. Doktrin yang kedua ialah doktrin transformasi. Doktrin ini menuntut adanya tindakan positif yang dilakukan negara agar hukum internasional dapat berlaku pada hukum nasional negara tersebut. Traktat atau perjanjian internasional yang telah ditandatangani ataupun diratifikasi tidak dapat berlaku sebagai hukum nasional jika belum diundangkan ke hukum nasional. Doktrin transformasi ini dikembangkan oleh negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia (Jawahir Tantowi, Pranoto Iskandar, 2006:82) Dalam penelitian ini Sri Lanka merupakan negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa I – IV pada tanggal 28 Februari 1959, memiliki kewajiban untuk menerapkan konvensi ini ke dalam hukum nasionalnya baik dengan menggunakan doktrin inkorporasi ataupun doktrin transformasi. Pada kenyataannya, Sri Lanka menganut doktrin transformasi, terbukti dengan adanya Geneva Convention Act, No 4 of 2006 sebagai implementasi dari ratifikasi Konvensi Jenewa. Hal ini dirasa sangat penting mengingat Sri Lanka adalah bagian dari dunia Internasional yang juga harus mengikuti aturan yang telah dibuat dan disetujui bersama. Keseluruhan teori mengenai penerapan hukum Internasional ke dalam hukum nasional hanya bisa tercapai dan berlaku efektif bila didukung oleh itikad baik dan sikap kesadaran akan urgensi hukum internasional dari negara yang bersangkutan.
2.
Tinjauan Umum Mengenai Hukum Humaniter Internasional a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional Begitu besarnya peran Hukum Humaniter Internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia membuat definisi Hukum Humaniter Internasional berbeda – beda tetapi tetap dalam satu koridor yakni mengutamakan prinsip-prinsip humanis. Berikut ini adalah definisi Hukum
16
Humaniter Internasional yang di kemukakan oleh beberapa ahli, antara lain (Arlina Permanasari, dkk, 1999 : 9) : 1) Menurut Jean Pictet : “International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary,ensuring respect for individual and his wellbeing”. 2) Menurut Geza Herzeg : “Part of the rule of public international law which serve as theprotection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but mus tbe clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”. 3) Menurut Mochtar Kusumaatmadja “Bagian
dari
hukum
yang
mengatur
ketentuan-ketentuan
perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”. 4) Menurut
Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen
Hukum dan perundang-undangan merumuskan sebagai berikut : “Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”. Selain itu, Haryo Mataram dalam bukunya juga mendefinisikan mencantumkan pendapat para ahli yaitu (Haryomataram, 1994 : 7): a) Menurut Nagendra Singh “ The fundamental basis of the laws of war and their main purpose is to limit the use of forcel violence to that which, an according to all accepted canons, is the submission of the enemy to terms” b) Menurut Oppeiheim “Laws of war are the rules of the Law of Nations respecting warfare”.
17
Rina Rusman dalam Ambarwati dkk memaparkan bahwa hukum humaniter internasional sebagai salah satu bagian dari hukum internasional yang merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk negara damai atau negara netral untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang tejadi di berbagai negara (Ambarwati dkk, 2009: 27). Sementara ELSAM mendefinisikan Hukum Humaniter Internasional sebagai seperangkat aturan yang, dikarenakan alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara dan metode berperang(http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Hukum_Humaniter_dan _HAM.pdf). Dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional ialah sekumpulan peraturan hukum Internasional yang membatasi metode dan sarana berperang baik internasional maupun non internasional serta memberikan perlindungan maksimal kepada setiap pihak yang ikut maupun tidak ikut serta dalam peperangan.
b. Tujuan Hukum Humaniter Internasional Tujuan utama Hukum Humaniter Internasional adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (combatant), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (civilian population) (Bastian Yunariono.2007:99). Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan Hukum Humaniter Internasional, yaitu memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diberlakukan sebagai tawanan perang, mencegah dilakukannya perang secara kejam
18
tanpa mengenal batas,dalam tujuan hukum humaniter yang ditekankan adalah asas perikemanusiaan dan humanisme (Haryo Mataram, 1994:9 dan Arlina Permanasari dkk, 1999:12). Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tujuan Hukum Humaniter Internasional ialah memberikan perlindungan maksimal dan mencegah penderitaan yang tidak perlu bagi pihak yang ikut maupun tidak ikut serta dalam perang.
c. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Pada dasarnya hukum humaniter memiliki sejarah yang panjang hingga sampai pada bentuknya yang sekarang ini. Sekalipun dalam bentuknya yang sekarang relatif baru, hukum humaniter internasional atau hukum sengketa bersenjata atau hukum perang memiliki sejarah yang panjang. Hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di bumi. (Arlina Permanasari,dkk 1999:12). Berikut ini ialah tahapan-tahapan dalam perkembangan hukum humaniter internasional yang bisa dibagi ke dalam beberapa tahap, yakni : 1) Zaman Kuno Pada masa kuno ini sudah dikenal adanya upaya-upaya untuk memanusiakan perang, antara lain dengan menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh dan pada waktu penggentian permusuhan maka pihak-pihak yang berperang biasanya bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Jean Pictet menjelaskan bahwa upayaupaya tersebut juga berjalan pada peradaban-peradaban besar selama tahun
3000-1500
SM,
antara
lain
sebagai
berikut
(Arlina
Permanasari,dkk 1999:13) : a) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah terorganisir. Ini ditandai
dengan
adanya
pernyataan
perang,
kemungkinan
mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian damai.
19
b) Kebudayaan Mesir kuno, sebagaimana disebutkan dalam “seven works of true mercy”, yang menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada musuh; juga perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang mati. c) Dalam kebudayaan bangsa Hitite, perang dilakukan dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas. d) Di India, peraturan perang yang mereka gunakan telah tertulis dalam syair kepahlawanan Mahabrata. 2) Abad Pertengahan Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan.Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil” (just war), ajaran Islam tentang perang antara lain bisa dilihat dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 190, 191, surat al Anfal ayat 39, surat at Taubah ayat 5, dan surat al Haj ayat 39, yang memandang perang sebagai sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran. Adapun prinsip ksatriaan yang berkembang pada abad pertengahan
ini
misalnya
mengajarkan
tentang
pentingnya
pengumuman perang dan penggunaan senjata-senjata tertentu (Arlina Permanasari dkk, 1999:15) 3) Zaman Modern Kemajuan yang paling menentukan terjadi mulai dari abad ke-18 dan setelah berakhirnya perang Napoleon, terutama pada tahun 1850 sampai pecahnya perang dunia I. Praktek-praktek negara kemudian menjadi hukum dan kebiasaan dalam berperang.(ELSAM, 2007:56). Selama masa ini banyak sekali peristiwa penting yang terjadi dan menjadi
bagian
penting
dari
pembentukan
hukum
humaniter
internasional. Salah satu tonggak peristiwa penting dalam pembentukan
20
hukum humaniter internasional ialah di dirikannya organisasi palang merah internasional. Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi hukum humaniter, di kembangkan melalui perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850, yang terdiri dari berbagai konvensi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I dan II di Den Haag serta berbagai konvensi lainnya di bidang hukum humaniter (ELSAM, 2007:57). d. Sumber –sumber Hukum Humaniter Internasional Menurut I Wayan Parthiana dalm bukunya Pengantar Hukum Internasional (I Wayan Parthiana, 2003:194) sumber hukum dapat diartikan dalam tiga macam yaitu : 1) Dari bahan- bahan atau materi apa saja isi atau substansi hukum itu dibuat atau dibentuk; 2) Bagaimana proses atau dengan cara bagaimana terjadinya atau terbentuknya hukum itu; 3) Dalam bentuk atau wujud apa saja hukum itu menampakkan diri sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Sebagai bagian dari hukum internasional publik,tentu saja aturan hukum humaniter internasional tidak harus hanya bersumber dari perjanjian internasional saja. Sebagaimana cabang hukum internasional lainnya, norma hukum humaniter internasional juga bersumber dari kebiasaan hukum internasional dan prinsip – prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of justice (Ambarwati dkk , 2009:36)
21
Menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of justice), sumber-sumber hukum internasional terdiri dari : (ELSAM, 2007:60) a. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang membentuk aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional; b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum; c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab; d. Keputusan-keputusan Mahkamah dan ajaran dari para ahli yang sangat berkompeten dari berbagai bangsa, sebagai sumber hukum tambahan untuk menentukan supremasi hukum. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional berdasarkan pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of justice). a. Perjanjian Internasional Berbagai hukum maupun perjanjian internasional yang ada mengenai hukum
humaniter dapat diklasifikasikan menjadi dua
penggolongan besar yakni Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Konvensi
Den Haag merupakan ketentuan humaniter yang berisi
mengenai cara dan alat berperang sedangkan konvensi Jenewa 1949 mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang. 1) Konvensi Den Haag 1899 Konvensi ini menghasilkan 3 (tiga) konvensi yakni Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan internasional; Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan perang di darat dan Konvensi III tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. Konvensi ini juga menghasilkan dan 3 (tiga) deklarasi yakni :
22
a) Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia); b) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 dilarang; c) Penggunaan proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang. 2) Konvensi Den Haag 1907 Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konvensii II di Den Haag menghasilkan 13 konvensi sebagai berikut : a) Konvensi
I
tentang
Penyelesaian
Damai
persengketaan
Internasional b) Konvensi II tentang Pembatasan kekerasan senjata dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian perdata c) Konvensi II tentang Cara memulai peperangan d) Konvensi IV tentang Hukum dan kebiasaan perang di darat, dilengkapi dengan peraturan Den Haag e) Konvensi V negara netral
tentang Hak dan Kewajiban negara dan warga dalam perang di darat
f) Konvensi VI tentang Status Kaal dagang musuh pada saat permulaan peperangan g) Konvensi VII tentang Status Kapal dagang menjadi kapal perang h) Konvensi VIII tentang Penempatan ranjau otomatis di dalam laut i) Konvensi IX tentang pemboman oleh Angkatan Laut di waktu perang. j) Konvensi X tentang Adaptasi asas-asas Konvensi jenewa tentang perang di laut k) Konvensi XI tentang Pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak penangkapan dalam perang angkatan laut l) Konvensi XII tentang Mahkamah barang-barang sitaan
23
m) Konvensi XIII tentang Hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut 3) Konvensi Jenewa tahun 1949 Dalam Konvensi Jenewa terdapat 4 (empat ) konvensi pokok dan dua protokol tambahan. Keempat konvensi tersebut ialah: a) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Darat (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field). Konvensi ini menyatakan bahwa tentara yang luka atau sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Hal yang menjadi perhatian serius adalah para personil medis yang bertugas di medan perang adalah netral. Semua personil medis harus mengenakan lambang palang merah. Lambang palang merah diatas dasar putih adalah tanda pelindung. b) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka Dan Sakit Dan Korban Karam (Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea). Dalam konvensi ini menegaskan bahwa anggota angkatan perang dilaut yang luka,sakit dan korban kapal karam harus dikumpulkan dan dirawat tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan apapun. c) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War). Disebutkan dalam konvensi bahwa tawanan perang bukanlah seorang kriminal. Selama ditahan, tawanan perang harus
24
diperlakukan
secara
manusiawi.
Tawanan
perang
harus
dibebaskan setelah perang berakhir. d) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan OrangOrang Sipil Di Waktu Perang. (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War). Dalam konvensi ini Orang sipil yang tidak turut serta dalam perang harus dilindungi. Menyerang orang sipil dan harta benda sipil dilarang Serangan secara membabi buta adalah dilarang Keempat Konvensi Jenewa tersebut pada tahun 1977 dilengkapi dengan dua protokol tambahan. Protokol Tambahan 1977 ini bersifat menambah dan menyempurnakan isi Konvensi Genewa 1949. Jadi, Protokol ini tidak menghapus atau meniadakan Konvensi 1949. Protokol ini terdiri atas dua bagian, yaitu: Protokol Tambahan I yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I) dan Protokol Tambahan II yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional (Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II). Protokol Tambahan ini memuat banyak ketentuan baru dan terutama memberi definisi dari beberapa pengertian penting, seperti: kombatan, sasaran atau objek militer, civil defence, dan sebagainya. (Haryomataram, 1994: 99) 4) Perjanjian atau Konvensi lainnya a) Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang pelarangan penggunaan gas cekik dan macam-macam gas lain dalam peperangan
25
b) Protokol
London
(November
1936)
tentang
peraturan
penggunaan kapal selam dalam pertempuran; c) Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda-benda budaya pada waktu pertikaian bersenjata; d) Konvensi senjata konvensional tertentu (10 Oktober 1980) tentang
larangan
atau
pembatasan
penggunaan
senjata
konvensional tertentu yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan. b. Kebiasaan Internasional Kebiasaan merupakan sumber hukum yang asli bagi hukum internasional. Hukum kebiasaan juga dipandang sebagai sumber hukum yang paling tua. Kebiasaan merupakan hukum yang mengikat yang berasal dari praktek-praktek yang telah dilakukan oleh Negara. Dalam Two Elements Theory disebutkan ada dua syarat pemberlakuan kebiasaan
internasional
menjadi
bagian
dari
norma
hukum
internasional, yakni (Jawahir Tantowi, Pranoto Iskandar, 2006:62) : 1) Perilaku tersebut haruslah merupakan fakta dari praktek Negara atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau di praktekkan oleh negara-negara (the evidence of material act) 2) Perilaku yang telah dipraktekkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum (opinion juris) Dalam menentukan apakah suatu praktek telah menjadi kebiasaan, ada empat tingkatan yang dapat meningkatkan status dari praktek menjadi kebiasaan. Pertama, dibutuhkan durasi, tidak ada tuntutan untuk sebuah waktu lama sebagaimana telah ditunjukkan oleh Pengadilan Internasional. Kedua, adanya kesamaan dan konsistensi praktek. Kesamaan secara keseluruhan tidak dituntut, namun dituntut adanya kesamaan secara substansial. Ketiga, praktek yang umum, yakni sebagai aspek yang melengkapi konsistensi. Kempat yakni
26
opinion juris, yang mana disini praktek yang dilakukan tidak hanya didasarkan oleh motif lain selain adanya keyakinan dan rasa wajib untuk mematuhi kebiasaan tersebut sebagai bagian dari kewajiban hukum (Jawahir Tantowi, Pranoto Iskandar, 2006:63) : Aturan hukum kebiasaan internasional dapat ditemukan dalam sejumlah perjanjian, seperti Konvensi Den Haag IV tahun 1907 Tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, Undang-undang Lieber tahun 1863, dan Deklarasi St. Petersburg tahun 1868. Pembenaran berlakunya hukum kebiasaan internasional dicontohkan dalam putusan Mahkamah Pengadilan Internasional dalam
putusannya mengenai
Aktifitas Militer dan Paramiliter dalam dan terhadap kasus Nicaragua (Case concerning Military and
Paramilitary
Against
1986.
Nicaragua),
tahun
Dalam
kasus
tersebut,
hukum
kebiasaan internasional mempunyai
dengan
Mahkamah
Activities
menyatakan
in
and
putusan terhadap bahwa
eksistensi
posisi yang
sama
hukum perjanjian, sebagaimana ditetapkan dalam pasal
38 ayat (b) Statuta Mahkamah Internasional. Bahkan eksistensi hukum kebiasaan juga merupakan aturan alternatif, jika ternyata diantara para pihak tidak ada perjanjian yang mengikat. Pada saat ini telah dihasilkan suatu dokumen hasil penelitian yang diprakarsai oleh ICRC tentang hukum kebiasaan internasional dari hukum humaniter. Dalam penelitian ini
telah
diidentifikasikan
berbagai kebiasaan yang telah dipraktekkan oleh negara- negara berkenaan dengan hukum humaniter. Hukum kebiasaaan nternasional yang
dimaksud disarikan dari berbagai putusan mahkamah nasional
dan internasional serta ketentuan- ketentuan hukum nasional dari masing-masing negara ( baik yang tercantum dalam undang-undang maupun manual-manual dari Angkatan
Bersenjata
dari
negara-
negara. Hukum kebiasaan tersebut tetap penting untuk melindungi para korban dari masalah-masalah yang tidak diatur dalam perjanjian,
27
ketika suatu sengketa melibatkan para pihak yang tidak terikat dalam perjanjian atau para pihak yang telah membuat beberapa reservasi terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum Berbeda dengan perjanjian dan kebiasaan internasional, prinsipprinsip hukum umum jarang disebut dalam instrumen-instrumen hukum humaniter maupun dalam penjelasan-penjelasan resminya. Prinsip-prinsip hukum umum yang menurut Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional diartikan sebagai prinsip-prinsip yang terdapat dalam semua sistem hukum, memang tidak banyak yang dapat diformulasikan secara tepat untuk menjadi operasional. Namun demikian, prinsip-prinsip hukum umum ini seperti antara lain prinsip itikad baik (good faith), prinsip pacta sunt servanda dan prinsip proporsional, yang telah menjadi kebiasaan internasional dan telah dikodifikasi, juga berlaku dalam sengketa bersenjata dan dapat bermanfaat dalam melengkapi dan menerapkan hukum humaniter (Marco Sassöli & Antoine A Bouvier,1999: 109) d. Putusan Mahkamah dan Doktrin Putusan Mahkamah baik nasional maupun Internasional dapat dijadikan sumber hukum internasional, begitu pula dengan pendapat para ahli. Keputusan pengadilan walau dinyatakan oleh pasal 38 Statuta Roma sebagai alat tambahan, namun dalam kenyataannya mengikat pihak yang telah memberikan persetujuannya. Pengadilan nasional cenderung tidak memahami hukum internasional beserta kompleksitas yang menyertainya, maka pengadilan nasional lebih cenderung mengambil pandangan-pandangan umum para sarjana atau yang biasa kita kenal dengan doktrin (Jawahir Tantowi, Pranoto Iskandar, 2006:65-68)
28
e. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Hukum Humaniter Internasional 1) Prinsip Perikemanusiaan ( Humanity) Prinsip ini merupakan prinsip yang mendasari berbagai aturan dalam Hukum Humaniter karena pada dasarnya hukum humaniter tidak
mengatur
tentang
perang
tetapi
tentang
bagaimana
memanusiakan perang. Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu (Arlina dkk, 1999 :12). 2) Prinsip Proporsionalitas (Proportionality) Prinsip ini berusaha meminimalisir kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam perang. Prinsip Proporsionalitas memberikan keharusan bagi pihak militer untuk membuat perencanaan militer dibawah ketentuan dari , pasal
57(2)(a)(ii) Protokol Tambahan I.
Fokus utama dari prinsip ini ialah usaha untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu di pihak sipil dalam operasi militer. Protokol Tambahan I mengharuskan segenap pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk mengambil langkah pencegahan yang mungkin bisa diambil menyangkut sarana dancara berperang yang dipakai untuk menghindari atau memperkecil timbulnya kerugian ikutan berupa korban tewas dan luka di pihak sipil dan kerusakan objek sipil yang melebihi keuntungan militer yang diperoleh. Ada dua langkah yang dapat dilakukan perencana militer sebelum menentukan target tertentu dari operasi militer yakni memastikan bahwa manuver yang diambil sesuai dengan aturan
29
militer dan menentukan alasan yang masuk akal bahwa kerusakan yang diderita akan seimbang atau proporsional dengan keuntungan militer yang diperoleh. Prinsip proporsional tidak dalam kapasitas untuk menentukan kelayakan suatu perangkat militer tetapi prinsip ini memiliki peraturan-peraturan yang membatasi objek militer agar penduduk sipil dapat terlindungi ketika adanya sebuah operasi militer (Deborah N. Pearlstein & Dr. Saby Ghoshray, 2008:15 ) 3) Prinsip Kesatria ( Chivalry) Sesuai dengan prinsip ini, dalam berperang, para pihak boleh menggunakan segala macam cara dan taktik militer. Yang perlu di garis bawahi adalah semua cara tersebut tidak boleh merupakan cara yang curang ataupun berupa tipu muslihat, termasuk adanya larangan untuk
melakukan
pembalasan
dendam
kesumat
dengan
mengatasnamakan perang atau situasi pertempuran. Dalam berperang kejujuran harus diutamakan. Perang diharapkan dilakukan hanya sebatas mengalahkan atau melumpuhkan kekuatan lawan dan bukan menghancurkan personel, keluarga, dan harta benda lawan (Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc, 2009:81) 4) Prinsip Kepentingan Militer (Military Necessity) Segala upaya dan perbuatan diperbolehkan dalam perang. Karena tujuan utama perang ialah demi kemenangan atau kepentingan militer. Prinsip ini kemudian tidak membuat para pihak menjadi semena-mena karena pada dasarnya prinsip ini didasari dan dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan senjata untuk menundukkan lawan demi terciptanya tujuan dan keberhasilan perang (Arlina dkk, 1999 :12). Prinsip ini menetapkan bahwa obyek sipil dapat dijadikan sasaran apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yaitu:
30
a) Obyek tersebut telah memberika kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; b) Tindakan penghancuran atau penangkapan atau pelucutan terhadap obyek tertentu memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan. Selanjutnya tindakan tersebut hanya boleh dilaksanakan terhadap obyek atau sasaran tindakan militer apabila: a) Tujuan politis dari kemenangan hanya dapat dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer. b) Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu. Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum dan aturan perang (http://www.sigitfahrudin.co.cc/2009/04/asas-hukum-humaniterinternasional.html). 5) Larangan
Menyebabkan
Penderitaan
yang
Tidak
Seharusnya
(Prohibition of causing unnecessary suffering). Ketentuan mengenai
larangan menyebabkan penderitaan
yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai principle of limitation (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan(http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/08/31/war-on-terrordalam-perspektif-hhi/diakses 13 Maret 2010 pukul 19.33 WIB).
31
Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai berikut (Ambarwati dkk, 2009 : 46) : a) Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan adalah tidak terbatas. b) Dilarang menggunakan senjata baik proyektil dan materiil serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya. c) Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang dan parah. Disamping formulasi prinsip pembatasan yang bersifat umum, tetapi mendasar seperti di atas, terdapat pula perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur senjata dan metode prerang tertentu seperti perjanjian internasional yang melarang penggunaan racun, peluru mengembang, senjata biologi dan metode bakteriologi.
3.
Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Pembedaan ( Distinction Principle) Hukum Humaniter, di samping dibentuk berdasarkan asas kepentingan militer, asas kemanusiaan dan asas kesatriaan, maka ada satu prinsip lagi yang teramat penting, yaitu yang disebut dengan prinsip pembedaan (Distinction Principle). Prinsip ini merupakan tonggak berdirinya Hukum Humaniter, sehingga sering disebut pula dengan „The Corner Stone Of InternationalHumanitarianLaw‟(http://arlina100.wordpress.com/2009/02/03 /apa-arti-konflik-bersenjata-non-internasional/). Prinsip ini membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan adalah golongan orang yang turut serta secara aktif dalam permusuhan, sedangkan
32
penduduk sipil adalah golongan orang yang tidak turut serta dalam permusuhan. (Arlina Permanasari dkk, 1999: 73) Prinsip Pembedaan merupakan suatu prinsip yang penting dalam membedakan status hukum seseorang, apakah termasuk sebagai pihak yang boleh turut serta dalam suatu konflik bersenjata atau tidak boleh terlibat dalam suatu peperangan. Selain itu, prinsip ini juga menentukan siapa yang dapat dijadikan objek kekerasan dan perlindungan seperti apa yang didapatkan. Prinsip ini juga sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang wajib diaplikasikan dalam setiap jenis konflik bersenjata. Perlindungan penduduk sipil di masa perang merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Cara utama yang dapat ditempuh dalam melindungi penduduk sipil ialah dengan membuat batasan pihak mana yang boleh diperangi dan pihak mana yang tidak boleh diperangi. JJ Rosseau sebagaimana dikutip oleh Haryo Mataram (Haryo Mataram, 1992: 7) merumuskan pengertian perang dengan asas hukum perang yang modern. Asas yang terkandung dalam batasan pengertian itu ialah asas kemanusiaan yang menjadi dasar dari asas pembedaan pendapat antara pendududuk sipil dan kombatan. Asas ini kemudian berkembang menjadi teori pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan dengan menetapkan pembatasan mengenai siapa yang merupakan musuh dalam perang. Berdasarkan pembatasan itu, kemudian ditetapkan pula pembatasan sasaran perang, yakni bahwa yang menjadi sasaran sah perang hanyalah angkatan bersenjata musuh saja. Schwarzenberger dalam Haryo Mataram (Haryo Mataram 1992: 18) mengemukakan tiga tekhnik pembatasan dan pembedaan antara sasaran perang yang sah dan tidak sah. Pembedaan irtu didasarkan pada tempat, peralatan dan orang (pembedaan Ratione loci, instrumenti vel personae). Pembedaan berdasarkan tempat yakni pembedaan tempat secara geografis atau bangunan yang ditetapkan menurut penggunaannya bisa atau tidak dijadikan sasaran perang. Pembedaan peralatan ialah pembedaan antara alat perang yang dapat atau tidak dapat digunakan saat perang, misalnya
33
pembedaan antara senjata biasa dan senjata kimia. Pembedaan yang didasrkan pada orang ialah pembedaan pihak yang boleh ataupun tidak untuk dijadikan sasaran perang. Teori ini menunjukkan pembatasan yang lebih luas dalam pelaksanaan perang. Pembatasan itu ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang berperang, terutama penduduk sipil. Berdasarkan pembatasan dan pembedaan diatas, baik yang dikemukakan Rosseau ataupun Schwarzenberger tampak jelas bahwa pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan merupakan dasar bagi perlindungan pendududuk sipil di masa perang. Teori
pembedaan
yang
dirumuskan
Rosseau
kemudian
mempengaruhi usaha pengkodifikasian hukum kebiasaan praktek antar bangsa dalam perjanjian-perjanjian multilateral yang terjadi menjelang akhir abad ke 19 dan permulaan abad ke 20. Dalam perjanjian internasional itu, teori pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan diterima sebagai prinsip hukum internasional, bahkan diterima sebagai cornerstone hukum perang (Haryo Mataram 1992: 8). Menurut Jean Pictet, Prinsip Pembedaan di atas berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan ratio personae yang meyatakan ”The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger from military operation”. Asas ini memerlukan penjabaran lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan (principal of application), yaitu: (Arlina Permanasari, dkk: 1999: 74) a) Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil; b) Penduduk sipil demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal reprisial (pembalasan); c) Tindakan maupun ancaman kekerasan dengan tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang; d) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil
34
atau setidaknya untuk menekankan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin; e) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh. Prinsip Pembedaan ini ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata, prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari pihakpihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. Jadi, secara normatif, prinsip ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Ini berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja. (Arlina Permanasari dkk, 1999:77) Latar belakang belakang diadakan prinsip pembedaan ini, yaitu: (Haryomataram, 1984: 64-65) a) Untuk mengetahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan dan siapa tidak. b) Untuk menentukan siapa yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Prinsip pembedaan mulai dimasukkan kedalam aturan hukum internasional sejak hukum internasional dikodifikasikan, baik yang berupa hukum kebiasaan praktek antar bangsa maupun perjanjian Internasional. Berikut ini ialah perkembangan prinsip pembedaan dalam hukum kebiasaan praktek antar bangsa maupun dalam perjanjian internasional : a) The United States Field Instruction ( Instruksi Lieber) The United States Field Instruction atau yang lebih dikenal dengan instruksi Lieber adalah perintah umum (general orders) yang ditetapkan oleh Presiden Lincoln pada tahun 1863. Instruksi ini berisi ketentuan-ketentuan yang memberi petunjuk bagi angkatan bersenjata Amerika Serikat di medan perang. Petunjuk itu diantara juga menetapkan pembatasan tingkah laku anggota angkatan bersenjata
35
Amerika Serikat. Walaupun instruksi ini hanya mengikat dan berlaku bagi Amerika Serikat saja, tetapi instruksi ini memiliki pengaruh besar bagi hukum kebiasaan perang yang berlaku saat itu. Besarnya pengaruh dari Instruksi Lieber dapat dilihat dari adanya pengakuan bahwa ini merupakan kodifikasi hukum perang internasional kebiasaan yang berlaku di Eropa(Haryo Mataram, 1992: 22). Sesuai dengan pasal 22 instruksi ini yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil baik pribadi, harta maupun kehormatannya sejauh mungkin, instruksi ini secara eksplisit menetapkan pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan. Pembedaan dan pembatasan yang terdapat dalam instruksi ini tidak hanya kriteria dan ketentuan dari penduduk sipil dan kombatan, tetapi juga pembedaan batasan pengertian penduduk sipil dalam setiap jenis perang. Dalam instruksi Lieber dikenal dua macam perang, yakni perang antarnegara dan perang saudara. Perang antarnegara ialah pertikaian bersenjata antarnegara atau pemerintah yang berdaulat. Perang saudara ialah pertikaian bersenjata antar golongan dalam suatu negara, yang masing-masing bermaksud menguasai seluruh pemerintahan dan masing-masing mengaku sebagai pemerintah yang sah. Pada perang antarnegara, penduduk sipil tidak diistilahkan dengan civilian atau civilian population, tetapi didefinisikan sebagai orang yang bukan angkatan bersenjata yang tidak ikut serta dalam permusuhan. Pembedaan ini merupakan konsekuensi dari batasan pengertian dari perang antarnegara. Ketika berbicara tentang perang antarnegara maka harus dibedakan antara negara yang berperang dengan warga negaranya. Penduduk sipil dari negara yang berperang dalam perang antarnegara ditetapkan tidak berhak melakukan perbuatan perang. Hal ini sesuai dengan aturan pasal 52 jo pasal 82. Penduduk sipil tersebut dikenal dengan beberapa istilah yakni :
36
1) Unarmed Citizen Terdapat dalam pasal 22 dari instruksi Lieber. Merupakan warga negara yang tidak dipersenjatai yang perlakuan atas mereka harus dibedakan dan dihormati diri pribadi harta dan kehormatannya sejauh kebiasaan dan aturan hukum perang. 2) Private Citizens Merupakan warga negara privat yang tidak lagi bisa dibunuh, diperbudak atau dibawa ke tempat yang jauh. Perlakuan seperti ini biasanya dilakukan kepada komandan atau komando dari pihak yang diperangi. Pengaturan dari private Citizen ini terdapat dalam pasal 23. 3) Private Individuals Dalam pasal 24 instruksi Lieber menyatakan bahwa perorangan privat (Private Individuals) dari negara yang sedang berperang seharusnya
mendapatkan
kebebasan
dak
perlindungan
serta
hubungan keluarga 4) Innoffensive Citizens Merupakan
warganegara
yang bukan penyerang. Ketentuan
mengenai Innoffensive Citizens diatur dalam pasal 37 yang mengatur bahwa warganegara ini akan dilindungi sepenuhnya secara moral dan agama, yakni penduduk asli dan wanita. 5) Noncombatant Diatur dalam pasal 155 Instruksi Lieber. Mengatakan bahwa dalam perang, semua musuh dibagi menjadi dua kategori, yakni kombatan dan non kombatan atau warga negara yang tidak dipersenjatai. Pengertian dari warga negara yang tidak dipersenjatai merujuk pada unarmed citizen. Dalam perang antar negara, tidak semua penduduk sipil tidak berhak untuk melakukan perbuatan perang (Haryo Mataram, 1992:24). Pengaturan ini terdapat dalam pasal
57 jo pasal 49. Dalam pasal
tersebut disebutkan bahwa terdapat warganegara yang dipersenjatai,
37
yakni mereka yang mewakili negaranya dalam perang. Warganegara ini dipersenjatai oleh pemerintah yang berdaulat dan bersumpah setia prajurit kepada negara tersebut. Mereka yang memenuhi persyaratan tersebut adalah belligerent. Belligerent
dalam hal ini berhak untuk
melakukan perbuatan perang seperti membunuh atau melukai musuh atas
tanggung
jawab
negara.
Bagi
pihak
lawan,
belligerent
dikategorikan sebagai musuh dan bila tertangkap mereka akan dikenai status sebagai tahanan perang. Mereka dibedakan menjadi dua kelompok yakni mereka yang ikut serta langsung dalam permusuhan dan mereka yang tidak ikut serta langsung dalam permusuhan. Yang langsung ikut serta dalam permusuhan dikatakan sebagai Leeve en masse
yakni penduduk suatu wilayah negara yang belum diduduki
musuh, yang pada saat angkatan bersenjata musuh datang menyerbu wilayah itu tanpa sempat mengorganisasikan diri, mengangkat senjata melawan musuh. Mereka yang tidak ikut serta langsung dalam permusuhan ialah orang-orang yang menyertai atau terkait pada tugas pelaksanaan angkatan bersenjata. Instruksi
Lieber
juga
menetapkan
larangan
dilakukannya
perbuatan perang oleh penduduk sipil. Jika penduduk sipil melakukan perlawanan bersenjata maka akan dianggap sebagai pelanggar hukum perang. Orang-orang yang melakukan perbuatan permusuhan tanpa menjadi anggota angkatan bersenjata tidak ditetapkan sebagai public enemy, oleh karenanya tidak mendapatkan status dan perlindungan sebagai tawanan perang. Mereka ini dikategorikan sebagai perampok atau pembajak. Pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi
penduduk sipil. Perlindungan
Penduduk sipil dalam Instrksi Lieber dibedakan menjadi tiga perlindungan bagi tiga macam penduduk sipil yang berbeda (Haryo Mataram, 1992:26). Perlindungan pertama ditujukan bagi penduduk sipil yang inoffensive. Penduduk sipil ini mendapatkan perlindungan
38
pribadi, harta dan kehormatannya. Mereka tidak boleh dibunuh, dijadikan budak, dipindah secara paksa atau dipaksa bekerja bagi pihak yang menang. Kesucian hubungan keluarga juga tidak boleh dicemarkan. Perlindungan ke dua ditujukan bagi penduduk sipil yang ikut serta langsung dalam permusuhan. Sebagai peserta Leeve en masse, penduduk sipil yang masuk kategori ini ditetapkan sebagai public enemy. Jika tertangkap musuh, mereka berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang. Dengan pemberian status itu, maka peserta Leeve en masse mendapatkan perlindungan seperti yang didapatkan oleh belligerent. Perlindungan ke tiga ialah perlindungan terhadap penduduk sipil yang terkait dalam pelaksanaan tugas angkatan bersenjata. Bila tertangkap musuh, penduduk sipil ini memiliki status dan mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang. Penduduk sipil dalam perang saudara, menurut Instruksi Lieber juga tidak menggunakan istilah penduduk sipil. Instruksi ini mengadakan pembedaan antara orang yang ikut serta dalam dalam pemberontakan dengan mengangkat senjata dan orang lain dalam wilayah pemberontakan (Haryo Mataram, 1992:25). Untuk orang lain dalam
wilayah
pemberontakan
selanjutnya
dibedakan
menjadi
warganegara yang setia (loyal citizens) dan warga negara yang tidak setia (disloyal citizens). Disloyal citizens masih dibedakan menjadi mereka yang bersimpati dengan pemberontak tetapi tidak membantunya dan mereka yang membantu pemberontak secara positif dengan memanggul senjata. Perlindungan yang didapat penduduk sipil dalam perang saudara ditujukan pada penduduk sipil yang berada di wilayah pemberontakan. Perlindungan yang diberikan pada penduduk sipil dalam perang saudara ini berupa pembebanan kewajiban kepada komandan dan tentara untuk sedapat mungkin melindungi warganegara yang setia di wilayah pemberontakan dari malapetaka perang. Perlindungan ini didasarkan
39
pada keadilan umum dan kewajaran. Perlawanan warganegara baik yang bersenjata maupun tidak bersenjata terhadap gerakan sah dari pasukan pemerintah
dikategorikan
sebagai
pengkhianatan.
Ketentuan
perlindungan penduduk sipil dalam perang saudara ini tercantum dalam pasal 156 dan pasal 157. Instruksi Lieber tidak membedakan pengertian dan batasan kombatan menurut jenis perang. Instruksi Lieber hanya memberikan batasan bagi kombatan, yakni tentara sah dari salah satu pihak yang tunduk pada aturan dan ketentuan hukum perang yang berlaku. Perlindungan yang diberikkan kepada kombatan berupa perlindungan menurut ketentuan hukum perang yang berlaku dan status tawanan perang bila tertangkap musuh. b) Deklarasi St Petersburg 1868 (Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of certain Explosive Projectile) Deklarasi St Petersburg 1868 merupakan perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Dalam deklarasi ini pengertian perang hanya ditujukan bagi perang internasional dengan batasan bahwa perang internasional yang dimaksud hanya perang antarnegara. Deklarasi ini menganut Klausula Si Omnes, yakni klausula yang menetapkan berlakunya perjanjian internasional, hanya jika pihak-pihak yang berperang merupakan pihak dalam perjanjian itu. Pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan dalam deklarasi ini tidak tercantum dalam aturan tertentu. Dalam deklarasi inipuntidak dikenal adanya istilah penduduk sipil. Prinsip Pembedaan dalam deklarasi ini dapat dilihat dalam konsideran deklarasi pada kalimat ke dua, Prinsip Pembedaan itu tampak dengan adanya dengan adanya kalimat ” That the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy”. Konsideran tersebut menyatakan bahwa satu-satunya sasaran sah yang dapat dituju dalam perang adalah melemahkan angkatan
40
bersenjata musuh. Dari kalimat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang bukan angkatan bersenjata musuh tidaklah merupakan sasaran perang yang sah. Dalam deklarasi ini, perlindungan atau pembatasan perlakuan bagi pihak yang boleh ataupun tidak boleh berperang maupun diperangi tidak tercantum. c) Konvensi Den Haag tahun 1907 Pada Konvensi Den Haag 1907, Prinsip Pembedaan ini tidak secara eksplisit dapat ditemukan namun secara implisit.
Prinsip
Pembedaan ini terdapat di dalam Konvensi den Haag IV (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat), khususnya dalam lampiran atau Annex-nya yang diberi judul Regulations Respecting Laws and Custom of War atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hague Regulations. (Haryomataram, 1984: 66-67) Dalam Hague Regulations terdapat pengaturan penting mengenai kualifikasi dari pihak yang dapat berperang dan diperangi. Dalam pasal 1, dinyatakan bahwa hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (armies) saja, tetapi bagi milisi dan korps sukarela (volunteer corps) yang memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud yakni dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda pengenal yang melekat serta dapat dilihat dari jauh, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. (Haryomataram, 2005:77) Selanjutnya, dalam pasal 2 dari Hague Regulations ditentukan juga kualifikasi mengenai belligerent yang sama dengan ketentuan pasal 1. Pasal 2 dari Hague Regulations juga menyangkut apa yang dikenal sebagai Levee en masse yakni penduduk dari wilayah yang belum diduduki yang secara spontan mengangkat senjata dan tidak sempat mengatur diri. Penduduk yang mengangkat senjata tersebut juga harus mengindahkan hukum perang dan membawa senjata secara terbuka. Dapat disimpulkan bahwa menurut Hague Regulations golongan yang
41
secara aktif dapat turut serta dalam permusuhan adalah tentara(armies), milisi (volunteer corps) dan levee en masse. (Haryomataram, 2005:78). Ketentuan dalam Hague Regulations yang perlu mendapat perhatian terdapat dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 yang menyebutkan bahwa ketentuan Hague Regulations ini hanya mengikat bagi pihak penandatangan dan hanya bila semua yang berperang adalah pihak dalam konvensi ini. Adanya ketentuan tersebut menegaskan bahwa konvensi dan ketentuan dalam Hague Regulations tidak akan berlaku apabila hanya ada satu pihak yang menandatangani perjanjian dalam konvensi. Ketentuan Pasal 3 menyatakan istilah non-combatants dalam ketentuan ini bukanlah dalam arti penduduk sipil , melainkan bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur (seperti dokter militer dan rohaniwan). Meskipun mereka tidak turut bertempur, kalau mereka tertangkap oleh musuh, mereka juga berhak memperoleh status sebagai tawanan perang. Penduduk sipil menurut Hague Regulation dibedakan menjadi penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam dalam permusuhan dan penduduk sipil yang ikut serta dalam permusuhan. Penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 56 Hague Regulation. Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam perang ialah perlindungan dari bahaya operasi militer dan tindakan sewenang wenang yang dilakukan penguasa. Penjabaran dari perlindungan tersebut adalah sebagai berikut : 1)
Penduduk sipil tidak boleh dipaksa untuk memberikan informasi tentang angkatan bersenjata pihak lawan yang bertikai atau tentang perlengkapan pertahanannya (pasal 44)
2)
Penduduk sipil tidak boleh diminta untuk bersumpah setia kepada penguasa pendudukan (pasal 45)
3)
Hak-hak pribadi dan harta penduduk sipil dihormati (pasal 46)
4)
Penjarahan terhadap penduduk sipil dilarang (pasal 47)
42
5)
Pungutan pajak dan pungutan lain dari penduduk sipil tidak boleh dilakukan sewenang-wenang (pasal 48,49,50)
6)
Penduduk sipil tidak boleh dihukum secara umum (pasal 50)
7)
Pencabutan hak penduduk sipil tidak boleh dilakukan sewenangwenang (pasal 52) Penduduk sipil yang ikut serta dalam permusuhan dapat
dibedakan menjadi tiga kelompok yakni leeve en masse, petugas sipil pengantar surat dan penduduk sipil yang melanggar gencatan senjata. Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil inipun berbeda satu sama lain. Leeve en masse ditetapkan sebagai belligerent bila memenuhi persyaratan tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 2 Hague Regulation. Bila tertangkap leeve en masse berhak mendapatkan status dan perlindungan sebagai tawanan perang. Petugas sipil pengantar surat, yang mengantarkan surat untuk angkatan bersenjatanya ataupun untuk angkatan bersenjata lawan bila bekerja secara terbuka tidak akan dikategorikan sebagai mata-mata. Pelanggar gencatan senjata yang dilakukan oleh penduduk sipil dari salah satu pihak yang berperang atas kehendak sendiri dilindungi dari penyerahan dirinya kepada musuh untuk dihukum karena perbuatannya. Hal ini sesuai denan ketentuan pasal 40 dan 41. d) Konvensi Jenewa tahun 1949 Konvensi ini terdiri dari : 1) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Darat (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field). 2) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut
Yang Luka Dan Sakit Dan Korban
Karam (Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea).
43
3) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War). 4) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Di Waktu Perang. (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War). Konvensi ini juga dilengkapi dengan Protokol Tambahan I yang mengatur
tentang
Perlindungan
Korban
Sengketa
Bersenjata
Internasional (Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I) dan Protokol Tambahan II yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional (Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II). Prinsip Pembedaan juga dapat ditemukan di protokol tambahan ini. Pengaturan mengenai Prinsip Pembedaan terus mengalami perkembangan. Setelah diatur secara implisit dalam Hague Regulations Prinsip Pembedaan diatur lebih jelas dalam Konvensi Jenewa 1949. Di dalam konvensi ini, terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan prinsip pembedaan, yakni pasal 13 dalam konvensi I dan II serta pasal 4 dalam konvensi III. Pasal 13 menentukan kategori pihak yang berhak mendapatkan perlindungan adalah sebagai berikut : 1)
Anggota angkatan bersenjata dari pihak bertikai dan anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
2)
Anggota dari milisi lain dan korps sukarela lain, termasuk anggota gerakan perlawanan yang teratur yang menjadi bagian dari pihak bertikai dan beroperasi, baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut telah diduduki selama mereka semua memenuhi syaratsyarat, yaitu :
44
a) Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahan; b) Mempunyai tanda tertentu yang tampak jauh; c) Membawa senjata secara terbuka; d) Melakukan operasinya sesuai dengan hukum perang. 3)
Anggota angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiaannya kepata suatu pemerintahan atau penguasa yang tidak diakui oleh negara penahan;
4)
Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi bukan menjdi bagian daripadanya, seperti anggota sipil dari awak pesawat terbang militer, wartawan perang, kontraktor supply, anggota dari kesatuan pekerja yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, mereka semua harus mendapat izin dari angkatan bersenjata yang diikuti;
5)
Anak awak kapal dan awak pesawat terbang sipil dari pihak yang bertikai, yang tidak menikmati perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan hukum internasional yang lain;
6)
Penduduk dari wilayah yang belum diduduki, yang mengangkat senjata secara spontan pada waktu musuh mendekat, untuk melawan pasukan penyerbu, sedangkan tidak ada waktu untuk mengatur diri dalam kesatuan bersenjata yang teratur asalkan mereka membawa senjata secara terbuka dan mengindahkan hukum kebiasaan perang Kategori ini juga masih ditambah dengan ketentuan dari konvensi
III pasal 4 Sub B mengenai orang- orang yang diperlakukan sebagai tawanan perang yakni : 1) Persons belonging, or having belonged, to the armed forces of the occupied country, if the occupying Power considers it necessary by reason of such allegiance to intern them, even though it has originally liberated them while hostilities were going on outside the territory it occupies, in particular where such persons have made an unsuccessful attempt to rejoin the armed forces to which they belong and which are engaged in combat, or where they fail to comply with a summons made to them with a view to internment.
