Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D

Bab IV Pembahasan Hasil Pengamatan 65

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN

A. Disiplin Kerja Karyawan PT. Kusumahadi Santosa merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang industri khususnya dibidang tekstil. Disiplin kerja karyawan pada PT. Kusumahadi Santosa dikembangkan dengan cara kepemimpinan yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi para bawahan sehingga bisa membangkitkan semangat atau motivasi bagi bawahannya. Hal ini dilakukan agar peraturan-peraturan yang berlaku pada PT. Kusumahadi Santosa dan dijalani dengan baik sehingga dapat melaksanakan disiplin kerja dengan baik pula. Dengan demikian pengertian disiplin kerja pada PT. Kusumahadi Santosa menunjukkan sudah sesuai dengan teori. Disiplin

kerja

karyawan

pada

PT.

Kusumahadi

Santosa

memberlakukan adanya peraturan tata tertib. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan pada PT. Kusumahadi Santosa. Dengan tata tertib yang baik semangat kerja, moral kerja, efesiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong semangat kerja karyawan. Oleh karena itu setiap manajer selalu berusaha agar bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Disiplin kerja karyawan di PT. Kusumahadi Santosa meliputi : 1. Jam Kerja dan Waktu Istirahat PT. Kusumahadi Santosa sangat mengutamakan kedisiplinan dalam hal waktu kerja. Dikarenakan hal tersebut sangat mempengaruhi efisiensi kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa. Dalam disiplin kerja ada beberapa jenis pelanggaran dalam mematuhi waktu kerja diantaranya sebagai berikut : Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D1513003


a. Pelanggaran Masuk Kerja (P1 dan P2) a) 5 (lima) menit sebelum bel berbunyi pintu gerbang sudah ditutup, karyawan beserta pimpinan sudah berada dilokasi kerja, untuk melaksanakan apel masuk, b) Kurang 5 (lima) menit sampai dengan bel berbunyi karyawan yang datang masih diperbolehkan masuk ke lokasi kerja, namun tidak dapat mengikuti apel masuk (Pelanggaran 1), c) Mulai bel berbunyi sampai lebih 5 (lima) menit, karyawan diperbolehkan

masuk

kerja,

namun

dengan

terlambat

(Pelanggaran 2), d) Pintu gerbang utama selalu di tutup, e) Satpam mencatat nama, NIK dan bagian mana karyawan yang melanggar tersebut, f) Selanjutnya karyawan yang datang terlambat lebih dari 5 (lima) menit tidak diperbolehkan masuk, kecuali dengan ijin tertulis dari pimpinan (Kashift, Kasie atau Manager), atau ada masalah dengan kendaraan jemputan dari perusahaan. b. Pelanggaran Waktu Istirahat (P3 dan P4) Berikut akan dijelaskan tentang pembagian jam istirahat tiap shift PT. Kusumahadi Santosa : a. Shift pagi,

ke-1 : jam 09.00 - 09.30 ke-2 : jam 09.45 - 10.15

b. Shift siang,

ke-1 : jam 17.45 - 18.15 ke-2 : jam 18.30 -19.00

c. Shift malam, ke-1 : jam 01.45 - 02.15 ke-2 : jam 02.30 - 03.00 d. Normal Shift, ke-1 : jam 11.45 - 12.45 ke-2 : jam 12.00 - 13.00

Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D1513003


Pelanggaran mendahului dan terlambat waktu makan atau istirahat : a) Kurang 5 (lima) menit Karu mengambil kartu makan dari Administrasi atau Kashift, untuk selanjutnya dibagian kepada karyawan sesuai dengan waktu istirahat yang telah ditentukan. b) Masing-masing karyawan membawa kartu makan sendiri. c) Bel berbunyi tanda waktu makan. d) Kantin tidak melayani karyawan yang tidak membawa kartu makan. e) Kantin dibuka hanya pada jam makan saja. f) Karyawan yang mendahului istirahat atau makan sebelum bel berbunyi terkena pelanggaran 3. g) Saat bel tanda waktu istirahat selesai berbunyi, semua karyawan sudah harus kembali ke lokasi kerja masing-masing. h) Karyawan yang terlambat masuk waktu istirahat, lebih dari 5 (lima) menit dari bunyi bel terkena pelanggaran 4. i) Satpam mencatat nama, NIK dan bagian mana karyawan yang melanggar tersebut. c. Pelanggaran Waktu Pulang (P5) Pelanggaran waktu pulang yaitu karyawan mendahului pulang sebelum bel berbunyi, dan karyawan tersebut sudah berada di tempat parkir atau di depan pintu gerbang. Penjelasan : a) 5 (lima) menit sebelum bel berbunyi, karyawan shift pengganti melaksanakan apel masuk. b) Bel berbunyi, apel pulang mulai dilaksanakan.karyawan yang mendahului pulang dan tidak ikut apel pulang, terkena pelanggaran 5. c) Saat bel berbunyi, pintu gerbang kecil dibuka. d) Bus antar jemput karyawan, diberangkatkan 10 menit setelah bel berbunyi. e) Satpam menjaga agar bus tidak berangkat lebih awal.



f) Satpam mencatat nama, NIK dan bagian mana karyawan yang melanggar tersebut. Menurut Bapak Edi Siswanto selaku Kasie Keamanan menjelaskan bahwa : “Peraturan tentang jam kerja masih belum bisa berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak karyawan yang terlambat masuk kerja. Ada yang lebih dari 5 (lima) menit maupun 15 (limabelas) menit baru datang, ada juga yang masih terlambat sekitar satu setengah jam”. 2. Tata Tertib Kerja Tata Tertib Kerja adalah peraturan tertulis yang diberlakukan oleh perusahaan kepada karyawannya dengan tujuan agar

organisasi

perusahaan dapat terstruktur dengan baik dan lancar. Selain tata tertib dapat membantu di dalam ketertiban dan kedisiplinan karyawan, tata tertib juga dapat digunakan oleh karyawan maupun perusahaan untuk belajar bagaimana cara berdisiplin yang benar. Menurut Ibu Sri Lestari selaku Wakil Kepala Bagian Personalia menjelaskan bahwa : “Karyawan belum dapat menerapkan kedisiplinan dengan baik dan masih banyak terjadi pelanggaran seperti banyaknya karyawan yang merokok ditempat kerja, banyaknya karyawan yang datang terlambat ketempat kerja, serta banyaknya karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin”. 3. Alat Pelindung Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam hal ini PT. Kusumahadi Santosa sangat mewajibkan kepada para karyawan untuk selalu memakai alat pelindung kerja sehingga dapat meminimalkan kecelakaan kerja. Menurut Bapak Edie Siswanto selaku Kasie Keamanan menjelaskan bahwa : “Masih banyak karyawan yang tidak memperdulikan pentingnya alat pelindung kerja, seperti tidak memakai kacamata sebagai alat pelindung mata sehingga mengakibatkan mata dapat terkena zat kimia, apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan kebutaan permanen selain itu apabila tidak memakai alat pelindung kaki, kaki dapat terkena mesin atau benda tajam di sekitar tempat kerja sehingga mengakibatkan luka, apabila tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang serius”.



4. Seragam dan Atribut Kerja (P6) Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dalam hal pemakaian seragam dan atribut kerja yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penjelasan : a) Karyawan wajib memakai pakaian seragam yang diberikan oleh perusahaan, meliputi : celana, baju, topi, dan kartu identitas karyawan. b) Terkait dengan keselamatan kerja, karyawan dianjurkan memakai sepatu dan alat pelindung diri ( masker, ear plug dan lain-lain). c) Karyawan yang tidak memakai seragam, atribut dan alat pelindung diri untuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3) akan dikenakan pelanggaran 6. d) Satpam mencatat nama, NIK dan bagian mana karyawan yang melanggar. Menurut Ibu Sri Lestari selaku Wakil Kepala Bagian Personalia menjelaskan bahwa : “Kedisiplinan dalam pemakaian seragam dan atribut kerja sudah baik, hampir seluruh karyawan dapat mematuhinya, hanya saja untuk pemakaian tanda pengenal masih belum efektif dikarenakan masih banyak karyawan yang malas memakainya. Selain itu PT. Kusumahadi Santosa memberikan peraturan tersendiri kepada karyawati yang sedang hamil, yaitu memberikan kebebasan dalam berpakaian kepada karyawati untuk memakai pakaian hamil, asalkan sopan dan warna pakaian yang dipakai sesuai dengan warna seragam kerja”.



