PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Jl. Letjend. S.Parman 8B Telp/Fax. (0286) 321078
WONOSOBO 56311 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO Nomor: 421/
/2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO Menimbang
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna mencapai sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab perlu didukung dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman KanakKanak dan Pendidikan Dasar, secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2017 / 2018.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang peubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. PeraturanPemerintah No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa dinyatakan bahwa Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses PPDB; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini; 12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Agama Republik Indonesia No.04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak / Roudhotul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNo. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau bentuk lain yang sederajat.
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAKKANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2017/2018
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. 4. Penerimaan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah. 5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 6. Sekolah adalah jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah meliputi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa. 7. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua mata pelajaran dan
muatan lokal. 8. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SKHUS adalah surat keterangan yang berisi hasil ujian sekolah yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. 9. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 10. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian nasional. 11. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan yang bersangkutan. 12. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI. 13. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs. 14. Nilai Kemaslahatan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila orangtuanya adalah guru atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dituju, atau anak guru yang mendaftar disatuan pendidikan lain. 15. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari sebuah kompetisi dalam bidang akademis, bidang olah raga, bidang kesenian dan bidang ketrampilan oleh peserta didik baik perorangan maupun kelompok. 16. Nilai Prestasi yang selanjutnya disingkat NP adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik, olahraga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok. 17. Prestasi bidang akademis adalah hasil yang telah dicapai peserta didik dalam kompetisi KIR, Lomba mata pelajaran dan peserta didik berprestasi. 18. Prestasi olahraga adalah hasil yang telah dicapai peserta didik dalam kompetisi semua cabang olahraga resmi yang dipertandingkan pada event tingkat nasional. 19. Prestasi bidang kesenian adalah hasil yang telah dicapai peserta didik dalam kompetisi seni tari tradisional, seni tari modern, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni pedalangan, seni baca puisi/geguritan, membaca ”cerkak”, mengarang dan MTQ., 20. Prestasi bidang keterampilan adalah hasil yang telah dicapai peserta didik dalam kompetisi Pramuka dan PMR pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota .
BAB II TUJUAN Pasal 2 Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan
peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
Pasal 3 Penerimaan peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip : a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan dilakukan secara obyektif; b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang syarat, prosedur dan hasil penerimaan peserta didik; c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat baik menyangkut syarat, prosedur maupun hasilnya; d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.
BAB III TATA CARA PPDB Pasal 4 (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan. (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan buli Juli setiap tahun. (3) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PPDB wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara kain terkait persyaratan, seleksi, daya tamping berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. (4) Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri atas : a. Penyelenggara tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga b. Penyelenggara tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; c. Penyelenggara tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan. (5) Satuan pendidikan dalam jenjang yang sama yang lokasinya berdampingan dan/atau berada dalam satu area dan/atau berada dalam satu wilayah dusun membentuk panitia penyelenggara bersama tingkat satuan pendidikan.
Pasal 5 (1) Tugas dan tanggungjawab penyelenggara PPDB tingkat Kabupaten : a. melayani sekolah/madrasah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi denganmembentuk Posko Pelayanan; b. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan; c. melakukan evaluasi; d. menyusun laporan; e. menyelesaikan masalah; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan. (2) Tugas dan tanggungjawab penyelenggara PPDB tingkat Kecamatan : a. melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi denganmembentuk Posko Pelayanan; b. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan; c. melakukan evaluasi; d. menyusun laporan; e. menyelesaikan masalah; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan. (3) Tugas dan tanggungjawab penyelenggara PPDB tingkat satuan pendidikan : a. membentuk panitia PPDB di tingkat sekolah. b. menyediakan loket/ruang pendaftaran bagi calon peserta didik baru yangmendaftar langsung ke sekolah c. membantu calon peserta didik baru dalam melakukan Prapendaftaran danpendaftaran yang mendaftar langsung ke sekolah d. menyediakan loket/ruang verifikasi berkas. e. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB f. menerima pendaftaran calon peserta didik baru; g. memastikan calon peserta didik baru yang mendaftar telah memenuhipersyaratan pendaftaran; h. mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pendaftaran; i. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikandokumen apabila calon peserta didik baru mengundurkan diri; j. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima; k. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; l. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri calon peserta didik baru yang diterima; dan m. membuat laporan. Pasal 6 (1) Susunan organisasi penyelenggara PPDB tingkat Kabupaten terdiri dari : a. Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris d. Koordinator bidang TK
e. Koordinator bidang SD f. Koordinator bidang SMP g. Anggota (2) Susunan organisasi penyelenggara PPDB tingkat Kecamatan terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota (3) Susunan organisasi penyelenggara PPDB tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Operator BAB IV ROMBONGAN BELAJAR Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar Pasal 7 Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan belajar diatur sebagai berikut: a. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu kelas paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik; b. Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu kelas paling banyak 5 (lima) peserta didik; c. Jumlah peserta didik pada SD dalam satu kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; d. Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB dalam satu kelas paling banyak 8 (delapan) peserta didik; e. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; f. Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu kelas paling banyak 8 (delapan) peserta didik. Pasal 8 Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas. Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah Jumlah Rombongan belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut: a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan
belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar; (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum melaksanakan PPDB, penyelenggara satuan pendidikan wajib melaporkan daya tampung sekolah pada penyelenggara tingkat kecamatan. (2) Penyelenggara tingkat kecamatan merekap laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada penyelenggara tingkat kabupaten. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran I peraturan bersama ini.