45
2) The persons belonging to one of the categories enumerated in the present Article, who have been received by neutral or nonbelligerent Powers on their territory and whom these Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may choose to give and with the exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 5867, 92, 126 and, where diplomatic relations exist between the Parties to the conflict and the neutral or non-belligerent Power concerned, those Articles concerning the Protecting Power. Where such diplomatic relations exist, the Parties to a conflict on whom these persons depend shall be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the present Convention, without prejudice to the functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage and treaties. 1) Orang yang tergolong atau pernah tergolong dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang tersebut telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memnuhi panggilan
yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan
penginterniran. 2) Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu menurut hukum internasioanl, tanapa memperngaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu dan dengan perkecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima pasal 58, 67, 92, 126 dan apabila terdapat hubungan diplomatik antara pihak-pihak
46
dalam sengketa denan negara netral atau negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai negara pelindung. Ketentuan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi I sampai dengan IV tidak menyebut istilah combatant, melainkan hanya menentukan „yang berhak mendapatkan perlindungan‟ (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan „yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang‟ bila jatuh ke tangan musuh (Pasal 4 Konvensi III). Mereka yang disebutkan dalam pasal-pasal itu harus dibedakan dengan penduduk sipil. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketentuan pasal 13 dalam Konvensi dalam konvensi I dan II serta pasal 4 dalam konvensi III ialah ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa pada dasarnya jelas dimaksudkan atau ditujukan pada kombatan. Disamping itu, ketentuan dalam Konvensi Jenewa di atas juga memasukkan satu kategori baru ke dalam golongan kombatan, yakni golongan penduduk yang dinamakan Organized
Resistence
Movement
(Gerakan
Perlawanan
yang
Terorganisasi). Mereka ini adalah penduduk yang merupakan bagian dari pihak-pihak yang bertikai yang melakukan operasinya baik di dalam maupun diluar wilayah mereka walaupun wilayah mereka telah diduduki. Mereka ini dapat dikategorikan sebagai kombatan bila memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda pengenal yang melekat serta dapat dilihat dari jauh, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.(Arlina Permanasari dkk. 1999:82). Prinsip Pembedaan selanjutnya juga diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977. Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai Distinction Principle dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 merupakan penyempurna dari apa yang telah diatur dalam konvensi sebelumnya. Protokol Tambahan I mengatur prinsip pembedaan dengan memberikan ketentuan bahwa belligerent harus membedakan antara
47
penduduk sipil dan target militer . Ketentuan ini secara umum telah diterima pula sebagai hukum kebiasaan Internasional. Pasal 51 (6) dari protokol tambahan I mencoba untuk mencabut perlindungan hukum dari tindakan atau serangan pembalasan ke penduduk sipil karena serangan pembalasan biasanya tidak hanya ditujukan kepada pihak yang telah melakukan penyerangan sebelumnya, tetapi menyebar ke kekerasan massal. Sayangnya, ketentuan ini belum menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional sehingga negara pihak dalam Protokol Tambahan I dapat memberikan alasan bahwa pihaknya memiliki hak untuk
elakukan
tindakan
pembalasan
ketika
criteria
serangan
pembalasan telah dipenuhi. Hal ini tentu saja membuan penduduk sipil sebagai pihak yang paling dirugikan (Charles A. Allen, 1989: 65). Pada Protokol Tambahan, istilah kombatan dinyatakan secara eksplisit di dalam Bab II yang berjudul Combantant dan Prisoner of War Status. Hal yang terpenting dari pengaturan prinsip pembeda dalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977 ini adalah bahwa dalam protokol tambahan ini telah mengalami perkembangan karena dalam protokol ini tidak lagi dibedakan antara regular troops (tentara reguler) dan irregular troops (tentara yang bukan tergolong tentara reguler), sebagaimana dikenal baik dalam konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. (Haryomataram, 1984: 79-80) Kemajuan lain yang dikenal dalam protokol tersebut adalah diadakannya ketentuan khusus bagi kombatan tertentu, dalam suatu situasi tertentu. Ketentuan ini lazim disebut kesatuan gerilya atau partisan ini sangat menguntungkan, akan tetapi dipandang dari segi penerapan Prinsip Pembedaan ketentuan ini merupakan suatu langkah mundur karena tidak terdapat aturan jelas pengenai pembedaan kombatan dan warga sipil di medan pertempuran. Kiranya hal ini akan menyulitkan
penerapan
prinsip
pembedaan
sebelumnya (Haryomataram, 2005:94).
yang
telah
diatur
48
Sebagai contoh, dalam pasal 44 protokol I, membolehkan adanya pengecualian dari Prinsip Pembedaan dalam situasi dimana prinsip pembedaan tidak dapat diterapkan. Jika pengecualian diperbolehkan, kombatan atau tentara yang tertangkap akan dikategorikan sebagai tawanan perang walaupun tidak menggunakan pakaiana atau tandatanda pembeda sebagai syarat pengkategorian kombatan. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam konvensi Jenewa maupun pengaturan dalam hukum kebiasaan ICRC 106 yang mengharuskan kombatan untuk mengenakan tanda-tanda pembeda agar dapat dikategorikan sebagai tawanan perang (Leah M. Nicholls, 2006:6). Prinsip Pembedaan dikenal tidak hanya dalam perjanjian internasional yang diratifikasi negara-negara pihak. Prinsip pembedaan juga dikenal dan diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Hal ini membuktikan pentingnya pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil sebagai dasar utama perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata.
4.
Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata Konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Konflik bersenjata
internasional
dan
Konflik
Bersenjata
Non-Internasional
(Haryomataram, 2002: 11-28). 1) Konflik bersenjata internasional a) Murni Konflik bersenjata
internasional Murni adalah konflik bersenjata
yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam konflik bersenjata ini berlaku semua konvensi utama hukum Humaniter yaitu Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949, dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Perjanjian atau Konvensi lain yang mengatur hukum Humaniter juga akan berlaku apabila pihak yang bertikai telah meratifisir.
49
b) Semu Konflik bersenjata
internasional semu adalah konflik bersenjata
antarnegara di satu pihak dengan bukan negara (non state entity) di pihak lain. Konflik semacam ini seharusnya tidak termasuk kategori konflik
bersenjata
yang
tidak
bersifat
internasional,
tetapi
berdasarkan ketentuan hukum Humaniter dalam pasal ini Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977, konflik bersenjata tersebut disamakan dengan konflik bersenjata
internasional. Konflik bersenjata
internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Perang Pembebasan Nasional (wars of National Liberation). Ketentuan mengenai wars of National Liberation ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977. Pasal ini harus dihubungkan dengan Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977 yang mengatur prosedur bagaimana dalam konflik semacam ini dapat diberlakukan dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan I 1977. Berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam suatu konflik semacam ini, Konvensi dan Protokol dapat diberlakukan apabila: (a) pimpinan (authority) dari bangsa (people) itu menyampaikan suatu deklarasi sepihak; (b) yang ditujukan kepada depository, dalam hal ini Swiss Federal Council; (c) yang memuat kesediaan authority tersebut untuk menaati Konvensi dan Protokol. (2) Konflik
Bersenjata
Internal
yang
Di-Internasionalisir
(Internationalized Internal Armed Conflict) Internationalized Internal Armed Conflict dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konflik semacam itu adalah suatu non
international
armed
diinternasionalisir karena:
conflict
yang
dianggap
telah
50
(a) negara yang
diberontak telah mengakui pemberontak
sebagai belligerent; (b)
suatu negara atau beberapa negara telah membantu dengan angkatan perangnya kepada salah satu pihak dalam konflik;
(c) dua negara telah memberikan bantuan dengan angkatan perang mereka, masing-masing membantu pihak yang berbeda. Dalam konflik yang demikian maka apa yang pada permukaan dapat digolongkan sebagai non-international armed conflict kemudian karena ada pengakuan atau bantuan dari negara ketiga, berkembang menjadi noninternational armed conflict yang internasionalisir. Dalam Konvensi Genewa maupun Protokol Tambahan belum mengatur konflik semacam ini. 2) Konflik Bersenjata Non-Internasional Dalam hukum Humaniter terdapat dua rumusan mengenai Non Internasional Armed Conflict, yaitu: a) Armed Conflict Not on An International Character (Pasal 3 Konvensi Genewa 1949). Mengenai Armed Conflict Not on An International Charter dalam Commentary Geneva Convention dapat ditemukan penjelasan sebagai berikut : Keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan armed conflict dibatalkan, tetapi kemudian ada beberapa usul yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya konvensi dapat diterapkan. Syarat-syarat yang diusulkan itu adalah: (1) bahwa pihak yang memberontak kepada pemerintah de jure memiliki kekuatan militer yang terorganisir, di bawah komandan yang bertanggung jawab, beraksi dalam wilayah tertentu dan menjamin kehormatan konvensi ini; (2) bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang
51
terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional; (3) bahwa pemerintah de jure telah mengakui pemberontak sebagai belligerent; atau a) bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent; b) bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi saja; c) bahwa penelitian tersebut telah dimaksudkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional. Pelanggaran internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi. (4) Bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara; (a) bahwa
penguasa
sipil
(civil
authority)
melaksanakan
kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu; (b) bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan pengasa sipil yang terorganisir. (c) bahwa penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi Pengaturan pertama
mengenai konflik bersenjata non
internasional pertama kali dapat ditemukan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 atau yang biasa disebut sebagai mini convention yang memberikan ketentuan mengenai perang atau konflik yang terjadi dalam satu wilayah. Pasal 3 ayat (1) memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan dalam segala keadaan. Orang-orang tersebut terutama meliputi orang yang luka dan sakit, tawanan perang dan semua orang yang telah meletakkan senjata. Sesuai dengan kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah
52
bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Pasal 3 melarang : a) Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua jenisnya b) Penyanderaan c) Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina, dan merendahkan martabat d) Penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan secara lazim yang memberikan jaminan hukum yang diakui karena sangat dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab. Selanjutnya dalam pasal 3 mengharuskan pihak-pihak peserta konflik memperlakukan korban konflik bersenjata dalam negeri sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pasal 1. Mahkamah Internasional menganggap ketentuan pasal 3 ini sebagai asas umum hukum humaniter (Arlina P, dkk,1999 : 115). Dengan adanya ketentuan pasal ini, telah diatur prinsip dasar dalam konflik bersenjata non internasional
yakni adanya perlindungan berupa
perlakuan
manusiawi terhadap pihak-pihak yang ikut serta maupun menjadi korban konflik. Ketentuan-ketentuan standar minimum hak asasi manusia harus diterapkan. Perlakuan secara manusiawi ini dijelaskan dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Suatu badan kemanusiaan yang netral seperti Palang Merah Internasional dapat menawarkan jasanya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa dengan persetujuan khusus harus berusaha menjalankan ketentuan dalam konvensi ini (Arlina P, dkk,1999 : 116). Hal ini semata untuk menjamin perlindungan bagi penduduk sipil ataupun kombatan yang ikut berperang untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa peserta
53
konflik dapat melarang atau tidak menyetujui bantuan kemanusiaan yang ditawarkan suatu organisasi di karenakan sebab tertentu, sseperti adanya kekhawatiran bahwa organisasi tersebut akan memberikan bantuan lain selain bantuan kemanusiaan kepada salah satu peserta konflik seperti bantuan senjata atau kombatan b) Non-International Armed Conflict (Protokol Tambahan II 1977). Menurut aturan ini, Protokol Tambahan 1977 dapat diberlakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. (1) Konflik tersebut terjadi dalam wilayah pihak Peserta Agung; (2) Telah terjadi pertempuran antara Angkatan Perang negara itu dengan kekuatan bersenjata pemberontak; (3) Kekuatan bersenjata pemberontak berada di bawah komando yang bertanggung jawab; (4) telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara berlanjut. (5) mereka mampu melaksanakan Protokol ini. Rumusan yang terdapat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 sebenarnya merupakan penyempurnaan dari apa yang tercantum adalam pasal 3 Konvensi Jenewa. Selain berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II, para ahli juga berusaha merumuskan apa yang dimaksud dengan Konflik bersenjata non internasional. Berikut ini ialah pengertian konflik bersenjata non internasional
berdasarkan
pendapat
beberapa
ahli
:
(http://arlina100.wordpress.com/2009/02/03/apa-arti-konflikbersenjata-non-internasional/ diakses 4 Maret 2010 pukul 11.45 wib) (1) Menurut Dieter Flect “Konflik bersenjata non internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawananan bersenjata di dalam
54
wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara”. (2) Menurut Pierto Verri “Suatu konflik bersenjata non internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut” (3) Menurut Hans-Peter Gasser Konflik bersenjata non internasional
adalah konfrontasi
bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut –apakah digambarkan
sebagai
pemberontak,
kaum
revolusioner,
kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional, dikenal pula konflik bersenjata yang tidak masuk konflik bersenjata yang bersifat internasional, karena terjadi dalam wilayah suatu negara, antara angkatan perang negara tersebut dengan gerombolan bersenjata; tetapi konflik tersebut juga tidak tergolong konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional karena tidak/belum melampaui “ambang” (threshold) yang ditentukan. Jenis konflik bersenjata seperti ini di kenal dengan istilah internal disturbances and tensions. Internal disturbances and tensions dicantumkan dalam
55
Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan II tahun 1977. Pasal tersebut berbunyi : This Protocol shall not aply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts. Jadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas maka internal disturbances and tensions tidak dianggap sebagai “armed conflict” dan karena itu Protokol II dan apalagi Protokol I, tidak berlaku. Menurut aturan dalam pasal tersebut, tidak diberikan definisi yang jelas mengenai apa yang disebut internal disturbances and tension. Yang diberikan dalam dalam pasal tersebut hanyalah contoh dari internal disturbances and tension, yakni riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature. Tidak adanya penjelasan resmi mengenai definisi internal disturbance and tension dalam aturan hukum humaniter internasional membuat para pakar biasanya hanya mengemukakan gejala atau tanda internal disturbance and tension. Penjelasan tentang arti internal disturbances and tensions antara lain dapat ditemukan dalam Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977, penjelasan yang diberikan adalah sebagai berikut : No real definitions are given. The concept of internal disturbance and tensions may be illustrated by giving a list of examples of such situations without any attempt to be exhaustive. (p.1354) Selanjutnya ICRC dalam Konferensi Para Ahli Pemerintahan (Government Expert) pada tahun 1977 mendeskripsikan apa yang disebut internal disturbances sebagai berikut (Arlina P, 1999:153) : Originaly draw up for internal use, some definitions were submitted in particular to group of government experts in 1970. On the basic of their comments the ICRC gave the following “descriptions” of internal disturbances: This involves situations in which there is no non-international armed conflict as such, but there exists a confrontation within the
56
country, which is characterized by a certain seriousness or duration and which involves acts of violence. This latter can assume various forms, all the way from the spontaneous generation acts revolt to the struggle between more or less organized groups and the authorities in power. In these situations which do not necessarily degenerate into open struggle, the authorities in power call upon extensive police forces, or even armed forces, to restore internal order. The High number of victims has made necessary the applications of a minimum of humanitarian rules. (p.1355) Hal ini melibatkan situasi dimana tidak ada konflik bersenjata non internasional tetapi ada konfrontasi di dalam negeri yang di karakteristikkan dengan adanya sejumlah perang yang serius yang melibatkan aksi kekerasan. Selanjutnya hal ini dapat memberikan beberapa bentuk dari aksi spontan untuk mendapatkan kekuasaan antara sekelompok orang dan pihak yang berkuasa. Dalam situasi ini yang tidak memerlukan perang terbuka, pihak yang berkuasa (pemerintah) melibatkan sejumlah besar aparat kepolisian atau bahkan angkatan bersenjata untuk mengembalikan ketertiban dalam negeri. Jumlah korban yang besar membuat pentingnya aplikasi dari aturan humaniter yang minimum. Mengenai “internal tensions” dikatakan bahwa ketegangan itu adalah yang berhubungan dengan masalah : agama, suku, politik, sosial atau ekonomi. Selanjutnya disebutkan beberapa ciri yang menandai “tensions” semacam itu, yakni : a. Large scale arrests b. A large number of “political” prisoners c. The probable existence of ill-treatment or inhumane condition of detention d. The suspension of fundamental judicial guarantees, eitheras part of the promulgation of state of emergency or simply as a matter of fact e. Allegations of disappearances. (p.1355) Artinya : a) Penangkapan/penahanan dalam skala besar
57
b) Adanya sejumlah besar tawanan politik c) Adanya kemungkinan perlakuan yang salah atau tidak manusiawi pada saat penahanan/penangkapan d) Adanya penahanan atas jaminan hukum yang fundamental baik yang merupakan bagian dari pengumuman keadaan darurat negara ataupun hanya sebagai bagian fakta dari kejadian tersebut e) Adanya pernyataan kehilangan dari sejumlah pihak Sebagai perumusan “ internal disturbances and tensions” seorang pakar yaitu Hans Peter Gasser memberikan penjelasan sebagai berikut : No instrument of internasional law provides a proper definition of the phenomena broadly termed “internal disturbances and tensions” (p.39) Selanjutnya Gasser menjelaskan : Internal disturbances and tensions are marked by degree of violence exceeding that found in “normal” times. (By normal violence we mean, for instance, “ordinary” criminality). In general, the violence breaks out quite openly. The authorities resort to repressive action beyond the usual limits. Typical of such situations, then, are phenomena such as : 1. Mass arrests often followed by arbitrary detention 2. Bad condition of detention 3. Disappearances, unacknowledge detention 4. Hostage taking 5. Suspension of or failure to respect the most elementary legal guarantees. Internal disturbances and tensions ditandai dengan tingkat atau kekerasan yang melampaui tngkat kejahatan atau kekerasan yang ditemui di saat normal (normal yang dimaksud ialah kejahatan normal , sebagai contoh kejahatan biasa). Secara umum, kekerasan tersebut terjadi seringkali secara terbuka . Pihak yang berwenang harus melakukan tindakan represif diatas batas kewajaran. Tipe dari situasi ini biasanya ditandai dengan fenomena seperti : 1. Penangkapan massal yang diikuti oleh penahanan yang sewenangwenang
58
2. Kondisi penahanan yang buruk 3. Orang yang tiba-tiba menghilang atau penahanan yang tidak diketahui 4. Penyanderaan 5. Penahanan atau kegagalan untuk menghormati jaminan hukum yang paling mendasar Sebagai kesimpulan dinyatakan : In short, as stated above, there are internal disturbances, without being an armed conflict, when the state uses armed forces to maintain order, there are internal disturbances, when force is used as a preventive measure to maintain respect for law and order. (p.1355). Sebagai
kesimpulan,
seperti
yang
telah
dinyatakan
sebelumnya, ada ketegangan atau kerusuhan di dalam negeri yang tidak menjadi konflik bersenjata ketika negara dipaksa menggunakan angkatan bersenjata hanya untuk menjaga ketertiban dan sebagai upaya pencegahan. Dalam internal disturbances and tensions yang berlaku adalah hukum nasional negara tersebut. Hal ini ditegaskan oleh seorang pakar, yaitu Asbjorn Eide yang menyatakan : These initiatives demonstrate the growing recognition by the international community that the international law of human rights and humanitarian norms applicable in armed conflicts do not adequately protect human being situations of internal violence, ethnic, religious and national conflicm disturbance dan tensions, or public emergency. (p.216) Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa menurut pakar tersebut maka apabila terjadi apa yang disebut internal disturbances and tensions, maka baik humanitarian law maupun human rights law tidak berlaku (Haryo Mataram,2002:44) Berkaitan dengan Internal Disturbance Tension perlu pengertian dan pemahaman yang jelas untuk mengkategorikan apakah konflik
yang
terjadi
dapat
dikategorikan
sebagai
internal
59
disturbances and tensions atau bukan. Hal ini amat diperlukan karena menentukan hukum apa yang berlaku untuk melindungi korban dari konflik tersebut.
60
B. Kerangka Pemikiran
Hukum Humaniter Internasional
Konvensi Jenewa 1949
Hukum Kebiasaan Internasional
Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh Sri Lanka
Konflik bersenjata antara Macan Tamil dan Pemerintah Sri Lanka
Prinsip pembedaan
Prinsip Pembedaan
Penerapan prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata antara Pemberontak Macan Tamil dan Pemerintah Sri Lanka
Perlindungan maksimal terhadap warga sipil saat terjadi konflik
Bagan 1. Kerangka Pemikiran
61
Keterangan
Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang memayungi konflik bersenjata, termasuk konflik bersenjata yang terjadi di Sri Lanka antara pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Jenewa 1949, Sri Lanka memiliki kewajiban untuk menerapkan aturan dalam Konvensi Jenewa ke dalam aturan hukum nasionalnya termasuk aturan mengenai prinsip pembedaan. Prinsip Pembedaan membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatant) yakni pihak yang boleh berperang dan diperangi serta penduduk sipil (civilian) yakni pihak yang tidak boleh berperang maupun diperangi. Aturan lain mengenai prinsip pembedaan yang dapat diterapkan dalam penelitian ini terdapat dalam aturan Hukum Kebiasaan Internasional yang telah memenuhi serangkaian persyaratan untuk dapat diterapkan
sebagai
sumber
hukum.
Aturan
Hukum
Kebiasaan
Internasional wajib diterapkan oleh semua negara. Hal paling memprihatinkan dalam konflik ini ialah besarnya penduduk sipil yang menjadi korban. Selama kurang lebih dua puluh enam tahun berlangsung, konflik etnis Sri Lanka ini menelan jutaan korban jiwa baik yang tewas, luka-luka, cacat maupun yang bertahan sebagai pengungsi perang. Besarnya korban jiwa dalam konflik ini menurut penulis dapat diminimalisir jika salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter yakni Prinsip Pembedaan diterapkan. Penerapan prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dengan Pemberontak Macan Tamil dilakukan demi tercapainya perlindungan maksimal terhadap warga sipil saat terjadinya konflik.
