PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 18
TAHUN 2007
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOSOBO, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2
3
4
5
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, Diundangkan Pada Tanggal 8 Agustus 1950); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2387); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 10 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo; 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo; 5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo; 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo; 7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo; 8. Ijasah adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti lain yang sah secara hukum; 9. Gaji adalah Gaji Pokok yang dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan
10. 11. 12.
peraturan yang berlaku; Penghasilan adalah Gaji Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku; Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi pajak; Program Pensiun adalah setiap program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi Direksi dan Pegawai.
BAB II STATUS, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 PDAM berstatus Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, dan diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji. Pasal 3 PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Wonosobo dan dapat membuka unit-unit pelayanan di Wilayah Kabupaten Wonosobo. BAB III SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA Pasal 4 Sifat usaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum di bidang air minum. Pasal 5 Tujuan Usaha PDAM : a. memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat; b. menghimpun dana sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; c. menunjang pembangunan daerah dan ekonomi nasional . pasal 6 Bidang Usaha PDAM : a. membangun dan menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas standar dan jumlah yang cukup secara tertib dan teratur; b. melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber air; c. menyelenggarakan usaha di bidang lain dalam rangka mendukung tercapainya tujuan usaha PDAM. BAB IV MODAL Pasal 7 (1)
(2)
Modal PDAM pada saat berdiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo. Permodalan PDAM 100% (seratus per seratus) milik Pemerintah Kabupaten
(3) (4)
Wonosobo. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan anggaran keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah. Semua alat likuid PDAM disimpan pada Bank Pemerintah. BAB V PENGELOLAAN Pasal 8 PDAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. BAB VI PENETAPAN PENGGUNAAN LABA Pasal 9
(1)
Penetapan penggunaan laba setelah pajak diatur sebagai berikut: 1. Untuk dana pembangunan daerah………………. 30% 2. Untuk anggaran belanja daerah…………………. 25% 3. Untuk cadangan umum…………………………. 15% 4. Untuk sosial dan pendidikan……………………. 10% 5. Untuk jasa produksi……………………………... 10% 6. Untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan… 10%
(2)
Dana pembangunan daerah dipergunakan untuk peningkatan pelayanan di bidang air minum dan pengembangan PDAM. Penggunaan laba untuk Cadangan Umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain dengan Keputusan Bupati.
(3)
BAB VII ORGAN PDAM Bagian Pertama Umum Pasal 10 (1) (2)
PDAM didukung dengan Organ dan Kepegawaian. Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Bupati selaku pemilik modal; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. Bagian Kedua Direksi Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 11
(1) (2) (3)
Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling timggi 50 (lima puluh tahun) tahun.
(4)
Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Pasal 12
(1)
(2)
Calon Direksi memenuhi persyaratan : a. warga Negara Indonesia; b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1); c. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM; d. mempunyai pengalaman manajerial minimal 15 (lima belas) tahun dan diutamakan pernah mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik; e. diutamakan pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam maupun di luar negeri yang terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah; f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; g. bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kabupaten Wonosobo; h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu atau ipar; i. lulus uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau lembaga profesional di bidangnya yang ditunjuk oleh Bupati. Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 13
(1) (2) (3) (4)
Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama. Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM. Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. Pasal 14
(1)
(2)
Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni: a. jabatan struktural maupun fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat atau daerah; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 15 Direksi mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. c. d. e.
