PELAKSANAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINRAH KOTA TERNATE
PUBLIKASI ILMIAH Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Magister (S2)
OLEH MOHAMMAD IHSAN KAMIL NPM: 080112004
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BIDANG KAJIAN UTAMA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE 2016
i
PUBLIKASI ILMIAH
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Magister (S2)
MOHAMMAD IHSAN KAMIL Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Dr. Abdul Hadi Sirat, SE., MS Irfan Zam Zam,SE., M.Sc. Ak Fakultas Ekonomi Universitas Khairun
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BIDANG KAJIAN UTAMA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PELAKSANAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINRAH KOTA TERNATE
ii
PELAKSANAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINRAH KOTA TERNATE
MOHAMMAD IHSAN KAMIL Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Dr. Abdul Hadi Sirat, SE., MS Irfan Zam Zam,SE., M.Sc. Ak Dr. Muktar A. Adam, SE., MM Dr. Nahu Daud, SE., M.Si Herman Darwis, SE., M.SA. Ak Fakultas Ekonomi Universitas Khairun
iii
PELAKSANAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINRAH KOTA TERNATE Oleh: MOHAMMAD IHSAN KAMIL Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas khairun Email:
[email protected] ABSTRAK Mohammad Ihsan Kamil (2016), Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerinrah Kota Ternate dengan Komisi Pembimbing satu Abd Hadi Sirat dan Komisi Pembimbing dua Irfan Zamzam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesiapan aparatur, komitmen organisasi dan sistem informasi Pemerintah Kota Ternate dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah Penelitian kualitatif di Pemerintah Kota Ternate yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dalam penelitian kualitatif adalah instrument kunci. Oleh karena itu, penilitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Artinya bagaimana melihat apakah ada dukungan dari Pemerintah Kota ternate secara umum dan sejauh mana kesiapan aparatur, sejauh mana kesiapan komitmen organisasi dan sistem informasi pada satuan kerja perangkat daerah secara khusus. Sehingga akan dilihat sejauh mana kesiapan pada satuan kerja perangkat daerah untuk penerapan akuntansi berbasis akrual.
Kata kunci : Aparatur, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi
iv
PELAKSANAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINRAH KOTA TERNATE Oleh: MOHAMMAD IHSAN KAMIL Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas khairun Email:
[email protected] ABSTRACT .
v
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah (UU 32/2004) dan sistem pengelolaan keuangan Negara (UU 17/2003). Reformasi pengelolaan keuangan negara terus diupayakan oleh Pemerintah dalam menyusun Standar Akuntasi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah telah disempurnakan dengan PP No 71 Tahun 2010. Secara konseptual kebijakan tersebut diambil dalam kerangka proses penguatan public sector governance di Indonesia. Standar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi juga disokong oleh peraturan lain seperti Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara. Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya SAP full accrual basis yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Strategi penerapan basis akrual di Pemerintah Daerah adalah dengan sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang dari pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skill pelaksana, membangun awareness, dan mengajak keterlibatan semua pihak. Fadlan (2013) menyatakan keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah tidak lepas dari peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengaruh faktor-faktor yang terkait didalamnya. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia, organisasional, dan faktor situasional lainnya. Terdapat beberapa alasan mengapa penelitian mengenai pra kondisi penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah perlu dilakukan. Pertama, karena konsep akuntansi akrual di lingkungan sektor publik masih tergolong baru dan membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya. Kedua, penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat dalam Undang-undang agar pemerintah segera menerapkan SAP berbasis akrual dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang menjadi prasyarat sebelum menerapkan akuntansi akrual secara penuh. Beberapa tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemrintahan Indonesia yaitu : 1. Aparatur
1
Individu dalam suatu organisasi merupakan komponen penting dalam mengendalikan setiap tindakan yang akan diambil dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini aparatur Pemerintah daerah adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri. 2. Komitmen Setelah Pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mengubah sistem akuntansi basis kas menjadi basis akrual maka diperlukan kebijakan yang mengatur cara atau model yang akan ditempuh untuk mencapai pengimplementasian basis akrual. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karateristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Rintonga (2010) dalam Halim (2012) menyatakan harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama, bahkan lebih lama dari masa periode jabatan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota DPR/DPRD. 3. Sistem informasi Menurut Simanjuntak (2010), adanya kompleksitas implementasi akuntansi bebasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based sistem yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Ternate adalah salah satu Pemerintah Daerah yang terpengaruh atas perubahan sistem akuntansi menjadi basis akrual. Saat ini Pemerintah Kota Ternate masih menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual dan mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan secara penuh basis akrual. Untuk menerapkan akuntansi basis akrual ini Pemerintah Kota Ternate harus memenuhi beberapa persyaratan misalnya kesiapan jumlah SDM yang ditandai kecukupan tenaga yang pernah mengikuti pelatihan SAP akrual, memiliki dunkungan IT yang online, serta memiliki kecukupan pengaturan intern tentang keuangan. Dengan semakin dekatnya batas waktu penerapan akuntansi basis akrual, maka seharusnya persiapan yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate sudah lebih baik dibanding saat PP 71/2010 baru dikeluarkan. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan untuk mengidentifikasi kesiapan Pemerintah Kota Ternate dalam menerapkan SAP berbasis akrual, maka topik tentang “Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Kota Ternate” penting untuk diteliti mengingat pada tahun 2015 Standar Akuntansi
2
