PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO, Menimbang
: a. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo lebih optimal perlu diatur izin pengawasan dan penyelenggaran pelayanan kesehatan ; b. bahwa pengaturan izin dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 2.
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 92.A/MENKES/SKB/II/96 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, BP4 dan BKMM ; 9. Surat keputusan Menteri Kesehatan No. 1189/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetepan Izin di Bidang Kesehatan; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat; 11. Keputusan Menteri 572/MENKES/PER/VI/1996 Bidan;
Kesehatan tentang Registrasi
Nomor Praktek
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG IZIN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah kabupaten Wonosobo ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ; c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3.
d. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Wonosobo; e. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah semua upaya yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan baik promotif, kuratif dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan atau masyarakat sesuai dengan batas keahlian dan kewenangan yang dimiliki; f. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta; g. Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, obat dan pengobatnya yan mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; h. Tempat pengelolaan Makanan adalah tempat baik secara bersama ataupun perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan/minuman mulai dari bahan, tempat, alat serta orangnya, yang siap dikonsumsi oleh konsumen; i.
Tempat-tempat Umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat, mempunyai tempat, sarana dan kegiatan yang tetap;
j.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo. BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN Pasal 2
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan meliputi : 1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta terdiri dari : a. Praktek perorangan dokter umum; b. Praktek bersama dokter umum; c. Praktek perorangan dokter gigi; d. Praktek bersama dokter gigi; e. Praktek perorangan dokter spesialis; f. Praktek bersama dokter spesialis; g. Praktek perorangan perawat; h. Praktek bersama perawat; i.
Praktek bidan;
j.
Praktek Fisiotherapist;
k. Surat Ijin Apotik; l.
Rumah Bersalin;
m. Balai pengobatan; n. Optik; o. Tukang gigi dan tehniker gigi; 4.
p. Toko Obat; q. Laboratorium Klinik Swasta. 2. Penyelenggaraan tempat pengelolaan makanan meliputi : a. Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman; b. Rumah Makan dan Restoran; c. Makanan Jasa Boga. 3. Penyelenggaraan pengobatan tradisional 4. Penyelenggaraan tempat-tempat umum meliputi : a. Surat Keterangan Laik Sehat Hotel; b. Surat Keterangan Laik Sehat Kolam renang; c. Surat Keterangan Laik Sehat Pusat kebugaran Jasmani; d. Surat Keterangan Laik Sehat Departemen Store/Pusat perbelanjaan Swalayan; e. Surat Keterangan Laik Sehat Pondok Wisata; f. Surat Keterangan Laik Sehat Salon Kecantikan di Wilayah Perkotaan; g. Surat Keterangan Laik Sehat Pasar. BAB III PERIZINAN Pasal 3 (1) Setiap usaha penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati. (2) Pengajuan permohonan izin atau registrasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (3) Tatacara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 (1) Jangka waktu berlakunya izin atau registrasi pelayanan kesehatan swasta adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (2) Jangka waktu berlakunya tempat pengelolaan makanan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Jangka waktu berlakunya pengobatan tradisional adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (4) Jangka waktu berlakunya tempat-tempat umum adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 5.
Pasal 5 Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 6 (1)
Pemberian izin dikenakan biaya.
atau registrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan
(2)
Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Praktek perorangan dokter umum ............................................Rp. 50.000,00 b. Praktek bersama dokter umum .................................................Rp. 100.000,00 c. Praktek perorangan dokter gigi..................................................Rp. 50.000,00 d. Praktek bersama dokter gigi...................................................... Rp.100.000,00 e. Praktek perorangan dokter spesialis......................................... Rp. 150.000,00 f. Praktek bersama dokter spesialis..............................................Rp. 250.000,00 g. Praktek perorangan perawat..................................................... Rp. 30.000,00 h. Praktek bersama perawat......................................................... Rp. 50.000,00 i.
Praktek bidan............................................................................ Rp. 30.000,00
j.
Praktek Fisiotherapist............................................................... Rp. 30.000,00
k. Surat Ijin Apotik........................................................................ Rp.150.000,00 l.
Rumah Bersalin....................................................................... Rp.150.000,00
m. Balai pengobatan..................................................................... Rp.150.000,00 n. Optik......................................................................................... Rp.150.000,00 o. Tukang gigi dan tehniker gigi................................................... Rp. 50.000,00 p. Toko Obat................................................................................ Rp.150.000,00 q. Laboratorium Klinik Swasta..................................................... Rp.100.000,00 r. Registrasi Pengobatan Tradisonal........................................... Rp. 25.000,00 s. Registrasi dan Sertifikasi penyuluhan makanan dan Minuman................................................................................... Rp. 50.000,00 t. Surat Keterangan Laik Sehat Hotel ......................................... Rp. 75.000,00 u. Surat Keterangan Laik Sehat Kolam renang............................ Rp. 75.000,00 v. Surat Keterangan Laik sehat Rumah Makan dan Restoran...... Rp. 75.000,00 w. Surat Keterangan Laik Sehat Pusat kebugaran Jasmani.......... Rp. 75.000,00 x. Surat Keterangan Laik Sehat Makanan Jasa Boga .................. Rp. 75.000,00 y. Surat Keterangan Laik Sehat Dept Store/Swalayan.................. Rp. 75.000,00 z. Surat Keterangan Laik Sehat Pondok Wisata........................... Rp. 75.000,00 aa. Surat Keterangan Laik Sehat Salon Kecantikan di Wilayah Perkotaan................................................................................. Rp. 75.000,00 bb. Surat Keterangan Laik Sehat Pasar........................................ Rp.250.000,00 6.
BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 7 (1)
Pelaksanaan dan Pembinaan atas Peraturan daerah ini diserahkan kepada Dinas/Kantor yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum, Kantor satpol PP dan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 8
(1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran ; Bab VI PENYIDIKAN Pasal 9 (1). Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak Pidana, kewenangan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah sesuai kewenangannya; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini memiliki kewenangan terbatas sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 7.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran; g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati . Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo . Disahkan di Wonosobo pada tanggal 30 Nopember 2002 BUPATI WONOSOBO
Drs. TRIMAWAN NUGROHADI Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 16 Desmber 2002 SEKRETARIS DAERAH
Drs. MUNTOHAR, MM. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 36 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN I.
Penjelasan Umum Dalam rangka pengawasan atas pemberian pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Wonosobo perlu diatur tentang perizinan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar pengawasannya lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Surat keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/Men Kes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan bahwa pemberian izin serta pengawasan sebagian sarana kesehatan swasta menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten. Untuk itu dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah dan dalam rangka pengawasan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta,
penyelenggaraan
tempat
pengelolaan
makanan,
penyelenggaraan
pengobatan tradisonal dan penyelenggaraan tempat-tempat umum di Kabupaten Wonosobo yang dituangkan dalam Suatu peraturan daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai Pasal 5
: cukup jelas
Pasal 6
: Dasar penetapan besarnya biaya pengeluaran izin adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan organisasi profesi di bidang kesehatan.
Pasal 7 s.d pasal 10
: cukup jelas.