membina pegawai; mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas; f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. Pasal 16 (1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati. Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 17 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM; b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan; e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM. Pasal 18 Untuk mendukung pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 19 (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Pasal 20 Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila salah satu Direksi ditunjuk menjadi pejabat sementara Direktur , maka uang jasa /gaji yang diterima adalah gaji sebagai Direksi; b. pejabat sementara Direksi yang berasal dari luar PDAM diberikan uang jasa setinggi-tingginya sebesar 1,5 (satu setengah) kali gaji tertinggi pegawai PDAM; c. pejabat sementara Direksi yang berasal dari pegawai PDAM diberikan uang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) setelah dikurangi penghasilannya sebagai pegawai PDAM. d. besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ditetapkan sesuai dengan kemampuan PDAM. Paragraf 4 Penghasilan Direksi Pasal 21 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Direktur Utama menerima gaji maksimal 2,5 (dua setengah) kali gaji tertinggi pegawai PDAM; b. Direktur menerima Gaji 90% (sembilan puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama; c. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tunjangan perawatan/kesehatan dan tunjangan lainnya dengan kelipatan 2,5 (dua setengah) kali tunjangan tertinggi pegawai PDAM; d. Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun apabila PDAM memperoleh keuntungan. (3) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
Paragraf 5 Jasa Pengabdian Direksi Pasal 22 (1)
(2)
(3)
(4)
Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. Direksi tidak diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat. Paragraf 6 Cuti Direksi Pasal 23
(1)
(2) (3)
Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar selama 1 (satu) bulan untuk satu kali masa jabatan; c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari; d. cuti nikah selama 10 (sepuluh) hari; e. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; f. cuti karena sakit; g. cuti diluar tanggungan PDAM. Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM. Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7 Pemberhentian Pasal 24 (1)
(2)
(3)
Direksi berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia. Direksi diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara ; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; f. tidak dapat melaksanakan tugasnya. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati . Pasal 25
(1)
Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
(2)
ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 26
(1)
(2) (3)
(4)
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Bagian Ketiga Dewan Pengawas Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 27
(1) (2)
Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati . Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun . Pasal 28
(1)
(2)
Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan : a. menguasai manajemen PDAM; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 29 (1) (2)
(3)
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati. Pasal 30
(1) (2)
Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan . Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 31 Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak guna perbaikan dan pengembangan PDAM, termasuk pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 32 Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang : a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati. Pasal 33 (1) (2) (3)
Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas. Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM. Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian Pasal 34 Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa. Pasal 35 (1) (2)
Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
(3)
Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama Pasal 36 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35. Pasal 37 Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. Pasal 38
(1) (2)
(3)
(4)
Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. Dewan Pengawas tidak diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat. Pasal 39
(1)
(2)
(3)
Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksakan tugasnya; f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 40
(1) (2)
Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 41
(1)
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2) (3)
(4)
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. BAB VIII KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 42
(1) (2)
Pegawai diangkat oleh Direksi. Jumlah Pegawai yang diangkat didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan PDAM. Pasal 43
(1)
(2)
(3)
(4)
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai adalah: a. Warga Negara Indonesia; b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undangundang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah; e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri atau pegawai perusahaan milik pemerintah atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta; f. memiliki ijasah SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2) atau Doktor (S3); g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; i. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri atau pegawai perusahaan lain; j. bersedia berdomisili di Kabupaten Wonosobo; k. lulus seleksi calon pegawai; l. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi. Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi : a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerajinan; e. prestasi kerja; f. kejujuran. Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan
(5)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan. Pasal 44
(1) (2) (3)
Untuk mendukung operasional PDAM,Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM . Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi. Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan. Pasal 45 Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun. Bagian Kedua Kepangkatan Pasal 46 Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut: a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A ruang 1 b. Pegawai Dasar MudaTk I : Golongan A ruang 2 c. Pegawai Dasar : Golongan A ruang 3 d. Pegawai Dasar Tk I : Golongan A ruang 4 e. Pelaksana Muda : Golongan B ruang 1 f. Pelaksana Muda Tk I : Golongan B ruang 2 g. Pelaksana : Golongan B ruang 3 h. Pelaksana Tk I : Golongan B ruang 4 i. Staf Muda : Golongan C ruang 1 j. Staf Muda Tk I : Golongan C ruang 2 k. Staf : Golongan C ruang 3 l. Staf Tk I : Golongan C ruang 4 m. Staf Madya : Golongan D ruang 1 n. Staf Madya Tk I : Golongan D ruang 2 o. Staf Utama Madya : Golongan D ruang 3 p. Staf Utama : Golongan D ruang 4
Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama Pasal 47 Calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai diberikan pangkat sebagi berikut: a. Pegawai Dasar, golongan ruang A/3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah SLTP atau yang setingkat: b. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah SLTA, Diploma I atau yang setingkat; c. Pelaksana Muda Tk I, golongan ruang B/2 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah
d.
e.
f.
g.
