PEMERINTAH KABUPATEN MAROS KECAMATAN CENRANA DESA LIMAPOCCOE Alamat : Jl. Poros Maros – Bone KM. 36 Dusun Wt. Bengo
PERATURAN DESA LIMAPOCCOE NOMOR : 04 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LIMAPOCCOE, Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ; b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Perdes tentang APBDesa | 1
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Perdes tentang APBDesa
|2
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ) ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 ) ; 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Tranmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297 ) ; 21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367 ) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 01 ) ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 29 ) ; 24. Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Arah Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Maros ; 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perdes tentang APBDesa
|3
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 01 ) ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07 ) ; 29. Peraturan Bupati Maros tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2017 ; 30. Peraturan Bupati Maros Nomor tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2017 ; 31. Keputusan Bupati Maros tentang Penetapan Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2017 ; 32. Keputusan Bupati Maros tentang Penetapan Standar Biaya Pada Satuan Kegiatan Pemerintahan Desa Lingkup Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2017. Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Limapoccoe dan Kepala Desa Limapoccoe MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 1.648.314.264 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 468.500.000 b. Bidang Pembangunan Rp. 1.058.127.132 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 24.500.000
Perdes tentang APBDesa
|4
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga Jumlah Belanja 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a + b )
Rp. 74.150.000 Rp 23.037.132 Rp. 1.648.314.264 Rp. Rp. Rp.
3.600 0 3.600
Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3 Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di Wt. Bengo Pada tanggal 26 Januari 2016 KEPALA DESA LIMAPOCCOE
ANDI ABU BAKRI Diundangkan di Desa Limapoccoe Pada tanggal 27 Januari 2016 SEKRETARIS DESA,
SYAINUDDIN. HB Pangkat :2b NIP : 19730227 200801 1005
Perdes tentang APBDesa
|5
LAMPIRAN PERATURAN DESA LIMAPOCCOE NOMOR : 04 Tahun 2017 TANGGAL : 26 Januari 2016 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa ) LIMAPOCCOE TAHUN ANGGARAN 2017
KODE REKENING
URAIAN
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong SILPA Dana Desa SILPA Alokasi Dana Desa Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 4 4
PENDAPATAN TRANSFER Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten/Kota
1 1 1
3 3 3
1 2
1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
1 1 1
1 3 3 3 3 3 4 1 1
1
1 1
1 1 1 3 3 3 2 2 2
2
62.500.000 3.600
882.840.000 765.474.264
PENDAPATAN LAIN-LAIN Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke 3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN
2 2 2 2
ANGGARAN ( Rp. )
1
2 1 1 2 3 1 1
2
BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai 1. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa 2. Tunjangan BPD 3. Tunjangan dan Insentif Staff Desa - Staff KAUR - Operator Desa - Pembersih Kantor Tunjangan Ketua RT Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 1. Honorarium Keamanan Desa 2. Honorarium Imam Desa 3. Honorarium Imam Dusun 4. Honorarium Imam Mesjid Honorarium Kader PKK Operasional Pemerintahan Desa 1. Belanja Barang dan Jasa 2. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Desa 3. Belanja Penggandaan Laporan Pertanggung Jawaban 4. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Desa 5. Biaya Tagihan Listrik, Telpon dan Air 6. Belanja Biaya Konsumsi Rapat Pemerintahan Desa / BPD 7. Biaya Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor 8. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 9. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemerintah Desa 11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pemerintah Desa 12. Biaya Kesehatan Bagi Kades dan Perangkat Desa serta Keluarga 13. Belanja Makan dan Minum Harian Kades dan Perangkat Desa 14. Belanja Makan dan Minum Tamu Pemerintah Desa 15. Insentif Pelaksan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) 16. Insentif Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) 17. Insentif Tim Perencana Kegiatan 18. Insentif Tim Pengawas Kegiatan Belanja Modal 1. Belanja Modal Pengadaan Printer 2. Belanja Modal Pengadaan Monitor CPU 2. Belanja Modal Pengadaan Hardisk 3. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi Desa
1.710.817.864 468.500.000 409.800.000 231.000.000 39.600.000 9.600.000 4.200.000 2.400.000 50.400.000 2.400.000 3.000.000 16.800.000 32.400.000 18.000.000 58.700.000 3.600.000 2.000.000 3.900.000 1.200.000 4.000.000 500.000 3.850.000 300.000 1.000.000 8.050.000 6.800.000 9.900.000 4.100.000 1.150.000 2.800.000 1.200.000 550.000 3.800.000
KODE REKENING 2 2 2
2 2 2
1 1
1
2
2
1
2
2 2
2 2
2 2
1
2
2
2
2
2 2
2 2
3 3
1
2
2
3
2
2 2
2 2
4 4
1
2
2
4
2
2 2
2 2
5 5
1
2
2
5
2
2 2
2 2
6 6
1
2
2
6
2
2 2
2 2
7 7
1
2
2
7
2
2 2
2 2
8 8
1
URAIAN Bidang Pembangunan Desa Pembangunan Talud dan Drainase Lappara Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Pembangunan Drainase Pasar Bengo Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Pembangunan Drainase Simbang Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Pembangunan Drainase dan Duiker Bilalangkapala Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Perkerasan Jalan Tangnga-tangnga Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Peningkatan Jalan Dusun Samata (Rabat Beton) Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Paving Block Bilalangkapala Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Perkerasan Jalan Pekuburan Dusun Kaluku Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi
ANGGARAN ( Rp. ) 1.120.630.732 118.606.000
86.675.000
143.990.600
139.092.900
49.465.862
156.642.900
72.725.228
51.246.042
KODE REKENING 2
2
8
2
2 2
2 2
9 9
1
2
2
9
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 3 3 3 3 4
10 11
2
4
1
2
4
1
2
4
2
2 2 2 2 2 2
4 4 3 3 5 5
3 2 5 6
2 3 3 3 7
1
4 5
1
Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Pembangunan Saluran Irigasi Maklenreng Belanja Barang dan Jasa Upah Kerja / Tukang Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : Semen Portland Batu Gunung Pasir Dst ................................... Pengadaan Tempat Sampah Lingkungan Dusun Wt. Bengo Swadaya Lahan, Gotong Royong dll Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Belanja Kegiatan Pembinaan Generasi Muda ( Karang Taruna ) Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan ( 22 Orang ) Belanja Kegiatan dan Sarana Keagamaan Pengadaan Moubiler PAUD Belanja Hari-hari Besar Nasional/Hari Raya Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
3 3 3
1 1 1 1
2 2 2
1 2 3
1 2
189.686.200
50.000.000 62.500.000 50.900.000 5.000.000 26.400.000 10.000.000 6.500.000 3.000.000 26.000.000
Belanja Biaya Operasional Kegiatan Pengentasan Kemiskinan antara lain : Honorarium Pengelolaan Raskin Biaya Peningkatan Peranan Wanita / Tim Penggerak PKK Desa Meliputi : 1. Belanja ATK 2. Belanja Operasional Kegiatan 3. Belanja Pengadaan Pakaian 4. Belanja Pengadaan Barang Belanja Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Penyuluhan Insentif Operator Profil Desa Insentif Kader Posyandu ( 15 Orang ) Insentif Guru PAUD Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISI
3 3 3 3 3
ANGGARAN ( Rp. )
URAIAN
2.000.000 12.000.000
12.000.000 750.000 18.000.000 3.000.000 23.037.132 6.637.132 1.710.817.864 -
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan JUMLAH
3.600
3.600
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH
DISETUJUI OLEH : KEPALA DESA LIMAPOCCOE
( ANDI ABU BAKRI )
TAMBAHAN LEMBARAN DESA LIMAPOCCOE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS NOMOR ……………………………..
AN BELANJA OE TAHUN ANGGARAN 2017
KET.
ADD
ADD
KET. ADD+DD Dana Desa
Dana Desa
Dana Desa
Dana Desa
ADD
Dana Desa
ADD
ADD
KET.
Dana Desa
ADD ADD ADD/DD ADD Dana Desa ADD ADD ADD ADD+DD
ADD ADD
ADD Dana Desa Dana Desa Dana Desa ADD
TUJUI OLEH : ESA LIMAPOCCOE
ABU BAKRI )