62
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian
1. Konflik Bersenjata antara Pemerintah Srilanka dan Pemberontak Macan Tamil Secara historis, konflik etnis di Srilanka telah terjadi sejak masa terbentuknya kerajaan suku Sinhala yakni pada masa sekitar tahun 267 SM. Pada masa itu, Pangeran Vijaya datang ke Sri Lanka tahun 543 SM dari India Utara. Kedatangan Pangeran Vijaya bertepatan dengan wafatnya Buddha Gautama. Kedatangan Pangeran Vijaya kemudian dilanjutkan dengan perkawinan Vijaya dengan putri setempat dari suku Veddha yang sudah mendiami pulau itu. Dengan demikian, Pangeran Vijaya dianggap sebagai Raja Sinhala yang pertama. Kedatangan Vijaya kemudian disusul dengan datangnya kelompok suku Arya dan suku Dravida (Tamil) dari India Selatan. Pada waktu Raja Devanampiyantissa yang bertahta di Anuradhapura (267SM), di India bertahta Raja Asoka. Pada tahun itu, Asoka mengutus puteranya Pangeran Mahendra untuk menyebarkan agama Buddha di Sri Lanka. Misi Mahendra memperoleh sukses dimana Raja Anuradhapura, keluarganya dan para pejabat kerajaan mulai memeluk agama Buddha. Seiring berjalannya waktu, kerajaan suku Sinhala sering diserang dan diduduki oleh tentara India Selatan, yaitu suku Pandyan dan Chola. Suku Pandyan dan Cola ini kemudian mendirikan kerajaan suku Tamil di Sri Lanka bagian Utara, yang pada umumnya memeluk agama Hindu. Kedua kerajaan berbasis etnis tersebut selalu bersaing dan tidak jarang saling serang satu sama lain. Sejarah inilah yang sampai sekarang menjadi salah satu dasar tuntutan suku
Tamil dengan menyatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk
mendirikan negara sendiri dengan wilayah Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka.(Bruce Kapferer, 1988:50-65). Masa penjajahan asing di Sri Lanka dimulai saat kedatangan Portugis tahun 1505. Pada masa itu, pulau Sri Lanka terbagi menjadi tiga kerajaan besar, yakni Jaffna di sebelah utara, Maha Nuwara atau Kandy di pusat 62
63
Kepulauan dan Kotte di sebelah tenggara. Saat itu pemerintah Portugis berusaha mengambil alih kerajaan Kandy untuk bisa mengontrol pelabuhan lautnya. Usaha tersebut membuahkan hasil, pada tahun 1683, Portugis berhasil menjadi penguasa dari distrik Kelautan Ceylon. Sejak saat itu, Portugis berhasil mengembangkan kekuasaannya dan membuat kepulauan Sri Lanka di kenal dengan nama Ceylon. Setelah era Portugis, Ceylon dijajah oleh Belanda. Ketidakpuasan atas kinerja VOC (perusahaan Hindia Belanda) saat itu membuat kerajaan Kandy bekerjasama dengan English East India Company. Pada tahun 1795, Kekuasaan Belanda di Ceylon beralih ke Inggris. Kemerdekaan Ceylon dari penjajahan Inggris diperoleh tahun 1948 dan baru pada tahun 1972 Ceylon berganti nama menjadi Sri Lanka. (Jeyaratnam Wilson, 1974 : 8-10) Pasca kemerdekaan Sri Lanka, pemerintahan dikuasai oleh suku Sinhala. Pemerintahan baru ini menerapkan perlakuan diskriminatif terhadap suku Tamil. Perlakuan diskriminatif itu antara lain tidak pernah dipenuhinya hak-hak masyarakat Tamil oleh pemerintahan Sinhala, terutama dari segi bahasa, pendidikan dan pekerjaan ataupun hak milik atas tanah yang sifatnya turun-temurun. Selain itu kehidupan agama dan budaya suku Tamil juga cenderung terancam. Pihak pemerintah pun bahkan pernah melakukan pembunuhan secara besar-besaran yang mengarah pada pembasmian masyarakat Tamil dalam jumlah yang besar dan kerusakan terhadap barangbarang milik mereka. Bentuk diskriminasi dalam lingkungan pekerjaan lainnya yaitu untuk memperoleh kenaikan gaji dan promosi disertai dengan paksaan bahasa menguasai Sinhala, atau mereka harus melepaskan pekerjaan. Bahkan lebih dari itu, kesempatan untuk bekerja sebagai pegawai pemerintahan sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat Tamil. Bila ditinjau dari segi pendidikan, bentuk diskriminasi yang dilakukan berupa standarisasi nilai untuk diterima dalam suatu perguruan tinggi. Murid-murid Tamil dituntut untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan muridmurid Sinhala. Murid-murid Sinhala dapat diterima pada suatu perguruan tinggi walaupun nilai mereka lebih rendah. Hal tersebut tentunya
64
menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi para pemuda Tamil, mengingat bahwa walaupun sistem standarisasi telah diterapkan selama periode 5 tahun berturut-turut, murid-murid Tamil mampu memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan murid Sinhala terutama pada bidang-bidang studi
yang
banyak
diminati
yaitu,
kedokteran
dan
tehnik
(http://karinasetyowati.blogspot.com/2008/06/upaya-penyelesaian-konfliketnis-.html(12 Maret 2010 16.30 WIB). Kondisi tersebut diperparah pada saat Solomon Dias Bandaranaike pada tahun 1956 menjabat sebagai perdana menteri dan mengeluarkan sebuah keputusan “Sinhala Only Act” (Nick Lewer, Joe William, 2002:486). Keputusan ini menetapkan bahasa resmi yang digunakan hanya bahasa Sinhala. Efek dari keputusan tersebut secara langsung mengesampingkan orang-orang Tamil. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya menimbulkan pertentangan dari suku minoritas Tamil yang merasa diperlakukan secara diskriminatif. Bagi suku Tamil, kemerdekaan dari Inggris hanya mengawali penjajahan baru yang dilakukan pemerintah Sinhala. Sebagai bentuk dari rasa kekecewaan etnis Tamil, dibentuklah LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) atau Pemberontak Macan Tamil yang didirikan oleh Vellupillai Prabhakaran pada tanggal 5 Mei
1976 di
Jaffna.Tuntutan Pemberontak Macan Tamil tercantum dalam Thimpu Principles yang disampaikan oleh negosiator dari pihak Tamil saat perundingan Thimpu tahun 1985. Isi dari Thimpu Principles itu ialah (Nick Lewer dan John Williams, 2002:488) : a) Pengakuan Tamil Ceylon sebagai Negara b) Pengakuan atas keberadaan Ceylon sebagai tanah air pihak Tamil c) Pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri bagi pihak Tamil d) Pengakuan atas kewarganegaraan dan hak-hak fundamental dari pihak Tamil di Ceylon Keempat isi Thimpu Principle inilah yang menjadi tuntutan utama warga Tamil yang didasarkan pada alasan historis dan diskriminasi etnis. Tuntutan Pemberontak Macan Tamil yang paling utama ialah mendirikan
65
negara Tamil Eelam, di wilayah Sri Lanka bagian utara dan timur. Secara de facto, pemberontak Macan Tamil
berhasil mewujudkan misi itu. Hal ini
dibuktikan dengan warga yang akan keluar dan masuk wilayah pemberontak Macan Tamil harus menggunakan paspor, ditambah lagi dengan lengkapnya infrastruktur militer di darat, laut, dan udara, serta diakuinya pemberontak Macan Tamil
sebagai pihak resmi dalam perundingan Internasional.
(http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/25/64878/Mengak hiri-Konflik-Etnis-Sri-Lanka diakses tanggal 5 mei 2009 pukul 20.30 wib). Pemberontak Macan Tamil merupakan organisasi pemuda etnis Tamil beraliran keras yang berjuang untuk memenuhi aspirasi etnis Tamil melalui kekuatan bersenjata guna mencapai Eelam atau pemisahan diri dari Sri Lanka. LTTE mengklaim dirinya sebagai representasi rakyat Tamil dalam memperjuangkan eksistensi serta kemerdekaan Tamil atas wilayah yang secara historis merupakan wilayahnya yaitu di Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka. Diperkirakan pada awal terbentuknya, tentara Pemberontak Macan Tamil berjumlah kurang lebih 5.500 orang dan terus bertambah setiap tahunnya. Para tentara ini, bermotivasi tinggi, terorganisir dengan baik dan telah membuktikan diri sebagai tentara yang mampu beradaptasi dengan baik di setiap medan pertempuran baik pada saat perang gerilya maupun perang konvensional di segala medan pertempuran. Pemberontak Macan Tamil juga dilengkapi dengan armada laut yakni Sea Tigers dan pasukan bunuh diri Black Tigers (Nick Lewer, Joe William, 2002:484). Tentara Macan Tamil terdiri dari laki-laki, wanita dan anak-anak. Perekrutan wanita sebagai tentara Macan Tamil dilakukan untuk memenuhi kurangnya jumlah tentara laki-laki yang disebabkan karena naiknya suhu konflik. Sekitar sepertiga jumlah kader pemberontak Macan Tamil ialah wanita yang diberikan tugas dalam medan perang, menyiapkan makanan di dapur umum dan sebagai perawat. Vituthalai Pulikal Makalir Munani (Women's Front of the Liberation Tigers) pertama kali dibentuk pada tahun 1983, tentara wanita mulai berperang sejak tahun 1985. Pada bulan Oktober 1987 , Prabhakaran membuat tempat pelatihan khusus untuk wanita di Jaffna.
66
Pada tahun 1989 unit ini mulai memiliki struktur kepemimpinan sendiri. Hal ini sekaligus menandai masa ketika wanita menderita kerugian terparah dalam sebuah perang karena ikut ambil bagian secara langsung dalam peperangan. Tentara wanita ini menjalani pelatihan yang sama kerasnya dengan tentara laki-laki. Mereka juga diberi pelatihan fisik, strategi perang, politik serta kemampuan administrasi. Pemimpin Macan Tamil Prabhakaran,mengatakan bahwa para tentara wanita ini ialah simbol dari kebebasan para wanita Tamil setelah sebelumnya hidup dalam tekanan. Wanita dalam pemberontak Macan tamil diharuskan untuk menekan sisi kewanitaan mereka, yang dikategorikan sebagai kekuatan jahat yang bisa menyerap kekuatan mereka. Pernikahan tidak boleh dilakukan untuk tentara wanita hingga berusia 25 tahun dan bagi tentara laki-laki hingga berusia 28 tahun. Dalam sebuah laporannya, Koran terbitan Sri Lanka The Hindu tertanggal 10 Maret 2002 melansir sekitar 4000 tentara wanita Macan Tamil telah terbunuh sejak mereka ikut ambil bagian di peperangan sejak tahun 1985. Lebih dari 100 tentara wanita tewas karena bunuh diri dalam menjalankan tugasnya sebagai Black Tiger. Contoh eksistensi dari tentara wanita Macan Tamil ialah peristiwa pembunuhan Perdana mentri India Rajiv Ghandi pada tanggal 21 Mei 1991 saat masa kampenye di Sriperumbudur dibunuh oleh Dhanu, seorang tentara wanita yang bertugas melakukan bom bunuh diri. Selain itu untuk memenuhi kekurangan tentara di medan perang, pemberontak Macan Tamil juga merekrut tentara anak. Diperkirakan sekitar empat puluh persen tentara macan Tamil adalah tentara anak. Rekruitmen pertama dari tentara anak terjadi pasca kerusuhan Black July. Saat itu terjadi eksodus pengungsi besar-besaran ke India. Pemimpin Macan Tamil Prabhakaran membuat Pusat pelatihan anak di Podicherry, India yang bertujuan merekrut anak dengan usia dibawah 16 tahun. Tentara anak ini dikenal dengan “Tiger Cubs” yang kebanyakan diberikan pendidikan dasar dan pelatihan fisik, Pada awal tahun 1984 dibentuklah 'Baby Brigade' atau 'Bakuts', yang memberikan pelatihan militer serta doktrin-doktrin tertentu.
67
Anak-anak yang direkrut oleh 'Baby Brigade ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berusia antara 9 hingga 18 tahun. Dalam laporannya, Human Right Watch melaporkan memiliki laporan dan dokumen mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh Macan Tamil khususnya mengenai rekruitmen sistematis dan penggunaan anak sebagai tentara. Tekanan Internasional terhadap Macan Tamil membuat Badan PBB UNICEF memperketat monitoring terhadap penggunaan tentara anak ini. Sebanyak 1,494 anak dilaporkan direkrut sebagai tentara anak di tahun 2002. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi
1,424 kasus perekrutan anak oleh Macan
Tamil tahun 2008 dimana jumlah tersebut tidak dapat dipastikan mengingat ada waktu-waktu tertentu dimana pihak internasional termasuk badan PBB tidak diperbolehkan masuk ke daerah konflik Sri Lanka dengan alasan terlalu berbahaya (www.hrw.org diakses 28 Juni 2010 pukul 08.00 WIB) Presiden Sri Lanka Chandrika Kumaratungga menduga bahwa pada 8 Januari 2004, Pemberontak Macan Tamil telah menambah kekuatan bersenjatanya dengan merekrut lebih dari 11.000 orang. Sebelumnya pada awal Januari 2003, kantor presiden Sri Lanka mengindikasikan bahwa pemberontak Macan Tamil menambah pasukan bersenjatanya selama periode gencatan senjata sebanyak 10.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Seluruh tentara pemberontak Macan Tamil di doktrin dengan pemahaman bahwa lawan mereka adalah suku mayoritas Sinhala yang diskriminatif serta tidak responsif untuk mendirikan negara Tamil yang terpisah. Seluruh tentara harus menghapuskan seluruh rasa takut akan kematian yang ada dari pikiran mereka dan bersiap untuk mempertaruhkan hidup mereka berperang dengan tentara pemerintah atau
mengkonsumsi
kapsul sianida yang diikat dileher mereka ketika penangkapan oleh tentara pemerintah tidak bisa dihindarkan. Seluruh tentara pemberontak Macan Tamil telah melalui program pelatihan yanga amat keras. Pelatihan tersebut biasanya dilakukan kurang lebih selama empat bulan. Dalam pelatihan itu mereka mempelajari cara menggunakan senjata serta bahan peledak , kemampuan dan kemahiran
68
beladiri serta berperang, komunikasi, taktik dan strategi perang serta pelatihan fisik yang amat melelahkan dibarengi dengan pemberian doktrin yang kuat dan terus menerus. Sumber finansial Pemberontak Macan Tamil berasal dari diaspora Tamil yang jumlahnya kurang lebih 1 juta orang. Diaspora tamil atau Tamil diaspora sebenarnya adalah penduduk Tamil Sri Lanka yang mengungsi ke negara lain setelah terjadinya peristiwa Black July dan selama konflik bersenjata berlangsung. Mereka sebagian besar adalah profesional seperti dokter, akuntan atau insinyur dan tersebar di 54 negara termasuk Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Singapura, Indonesia, Myanmar, bahkan Afrika Selatan. Keinginan warga diaspora tamil untuk membantu pemberontak Macan Tamil adalah karena adanya rasa kecewa dan dendam yang amat besar kepada pihak pemerintah Sri Lanka. Mereka memandang pihak Macan Tamil sebagai perwakilan penduduk tamil yang sah dan bisa mewakili keinginan dan kepentingan mereka. Pada kenyataannya tidak semua diaspora tamil setuju untuk mendanai kegiatan pemberontak Macan Tamil. Mayoritas diaspora tamil memang secara sukarela memberikan sebagian penghasilan mereka untuk mendanai operasional Macan Tamil, akan tetapi sebagian dari mereka, terutama yang berekonomi lemah, tidak setuju untuk mendanai operasional Macan Tamil. Selain alasan ekonomi, keinginan minoritas diaspora tamil agar konflik bersenjata di Sri Lanka segera selesai menjadi alasan lain. Kelompok minoritas yang tidak mau mendonasikan uangnya mengalami pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas untuk menjamin lancarnya pasokan uang bagi pemberontak Macan Tamil. Dalam seminggu, kelompok minoritas Tamil minimal mendapat tiga kali kunjungan dari perwakilan diaspora tamil yang pro Sri Lanka untuk mendonasikan sejumlah uang. Perwakilan kelompok ini tidak akan pergi sampai mendapat uang dengan jumlah yang diinginkan, bahkan tidak jarang perwakilan kelompok ini melakukan pemukulan atau ancaman bahwa saudara mereka yang masih ada
69
di Sri Lanka akan dibunuh oleh pihak Macan Tamil (Human Right Watch, 2009 : 6-8). Selain melakukan permintaan sumbangan dari pintu ke pintu, ada beberapa cara dilakukan oleh diaspora tamil untuk mengumpulkan uang seperti pengumpulan dana yang dilakukan di kuil Hindu saat memperingati insiden Black July. Di beberapa Negara dengan jumlah diaspora tamil yang banyak, penggalangan dana dilakukan dengan cara mendirikan badan amal yang didirikan untuk membantu warga tamil yang menjadi korban konflik Sri Lanka. Walaupun tujuan utamanya adalah membantu korban sipil Sri Lanka, penyelidikan yang dilakukan Cannadian Investigation menyebutkan bahwa sebagian besar dana yang dikumpulkan diperuntukkan bagi kepentingan militer pemberontak Macan Tamil. Motif lain yang paling lazim dilakukan ialah dengan menggelar penggalangan dana amal bagi warga sipil Sri Lanka yang tujuan sebenarnya adalah untuk pemberontak Macan Tamil. Dunia internasional sangan tidak mentolerir hal ini, berbagai pembubaran acara amal dan penangkapan pelaku dibalik acara amal sudah sering dilakukan. Salah satu kasus yang baru saja terjadi, bahkan ketika Macan Tamil sudah dinyatakan kalah adalah
pada awal Januari 2010 dua orang Tamil diaspora yang
berkewarganegaraan Amerika Serikat
Raj and Jesuthasan M.Rajaratnam
diadili karena dituduh melakukan penggalangan dana di New Jersey, New York, dan Maryland yang berkedok dana amal untuk Sri Lanka. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemberontak Macan Tamil (United States District Court, 2010 : 17 ). Jumlah jaringan pendanaan Pemberontak Macan Tamil relatif sudah tersebar ke seluruh dunia. Markas internasionalnya berada di London dan kantor-kantor lainnya terdapat di Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Swiss, Italia,
Swedia,
Denmark,
Norwegia,
Australia
dan
Afrika
Selatan.Pemberontak Macan Tamil disinyalir juga menggalang dana dari penjualan narkoba di Asia Tenggara dan Asia Barat. Jaringan internasional perdagangan narkoba Pemberontak Macan Tamil juga dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan senjata khususnya di wilayah Myanmar, Thailand,
70
Kamboja, Cina, Afghanistan dan Pakistan. Pemberontak Macan Tamil memiliki jaringan publisitas dan propaganda di sedikitnya 54 negara dengan kantor utama di negara-negara Barat yang memiliki komunitas Tamil dalam jumlah besar seperti Inggris, Perancis, Jerman,Swiss, Kanada dan Australia. Mereka juga memiliki kantor perwakilan di Kamboja, Myanmar, Afrika Selatan dan Botswana. Jaringan publisitasnya termasuk radio dan TV satelit meliputi Eropa, Australia, dan Amerika Utara. Selain itu, Pemberontak Macan Tamil menggunakan internet secara ekstensif untuk menyebarkan propaganda kepada diaspora Tamil. Pengadaan perlengkapan militer: Persenjataan dibeli terutama dari wilayah yang pernah atau sedang bergolak seperti Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand Selatan dan juga Filipina. Jalur pengapalannya melalui Jepang, Thailand, Indonesia, Singapura, Afrika Selatan, Myanmar, Turki, Perancis, Italia dan Ukraina. Di samping membeli senjata dari pasar gelap di luar negeri, Pemberontak Macan Tamil juga memiliki galangan kapal yang dapat memproduksi berbagai jenis kapal, termasuk kapal selam mini. Pemberontak Macan Tamil dapat dikatakan negara dalam negara karena memiliki berbagai struktur Lembaga Administrasi Sipil yang cukup lengkap di wilayah yang dikuasainya seperti sistem pendidikan, sistem lalu lintas, polisi, pengadilan, jawatan pos, bank, kantor administrasi, rumah sakit, stasiun TV dan radio. Dari berbagai lembaga tersebut, yang paling penting adalah ’Tamil Eelam Judiciary’ dan ’Tamil Eelam Police’ yang bermarkas di Kilinochchi dan memiliki beberapa sayap yakni polisi lalu lintas, pencegahan kejahatan, deteksi kriminal, biro informasi, administrasi dan special force. Struktur kepemimpinan dari pemberontak Macan Tamil terbagi menjadi dua bagian utama yakni bagian militer dan bagian politik. Diatas kedua bagian tersebut adalah
central
governing
committee
yang
diketuai
oleh
Velupillai
Prabhakaran. Central governing committee mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengontrol sub bagian yang lebih spesifik termasuk grup amfibi Sea Tigers, armada udara Air Tigers dan pasukan bersenjata elit yang dikenal dengan nama Charles Anthony Regiment, pasukan bunuh diri The
71
Black Tigers, pasukan intelejen dan penasehat politik . Central governing committee juga memiliki sekretariat internasional yang bertanggung jawab atas hubungan dengan dunia luar yang semuanya ada di wilayah Sri Lanka. Pimpinan Pemberontak Macan Tamil tinggal di hutan-hutan Sri Lanka sehingga sulit untuk diberikan pencerahan untuk mengedepankan dialog dan hanya sedikit yang memiliki pendidikan tinggi dan mampu berbahasa asing (http://www.satp.org/tracking/Goto.asp?ID=24.diakses tanggal 15 April 2010 06:47:27 GMT). Hal ini juga diperjelas oleh Nick Lewer dan Joe William dalam Searching for Peace in Central and South Asia, yang mendeskripsikan karakteristik Pemberontak Macan Tamil, yakni (Nick Lewer dan John Williams, 2002:485) : 1. The Liberation Tigers of Tamil Eelam is an armed group capable of sustainable guerilla actions, terrorist attack and also fighting a large conventional battles. It has tight organizational structure(military and political)under the control of one person, and it is completely disciplined. 2. It has systematically eliminated other Tamil militant groups, controls territory in the north and east Sri Lanka, and runs a parallel government (with police force, judicial system and other structure) 3. It is the only organization that has consistently stood for the right of national self-determination of the Tamil nation as defined in the Vaddukkodai Resolution (1976), and mandated by some 85 percent of the Tamil-speaking population in the 1977 general election 4. It has consistently demanded that the government offer an alternative to a separate state, wich various administration have failed to address. But, while it has secessionist ambitions and a political perspective, it has not specifically articulated its its own alternative to Tamil Eelam 5. It has extensive international linkages and has created a worldwide business empire. For example, the LTEE has extensive shipping interest that are used for the delivery of weapons to the LTEE in Sri Lanka 6. It has broad support from Tamil people living in Sri Lanka and from Tamil Diaspora. It has an effective publicity and propaganda program wich can rapidly mobilize political, economic and financial support by Tamil Diaspora 7. It is proscribed as a terrorist organization in Sri Lanka and by few other countries 8. It has a culture of martyrdom symbolized through a cyanide capsule worn around the neck by LTEE fighters. Artinya
72