Diploma II; Pelaksana, golongan ruang B/3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III; Staf Muda, golongan ruang C/1 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah Sarjana (S1) atau Diploma IV; Staf Muda Tk I, golongan ruang C/2 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah Magister (S2), atau ijasah lain yang setara; Staf, golongan ruang C/3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijasah Doktor (S3). Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pasal 48
Kenaikan Pangkat diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan. Pasal 49 (1) (2)
(3)
Kenaikan Pangkat Pegawai ditentukan pada tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Kenaikan Pangkat Pegawai terdiri dari: a. kenaikan pangkat reguler; b. kenaikan pangkat pilihan; c. kenaikan pangkat anumerta; d. kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 50
(1)
(2)
Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai setingkat lebih tinggi apabila: a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya; b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 2(dua) tahun terakhir; c. tidak melampaui pangkat atasan langsung. Kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggitingginya adalah sebagai berikut: a. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang memiliki ijasah Sekolah Dasar; b. Pelaksana Muda Tk I, golongan ruang B/3 bagi yang memiliki ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; c. Staf Muda, golongan ruang C/2 bagi yang memiliki ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Ijasah Diploma I, atau ijasah Diploma II; d. Staf dasar Tk I, golongan ruang C/3 bagi yang memiliki Ijasah Diploma III, Ijasah Sarjana Muda atau Ijasah Akademi; e. Staf Tk I, golongan ruang C/4 bagi yang memiliki ijasah Sarjana (S1) atau ijasah Diploma IV; f. Staf Madya, golongan ruang D/1 bagi yang memiliki Ijasah Magister (S2) atau Ijasah lain yang setara; g. Staf Madya Tk 1, golongan ruang D/2 bagi yang memiliki Ijasah Doktor (S3).
Pasal 51 (1)
(2)
(3)
Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Pegawai yang menduduki jabatan dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya; b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya; c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pegawai yang menduduki jabatan dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang telah ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Pasal 52
(1)
(2)
Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijasah, dapat diberikan apabila : a. diangkat dalam jabatan atau diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijasah yang diperoleh; b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Pengaturan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 53 Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PDAM, dapat diberikan tanpa terikat pada jenjang pangkat dan ketentuan ujian dinas kenaikan pangkat. Pasal 54
(1)
(2)
(3)
Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali lebih tinggi apabila: a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan yang terakhir didudukinya. Pengaturan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 55
(1)
Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar dapat diberikan apabila:
a. b. (2)
sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ; penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pengaturan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 56 Pegawai yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila: a. memiliki masa kerja sebagai pegawai selama: 1. sekurang-kurang 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 2. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir. b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pasal 57 Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia pada saat melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir. Bagian Kelima Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 58 Tingkat jabatan tertinggi sampai dengan terendah dibawah Direksi dan jenjang pangkat untuk tiap-tiap tingkat jabatan, adalah sebagai berikut: a. Jabatan Tingkat 1 dimulai dari pangkat Staf, golongan ruang C/3 sampai dengan Staf Tingkat I, golongan ruang C/4; b. Jabatan Tingkat 2 dimulai dari pangkat Staf Muda Tingkat I, golongan ruang C/2 sampai dengan Staf, golongan ruang C/3; c. Jabatan Tingkat 3 dimulai dari pangkat Staf Muda, golongan ruang C/1 sampai dengan Staf Muda Tingkat I, golongan ruang C/2; d. Jabatan Tingkat 4 dimulai dari pangkat Pelaksana Tingkat I, golongan ruang B/4 sampai dengan Staf Muda, golongan ruang C/1. Pasal 59
(1) (2)
(3)
Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya, dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tetap memperhatikan kemampuan PDAM. Untuk melaksanakan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan (TPJ). Pasal 60
(1)
Untuk daya guna dan hasil guna, Direksi dapat mengangkat pejabat Teknis Khusus di bawah Direksi.
