PEMANFAATAN MEDIA MASSA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TANJUNGPINANG 2014
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : MARSITAH NIM : 100565201305
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
PEMANFAATAN MEDIA MASSA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TANJUNGPINANG 2014 MARSITAH Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Penyalahgunaan peran komunikasi politik dan komunikasi massa dapat terlihat praktiknya dalam kampanye pemilihan umum khususnya di indonesia. Dalam komunikasi politik dan komunikasi massa tentu terdapat efek yang ditimbulkan masing-masing teori tersebut. Khususnya dalam pemilihan umum, dimana suatu kegiatan politik yaitu kampanye yang didalamnya terdapat komunikasi politik menimbulkan efek pada saat masyarakat sebagai orang yang menerima pesan politik melalui kampanye, pesan politik ini dapat melalui media massa juga seperti televisi, media sosial, radio dan media massa lainnya. Dengan adanya pesan politik itu, masyarakat pun dapat menjatuhkan pilihan publiknya Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui bagaimana peran media massa dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan calon anggota legislatif kepada masyarakat. Mengetahui pemanfaatan media massa sebagai sarana komunikasi politik dalam pemilihan calon legislatif dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Tahun 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa media massa sudah mampu membantu memperkenalkan dan menyebarluaskan calon anggota legislatif kepada masyarakat. Kemudian pemanfatan media massa sebagai sarana komunikasi politik pada pemilihan legislatif di Kota Tanjungpinang tahun 2014 sudah baik. Di Kota Tanjungpinang selama berbulan-bulan sebelum pemilu dilakukan banyak Koran yang menyediakan berita tentang pemilu. Pembentukan opini publik di masyarakat yang dilakukan oleh media merupakan salah satu efek yang ditimbulkan ketika media massa melakukan sebuah pemberitaan dan konstruksi sosial.
Kata Kunci : Pemanfaatan media massa, Komunikasi politik
1
THE UTILIZATION OF MASS MEDIA AS A MEANS OF POLITICAL COMMUNICATION IN THE ELECTION OF A CANDIDATE LEGISLATIVE COUNCIL CAPITAL CITY TANJUNGPINANG 2014 MARSITAH Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH Abuse role of political communication and mass communication can be seen practically in the election campaign, especially in Indonesia. In political communication and mass communication are the effects of each of these theories. Especially in the general election, in which a political activity that is a campaign in which there are political communication effect upon society as a person who received a political message through the campaign, the political message can be through mass media such as television, social media, radio and other mass media. With the political message that the community was able to drop the public option. The purpose of this study is basically knowing how the media's role in introducing and disseminating legislative candidates to the public. Examine the use of the mass media as a means of political communication in the selection of candidates legislature (DPRD) Tanjungpinang 2014. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study it can be concluded that the mass media has been able to help introduce and disseminate legislative candidates to the public. Then the utilization of the mass media as a means of political communication on the legislative elections in Tanjungpinang 2014 has been good. In Tanjungpinang for months before the election made many newspaper that provides news about the election. The formation of public opinion in the community is done by the media is one of the effects when the media do a news and social construction. Keywords: Utilization of mass media, political communication
2
PEMANFAATAN MEDIA MASSA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TANJUNGPINANG 2014 A. Latar Belakang Dikebanyakan negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat, berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilihan Umum adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. (Budiarjo: 2008: 461) Pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dan merupakan
suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan
kedaulatan rakyat. Kenyataannya, hanya pemerintahan representatiflah yang dianggap memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengatur pemerintahan (menjadi pengelola kekuasaan). Menjelang pemilihan umum adalah masa saatnya kampanye dimana setiap partai politik atau calon melakukan pendekatan pada massa untuk menarik dukungan. Kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakuan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.