Berikut adalah proses penerapan disiplin kerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa : Gambar 4.1 Proses Penerapan Disiplin Kerja Pemeriksaan Ketertiban dan Kedisiplinan

Rangkum dan teruskan laporan ke Departemen yang bersangkutan

Lakukan Pembinaan

Kirim hasil pembinaan ke Personalia

Lakukan rapat evaluasi

Rangkum dan laporkan ke Departemen

Laporan hasil evaluasi

Sumber : PT. Kusumahadi Santosa Keterangan : 1. Satpam melakukan pemeriksaan kepada karyawan terhadap 7 jenis pelanggaran, kemudian satpam mencatat (Nama, NIK dan Departemen) dan melaporkan kepada Kasie Personalia. 2. Kasie Personalia merangkum dan mengirimkan laporan pelanggar kepada Manager yang bersangkutan. 3. Kasubsie, Kasie dan Manager melakukan pembinaan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut : a. Melanggar 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali Pembinaan tertulis oleh pimpinan 1 tingkat diatasnya, dan mengetahui Managernya.



b. Melanggar 3 (tiga) kali Surat Peringatan (SP), sesuaikan dengan SP sebelumnya, jika tidak ada atau hangus berikan SP 1. c. Melanggar lagi Lakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku (PKB). 4. Kasie dan Manager Departemen mengirim hasil pembinaan ke Kasie Personalia untuk pendataan. 5. Kasie Personalia merangkum laporan pelanggaran sebagai bahan evaluasi (harian, mingguan, bulanan dan tahunan). 6. Manager Departemen setelah menerima hasil rangkuman dari Kasie Personalia, segera lakukan rapat evaluasi bulanan dengan semua kasie departemen yang bersangkutan. Kemudian hasil rapat evaluasi di laporkan kepada Direktur yang bersangkutan. P2K3 melakukan rapat evaluasi 6 bulan sekali melibatkan semua Manager. 7. Direktur

menerima

hasil

laporan

evaluasi,

sebagai

bahan

pertimbangan untuk perbaikan selanjutnya. B. Sanksi Disiplin Kerja Karyawan PT. Kusumahadi Santosa Sanksi disiplin kerja adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada karyawan karena telah melakukan suatu pelanggaran. Didalam memberikan sanksi disiplin kerja PT. Kusumahadi Santosa berrpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) tahun 2015 tentang jenis sanksi tindakan terhadap pelanggaran, adapun sanksinya sebagai berikut : 1. Sanksi Pelanggaran Disiplin Ringan Teguran Lisan Sanksi disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pimpinan departemen yang berwenang menghukum karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin perusahaan. Namun apabila pejabat yang berwenang menghukum menegur secara lisan, tetapi tidak dinyatakan dengan tegas sebagai hukuman disiplin, maka hal tersebut bukanlah jenis hukuman disiplin. Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D1513003


Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang mendapatkan sanksi berupa teguran lisan yaitu : a. Pulang kerja lebih awal tanpa ijin dari atasan. b.Menolak tugas atau tidak bersedia. c. Lalai dalam melaksanakan prosedur dengan benar. d.Tidak hadir tanpa keterangan dalam rapat dan upacara. e. Membuang sampah tidak pada tempatnya. f. Tidak mematuhi kesehatan dan keselamatan kerja. g.Membawa dan menggunakan alat atau asset perusahaan tanpa ijin. Menurut Bapak Edi Siswanto selaku Kasie Keamanan menjelaskan bahwa : “Jika ada karyawan yang melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan diatas maka karyawan yang bersangkutan akan diberikan peringatan secara lisan baik itu berupa teguran maupun nasehat. Apabila karyawan tersebut masih mengulangi perbuatannya maka departemen yang bersangkutan akan mengeluarkan peringatan secara tertulis seperti Surat Peringatan”. 2. Sanksi Pelanggaran Disiplin Sedang a. Peringatan tertulis atau Surat Peringatan Sanksi disiplin yang berupa peringatan tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh bagian keamanan yang dibuat oleh bagian personalia yang berwenang menghukum karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin perusahaan. Adapun peraturan tentang pemberian Surat Peringatan (SP) sebagai berikut : 1. Masa berlakunya peringatan sebagai berikut : a. Surat Peringatan (SP I)

: 6 (enam) bulan

b.Surat Peringatan (SP II) : 6 (enam) bulan c. Surat Peringatan (SP III) : 6 (enam) bulan 2. Setiap Surat Peringatan (SP I, II, dan III) yang dikeluarkan oleh perusahaan, tembusannya di sampaikan kepada Serikat Pekerja. 3. Setiap Surat Peringatan III yang di keluarkan oleh perusahaan , tembusannya disampaikan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karanganyar. Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D1513003


4. Setelah memberikan peringatan ke-3 (tiga) kali, maka jika masih terjadi pelanggaran atau kesalahan untuk ke-4 (empat) kalinya, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja atau tindakan lain sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun undang-undang yang berlaku. 5. Bentuk pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang akan diberikan peringatan terakhir (SP III) adalah sebagai berikut : a. Menolak perintah yang layak walaupun telah diperingatkan. b.Berulang-ulang datang terlambat ke tempat kerja walaupun telah di peringatkan kemungkinan dapat diputuskan hubungan kerja. c. Berkali-kali tidak masuk kerja tanpa keterangan atau alpha. d.Menolak melakukan pemeriksaan kesehatan. e. Berkali-kali mengabaikan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. f. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun telah dicoba dimana-mana. g.Pelanggaran-pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menurut Bapak Tamsiri selaku Bagian Personalia menjelaskan bahwa : “Pemberian Surat Peringatan kepada karyawan harus dengan pengaduan departemen yang bersangkutan kepada bagian personalia, memberitahukan kesalahan apa yang telah diperbuat karyawan tersebut sehingga departemen yang bersangkutan melapor kepada bagian personalia, apabila laporan tersebut sudah disahkan barulah bagian personalia membuatkan Surat Panggilan atau Surat Peringatan kepada karyawan yang bersangkutan”.



Adapun proses pemberian Surat Peringatan sebagai berikut :

Gambar 4.2 Proses Pemberian Surat Peringatan

Mulai

Pengajuan Departemen

Tindak lanjut

Surat Peringatan

Distribusi & Arsip

Pembinaan

Selesai

Sumber : PT. Kusumahadi Santosa Keterangan : 1. Departemen yang bersangkutan mengajukan Surat Peringatan terhadap pelanggaran peraturan perusahaan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 2. Bagian

personalia

memerintahkan

menindak

lanjuti

Surat

Peringatan tersebut. Setelah selesai penindak lanjutan Surat Peringatan dilaksanakan. 3. Bagian Personalia membuatkan Surat Peringatan ke karyawan, untuk SP I dan II tembusan kepada Departemen yang bersangkutan Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D1513003


serta Serikat Pekerja. Sedangkan SP III tembusan kepada Departemen yang bersangkutan, Serikat Pekerja dan Dinas Tenaga Kerja. 4. Kemudian Surat Peringatan I dan II yang telah dibuat diberikan kepada karyawan yang bersangkutan lewat departemen yang terkait. 5. Ka Sie Personalia melakukan pemanggilan dan berikan pembinaan, kepada karyawan yang mendapat Surat Peringatan ke III. b. Penundaan kenaikan gaji berkala Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin perusahaan yang oleh Direksi atau Pimpinan unit usaha dianggap lalai atau kurang mematuhi persyaratan atau kurang

memuaskan

dalam

melakukan

pekerjaan

yang

dipersyaratkan baginya dan diberitahukan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan. c. Penundaan kenaikan Jabatan Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan jabatan, dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin perusahaan yang oleh Direksi atau Pimpinan unit usaha dinilai mengabaikan atau tidak memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan dalam melakukan pekerjaan yang dipersyaratkan baginya.