Pemerintah berbasis akrual ini sudah harus di implementasikan dengan baik, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah, pegembangan sistem informasi dan pengembangan Aparatur dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan laporan keuangan mudah diakses oleh publik. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu : 1. Bagaimana Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Ternate ? 2. Bagaimana Komitmen Organisasi dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Ternate ? 3. Bagaimana Sistem Informasi dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Ternate ? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk : 1. Mengetahui kesiapan Aparatur Pemerintah Kota Ternate dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual 2. Mengetahui komitmen Organisasi Pemerintah pelaksanaan akuntansi berbasis akrual 3. Mengetahui Sistem Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan akuntansi berbasis akrual 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini yaitu. 1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan teori yang diperoleh sehubungan dengan manajemen keuangan daerah. 2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Kota Ternate yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Berbagai penelitian terkait dengan kesiapan aparatur pemrintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual banyak dilakukan. Hal ini sebagai konsekuensi dari permintaan masyarakat tentang transparasi dan akuntabilitas organisasi sektor publik yang menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut diantaranya: 1. Aventana dan Kurniawan (2014) dengan judul penelitian Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel
3
SDM dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga 2. mengemukakan bahwa variable independen mampu mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual hanya sebesar 23,20%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 3. Titik Setyaningsih (2013) melakukan penelitian tentang Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual (kasus di Pemerintah kota Surakarta). Hasil penelitiannya mengemukakanpertama, rendahnya tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap SAP berbasis akrual, kedua : aparatur Pemerintah Kota Surakarta telah mampu bekerja mandiri dalam melaksanakan SAP namun masi terkendala dengan rumitnya teknis penyusunan pelaporan dan ketiga : fasilitas yang minim, pendidikan staf yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman, kurangnya sosialisasi. 4. Purwaniati Nugraheni (2008), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, mengemukakan terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan, memenuhi karateristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 2.2. Karangka Teori 2.2.1. Teori Organisasi Orgnisasi identik dengan individu ataupun kelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang bergabung dalam suatu sistem. Pengertian organisasi adalah wadah untuk sekelompok individu untuk berinteraksi dalam wewenang tertentu. Organisasi yang dibentuk terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama.Siapapun memerlukan pengalaman dalam organisasi, ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan berinteraksi dengan yang lain. Dengan bekerja sama dengan yang lain maka pekerjaan akan terasa lebih ringan. Selain itu pekerjaan atau tugas akan lebih cepat terselesaikan dibandingkan kita hanya bekerja sendiri. Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja didalamnya ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Teori organisasi juga adalah pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi agar lebih berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Masalah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kepentingan organisasi yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan. 2.2.2. Teori Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
4
Proses ini terdapat dalam fungsi bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia (SDM) dianggap semakin semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia. Dalam usaha pencapaian tujuan organisasi, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut sumber daya manusia yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya tersebut. Namun, perlu diingat bahwa sumber daya manusia sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya faktor produksi lainnya, merupakan masukan (input) yang diolah oleh organisasi dan menghasilkan keluaran (output). Karyawan baru yang belum mempunyai keterampilan dan keahlian dilatih, sehingga menjadi karayawan yang terampil dan ahli. Apabila dia dilatih lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan menjadi karyawan yang matang, pengolahan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen SDM. 2.2.3. Laporan Keuangan 2.2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (means of communication) informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono, 2010). Singkatnya, pelaporan keuangan lebih luas dari pada laporan keuangan (Bastian, 2006). Dengan demikian, pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi tentang keuangan pemerintahan daerah disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah namun tidak terbatas pada: a) masyarakat; b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan d) pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
5
Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam rerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitasakuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: a) Pemerintah pusat; b) Pemerintah daerah; c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. 2.2.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan. c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
6
2.2.3.3 Asumsi Dasar Asumsi dasar dalam laporan keuangan di lingkungan pemerintah adaiah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: a) Asumsi kemandirian entitas; Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. b) Asumsi kesinambungan entitas; dan Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 2.2.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1) Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan : a. Memiliki manfaat umpan batik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
7
c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam Pengambilan keputusan. d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi Pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2) Andal Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3) Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4) Dapat Dipahami Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 2.2.3.6. Prinsip Akuntansi dan Laporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi,
8
oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: 1) Basis Akuntansi 2) Nilai Historis (Historical Cost) 3) Realisasi (Realization) 4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) 5) Periodisitas (Periodicity) 6) Konsistensi (Consistency) 7) Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) 8) Penyajian Wajar (Fair Presentation) 9) Kendala Informasi yang Relevan dan Andal 2.2.4.
Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting). Dalam akuntansi berbasi kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah atau dibayarkan dari Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Sesuai amanat Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atauWalikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP), dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.
9
2.2.5. Akuntansi Berbasis Kas Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut Kieso dkk (2008), basis akuntansi berbasis kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban diakui pada saat kas dibayarkan. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi berbasis kas memiliki kelebihan dan keterbatasan untuk diimplementasikan. Beberapa kelebihan dari akuntansi berbasis kas yaitu basis ini sederhana dan mudah untuk dipahami dan dijelaskan karena informasi yang dijelaskan yaitu sumber dana, alokasi dan sumber-sumber kas dan transaksi ekonomi diakui dan dicatat hanya ketika terjadinya penerimaan dan pembayaran kas. Kelebihan lainnya akuntansi berbasis kas tidak memerlukan pengetahuan yang mendetil mengenai akuntansi keuangan dari pembuat laporan keuangan karena dalam menentukan nilai arus kas yang harus dicatat tidak membutuhkan pertimbangan khusus. Selain itu, akuntansi berbasis kas memiliki keterbatasan seperti pencatatan ini hanya fokus pada arus kas dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah mengalokasikan sumber daya yang terbats secara efektif dan efisien dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat baik sekarang maupun masa depan. Lalu, pencatatan berbasis kas tidak dapat menyajikan laporan posisi keuangan (neraca) karena pencatatan tidak dilakukan secara double entry, akuntansi berbasis kas juga tidak dapat digunakan untuk penetapan barang harga barang dan jasa (pricing), kebijakan kontrak public, alat control dan evaluasi kinerja dengan efektif sebab tidak dapat memberikan beberapa informasi biaya pelaksanaan kegiatan. 2.2.6. Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih di tambah dengan waktu atau periode tertentu misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya).Arus kas padaawal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan (Syukriy, 2008). Selain terdapat perbedaan pada periode pembukuan, focus pengukuran yang digunakan juga berbeda antara basis kas menuju akrual dengan basis kas.Fokus pengukuran yang digunakan adalah semua sumber daya, bukan hanya kas, sehingga pada laporan posisi keuangan (neraca) dapat menggambarkan keadaan semua sumber daya yang ada (seperti utang dan piutang), tidak hanya kas. Kieso dkk (2008) mengemukakan definisi dasar kas yang telah dimodifikasi adalah campuran antara dasar kas dengan dasar akrual.Dalam standar akuntansi
10
pemerintahan yang ditetapkan PP No 24 tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP 24/2005, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalan Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 2.2.7. Standar Akuntansi Berbasis Akrual Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Selanjutnya untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi pemerintahan harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan negara/daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, yakni masyarakat; para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan
11
lembaga pemeriksa; pihakyang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah daerah itu sendiri. LKPD tersebut disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (UU Nomor 1 Tahun 2004). Standar akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam PP 24/2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporankeuangan. Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo;2006). Dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan pemerintah akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemerintah daerah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAP, 2010). 2.3. Infrastruktur Pendukung Kesiapan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual Beberapa kunci kesuksesan pengimplementasian akuntansi berbasis akrual yaitu strategi pengimplementasian akuntansi berbasis akrual harus dipilih dengan hati-hati, adanya komitmen politik, tujuan dari pengimplementasian ini dikomunikasikan, sumber daya manusia yang mengoperasikannya sudah terlatih, sistem informasi akuntansi memadai, badan audit memiliki sumber daya yang tepat, dan pengimplementasian basis akrual menjadi bagian reformasi birokrasi (Athukorala, 2003). Bila kunci kesuksesan tersebut disesuaikan dengan akuntansi pemerintahan di Indonesia maka dapat dianalogikan sebagai infrastruktur pendukung pengimplementasian akuntansi berbasis akrual (Saputro, 2010). Infrastruktur diatas dapat dijadikan sebagai indicator tingkat kesiapan pengimplementasian akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya penjabaran infrastruktur akan di bahas disubbagian ini. 1. Kesiapan Aparatur 2. Komitmen Organisasi 3. Sistem Informasi 2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang baik akan dapat berkontribusi menghasilkan LKPD yang berkualitas dan relevan untuk pengambilan keputusan.
