591/ILMU POLITIK
USUL PENELITIAN FUNDAMENTAL
PERILAKU PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MALANG PADA PEMILIHAN UMUM 2014
TIM PENGUSUL Ketua: Drs. Bambang Noorsetya, MSi NIDN: 0714125601 Anggota: Drs. M. Nawawi, MSi NIDN: 0011055002
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG Maret 2013
2
3
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL ABSTRAK
I Ii Iii Iv V vi
BAB 1
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Permasalahan 1.3. Temuan Yang Ditarjetkan 1.4. Kontribusi Mendasar Pada Bidang Ilmu 1.5. Luaran Penelitian
1 1 2 3 3 4
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Partai Politik dan Pemilihan Umum 2.2. Perilaku Partai Politik dan Pelaksanaan Fungsi Partai Politik 2.2.1. Proses nominasi dan rekrutmen 2.2.2. Persaingan (Kompetisi) Antar Partai Politik
4 4 5 5 8
BAB 3
METODE PENELITIAN 3.1. Jenis, Lokasi, dan Fokus Penelitian 3.2. Sumber Data Penelitian 3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian 3.4. Analisis Data Penelitian 3.5. Keabsahan Data Penelitian 3.6. Keterbatasan Penelitian
10 10 11 11 11 12 12
BAB 4
JADWAL PELAKSANAAN
13
DAFTAR PUSTAKA REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN LAMPIRAN Lampiran 1 Justifikasi anggaran penelitian Lampiran 2 Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas Lampiran 3 Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian Lampiran 4 Biodata ketua dan anggota tim peneliti
13 15 16 16 18 19 20
4
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Gambar 3.1. Gambar 3.6
The “funnel” model of the candidate selection process Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Skenario Pola Rekrutmen Calon Anggota DPRD Berbasis Good Governance
6 12 14
5
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
13
6
ABSTRAK
Penelitian yang dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk : pertama diperolehnya gambaran tentang perilaku interaksi intra partai politik apakah demokratis atau oligarkis dalam tahapan proses sertifikasi, nominasi, dan pemilihan dalam rekrutmen calon anggota DPRD dari internal partai politik; dan perilaku interaksi antar partai politik yang meliputi kompetisi dan koalisi dalam rekrutmen calon anggota DPRD dari eksternal partai politik di pemilu legislatif tahun 2014. Kedua diperolehnya penjelasan tentang apa dan bagaimana argumen-argumen yang menjadi dasar perilaku interaksi partai-partai politik itu dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD. Ketiga, terbangunnya sebuah “hipotesis kualitatif”─yang akan disusun dalam bentuk pola proses rekrutmen─yang menyangkut perilaku interaksi intra dan antar partai politik dalam proses rekrutmen anggota DPRD di kabupaten Malang pada pemilu 2014. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (depth-interview) kepada informan penelitian yang ditentukan secara purposive. Informan penelitian yang dipilih adalah tokoh-tokoh kunci pengurus tingkat Kabupaten Malang dari 10 (sepuluh) partai politik peserta pemilihan umum legislatif tahun 2014. Data primer lain juga diusahakan diperoleh melalui wawancara dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malang. Data sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi yang bersumber pada surat kabar, majalah berita, dan berbagai dokumen yang diperoleh baik dari KPUD Kabupaten Malang maupun dari masing-masing partai politik yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan analisis dan interpretasi data dilakukan secara kualitatif dengan merujuk pada langkah-langkah analisis yang diajukan oleh Creswell (2010:276-284), yang terdiri dari enam langkah. Selanjutnya selain akan disusun sebuah laporan penelitian juga akan disusun sebuah artikel yang akan diajukan untuk diterbitkan pada sebuah jurnal ilmiah terakreditasi sebagai luaran penelitian. Keyword : Pola Rekrutmen Calon Anggota DPRD, Demokratis, Transparan, Akuntabel
7
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Gerakan reformasi telah berhasil meruntuhkan sistem politik orde baru yang executive heavy. Namun sayangnya, bukan sistem check and balances antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang menggantikannya. Justru yang muncul adalah sistem yang legislative heavy. Partai politik yang merepresentasi dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedemikian berkuasa da kewenangannya begitu luasnya, menjadi bukan sekedar menentukan pencalonan anggota-anggota legislatif dan eksekutif, namun (melalui kewenangan DPR) partai politik juga merambah ke ranah eksekutif dan yudikatif, bahkan juga ke ranah state auxiliary agencies (seperti KPK, KPU, Komnas HAM, dll.). Pada akhirnya menurut Sidik Pramono (Kompas, 15 Januari 2013) dengan melalui perintah UUD 1945 ataupun UU, pengisian hampir semua jabatan publik, baik lembaga negara “tradisional” ataupun lembaga ekstra-struktural memerlukan sentuhan DPR. Saat ini salah satu agenda besar partai politik menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2014 adalah rekrutmen dan pengajuan calon anggota DPR/DPRD. Sebagaimana diumumkan oleh KPU, pemilihan umum legislatif akan diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014, dan batas akhir penyerahan daftar tetap calon legislatif partai politik di tanggal 22 April 2013. Situasi dan kondisi pencalonan menjelang pemilu 2014 diprediksi lebih rumit dibanding pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, peserta pemilu 2014 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU semula berjumlah 10 (sepuluh) partai politik, yang kemudian bertambah menjadi 12 partai politik (Jawa Pos, 22 Maret 2013). Disisi lain, jumlah masyarakat yang berminat menjadi calon anggota DPRD semakin banyak baik dari kalangan internal maupun dari eksternal partai politik dengan latar belakang yang beragam. Dengan demikian dapat dipastikan akan terjadi kesenjangan jumlah antara calon yang bersaing dengan peluang yang tersedia. Persaingan ketat untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD pun bakal terjadi sejak tahap awal. Kedua, kuatnya tuntutan bahwa partai politik perlu memperketat proses seleksi calon anggota legislatif secara profesional dan terbuka agar bisa menghadirkan para kandidat wakil rakyat yang benar-benar berkualitas dan memiliki komitmen kerakyatan yang kuat. Terungkap bahwa sebesar 90 persen anggota DPR tidak mumpuni (Kompas, 28
8
Desember 2012). Hal ini menunjukkan bahwa parpol berkewajiban memilih orang-orang terbaik (Seputar Indonesia, 23 Juni 2012).