Berikut

ini

adalah

beberapa

pelanggaran

yang

mendapatkan sanksi disiplin sedang yaitu : a) Pernah mendapat teguran lisan 3 (tiga) kali karena pulang kerja lebih awal tanpa ijin atasan. b) Pernah mendapat teguran lisan 2 (dua) kali karena melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan kepentingan perusahaan tanpa ijin atasan antara lain tidur dalam tugas, melebihi waktu istirahat, meninggalkan pekerjaan dan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D1513003


c) Mangkir kerja 1 (satu) hari, 2 (dua) hari berturut-turut dan 3 (tiga) hari berturut-turut. d) Menolak tugas atau tidak bersedia dan pernah mendapatkan teguran lisan 1 (satu) kali. 3. Sanksi Pelanggaran Disiplin Berat a. Penurunan Jabatan (Demosi) Penurunan Jabatan yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan karyawan tersebut melakukan kesalahan atau belum mampu memegang posisi jabatan yang diberikan kepadanya sehingga jabatan yang diberikan di ambil alih dan diberikan kepada karyawan yang mampu memegang posisi tersebut. Menurut Bapak Edi Siswanto selaku Kasie Keamanan menjelaskan bahwa : “Penurunan jabatan diberlakukan kepada para karyawan yang dibebani sebuah jabatan tetapi mereka belum mampu sehingga mereka diturunkan ke jabatan semula. Karena jika hal tersebut tidak segera diatasi maka perusahaan akan terbengkalai”. b. Pemberhentian untuk sementara waktu (Skorsing) Sanksi disiplin yang berupa pemberhentian untuk sementara waktu (skorsing) dikenakan kepada karyawan yang berdasarkan penilaian oleh Direksi atau Pimpinan unit usaha diduga terlibat suatu pelanggaran terhadap ketentuan disiplin perusahaan namun secara yuridis

formal

masih

dalam

penyelidikan.

Selama

masa

pemberhentian untuk sementara waktu (skorsing) karyawan yang bersangkutan tetap menerima 100% gaji dan tunjangan jabatan bagi yang berhak serta santunan dan jaminan sosial diberikan secara penuh.

Berikut peraturan tentang skorsing yang diatur

dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai berikut : a. Setiap karyawan yang masih dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dan atau ditahan oleh yang berwajib, karena alasan apapun akan di skors dari pekerjaannya.



b. Selama skorsing kepada karyawan hanya diberikan upah maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Apabila setelah ada keputusan, karyawan dinyatakan tidak bersalah maka kekurangan upah atau gaji selama skorsing. d. Lamanya skorsing dan pemberian upah selama skorsing paling lama 6 (enam) bulan dan untuk selebihnya perusahaan akan memberikan keputusan lebih lanjut. e. Selama skorsing karyawan dapat dikenakan kewajibankewajiban sebagaimana disebutkan surat skorsing. Menurut Bapak Edi Siswanto selaku Kasie Keamanan menjelaskan bahwa : “Skorsing atau pengrumahan ini diberikan kepada karyawan yang mempunyai masalahan hukum dengan pihak lain, yang membutuhkan proses yang cukup panjang jadi pihak perusahaan memberikan waktu skorsing atau pengrumahan kepada karyawan sampai urusan tersebut selesai sehingga pihak karyawan bisa fokus dengan urusannya tersebut tanpa harus terganggu dengan kegiatan kerjanya”. c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sanksi disiplin yang berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan pelanggaran disiplin yang paling berat, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Bagi karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin ini tidak mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan. Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang mendapatkan sanksi disiplin berat yaitu : a) Mangkir 4 hari kerja ke berturut-turut sampai dengan 7 hari kerja berturut-turut. b) Mabuk, madat, judi, memakai atau mengedarkan obat bius atau narkoba atau benda terlarang ditempat kerja. c) Berbuat asusila di tempat kerja. d) Melakukan

penganiayaan,

menghina

secara

kasar

mengancam atasan atau bawahan ataupun teman sekerjanya.