Perlu diperhatikan
bahwa pesan kampanye harus terbuka untuk didiskusikan dan dikritisi. 3
Keadilan pemilu, menurut Electoral Integrity Group, yang dideklarasikan dengan judul Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice 15 September 2011, terdiri atas 11 prinsip. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika integritasnya tinggi, melibatkan banyak warga, berdasarkan hukum berkepastian tinggi, imparsial dan adil, profesional dan independen, transparan, tepat waktu sesuai dengan rencana, tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, teratur, dan peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang. Tiga Indikator pemilu berintegritas. Pertama, pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kedua, persiapan dan pelaksanaannya profesional, imparsial, dan transparan. Ketiga, kepatutan dan praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu. (http://www.rumahpemilu.org/). Hal ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik bahkan sebagian kampanye ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahtraan umum. Oleh karena itu isi pesan tidak boleh menyesatkan, maka disini tidak perlu ada pemaksaan dalam mempengaruhi apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan, sikap, dan prilaku. Dalam momentum demokrasi peran media massa sangat penting, berfungsi menjaga keseimbangan sebuah entitas negara dan masyarakat. Kebebasan pers termasuk media massa merupakan keunggulan dalam rezim demokrasi. Sehingga menjadi pilar penting dalam tegaknya berdemokrasi. Media
4
massa memiliki fungsi kontrol. Karena melalui transformasi informasi, media massa mampu mengerem laju kebijakan peremintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Kekinian dan relevansi politik adalah kekinian dan relevansi media. Kuasa semakin ditentukan oleh corak penguasaan terhadap media. Tingginya pengaruh media massa dalam menggiring opini publik mengakibatkan ideologi politik bukan lagi menjadi kekuatan yang dapat menarik para pemilih terutama ketika pemilik media sebagai praktisi politik maka penggiringan opini melalui media massa menjadi kekuatan baru. Media massa menjadi alat sebagai ajang pencitraan publik, meruntuhkan popularitas lawan politik, dan alat untuk menyerang balik kepada serangan-serangan politis (Tjumano, 2013). Komunikasi politik adalah proses komunikasi untuk menyampaikan aspirasi yang bersifat politik, yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media. Jika pada kegiatan komunikasi biasa, pesan yang disampaikan bisa bersifat pribadi atau informasi umum, maka komunikasi politik berisi pesan yang berunsur politik. Secara luas, media lebih cenderung menguatkan tujuan-tujuan yang ada dalam pemungutan suara daripada merubahnya. Seperti telah disinggung diawal bahwa peran utama media dalam suatu Pemilihan Umum ialah menfokuskan perhatian masyarakat pada kampanye yang sedang berlangsung serta berbagai informasi seputar kandidat dan isu politik lainnya. Walaupun mungkin tidak memberi dampak langsung untuk merubah perolehan jumlah suara, namun media tetap mampu mempengaruhi banyaknya suara yang terjaring dalam suatu pemilu.
5
Satu fenomena yang menonjol dalam Pemilu 2014 adalah semakin kuatnya peranan media massa. Misalnya terlibat dalam proses mengkonstruksi citra para kandidat. Baik perseorangan Seperti calon legisatif, calon presiden dan calon wakil presiden) maupun organisasi partai politik. Pemanfaatan media untuk mendongkrak popularitas sebenarnya telah mulai marak dan bebas. Dimulai sejak Pemilu 1999 dan semakin menguat di Pemilu 2004 hingga saat ini. Seiring dengan peningkatan teknologi, media massa menjadi sarana dalam memberikan informasi, serta melaksanakan komunikasi dan dialog. Secara tidak langsung, dengan makna keberadaan media itu sendiri, media telah menjadi sarana dalam upaya perluasan ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran terhadap kenyataan sosial (Dedy Jamaludi Malik, 2001: 23). Maka, media semakin marak digunakan sebagai penggiring opini masyarakat menuju
pencitraan yang
diinginkan. Dalam masa kampanye Pemilu, media dalam hal ini media massa maupun elektronik sangat potensial dalam hal memepengaruhi publik untuk menggalang dukungan seperti contohnya Menjelang pesta politik 2014 terlihat ada gejala revolusi media, khususnya televisi dan Koran atau media cetak. Kedua media ini muncul sebagai kekuatan baru yang mampu menggiring opini publik dengan tayangan dan iklan-iklan yang disajikan, terutama bagi masyarakat awam. Kampanye politik melalui media dinilai sangat efektif dan praktis karena jangkauannya yang luas dan bisa menembus ruang internal golongan manapun. Tingkat kepopuleran seorang tokoh politik juga sangat dipengaruhi oleh akses yang dimiliki kepada media. Makin besar akses yang dimiliki kepada suatu
6