(2)
Pejabat Teknis Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi. Bagian Keenam Penghasilan dan Cuti Pasal 61
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
Penghasilan pegawai PDAM terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Pangkat, Golongan dan Ruang Gaji. Penyusunan skala gaji pegawai mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PDAM. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tunjangan keluarga; b. Tunjangan jabatan; c. Tunjangan pelaksana; d. Tunjangan keahlian; e. Tunjangan perumahan; f. Tunjangan transportasi; g. Tunjangan kesehatan; h. Tunjangan pangan. Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai kemampuan PDAM. Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 62
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi istri dan suami yang menjadi pegawai PDAM Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum menikah, diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak dimaksud masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak. Apabila istri dan suami menjadi pegawai PDAM, maka tunjangan anak diikutkan pada salah satu. Pasal 63
(1) (2)
Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok pegawai. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pegawai dapat diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Pasal 64 Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban PDAM. Pasal 65 (1)
(2) (3)
Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut: a. cuti tahunan ; b. cuti besar; c. cuti karena alasan penting; d. cuti menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; f. cuti hamil/bersalin; g. cuti karena sakit; h. cuti di luar tanggungan PDAM. Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM. Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 66
(1) (2)
Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. Pasal 67 Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan, diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM. Pasal 68
(1)
(2)
(3)
(4)
Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di PDAM, diberikan kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala diberikan 2 ( dua ) tahun sekali jika memenuhi syaratsyarat sebagai berikut : a. hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir; b. masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda untuk paling lama 1 ( satu ) tahun. Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda untuk paling lama 1 ( satu ) tahun setiap kali penundaan. Bagian Ketujuh Pembinaan Pegawai Pasal 69
(1)
Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin kelancaran tugas PDAM
(2)
secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier Pasal 70 Kebijakan pembinaan pegawai PDAM secara menyeluruh menjadi tanggung jawab Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direksi. Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan Pasal 71 Setiap pegawai wajib : a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan pribadi atau golongan c. mematuhi/mentaati segala peraturan PDAM d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan f. mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Pasal 72 Setiap pegawai dilarang : a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan kepentingan PDAM dan atau Negara; b. menggunakan kedudukannya sebagai pegawai PDAM untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan PDAM; c. melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik PDAM dan atau Negara; d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.
Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin Pasal 73 (1) (2)
Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72. Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. penurunan jabatan; g. pembebasan jabatan; h. pemberhentian sementara; i. pemberhentian dengan hormat; j. pemberhentian tidak dengan hormat.
(3)
Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Bagian Kesepuluh Pemberhentian Pasal 74 Pegawai berhenti karena : a. mencapai usia pensiun; b. meninggal dunia; c. permintaan sendiri; d. tidak dapat melaksanakan tugas; e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; f. reorganisasi; g. merangkap menjadi Pegawai Negeri atau perusahaan lain; h. melanggar sumpah/janji pegawai da atau sumpah/janji jabatan i. merugikan PDAM j. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
Pasal 75 (1)
(2)
(3)
Pemberhentian dengan hormat pegawai, karena : a. mencapai usia pensiun; b. meninggal dunia; c. permintaan sendiri; d. tidak dapat melaksanakan tugas; e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; f. merangkap menjadi Pegawai Negeri atau perusahaan lain; g. reorganisasi. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun, jaminan hari tua dan pesangon yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentiaannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.
Pasal 76 (1)
(2)
Pemberhentian tidak dengan hormat pegawai, karena : a. melanggar sumpah/janji pegawai dan atau sumpah/janji jabatan; b. merugikan PDAM; c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi. Pasal 77
(1)
(2)
Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6
(enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan. Pasal 78 (1)
(2)
(3)
Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari gaji. Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterimakan. Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan tidak dengan hormat. Bagian Kesebelas Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 79
(1)
(2) (3)
Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM. Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa dalam pengembangan PDAM. Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. BAB IX DANA PENSIUN Pasal 80
(1)
(2)
(3)
Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program dana pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Penyelenggarakan program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran program pensiun Direksi dan Pegawai bersumber dari: a. anggaran PDAM; b. sumbangan dana pensiun; c. iuran Direksi dan Pegawai; d. sumber-sumber lain yang sah. BAB X PEMERIKSAAN Pasal 81
(1)
(2)
Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan Dewan Pengawas yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat menunjuk Dewan Pengawas finansiil/materiil untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan PDAM serta pertanggungjawaban dan hasilnya disampaikan kepada Bupati. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 82 Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM yang karena melakukan tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajibannya yang dibebankan kepada mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII TARIP AIR MINUM Pasal 83 (1) (2)
(3)
Tarip air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. Perhitungan dan penetapan tarip air minum didasarkan pada prinsip-prinsip dispasi: a. keterjangkauan dan keadilan; b. mutu pelayanan; c. pemulihan biaya; d. efisiensi pemakaian air; e. transparansi dan akuntabilitas; f. perlindungan air baku dan pelestarian lingkungan Penetapan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.