atau


e) Membujuk atasan atau bawahan ataupun teman sekerjanya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. f) Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik perusahaan. g) Membongkar rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan

dan

keluarganya

yang seharusnya

dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan perusahaan dan negara. h) Melakukan tindak pencurian barang atau uang yang berkaitan dengan perusahaan atau proses produksi. i) Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. j) Melanggar larangan perusahaan di luar lingkungan kerja perusahaan dan terbukti secara hukum. k) Melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan tercemarnya nama baik perusahaan. l) Memberikan keterangan yang bukan wewenangnya kepada pihak lain yang dapat menimbulkan keresahan. m) Menolak untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan oleh perusahaan. n) Menyalahkan

wewenang dengan

menerima

hadiah

atau

pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang diduga pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya. o) Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia perusahaan, yaitu rahasia yang ada hubungannya dengan jabatan baik berupa dokumen (surat, notulen rapat dll.), data maupun perintah atau keputusan lain dari pimpinan perusahaan, dan rahasia yang menyangkut kekayaan, permodalan, gaji, hak milik, organisasi, proses produksi dan kebijaksanaan.



Menurut Bapak Wahyu selaku Manager Personalia menjelaskan bahwa : “Selain hal diatas yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada hal lainnya yang menyebabkan seseorang di PHK diantaranya karena pensiun, karyawan yang bersangkutan telah memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun dan karyawan jam masa kerjanya sudah mencapai 20 (duapuluh) tahun serta karyawan yang meninggal dunia”. Adapun proses PHK menurut Bapak Wahyu diantaranya sebagai berikut: Gambar 4.3 Proses Pemutusan Hubungan Kerja Mulai

Pengajuan Departemen

Perhitungan Pesangon

Persetujuan Direksi

Pengajuan Biaya

Pengambilan Pesangon

Pembayaran Pencatatan & Simpan

Surat Keterangan Kerja

Selesai



Keterangan : 1. Manager Umum & Personalia menerima pengajuan tertulis Pemutusan Hubungan Kerja dari Manager Departemen dengan persetujuan Kadiv untuk pemutusan hubungan kerja : - Pengunduran Diri - Pensiun (pensiun 55 tahun dan pensiun dini) - Pelanggaran peraturan (sesuai PKB) setelah menerima peringatan I,II,III a. Melakukan pemutusan hubungan kerja karena : - Meninggal dunia - Pelanggaran peraturan (sesuai PKB) yang langsung dapat diPHK tanpa peringatan I, II, dan III b.Terbitkan surat pemutusan hubungan kerja. 2. KA Sie Personalia mengitung pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan jenis Pemutusan Hubungan Kerja. 3. Manager Umum & Personalia melaporkan dan minta persetujuan Dirut. 4. Manager Umum & Personalia mengajukan biaya pesangon dan hakhak lainnya ke keuangan. 5. Ka Sie Personalia memberitahu pengambilan pesangon dan hak-hak lainnya kepada karyawan yang putus hubungan kerja. 6. Kasir melayani karyawan yang mengambil hak pesangon. 7. Bagian Personalia mencatat data pemutusan hubungan kerja ke dalam daftar karyawan dan file Biodata karyawan. Setelah itu, bagian personalia menginformasikan pemutusan hubungan kerja kepada Manager departemen terkait dan koperasi karyawan. 8. Ka Sie Personalia memerintahkan bagian personalia untuk membuat surat keterangan kerja, dengan terlebih dahulu ditandatangani Manager diberikan kepada karyawan yang putus hubungan kerja. Hapus program penggajian karyawan brsangkutan dari Program Komputer. Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D1513003

Penerapan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Kusumahadi Santosa Alfinia Palupi Hidayah D

Recommend Documents