12
1. Kesiapan Aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Sebuah pelaksanaan kebijakan publik dalam praktik memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian. SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Dalam Saputro (2010) disebutkan untuk komponen-komponen dalam manajemen SDM saling berhubungan dan harus selaras berjalan dan saling menudukung. Komponen tersebut antara lain : a. Budaya b. Organisasi c. Manusia 2. Kesiapan komitmen organisasi dalam pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 3. Kesiapan Sistem Informasi dalam pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Sistem informasi yang terintegrasi antara elemen dan manusia akan memberikan beberapa keunggulan, seperti : 1. Informasi yang dihasilkan lebih cepat dan akurat. 2. Respon dan keputusan dapat lebih cepat diberikan. 3. Kemampuan beradaptasi lebih cepat terhadap kondisi baru. Kesiapan sistem informasi dibutuhkan dalam proses persiapan pelaksanaan kebijakan baru sehingga pada saat pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti dan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang handal. S A P 2010
LKPD
KESIAPAN APARATUR
KESIAPAN KOMITMEN ORGANISASI
KESIAPAN SISTEM INFORMASI
Gambar 2.1
13
METODE PENELITIAN 4.1 Desain Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dekriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Kajian ini berupaya mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya dari prespektif pelakunya. Dengan demikian diharapkan fenomena tentang bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan diri dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, kendala-kendala yang dihadapi di daerah dapat dideskripsikan secara gamblang untuk kemudian di analisis dan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. 4.2
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Kota Ternate. Alasan pengambilan lokasi penelitian karena Kota Ternate sebagai Pemerintah Daerah akan menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual mulai pada tahun 2015. Waktu penelitian 3 bulan 3.3. Tahap Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah pelaksanaan penelitian sebagai berikut : 1. Literatur review 2. Pengumpulan Informasi di Lapangan 3. Analisis Data 4. Penginterpretasian Hasil Analisis 3.4
Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). 3.4.1
Metode Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan survei lapangan yang dilakukan lebih mendalam dengan mengamati secara langsung pada objek penelitian dengan metode survei adalah kuisioner dan wawancara.Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. 3.5
Definisi Operasional Variabel Variable penelitian diukur dengan aparatur, komitmen, dan sistem informasi yang dijelaskan sebagai berikut : a. Kesiapan Aparatur Komposisi berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dapat dilihat pada tabel 3.1.
14
Tabel 3.1. Komposisi Aparatur Latar belakang Pendidikan Akuntansi No Jenjang Pendidikan Jumlah 1. Strata 2 2 Orang 2. Strata 1 35 Orang 3. Diploma III 6 Orang 4. Sekolah Menengah Atas 17 Orang Jumlah 60 Orang Sedangkan komposisi aparatur yang telah mengikuti pelatihan tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Komposisi Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan SAP 2010 No Jumlah SKPD Jumlah Aparatur Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan SAP 2010 1. 41 SKPD 2.565 Orang 90 Orang
b.
c.
Jika difokuskan pada latar belakang pendidikan akuntansi, aparatur di Pemerintah Kota Ternate sebanyak 60 orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi terbagi secara tidak merata ke beberapa SKPD inilah yang mempengaruhi pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sedangkan dengan pelatihan akuntansi pemerintah berbasis akrual diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi pemerintah berbasis akrual Komitmen Organisasi Komitmen adalah adanya dukungan Pemerintah dan para pengambil keputusan dalam pemerintahan. Sistem Informasi Sistem informasi merupakan sistem pengedalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3.6 Metode Analisis Data 3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. Kerenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar-benar telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dalam penelitian kualitatif ini kesiapan aparatur, komitmen organisasi dan sistem 15
informasi adalah instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.Metode deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian ini menggunakan deskripsi analis.Metode analisis untuk mengumpulkan, manganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai penelitian. Metode ini untuk memaparkan sesuatu dengan cara mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi. Metode analisis deskriptif sesuai dengan hakikatnya adalah data yang telah terkumpul kemudian di seleksi, dikelompokkan, dilakukan pengkajian, interpretasi dan disimpulkan.Selanjutnya hasil kesimpulan itu dideskripsikan. Adapun langkah-langkah analisis deskriptif antara lain : a. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola jawaban b. Mencari Alternatif Penjelasan bagi data c. Menulis Hasil Penelitian HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Objek Penelitian Pada masa persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Kota Ternate perlu memperhatikan beberapa hal yang dianggap penting dalam penerapan tersebut. Persiapan ditujukan untuk dapat membantu kelancaran proses pelaksanaan dan mencapai tujuan yang diharapkan dari akuntansi berbasis akrual. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Pemerintah Kota Ternate yaitu infrastruktur pendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Kota Ternate melakukan pemeriksaan kesiapan infrastruktur pendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Infrastruktur yang dimaksud adalah pemerintahan dan politik, perundang-undangan, kebijakan persiapan dan model penerapan, manajemen SDM aparatur, dan sistem informasi akuntansi. Terhadap masing-masing informasi pendukung tersebut akan dianalisis untuk meliahat kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Ternate. 4.2 Hasil Penelitian Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
