PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK
PROSEDUR PEMBAYARAN PBB MELALUI DUKUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
-1-
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh
Juli 2016 Agustus 2016 Kepala DPPKA Kab. Kulon Progo
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (DPPKA)
Drs. RUDIYATNO, M.M. Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19630720 199303 1 005 Nama SOP
Penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 tentang tatacara Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitauan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan perundangan terkait Pengelolaan PBB P2;
Keterkaitan : 1. SOP tentang Pembayaran melalui Kadus; 2. SOP tentang Pembayaran langsung oleh Wajib Pajak;
Peralatan / Perlengkapan : 1. Berita Acara 2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) 3. Daftar Hasil Rekaman (DHR) 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Peringatan : 1. Ketidakcermatan petugas menyebabkan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak
Pencatatan dan Pendataan :
Standard Operating Procedure PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK A.
Uraian Prosedur : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Penyerahan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak.
B.
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 tentang tatacara Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitauan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
C.
Pihak yang Terkait : 1. Kabid PBB dan BPHTB. 2. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan PBB 3. Pelaksana Seksi Penetapan dan penerimaan PBB 4. Camat 5. Desa 6. Dukuh 7. Wajib Pajak
D.
Formulir yang Digunakan : 1. Berita Acara 2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) 3. Daftar Hasil Rekaman (DHR) 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
E.
Dokumen yang Dihasilkan : Berita Acara Penyerahan SPPT
F.
Prosedur Kerja : 1. Pelaksana Seksi Penetapan menyiapkan Berita Acara Penyerahan SPPT, DHKP, dan Surat-surat lainnya yang diperlukan dalam penyerahan SPPT kepada wajib pajak dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Penetapan; 2. Kepala Seksi Penetapan meneliti Berita Acara Penyerahan SPPT, DHKP, dan Surat-surat lainnya yang diperlukan dalam penyerahan SPPT kepada wajib pajak dan membubuhkan paraf, selanjutnya diserahkan kepada Pelaksana Seksi penetapan; 3. Kepala seksi mengajukan Berita Acara Penyerahan SPPT untuk minta Paraf Kepala Bidang PBB dan BPHTB; 4. Kepala Dinas dan Camat menandatangani SPPT dan Dokumen lainnya bersamaan penyerahan secara simbolis SPPT PBB; 5. Berdasarkan Berita Acara penyerahan SPPT tersebut Camat menyerahkan kepada Lurah/Kepala Desa agar meneliti semua Dokumen dan SPPT; 6. Lurah/Kepala Desa meneliti semua SPPT dan dokumen lainnya, apabila masih ada kesalahan/kekeliruhan segera dikonfirmasikan untuk dibetulkan /diganti dengan yang benar; 7. Apabila sudah benar, maka segera diberikan kepada Dukuh untuk disampaikan kepada Wajib pajak; 8. Wajib Pajak menerima SPPT dan menandatangani bukti penyampaian SPPT; 9. Bukti Penyampaian SPPT yang telah ditandangani dan diberi tanggal penyampaian, selanjutnya dikirim ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 10. Setelah penyerahan SPPT, Kepala Desa/Lurah membuat Berita Acara atas penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak; 11. Proses Selesai.
G. Jangka waktu penyelesaian : Paling lama 1 (satu) bulan.
SOP Penyerahan SPPT PBB-P2 Kepada Wajib Pajak No
Pelaksana
Mutu baku Pelaksana Seksi Penetapan
Persyaratan /Kelengkapan
Waktu
Menyiapkan Berita Acara Penyerahan SPPT, DHR, SPPT, DHKP, dan Surat-surat lainnya yang diperlukan dalam penyerahan SPPT
Formulir-formulir
7 Hari
Berita Acara
Meneliti Berita Acara Penyerahan SPPT, DHR, SPPT, DHKP, dan Surat-surat lainnya yang diperlukan dan membubuhkan paraf
ATK
7 Hari
Berkas sudah di paraf
Penandatanganan Berita Acara SPPT dan Dokumen lainnya dilanjutkan pemyerahan ke kecamatan
Kantor
1 Hari
Dokumen
Mobil Operasional
4 Hari
Dokumen
4.
Penyerahan SPPT dan Dokumen lainnya Meneliti semua SPPT dan dokumen lainnya
Formulir/Dokumen
7 Hari
5.
Keterangan
1.
2.
3.
Wajib Pajak
Dukuh
Desa
Kecamatan
Kasi Penetapan
Output
Dokumen 6.
7.
Menerima SPPT dan dokumen lainnya untuk diberikan kepada Wajib Pajak Menerima SPPT dan menandatangani bukti penyampaian SPPT
1 Hari Buku Kendali ATK, Buku Kendali
5 Hari
Dokumen Bukti penyampaian SPPT yang sudah ditandatangani