1. Liberation Tigers of Tamil Eelam ialah kelompok bersenjata yang mampu melakukan perang gerilya secara terus menerus, serangan teroris serta bertempur dalam perang konvensional. Kelompok ini memiliki struktur organisasi yang ketat dan kuat baik secara militer maupun politik di bawah pimpinan dari satu orang dan amat berdisiplin 2. Pemberontak Macan Tamil telah mengeliminasi secara sistemik kelompok milisi Tamil lain mengontrol teritori di timur dan utara Sri Lanka dan menjalankan pemerintahan parallel dengan pihak kepolisian, penegak hukum dan struktur yang lain 3. Pemberontak Macan Tamil adalah satu-satunya organisasi yang secara konsisten mendukung kemerdekaan dari suku Tamil seperti yang tercantum dalam Resolusi Vaddukkodai pada tahun 1976 dan diberikan mandat oleh 85 persen dari populasi warga Tamil yang tercatat dalam pemilihan umum tahun 1977 4. Pemberontak Macan Tamil secara konsisten meminta pemerintah untuk menawarkan sebuah alternatif berdirinya negara yang terpisah dimana banyak usaha telah gagal untuk dilakukan. 5. Pemberontak Macan Tamil memiliki jaringan internasional yang luas dan telah membuat istana bisnis yang luas di seluruh dunia. Sebagai contoh Pemberontak Macan Tamil memiliki saham besar di bidang perkapalan yang digunakan untuk mengangkut senjata untuk Pemberontak Macan Tamil di Sri Lanka 6. Pemberontak Macan Tamil membawa semangat dan dukungan dari rakyat Tamil di Sri Lanka dan dari Tamil Diaspora. Pemberontak Macan Tamil memiliki program publisitas dan propaganda yang secara cepat dapat memobilisasi politik, ekonomi dan dukungan financial dari Tamil Diaspora 7. Pemberontak Macan Tamil memiliki simbol kesyahidan yakni berupa kapsul sianida yang dilingkarkan di leher oleh tentara Pemberontak Macan Tamil Konflik bersenjata antara pemerintah dengan Pemberontak Macan Tamil berawal dari terjadinya peristiwa Black July pada tanggal 23 Juli 1983. Diperkirakan bahwa pada saat tanggal kerusuhan, 300 warga Tamil tewas, puluhan ribu rumah hancur, dan gelombang besar pengungsi Sri Lanka berangkat ke negara lain seperti Negara-negara Eropa, Australia dan Kanada. Insiden yang merupakan kerusuhan rasial terbesar di Sri Lanka ini bermula dari diserangnya demonstran anti Tamil oleh pemberontak Macan Tamil yang mengakibatkan 16 orang Sinhala tewas. Penyerangan tersebut kemudian segera dibalas oleh etnis Sinhala dengan membunuh lebih dari 3.000 orang Tamil. Sejak peristiwa tersebut, pasukan pemerintah Sri Lanka kemudian
73
dikerahkan ke wilayah Tamil di bagian Utara dan Timur negara pulau tersebut. Pengerahan pasukan pun tidak lantas membuat situasi menjadi lebih baik, adanya pasukan pemerintah di wilayah Tamil justru memicu berbagai aksi kekerasan bersenjata yang terus menerus. Berbagai penyerangan dan aksi balasan yang dilancarkan pihak Pemberontak Macan Tamil maupun Sri Lanka telah menelan ribuan korban dari pihak sipil maupun dari pihak kombatan. Disinyalir sekitar 65000 korban jiwa meninggal serta kerusakan hebat bagi bangunan dan fasilitas publik maupun milik pribadi. Lebih dari 18000 rumah dan perusahaan komersial hancur. Hal ini menyebabkan kemerosotan ekonomi bagi Sri Lanka. Menurut UNHCR diperkirakan total sekitar 1,5 juta penduduk Sri Lanka telah diungsikan atau mengungsi ke Eropa, Amerika Selatan dan Australia (Nick Lewer, Joe William 2002:489). Peristiwa Black July juga menjadi simbol eksistensi dan kekuatan Pemberontak Macan Tamil yang menyebabkan pasca peristiwa itu banyak warga Tamil bergabung dengan Pemberontak Macan Tamil. Pemberontak Macan Tamil diperkirakan pada tahun 1980 an sampai awal 1990 berkekuatan 7,000 sampai 15,000 tentara yang terkenal berani melakukan bom bunuh diri. Sejak akhir 1980an Pemberontak Macan Tamil diperkirakan telah melakukan dua ratus bom bunuh diri di penjuru Sri Lanka. Target bom bunuh diri yang dilakukan Pemberontak Macan Tamil mencakup alat transportasi, tempat keagamaan (mayoritas tempat keagamaan umat Buddha) dan gedung perkantoran. Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), Pemberontak Macan Tamil telah menciptakan bom bunuh diri yang diikat di pinggang dan berbentuk seperti ikat pinggang yang biasa di kenal dengan suicide belt dan menjadi pionir dalam menggunakan wanita sebagai pelaku bom bunuh diri. Kapsul sianida yang diikat di leher menjadi simbol bahwa mereka telah berkomitmen bunuh diri dan rela mati demi Pemberontak Macan Tamil. Selain bom bunuh diri, Pemberontak Macan Tamil juga menggunakan bom konvensional dan ranjau darat untuk menyerang politisi dan target sipil
74
dan telan melakukan penembakan secara disengaja pada pejabat dan penduduk sipil Sri Lanka. Pada bulan April 2008, laporan dari Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat menuduh Pemberontak Macan Tamil melakukan penculikan dan pemerasan bagi pejabat dan penduduk sipil Sri Lanka. Lebih lanjut dalam laporan itu disebutkan setelah perjanjian damai yang dilakukan Pemberontak Macan Tamil dan pemerintah Sri Lanka di tahun 2002, masih terjadi konflik yang menewaskan lebih dari 5000 orang. PBB memperkirakan bahwa sekitar 1000,000 orang (kombatan dan sipil) telah tewas selama 26 tahun pertempuran. Konflik bersenjata ini telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian negara,. Banyak pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh kedua militer Sri Lanka dan LTTE, termasuk pembunuhan individu yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak Pemberontak Macan Tamil mengakui telah melakukan sejumlah penyerangan dan pembunuhan yang ditujukan pada pejabat Sri Lanka maupun India. Penyerangan yang di akui dilakukan oleh Pemberontak Macan Tamil antara lain (http://www.cfr.org/publication/9242/.diakses pada 20 April 2010 15:28:39 GMT) : 1. Mei 1991 pembunuhan berencana mantan Perdana Mentri India Rajiv Gandhi di pawai kampanye di India 2. Mei 1993 pembunuhan berencana Presiden Sri Lanka Ranasinghe Premadasa; 3. Juli 1999 pembunuhan berencana anggota parlemen Sri Lanka Neelan Thiruchelvama 4. December 1999 bom bunuh diri di Colombo yang melukai Presiden Sri Lanka Chandrika Kumaratunga; 5. Juni 2000 pembunuhan berencana Menteri Perindustrian Sri Lankan C.V. Goonaratne; 6. Agustus 2005 pembunuhan berencana Menteri Dalam Negeri Lakshman Kadirgamar; 7. Januari 2008 pembunuhan berencana anggota parlemen dari pihak oposisi United National Party (UNP), T. Maheswaran; 8. Januari 2008 pembunuhan berencana Menteri Pembangunan Sri Lanka D. M. Dassanayake; 9. Februari 2008 pembunuhan berencana dua kader partai politik Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) 10. April 2008 pembunuhan berencana Menteri Perumahan Sri Lanka Jeyaraj Fernandopulle.
75
Selain dengan tindakan represif, upaya penghentian konflik Sri Lanka juga mengenal upaya perundingan damai. Perundingan damai pertama terjadi pada masa pemerintahan Presiden J.R. Jayewardane di Thimpu, Bhutan bulan Juli 1985. Perundingan damai kedua terjadi pada masa Presiden R. Premadasa di Colombo bulan Februari-Juni 1990. Perundingan damai ketiga terjadi sebanyak tiga putaran dilakukan di Jaffna antara bulan Oktober dan bulan April 1995 setelah pemilihan umum yang digelar oleh Chandrika Kumaratungga. Perundingan
ini gagal setelah pemberontak Macan Tamil
menolak upaya dan tawaran damai pemerintah. Pada akhir tahun 2000 pemberontak Macan Tamil mengumumkan gencatan senjata yang ditolak oleh pemerintah. Mediasi yang diupayakan pihak ketiga yakni Norwegia sejak tahun 1999 sampai akhir tahun 2001 melalui fasilitator Norwegia Eric Solheim juga tidak membuahkan hasil. Seruan dunia internasional agar kedua belah pihak berdamai juga diabaikan. Titik terang dari panjangnya upaya perdamaian di Sri Lanka mulai terlihat ketika Februari 2002 upaya perdamaian
yang
dipelopori
Norwegia
membuahkan
hasil
dengan
ditandatanganinya persetujuan gencatan senjata selama enam tahun antara pihak pemerintah dengan Pemberontak Macan Tamil. Salah satu poin dari gencatan senjata ini ialah adanya monitoring internasional dari negara-negara Skandinavia. Gencatan senjata ini tidak berlangsung lama karena kedua belah pihak tetap saja melancarkan serangan ke pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka dan pemberontak Macan Tamil gagal (Nick Lewer dan John Williams, 2002:491). Konflik bersenjata di Sri Lanka yang telah berlangsung hampir 26 tahun hampir menemukan kejelasan ketika tanggal 19 Mei 2009 pemimpin Pemberontak Macan Tamil Vellupillai Prabhakaran dinyatakan tewas oleh pemerintah Sri Lanka pada serangan-serangan akhir di markas Pemberontak Macan Tamil. Pemberontak Macan Tamil lalu secara resmi dinyatakan kalah oleh pemerintah. Satu dokumen PBB menyebut lebih dari 20.000 warga sipil tewas pada hari-hari terakhir operasi militer Sri Lanka untuk mengalahkan pemberontak macan tamil. Jumlah korban sipil di zona aman itu terjadi sejak
76
April 2009 dengan sekitar 1.000 warga sipil tewas setiap hari sampai tanggal 19 Mei. http://www.harian-aceh.com/donya/2730-operasi-militer-sri-lankabunuh-20000-warga-tamil.html.diakses Tewasnya
pemimpin
Pemberontak
29
Mei
Macan
2010
Tamil
12:36:03 tidak
GMT.
semata-mata
mengakibatkan ketenangan bagi penduduk sipil maupun kombatan Sri Lanka. Mereka harus tetap waspada dan berhati-hati karena bibit-bibit baru pemberontak Pemberontak Macan Tamil masih bermunculan di berbagai daerah Sri Lanka.
2. Implementasi Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata antara Pemerintah Srilanka dan Pemberontak Macan Tamil Hukum
Humaniter
Internasional
menjadi
satu-satunya
sumber
pengaturan hukum perang atau hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata bagi
negara-negara
yang
dijabarkan
dalam
sumber-sumber
hukum
internasional, termasuk di dalamnya berupa perjanjian internasional. Salah satu perjanjian Internasional pokok di bidang humaniter yang telah diratifikasi Sri Lanka ialah Konvensi Jenewa I-IV tahun 1949 pada tanggal 28 Februari 1959. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi Jenewa, Sri Lanka telah membuat legislasi nasional mengenai Konvensi Jenewa yang dituangkan dalam Geneva Convention Act, No 4 of 2006 an act to give effect to the first, second, third and fourth
geneva conventions on armed conflict and
humanitarian law;and to provide for matters connected therewith or incidental thereto yang selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut sebagai Geneva Convention Act, No 4 of 2006. Hal ini sesuai dengan pasal 48, 49, 50, 51 dari Konvensi Jenewa yang mewajibkan implementasi konvensi Internasional ke dalam hukum nasional. Sri Lanka juga telah menjadi negara pihak dalam Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political
Rights,
yang
ditandatangani
tahun
1976.
Protokol
ini
memperbolehkan individu untuk mengirimkan petisi individual kepada Geneva-based Human Rights Commission, dan the 2005 Responsibility to Protect (R2P). Dalam protokol ini juga diberikan ketentuan bahwa setiap
77
negara
memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari
genosida, kejahatan perang pembasmian etnik dan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Protokol ini tidak mewajibkan negara penandatangan untuk mengimplementasikan protokol ini ke dalam hukum nasional negaranya. Geneva Convention Act, No 4 of 2006 sebagai satu-satu nya undang – undang yang berisi implementasi Konvensi Jenewa I-IV dalam bentuk legislasi nasional Sri Lanka terdiri dari 14 pasal. Hal – hal yang diatur dalam Geneva Convention Act, No 4 of 2006 ialah pelanggaran berat dalam perang (grave breaches), kewenangan pengadilan yang akan mengadili pelanggaran berat, pengaturan mengenai tawanan perang, dan larangan penggunaan lambang netral. Pelanggaran berat (grave breaches) dalam Geneva Convention Act, No 4 of 2006 diatur di pasal 1 dan 2. Pasal 1 mengatur mengenai kriteria orang yang dapat dinyatakan bersalah untuk sebuah kejahatan. Dinyatakan dalam pasal ini setiap orang, baik warga negara Sri Lanka atau bukan, yang berada di dalam atau di luar wilayah Sri Lanka mengakui atau mencoba mengakui atau membantu, mendapatkan imbalan dari orang lain untuk melakukan pelanggaran berat yang relevan/sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan bersalah untuk sebuah kejahatan. Pengertian (grave breaches sendiri terdapat dalam pasal 2. Dalam pasal ini dikatakan pengertian grave breaches sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam masing-masing Konvensi Jenewa mengenai grave breaches. Dalam Konvensi Genewa I, grave breaches sesuai dengan pengertian dalam pasal 50 Konvensi Jenewa I yang dilakukan terhadap orang atau properti yang dilindungi oleh konvensi tersebut. Dalam Konvensi Genewa II, grave breaches sesuai dengan pengertian dalam pasal 51 Konvensi Jenewa II. Dalam Konvensi Genewa III, grave breaches sesuai dengan pengertian dalam pasal 130 Konvensi Jenewa III. Dalam Konvensi Genewa IV, grave breaches sesuai dengan pengertian dalam pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Meskipun pengaturan pengertian dari grave breaches berbedabeda menurut konvensi, tapi pada dasarnya apa yang diatur dalam keempat pasal yakni Pasal 50 Konvensi Jenewa I, Pasal 51 Konvensi Jenewa IIdan
78
Pasal 130 Konvensi Jenewa IV dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV adalah sama, yakni : Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention ; wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly, compelling a prisoner of war to serve in the forces of the hostile Power, or wilfully depriving a prisoner of war of the rights of fair and regular trial prescribed in this Convention , unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a protected person, taking of hostages and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly. Dalam pasal 3 Geneva Convention Act, No 4 of 2006 diatur mengenai masa hukuman. Ketika seseorang telah terbukti melakukan willfull killing (pembunuhan yang di sengaja ) maka orang tersebut akan dihukum dengan pidana mati. Untuk pelaku grave breaches selain willfull killing hukumannya tidak boleh melebihi 20 tahun penjara. Pengadilan yang akan mengadili perkara grave breaches ialah Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Colombo yang perkaranya akan langsung ditangani oleh Kejaksaan Agung. Yang bisa diadili atas grave breaches termasuk pihak yang dikategorikan sebagai prisoner of war. Kewenangan pengadilan ini diatur dalam pasal 3 dan 4. Dari penjelasan mengenai grave breaches, dapat disimpulkan bahwa beberapa tindakan dilarang untuk dilakukan terhadap orang yang dilindungi dalam konvensi ini. Ketentuan konvensi ini merujuk kepada Konvensi Jenewa I-IV. Pihak yang dilindungi dalam konvensi Konvensi Jenewa I-IV ialah penduduk sipil, kombatan, wartawan dan pihak badan kemanusiaan netral. Tindakan yang dilarang untuk dilakukan ialah pembunuhan yang disengaja, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi termasuk eksperimen biologis, secara sengaja melakukan penyiksaan yang mengakibatkan penderitaan hebat atau kerusakan serius terhadap tubuh dan kesehatan, merusak properti umum yang tidak dijustifikasi atau ditentukan berdasarkan kepentingan militer yang
79
dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemaksaan bagi tawanan perang untuk melayani pihak penguasa atau secara sengaja menghalangi hak tawanan perang untuk mendapatkan keadilan dan pengadilan sesuai ketentuan konvensi. Deportasi atau pemindahan paksa kombatan yang tidak sesuai hukum juga merupakan hal yang dilarang. Dari jenis tindakan yang dilarang, dapat dikatakan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan humanisme atas tindakan-tindakan tertentu kepada seluruh pihak dan properti yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa I-IV. Pengaturan mengenai prisoner of war terdapat dalam pasal 7 hingga pasal 10. Definisi prisoner of war dalam undang-undang tidak terdapat secara jelas. Dalam pasal 7 hanya dikatakan bahwa protected prisoner of war hanya bisa dibawa ke pengadilan ketika sudah ada bukti yang kuat dan cukup, atau setidaknya telah ditahan selama dua tahun. Dalam hal persidangan prisoner of war dapat membawa prisoner of war representatives dari negara mereka, untuk menjamin bahwa mereka diperlakukan secara adil. Pasal 7 hingga pasal 10 undang-undang ini mengatur mekanisme persidangan bagi tawanan perang yang tertangkap. Pasal 11 sampai dengan pasal 14 dari undang-undang ini mengatur tentang larangan penggunaan tanda netral dan tanda kemanusiaan lainnya oleh pihak yang bukan merupakan anggota atau perwakilan dari badan kemanusiaan tersebut. Dalam pasal ini juga diatur mengenai sanksi pidana dan denda dari aturan ini. Hal ini dirasa penting pengaturannya mengingat selama terjadinya konflik, banyak pihak yang menyalahgunakan tanda atau lambang netral, serta sebagai tanda bahwa pihak yang menggunakan tanda tersebut adalah pihak netral yang keberadaannya semata-mata untuk urusan humanisme sehingga wajib dilindungi. Implementasi normatif dari Konvensi Jenewa yang diwujudkan dengan Geneva Convention Act, No 4 of 2006 seharusnya di terapkan pada konflik bersenjata yang terjadi di Sri Lanka, tidak hanya menjadi sekedar kewajiban dari dari ratifikasi Konvensi Jenewa. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang ini dan aturan hukum lain yang dapat diterapkan dalam konflik ini menjadi sangat penting mengingat tingginya angka kematian
80
penduduk sipil serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik tersebut. Hal ini merupakan hal mendasar yang menjadi keprihatinan dunia internasional. Angka kematian penduduk sipil tidak bisa diberikan secara pasti dan akurat, karena dunia internasional melalui lembaga-lembaga kemanusiaan maupun PBB serta wartawan sempat dilarang masuk ke daerah konflik. Akses menuju daerah konflik amat dibatasi. PBB menyebutkan bahwa konflik ini merupakan perang modern terbesar selama abad ini sedangkan international Committe of the Red Cross menyebutkan bahwa konflik Sri Lanka merupakan bencana kemanusiaan yang tidak dapat dibayangkan. Hal ini membuktikan bahwa apa yang terjadi di Sri Lanka merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang dahsyat. Kedua belah pihak baik pemberontak Macan Tamil maupun pemerintah sama-sama bertanggung jawab akan hal ini. Sejak awal terjadinya konflik, berbagai penyerangan terjadi secara brutal. yang menewaskan ratusan ribu orang dalam berbagai pertempuran, serangan bunuh diri, pemboman dan pembunuhan. Diawali dengan peristiwa Black July yang menewaskan sekitar 6500 korban jiwa, berbagai penyerangan terus dilakukan kedua belah pihak. Penyerangan pertama yang dilakukan pihak Pemberontak Macan Tamil yan membuka mata dunia ialah pembantaian Aranthalawa. Pembantaian ini disebut sebagai pembantaian terbesar pertama yang dilakukan oleh pihak Macan Tamil dan terus diperingati selama dua puluh tahun sejak kejadian tersebut terjadi. Dalam pembantaian yang terjadi di desa Aranthalawa tanggal 2 Juni 1987 tersebut, 33 rahib Buddha yang kebanyakan merupakan biksu pemula dan empat orang sipil tewas. Sepanjang konflik Srilanka, pihak Macan Tamil disinyalir telah melakukan penyerangan serupa ke situs-situs suci agama Buddha, penyerangan tersebut antara lain sebuah serangan di jaya sri maha bodhi sebuah biara suci yang menewaskan sekitar 146 peziarah. Pembunuhan pendeta tinggi di
Hutan Dimbulagala,
Kitulagama Seelalankara Nayaka Thera, seprang tokoh biarawan yang memberikan dukungan moral kepada orang-orang yang tinggal di desa-desa perbatasan untuk melawan pemberontak Macan Tamil , delapan tahun setelah Pembantaian Aranthalawa. Sebuah bom bunuh diri dari Kuil Gigi , kuil
81
Buddha
suci,
yang
menewaskan
17
jamaah
dan
candi
rusak
berat(www.wikipedia.com//Sri Lanka massacre diakses tanggal 25 Juni 2010 pukul 08.00). Penyerangan lain yang cukup terkenal ialah Pembantaian Anuradhapura. Pembantaian ini dilakukan pemberontak Macan Tamil dengan membajak bus ke desa Anuradhapura dan menembaki warga sipil yang berada di desa tersebut. Macan Tamil juga dengan sengaja 146 warga sipil tewas, 33 diantaranya ialah rahib Buddha. Penyerangan ini menjadi penyerangan pertama pemberontak Macan Tamil di luar wilayah kekuasaan mereka(www. hrw.org//srilanka 0906 pdf.diakses 28 Juni 2010 20.00 wib). Penyerangan terhadap situs-situs suci Buddha ini membuat bertambahnya rasa benci penduduk Sri Lanka yang mayoritas memeluk agama Buddha terhadap pemberontak Macan Tamil. Selain penyerangan terhadap situs dan pemuka agama Buddha, penyerangan juga dilakukan terhadap penduduk Sri Lanka yang beragama islam. Penyerangan ini dikenal dengan nama pembantaian Pembantaian masjid Kattankudi. Dalam pembantaian ini sekitar 30 orang tentara Pemberontak Macan Tamil menyerang 4 masjid besar yang ada di wilayah Kattakundi, wilayah dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam pembantaian ini sekitar 147 penduduk sipil tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Target penyerangan pemberontak Macan Tamil selain tempat keagamaan ialah transportasi umum dan pusat perekonomian. Pengeboman kereta Dehiwala yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 1996,menewaskan 64 orang dan ratusan korban terluka. Pengeboman ini dikutuk oleh masyarakat internasional termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pengeboman pusat perekonomian yang mengguncang perekonomian Sri Lanka terjadi pada tanggal 31 Januari 1996. Pengeboman dilakukan di Bank Sentral Kolombo yang menewaskan sedikitnya 91 orang dan melukai 1.400 lainnya. Setidaknya 100 orang kehilangan penglihatan mereka. Di antara yang luka adalah dua warga negara Amerika Serikat, enam warga negara Jepang, dan satu warga negara Belanda. Sebagian besar dari korban ialah warga sipil yang menjaga toko-toko kecil yang didirikan di dekat bank (www.wikipedia.com diakses 25 Juni 2010 pukul 19.00 wib).