media, kesempatan untuk mempengaruhi opini publik juga semakin besar dan kesempatan memperoleh simpati dan dukungan masyarakat juga semakin meningkat. Dalam hal kampanye, media massa baik cetak maupun elektronik merupakan sebuah salauran kampanye terhadap konstituen. Apalagi dengan arus teknologi ini, rasanya media elektronik menjadi salauran utama bagi jalan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya dalam masa kampanye Pemilu. Surat kabar atau media cetak memiliki andil dalam pembentukan persepsi masyarakat. Persepsi sangat dipengaruhi oleh informasi yang ditangkap secara keseluruhan. Begitu juga dengan pencitraan pada dasarnya juga dipengaruhi oleh informasi yang diterima dan dipersepsi. Informasi atau berita dalam media massa merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh gatekeeper yang dijabat oleh pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana surat kabar. Berita merupakan salah satu informasi yang diberikan oleh surat kabar. Dalam hal penyajian berita harus melalui seleksi.Karena isi berita sangat berpengaruh pada minat masyarakat untuk membaca. Oleh karena adanya seleksi dalam pemuatan berita, maka tidak semua berita atau informasi yang ada dapat di beritakan secara terbuka. Berita yang dimuat biasanya hanya berita yang memiliki nilai jual. Ternyata media massa baik surat kabar maupun televisi berpengaruh sangat besar bagi pemenangan dalam Pemilu. Komunikasi politik lebih efektif melalui sarana tidak langsung atau menggunakan media tersebut. Karena pesan yang disampaikan akan serentak diketahui oleh orang banyak di segala penjuru dan juga dapat diulang-ulang penayangannya. Persepsi, interpretasi, maupun opini publik mudah dipengaruhi
7
lewat iklan maupun berita dalam media. Maka untuk menghindari terjadinya disfungsi media, media harus bisa menjadi penengah atau perantara antara pemerintah, elit partai, dan masyarakat. (http://politik.kompasiana.com) Ketika surat kabar/koran berada dalam konteks sosial dan dikonsumsi oleh khalayak. Maka pada saat itu media massa berhadapan dengan masalah etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media massa pada dasarnya tidak bebas nilai. Ujian terberat bagi media massa yakni menyeimbangkan kebebasan pers dalam memberikan informasi/pemberitaan dengan porsi tanggung jawab yang diembanya. Media khususnya surat kabar harus memposisikan netral. Definisi etika ini juga berlaku untuk kelompok media sebagai subjek etis yang ada. Setiap arahan dan aturan moral mempunyai nilai dan level kontekstualisasi. Bisa pada tingkat individu, kelompok, komunitas atau sistem sosial yang ada. Dapat dikatakan bahwa etika pada level tertentu sangat ditentukan oleh arahan sistem sosial yang disepakati. Modal sosial memfasilitasi demokrasi yang adil dan stabil. pengaruh komponen struktural modal sosial terhadap keterlibatan politik menurun ketika cara partisipasi politik yang kurang konvensional dipertimbangkan. Aspek kultural modal social khususnya kepercayaan diduga berhubungan positif dengan partisipasi tetapi bukti empiris berarti dua (ambiguous) pada poin ini. Pembuktian yang kuat (atau penolakan) terhadap interpretasi ini memberikan informasi penting untuk evaluasi persoalan dan prospek perbaikan keterlibatan demokrasi dengan memfokuskan pada ketersediaan dan pembangunan modal sosial. (Jan W. van Deth : 2001)
8
Menurut Undang-Undang Pers, idealisme jurnalisme dan media adalah menyajikan informasi yang mencerdaskan dan memberdayakan publik agar mereka bisa mengatur diri sendiri. Kepentingan publik adalah alasan utama eksistensi jurnalisme. Maka, independensi dan netralitas menjadi elemen penting dalam menjalankan profesi ini. Independensi media massa membawa gagasan bahwa wartawan harus bebas dari segala macam bentuk campur tangan apapun dalam menjalankan tugasnya. Media yang bebas (independen) memiliki peranan yang penting seperti hal nya lembaga hukum yang independen (tidak memihak), dimana mereka menjalankan tugasnya dengan professional, tidak bertanggung jawab pada kelompok tertentu, dalam hal ini politisi atau partai politik tertentu. Karena saat ini pemilik modal dari media kebanyakan di Indonesia adalah seorang pengusaha yang juga politisi. Setiap harinya kita melihat persaingan pemberitaan persaingan antar calon yang juga persaingan medianya. Karena kebetulan yang sedang bersaing juga masing-masing memiiki perusahaan media massa. Maka hal ini akan sangat terlihat ketidak netralan sebuah pemberitaan yang ditayangkan karena pemberitaan dianggap berat sebelah atau lebih kepada calon yang didukung oleh pemilik media yang berpengaruh kepada hasil berita media itu juga. Media yang bebas dapat menjadi pengontrol kebijakan pemerintah dan partai-partai politik, memberikan berita-berita politik yang berimbang, dan menjadi pedoman masyarakat dalam mendapatkan informasi secara jujur dan apa adanya mengenai para politisi yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.
