V.
HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN ANAK Oleh : Setiono
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengangkatan anak yang ada saat ini sudah mengatur pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak sebagaimana diperintahkan Pasa! 12 UU No. 4/1979. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Dengan bantuan psikologi perkembangan anak, diketahui suatu pengangkatan anak yang ideal berdasarkan
kesejahteraan anak itu dilakukan. Melalui analisis logika deduksi ditemukan bahwa peraturan perundang-
undangan di bidang pengangkatan anak sudah mengatur sebagian besar kondisi yang diperlukan bagi kese jahteraan anak. Di samping itu, ada ketentuan yang tidak sesuai dengan maksud pengangkatan anak berdasar kan kesejahteraan anak. Disarankan agar segera dibentuk undang-undang tentang pengangkatan anak berdasar kesejahteraan anak.
I.
Pendahuluan
Pasa! 12 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kese jahteraan Anak mengamanatkan bahwa pengangka tan anak haras dilaksanakan untuk kepentingan kese jahteraan anak. Pasal ini memberi pengarahan bahwa perbuatan pengangkatananak itu harus menitikberat-
kan kepada kesejahteraan anak daripada kepentingan lain. Kepentingan lain itu misalnya, dalam adat dan
kebiasaan ialah untuk kepentingan orang yang mengangkat anak. Dalam Stb. 1917 No. 129 tentang Adopsi untuk orang Tionghoa, kepentingan lain itu ialah kepentingan orang tua anak biologis maupun kepentingan pihak-pihak lain. Dalam tata hukum ada regenerasi norma. Norma yang lebih umum diteruskan menjadi lebih khusus yangmembentuk suatu susunan yang berbenjang (stufenbau). Demikian juga seharusnya dengan Pasal 12 UU No. 3 Tahun 1979.
Namun sayang, regenerasi itu sampai saat ini belum ada. Peraturan pelaksanaan Pasal 12 itu belum ada. Sehingga ketentuan pengangkatan anak berdasar ke sejahteraan anak tidak ada. Padahal di Indonesia se-
ring terjadi pengangkatan anak, sedang di pihak lain, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk me-
laksanakan kesejahteraan anak terbukti pemerintah menetapkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
yang mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (Con vention of the Rights of Child) berlaku di Indonesia.
Sementara belum ada ketentuan peraturan pe laksanaan pasal 12 UU No. 4/1979, saat ini terdapat bermacam-macam peraturan perundang-undangan
yang mengatur pengangkatan anak. Macam-macam
tersebut dapat berupa macam tentang isi ketentuannya maupun tentang bentuk hukumnya. Dilihat dari
macam isinya yaitu yang mengatur khusus pengang katan anak, dan ketentuan yang mengatur suatu bi dang tertentu tetapi salah satu ketentuannya menga tur pengangkatan anak. Dari semua peraturan perun dang-undangan yang ada itu Surat Edaran Mahka-
mah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun
1979 mengenai Pengangkatan Anak merupakan pe raturan yang utama. Peraturan lainnya yaitu Kep. Men. Sos. No. 13/1993 jo. Kep. Men. Sos. No. 2/
1995 maupun SEMA No. 4/1989 merupakan peratu ran yang memantapkan SEMA No. 6/1983 (Setiono,
1999). Peraturan itu bersifat sementara, tapi selama initelah diterima dan berlaku sertadipatuhi oleh masyarakat, sehingga merupakan ketentuan yang bersi fat memaksa (dwingend) yang berlaku sebagai Spie gel regel (Sjukri, 1992 : 5). Persoalannya adalah, di satu pihak, ketentuan pelaksanaan pasal 12 UU No. 4/1979 belum ada, di
pihak Iain, SEMA No. 6/1983 dan Kep. Men. Sos.
No. 13/1993 jo. Kep. Men. Sos. No. 2/1995 - yang bukan pelaksana pasal 12 UU No. 4/1979 - dipakai sebagai dasar hukum perbuatan pengangkatan anak, selanjutnya di pihak Iain lagi kesejahteraan anak sudah menjadi komitmen nasional, maka perumusan masalah yang diajukan adalah apakah ketentuan
Bagian Dari Hasil Penelitian Untuk Disertasi. Dengan Judul "Pengangkatan Anak Berdasarkan Kesejahteraan Anak, Suatu Studi Tentang Perkembangan Hukum, Permasalahan Pada Faktor Peraturan Perundang-undangan Tentang
Berfungsinya Hukum PadaHukum Pengangkatan Anak".
ISSN :0852-0941 Nomor 49 Tahun Xlil September - Nopember 1999
35