82
Pemberontak Macan Tamil dalam berbagai penyerangan yang dilakukan secara sengaja telah menjadikan penduduk sipil sebagai target penyerangan dengan menggunakan ranjau darat dan bom bunuh diri. Selain itu, pihak Macan Tamil telah secara sengaja menghalangi pasokan bantuan humanisme yang diberikan oleh pihak asing seperti air bersih dan makanan. Perlakuan pihak Macan Tamil terhadap tawanan perang juga tidak sesuai dengan ramburambu kemanusiaan, seperti dengan sengaja menyiksa dan membunuh tawanan perang yang sedang dalam tahanan.
Hal yang menjadi ciri
penyerangan pemberontak Macan Tamil ialah kerap digunakannya penduduk sipil sebagai human shield atau tameng manusia dalam rangka pertahanan. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay mengatakan pemberontak Macan Tamil merekrut tentara anakanak dan menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia dalam konflik itu, sementara militer menembak secara membabi buta daerah-daerah yang banyak dihuni warga sipil(http://www.harian-aceh.com/donya/2730-operasi-militersri-lanka-bunuh20000-warga-tamil.html. diakses pada tanggal 29 Mei 2010 12:36:03 GMT). Salah satu contoh kasus penggunaan penduduk sipil sebagai tameng manusia juga dilaporkan oleh Human Right Watch dalam laporannya berikut ini : During the fighting in Mutur in early August, several thousand Muslims sought shelter in the Nathvathul Ulama Arabic College, Al Hilal School and Ashraff High School, while Tamils in the area fled to the local Methodist and Roman Catholic churches or to LTTE- controlled areas. At around 9:30 a.m. on August 3, an LTTE leader called Shanthan and about a dozen cadres fired mortar shells not far from the Arabic College compound which was sheltering about 15,000 people at that time at government military camps.When the LTTE cadres walked to within 50 meters of the college compound, several Muslims pleaded with Shanthan to consider the safety of the civilians. Shanthan responded with verbal abuse. Government helicopters flying overhead apparently spotted the uniformed LTTE cadres. Fire from government artillery, including multi- barrel rocket launchers, came quickly. Three shells hit the Arabic College and its vicinity, killing 19 civilians on the spot and injuring several dozen others. It appears that the LTTE commander, by deliberately placing his unit close to the chool filled with displaced persons, was either using them to try to shield his forces from attack, or was trying to provoke the Sri Lankan military to shell the Muslim civilians. Intentionally using the presence of civilians to render certain points, areas or
83
military forces immune from military attack is considered “shielding,” and is a war crime. While it may be unlawful to place forces, weapons and ammunition within or near densely populated areas, it is only considered shielding when there is a specific intent to use the civilians to deter an attack Pihak PBB mengutuk keras tindakan ini, sehingga setelah pertemuan tertutup selama dua jam di Markas PBB di New York, Rabu 22 April 2009 waktu setempat, Presiden DK PBB, Claude Heller, mengatakan bahwa dewan sepakat mengutuk Macan Tamil sebagai organisasi teroris yang menggunakan manusia sebagai tameng hidup (http://dunia.vivanews.com/news/read/51763pbb_prihatin_warga_sipil_jadi_ta meng_hidup diakses 25 Juni 2010 pukul 10.00 WIB) Penyerangan dengan target penduduk sipil tidak hanya dilakukan oleh pihak Macan Tamil saja, pihak pemerintah Sri Lanka juga disinyalir telah melakukan serangan dengan sengaja kepada penduduk sipil. Dalam laporannya Human Right Watch menulis : Sri Lankan armed forces have engaged in indiscriminate shelling and aerial bombing, attacking targets with disregard to the expected harm caused to civilians. At least 19 young women and girls (the LTTE have claimed 51) died in an August bombing raid in LTTE-controlled territory where the evidence indicates that there was no genuine military target. The security forces have summarily executed persons in their control and are believed responsible for a number of “disappearances.”. Sri Lankan security forces are believed to be responsible for a number of serious incidents in 2006, including the summary execution of five Tamil students in Trincomalee in January, the “disappearance” of eight young men from a Hindu temple. Pemerintah Sri Lanka juga telah menghalang-halangi bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil terutama yang berada dia daerah kekuasaan Macan Tamil. Bantuan medis yang diperuntukkan bagi warga sipil di daerah konflik dipersulit, bahkan dokter yang sedang merawat warga sipil di daerah kekuasaan Macan Tamil
ditangkap dan diadili di Kolombo
(http://matanews.com/2009/05/19/300-pemberontak-tewas-di-srilanka/.diakses tanggal 31 Mei 2010 23:11:42 GMT). Pemerintah Sri Lanka juga telah dituduh melakukan penyiksaan terhadap sejumlah tawanan yang dibuktikan dengan adanya rekaman video
84
penyiksaan tawanan yang disiarkan salah satu stasiun televisi Inggris. Rekaman video yang disiarkan televisi itu menunjukkan sejumlah orang berseragam militer Sri Lanka menembak mati orang-orang yang diikat dan di telanjangi setelah sebelumnya disiksa secara keji. Pada akhirnya, video tersebut di bantah pemerintah Sri Lanka yang menyatakan bahwa rekaman tersebut dimanipulasi oleh pemberontak Macan Tamil sebagai bagian dari propaganda Macan Tamil ( http://www.berita8.com/news.php?cat=7&id=14844. diakses tanggal 21 Juni 2010 pukul 11.15 WIB). Selama hampir 26 tahun konflik bersenjata terjadi di Sri Lanka, intensitas konflik dan jatuhnya korban terbanyak berada setelah masa gencatan senjata berakhir, yakni pada tahun 2008 sampai awal 2009. Pasca gencatan senjata penduduk sipil sebagai pihak yang seharusnya mendapat perlindungan dari kedua belah pihak, dalam hal ini terposisikan sebagai pihak yang paling menderita. Bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak tidak pernah sampai ke mereka. Pihak pemerintah Sri Lanka maupun pemberontak Macan Tamil tidak pernah memberikan jaminan ataupun kemudahan bagi pendistribusian bantuan, bahkan pemerintah Sri Lanka lewat peraturan baru yang di terapkan terkesan menghalangi pemberian bantuan ke penduduk sipil. Lembaga bantuan internasional ataupun lokal mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mereka. Kekerasan, ancaman fisik dan psikologis menjadi hal yang biasa bagi pekerja sosial di daerah utara dan timur Sri Lanka. Hal ini menjadi permasalahan serius bagi penegakan hak asasi manusia serta pelanggaran hukum perang menurut hukum humaniter internasional. Dengan keadaan seperti ini, pemerintah Sri Lanka dapat dikatakan gagal untuk mengontrol pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Sri Lanka merupakan pihak yang paling bertangggung jawab untuk ketertiban dan keamanan yang telah semakin memburuk selama bertahun-tahun dengan berbagai alasan yang menyertainya (Bruce Mhattews, 2009/2010 :579). Pelanggaran hak asasi yang menandai peperangan di Sri Lanka pasca gencatan senjata ialah adanya pembunuhan yang ditujukan kepada individu
85
tertentu (tokoh masyarakat, pemuka agama, aparat pemerintahan) yang dilatarbelakangi oleh permasalahan politik serta menghilangnya tokoh-tokoh tertentu yang disinyalir memiliki pengaruh besar dalam peta kekuatan kedua belah pihak. Hal ini dibarengi dengan terus menerusnya serangan yang di lancarkan pemerintah Sri Lanka ke daerah kekuasaan Macan Tamil. Pada bulan Januari 2009, Pihak PBB dan Komite Palang Merah Internasional melaporkan bahwa
pasukan Sri Lanka telah menyudutkan pemberontak
Macan Tamil di sebuah daerah seluas 300 kilometer persegi. Yang memprihatinkan, ada 250.000 warga sipil yang terperangkap di zona pertempuran. Upaya PBB membawa ratusan warga sipil yang cedera untuk keluar dari zona perang ditolak oleh pemberontak Macan Tamil, hal ini amat disayangkan karena pasukan pemerintah terus melakukan serangan dan tembakan. Pemerintah mengklaim larangan Macan Tamil untuk mengevakuasi penduduk sipil dikarenakan pemberontak Macan Tamil ingin menggunakan penduduk sipil sebagai tameng hidup, pejuang, buruh mengaburkan
target
penyerangan
militer
serta untuk Sri
Lanka.
( http://arsip.net/id/link.php?lh=CQ0EUQFSUgUD diakses 25 Juni 2010 pukul09.00 WIB). Gempuran pemerintah Sri Lanka pasca gencatan bersenjata diakhiri dengan terbunuhnya pimpinan pemberontak Macan Tamil dan kemenangan di pihak pemerintah Sri Lanka. Kemenangan Sri Lanka disambut baik dunia internasional, walaupun opini mereka terpecah. Negara-negara Barat, PBB, dan LSM internasional seperti Human Rights Watch justru lebih banyak mempertanyakan pemerintah Sri Lanka yang melanggar HAM karena menewaskan ratusan ribu warga sipil selama perang dan meragukan komitmen untuk
mencari
solusi
akhir
dari
konflik
bersenjata
ini..
Tuduhan yang sama sebenarnya juga bisa ditujukan kepada Pemberontak Macan Tamil
yang menjalankan aksi kekerasan lebih kejam, mulai dari
pembajakan dan pemboman fasilitas pemerintah hingga bom bunuh diri, bahkan mengorbankan warga sipil untuk pertahanan mereka (human shield).
86
Tetapi opini internasional dari negara – negara lain memandang LTTE sebagai korban perang yang harus dibela. Hal ini tidak lepas dari peran signifikan Tamil Diaspora yang selama ini berhasil menggalang lobi, opini, dan dana internasional bagi perjuangan pemberontak Macan Tamil Opini atau pandangan dunia internasional terhadap penanganan konflik di Sri Lanka amat penting bagi keberadaan Sri Lanka sebagai bagian dari dunia internasional. Pada kenyataannya, suatu negara mutlak membutuhkan bantuan negara lain untuk dapat berkembang dan menjalankan roda pemerintahannya, begitu pula Sri Lanka yang masih berstatus negara berkembang. Opini negatif mengenai penanganan konflik bersenjata ini ini bisa membuat Sri Lanka dikucilkan dari pergaulan internasional yang pada akhirnya akan sangat merugikan pemerintah Sri Lanka dan juga rakyatnya. Selesainya konflik tidak membuat tugas pemerintah Sri Lanka selesai begitu saja. Masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama bagaimana memastikan bahwa kelompok pemberontak tidak akan muncul kembali serta memenuhi janji pembangunan di wilayah bekas kekuasaan Macan Tamil.
B. Hasil pembahasan
1. Konflik Bersenjata antara Pemerintah Srilanka dan Pemberontak Macan Tamil Selama 26 tahun konflik bersenjata di Sri Lanka terjadi, seringkali timbul perdebatan mengenai jenis konflik bersenjata yang terjadi di Sri Lanka menurut Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dikarenakan sikap pemerintah Sri Lanka yang seolah menutup diri dari bantuan kemanusiaan dunia internasional hingga penolakan terhadap penyelidikan kasus kejahatan perang yang terjadi di Sri Lanka. Sikap pemerintah tersebut seolah memberikan kesan bahwa konflik yang terjadi adalah konflik internal dalam negeri Sri Lanka sehingga dunia internasional tidak berhak untuk ikut campur. Penentuan jenis konflik ini dirasa sangat penting untuk menentukan hukum yang dapat berlaku di daerah konflik. Selain karena Sri Lanka sudah menjadi
87
negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1949, berlakunya hukum humaniter internasional juga dapat memberikan batasan mengenai hukum perang sesuai dengan kaidah hukum internasional. Untuk dapat menentukan jenis konflik, penulis akan terlebih dahulu menentukan status hukum para pihak yang terlibat dalam konflik menurut hukum humaniter internasional. Dalam konflik ini, Sri Lanka sudah jelas merupakan negara yang berdaulat penuh. Keberadaan Sri Lanka sebagai suatu entitas negara tidak dapat diragukan karena telah menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-bangsa.
Status hukum pemberontak Macan Tamil
merupakan hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Pihak Macan Tamil sendiri sudah mengeluarkan pernyataan
bahwa
mereka merupakan pihak
pemberontak. Bahkan keberadaan mereka sebagai pemberontak sudah diakui dunia internasional dengan ikut sertanya mereka sebagai pihak dalam perundingan internasional. Status sebagai pemberontak atau belligerent diatur dalam hukum humaniter internasional. Kaum belligerent adalah kaum pemberontak yang telah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi dan militer sehingga nampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam itu tidak hanya ke dalam tapi juga ke luar. Dalam pengertian bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri. Secara umum ada empat unsur yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai belligerent, yakni (Jawahir Tantowi, Pranoto Iskandar, 2006:125) : a. Kaum pemberontak itu harus terorganisasi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas Pemberontak Macan Tamil berada dibawah seorang pemimpin besar yakni Vellupillai Prabhakaran dan keberadaan kelompok ini terorganisir dengan baik. Terbukti dengan adanya struktur organisasi dalam Central Governing Committee Tamil.
dan pimpinan yang mengepalai divisi-divisi dalam Macan
88
b. Kaum pemberontak harus menggunakan tanda pengenal atau uniform yang jelas yang menunjukkan identitasnya Pemberontak Macan Tamil juga memiliki tanda pengenal atau tanda pembeda yakni seragam yang di bagian depan atau belakang dari baju tersebut tertempel lambang pemberontak Macan Tamil c. Kaum pemberontak harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu ada di bawah kekuasaannya Pemberontak Macan Tamil menguasai sepertiga bagian Sri Lanka yakni di wilayah provinsi Utara dan Timur Sri Lanka. Pihak pemerintah Sri Lanka sama sekali tidak dapat masuk kedalam wilayah kekusaan Macan Tamil. Di wilayah tersebut, selain terdapat kombatan dari pihak Macan Tamil, juga terdapat warga sipil yang mendukung pemberontakan yang dilakukan Macan Tamil.
Gambar 1 : Peta Sri Lanka dan daerah yang dikuasai Macan Tamil Sumber : Searching For Peace in Central and South Asia : 10 Daerah yang di klaim sebagai tanah air atau daerah asal Pemberontak Macan Tamil sekitar tahun 1990 an telah dikuasai secara efektif oleh Pemberontak Macan Tamil. Mereka mendirikan pusat pemerintahan beserta
89
infrastruktur pendukungnya di wilayah tersebut yang merupakan sepertiga wilayah kekuasaan pemerintah Mcan Tamil. d. Kaum pemberontak harus mendapat dukungan dari rakyat diwilayah yang didudukinya Pemberontak Macan Tamil mendapat dukungan dari sekitar 18 persen masyarakat Tamil dari jumlah keseluruhan
penduduk Sri Lanka yang
mencapai jumlah sekitar 19, juta orang. Jumlah tersebut termasuk jumlah penduduk yang berdiam di wilayah kekuasaan Macan Tamil maupunyang berada
di
luar
negeri
atau
wilayah
Srilanka
yang
lain.
(http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/25/Internasional/ krn.20090325.160529.id.htmldiakses tanggal 23 Mei pukul 20.55 WIB). Penduduk sipil Tamil yang berada di wilayah kekuasaan Macan Tamil juga mematuhi aturan yang dibuat Pemberontak Macan Tamil dan mendukung aktivitas pemberontakan yang dilakukan. Sedangkan dalam Hague Regulation, pengaturan mengenai belligerent diatur dalam pasal 2. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa segolongan penduduk disebut belligerent bila telah memenuhi persyaratan pada pasal 1. Pasal 1 mengatur bahwa hukum, hak , kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (armies) saja , tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (volunteer corps), atau belligerent. Persyaratan dalam artikel 1 ialah : a. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya; Pemberontak Macan Tamil dipimpin oleh seorang pimpinan utama yang sekaligus merupakan pendiri Macan Tamil yakni Vellupillai Prabhakaran serta dipimpin oleh pimpinan lainnya sesuai struktur organisasi dalam Central Governing Committee atau pusat pemerintahan Macan Tamil yang terdiri atas divisi-divisi yang dipimpin oleh Vellupillai Prabhakaran b. Mempunya tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh; Macan Tamil juga memiliki tanda pengenal berupa seragam khusus dengan lambang Pemberontak Macan Tamil di bagian dada atau bagian belakang dari seragam serta kapsul sianida yang selalu melekat di leher
90
anggota pemberontak Macan Tamil. Berikut ini adalah lambang dari pemberontak Macan Tamil
Gambar 2 : Lambang Pemberontak Macan Tamil Sumber : www.wikipedia.com c. Membawa senjata secara terbuka; Pemberontak Macan Tamil dalam menjalankan operasinya secara terangterangan mengangkat senjata dan mendeklarasikan diri untuk berperang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah penyerangan yang dilakukan dan diakui oleh Pemberontak Macan Tamil seperti pembunuhan Perdana Menteri India ataupun pengeboman di Bank Sentral Colombo. d. Melakukan operasinya sesuai hukum dan kebiasaan perang Mereka juga telah mengaplikasikan
hukum dan kebiasaan perang
walaupun belum secara maksimal. Dalam menjalankan operasinya, objek atau sasaran yang dituju adalah oleh Pemberontak Macan Tamil ialah tentara Sri Lanka, akan tetapi dalam prakteknya, pemberontak Macan Tamil seringkali juga menjadikan pusat pemerintahan atau perekonomian Sri Lanka sebagai objek sasaran. Hal ini dimaksudkan untuk melumpuhkan roda perekonomian dan pemerintahan Sri Lanka tanpa melakukan perang secara langsung dengan tentara Sri Lanka. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Hague Regulation, yang dikuatkan oleh Jawahir Thonthowi, pemberontak Macan Tamil dapat dikategorikan sebagai belligerent.
91
Ketika salah satu pihak dalam konflik bersenjata adalah bukan negara, dalam hal ini ialah belligerent, maka konflik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional. Hal ini sesuai dengan pengertian konflik bersenjata internasional yakni, konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih (Haryomataram, 2002: 11). Selain konflik bersenjata internasional, hukum humaniter juga mengenal konflik bersenjata non internasional, yakni konflik bersenjata yang konflik yang terjadi dalam satu wilayah pertempuran yang merupakan wilayah pihak peserta konvensi. Peserta konflik terdiri dari angkatan perang negara dengan kekuatan senjata pemberontak yang telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut. Disamping itu, konflik bersenjata internasional mungkin pula terjadipada situasi dimana faksi-faksi bersenjata (armed factions) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah (Arlina P, dkk,1 999 : 143). Persyaratan mengenai koflik bersenjata non internasional dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan pada Protokol Tambahan II Tahun 1977. Dalam Konvensi Jenewa, pengaturan mengenai koflik bersenjata non internasional hanya ditemukan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa. Dalam pasal ini sebenarnya hanya mengatur mengenai perlindungan humanisme pada konflik yang terjadi dalam suatu Negara. Untuk memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata non internasional, para ahli telah mengadakan suatu pertemuan yang menghasilkan persyaratan bagi suatu konflik bersenjata agar dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non internasional. Hal ini tercantum dalam commentary dari konvensi Jenewa. Persyaratan tersebut adalah : 1. Bahwa pihak yang memberontak kepada pemerintah de jure memiliki kekuatan militer yang terorganisir, di bawah komandan yang bertanggung jawab, beraksi dalam wilayah tertentu dan menjamin kehormatan konvensi ini; Pada persyaratan ini, pemberontak Macan Tamil memiliki kekuatan militer yang terorganisir yakni Pembebasan Harimau Tamil Eelam yang
92
dilengkapi oleh armada laut yakni Sea Tigers dan pasukan bunuh diri Black Tigers di bawah pimpinan Vellupillai Prabhakaran yang sekaligus merupakan pendiri Macan Tamil. 2. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional; Hal ini terlihat jelas bahwa selama 26 tahun berdirinya pemberontak Macan Tamil, angkatan bersenjata Sri Lanka dengan kekuatan penuh berusaha untuk menumpas Macan Tamil. 3. Bahwa pemerintah de jure telah mengakui pemberontak sebagai belligerent; atau a. Bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent; b.
Bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi saja;
c.
Bahwa perselisihan tersebut telah dimaksudkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional.