9
Media biasa mengambil posisi segaris dengan pandangan pihak tertentu, atau posisi mendukung sikap pro atau kontra dalam menghadapi isu publik yang kontroversial atau diperdebatkan (disputed).
Media jurnalisme tidak boleh
bersifat partisan secara organis pada pihak/kelompok, sebab partisanship-nya adalah pada gagasan moral yang dijadikan dasar dalam menghadapi fakta. Karena itu, di atas episteme jurnalisme, masih ada tujuan jurnalisme yang lain, yaitu nilai kebajikan umum yang harus dijaga dan diwujudkan. Media jurnalisme pada dasarnya tidak berkepentingan dengan siapa pemenang di antara kandidat sebab sebagai tujuan tetap dan akhir (ultimate) dalam jurnalisme adalah publik, bukan penguasa. Informasi diperlakukan sebagai wacana yang kebenarannya bersifat terbuka. Dengan begitu, media dapat mengangkat gagasan moral/kebajikan umum dari setiap kandidat. Media jurnalisme dapat mengambil peran dalam menumbuhkan rasionalitas masyarakat politik di ruang publik dalam menghadapi wacana politik (Ashadi Siregar, http://www.rumahpemilu.org, 2014) Di Kota Tanjungpinang menjelang Pemilu banyak calon legislatif yang memanfaatkan media khususnya media cetak untuk memperkenalkan dirinya agar masyarakat dapat mengenali calonnya dengan baik. Media menjadi komunikasi pilihan untuk para caleg, setiap kegiatan diliput oleh Media untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sosok caleg tersebut. Para kandidat di Kota Tanjungpinang lebih sering menggunakan media cetak. Alasan yang digunakan para kandidat adalah media cetak sangat mudah di temui oleh masyarakat dan lebih murah. Tidak hanya itu media cetak dapat menyentuh berbagai kalangan. Media cetak merupakan pilihan bagi para calon
10
legislatif untuk berkampanye memperkenalkan dirinya. Hal ini karena media cetak sangat mudah masuk ke berbagai golongan masyarakat, mudah di temui, dan banyak beredar setiap harinya. (http://kepri.antaranews.com/). Selama kampanye Caleg banyak menggunakan media, seperti Korankoran ternama di Kota Tanjungpinang. Masyarakat
melalui media mendapat
informasi utuh mengenai bakal calon legislatif. Informasi dan publikasi media dalam memberitakan kualitas dan rekam jejak calon menjadi salah satu faktor penentu yang dapat merobah dan membentuk opini serta menjadi masukan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Penyalahgunaan peran komunikasi politik dan komunikasi massa dapat terlihat praktiknya dalam kampanye pemilihan umum khususnya di indonesia. Dalam komunikasi politik dan komunikasi massa tentu terdapat efek yang ditimbulkan masing-masing teori tersebut. Khususnya dalam pemilihan umum, dimana suatu kegiatan
politik yaitu kampanye yang didalamnya terdapat
komunikasi politik menimbulkan efek pada saat masyarakat sebagai orang yang menerima pesan politik melalui kampanye, pesan politik ini dapat melalui media massa juga seperti televisi, media sosial, radio dan media massa lainnya. Dengan adanya pesan politik itu, masyarakat pun dapat menjatuhkan pilihan publiknya. Dalam kampanye pemilu, media massa dipandang sebagai satu alat kampanye yang sangat ampuh digunakan untuk mempublikasikan kelebihan bakal calon atau
partai politik tertentu karena media massa merupakan sarana
penyampaian pesan secara langsung kepada masyarakat luas. Menurut Soehadi, media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam
11
hubungannya satu sama lain. keefektifan media massa dalam menyampaikan pesan politik telah menjadikannya sebagai ajang pertempuran politik. Sekarang ini adalah abad atau masa informasi yang membuat siapapun yang memiliki akses kepada media massa memiliki kemampuan untuk membuat opini publik sesuai dengan apa yang diinginkannya.(Sumber : Dewintasari:2014) Dari latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul penelitian yaitu : Pemanfaatan Media Massa Sebagai Sarana Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang 2014. B. Landasan Teoritis 1. Komunikasi Politik Fungsi komunikasi politik itu terutama dijalankan oleh media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian media massa itu memiliki peranan yang strategis dalam sistem politik. Berarti frekuensi dan intensitas yang lebih besar. Di samping perasaan “sadar informasi” hal itu juga didukung oleh tersedianya fasilitas yang memadai. Kelancaran komunikasi politik akan sangat berpengaruh pada kemantapan kehidupan politik. Terlambatnya saluran komunikasi politik dapat mengakibatkan munculnya kecurigaan antara satu kelompok lain, antara satu pihak dengan pihak lain. Atas dasar itu, keterbukaan politik ada batasnya, diperlukan dalam pembinaan sistem politik. Maka dari itulah munsul fungsi komunikasi bagi komunikasi politik untuk mempermudah jalannya sistem politik yang ada. Berbeda dengan pengertian komunikasi politik yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo.