BAB V PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik Baru TK Pasal 9 Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan TK adalah : a. Pendaftaran PPDB dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan. b. Orang tua/wali calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai denganketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan. c. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan. d. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain. Pasal 10 Persyaratan bagi calon peserta didik baruTK : a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A; b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B; c. Khusus untuk calon peserta didik baru TKLB berusia minimal 4 tahun; d. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan; dan e. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.
Pasal 11
Pendaftaran calon peserta didik baru TK dilakukan dengan cara : a. calon peserta didik baru mendaftar dengan cara datang langsung ke sekolah tujuandengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan; b. orang tua/wali calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya; c. lokasi pendaftaran di sekolah tujuan; Pasal 12 (1) Penerimaan peserta didik TK tidak dilakukan seleksi kompetensi. (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik baru menjadi peserta didik pada TK dilakukan secara mandiri melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.
Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik Baru SD Pasal 13 (1) Persyaratan bagi calon peserta didik baru SD/SDLB adalah : a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. b. Pengecualian pada syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana pada huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. c. Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh konselor sekolah satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya. d. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan PAUD. e. Khusus untuk calon peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat dasar berusia minimal 6 tahun. f. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan; dan g. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli. (2) SD/SDLB wajib menerima warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. Pasal 14 (1) Pendaftaran calon peserta didik baru SD/SDLB dilakukan dengan
cara : a. calon peserta didik baru/orang tua/wali datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran; b. panitia sekolah menyiapkan ruangan yang yang rapi dan nyaman untuk pendaftaran. c. calon peserta didik baru/orang tua/wali dibantu oleh panitia sekolah mengisi formulir pendaftaran. d. panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftarandan menyerahkan kepada calon peserta didik baru/orang tua/wali e. orang tua/wali menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pendaftaran (2) Verifikasi pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. calon peserta didik baru/orang tua/wali membawa berkas pesyaratan ke sekolah; b. calon peserta didik baru/orang tua/wali menyerahkan tanda bukti pendaftaranyang sudah ditandatangani dan persyaratan sesuai denganketentuan serta menyerahkan akte kelahiran/kenal lahir asli kepada panitia sekolah; c. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik baru/orang tua/wali; d. panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel,ditandatangani panitia dan orang tua/wali dan diberikan kepada orang tua/walidan arsip disimpan oleh panitia sekolah; e. calon peserta didik baru yang belum melakukan verifikasi pendaftaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat mengikuti seleksi (3) Lokasi layanan pendaftaran dan verifikasi berkas pendaftaran PPDB berada di satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 15 (1) Penerimaan peserta didik kelas 1 SD/SDLB tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain. (2) Penerimaan peserta didik pada SD/SDLB berdasarkan pada usiacalon peserta didik baru, dengan prioritas dari yang paling tua. (3) Jika usia calon peseta didik sebagaimana diatur pada ayat (1) sama, penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang paling dekat dengan satuan pendidikan. (4) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) sama, peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
Bagian Ketiga Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/SMPLB Pasal 16 Pesyaratan bagi calon peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB adalah : 1. Telah lulus SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Program Paket A dan memiliki STTB/Ijasah.
2. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) ditempel pas foto ukuran 3x4 dan dikenai cap yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah berdasarkan Daftar Komulatif Hasil Ujian Sekolah ( DKHUS ) yang diterbitkan oleh provinsi 3. Usia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 17 Juli 2017. 4. Melampirkan pas foto hitam putih atau berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar 5. Melampirkan fotocopy bukti prestasi bidang akademis/ olahraga /kesenian/ ketrampilan serta bidang lainnya bagi yang memiliki yang sudah dilegalisir ( sekolah dilegalisir oleh Dinas Dikpora dan Madrasah dilegalisir oleh Kantor Kemenag ) 6. Mendaftarkan ke SMP/SMPLB yang dituju. 7. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan; Pasal 17 (1) Pendaftaran di sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : a. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran; b. panitia sekolah menyiapkan ruangan yang yang rapi dan nyaman digunakan untuk layananpendaftaran. c. calon peserta didik baru dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukanpendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran. d. panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru; e. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tandabukti pendaftaran; (2) Verifikasi pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. calon peserta didik baru membawa berkas ke sekolah; b. calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pendaftaranyang sudah ditandatangani dan fotokopi berkas persyaratan sesuai denganketentuan serta menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah. c. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik baru; d. panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel,ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru selanjutnya diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah; (3) Lokasi layanan pendaftaran dan verifikasi berkas pendaftaran PPDB berada di satuan pendidikan yang bersangkutan. (4) Satuan pendidikan SMP/ SMPLB membuat jurnal harian dan mengumumkan hasil PPDB yang dapat diakses langsung oleh calon peserta didik baru dan masyarakat.
Pasal 18 (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB didasarkan atas nilai murni hasil Ujian Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtida’iyah, meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. (2) Mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi dibidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya, dengan nilai bonus sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini. (3) Pertimbangan nilai kemaslahatan dan nilai bonus tempat tinggal, sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini. (4) Penilaian akademis ditentukan sebagai berikut : Nilai akademis = 2 A + B + C + D A : Rata-rata nilai UN/US sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) B : Nilai Prestasi C : Nilai Kemaslahatan D : Bonus tempat tinggal (5) Untuk sekolah yang pendaftarnya kurang dari daya tampung wajib menerima semua tanpa melalui seleksi Penerimaaan Peserta Didik.
Bagian Keempat Sistem Zonasi Pasal 19 1) Satuan Pendidikan Negeri wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah palimg sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. 2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. 3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah zona Kabupaten 4) Satuan Pendidikan dapat menerima calon peserta didik melalui: a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen)dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Pasal 20 Apabila jumlah nilai akhir hasil seleksi sama, penentuan peringkat diatur dengan ketentuan Perbandingan nilai US/UM/UN/UNPK setiap mata pelajaran dengan urutan bobot lebih besar; Bahasa Indonesia; Matematika; dan Ilmu Pengetahuan Alam.
BAB VI WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 21 Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan waktu penerimaan peserta didik dan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verikfikasi, pengumuman peserta didik sebagaimana pada lampiran III keputusan ini.
BAB VII PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA SECARA ONLINE Pasal 22 (1) Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan PPDB bersama secara online setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki Website aktif; b. Memiliki perangkat computer; c. Memiliki ruang yang dapat digunakan untuk malakukan menempatkan computer dan melakukan pendaftaran secara online; d. Memiliki tenaga operator; (2) Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB bersama online adalah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan dan ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Wonososbo (3) Calon peserta didik baru yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dapat memilih maksimal 2 pilihan satuan pendidikan (4) Tata cara pendaftaran peserta didik baru bersama sistem Online dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran secara online pada alamat website PPDB online Kab. Wonosobo atau datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju. b. Setelah calon peserta didik baru melakukan pendaftaran secara online dan melakukan pemilihan sekolah/jurusan/peminatan, calon peserta didik baru mencetak Tanda Bukti Pendaftaran c. Calon peserta didik baru datang pada sekolah pilihan pertama dengan membawa tanda bukti pendaftaran dan berkas kelengkapan pendaftaran, untuk melakukan verifikasi pendaftaran d. Setelah diproses verifikasi pendaftaran, calon peserta didik baru akan menerima Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran e. Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran akan digunakan untuk proses Daftar Ulang jika calon peserta didik baru diterima pada sekolah pilihannya. f. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik baru yang akan digunakan sebagai: - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima. g. Jurnal hasil sementara dan pengumuman hasil PPDB Online dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan dengan metode penanyangan terbuka.