1.2. Permasalahan Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD menurut pasal 41 memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dengan memiliki fungsi, tugas dan wewenang
seperti itu, maka posisi dan peran DPRD di daerah menjadi sangat krusial. Namun sayangnya, fenomena fungsi dan peran anggota DPR/DPRD oleh partai politik seperti dikemukakan di atas juga dapat ditemukan di Kabupaten Malang. Pertama, sebagai hasil pemilu 2009, saat ini di DPRD Kabupaten Malang yang memiliki 50 kursi terdapat 9 partai politik dengan komposisi : PDIP 13 kursi; Partai Demokrat 8 kursi; Partai Golkar 8 kursi; PKB 8 kursi; PKS 4 kursi; Hanura 4 kursi; Gerindra 3 kursi; dan PPP 1 kursi; serta PKNU 1 kursi (http://dprd.malangkab.go.id/ index.php?kode=7). Pada pemilu 2014, PKNU tidak lolos verifikasi KPU, sedang-kan delapan partai politik lainnya lolos. Dengan demikian, pada pemilu 2014 nanti di Kabupaten Malang akan diikuti oleh delapan partai politik lama ditambah dengan empat partai politik baru, yaitu PAN, Nasdem, PKPI dan Partai Nasdem. Situasi ini tentu sangat memungkinkan terjadinya kesenjangan jumlah antara calon─baik dari partai politik lama maupun baru, dengan latar belakang yang beragam─yang bersaing dengan jumlah peluang yang tersedia. Persaingan ketat untuk menjadi calon anggota DPRD pun bakal terjadi. Kedua, secara kelembagaan kinerja dan produktifitas DPRD Kabupaten Malang dalam mengemban fungsi, tugas, dan wewenang belum maksimal.
Program legislasi
daerah (prolegda) sampai dengan Agustus 2012 dari rencana 19 peraturan daerah (perda)─ 6 (enam) merupakan inisiatif DPRD─hanya terealisasi 4 (empat) peraturan daerah (Malang Pos, 25 Agustus 2012). Selain itu, terdapat sejumlah anggota DPRD yang memiliki perilaku tercela dan melakukan pelanggaran hukum (tempointeraktif, 15 November 2009; beritajatim.com, 07 Januari 2012; Kompas.com, 23 Oktober 2012; Suara Pembaruan, 26 Juli 2012). Maka masalah penelitian proses rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten Malang di pemilu legislatif tahun 2014 dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana gambaran perilaku interaksi intra partai politik apakah demokratis atau oligarkis dalam
9
tahapan proses mencakup: sertifikasi, nominasi, dan pemilihan; dan perilaku interaksi antar partai politik yang meliputi baik kompetisi ataupun koalisi? Kedua apa dan bagaimana penjelasan tentang argumen yang mendasari perilaku partai-partai politik itu? Dan ketiga, bagaimana pola perilaku partai politik yang terjadi dalam proses rekrutmen? 1.3. Temuan Yang Ditarjetkan Pertama diperolehnya gambaran tentang perilaku interaksi intra partai politik apakah demokratis atau oligarkis dalam tahapan proses sertifikasi, nominasi, dan pemilihan dalam rekrutmen calon anggota DPRD dari internal partai politik; dan perilaku interaksi antar partai politik yang meliputi kompetisi dan koalisi dalam rekrutmen calon anggota DPRD dari eksternal partai politik di pemilu legislatif, baik melalui pola tertentu maupun tidak. Dan kedua diperolehnya penjelasan tentang apa dan bagaimana argumen yang menjadi dasar perilaku interaksi partai-partai politik tersebut. Ketiga, terbangunnya sebuah “hipotesis kualitatif”─yang akan disusun dalam bentuk pola proses rekrutmen─yang menyangkut perilaku interaksi intra dan antar partai politik dalam proses rekrutmen. 1.4. Kontribusi Mendasar Pada Bidang Ilmu Era pasca reformasi telah menempatkan partai politik pada peran dan posisi sentral dalam proses pemilihan umum nasional baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden. Partai politik lah yang menjaring, merekrut dan menawarkan calon pemimpin dan para pejabat publik kepada rakyat untuk dipilih dalam pemilihan umum. Kecermatan dan atau ketidakcermatan partai politik peserta pemilu–yang pada pemilu 2014 berjumlah 10 partai politik–dalam melakukan rekrutmen calon pemimpin, khususnya dalam hal ini adalah calon anggota DPRD, akan berpengaruh bukan saja kepada tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, tetapi lebih dari itu juga kepada kualitas individual para calon yang pada gilirannya akan berimbas pada kualitas kinerja DPRD secara kelembagaan. Pada tataran praksis temuan-temuan penelitian di satu sisi akan sangat membantu dalam merekonstruksi sistem rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai politik, dan di sisi lain akan bermanfaat bagi penataan kembali manajemen partai politik, khususnya yang terkait dengan hubungannya dengan konstituen dan massa rakyat. Sedang pada tataran teoritis temuan ini diharapkan akan mampu menguatkan atau juga merekonstruksi teori-teori tentang partai politik, khususnya teori tentang perilaku dan manajemen partai politik.
10
1.5. Luaran Penelitian Penelitian ini diharapkan akan memperoleh luaran penelitian berupa dua hal sebagai berikut. Pertama, terbangunnya sebuah “hipotesis kualitatif”─berupa pola proses rekrutmen─ yang menyangkut perilaku interaksi intra dan antar partai politik beserta penjelasan tentang argumen yang menjadi dasar perilaku partai-partai politik itu dalam proses rekrutmen anggota DPRD di kabupaten Malang pada pemilu 2014. Kedua, tersusunnya laporan penelitian, dan berdasarkan laporan ini selanjutnya akan disusun sebuah artikel ilmiah yang diharapkan dapat dipublikasikan dalam satu jurnal nasional terakreditasi. Jurnal yang dijadikan tarjet yaitu : JIANA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (terakreditasi B), Penerbit Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Program Pasca Sarjana Universitas Riau.