16
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya dengan biaya yang dikeluarkan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya criteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entititas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu : a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau mendapat estimasi yang andal Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat k diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Adapun pengakuan unsur laporan keuangan yaitu : 1. Pengakuan Aset
17
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur. Di Pemerintah Kota Ternate terdapat hal yang penting terkait penyusutan aset tetap yang harus mendapat perhatian : a. Masalah estimasi masa manfaat b. Masalah perolehan aset tetap dan nilai yang akan disusutkan c. Surat Keputusan penghapusan aset 2. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 3. Pengakuan Pendapatan 4. Pengakuan Beban Dan Belanja 4.3. Pembahasan 4.3.1. Kesiapan Aparatur Dalam Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual Tingkat kesiapan aparatur Pemerintah Kota Ternate terhadap standar akuntansi berbasis akrual dapat dilakukan terhadap dua sisi yaitu sisi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas dapat dilihat dari jumlah ideal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi akuntansi. Pada Pemerintah Kota Ternate menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dikatakan jumlah pegawai saat ini kurang ideal dari 2.565 orang PNSD, untuk yang berlatar belakang pendidikan akuntansi hanya 60 orang yang terbagi dari S2: 2 orang, S1: 35 orang, DIII: 6 orang, dan SMA: 17 orang dan tidak terbagi secara merata ke seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Ternate sehingga masih banyak SKPD yang belum memiliki aparatur yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Secara teknis yang benar-benar melaksanakan fungsi akuntansi secara cepat hanya dapat dilaksanakan oleh sebahagian kecil SKPD. Untuk SKPD yang tidak dapat menjalankan fungsi akuntansi menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan akuntansi berbasis akrual karena selain tidak memiliki kapasitas mereka juga tidak memiliki keinginan untuk mempelajarinya sehingga tidak dapat berkembang. Dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kompleksitas yang lebih tinggi disbanding basis kas atau basis kas menuju akrual maka sangat diperlukan pemerataan aparatur di setiap SKPD agar tidak terjadi penumpukan aparatur yang berlatar belakang akuntansi di beberapa SKPD tertentu, dan memberikan kesempatan aparatur untuk menempuh pendidikan formal dan non formal yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Ternate.
18
Dari sisi kualitas untuk melihat kesiapan aparatur dalam pelaksanaan akuntansi basis akrual dapat dilakukan analisis terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap dan sistem manajemen aparatur : 1. Pengetahuan Pengetahuan dapat berasal dari dalam (intern) dan luar (ekstern). Pada Pemerintah Kota Ternate dapat dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai. Dari 41 SKPD yang terdapat dilingkup Pemerintah Kota Ternate, pegawai yang memilik latar belakang pendidikan akuntansi masih sangat terbatas di masingmasing SKPD. 2. Keterampilan Keterampilan berbeda dengan pengetahuan meskipun sama-sama dapat menentukan tingkat kualitas aparatur. Jika pengetahuan lebih menekankan teori saja, sedangkan keterampilan adalah praktik dari teori. Keterampilan ini bisa diasah dengan sering dilakukan pelatihan-pelatihan untuk menerapkan teori dasar maupun peraturan-peraturan yang ada. Di Pemerintah Kota Ternate sendiri pelatihan ini bisa dari internal Pemerintah Kota Ternate maupun eksternal. Bila sebelumnya masih ada pegawai yang tidak berlatar belakang akkuntansi diharapkan mereka dapat memahami proses pelaksanaan akuntasi berbasis akrual dengan mengikuti pelatihan tersebut. Sedangkan untuk yang sudah memiliki pengetahuan dasar akuntansi diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuannya dengan lebih baik. 3. Sikap Berdasarkan hasil wawancara, aparatur di bagian keuangan masing-masing SKPD belum memberikan sikap positif yang baik atas rencana penerapan akuntansi berbasis akrual. Setelah mereka sudah disosialisasikan bahwa basis akrual memiliki manfaat dan tantangan baru, sikap yang ditunjukkan adalah mendukung rencana tersebut. Rencana ini dinilai sebagai kesempatan bagi Pemerintah Kota Ternate untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dari awal. Hal ini dapat membentuk persaingan sehat antar Pemerintah Daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan baik. Sikap penting lainnya untuk hal ini, yaitu sikap mau belajar sehingga kemampuan aparatur dapat berkembang. Apabila aparatur tersebut memiliki latar belakang akuntansi namun tidak ada keinginan untuk mempelajari hal baru, sama saja dengan kemampuan yang sia-sia karena ilmu seharusnya diperbaharui setiap waktu. 4. Sistem manajemen aparatur Sistem manajemen aparatur memiliki peran penting untuk mendapatkan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini mengingat aparatur adalah operator penting yang akan menjalankan dan mengontrol kegiatan yang dilaksanakan di suatu organisasi. Sistem manajemen aparatur yang dapat diterapkan di organisasi, termasuk Pemerintah Daerah yaitu sistem perekrutan, pelatihan, penghargaan, hukuman, dan pengembangan karir pegawai. Tujuan dari sistem ini adalah mendapatkan aparatur yang berkualitas.