(5) Sekolah yang melaksanakan PPDB online adalah 1) SMPN 1 Wonososbo 2) SMPN 2 Wonosobo 3) SMPN 1 Kertek 4) SMPN 2 Kertek 5) SMPN 3 Kertek 6) SMPN 4 Kertek 7) SMPN 1 Selomerto 8) SMPN 2 Selomerto 9) SMPN 1 Mojotengah 10) SMPN 1 Garung 11) SMPN 1 Kalikajar 12) SMP 3 Kalikajar 13) SMPN 1 Sapuran 14) SMPN 1 Leksono 15) SMPN 1 Sukoharjo 16) SMPN 1 Wadaslintang BAB VIII BIAYA PENYELENGGARAN PPDB Pasal 23 (1) Biaya penyelenggaraan pendaftaran peserta didik baru tidak dibebankan kepada calon peserta didik baru / pendaftar. (2) Bagi calon peserta didik baru yang termasuk dalam kategori keluarga miskin diberikan kemudahan mendapatkan akses layanan penerimaan Calon peserta didik baru. (3) Biaya penyelenggaraan PPDB bersama online ditangung bersama oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta sekolah penyelenggara.
BAB IX PENGUMUMAN HASIL SELEKSI Pasal 24 (1) Pengumumam penerimaan calon peserta didik baru diberitahukan secara terbuka. (2) Satuan Pendidikan harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai nilai US/UN/SKHUN semua pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis dan/atau diupload dalam website satuan pendidikan. (3) Pengumuman dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. (4) Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi,boleh membuka pendaftaran sistem mandiri yang pengisiannya hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan peserta didik baru (5) Orang tua/Wali calon peserta didik baru yang diterima di SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan
agama yang dianut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Calon peserta didik yang diterima di SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK wajib menandatangani pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut serta kesediaan tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran IV keputusan ini
BAB X DAFTAR ULANG Pasal 25 (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan. (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya. (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. (4) Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib menunjukkan ijasah asli. (5) Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur. (6) Pendaftar yang telah dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diganti calon peserta didik baru lain yang ada pada rangking / peringkat jurnal dibawahnya. (7) Calon peserta didik baruyang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan sekolah (8) Pendaftaran ulang hanya diperuntukkan bagi kelas I / VII yang baru diterima dan tidak dibenarkan adanya pungutan apapun.
BAB XI MUTASI / PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 26 (1) Satuan pendidikan dilarang mengadakan mutasi / perpindahan peserta didik baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan. (2) Perpindahan peserta didik dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan peserta didik/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan. (3) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar
Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi sesuai kewenangannya. (4) Peserta didik yang akan melakukan mutasi / perpindahan terlebih dahulu menunjukkan surat keterangan/NISN/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolahyang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas PendidikanKabupaten /Provinsi sesuai kewenangannya. b. Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud. c. Penempatan peserta didik pindahan ditempatkan pada sekolah yang sejenis dan hasil akreditasiminimal sama. d. Peserta didik pindahan dari Madrasah dapat diterima di sekolah umum yang setingkat atau sebaliknya. e. Mutasi/perpindahan dari sekolah yang berbeda kurikulumnya dapat dilakukan dengan matrikulasi.
BAB XII PELAPORAN Pasal 27 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu penerimaan peserta didik baru berakhir, panitia penyelenggara tingkat satuan pendidikan melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada penyelenggara tingkat kecamatan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penitia penyelenggara tingkat kecamatan merekapitulasi dan melaporkan kepada penyelenggara tingkat kabupaten selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah waktu penerimaan didik baru berakhir. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiriran V keputusan ini.
BAB XIII MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB) Pasal 28 (1) MOPDB dilaksanakan sebelum hari efektif proses pembelajaran di satuan pendidikan. (2) MOPDB dilaksanakan selama 3 hari, berisi : penghangat suasana (IceBreaking), pengenalan sekolah dan wawasan kebangsaan. (3) Sasaran MOPDB adalah calon peserta didik baru kelas VII SMP
(4)
(5)
(6) (7)
dengan mengikutsertakan guru dan karyawan. Pelaksanaan MOPDB harus didasarkan pada prinsip: mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, mudah, murah, meriah, massal danmenyenangkan disesuaikan dengan kondisi sekolah peserta didik baru. Penyampaian materi MOPDB bukan merupakan arena perpeloncoan bagi peserta didik baru namun merupakan sarana bagi peserta didik baru untuk lebih mengenal sekolahnya, kakak kelasnya, para gurunya, system pembelajaran, menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme serta kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperbolehkan adanya kekerasan fisik maupun mental Pada akhir MOPDB peserta didik tidak perlu diberikan piagam/sertifikat sebagai tanda bukti lulus/penyelesaian MOPDB. Pakaian yang dikenakan pada saat MO PDB adalah se ragam sekolah sebelumnya (SD/MI).