11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Partai Politik dan Pemilihan Umum Berbeda dengan era demokrasi langsung yang tidak memerlukan lembaga perwakilan yang berfungsi menyalurkan kepentingan, tuntutan, dan dukungan publik kepada pemerintah yang memiliki otoritas mengambil keputusan, sistem politik modern di era nation-state sangat memerlukan partai politik (Agustino, 2007:100; Amal,1988:xi). Bahkan menurut Norris (2005:3), tanpa partai politik sistem demokrasi perwakilan modern tidak dapat bekerja secara sempurna. Pentingnya partai politik itu ditunjukkan oleh sejumlah fungsi yang harus dijalankannya. Shively (1991:172) mengemukakan bahwa partai politik itu mesti mengerjakan hal-hal sebagai berikut: a basis for the mobilization of masses of citizens; a means of recruiting and socializing political leaders; structured political identity, at both mass and elite levels; and a method of control within a government structure. Dalam kaitannya dengan sistem politik terdapat tiga fungsi yang seringkali dilekatkan kepada pemilu, yaitu fungsi nominasi dan rekrutmen, kebijakan, dan legitimasi (Panggabean, 1991:182-186). Dalam konteks ketiga fungsi pemilu ini lah nantinya perilaku partai politik-partai politik akan dianalisis.
2.2. Perilaku Partai Politik dan Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dalam konteks kajian tentang rekrutmen calon anggota DPRD ini karena yang paling berperan adalah partai politik, maka tentu saja yang menjadi unit analisis adalah partai politik. Bagaimana liku-liku perilaku partai politik dapat diamati melalui interaksi yang terjadi antara sesama partai politik, antara partai politik (elit) dengan pengikutnya, atau pun partai politik dengan pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Easton (1957:384) bahwa political life as a system of interrelated activities. Dan kemudian lebih ditegaskan lagi oleh Robert A. Dahl, sistem politik is any persistent pattern of human relationships that involves to a significant extent, power, rule, or authority (Kantapawira, 1980:8). Siapa pun yang terlibat dalam kehidupan politik atau interaksi politik tentu akan akrab dengan ketiga konsep, yaitu kekuasaan, kepentingan dan konflik (Firmanzah, 2008:51). Dalam demokrasi perwakilan dimana warga negara mewakil-kan kepentingankepentingannya kepada partai politik menurut Norris, (2005:4) persaingan antar partai
12
adalah sebuah keniscayaan, seperti dikatakannya “Representative democracy is impossible without multiparty competition”. Maka sejatinya, mekanisme seperti ini lah yang berjalan dalam proses pemilu, yang di dalamnya seperti di atas sudah dikemukakan mencakup tiga fungsi, yakni fungsi nominasi dan rekrutmen, fungsi kebijakan, dan fungsi legitimasi. 2.2.1. Proses nominasi dan rekrutmen Dalam
melakukan
rekrutmen
partai-partai
politik
dituntut
untuk
selain
mendengarkan suara masyarakat (Cummings dan Wise, 1981:221) juga ditujukan untuk memilih dan mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional (Firmanzah, 2008:70). Rekrutmen dan seleksi kandidat menurut Scarrow (2005:7-8) merupakan tugas yang krusial bagi partai politik, karena penampilan partai selama pemilihan dan pada saat menjabat lebih banyak ditentukan oleh bagaimana proses pemilihan kandidat dan kemana loyalitas mereka diikatkan. Untuk penguatan demokratisasi partai politik dalam seleksi calon anggota legislatif dan pemimpin partai Norris (2004:24) menyarankan dilakukannya desentralisasi proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan para aktivis partai di tingkat akar rumput (grass root activist). Untuk kepentingan tersebut Norris menyusun sebuah model skematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen kandidat. Model ini mengajukan tiga tahapan proses yang bekerja secara berurutan : certification (sertifikasi) mencakup undang-undang pemilu, aturan partai, dan norma-norma sosial yang secara informal membatasi kriteria-kriteria persyaratan pencalonan; nomination (nominasi) meliputi permintaan calon-calon yang memenuhi persyaratan sesuai yang diperlukan dan penawaran dari para selektor untuk menentukan siapa yang layak dinominasikan; dan election (pemilihan), tahap akhir penentuan siapa saja yang menjadi nominasi pejabat legislatif. Gambara 2.1 di bawah menunjukkan bagaimana alur proses itu berjalan. Untuk menganalisis perilaku partai politik dalam proses rekrutmen nantinya menggunakan tahapan-tahapan sesuai alur bagan ini. Nantinya diperoleh gambaran apakah proses internal dalam setiap partai politik itu demokratis (partisipatif) atau oligarkis (elitis).
13
Gambar 2.1. The “funnel” model of the candidate selection process
Political culture & societal moderni zation :
Electoral Laws: Majoritarian, combined or proportional systems Legal gender quotas
Egalitari an or tradition al attitudes
Reserves seats
Demand by party selectors Candidate selection procedures within each party. E.g. Gender quotas in party rulebooks
Demand by electorate Pool of parliamentary candidates
Members of parliament
Supply of eligible candidates Equal opportunities in education, home, and the workforce
Sumber : Norris (2004:25) Namun fenomena politik di Indonesia menunjukkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat kepada partai-partai politik. Salah satu alasan penting yang menyebabkan hal tersebut adalah karena lemahnya pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik oleh partai-partai yang ada sekarang. Berdasarkan temuan-temuan survei itu dari sejumlah fungsi yang melekat pada partai politik tersebut, hanya fungsi rekutmen politik yang tampak nyata dilaksanakan oleh partai politik. Hanya sayangnya, pelaksanaan fungsi parpol sebagai agen rekrutmen politik itu pun (pintu pencalonan) belum berjalan optimal dalam menghasilkan calon yang berkualitas sebagaimana harapan masyarakat. Berbagai survei menyatakan kian hari kekecewaan masyarakat terhadap partai politik terus bertambah. Penelitian yang dilakukan Nurhasim (2005:70-71) tentang pengaruh dan kekuatan kyai dalam rekrutmen politik di Kabupaten Sampang dan Pasuruan juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Tipe rekrutmen yang digunakan bersifat kompromistis, tertutup, dinamis dan terbuka dengan penentu akhir yang bersifat oligarkis, bahkan nepotis. Hal ini tentu akan sangat merugikan partai politik. Hasil penelitian Tryatmoko (2006:197-205) tentang pemilihan kepala daerah memberikan gambaran bahwa peran partai politik dalam pencalonan kepala daerah ternyata sangat menentukan figur yang akan dimunculkan.