19
Dalam hal ini, aparatur berkualitas dibutuhkan untuk dapat menjalankan akuntansi berbasis akrual dengan baik karena tingkat kompleksitasnya yang lebih tinggi dibanding basis kas. a. Sistem perekrutan b. Sistem pelatihan c. Sistem Penghargaan dan Hukuman d. Sistem Pengembangan Karir Berdasarkan tabel 2, menunjukkan 70 % aparatur yang mewakili masing-masing instansi belum memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan standar akuntansi berbasis akrual. Pada partisipan dalam jumlah yang hampir sama, tidak mengerti struktur informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Informasi tersebut konsisten dengan jawaban mereka dalam hal kemampuan analisis yang sangat rendah atas unsur laporan keuangan ( 40 %). Hal ini didukung wawancara berikut dengan Kabid Akuntansi DPKAD Kota Ternate : “ Sepengetahuan saya, basis akrual hanya cocok untuk diterapkan dalam perusahaan komersial, mengapa hal ini seolah dipaksakan dalam akuntansi pemerintahan ? yang penting dalam pekerjaan saya adalah kemampuan untuk bisa mempertanggungjawabkan anggaran untuk kemudian membuat pelaporan yang diminta atasan: dan yang terpenting lagi adalah Saya tidak menggunakan uang Negara.” Namun hal yang menarik dalam laporan ini adalah mereka paham sepenuhnya kosekuensi yang mereka hadapi jika tidak menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan tabel 2, sebanyak 10 partisipan aparatur Pemerintah Kota Ternate, 7 orang (70 %) diantara mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan akuntansi berbasis akrual, ini berarti hanya 3 partisipan yang memiliki pengetahuan memadai tentang akuntansi berbasis akrual. Partisipan bahkan menyatakan bahwa basis akrual hanya cocok untuk perusahaan. Menurut partisipan basis akrual seolah dipaksakan dalam akuntansi pemerintahan. Berdasarkan tabel 3, menunjukkan struktur akuntansi berbasis akrual dipahami oleh 6 Partisipan (60 %). Basis akrual tidak dilaksanakan untuk asset, kewajiban, dan ekuitas (40%). Hasil ini di dukung pernyataan yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Ternate melaksanakan akuntansi berbasis kas menuju akrual untuk kemudian secara bertahap menuju akrual penuh. Pelaksanaan penerapan akuntansi basis akrual di Instansi Pemerintah Kota Ternate dapat dilihat pada tabel 4, menyatakan bahwa dengan penerapan akuntansi basis akrual dengan aplikasi terbaru diharapkan mampu menyusun laporan keungan secara mandiri (30%), sehingga tidak perlu bekerjasama dengan pihak luar. Laporan keungan dapat disajikan tepat waktu. Walaupun akuntansi berbasis akrual masih memerlukan kerumitan teknis penyusunan (70 %). Temuan ini berbeda dengan temuan Harun (2008) yang menyatakan bahwa instansi memerlukan bantuan pihak luar dalam pelaksanaan
20
akuntansi berbasis akrual, tetapi konsisten dengan pernyataan Harun (2008) dalam kerumitan teknis penyusunan. Berdasarkan tabel 5, menunjukkan faktor penghambat pelaksanaan akuntansi berbasis akrual antara lain fasilitas yang minim dan keterbatasan sumber daya manusia (pendidikan staf yang tidak sesuai dan kurangnya pengalaman). Factor penghambat pelaksanaan akuntansi berbasis akrual masih konsistem dengan penelitian Harun (2008). Berdasarkan tabel 5 partisipan juga mengatakan kurangnya sosialisasi sistem baru sebagai faktor penghambat pelaksanaan akuntansi berbasis akrual (80 %). Ketiadaan anggaran mengakibatkan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yang baik. Partisipan tidak dapat memahami basis akrual hanya satu sampai dua tahap pelatihan melainkan membutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk mencapai pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual yang lebih komprehensif. Ketersediaan anggaran pelatihan dan sosialisasi dimungkinkan dengan komitmen pimpinan dalam setiap instansi Pemerintah Kota Ternate yang menyadari perlunya memahami akuntansi berbasis akrual secara pribadi maupun organisasi. Praktik akuntansi yang dianggap berguna oleh Pemerintah Kota Ternate yaitu akuntansi berbasis kas menuju akrual untuk kemudian secara bertahap akan melaksanakan basis akrual secara penuh. Praktik akuntansi yang seharusnya digunakan adalah pendapatan dan beban, seharusnya bisa diakui dan disajikan di LO dengan memberikan penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan didukung oleh payung hukum peraturan teknis SAP 2010. 4.3.2. Kesiapan Komitmen Organisasi Kesiapan organisasi akan dilakukan dengan melihat kondisi yang ada dilapangan, Pemerintah Kota Ternate. Kondisi-kondisi yang dianalis seperti kepatuhan terhadap peraturan, budaya organisasi, penataan organisasi dan manajemen aparatur. Analisis kepatuhan terhadap peraturan dapat dilakukan dengan melihat bahwa Pemerintah kota Ternate menerapkan setiap peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah. Contohnya ketika dikeluarkan PP No.24 Tahun 2005, Pemerintah Kota Ternate menerapkan peraturan tersebut dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Dan ketika di keluarkan PP. No.71 Tahun 2010, Pemerintah Kota Ternate sudah mulai mempersiapkan diri dengan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Ternate agar pada tahun 2015, batas maksimal basis akrual diterapkan secara penuh. Undang-undang merupakan dasar hukum dari setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintahan diatur dalam UU. Oleh karena itu, pelaksanaan akuntansi berbasi akrual untuk menghasilkan laporan keungan yang menunjukkan hasil pengelolaan keungan daerah juga memerlukan Undang-Undang sebagai aspek legal. Beberapa Undang-Undang sebagai dasar implementasi akuntansi berbasis akrual : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
21