BAB XIV SANKSI Pasal 29 Panitia Penyelenggara, Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap keputusan ini dalam penerimaan peserta didik baru, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 (1) Pengadaan seragam sekolah dan perlengkapan sarana belajar tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.
(2) Bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan quota 10% setiap rombongan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. (3) Sekolah yang akan menyelenggarakan PPDB jalur prestasi (seperti Eks RSBI) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dan dilaksanakan sesuai jadwal terlampir
BAB XVI PENUTUP Pasal 31 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonosobo Pada tanggal Mei 2017 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Wonosobo
Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600429 199203 1 002
Lampiran I A : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor : 421/ /2017 Tangal : Mei 2017
LAPORAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH UNTUK PPDB SMP Nama Sekolah Alamat N O
KELAS
:………………………………………………………………… :………………………………………………………………… DAYA TAMPUNG ASAL LUAR WONOSOBO WONOSOBO
JUMLAH
JUMLAH PESERTA DIDIK TINGGAL KELAS
KURSI YANG TERSEDIA
VII
JUMLAH
Wonosobo, ………………2017 Kepala Sekolah
NIP……
KET
Lampiran I B : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor : 421/ /2017 Tangal : Mei 2017 LAPORAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH UNTUK PPDB SD Nama Sekolah Alamat N O
KELAS
: ………………………………………………………………… :…………………………………………………………………. DAYA TAMPUNG ASAL LUAR WONOSOBO WONOSOBO
JUMLAH
JUMLAH PESERTA DIDIK TINGGAL KELAS
KURSI YANG TERSEDIA
I
JUMLAH
Wonosobo, ………………2017 Kepala Sekolah
NIP……
KET
Lampiran I C : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor : 421/ /2017 Tangal : Mei 2017
LAPORAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH UNTUK PPDB TK Nama Sekolah Alamat N O
KELAS
: ………………………………………………………………… :…………………………………………………………………. DAYA TAMPUNG ASAL LUAR WONOSOBO WONOSOBO
JUMLAH
JUMLAH PESERTA DIDIK TINGGAL KELAS
KURSI YANG TERSEDIA
I
JUMLAH
Wonosobo, ………………2017 Kepala Sekolah
NIP…….
KET
Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor Tangal
: 421/ /2017 : Mei 2017
No Event/Jenjang
Peringkat
PERHITUNGAN BONUS PRESTASI CALON PESERTA DIDIK BARU Jumlah Bonus Nilai Dalam Dari luar wilayah Kab/Kota Kab/Kota
Dari luar Prov
I 1.
Internasional
Langsung diterima
Langsung diterima
I
Langsung diterima
Langsung diterima
Langsung diterima
II
5,0
4,0
3,0
III
4,0
3,0
2,0
I
3,00
2,75
2,50
II
2,75
2,50
2,25
III
2,50
2,25
2,00
I
2,25
2,00
1,75
II
2,00
1,75
1,50
III
1,75
1,50
1,25
II
Langsung diterima
III
4.
1.
4.
Nasional
Provinsi
Kab/Kota
Keterangan
Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi calon peserta didik baru,dan dalam upaya pembinaan kecalon peserta didik baruan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Dinas Pendidikan Provinsi,Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau lembaga/instansi lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya
CATATAN : untuk kejuaraan yang sifatnya beregu/kelompok/tim harus dapat menyerahkan piagam/keterangan yang menunjuk nama peserta yang diterbitkan oleh penyelenggara lomba
Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor Tangal
: 421/ /2017 : Mei 2017
PENGHITUNGAN NILAI KEMASLAHATAN DAN BONUS TEMPAT TINGGAL BAGI PESERTA DIDIK BARU a. Anak Pendidik/Guru N o
Pendaftaran
Nilai
1
Pada Satuan Pendidikan tempat ortu mengajar
2
2
Diluar Satuan Pendidikan tempat ortu mengajar
1
b. Anak Tenaga Kependidikan N Pendaftaran o Pada Satuan Pendidikan tempat ortu menjadi tenaga 1 kependidikan
c. Bonus tempat tinggal N o 1
Pendaftaran
Pada Satuan Pendidikan dalam satu kecamatan
Nilai 1
Nilai 0.25
Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor Tangal
: 421/ /2017 : Mei 2017
Verifika
N
Jenis
si dan
Sekolah /
Penyu-
Jenis
o
Pendaftaran
sunan Peringk
Kegiatan
Hari Pengu muman
Pendaf
Pertama
taran
Masuk
Ulang
Sekolah
at
/ MOPDB
1
TK/ TKLB/SD/ SDLB a. Negeri b.