14
Dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah partai politik melalui kewenangan pengurus di tingkatan tertinggi cenderung ”memasang harga di pintu” bagi sosok yang akan menggunakan kendaraan partai tersebut. Keputusan akhir yang berada di tangan pengurus jelas menegasikan aspirasi masyarakat dan terlebih lagi konstituen partai yang bersangkutan. Asumsi atau penilaian partai politik atas sosok yang laku jual belum tentu mencerminkan kehendak masyarakat lokal. Tampaknya pemilihan kepala daerah langsung bukanlah milik masyarakat, tetapi merupakan ajang kompetisi partai politik untuk meyebarkan kekuasaannya. Implikasi atas hal tersebut adalah masyarakat akan termobilisasi menjadi supporters dan bukan menjadi votters yang baik. Akibatnya menurut Prianto (2011:168-169) dalam kesimpulan kajian pustakanya, bahwa sejak model pemilihan langsung diperkenalkan di negeri ini, ada dua kecenderungan menonjol tentang siapa yang akhirnya bisa muncul sebagai pemimpin, baik di dunia politik maupun pemerintahan. Pertama, adalah kelompok beruang atau pemilik uang, tak peduli dari mana uang itu berasal. Dengan uang mereka bisa membeli partai politik. Pendeknya, dengan uang mereka bisa membeli kekuasaan. Partai politik tidak memiliki konsistensi untuk menerapkan sistem rekrutmen yang telah dibangunnya sendiri. Akibatnya banyak kader potensial yang dimiliki parpol menjadi tidak mendapatkan tempat. Kelompok kedua, adalah mereka yang mengandalkan keturunan dan menguatkan kecenderungan munculnya "political dinasty" yang merusak sistem meritokrasi. Seolah jiwa dan kemampuan kepemim-pinan itu bisa diwariskan, mereka mengklaim bisa menjadi pemimpin bangsa semata-mata karena orang tua maupun kakek moyangnya pernah berjasa terhadap negara. Dalam logika politik parpol, dukungan tidak harus diberikan kepada calon yang memiliki peluang besar memimpin negeri ini. Dukungan akan lebih banyak diberikan kepada figur-figur yang memiliki potensi besar memberi keuntungan bagi organisasi, pengurus dan kader-kader parpol. Logika parpol yang pragmatis ini bisa jadi akan ketemu dengan logika calon pemimpin yang menempuh jalur karbitan. Jika parpol lebih tertarik mendukung pemimpin karbitan karena kemampuan uang dan bukan karena kapasitas diri, masa depan bangsa ini benar-benar dipertaruhkan. Terkait dengan peluang dan kesetaraan perempuan dalam proses rekrutmen Seda (2002:2) juga menunjukkan bahwa partai politik memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah perempuan yang akan dipilih sebagai anggota legislatif. Bahkan partai politik belumlah menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesempatan yang
15
sepadan bagi perempuan untuk direkrut sebagai fungsionaris partai maupun anggota parlemen. Mencermati kajian teoritis dan temuan-temuan penelitian di atas tampaknya apa yang dikemukakan Lapalombara dan Anderson (2002:400-401 perlu menjadi perhatian, bahwa ”Recruitment is far from a simple matter: to understand its nuances requires more detail than is typically provided in the literature. Analysis in depth is required of such things as the motives that lead individuals to seek or accept political roles or inhibit them from doing so....”. 2.2.2. Persaingan (Kompetisi) Antar Partai Politik Tugas utama yang diemban partai politik dalam hal rekrutmen atau seleksi kandidat adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan diadu dengan kandidat dari partai politik lain melalui mekanisme pemilihan umum (Firmanzah, 2008:71). Dalam hal hal ini menurut Cummings dan Wise (1981:221) beberapa partai politik besar akan berusaha membangun ”winning coalitions” dengan bermanuver untuk menciptakan kombinasi kekuatan yang cukup kuat untuk memegang pemerintahan. Dalam proses ini partai-partai politik harus mampu memadukan kepentingan yang saling bertentangan dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Partai politik dapat mengisi peran alamiah sebagai perantara atau mediator diantara kelompok kepentingan, dan menarik dukungan dari berbagai kelompok pemilih, baik yang terorganisir maupun tidak, agar supaya memenangkan pemilihan. Pada tahap ini lah akan terjadi interaksi politik –sebagaimana tergambar dalam Bagan 1 di atas– yang sangat intens. Persaingan antar partai dapat didefinisikan sebagai situasi di mana partai menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili. Perbedaan itu bisa bersifat ideologis atau kebijakan (Ambardi, 2009:19). Persaingan partai politik dalam politik Indonesia kontemporer menurut Supriatma (2009:4) ternyata lebih stabil dari era sebelumnya. Partai-partai yang berada pada titik ideologis ekstrim (wing parties) menghadapi dilema: tetap kecil atau bergerak ke tengah dan menjadi moderat. Dengan menjadi moderat mereka (a) mempermudah koalisi dengan partai tengah dan (b) memperlebar jangkauan pemilih. Perilaku partai seperti ini mengacu kepada teori peran (Isaak, 1981:258) tentulah tidak bisa dipisahkan dari peran elit yang ada di setiap partai, dan karenanya stabilitas kompetisi antar partai sekaligus juga menunjukkan terjadinya stabilitas elit. Dominasi elit
16
ini lah yang kemudian mendorong praktek politik kartel. Politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar diantara elit politik, yang diciptakan untuk meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah, entah dalam pemilu atau dalam koalisi. Kartel lebih mengutamakan mekanisme perangkulan (incorporation) dari elit yang memiliki latar belakang ideologis berbeda (Supriatma, 2009:8). Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, Ambardi (2009:3) merumuskan lima ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia, yakni : (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4) hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai suatu kelompok (lihat juga Kristiadi, 2009). Ciri-ciri kartel politik seperti itu menurut Supriatma (2009:9-10) pada akhirnya membawa setidaknya empat konsekwensi penting pada politik Indonesia. Pertama, kartel sangat menekankan pragmatisme. Aktivis-aktivis radikal yang ingin masuk ke ranah politik dipaksan untuk menyesuaikan diri dengan iklim pragmatis ini. Kedua, batas antara mereka yang memerintah dan kalangan oposisi menjadi tidak jelas. Baik pemerintah maupun pihak yang beroposisi lebih banyak menampilkan persetujuan (kompromis) ketimbang perbedaan. Ketiga, sistem kartel adalah sistem kolutif yang berakibat pada pengebirian kekuatan massa-rakyat. Keempat, politik kartel memberikan hasil sangat ironis bagi kekuatan politik masyarakat. Ia menghasilkan massa-rakyat yang relatif jinak yang tidak jauh berbeda dengan massa mengambang di jaman orde baru. Namun seperti dikemukakan Supriatma (2009:11), bahwa dalam beberapa hal politik kartel juga bekerja di tingkat lokal. Ini setidaknya ditunjukkan oleh temuan penelitian Buehler dan Tan (2007:63) dalam proses pemilihan bupati Gowa tahun 2005. Salah satu temuan penelitian ini membuktikan bahwa hubungan kandidat yang memenangkan pilkada dengan partai-partai pengusungnya terus berlanjut pasca pilkada. Hubungan ini terus dipelihara, dan bahkan kandidat pemenang memberikan jaminan kepada kader-kader partai pengusung yang loyal akan disediakan akses untuk berbagai posisi di pemerintahan Buehler dan Tan (2007:63). Hubungan ini menurut Ambardi (2009:3) merupakan kepentingan partai-partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif, yang mengharuskan mereka membentuk kartel. Kelangsungan hidup demikian ini ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah melalui perburuan rente (rent-seeking).
17
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis, Lokasi dan Fokus Penelitian Menurut McNabb (2002:73) salah satu cara mengarahkan fokus penelitian bagi peneliti adalah dengan membangun point of view yang difokuskan pada: 1) Perilaku interaksi intra partai politik apakah demokratis atau oligarkis dalam tahapan proses certification (sertifikasi), nomination (nominasi), dan election (pemilihan) dalam rekrutmen calon anggota DPRD dari internal partai politik. 2) Perilaku interaksi antar partai politik yang meliputi kompetisi dan koalisi dalam rekrutmen calon anggota DPRD dari eksternal partai politik pada pemilu 2014. 3) Argumen-argumen yang menjadi dasar perilaku interaksi partai-partai politik itu dan perilaku para calon dalam pelaksanakan rekrutmen calon anggota DPRD pada pemilu 2014.
3.2. Sumber Data Penelitian. Dalam penelitian kualitatif purposive sampling sangat ditekankan untuk digunakan sebagaimana dikemukakan Creswel ( 2007:125). 3.2.1. Informan penelitian Informan atau partisipan penelitian ini meliputi empat kelompok yang ditentukan secara purposive. Kelompok pertama adalah para pengurus kunci 12 (dua belas) partai politik di tingkat Kabupaten Malang yang menjadi peserta pemilu 2014. Kelompok kedua adalah pengurus kunci dari partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU, ketiga adalah para calon anggota DPRD Kabupaten Malang, baik yang datang dari internal sepuluh partai politik peserta pemilu 2014, dari partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU, maupun calon yang datang dari berbagai latar belakang lainnya. Dan kelompok keempat adalah komisioner di KPUD Kabupaten Malang. 3.2.2. Peristiwa Peristiwa-peristiwa yang akan diamati dalam penelitian ini diantaranya meliputi tiga peristiwa: 1) Interaksi intra partai politik apakah demokratis atau oligarkis dalam tahapan proses certification (sertifikasi), nomination (nominasi), dan election (pemilihan) dalam rekrutmen calon anggota DPRD dari internal partai politik.
18
2) Interaksi antar partai politik yang meliputi kompetisi dan koalisi dalam rekrutmen calon anggota DPRD dari eksternal partai politik pada pemilu 2014.
3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian Sebagai mana layaknya sebuah penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga strategi: yakni wawancara kualitatif, observasi kualitatif, dan penggunaan dokumen-dokumen kualitatif. 3.4. Analisis Data Penelitian 3.4.1. Analisis data induktif Analisa data induktif mencakup kolaborasi secara interaktif dengan partisipan, dengan begitu peneliti memiliki peluang untuk membentuk tema atau abstraksi yang timbul dari proses tersebut (Creswell, 2007:38-39). 3.4.2. Analisis dan interpretasi data Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini merujuk pada langkah-langkah analisis yang diajukan oleh Creswell (2010:276-284), sebagaimana Gambar 3.1. berikut. Menginterpretasi tematema/deskripsi-deskripsi Menghubungkan tematema/deskripsi-deskripsi (seperti grounded theory, studi kasus) Tema-tema Memvalidasi keakuratan informasi
Deskripsi
Meng-coding data (tangan atau computer) Membaca keseluruhan data Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis Data mentah (transkripsi, data lapangan, gambar, dan sebagainya)
Sumber: Creswell (2010:277) Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif
19
3.5. Keabsahan Data Penelitian Kualitas dan kebenaran sangatlah diperlukan dalam menilai hasil setiap penelitian. Dalam penelitian kualitatif kualitas dan kebenaran hasil penelitian itu memerlukan adanya empat kriteria penilaian yang digunakan, yakni credibility (derajat kepercayaan), transferability
(derajat
keteralihan),
dependability
(derajat
kebergantungan),
dan
confirmability (derajat kepastian). 3.6. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan (limitation) yang terdapat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan: a) Unit analisis penelitian ini yang beragam, mengakibatkan distribusi sumber data penelitian juga bervariasi. Sebagian sumberdata adalah kelompok informan kunci yang mayoritas merupakan pejabat dan figur publik. Ada kekhawatiran mereka memiliki waktu terbatas untuk diwawancarai, dan informasi yang diberikan sangat normatif dan kurang terbuka. Tentunya hal demikian akan berpengaruh terhadap keabsahan data dan temuan penelitian. b) Dari segi waktu (timing), pelaksanaan penelitian ini diperkirakan bersamaan dengan persiapan pelaksanaan pemilu legislatif pada April 2014 dan pemilu presiden pada Juli 2014. Di satu sisi timing ini menguntungkan, karena dimungkinkan untuk
melakukan observasi atas peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi. Namun di sisi lain, sebagian besar informan penelitian diperkirakan akan terlibat kesibukan dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga sulit untuk ditemui.