Pelanggaran
internasional,
pelanggaran
terhadap
perdamaian atau tindakan agresi. Pemerintah Sri Lanka memang belum pernah memberikan pernyataan resmi mengenai status Pemberontak Macan Tamil sebagai belligerent. Akan tetapi PBB dalam hal konflik Sri Lanka memberikan pendapat bahwa
konflik
ini
merupakan
pelanggaran
terhadap
perdamaian
(www.hrw.org.diakses 28 Mei 2010) 4. Bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara; a. Bahwa penguasa sipil (civil authority) melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu; b. bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan pengasa sipil yang terorganisir. c. bahwa penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi
93
Dalam hal ini pemberontak Macan Tamil memiliki struktur Lembaga Administrasi Sipil yang cukup lengkap di wilayah yang dikuasainya seperti sistem pendidikan, sistem lalu lintas, polisi, pengadilan, jawatan pos, bank, kantor administrasi, rumah sakit, stasiun TV dan radio. Dari berbagai lembaga tersebut, yang paling penting adalah ’Tamil Eelam Judiciary’ dan ’Tamil Eelam Police’ yang bermarkas di Kilinochchi dan memiliki beberapa sayap yakni polisi lalu lintas, pencegahan kejahatan, deteksi kriminal, biro informasi, administrasi dan special force. Pemberontak Macan Tamil memiliki struktur pemerintahan berupa Central Governing Committee. Pemberontak Macan Tamil bertindak di bawah kekuasaan pemerintah resmi Sri Lanka dan melaksanakan kekuasaannya pada wilayah tertentu. Pengaturan selanjutnya mengenai konflik bersenjata non internasional juga dapat kita temukan dalam Protokol Tambahan II tahun 1977. Dalam protokol ini, Protokol Tambahan 1977 dapat diberlakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : (1) Konflik tersebut terjadi dalam wilayah pihak Peserta Agung; (2) Telah terjadi pertempuran antara Angkatan Perang negara itu dengan kekuatan bersenjata pemberontak; (3) Kekuatan bersenjata pemberontak berada di bawah komando yang bertanggung jawab; (4) Telah
menguasai
sebagian
wilayah
negara
tersebut,
sehingga
memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara berlanjut. (5) Mereka mampu melaksanakan Protokol ini. Pemerintah Sri Lanka dalam hal ini belum menjadi negara pihak dalam protokol tambahan 1977 sehingga persyaratan mengenai konflik bersenjata non internasional tidak dapat dipenuhi. Sri Lanka hanya menandatangani Konvensi Jenewa. Dari penjelasan sebelumnya mengenai persyaratan konflik bersenjata non internasional menurut Konvensi Jenewa, Konflik Sri Lanka telah memenuhi persyaratan yang ada, sehingga konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non internasional.
94
Konflik bersenjata non internasional dan konflik internal atau internal disturbances and tensions merupakan koflik yang memiliki kemiripan, sering sekali terjadi kebingungan untuk menentukan apakah suatu konflik masuk ke dalam konflik bersenjata non internasional atau ke dalam internal disturbances and tensions. Hal ini pula yang dijadikan alasan bagi Sri Lanka untuk menolak campur tangan dunia internasional karena menganggap bahwa konflik yang terjadi di Sri Lanka merupakan konflik internal. Kebingungan ini antara lain disebabkan karena internal disturbances and tensions tidak memiliki definisi yang pasti serta adanya kekhawatiran negara bila memberlakukan konflik bersenjata non internasional, maka akan ada campur tangan internasional yang berlebihan sehingga menghambat upaya mereka untuk menumpas pemberontak. Hampir tidak pernah pasal 3 Konvensi Jenewa apalagi protokol tambahan II diberlakukan, sekalipun terjadi konflik bersenjata yang sudah memenuhi ketentuan pasal 3 Konvensi Jenewa (Haryo Mataram, 1992:37). Dalam internal disturbances and tensions
tidak mengenal istilah
belligerent. Menurut hemat penulis inilah salah satu batas yang secara jelas memberikan batasan mengenai pihak yang terlibat dalam konflik internal. Karena salah satu pihak dalam konflik bersenjata di Sri Lanka adalah belligerent, maka bisa disimpulkan bahwa konflik ini tidak termasuk internal disturbances and tension. Menurut Prof Mochtar K dalam Haryo Mataram (Haryo Mataram, 2007:61), dengan dicapainya status belligerent dalam sebuah konflik maka berakhir pula sifat intern (internal character) dari konflik bersenjata itu. Selain itu, konflik ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai riots (kerusuhan), isolated and sporadic acts of violence (tindakan kejahatan yang terpencar) serta tindakan lain yang serupa. Tidak dipungkiri bahwa dalam konflik Sri Lanka terjadi pula ciri tensions seperti apa yang disebutkan
dalam
commentary
protocol
1977
antara
lain
terjadi
penangkapan/penahanan dalam skala besar, danya perlakuan yang salah atau tidak manusiawi pada saat penahanan/penangkapan, dan adanya pernyataan kehilangan dari sejumlah pihak serta tidak adanya jaminan hukum atas
95
seseorang. Namun dalam definisi internal disturbance and tension yang dikemukakan ICRC, internal disturbance and tension terjadi bilamana tidak ada konflik bersenjata non internasional. Dalam kasus Sri Lanka, salah satu pihak adalah belligerent yang mengindikasikan bahwa konflik yang terjadi adalah konflik bersenjata non internasional sehingga kemungkinan bahwa konflik ini adalah internal disturbance and tension tidak bisa dibuktikan. Selain itu tujuan internal disturbance and tension hanya untuk memulihkan keamanan dalam negeri sedangkan dalam kasus Sri Lanka tujuannya adalah untuk menumpas pemberontakan Macan Tamil. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah Sri Lanka dengan pemberontak Macan Tamil merupakan konflik bersenjata non internasional. Hal ini sesuai dengan persyaratan konflik bersenjata non internasional pada Konvensi Jenewa. Pendapat yang menyebutkan bahwa konflik ini ialah konflik internal dapat dipatahkan dengan adanya status belligerent bagi pemberontak Macan Tamil.
2. Implementasi Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata antara Pemerintah Srilanka dan Pemberontak Macan Tamil Dalam setiap konflik atau peperangan, jatuhnya korban jiwa merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, tetapi sebenarnya jatuhnya korban jiwa merupakan hal yang dapat diminimalisir. Hal ini dapat terjadi bila kedua belah pihak mengikuti aturan yang ada dalam hukum humaniter internasional atau adanya kesadaran dari kedua belah pihak untuk menyelamatkan terlebih dahulu pihak-pihak yang seharusnya tidak ikut serta dalam perang serta tidak boleh diperangi (penduduk sipil). Pada dasarnya aturan yang ada pada hukum humaniter melindungi baik penduduk sipil maupun kombatan agar diperlakukan sesuai statusnya (penduduk sipil atau kombatan) serta diperlakukan dengan sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Perlindungan bagi penduduk sipil dan kombatan dalam Hukum Humaniter Internasional aturan dasarnya tercantum dalam prinsip prinsip dasar hukum humaniter internasional. Salah satu prinsip dasar dalam
96
humaniter yang dinilai sangat penting ialah prinsip pembedaan. Prinsip ini dirasa sangat penting keberadaannya sehingga dikatakan bahwa tiang utama (soko guru) hukum humaniter internasional ialah prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan adalah golongan orang yang turut serta secara aktif dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan orang yang tidak turut serta dalam permusuhan. (Arlina Permanasari dkk, 1999:73). Pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil sesungguhnya sudah berlaku sejak mulai adanya perang atau semenjak hukum perang mulai dikenal. Tidak ada satu aturan pun dalam hukum perang baik kuno maupun modern yang memperbolehkan penyerangan terhadap penduduk sipil. Prinsip pembedaan ini seyogyanya harus diterapkan dalam konflik bersenjata untuk memberikan perlindungan optimal kepada kombatan dan penduduk sipil, meminimalisir jumlah korban konflik dan menjamin perlakuan manusiawi terhadap korban konflik. Pengaturan prinsip pembedaan di hukum humaniter internasional terdapat pada hampir seluruh konvensi pokok hukum humaniter yakni pada konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II. Prinsip ini juga terdapat pada hukum kebiasaan internasional seperti
instruksi
Lieber
dan
hukum
kebiasaan
internasional
yang
dikodifikasikan oleh ICRC. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan dan penerapan prinsip ini sehingga diatur dan diperbaharui dalam hampir setiap konvensi pokok. Dalam konflik bersenjata di Sri Lanka penulis akan membatasi penerapan prinsip pembedaan pada pengaturan dalam Konvensi Jenewa. Hal ini dikarenakan Sri Lanka dalam hal ini hanya meratifikasi Konvensi Jenewa saja pada tahun 1959. Sementara pemberontak Macan Tamil sebagai pihak pemberontak juga terikat pada ketentuan konvensi Jenewa walaupun Macan Tamil bukan sebagai pihak dalam konvensi tersebut. Hal ini sesuai dengan tiga teori dari Shigeki Miyazaki yang memberikan dasar bahwa pemberontak
97
juga terikat pada perjanjian yang tidak mereka tanda tangani. Ketiga teori tersebut adalah (Haryo Mataram, 2002:34) : a. The Theory of Succeession According to this theory, the revolutionary authority succeeds the government and occupies the legal position of that government, since the latter signed the agreement as a contracting party and, in so doing, acted as the representative, at the international level , of the whole of the population under its authorithy, including the member of the “de facto” revolutionary authority b. The Theory of Customary Law According to this theory, the contents of article 3 the Geneva Convention and Protocol II have already become part of customary Law. And Customary law binding on each of the states of the international community. c. The Public Law Theory If the Geneva Conventions and Additional Protocols had the nature of implementing agreements, article 3 of the Geneva Conventions could also be binding to private individuals. In other words, article 3 would be directly inforce in the territory of each of the parties to the treaty. Implementasi prinsip
pembedaan dalam konflik bersenjata non
internasional di Sri Lanka dapat dilakukan dengan membuat aturan mengenai prinsip pembedaan dalam legislasi nasional. Legislasi nasional Sri Lanka yang mengatur mengenai perang ataupun konflik bersenjata yang sesuai dengan konvensi Jenewa hanyalah Geneva Convention Act, No 4 of 2006 . Geneva Convention Act, No 4 of 2006 sebagai satu-satunya legislasi nasional Sri Lanka yang mengakomodir ratifikasi Konvensi Jenewa I-IV dirasa kurang memadai. Dengan hanya berisi 14 pasal, Geneva Convention Act, No 4 of 2006 tidak dapat mencakup dan memberikan pengaturan rinci dari aturan Konvensi Jenewa I-IV yang diadaptasi. Aturan mengenai pembedaan penduduk sipil dan kombatan pun tidak tercermin dalam undang-undang Ini. Dalam undang-undang ini, memang telah diatur perlindungan bagi pihakpihak yang dilindungi, yakni dengan adanya larangan untuk melakukan sejumlah tindakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya ketentuan mengenai siapa yang boleh berperang dan diperangi. Hal ini nantinya akan menimbulkan kerancuan mengenai pihak yang boleh berperang ataupun diperangi. Esensi utama dari prinsip pembedaan adalah membedakan
98
status penduduk yang tengan berperang ke dalam dua golongan yakni kombatan dan penduduk sipil serta ditambah dengan perbedaan perlindungan bagi keduanya. Penduduk sipil mendapatkan perlindungan sebagai pihak yang sama sekali tidak boleh diperangi dan mendapatkan kekerasan dalam perang, sementara kombatan mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Semenjak meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada tahun 1959, baru pada tahun 2006 legislasi nasionalnya terbentuk. Hal ini mempengaruhi pengaturan hukum
internasional selama konflik bersenjata berlangsung.
Hukum Internasional seakan tidak dapat diterapkan karena tidak adanya legislasi nasional sebagai sarana atau alat untuk menerapkan hukum internasional. Akan tetapi undang-undang ini nampaknya belum dapat menjerat pihak yang melakukan kejahatan menurun undang-undang ini. Sejak berlakunya tahun Geneva Convention Act, No 4 of 2006 yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perang, termasuk para tawanan perang berdasarkan hukum internasional, hingga tahun 2009 ketika konflik berakhir belum ada satu catatan pun mengenai kasus kejahatan perang yang masuk ke pengadilan tinggi Colombo. Akan tetapi, dengan adanya Geneva Convention Act, No 4 of 2006 mampu memberikan sedikit harapan bagi perlindungan warga sipil dalam konflik di Sri Lanka yang selam konflik berlangsung menjadi pihak yang paling menderita. Selain melalui legislasi nasional, penerapan prinsip pembedaan juga dapat dilakukan dengan berdasar pada pasal 3 Konvensi Jenewa. Pasal 3 Konvensi Jenewa membawa pengaturan baru bagi konflik bersenjata. Untuk pertama kalinya ketentuan tentang perang atau konflik yang ada dalam satu negara diatur setelah konvensi sebelumnya yakni konvensi Jenewa 1929 dan konvensi Den Haag 1907 hanya mengatur mengenai konflik bersenjata antar negara. Pasal 3 Konvensi Jenewa seringkali dianggap sebagai konvensi mini (mini convention) karena semua pokok utama dari perlakuan korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949. Mengenai hal ini Drapper menulis (Haryo Mataram, 2007:63) :
99
As the article stands it is a Convention ini miniature applicable to noninternational conflict only. It has the advantage of not being based upon the principle of reciprocity and it has an automatic application once such a conflict has broken out. Menurut Drapper, konvensi mini ini berlaku di setiap konflik bersenjata non internasional dan mengikat tiap pihak baik yang menjadi pihak dalam konvensi Jenewa maupun tidak. Kewajiban ini bersifat mutlak bagi tiap pihak dan tidak tergantung dari kewajiban dari pihak yang lain. Dalam konflik ini tidak berlaku asas reciprocitas. Dalam kasus semacam ini, pihak pemberontak dapat melaksanakan pasal 3 atau dapat menolak untuk melaksanakannya. Apabila pemberontak melaksanakannya, hal ini akan menguntungkan korban konflik, dan tidak akan ada lagi yang mengajukan protes, sebaliknya, apabila pemberontak tidak melaksanakannya mereka sendiri yang akan rugi karena mereka seolah menyatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan hanyalah tindakan anarki semata sehingga tujuan utama mereka sulit tercapai. Pasal 3 ayat (1) memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan dalam segala keadaan. Orang-orang tersebut terutama meliputi orang yang luka dan sakit, tawanan perang dan semua orang yang telah meletakkan senjata. Sesuai dengan kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Pasal 3 melarang : 1. Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua jenisnya 2. Penyanderaan 3. Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina, dan merendahkan martabat 4. Penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan secara lazim yang memberikan jaminan hukum yang diakui karena sangat dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab.
100
Selanjutnya dalam pasal 3 mengharuskan pihak-pihak peserta konflik memperlakukan korban konflik bersenjata dalam negeri sesuai dengan prinsipprinsip dalam pasal 1. Mahkamah Internasional menganggap ketentuan pasal 3 ini sebagai asas umum hukum humaniter (Arlina P, dkk,1999 : 115). Pada prakteknya, timbul kekhawatiran untuk memberlakukan pasal pasal 3 dalam konflik bersenjata yang terjadi dalam suatu negara, karena timbul pemahaman bahwa pemberlakuan pasal 3 dalam suatu konflik akan secara otomatis memberikan pengakuan kepada pihak lawan sebagai belligerent. Hal ini dikarenakan konvensi Jenewa tahun 1929, mengatur bahwa pemberontak baru dapat diperlakukan menurut hukum internasional bila dianggap atau diakui sebagai pihak yang terlibat dalam perang atau terlibat konflik bersenjata. Pengakuan ini dapat disalahgunakan pihak pemberontak untuk memperkuat posisi mereka di mata internasional. Kekhawatiran negara akan pengakuan terhadap pemberontak sebenarnya tidak perlu terjadi karena dalam paragraf 4 pasal 3 disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan dari pasal 3 tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum para pihak. Hal ini berarti dengan atau tanpa diakuinya lawan dari negara pihak sebagai pemberontak atau belligerent ketentuan dalam pasal 3 harus diberlakukan. Pada prinsipnya, Ketentuan dalam pasal 3 tidak mengurangi hak pemerintah de jure untuk mengadakan tindakan-tindakan penumpasan atau perang terhadap para pemberontak, hanya saja pasal 3 mengharuskan kepada pihak penanda tangan untuk memperlakukan korban pertikaian secara manusiawi atau minimal sesuai dengan pengaturan dalam ayat 1. Hal ini sangat penting untuk di pahami karena pada pokoknya, pasal 3 tidak dengan sendirinya memberlakukan seluruh isi ketentuan konvensi ke dalam suatu konflik. Pemberlakuan isi konvensi Jenewa bisa diatur lebih lanjut dengan persetujuan khusus antara kedua belah pihak. Yang wajib diberlakukan hanyalah perlakuan manusiawi kepada pihak-pihak sesuai apa yang telah diatur dalam pasal 3. Perlakuan secara manusiawi ini dijelaskan dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.
101
Suatu badan kemanusiaan yang netral seperti Palang Merah Internasional dapat menawarkan jasanya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa dengan persetujuan khusus harus berusaha menjalankan ketentuan dalam konvensi ini (Arlina P, dkk,1999 : 116). Konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan pemberontak Macan Tamil menurut konvensi Jenewa dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non internasional, Hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bilamana konvensi Jenewa diberlakukan dalam konflik bersenjata non internasional. Pihak Macan Tamil sesuai dengan ketentuan pasal 3 dalam hal ini dapat menolak atau menerima penerapan pasal 3 Konvensi Jenewa. Akan tetapi dalam perkembangan hukum humaniter terdapat teori yang menegaskan bahwa pihak pemberontak secara langsung
terikat pada
perjanjian yang tidak mereka tandatangani. Secara otomatis, konvensi Jenewa pasal 3 dengan segala aturannya wajib untuk diaplikasikan dan di berlakukan sesuai ketentuan penghormatan konvensi pada pasal 1. Dalam pasal 3 Konvensi Jenewa, selain mengatur perlakuan secara manusiawi ada satu prinsip pokok hukum humaniter yang tersirat dalam pengaturan pasal 3. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa beberapa tindakan dilarang untuk dilakukan kepada pihak yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka, yang tidak lagi ikut serta karena sakit, luka-luka atau penahanan. Dari pendeskripsian mengenai pihak yang dilindungi tersebut dapat diberikan penekanan kepada pihak yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian. Menurut hemat penulis pihak yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian dapat dikategorikan sebagai penduduk sipil. Lebih lanjut, anggotaanggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka, yang tidak lagi ikut serta karena sakit, luka-luka atau penahanan dapat dikategorikan sebagai hors de combat (kombatan yang tidak dapat berperang). Selain dari dua ketentuan diatas, pihak yang ikut serta dalam peperangan dan membawa senjata dapat dikategorikan sebagai tentara (kombatan) Dari pendeskripsian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang dilindungi dalam pasal 3 ialah
102
penduduk sipil dan hors de combat. Hal ini secara tidak langsung telah memberikan suatu batasan tentang apa yang disebut penduduk sipil, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pasal 3 Konvensi Jenewa juga telah mengatur mengenai aturan dasar prinsip pembedaan yakni membedakan antara penduduk sipil dan kombatan. Hal ini juga ditegaskan oleh ICRC dalam Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Dalam laporannya ICRC menegaskan bahwa : Altough article 3 Geneva Convention I-IV generally is not considered to govern the conduct of hostilities, its wording allows certain conclusion to be drawn with regard to the generic distinction between the armed force and the civilian population in non international armed conflict. Most notably, article 3 Geneva Convention I-IV provides that “each party to the conflict must afford protection to person taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat”. Thus, both state and non – state parties to the conflict have armed forces distinct from the civilian population. This passage also make clear that member of such armed forces, in contrast to other person, are considered as “taking no active part in hostilities” only once they have disengaged from their fighting function(have laid down arms) or are placed hors de combat. article 3 Geneva Convention I-IV implies concept of civilian comprising those individuals “who do not bear arms” on behalf of a party to the conflict.( International Review of the Red Cross : Humanitarian Debate, 2008:316) Dalam laporannya ICRC menegaskan bahwa dalam pasal 3 Konvensi Jenewa memberikan pengertian mengenai penduduk sipil, yakni orang yang tidak membawa senjata yang merupakan bagian dari salah satu pihak dari peserta konflik. Dalam praktek, setiap negara pasti memiliki angkatan bersenjata atau tentara yang sudah pasti berbeda dengan pihak sipil. Pasal 3, memberikan batasan bahwa anggota dari kesatuan tentara (armed forces) yang dikategorikan tidak ikut serta dalam permusuhan sehingga mendapatkan perlindungan menurut konflik ini hanyalah mereka yang telah kehilangan fungsi bertempur mereka atau dikategorikan sebagai hors de combat. Selain itu semua anggota tentara yang ikut serta dalam permusuhan dikategorikan sebagai kombatan. Hal ini mengimplikasikan pengaturan awal dari prinsip
103
pembedaan yakni adanya pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan serta perbedaan perlindungan bagi mereka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 3 ada dua aturan pokok yakni perlakuan manusiawi terhadap para pihak yang disebutkan dalam pasal 3 serta adanya prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan. Bila dicermati lebih lanjut, pemberlakuan pasal 3 Konvensi Jenewa dalam
setiap
konflik
bersenjata
non
internasional
tidak
sekaligus
memberlakukan keseluruhan isi konvensi dalam suatu konflik bersenjata non internasional. Ketentuan selain pasal 3 harus diberlakukan dengan persetujuan khusus antara kedua belah pihak. Ketentuan mengenai prinsip pembedaan karena sudah terdapat dalam pasal 3 walaupun tidak tercantum secara eksplisit, dapat diterapkan secara langsung, tanpa adanya persetujuan khusus dari kedua belah pihak. Penerapan prinsip pembedaan merupakan sesuatu yang amat krusial dala setiap konflik bersenjata, karena bila mengikuti aturan yang ada dalam prinsip pembedaan, maka dapat dipastikan akan meminimalisir jumlah korban jiwa terutama dari penduduk sipil. Pengaturan prinsip pembedaan dalam Konvensi Jenewa terdapat dalam pasal 13 dalam konvensi I dan II serta pasal 4 dalam konvensi III. Pasal 13 menentukan kategori pihak yang berhak mendapatkan perlindungan adalah sebagai berikut : 1. Anggota angkatan bersenjata dari pihak bertikai dan anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata; 2. Anggota dari milisi lain dan korps sukarela lain, termasuk anggota gerakan perlawanan yang teratur yang menjadi bagian dari pihak bertikai dan beroperasi, baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut telah diduduki selama mereka semua memenuhi syarat-syarat, yaitu : a) Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahan; b) Mempunyai tanda tertentu yang tampak jauh; c) Membawa senjata secara terbuka; d) Melakukan operasinya sesuai dengan hukum perang.