2
19-21 Juni
22 Juni
3 Juli
4-5 Juli
17-19 Juli 17-19 Juli
Swasta
27 Juni – 5 Juli
10 Juli
12 Juli
13 -15 Juli
SMP/SMPLB a. On line
19-21 Juni
22 Juni
23 Juni
3-4 Juli
Gelombang I
6 juli
8 Juli
10-12 Juli
b. Offline
19-22 Juni Gelombang II 4-5 Juli
17-19 Juli 17-19 Juli
Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor Tangal
: 421/ /2017 : Mei 2017
SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU SD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Orang tua/Wali Peserta Didik : ............................. Pekerjaan Orang tua/Wali Peserta : ............................. Alamat Orang tua/Wali Peserta : ............................. Agama : ............................. Nama Peserta Didik : ............................. Jenis Kelamin : ............................. Diterima di kelas : ............................. Hubungan keluarga dengan calon : ............................. MENYATAKAN Bahwa selaku Orang tua/Wali dari peserta didik yang bernama Kelas...........................SD. 1. Bersedia membimbing dan mengawasi calon peserta didik baru tersebut diatas untuk menaati dan mematuhi Kegiatan Hari-hari Pertama Masuk Sekolah, pelaksanaan Wiyatamandala dan Tata Tertib Sekolah. 2. Peserta Didik tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama ................................................................................. (sesuai dengan agama yang dianut calon peserta didik baru) 3. Tidak keberatan peserta didik tersebut di atas menerima sanksi antara lain : a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu b. Dikembalikan kepada saya, apabila saya tidak membimbing dan mengawasinya, sehingga calon peserta didik baru tersebut tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab.
................................. 2017 Yang membuat pernyataan
Orangtua/Wali Peserta Didik
SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Lengkap Tempat dan tanggal lahir Jenis Kelamin A gama Nomor Pendaftaran Diterima di kelas Nama Orangtua Pekerjaan Orangtua Agama Orangtua Nama Wali Pekerjaan Wali Hubungan keluarga Alamat Orangtua/Wali Nomor telepon
: ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ...........................................
dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran MENYATAKAN bahwa selama menjadi calon peserta didik baru, saya : 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat. 2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah. 3. Sanggup menaati dan mematuhi Kegiatan Masa Orientasi Calon peserta didik baru (MOPDB), pelaksanaan Wiyatamandala, OSIS dan Tata Tertib Sekolah serta tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah. 4. Akan mengikuti pendidikan agama (sesuai dengan agama yang dianut calon peserta didik baru). 5. Akan mengiikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah. 6. Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sanksi, yaitu : b. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu c. Dikembalikan ke Orangtua/Wali saya. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab serta diketahui Orangtua/Wali saya.
........................... 2017 Mengetahui/Menyetujui Orangtua/Wali
Yang membuat pernyataan
………………………………… Nama jelas
………………………………… Nama jelas
Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor Tangal
: 421/ /2017 : Mei 2017
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PPDB TAHUN 2017/2018 Nama Sekolah Alamat Program
Daya Tampung
: :
Jumlah Pendaftar
Jumlah Pendaftar Yang Lulus Seleksi
Jumlah Nilai UN
Tertinggi
Rata Rata Nilai UN
Calon peserta didik baru Yang Daftar Ulang
Peserta Didik Yang TIdak Daftar Ulang
Tempat Yang Masih Tersedia
Terenda h
NIP…….
Jumlah
Luar
Wonosobo
Jumlah
Luar
Wonosobo
Jumlah
Luar
Wonosobo
Luar Wonosobo Wonosobo
Luar Wonosobo
Wonosobo
Luar Wonosobo
Wonosobo
Jumlah
Luar Wonosobo Wonosobo
Jumlah
Luar Wonosobo Wonosobo
Jumlah
Luar WOnosobo Wonosobo
Wonosobo, ………………2017 Kepala Sekolah