3.6. Skenario
Pola Rekrutmen Calon Anggota DPRD Berbasis Prinsip-Prinsip
“GOOD GOVERNANCE”. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah skenario dari tahapan penelitan lapang sebagaimana alur di bawah ini :
20
Gambar 3.6 : Skenario Pola Rekrutmen Calon Anggota DPRD Berbasis Good Governance
UNDANGUANDANG, PERATURAN DAN NORMA, dll
PERILAKU INTERNAL ANGGOTA PARPOL
PERILAKU ANTAR ANGGOTA PARPOL
KERAGAMAN PERILAKU POLITIK DAN SOSIAL ANGGOTA MASYARAKAT
PARPOL DAN LSM
PEMBAHASA N POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD
KPU, AKADEMISI , TOKOH MASY, dll
SOSIALISASI POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD
PELAKSANAA N REKRU TMEN CALON ANGGO -TA DPRD
PENETAPAN POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD YANG DEMOKRATIS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD YG. PROFESIONAL DAN MENGAKAR
21
BAB 4 JADWAL PELAKSANAAN
Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian penjadwalannya disusun dalam Bagan 5 sebagai berikut. Tabel 4.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Kegiatan
1
2
3
4
Bulan ke 5 6 7
8
9
10
1. Persiapan dan pengurusan perijinan 2. Eksplorasi pustaka yang relevan 3. Penyusunan dan uji coba instrumen 4. Pengumpulan data 5. Pengolahan dan analisis data 6. Diskusi temuan awal penelitian 7. Penyusunan draft laporan penelitian 8. Diskusi dan evaluasi draft laporan 9. Laporan final 10. Penyusunan draft artikel ilmiah
DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo, 2007, Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu Amal, Ichlasul, 1988, Pengantar, dalam Amal, Ichlasul (editor), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya Ambardi, Kuskridho, 2009, Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Jakarta, Penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia Buehler, Michael, and Tan, Paige, 2007, Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of The 2005 Regional Elections In Gowa, South Sulawesi Province, Journal INDONESIA, New York, Penerbit Royal Institute of Linguistics and Anthropology, www.columbia.edu/cu/weai/pdf/Party_Buehler.pdf Creswell, J.W., 2007, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches and Research Design: Choosing among Five Approaches (3rd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Creswell, John W., 2010, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga, (terjemahan), Yogyakata, Penerbit Pustaka Pelajar Cumming Jr, Milton C dan Wise, David, 1981, Democracy Under Pressure An Introduction to the American Political System, Fourth Edition, New York, Harcourt Brace Jovanovic, Inc. Easton, David, 1957, An Approach to the Analysis of Political Systems, World Politics, Vol. 9, No. 3., April Firmanzah, 2008, Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Isaak, Alan, C. 1981, Scope and Methods of Political Science, An Introduction to The Methodology of Political Inquiry, Third edition, Homewood Illinois, The Dorsey Press
22
Kantapawira, Rusadi, 1980, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Bandung, Penerbit Sinar Baru Kristiadi, J, 2009, Dominasi Parpol dalam Pilkada Menuju Terwujudnya Sistem Partai Kartel?, Opini, Kompas, 5 Mei Laparombara, Joseph dan Anderson, Jeffrey, 2002, Political Parties, dalam Hawkesworth, Mary, dan Kogan, Maurice, (ed), Encyclopedia of Government and Politics, Vol. 1, London and New York, Taylor & Francis e-Library McNabb, David E., 2002, Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management, Quantitative and Qualitative Approach, Armonk, M. E. Sharpe Inc. Norris, Pippa, 2004, Building political parties: Reforming legal regulations and internal rules, Harvard University Report commissioned by International IDEA -------, 2005, Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Development In Party Communications, National Democratic Institute for International Affairs (NDI) Nurhasim, Moch., 2005, Pengaruh dan Kekuatan Kyai Dalam Rekrutmen Politik Kasus Kabupaten Sampang dan Pasuruan, dalam Haris, Syamsuddin (Editor), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai proses nominasi dan seleksi calon legislatif Pemilu 2004, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD) Panggabean, Samsurizal, 1991, Pemilu dan Demokrasi: Beberapa Catatan Kritis, dalam Prospektif, Kajian Masalah-Masalah Nasional dan Internasional, No. 2, Volume 3 Prianto, Budhy, 2011, Rekrutmen Kepemimpinan Sektor Publik di Daerah: Problem Internal Partai Politik, KALAMSIASI Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No. 2 September, Pusat Studi Komunikasi dan Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Scarrow, Susan, 2005, Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives Implementing Intra-Party Democracy, National Democratic Institute for International Affairs (NDI) Seda, Francisia, SSE, 2002, “Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif dan Pemilihan di Indonesia,” in International IDEA, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Stockholm: International IDEA. Shively, W. Philips, 1991, Power and Choice An Introduction to Political Science, Second Edition, New York, McGraw-Hill, Inc. Supriatma, Antonius Made Tony, 2009, Menguatnya Kartel Politik Para“Bos”, dalam Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, Penerbit LP3ES, Vol. 28, No. 2 Tryatmoko, Mardyanto Wahyu, 2006, Pilkada Langsung 2005 : Peran Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah, ISSN 1441-7923: WIDYARISET Vol. 9, No. 2, Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 197 - 205 Kompas, 15 Januari 2013 Kompas, 28 Desember 2012 Malang Pos, 25 Agustus 2012 Seputar Indonesia, 23 Juni 2012 Suara Pembaruan, 26 Juli 2012 tempointeraktif, 15 November 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
23
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN NO
JENIS PENGELUARAN
JUMLAH (Rp)
1. 2. 3.