12
Beliau mengemukakan pengertian komunikasi politik dengan lebih terperinci lagi. “Komunikasi politik ialah proses penyaluran aneka ragam pendapat dan aspirasi
masyarakat
dan
mengaturnya
sedemikian
rupa
sehingga
kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang” (Budiardjo, 2000: 163). Jadi, dilihat dari sistem dan pengertian komunikasi politik di atas komunikasi politik merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan yang dilakukan oleh pimpinan partai politik terhadap anggota partai politik dengan saluran / media berupa lisan maupun tulisan dan diharapkan anggota partai politik tersebut mengerti dan menyetujui dari apa yang telah disampaikan. Secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya yaitu pertama, sebagai pemberi informasi; kedua, pemberian komentaratau interpretasi yang membantu pemahaman maknainformasi; ketiga, pembentukan kesepakatan; keempat, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan; kelima, transmisi warisan budaya; dan keenam, ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat (dalam Yuniati, 2002: 85). Oleh karena itu media massa seharusnya menjadi sarana pencerahan dan transformasi nilai-nilai kebenaran agar masyarakat dapat melihat secara apa adanya. Media sebaiknya tidak memunculkan kesan menilai atau keberpihakan khususnya dalam masa kampanye Pemilu. Biarlah masyarakat sendiri yang akan menilai. Yang diperlukan media hanyalah menyampaikan informasi yang 13
sebenarnya, jelas hitam putihnya. Sehingga masyarakat tidak terjebak pada pilihan mereka, karena persoalan Pemilu adalah persoalan masa depan bangsa. Media harus mampu bersikap objektif dalam penayangan berita. 2. Media Masa Media massa mempunyai kekuatan yang sangat signifikan dalam usaha mempengaruhi khlayaknya. Keberadaan media massa mempunyai peranan penting dalam usaha memberikan informasi penting bagi masyarakat, pengetahuan yang dapat memperluas wawasan, sarana hiburan sebagai pelepas ketegangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peranan media sebagai kontrol sosial untuk memberikan kritik maupun
mendukung kebijakan
pemerintah agara memotivasi masyarakat. Menurut Albarran (1996:47) Media massa adalah sebuah kekuatan dalam mengemas dan mempromosikan sebuah peristiwa yang diangkatnya. Dalam suatu institusi, media tidak hanya mempunyai kekuatan ekonomi saja, akan tetapi kekuatan politik juga ikut berperan didalamnya melalui kontrol dan penyebaran informasi. Pada
hakekatnya pekerjaan media adalah mengkontruksi realitas
(Sobur. 2002 : 88). Isi media merupakan hasil para pekerja media dalam mengkontruksikan berbagai realitas yang dipilihnya untuk dijadikan sebuah berita, diantaranya realitas politik dan human interest. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka dapat di katakana bahwa seluruh isi media adalah realitas yang dikonstruksi (construct reality). Pembuatan berita di media pada dasarnya tidak lebih dari penyusunan realitas-realitas, sehingga membentuk ssebuah “ cerita “. Berita
14
adalah realitas yang dikonstruksikan (Tuchman dalam Sobur, 2002 : 88). Menurut Eriyanto (2002 : 31) Media massa mempunyai peranan sebagai agen sosialisasi pesan tentang norma dan nilai. Majalah merupakan salah satu bentuk media massa yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum. Sebagai seorang agen wartawan telah menjalin transaksi dan hubungan dengan objek yang diliputinya, sehingga berita merupakan produk dari transaksi antara wartawan dengan fakta yang akan diliput. Media cetak merupakan salah satu arena sosial, tempat berbagai kelompok sosial masing-masing dengan politik bahasa yang mereka kembangkan sendiri, berusaha menampilakan definisi situasi atau realitas berdasarkan versi mereka yang dianggap sahih. (Hidayat dalam Siahaan, 2001 : 88). Berita untuk media massa
(majalah)
harus
berfungsi
mengarahkan,
menumbuhkan
atau
