PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (BAPELKESMAS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, MENIMBANG

: a. bahwa berdasarkan kondisi riil dilapangan terhadap beberapa ketentuan tarif Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002, dirasa sudah kurang sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu disesuaikan; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Bapelkesmas) Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19) ; 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3495) ; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ; 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ; 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988 Nomor 3/C) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat RSUD Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 Nomor 18/D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (BAPELKESMAS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DI KABUPATEN BANYUWANGI.

3

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.

Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Bupati, adalah Bupati Banyuwangi; Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat Bapelkesmas RSUD, ialah Bapelkesmas RSUD milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi. Mobil Ambulance dan mobil jenazah adalah mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dipergunakan sebagai kendaraan untuk mengangkut orang sakit/jenazah ; Pelayanan Kesehatan, adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Petugas kesehatan lain yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan penegak diagnosa, pencegahan, perawatan dan pemulihan kesehatan ; Tarip, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Medik dan Non Medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima ; Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap ; Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan dan harus menginap di Rumah Sakit ; Jasa Pelayanan adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ; Jasa Konsultasi Medik adalah Pelayanan Konsultasi yang diberikan kepada seseorang dalam observasi dan penegakan diagnosa ; Rujukan Penderita adalah permohonan pemeriksaan spesialis/ konsultan ahli dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter satu bagian kepada Dokter bagian lainnnya untuk kepentingan penyembuhan penderita yang sedang berlangsung antar bagian dalam Rumah Sakit atau ke Rumah Sakit lainnya ; Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa ; Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Wicara, Ortatik/Maslilik, Bimbingan Sosial Medik dan jasa Psikologi ; Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit ;

4 17. ICU (Intensive Care Unit) adalah ruang perawatan intensif yang memberikan pelayanan pasien : a. Gangguan kardiovaskuler; b. Gangguan pernafasan; c. gangguan sistem cairan tubuh; d. Penyakit gawat yang dimungkinkan bisa sembuh. 18. Radio Diagnostik adalah Pemeriksaan radiologi untuk menjamin peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ; 19. BBA (Bahan-bahan dan Alat) adalah semua perbekalan kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainya. Perbekalan kesehatan terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagen, bahan kimia, gas medik, radiologi dan nutrisi ; 20. Haemodialisis adalah Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ; 21. USG (Ultra Sonografi) adalah Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ; 22. Bahan Pakai Habis adalah bahan yang digunakan untuk merawat pasien yang sekali pemakaian ; 23. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk sruktur dan memperbaiki fungsi tubuh ; 24. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya ; 25. Penderita adalah orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ; 26. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan ; 27. Peserta PT. ASKES (Asuransi Kesehatan) Indonesia, adalah Pegawai negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri/ABRI dan keluarganya serta anggota masyarakat lainnya yang memiliki tanda pengenal ASKES yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 28. Peserta Asuransi lainnya adalah anggota masyarakat yang menjadi anggota Perusahaan Asuransi Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit ; 29. Visum Et Repertum adalah Surat Keterangan Dokter di bawah sumpah berupa hasil pemeriksaan medis atas seseorang yang meninggal dunia untuk keperluan pemeriksaaan peradilan ; 30. Konservasi adalah pemeliharaan atau penyimpanan jenazah untuk mencegah kerusakan dalam waktu tertentu ; 31. Penderita yang kurang mampu/tidak mampu atau GAKIN adalah ; 1. Penderita yang keadaaan sosial ekonominya kurang mampu atau sama sekali tidak mampu membayar perawatan atau pengobatannya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari desa/kelurahan ; 2. Mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau badan swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan ; 32. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5 33. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ; 34. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; 35. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah ; 36. Surat Keterangan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ; 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ; 38. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ; BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dan setiap Badan Hukum yang menjamin kesehatan orang atau pribadi. BAB III PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5 (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Rawat Inap; c. Pelayanan Rawat Darurat; d. Pelayanan Penunjang Medik; e. Pelayanan Penunjang Non Medik.