BAB XIII ASOSIASI Pasal 84 (1) (2)
PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
BAB XIV PEMBUBARAN PDAM Pasal 85 (1) (2) (3) (4)
Pembubaran PDAM dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi dibagi menurut nilai nominal pinjaman. Likuidatur dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam hal likuidasi, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 86 Pembinaan umum dan pengawasan PDAM dilakukan oleh Bupati. Pasal 87 Apabila Direksi dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi. Pasal 88 Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar propinsi dan atau keluar negeri harus mendapat ijin dari Bupati. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 89
(1) (2)
Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir. Anggota Dewan Pengawas/Badan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. b. Personal, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A113/1976 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, tetap sah dan diakui menjadi aset PDAM.
Pasal 91 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 92 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal
2007
BUPATI WONOSOBO
H.A. KHOLIQ ARIF Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
JOKO PURNOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2007 NOMOR
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO I. U M U M Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan satu-satunya perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah, maka kebutuhan air minum setiap hari terus meningkat. Untuk melayani kebutuhan air minum tersebut, PDAM dituntut untuk mampu meberikan dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat lebih mengarah kepada terwujudnya usaha pengembangan sebagai perusahaan, dengan demikian agar terjamin kelangsungan hidupnya dan benar-benar menjadi perusahaan daerah yang mampu mandiri dalam usahanya meberikan jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta membina dan memupuk pendapatan baik untuk perusahaan sendiri maupun sebagai sumber tambahan keuangan pemerintah daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka perlu diatur kembali ketentuan- ketentuan yang mengatur organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. b. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. Dengan kebutuhan dan perkembangan tersebut, maka Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atasa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo, untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : ayat (1) s/d ayat (11): Cukup Jelas ayat (12) : yang dimaksud program pensiun adalah s etiap program yang memberikan kepastian berlangsungnya penerimaan/penghasilan bagi pegawai dan keluarganya di hari tua atau setelah purna tugas. Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
: Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : huruf a dan b: Cukup Jelas huruf c :
yang
dimaksud
dengan
usaha
di bidang
lain adalah
usaha yang dijalankan harus menghasilkan keuntungan
Pasal 7 : ayat (1) : Modal Pemerintah Daerah : Rp 641.302.995,Jumlah tersebut merupakan Saldo Modal Pemda per 31 Desember 1997 yang terdiri dari : Saldo awal penyertaan Modal Pemda berdasarkan Perda Nomor A-113/1976 tahun 1976 sebesar Rp 135.588.076, Pengalihan status modal Pemerintah Pusat menjadi modal Pemda berdasarkan Berita Acara Penghibahan Nomor 85/BA/No.II/97 tanggal 5 Juni 1997 sebesar Rp 505.714.919, Jumlah Rp 641.302.995, Rincian dari pengalihan status modal tersebut diatas sebagai berikut: 1 2 3 4 5 6
Aktiva tetap IKK Watumalang Aktiva non operasional IKK Kertek Sarana penyediaan air bersih IKK Garung Inventaris dan sepeda motor IKK Garung Meter air diameter 0,5 inchi 250 unit Sarana air bersih Desa Sukoharjo
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
153.812.000,38.482.000,202.204.783,6.201.136,8.750.000,96.265.000,-
Rp
505.714.919,-
Jumlah
Jumlah
Nominal
Modal
PDAM
tercantum pada laporan
Neraca berdasarkan
pemeriksaan
tahunan oleh akuntan yang ditunjuk
oleh Pemerintah Kabupaten. ayat (2) ayat (3) dan ayat (4): Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Penggunaan laba yang dimaksud adalah: 1. Dana pembangunan Daerah dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang air minum dan pengembangan PDAM 2. Anggaran belanja daerah disetorkan melalui Kas Daerah 3. Cadangan umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati 4. Dana sosial dan pendidikan dipergunakan untuk membantu masyarakat yang telah berjasa kepada PDAM dan untuk meningkatkan pendidikan pegawai PDAM sesuai dengan kebutuhan di bidangnya. 5. Jasa Produksi dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 6. Sumbangan dana pensiun dimaksud adalah untuk menambah iuran guna meningkatkan kesejahteraan pegawai setelah purna tugas. Pasal 10: Cukup Jelas Pasal 11: Cukup Jelas Pasal 12: ayat (1) huruf a dan huruf b : Cukup Jelas ayat (1) huruf c dan huruf d: 1. yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan adalah calon Direksi sudah atau
pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di perusahaan atau badan usaha lain. 2. apabila ada lowongan Direksi, Dewan Pengawas menginventarisir Pegawai PDAM yang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi Direksi. 3. apabila Pegawai PDAM tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan menjadi Direksi, Dewan Pengawas segera mencari tenaga dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dari masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui iklan untuk dicalonkan menjadi Direksi. 4. khusus tenaga dari PNS terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai PNS. ayat (1) huruf e dan huruf f : Cukup Jelas ayat (1) huruf g : Mengingat
tugas
PDAM
cukup
berat
dan vital dalam
melayani masyarakat
akan
kebutuhan
air minum serta dibutuhkan
sepanjang waktu,
maka
kebijakan
seorang Direksi sangat dibutuhkan
untuk memutuskan hal-hal teknis yang bersifat darurat. ayat (1) huruf h dan huruf i : Cukup Jelas Pasal 13: ayat (1) : Pengaturan jumlah Direksi ditetapkan
berdasarkan jumlah
pelanggan Dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ
dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Air Minum. Dalam Pasal 5 menyebutkan: a. Satu orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000. b. Paling banyak Tiga orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000. c. Paling banyak Empat orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000. ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas Pasal 14: ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Yang dimaksud
kepentingan
pribadi
adalah setiap kegiatan
yang dapat
memberikan
keuntungan
materiil maupun non materiil
baik secara
terang-terangan
maupun
secara
terselubung,
termasuk keluarga, kroni dan kelompok yang berimbas kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15: huruf a huruf b huruf c dan huruf d : Cukup Jelas huruf e : Yang
dimaksud
dengan
Rencana Strategis Bisnis adalah
yang
mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang
rencana hendak dicapai
perusahaan
dalam
jangka
waktu
5 tahun
mendatang (corporate plan) huruf f : yang
dimaksud
Rencana
Bisnis
dan Anggaran Tahunan
adalah Rencana
Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang
Penjabaran
dari Corporate Plan dan dibuat setiap tahun pada 3
merupakan bulan sebelum tutup buku. huruf g : Cukup Jelas Pasal 16: ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : yang dimaksud
dengan
laporan tahunan yang telah di audit
adalah laporan keuangan
dan
laporan
kinerja yang dilaksanakan
oleh auditor
independen,
seperti : Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan (BPKP) atau oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan atau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan setiap tahun setelah tutup buku ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) : Cukup Jelas Pasal 17: Cukup Jelas Pasal 18: Cukup Jelas Pasal 19: ayat (1) : Yang dimaksud dalam proses penyelesaian adalah bahwa untuk menyeleksi calon Direksi membutuhkan waktu dan persiapan yang matang sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dimungkinkan ada kekosongan jabatan Direksi. Untuk menghindari menghindari kekosongan Direksi, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat pejabat sementara dari Direksi yang telah ada atau menunjuk/mengangkat pejabat Struktural Tingkat I dari pegawai PDAM. Ayat (2) : Yang dimaksud pejabat sementara adalah pejabat yang ditunjuk/diangkat untuk mengampu tugas-tugas rutin agar berjalan sebagaimana mestinya dan tidak diperkenankan mengambil
kebijakan strategis. Ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas Pasal 20: huruf a : Anggota Direksi yang diangkat menjadi pejabat sementara Direktur tidak diberikan uang jasa, karena yang bersangkutan telah menerima gaji dari jabatannya sebagai Direksi. huruf b,huruf c dan huruf d: Cukup Jelas Pasal 21: ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) huruf a dan huruf b : Cukup Jelas huruf c : Jenis dan besarnya tunjangan untuk Direksi disesuaikan dengan jenis dan tunjangan yang berlaku untuk Pejabat Tingkat 1 dikalikan 2,5 (dua setengah) dari tunjangan tertinggi. huruf d : Cukup Jelas ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas Pasal 22: Pasal 23: Pasal 24: Pasal 25: Pasal 26:
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 27: ayat (1) : 1. yang dimaksud dengan unsur pejabat daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina perusahaan daerah. 2. yang dimaksud dengan profesional adalah perorangan yang memiliki keahlian dan keterampilan mengelola perusahaan termasuk mantan Direksi PDAM. 3. yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat konsumen yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum. ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 28: Cukup Jelas Pasal 29: ayat (1) : a. jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan 30.000. b. jumlah Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000. ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas Pasal 30: Cukup Jelas Pasal 31: Cukup Jelas Pasal 32: Cukup Jelas
Pasal 33: ayat (1): Cukup Jelas ayat (2) : anggota sekretariat Dewan Pengawas terdiri : 1. Satu orang dari Pegwai PDAM 2. Satu orang dari Pegawai Pemerintah Daerah yang membidangi Perusahaan Daerah. ayat (3) : Cukup Jerlas Pasal 34: Pasal 35: Pasal 36: Pasal 37: Pasal 38: Pasal 39: Pasal 40: Pasal 41: Pasal 42:
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Yang dimaksud dengan kebutuhan dan beban kerja adalah bahwa jumlah pegawai diarahkan untuk lebih efisien dan lebih efektif dengan Rasio 1.000. pelanggan untuk 5 orang pegawai.