Gaji dan Upah (Maksimum 30%) Bahan Habis Pakai (Material Penelitian) Biaya Perjalanan a. Perijinan b. Pengumpulan Data c. Seminar pemantauan Pengeluaran Lain-lain, 4. a. Biaya Dokumentasi dan Pembuatan Laporan b. Penelusuran Pustaka, Fotokopi, Penjilidan c. Administrasi Surat-Menyurat d. Biaya Pemeliharaan Alat JUMLAH
21.000.000,00 19.390.000,00 1.000.000,00 12.250.000,00 3.500.000,00 3.250.000,00 5.950.000,00 750.000,00 500.000,00 Rp 68.590.000,00
Terbilang : Enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah LAMPIRAN Lampiran 1. Justifikasi anggaran penelitian (untuk tahun berjalan) No. 1.
Komponen Gaji & Upah a. Ketua
[email protected] b. Anggota
[email protected] c. Field Worker
[email protected] d. Tng Admnistrasi1orgx4mgx4blnx10jam@Rp 12.500 Sub Total 2 Bahan/Material Penelitian 1. Alat Tulis Kantor a. Kertas Folio 10 rim @ Rp 30.000,b. Kertas HVS A4 10 rim @ Rp 30.000,c. Catridge Printer Warna 4 buah @ Rp 250.000,d. Ball Point 1 dos @ Rp 225.000,e. Ordner 5 buah @ Rp 50.000,f. Fix Stop map 5 buah @ Rp 50.000,g. Flash Disc 5 buah @ Rp 100.000,h. Block note 30 buah @ Rp 12.500,i. Catridge Printer Black 4 buah @ Rp 200.000,j. Kertas Glosy 2 dos @ Rp225.000,k. Gunting 2 bh @ Rp 45.000,l. Cutter 5 bh @ Rp 25.000,m. Spidol 1 dos @ Rp 125.000,2. Souvenir a. Cenderamata untuk individu dan lembaga informan penelitian: 50 bh @ Rp 150.000,-
Total Biaya Rp 10.000.000,Rp 7.000.000,Rp 2.000.000,Rp 2.000.000,Rp21.000.000,-
Rp 300.000, Rp 300.000, Rp 1.000.000,Rp 225.000,Rp 250.000,Rp 250.000,Rp 500.000,Rp 375.000,Rp 800.000,Rp 450.000,Rp 90.000,Rp 125.000,Rp 125.000,Rp 7.500.000,-
24
3. Sewa alat a. Sewa ruangan untuk 10 kali pertemuan dalam rangka credibility dan confirmability data dengan beberapa informan kunci @ Rp 500.000,b. Sewa LCD dan sound system untuk 6 kali pertemuan @ Rp 350.000,Sub Total 3. Biaya Perjalanan a. Perijinan 1 kali @ Rp 1.000.000,b. Pengumpulan Data - Transport lokal - Lumpsum - Akomodasi b. Seminar Pemantauan - Seminar Pemantauan 2 kali @ Rp 1.750.000,Sub Total 4. Biaya lain-lain a. Dukumentasi dan Pembuatan Laporan -Dokumentasi -Publikasi dan Jurnal Ilmiah b. Penulusuran Pustaka, fotocopy, penjilidan -Penelusuran Pustaka -Fotocopy -Penjilidan 20 exp @ Rp 100.000,c. Adm & surat menyurat d. Perbaikan komputer dan alat lain Sub Total Total Biaya Enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah
Rp 5.000.000,-
Rp 2.100.000,Rp 19.390.000,Rp 1.000.000,Rp 5.500.000,Rp 3.750.000,Rp 3.000.000,Rp 3.500.000,Rp 16.750.000,-
Rp 750.000,Rp 2.500.000,Rp 3.750.000,Rp 1.200.000,Rp 2.000.000,Rp 750,000,Rp 500.000,Rp11.450.000,Rp68.590.000,-
25
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas No.
Nama/NIDN
Instansi Asal
Bidang Ilmu
1.
Drs. Bambang Noorsetya, Msi. NIDN: 0703035703
Unmer
Ilmu Politik
2.
Drs. M. Nawawi, MSi NIDN: 0011055002
Unmer
Ilmu Adm. Publik
Alokasi Waktu (jam/ minggu) 10
10
Uraian Tugas
Koordinator & penanggungjawab seluruh proses dan kegiatan operasional penelitian, kajian teori dan pus-taka, review instrumen penelitian, pemaknaan fenomena, penyusunan pola (hipotesis kualitatif) proses rekrutmen calon anggota DPRD dan penyusunan laporan penelitian. Pengembangan desain dan operasionalisasi penelitian; pengembangan instrumen dan koordinasi uji lapangan; ujicoba instrumen & pengumpulan data di lapangan, penyiapan monev dan pelaporan hasil/temuan penelitian, penyusunan pola, dan laporan penelitian.
Lampiran 3. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian Penelitian yang akan dilakukan ini tidak memerlukan sarana dan prasarana yang bersifat spesifik. Namun demikian untuk kepentingan credibility dan confirmability data penelitian, peneliti memerlukan ruangan untuk menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah informan kunci. Mengingat bahwa domisili informan kunci tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah kabupaten Malang dengan lokasi yang berjauhan, kiranya akan mengalami kesulitan apabila harus diselenggarakan pertemuan di satu tempat. Termasuk apabila pertemuan itu diselenggarakan di Universitas Merdeka Malang. Karena itu untuk memudahkan koordinasi dengan para informan kunci, pertemuan direncanakan di 6 (enam) lokasi yang berbeda dengan cara menyewa ruangan dengan peralatan LCD dan sound system.
26
Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota tim peneliti Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota Tim Penelit 1. Ketua Peneliti A. Identitas Diri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Nama Lengkap (dengan gelar) Jabatan Fungsional Jabatan Struktural NIP/NIK/Identitas lainnya NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Alamat Rumah Nomor Telepon/Faks/HP Alamat Kantor Nomor Telepon/Fax Alamat e-mail Lulusan yang Telah Dihasilkan
13.