6 (2) Rincian Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari : a. Rawat Jalan meliputi Jasa Konsultasi Medik dan Jasa Pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk karcis ; b. Rawat Inap meliputi akomodasi dan konsumsi ; c. Rawat Darurat meliputi pemeriksaan, pengobatan dan observasi selama 24 jam sebelum dipindah ke rawat inap ; d. Penunjang Medik meliputi Laboratorium, Radiologi dan Gizi ; e. Penunjang Non Medik meliputi Instalasi Perawatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), Hygiene Sanitasi Lingkungan, dan Bagian Administrasi. Pasal 6 (1) Setiap penderita yang dirawat dan atau keluarganya harus mematuhi dan mentaati peraturan serta tata tertib yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ; (2) Bagi penderita yang kurang mampu dan/atau tidak mampu wajib melengkapi Surat Keterangan kurang mampu dan/atau tidak mampu dari Kepala desa/Kelurahan dan diketahui camat setempat. Pasal 7 Penderita rawat Inap disamping dikenakan Jasa Rumah Sakit juga dikenakan jasa Pelayanan dan Jasa Administrasi. Pasal 8 Penderita Rawat Jalan atau Rawat Inap kiriman tahanan Kepolisian biaya ditanggung penuh oleh Kepolisian.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 9 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan sebagai pengganti investasi, perawatan, penyediaan prasarana operasional dan pemeliharaan.

7

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 10 (1) Komponen Biaya Rawat Jalan di Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. (2) Penderita Rawat Jalan memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi serta rehabilitasi medik, dikenakan biaya tindakan diluar karcis ; (3) Besarnya biaya tindakan medis dan terapi serta pemeriksaan penunjang medik penderita rawat jalan disamakan dengan tarip kelas III ; (4) Setiap penderita yang dilayani harus menunjukkan karcis pada petugas masing-masing poliklinik pada setiap pelayanan ; (5) Penderita rawat jalan dikenakan karcis poliklinik atas pembayaran jasa pelayanan dan jasa sarana; (6) Tarip rawat darurat yang memerlukan tindakan pemeriksaan penunjang, taripnya sama dengan tarip kelas II; (7) Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah melayani Surat Keterangan Sehat untuk persyaratan sekolah, untuk melamar pekerjaan dan untuk Nikah Khusus (Anggota TNI) yang dikenakan tarip. (8) Tarip Pemeriksaan Kesehatan (General Chek Up) meliputi : a. Pemeriksaan dasar ; b. Pemeriksaan lengkap ; Pasal 11 (1) Komponen biaya rawat inap meliputi biaya akomodasi dan konsumsi; (2) Jumlah hari perawatan dihitung sejak hari di rawat sampai hari keluar/pulang dari Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi ; (3) Penderita Rawat Inap yang dirawat di Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi kurang dari 24 jam dikenakan tarip rawat inap sehari ; (4) Biaya akomodasi yang dipakai penetapan tarip rawat inap adalah meliputi pemakaian sarana dan prasarana lain yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ;

8 (5) Penderita rawat inap selain dikenakan biaya akomodasi, apabila memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi dan elektro medik, dikenakan tarip tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ; (6) Tarip Kelas Rawat Inap terdiri dari ; a. Kelas III; b. Kelas II; c. Kelas I; d. Kelas Utama. Pasal 12 (1) Jenis tindakan medik dan terapi, terdiri dari : a. Tindakan Kecil ; b. Tindakan Sedang I dan II ; c. Tindakan Besar ; d. Tindakan Khusus. (2) Komponen tindakan medik dan terapi, meliputi : a. Bahan pakai habis dan alat kesehatan; b. Jasa sarana; c. Jasa Pelayanan. (3) Besaran Komponen tindakan medik dan terapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 13 (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik, meliputi ; a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Kecil ; b. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana ; c. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sedang ; d. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Canggih (2) Komponen Biaya Pemeriksaan meliputi : a. Bahan pakai habis dan alat kesehatan; b. Jasa Sarana; c. Jasa Pelayanan. (3) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 14 (1) Pemeriksaan Radio Diagnostik, meliputi : a. Pemeriksaan Sederhana I ; b. Pemeriksaan Sederhana II ; c. Pemeriksaan Sedang I ;

9 d. e. f. g.