Pasal 43: ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Masa percobaan dihitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai. ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) : Cukup Jelas Pasal 44: ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Upah tenaga kontrak/honorer ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku dan/atau sesuai dengan kemampuan PDAM. Ayat (3) : Cukup Jelas Pasal 45 : Cukup Jelas Pasal 46 : Cukup Jelas Pasal 47: huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e: Cukup Jelas huruf f : Yang dimaksud dengan ijasah lain yang setara adalah ijasah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan dengan ijasah magister (S2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional. Penjelasan ini berlaku selanjutnya untuk pengertian yang sama
dalam peraturan daerah ini. huruf g : Cukup Jelas Pasal 48: Cukup Jelas Pasal 49: Cukup Jelas Pasal 50: Cukup Jelas Pasal 51: Cukup Jelas Pasal 52: ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Pengaturan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah diatur dengan keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kondisi dan kemapuan PDAM. Pasal 53: Cukup Jelas Pasal 54: ayat (1) : Pegawai yang mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih, oleh sebab itu selama melaksanakan tugas belajar pegawai yang bersangkutan harus dibina kenaikan pangkatnya. Untuk pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan ke jenjang lebih tinggi ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan Tim Pertimbangan Jabatan (TPJ) ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas Pasal 55: ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Pengaturan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang telah selesai dan lulus tugas belajar diatur dengan keputusan Direksi dengan tetap memperhatikan kemampuan PDAM
Pasal 56: huruf a : Yang dimaksud masa bekerja sebagai pegawai secara terus menerus adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi calon pegawai sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai usia pensiun. huruf b : Cukup Jelas Pasal 57: Cukup Jelas Pasal 58: Cukup Jelas Pasal 59: Cukup Jelas Pasal 60: Ayat (1): Jabatan teknis khusus adalah jabatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian khusus dan sangat dibutuhkan PDAM. ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 61: Pasal 62: Pasal 63: Pasal 64: Pasal 65:
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Ayat (1)
Pasal 66: Pasal 67: Pasal 68: Pasal 69: Pasal 70: Pasal 71: Pasal 72: Pasal 73: Pasal 74: Pasal 75: Pasal 76: Pasal 77: Pasal 78: Pasal 79: Pasal 80:
Pelaksanaan cuti pegawai diatur : 1. Cuti tahunan selama 12 (dua belas ) hari ; 2. Cuti besar dapat diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus, paling lama 3 (tiga) bulan ; 3. Cuti karena alas an penting dapat diberikan kepada pegawai paling lama 10 (sepuluh ) hari apabila : Ibu, Bapak, Istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia 4. Cuti menunaikan ibadah selama 40 (empat puluh) hari ; 5. Cuti nikah dapat diberikan kepada pegawai untuk paling lama 10 (sepuluh) hari ; 6. Cuti hamil/bersalin dapat diberikan kepada pegawai untuk paling lama 3 (tiga) bulan ; 7. Cuti sakit dapat diberikan kepada pegawai dengan melampirkan surat keterangan dari dokter ; 8. Cuti diluar tanggungan Negara diatur secara khusus dengan Keputusan Direksi ;
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas ayat (3) huruf a, b dan c Cukup Jelas huruf d : sumber lain yang sah adalah tambahan iuran dana
pensiun secara suka rela dan menjadi beban peserta. Pasal 81: Pasal 82: Pasal 82: Pasal 83: Pasal 84: Pasal 85: Pasal 86: Pasal 87: Pasal 88: Pasal 89: Pasal 90:
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 91: Cukup Jelas Pasal 92: Cukup Jelas