Mata Kuliah yang Diampu
Drs. Bambang Noorsetya, MSi Lektor Kepala ─ 207/FS 0714125601 Kudus, 14 Desember 1956 Jl. Danau Bratan Timur VII/G.10 Malang 08123210389 Jl. Ters. Dieng 62-64 Malang 0341-714009
[email protected] S-1= 250 orang; S-2= 40 orang; S-3= 0 orang 1. Teori Administrasi Negara 2. Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal 3. Sistem Politik Indonesia 4. Kelembagaan dan Manajemen Organisasi Non Pemerintah
B. Riwayat Pendidikan Nama Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Tahun Masuk-Lulus Judul Skripsi/Tesis/Disertasi
Nama Pembimbing/Promotor
S-1 Univ. Negeri Jember Ilmu Administrasi Negara 1977-1982 Hubungan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Partsisipasi Masyarakat 1. Drs. Sunaryo Danuwarsito 2. Krebet
S-2 Univ. Pajajaran Bandung Ilmu Administrasi Negara 1987-1991 Latar belakang Pemimpin dan Kecakapan dalam Memimpin
S-3
1. Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja, MA 2. Dr. Usman Hardi, MS 3. Dr. Ganjar Kurnia, MA
5. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir No.
Tahun
1.
20072008
Judul Penelitian Parameter Sosial Politik Resolusi Konflik Pertanahan Melalui Policy Networking dan Advocacy Coalition Frame Work (Analisis Diagnosa Kasus Pergolakan Petani Melawan Hegemoni Negara di Kawasan PTPN XII Kalibakar Kabupaten Malang)
Pendanaan Jml (Juta Sumber* Rp) RUKK/LIPI 140 Jakarta
27
6. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir Pendanaan No.
Tahun
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
1.
20072010 2004 2009
Pemandu Nsional PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM) Team Leader PNPM Mandiri Perkotaan di Jawa Timur Wilayah Selatan
Kementerian PU dan Wold Bank Kementrian PU dan Wold Bank
20102011
Team Leader PNPM Mandiri Perkotaan di Propinsi Kalimantan Selatan
Kementerian PU dan Wold Bank
2.
3.
Sumber*
Jml (Jt Rp) 75 6.000
3.000
7. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir Volume/NoNama Jurnal No. Judul Artikel Ilmiah mor/Tahun 1.
2. 8. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir No. 1
2 3 4
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Seminar Empat Pilar Kebangsaan (Kesbangpol Kemendagri) Penanggulangan Kemiskinan Penangulangan Kemiskinan Kemandirian Pangan Nasional (Kesbangpol Kemendagri)
Judul Artikel Ilmiah
Waktu dan Tempat
Fungsi dan Peran CIVIL SOCIET dalam Menjaga Keberlangsungan Demokrasi
10 April 2010, di Pemda Kab. Kediri
Testimoni Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Jawa Timur Optimalisasi Fungsi dan Peran Pemda dalam penanggulangan Kemiskinan Penguatan Kelembagaan Petani untu Menguatkan Posisi Tawar Petani
23 September 2010 di Pemkot Blitar 12 Maret 2011 di Pemkot Kediri 13 Juni 2012 di Pemkot Malang
9. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir No. 1.
2.
Judul Buku Kelembagaan dan Manajemen Organisasi Non Pemerintah (Buku Ajar)
Tahun
Jumlah Halaman
2012
88
Penerbit Buku Ajar Kuliah di FISIP Unmer Malang
28
10. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir No. Judul/Tema HKI Tahun ─
Jenis
Nomor P/ID
IX. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Tempat No. Respon Masyarakat Tahun Lainnya yang Telah Diterapkan Penerapan ─
29
30
2. Anggota Tim Peneliti A. Identitas Diri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Nama Lengkap (dengan gelar) Jabatan Fungsional Jabatan Struktural NIP NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Alamat Rumah Nomor Telepon/Faks/HP Alamat Kantor
10. 11. 12. 13.
Nomor Telepon/Faks Alamat e-mail Lulusan yang Telah Dihasilkan Mata Kuliah yang Diampu
Muhammad Nawawi, Drs., MSi (L) Lektor ─ 195005111981031001 0011055002 Yogyakarta, 11-05-1950 Jl. D. Bratan Timur 4/C 11 Kota Malang (0341) 714101 Univ. Merdeka Malang, Jl. Ters. Dieng 62 Kota Malang (0341) 568395 ─ S-1= orang; S-2= orang; S-3= orang 1. Pengantar Ilmu Politik 2. Sistem Politik Indonesia 3. Sistem Sosial Budaya Indonesia
B. Riwayat Pendidikan Nama Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Tahun Masuk-Lulus Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Nama Pembimbing/Promotor
S-1 Univ. Jember Ilmu Hub. Internasional 1979 Demokrasi Drs. Umaidi R, SU
S-2 Univ. Merdeka Malang Mag. Adm. Publik 2002 Wajib Belajar Prof. Dr. Bonaventura Ngaarawula, MS
S-3 ─
5. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir No.
Tahun
1. 2. 3. 4.
2007 2010 2011 2012
Judul Penelitian Sikap Masyarakat Pilkada Kab. Malang 2005 Pelayanan Puskesmas Blimbing Kota Malang Kebijakan Pembangunan Jalan Kec. Pakis Malang Pengelolaan Sampah Desa Tirtomoyo Pakis
Pendanaan Jml (Juta Sumber* Rp) Dikti 10 Unmer 5 Unmer 5 Unmer 5
6. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir No.
Tahun
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
1. 2.
2010 2011
Partisipasi Sosialisasi Kesehatan Blimbing Partisipasi Sosialisasi Infrastruktur Pemb. Pakis
3.
2012
Partisipasi Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Desa Tirtomoyo Kec. Pakis
Pendanaan Sumber* Jml (Jt Rp) Unmer 2 Unmer 1,5 Unmer
1,5
7. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir Volume/NoNama Jurnal No. Judul Artikel Ilmiah mor/Tahun ─
31
32
33
34
35