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual Pemerintah juga perlu mengeluarkan pedoman pelaksanaan yang akan mengatur lebih detail tentang standar dan tahapan pelaksanaannya. Pemerintah membentuk panitia khusus yang merancang peraturan terkait akuntansi berbasis akrual yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Komite ini telah berhasil mengeluarkan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Lampiran dari peraturan ini menjelaskan beberapa hal terkait mengenai SAP berbasis akrual seperti kerangka konseptual akuntansi pemerintahan; penyajjian laporan keuangan; laporan realisasi anggaran berbasis kas; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; akuntansi persedian; akuntansi investasi; akuntansi asset tetap; akuntansi konstruksi dalam pekerjaaan; akuntansi kewajiban; koreksi kesalahan; perubahan kebijakan akuntansi; perubahan estimasi akuntansi; dan operasi yang tidak dilanjutkan; laporan keuangan konsolidasian; dan laporan operasional. Pada masa transisi dari basis kas menjadi akrual Pemerintah Kota Ternate di sarankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual. Perbedaan yang ditunjukkan secara garis besar antara basis akrual dengan basis kas menuju akrual yaitu pada basis akrual ada laporan operasional sedangkan basis kas menuju akrual tidak ada laporan tersebut. Analisis terhadap komitmen organisasi pertama dapat dilihat dari kebijakan pengukuran kinerja. Indikator kinerja utama tidak hanya berdasarkan berdasarkan persentase capaian realisasi anggaran tapi laporan keuangan yang dihasilkan yaitu yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indicator kinerja utama ini sama dengan tujuan akuntansi berbasis akrual yaitu meningkatkan akuntabilitas laporan keungan, peniliaian kinerja, posisi keuangan, dan arus kas yang lebih handal (reliable). Di Pemerintah Kota Ternate berdasarkan hasil wawancara dengan Sekda Kota Ternate, dikatakan setelah dikeluarkannya PP 71 tahun 2010 pelaksanaan akuntansi basis akrual dimulai pada tahun 2015, maka pada tahun 2014 Pemerintah Kota Ternate sudah mengeluarkan Peraturan Walikota No. 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Walikota No.16 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi untuk mendukung pelaksanaan akuntansi pemerintah basis akrual. 1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate : 1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi : 3. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. 4. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini.
22
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. 7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD. 2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tujuan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. 4. Tujuan Penyajian Laporan Arus Kas Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. 5. Tujuan Penyajian Laporan Operasional Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 6. Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 7. Tujuan Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Tujuan kebijakan Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 4.3.3 Kesiapan Sistem Informasi Sistem informasi akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Ternate yang penerapannya dimulai pada tahun 2014 adalah SIMDA Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Ini adalah tahun
23
kedua Pemerintah Kota Ternate menggunakan SIMDA dan setiap tahun selalu ada penyempurnaan. Analisis kesiapan sistem informasi akuntansi dapat dilakukan melalui kondisi elemen mesin (sistem yang terkomputerisasi) dan sumber daya manusia (operator). Pertama, analisis kesiapan elemen mesin untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, sudah mencoba ke arah single database. Dengan adanya software seharusnya merupakan langkah kedepan bentuk laporan keungan tidak lagi dalam bentuk hardcopy. Namun karena saat ini masih dalam masa transisi, sehingga masih diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini mencoba untuk menghidupkan sistem online. Uji coba sistem online sudah mulai dijalankan pada Tahun 2013 akan tetapi masih terkendala dengan fasilitas pendukung sehingga ada beberapa SKPD yang terletak di luar wilayah Kota Ternate belum dapat menjalankan sistem ini sepenuhnya. Apabila sistem ini dijalankan dapat dilakukan efisiensi karena tidak perlu biaya cetak laporan keuangan dan biaya akomodasi untuk berkumpul menyusun laporan keungan bersama. Apabila sistem ini terhubung dengan baik akan dapat memudahkan komunikasi anatar SKPD. Selain itu, ada rencana untuk mulai dilakukan e-audit oleh BPK, bila sistem online ini dijalankan untuk melakukan pemeriksaan BPK tidak perlu datang ke kantor untuk meminta data-data, meskipun masih perlu dilakukan Tanya jawab untuk konfirmasi data yang ada. Kedua, analisis untuk sumber daya manusia atau operator yang akan menjalankan sistem tersebut diperlukan orang yang memiliki kemampuan logika akuntansi dan sistem dengan baik. Oleh karena itu diperlukan pelatihan agar operator memahami cara kerja sistem tersebut. Sebagus apapun sistem yang dibangun apabila operator yang menjalankan tidak memahami cara kerja sistem maka akan sia-sia. Sistem tersebut perlu dikontrol agar tidak terjadi gangguan sistem, baik disebabkan virus maupun hacker. Untuk saat ini Pemerintah Kota Ternate masih terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada operator-operatornya. Sistem akuntansi pemerintah daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah Kota Ternate. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1. Kesiapan Aparatur Pemerintah Kota Ternate dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Ternate sudah siap. 2. Komitmen Pimpinan telah siap dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota No.15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi guna mendukung Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar
24
3.