membangkitkan semangat dan memberikan penerangan. Artinya, berita yang dibuat harus mampu mengarahkan perhatian pembaca, sehingga mengikuti alur pemikiran yang tertulis dalam berita tersebut. Sebab berita yang tersaji setiap harinya adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak. (Djuroto, 2002 : 49). Defenisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner yakni “komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar”. Sedangkan defenisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli komunikasi yakni Gerbner “kommunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga
15
dari arus pesan yang kontiniu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Ardianto, 2004:4). C. Hasil Penelitian 1. Peran Media massa dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan calon anggota Legislatif kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pada saat Pileg 2014 di Kota Tanjungpinang, media berperan sangat besar, dalam masa kampanye banyak caleg yang memanfaatkan media, seperti sosialisasi yang diliput media, kemudian wawancara, dan kegiatan yang dilakukannya semua diliput oleh media. Dalam dimensi ini dapat dianalisa bahwa media cetak merupakan media yang cukup efektif untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemilu. Di Kota Tanjungpinang selama berbulan-bulan sebelum pemilu dilakukan banyak Koran yang menyediakan berita tentang pemilu. Pihak media mendapat keuntungan karena iklan halaman depan penuh oleh caleg, caleg harus membayar mahal hal tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa saat kampanye berlangsung di Kota Tanjungpinang media massa khususnya yang ada di Kota Tanjungpinang sudah menjalankan perannya dengan baik, mereka ikut membantu memberikan informasi mengenai caleg yang akan maju untuk duduk menjadi wakil rakyat. 2. Pemanfaatan media massa sebagai sarana komunikasi politik Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Kota Tanjungpinang khsusnya media massa belum dapat menggiring masyarakat untuk memilih salah satu caleg.
16
Tujuan media massa sendiri dijadikan sebagai sarana komunikasi politik yaitu untuk menciptakan citra politik, pendapat umum dan partisipasi
politik.
Pembentukan citra politik oleh media massa terbentuk melalui
proses
pembelajaran politik, atau sosialisasi yang terus-menerus, melalui komunikasi politik, baik yang berlangsung secara antarperson, maupun yang berlangsung melalui media massa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara maka dapat diketahui bahwa selama ini media berperan aktif dalam menggiring opini publik semua yang ditampilkan adalah kelebihan masing-masing caleg bukan menjatuhkan. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor dimana media massa dijadikan alat sebagai komunikasi politik untuk menciptakan citra politik, pendapat umum, dan juga partisipasi politik D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa media massa sudah mampu membantu memperkenalkan dan menyebarluaskan calon anggota legislatif kepada masyarakat. Kemudian pemanfatan media massa sebagai sarana komunikasi politik pada pemilihan legislatif di Kota Tanjungpinang tahun 2014 sudah baik. Di Kota Tanjungpinang selama berbulan-bulan sebelum pemilu dilakukan banyak Koran yang menyediakan berita tentang pemilu. Pembentukan opini publik di masyarakat yang dilakukan oleh media merupakan salah satu efek yang ditimbulkan ketika media massa melakukan sebuah pemberitaan dan konstruksi sosial. Melalui opini publik yang sudah terbentuk itulah beberapa
17
pihak yang memiliki kepentingan politik menggunakannya untuk mendapat dukungan, dengan tujuan meraup suara sebanyak-banyaknya di pemilu. Di Kota Tanjungpinang khususnya media massa sudah dapat menggiring masyarakat untuk memilih salah satu caleg. Tujuan media massa sendiri dijadikan sebagai sarana komunikasi politik yaitu untuk menciptakan citra politik, pendapat umum dan partisipasi
politik Citra politik seseorang akan membantu dalam