Pemeriksaan Sedang II ; Pemeriksaan USG ; Pemeriksaan Canggih I ; Pemeriksaan Canggih II.

(2) Komponen Biaya Pemeriksaan terdiri dari : a. Bahan pakai habis dan alat kesehatan; b. Jasa Sarana; c. Jasa Pelayanan. (3) Untuk Klas III hanya membayar bahan-bahan dan alat dan Jasa Rumah Sakit ; (4) Besarnya Biaya Pemeriksaan Radio Diagnostik ditambah jasa konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG PIHAK PENJAMIN Pasal 15 (1) Tarif Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh Pihak Penjamin yang berbentuk Badan, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama. (2) Apabila peserta PT. ASKES Indonesia, Anggota Veteran, anggota Perintis Kemerdekaan serta Anggota ABRI dan Peserta Asuransi Kesehatan sebagai penderita tersebut pada ayat (1) pasal ini dan menempati bangsal yang lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku, maka kepadanya diwajibkan menambah biaya sesuai dengan tarip yang berlaku ; Pasal 16 (1) Tarip pelayanan jenazah terdiri dari : a. Perawatan Jenazah ; b. Bedah Jenazah dan Perawatan : c. Keterangan sebab kematian ; d. Otopsi jenasah; e. Konservasi jenazah ; f. Penyimpanan jenazah g. Sewa kamar mayat h. Sewa kendaraan jenazah ; (2) Tarip pelayanan jenazah dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk bahan-bahan dan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

10

BAB VII PELAYANAN PEMULASARAAN ATAU PERAWATAN JENAZAH Pasal 17

(1) Penyimpanan Jenazah diijinkan paling lama 2x24 jam ; Setelah 2x24 jam Rumah Sakit Umum Daerah berhak memakamkan jenazah tersebut, setelah pihak keluarga atau yang berwajib yang dihubungi tidak/belum mengambilnya. (2) Biaya penguburan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit dan biaya ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban menyelenggarakan penguburan jenazah penderita yang tidak mampu dan/atau tidak mempunyai keluarga atas biaya Pemerintah Daerah; (2) Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan perawatan jenazah bagi penderita yang meninggal dunia atas permintaaan keluarga atau penanggungnya; (3) Biaya perawatan jenazah dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada keluarganya atau penanggungnya.

Pasal 19 (1) Visum et repertum yang dimintakan ke Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi harus disertai surat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; (2) Biaya Visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

11

BAB VIII PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH Pasal 20 (1) Besarnya pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini ; (2) Atas pelayanan tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan tarif dan harus dibayar lunas kepada Bendaharawan Penerima Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 21 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD ; (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ; (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumenm lain yang dipersamakan ; (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

12 BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 23 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 24 (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan; (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati; (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD. PASAL 25 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas; (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati; (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. PASAL 26 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran; (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan; (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

13

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN PASAL 27 (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang; (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 28 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ; (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat ; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 29 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

14 (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

pasal ini

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Penghentian penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

15

Pasal 32 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Disahkan di Pada tanggal

Banyuwangi 25 September 2006

BUPATI BANYUWANGI, Ttd. RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 28 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Ttd. Drs. H. SUDJIHARTO , M.M. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2006 NOMOR 2/C Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum

KATIMAN, S.H.

Pembina

NIP. 510 111 130

16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (BAPELKESMAS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DI KABUPATEN BANYUWANGI I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu adanya penyediaan fasilitas perawatan yang cukup memadai serta tersedianya tenaga medis yang profesional di bidangnya. Sehubungan dengan maksud tersebut mengingat tarip pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Di Kabupaten Banyuwangi dipandang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi berikut bahan-bahan yang digunakan oleh setiap penderita, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dengan menetapkan kembali pengaturan tarip pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 32

:

Cukup jelas

***************************************