Akuntansi Pemerintah. Akan tetapi masih belum adanya sosialisasi berkelanjutan terhadap dasar hukum Peraturan Walikota tersebut. Dari sisi sistem informasi sudah siap tetapi belum dapat berjalan dengan baik, masih perlu waktu untuk mengetahui kekurangan dari sistem tersebut.
5.2
Saran Saran terkait hasil dari penelitian ini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Ternate dapat berjalan dengan baik : 1. Saran terkait Kesiapan Aparatur a. Perlu pemerataan pegawai yang berlatar belakang akuntansi di masing-masing SKPD untuk memenuhi kebutuhan organisansi. Perlunya perekrutan pegawai dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan agar logika akuntansinya baik. b. Selain itu pelatihan-pelatihan berikut sosialisasi terkait peraturan baru harus terus dilaksanakan agar kemampuan pegawai dapat mengikuti perkembangan kebutuhan pemerintah. Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara rutin untuk mengikuti perkembangan peraturan yang terus disempurnakan setiap tahun. 2. Di perlukan komitmen organisasi untuk memahami akuntansi berbasis akrual dengan melakukan sosialisasi. Kebijakan dan peraturan yang telah ada agar di sosialisasikan secara berkelanjutan agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Karena sebagus apapun peraturan dibuat, bila orang yang melaksanakan tidak memiliki komitmen yang baik menjalankanya, hasilnya tidak akan maksimal. 3. Sistem online perlu disiapkan infrastruktur yang memadai sampai ke seluruh SKPD agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan.
25
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta Ichsan, 2014, Manfaat Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan : Pondasi Manajemen Biaya Entitas Pemerintahan, Universitas Indonesia BPK RI.2007.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Booklet), BPK. RI, Jakarta. Adventana, Kurniawan. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Simanjuntak, 2010. Penerapan Akuntansib Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan Di Indonesia, Disampaikan Pada Kongres XI, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta. Titik Setyaningsih (2013). Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Terhadap Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus Di Pemerintah Surakarta). Universitas Sebelas Maret Surakarta Indah, (2008). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan PP24/2005 Pada Pemerintah Kota Medan, Universitas Sumatera Utara. Ritonga, 2010. Kas Basis vs Akrual Basis, Widyaswara (BDK), Medan. Fadlan, 2013. Keberhasilan Atau Kegagalan Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah Tidak Lepas Dari Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Universitas Gajah Mada Kieso Dkk, 2008. Akuntansi Intermediate, Jilid II, Salemba Empat, Jakarta. Syukriy, 2008 Dalam Kusuma 2013, Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Implementasi Laporan Keuangan SAP Berbasis Akrual, Universitas Jember Hasibuan, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta, Erlangga. Robbins 2002, all-about-theory.blogspot.com/2010/03, Komitmen Organisasi Departemen Keuangan. Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen keuanganTahun 2001. Widjajarso 2008, www.scribd.com/bwidjajarso. Sugiono 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Bandung Alfabeta. Bodnar, 2000. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi keenam, Penerjemah, Amir Abadi Jusup Dan Rudi M. McLeod, 2001. Sistem Informasi, Edisi 7 Jilid 2, Prebalindo, Jakarta. Harahap, S. S. (2011). Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers. Halim dan Kusufi 2012, Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga laporan keungan Hingga Tempat ibadah, Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul. 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Buku Edisi Ketiga. Bandung: Fokusmedia Mardiasmo.(2006). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta. Yogyakarta Nordiawan, Dedi. 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat.
26
Veithzal Rivai, Ella Jauvani (2011), Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk perusahaan, Cetakan ke-4, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta Krumwiede Dalam Kusuma, 2013. Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah, Universitas Diponegoro. Athukorala, 2003. ejournal.unesa.ac.id/article/8874/57/article. Berelson dan Steiner, 1964. Sosiologi Organisasi, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Abadi. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, http://www.pekalongankab.go.id/fasilitasweb/artikel/ekonomi. Amriani, 2014. Menyonsong Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan, Makassar. Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008).Pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Ekonommi Bisnis, No.1. Vol.13. April. Purwaniati Nugraheni,(2008) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Joshua, 2013 Pengertian, Ciri-ciri, Unsur-unsur Dan Teori organisasi. https : //gerald58joshua,wordpress.com/2013/10/17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. ____________, Nomor 233/PMK/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. ____________, Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. ____________, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. ____________, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. ____________, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ____________, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. ____________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ____________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ____________, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ____________, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
27