pemahaman, penilaian, dan pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan pemimpin politik. Pendapat umum akan terbentuk dengan sendirinya dari proses pencitraan politik di media massa. Media bukan satu-satunya faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih, namun media juga berperan terhadap keputusan masyarakat untuk memilih salah satu caleg. Karena menurut para informan mereka dapat mengenali calegnya lewat media. Masyarakat akan langsung percaya dengan banyaknya pemberitaan tentang salah satu caleg tersebut. Harusnya masyarakat lebih mengkroscek kebenaran dari setiap pemberitaan yang dipaparkan oleh media 2. Saran Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Seharusnya media tetap memberitakan secara netral sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu khususnya dalam masa kampanye. 2. Seharusnya media tidak berbuat suatu hal yang diluar kode etik jurnalistiknya
18
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku : Abu Nashr Muhammad Al-Iman. 2004. Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta. Albarran. 1996. Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts, Iowa State University Press/Ames Antar, Venus. 2004. Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengekfektifkan kampanye Komunikasi. Bandung : Simbiosa Rekatama Media. Ardial. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta : PT.Indeks Ardianto, E.L. 2004. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa. Budioarjo, Miriam. 2000. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonoesia Budiardjo, Mirriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. Brian McNair, 2003, An Introduction to Political Communication, ed. 3rd, London: Routledge Cholisin dkk. 2007.Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Universitas Terbuka Dedy Jamaluddin Malik dan Dedy Mulyana. 2001. Etika Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Dewintasari. 2014. Penyalahgunaan Peran Komunikasi Politik Dan Komunikasi Massa Dalam Kampanye Pemilihan Umum Di Indonesia Jatinangor:Universitas Padjadjaran. Djuroto, totok. 2002. Manajemen Penerbitan Pers, PT Remaja Rosdakarya1 Bandung. Effendy, Onong Uchjana. 2004. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. PT Remaja Rosda Karya, Bandung. Eriyanto, 2002. Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Yogyakarta : LKIS.
19
Firmanzah.2007.Marketing Politik. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia Hafid Cangara. 2009. Komunikasi politik (Konsep, teori dan strategi). Jakarta : Pt Rajawali Jalaludin Rakhmat. 2005. Psikologi Komunikasi, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Jan W. Van Deth dan Gugliemo Wolleb. 2001. The Hand Book of Social Capital. New York, Oxford University Press. Liliweri, Alo. 2004. Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya Nimmo, Dan. 2001. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
_________. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : Remaja Rosdakarya. Rivers, William L. 2004. Media Massa dan Masyarakat Modern.Kencana: Jakarta Setiyono. 2008. Jurnalisme Sastrawi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Siahaan, Hotman M. dkk. 2001. Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur. Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial Sobur, Alex. 2002. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis dan Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Sobur, Alex. 2004. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : CV. Alfabeta 20
Sumarno AP, 1993. Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Citraaditya Bakti, Bandung. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Vardiansyah, Dani. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Ghalia Indonesia, Bogor Winarni. 2003. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. UMM Press.
Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Internet : http://www.rumahpemilu.org/in/read/4722/Pemilu-Berintegritas-dan-Adil-olehRamlan-Surbakti http:/ /musfialdy. blogspot.com /2010_08_01_archive.html
Sumber lain : Electoral Integrity Group.2011. judul Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice Tjumano, Konglomerasi Media Massa, Kompas, 8 September 2013 Jurnal : Jan W. van Deth . 2001. The Proof Of The Pudding: Social Capital, Democracy, And Citizenship. University of Manheim Chair for Political Science and International Comparative Social Research And Mainheim Centre for European Social Research (MZES) 68131 Mainheim Germany
[email protected] Yuniati, Yenni. 2002, “Pengaruh berita di Surat Kabar terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Politik”, Mediator: Jurnal Komunikasi Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2002, Diterbitkan oleh Fikom Unisba, Bandung.
21