104
3. Anggota angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiaannya kepada suatu pemerintahan atau penguasa yang tidak diakui oleh negara penahan; 4. Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi bukan menjadi bagian daripadanya, seperti anggota sipil dari awak pesawat terbang militer, wartawan perang, kontraktor supply, anggota dari kesatuan pekerja yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, mereka semua harus mendapat izin dari angkatan bersenjata yang diikuti; 5. Anak awak kapal dan awak pesawat terbang sipil dari pihak yang bertikai, yang tidak menikmati perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan hukum internasional yang lain; 6. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki, yang mengangkat senjata secara spontan pada waktu musuh mendekat, untuk melawan pasukan penyerbu, sedangkan tidak ada waktu untuk mengatur diri dalam kesatuan bersenjata yang teratur asalkan mereka membawa senjata secara terbuka dan mengindahkan hukum kebiasaan perang Kategori ini juga masih ditambah dengan ketentuan dari konvensi III pasal 4 Sub B mengenai orang- orang yang diperlakukan sebagai tawanan perang yakni : 1. Persons belonging, or having belonged, to the armed forces of the occupied country, if the occupying Power considers it necessary by reason of such allegiance to intern them, even though it has originally liberated them while hostilities were going on outside the territory it occupies, in particular where such persons have made an unsuccessful attempt to rejoin the armed forces to which they belong and which are engaged in combat, or where they fail to comply with a summons made to them with a view to internment. 2. The persons belonging to one of the categories enumerated in the present Article, who have been received by neutral or non-belligerent Powers on their territory and whom these Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may choose to give and with the exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58-67, 92, 126 and, where diplomatic relations exist between the Parties to the conflict and the neutral or nonbelligerent Power concerned, those Articles concerning the Protecting Power. Where such diplomatic relations exist, the Parties to a conflict on whom these persons depend shall be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the present Convention,
105
without prejudice to the functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage and treaties. 1. Orang yang tergolong atau pernah tergolong dalam angkatan pernag dari wilayah yang diduduki, apabila negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang tersebut telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memnuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran. 2. Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh
negara-negara
itu
menurut
hukum
internasioanal,
tanapa
memperngaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu dan dengan perkecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima pasal 58, 67, 92, 126 dan apabila terdapat hubungan diplomatik antara pihak-pihak dalam sengketa denan negara netral atau negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai negara pelindung. Ketentuan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi I sampai dengan IV tidak menyebut istilah combatant, melainkan hanya menentukan ‘yang berhak mendapatkan perlindungan’ (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan ‘yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang’ bila jatuh ke tangan musuh (Pasal 4 Konvensi III). Mereka yang disebutkan dalam pasal-pasal itu harus dibedakan dengan penduduk sipil. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketentuan pasal 13 dalam Konvensi dalam konvensi I dan II serta pasal 4 dalam konvensi III ialah ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa pada dasarnya jelas dimaksudkan atau ditujukan pada
106
kombatan. Sementara perlindungan bagi penduduk sipil selain dengan ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa, ketentuan yang dapat dijadikan acuan paling pokok untuk perlindungan penduduk sipil adalah Pasal 27 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, yang antara lain berbunyi sebagai berikut : "Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak keluarga, keyakinan, dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka
selalu
harus
diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus
dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum. Selain itu juga dirumuskan dalam pasal tersebut sebagai berikut : "Wanita
harus terutama dilindungi terhadap setiap
seran-gan atas
kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan. Semua orang yang dilindungi hams diperlakukan dengan cara yang sama tanpa pembedaan merugikan yang di- dasarkan terutama pada ras, agama, atau pendapat politik. Sebenarnya prinsip yang tertuang dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mempakan nilai dalam. berbagai agama dan kebudayaan. Namun demikian, dengan dirumuskannya prinsip tersebut dalam pasal tadi, maka nilai agama dan kebudayaan tersebut telah dijadikan norma hukum ( Agustinus Supriyanto, 2006 :64) Selama beberapa dasawarsa terakhir ini terdapat praktik dalam jumlah
cukup
banyak
yang secara konsisten
menuntut adanya
perlindungan Hukum Humaniter internasional dalam konflik bersenjata non internasional.
Praktik ini telah memberikan pengaruh signifikan bagi
terbentuknya aturan- aturan hukum internasional
kebiasaan yang dapat
diberlakukan pada konflik bersenjata jenis tersebut Namun, kontribusi paling signifikan dari
hukum internasional
kebiasaan
terhadap regulasi konflik
bersenjata non-internasional ialah bahwa hukum internasional
kebiasaan
adalah lebih luas daripada aturan-aturan dalam perjanjian internasional saja. Praktik-praktik
yang
ada
telah
membentuk aturan Kebiasaan yang
107
banyak jumlahnya serta lebih rinci daripada aturan-aturan perjanjian internasional, yang sering kali bersifat elementer atau belum sempurna. Dengan demikian, hukum internasional kebiasaan mengisi celah-celah penting yang ada dalam regulasi konflik bersenjata non-internasional. Hukum kebiasaan internasional berlaku bagi semua negara yang telah menjadi bagian dari dunia internasional.(Jean-Marie Henckaerts, 2005 ) Dalam Two Elements Theory disebutkan ada dua syarat pemberlakuan kebiasaan internasional menjadi bagian dari norma hukum internasional, yakni (Jawahir Tantowi, Pranoto Iskandar, 2006:62) : 1. Perilaku tersebut haruslah merupakan fakta dari praktek Negara atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau di praktekkan oleh Negaranegara (the evidence of material act) 2. Perilaku yang telah dipraktekkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum (opinion juris) Berikut ini ialah aturan hukum kebiasaan internasional yang telah memenuhi
syarat
berlaku
sebagai
hukum
internasional
(Jean-Marie
Henckaerts, 2005 ). Penulis akan membatasi pada aturan hukum kebiasaan internasional yang termasuk dalam prinsip pembedaan, yakni : 1. Pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara orang sipil dan kombatan. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan. Penyerangan tidak boleh diarahkan kepada orang sipil. 2. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya ialah untuk menyebar teror di kalangan penduduk sipil dilarang. 3. Orang sipil adalah orang yang bukan anggota angkatan bersenjata. Penduduk sipil terdiri dari semua orang yang merupakan orang sipil.. 4. Orang sipil dilindungi dari penyerangan, kecuali jika dan selama mereka ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Selama hampir 26 tahun konflik Sri Lanka terjadi, berbagai kejadian pembunuhan, pembantaian dan penyerangan terjadi. Upaya kedua belah pihak untuk saling berperang satu sama lain dalam hukum humaniter pada dasarnya
108
diperbolehkan, hanya saja harus sesuai sasaran serta mengutamakan prinsip kemanusiaan. Sayangnya, hal ini nampaknya tidak menjadi salah satu pertimbangan utama dari kedua belah pihak dalam berperang. Aturan hukum humaniter yang seharusnya diterapkan oleh kedua belah pihak baik pemerintah Sri Lanka maupun Pemberontak Macan Tamil diabaikan begitu saja. Aturan hukum humaniter yang bisa berlaku dalam konflik bersenjata non internasional antara pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil ialah Pasal 3 Konvensi Jenewa, Hukum Kebiasaan Internasional serta legislasi nasional yang mengakomodir ratifikasi Konvensi Jenewa. Penduduk sipil dalam hal ini menjadi pihak yang paling dirugikan padahal dalam perang, mereka seharusnya menjadi pihak yang paling dilindungi. Sebagai pihak yang tidak bersenjata, penduduk sipil, termasuk para pemuka agama menjadi sasaran tembak kedua belah pihak. Hal ini terjadi hampir pada seluruh penyerangan dan pembantaian baik yang dilakukan pihak Sri Lanka maupun pihak Macan Tamil. Penduduk sipil pun seringkali menjadi tameng manusia dalam konflik bersenjata. Mereka tidak diizinkan keluar dari daerah konflik dan diperbantukan sebagai tenaga medis atau petugas operasional yang mengurusi kepentingan pihak yang berperang. Tidak jarang mereka di kirim ke zona pertempuran hanya untuk menjadi umpan bagi pihak lawan. Kedua belah pihak mengetahui secara pasti bahwa target yang mereka tembaki itu adalah penduduk sipil, akan tetapi mereka membela diri dengan mengatakan bahwa pihak lawan menggunakan tanda atau seragam pembeda. Apapun alasan yang di kemukakan, tindakan brutal dari kedua belah pihak baik dari pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil mendapatkan kecaman dari dunia Internasional. Secara jelas dan nyata mereka telah melanggar aturan prinsip pembedaan dalam
hukum kebiasaan
internasional yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara orang sipil dan kombatan. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan. Penyerangan tidak boleh diarahkan kepada orang sipil. Dari bukti dan fakta yang ada di lapangan, seringkali penyerangan tetap dilakukan meskipun di ketahui secara pasti terdapat penduduk sipil
109
dalam target penyerangan seperti yang terjadi di distrik Vanni serta pembantaian Aranthalawa serta pembajakan bus di desa Anuradhapura. Salah satu hal yang menjadi ciri khas pemberontak Macan Tamil ialah mereka berani menentukan target operasi di tengah kota, pusat pemerintahan ataupun sentra ekonomi. Kerusakan yang ditimbulkan karena serangan ini tidak main-main. pemberontak Macan Tamil memilih lokasi serangan yakni di tempat fasilitas umum seperti sekolah, halte bus, stasiun kereta api dan bank. Penyerangan ini bertujuan untuk menebar teror di kalangan penduduk sipil serta memperkuat eksistensi mereka. Sebagai contoh kejadian terror yang mengguncang dunia internasional ialah pengeboman kereta Dehiwala yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 1996, menewaskan 64 orang dan ratusan korban terluka. Pengeboman ini dikutuk oleh masyarakat internasional termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pengeboman pusat perekonomian yang mengguncang perekonomian Sri Lanka terjadi pada tanggal 31 Januari 1996. Pengeboman dilakukan di Bank Sentral Kolombo yang menewaskan sedikitnya 91 orang dan melukai 1.400 lainnya. Bila dilihat dari korban jiwa, mungkin jumlahnya tidak sebanyak jumlah korban kasus terror sejenis seperti korban Bom Bali II yang menewaskan hampir 200 orang. Akan tetapi efek teror psikis yang dirasakan masyarakat sipil dan trauma yang berkepanjangan sulit dihilangkan. Perlakuan yang diberikan terhadap orang sipil sangat buruk. , pihak Macan Tamil telah secara sengaja menghalangi pasokan bantuan humanisme yang diberikan oleh pihak asing seperti air bersih dan makanan. Hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas warga sipilyan berdiam di wilayahnya. Tidak terhitung bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan dan fasilitas pendukung lainnya tidak dapat didistribusikan ke masyarakat sipil dalam pengungsian karena adanya larangan yang dibuat oleh pemerintah Sri Lanka. Hal ini membuat penduduk sipil yang selamat menjadi lebih sengsara. Penduduk sipil yang sakit ataupun luka bisa dipastikan akan segera meninggal karena tidak adanya bantuan medis yang memadai.
110
Perlakuan seperti ini tidak sesuai dengan amanat pasal 3 Konvensi Jenewa yang mengharuskan setiap orang yang ikut maupun tidak ikut serta aktif dalam permusuhan diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan dalam segala keadaan. Orang-orang tersebut terutama meliputi orang yang luka dan sakit, tawanan perang dan semua orang yang telah meletakkan senjata. Sesuai dengan kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Setelah adanya pengumuman kekalahan di pihak Macan Tamil, pemerintah Sri Lanka melakukan langkah mengejutkan dengan menangkap ratusan orang penduduk sipil tamil yang diduga telah membantu pemberontak Macan Tamil. Alasan yang di kemukakan sebagai dasar pengangkapan ini ialah untuk memberikan pengarahan kepada mereka dan membersihkan pikiran penduduk sipil dari doktrin pemberontak Macan Tamil. Akan tetapi penduduk sipil tersebut tidak pernah kembali seperti yang dijanjikan kepada pihak keluarga. Bahkan banyak diantara mereka yang ditemukan tewas dan di taruh di dekat perkampungan mereka. Pihak militer Sri Lanka mengklaim bahwa penduduk Tamil yang ditangkap bukan merupakan penduduk sipil, melainkan tentara Macan Tamil yang menyamar. Mereka ditangkap dan telah diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Selama dua tahun sejak 2009, hampir 1500 penduduk sipil Tamil dinyatakan menghilang. Jumlah ini menjadikan Sri Lanka sebagai negara dengan jumlah kasus orang hilang terbanyak di dunia ( Human Right Watch, 2010 :11). Pasal 3 Konvensi Jenewa secara jelas melarang penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan. Hal ini memberikan jaminan perlakuan adil bagi pihak yang dituduh melakukan pelanggaran kejahatan perang. Sejak pecah konflik di Sri Lanka pada tahun 1983 hingga adanya pernyataan resmi dari pemerintah Sri Lanka mengenai kekalahan Macan Tamil dan pemberhentian perang di tahun 2009, sekitar 70.000 warga sipil Sri Lanka menjadi korban. Jumlah ini belum ditambah dengan jumlah korban dari
111
pihak kombatan kedua belah pihak. Jutaan penduduk Sri Lanka kini hidup dalam pengungsian dan ketakutan akan masa depan mereka karena masih adanya perlakuan diskriminasi dari pemerintah Sri Lanka. Dari semua paparan diatas, dapat dipastikan bahwa semua aturan prinsip pembedaan menurut hukum kebiasaan internasional tidak diaplikasikan dengan baik. Begitu pula aplikasi prinsip pembedaan menurut konvensi Jenewa. Dari keadaan pendududuk sipil yang amat menderita, dapat dikatakan tidak ada perlindungan terhadap segala tindakan kekerasan atau ancamanancaman. Tidak ada penghormatan atas diri pribadi, keyakinan, dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan. Penerapan prinsip pembedaan dalam konflik ini tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa maupun dalam Hukum Kebiasaan Internasional.
112
BAB IV.PENUTUP
A. Kesimpulan Penerapan prinsip pembedaan dalam Konflik Bersenjata Non Internasional antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil tidak sesuai dengan aturan prinsip pembedaan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional yang seharusnya berlaku. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk sipil yang tewas dalam konflik serta adanya sejumlah kejadian penyerangan dan pembunuhan brutal terhadap penduduk sipil ataupun objek sipil lainnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ini. Aturan prinsip pembedaan yang dapat berlaku dalam konflik ini ialah aturan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa dan Hukum Kebiasaan Internasional. B. Saran 1.
Pemerintah Sri Lanka hendaknya mengatur secara rinci prinsip pembedaan dalam aturan hukum nasionalnya
2.
Penerapan prinsip pembedaan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Hukum Kebiasaan Internasional seharusnya dipastikan dan diawasi agar aturan tersebut benar-benar berlaku sehingga jumlah korban konflik dapat diminimalisir.
112
DAFTAR PUSTAKA Agustinus Supriyanto. 2006 .”Pembedaan penduduk sipil dan kombatan dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa”.Mimbar Hukum volume 18 nomor 1 Ahmad Hanafi Rais http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak//Mengakhiri
Konflik-Etnis-Sri-Lanka ( 8 Maret 2010 15.00 WIB) Ambarwati, dkk.2009. Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional.Jakarta:PT Rajawali Gragindo Persada Anonim.http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Feedback&op=printpage& opid=1199.(25 Februari 2010 pukul 19.40 WIB) _______.http://www.berita8.com/news.php?cat=7&id=14844. diakses tanggal 21 Juni 2010 pukul 11.15 WIB _______.http://arsip.net/id/link.php?lh=CQ0EUQFSUgUD diakses 25 Juni 2010 pukul09.00 Arlina
Permanasari,dkk.
1999.
Pengantar
Hukum
Humaniter.
Jakarta:
International Committe of The Red Cross Arlina
Permanasari.http://arlina100.wordpress.com/2009/02/03/apa-arti-konflikbersenjata-non-internasional/(25 Februari 2010 pukul 13.25 WIB)
Bastian Yunariono.2007.”Hukum Humaniter dan Hak Asasi
Manusia”.
Paradigma Jurnal Masalah Sosial, Politik, Kebijakan. Vol 11, Nomor 2, Juni 2007. Bruce Kapferer.1988. Legends of People Myths of States, Violence, intolerance and Political Culture in Sri Lanka and Australia. United States of America:Smithsonian Institution Press Washington and London. Bruce Mhattews. 2009/2010.”The Limits of International Engagement in Human Rights Situations: the Case of Sri Lanka” Pacific Affairs: Volume 82, No. 4 Boer Mauna.2005.Hukum Internasional:Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.Bandung:Penerbit Alumni
Charles A. Allen ,1989. civilian starvation and relief during armed conflict: the modern humanitarian law. Lewis & Clark Law School Drs. T. May Rudy, S.H., MIR.,
M.Sc.
2009. Hukum Internasional
2.Bandung:Refika Aditama Duncan B Hollis.2007. Why States Need An International Law For Information Operations.
Lewis & Clark Law School
Deborah N. Pearlstein & Dr. Saby Ghoshray. When Does Collateral Damage Rise to The Level of a War Crime?:Expanding the Adequacy of Laws of War Agains Contemporary Human Rights Discourse: 2008) ELSAM. 2007. Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional.Jakarta : ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat F Sugeng Istanto.1992.Perlindungan Penduduk Sipil dalam perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional.Jogjakarta:Andi Offsett. ______.1994. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya ______. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV Ganda. Haryomataram. 1984. Hukum Humaniter. Jakarta: Rajawali. ______. 1994. Sekelumit tentang Hukum Humaniter. Surakarta. Sebelas Maret University Press ______. 2002. Konflik Bersenjata dan Hukumnya.Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti ______.2007. Pengantar Hukum Humaniter.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Human Right Watch .2006, Improving Civilian Protection in Sri Lanka, Recommendations for the Government and the LTTE. Human Right Watch. Nomor 1 ______. 2010. Funding the “Final War” LTTE Intimidation and Extortion in the Tamil Diaspora. Human Right Watch. Volume 18 No 1(C) ______.2009. Legal Limbo , The Uncertain Fate of Detained LTTE Suspects in Sri Lanka. Human Right Watch. 1-56432-592-X International Review of the Red Cross. 2008.”Interpretive Guidance on the Notion of direct Participation in Hostilities under International Humanitarian
Law”. Humanitarian Debate : Law, policy, action, Direct participation in hostilities, volume 90 number 872 I Wayan Parthiana, SH., MH. 2003. Pengantar Hukum Internasional.Bandung: PT Mandar Maju Jawahir Thontowi, SH., Ph.D, Pranoto Iskandar,SH.2006. Hukum Internasional Kontemporer.Bandung:Refika Aditama Jean-Marie Henckaerts. 2005.” Study on Customary International Humanitarian Law”. Volume 87 Nomor 857 Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing Joseph
Stiglitz
Linda
Bilmes
.http://klubbukufilmsctv.wordpress.com/2009/04/07/berapa-hargasebuah-perang-tak-dapat-dihitung/(03 Maret 2010 pukul 19.00 WIB) Jeyaratnam
Wilson.1998.Ethnic
Conflict,
Tribal
Politics
A
Global
Perspective.Australia:Richmond Surrey ______.1977.Politics in Sri Lanka1947-1973. Great Britain:Billing and Sons Limited Karina
Setyowati
.http://karinasetyowati.blogspot.com/2008/06/upaya-
penyelesaian-konflik-etnis-di-sri.html(12 Maret 2010 16.30 WIB) Kadirgamar .(http://www.satp.org/tracking/Goto.asp?ID=24.diakses tanggal 15 April 2010 06:47:27 GMT). Leah
M
Nicholls.2006.
The
Humanitarian
Monarchy
Legislates:
The
International Committee Of The Red Cross And Its 161 Rules Of Customary
International
Humanitarian
Law.
Duke
Journal
of
Comparative and International Law; Marco Sassoli dan Antonie A. Bouver.2006. How Does Law Protect in War. Second Edition. Geneva:ICRC Mochtar Kusumaatmaja.1999. Pengantar Hukum Internasional.Jakarta:Penerbit Bina Cipta
Nick Lewer,Joe William.2002.Sri Lanka:Finding a Negotiated End to twenty-five years of violence, Searching For Peace in Central and South Asia.London:Lynne Rienner Peter Mahmud Marzuki. 2008.Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Preeti Bhattacharji .(http://www.cfr.org/publication/9242/.diakses pada 20 April 2010 15:28:39 GMT) Renne RA Kawilarang, Shinta Puspasari. http://dunia.vivanews.com/news/read/51763pbb_prihatin_warga_sipil_jadi _tameng_hidup diakses pada tanggal 25 Juni 2010 pukul 10.00 WIB Said Ali Hussein .http://www.harian-aceh.com/donya/2730-operasi-militer-srilanka-bunuh20000-warga-tamil.html. Sasmini.http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/08/31/war-on-terror-dalam-perspektifhhi/).(13 Maret 2010 pukul 19.33 WIB) Sigit
Fahrudin.(http://www.sigitfahrudin.co.cc/2009/04/asas-hukum-humaniterinternasional.html( 22 Januari 2010 pukul 19.00 WIB)
ToriqHadad.http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/25/Internasi onal diakses tanggal 23 Mei pukul 20.55 WIB United States District Court, D. New Jersey. 2010.Karunamunige Chamila KRISHANTHI, et al, Plaintiffs,vsRajakumara RAJARATNAM, et al., Defendants.No. 209CV05395.New Jersey Wahyu
Wagiman,
SH,
http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Hukum_Humaniter_dan_HAM.pdf diakses 22 Januari 2010 pukul 19.45.00 WIB www.wikipedia.com diakses 25 Juni 2010 pukul 19.00 wib www.wikipedia.com//Sri Lanka massacre diakses tanggal 25 Juni 2010 pukul 08.00 WIB
