Pedoman Pengajuan Lembaga Zakat Terdaftar
Dodik Siswantoro Sri Nurhayati
2015
Pedoman Pengajuan Lembaga Zakat Terdaftar
Dodik Siswantoro Sri Nurhayati
2015
Pedoman Pengajuan Lembaga Zakat Terdaftar Copyright @Dodik Siswantoro & Sri Nurhayati Penulis: Dodik Siswantoro & Sri Nurhayati Cover: Dodik Siswantoro
Diterbitkan pertama kali oleh:
Jln. Kerja Bakti RT 001/02 No. 9 Kel. Makasar, Kec. Makasar Jakarta Timur 13570, Indonesia Telp: 021-8098208 e-mail:
[email protected] www.DapurBuku.com Januari 2015 ISBN:
9 786 023 15 043 4
ii
Kata Pengantar
Assalamu’ alaikum wr wb. Perkembangan lembaga zakat di Indonesia cukup pesat. Di era Orde Baru lembaga zakat milik Pemerintah yang terdengar adalah Bazis DKI dan di swasta ada Dompet Dhuafa yang awalnya hanya kumpulan dari wartawan Republika. Kemudian setelah itu bermunculan Lembaga zakat, hingga saat ini 19 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui oleh negara. Bahkan muzakki yang memberi zakat ke 19 LAZ tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak (PKP)-nya. Sejak tahun 2008, sudah tidak ada lagi LAZ baru yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Walaupun, banyak LAZ-LAZ baru yang berdiri. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Lembaga zakat merupakan lembaga nirlaba yang kududukannya seharusnya diakomodir oleh Pemerintah. Lembaga ini secara tidak langsung membantu masalah sosial di masyarakat. Dengan adanya buku ini diharapkan Lembaga zakat menjadi mudah menjadi Lembaga zakat terdaftar di Pemerintah. Di samping itu masalah sosial yang ada di Indonesia dapat diminimalisir. Buku ini didukung oleh Universitas Indonesia dan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Wassalam Dodik Siswantoro Sri Nurhayati
Kritik dan saran bisa email ke
[email protected], terima kasih.
iii
Daftar Isi
Bab
Keterangan
Hal
Kata Pengantar
iii
Daftar Isi
iv
Bab 1
Sejarah Zakat di Indonesia
1
Bab 2
Hukum dan legalitas Lembaga Zakat
2
Bab 3
Lembaga Zakat Terdaftar di Kemenag
4
Bab 4
Syarat Lembaga Zakat terdaftar
7
Bab 5
Proses pendaftaran Lembaga Zakat terdaftar
9
Referensi
14
iv
Bab 1 Sejarah Zakat di Indonesia
Sejarah zakat di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup lama sejak zaman masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh Wali Songo di abad ke-14. Namun demikian, hal ini tidak tercatat secara otentik dalam sejarah Indonesia. Secara struktur dan kelembagaan baru ada pada abad ke-19. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi penjajahan yang menghilangkan peran lembaga zakat di Indonesia. Pada abad ke-20, lembaga zakat yang dikelola pemerintah yang cukup aktif dan dikelola dengan baik contohnya adalah Bazis DKI. Lembaga zakat ini berada di bawah naungan Pemerintah DKI Jakarta. Di samping itu sudah cukup banyak melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat. Adapun di beberapa masjid dan pesantren, manajemen zakat juga dilakukan namun tidak mendapat perhatian dari media dan cenderung dilakukan secara sporadis. Lembaga zakat yang dikelola secara swasta dilakukan oleh Dompet Dhuafa pada tahun 1995 yang diinisiasi oleh wartawan Republika. Setelah lembaga ini berkembang cukup pesat maka banyak lembaga sejenis yang berkembang di Indonesia, misalnya Rumah Zakat, PKPU, Al Azhar, DSUQ dan lainnya. Namun antara tahun 2008 hingga UU tahun 2011 tidak ada lagi lembaga zakat terdaftar di Pemerintah pusat. Sejak terbitnya UU zakat tahun 2011 yang mengharuskan lembaga zakat berbadan hukum ormas dan harus mendapat izin dari Kemenag, perkembangannya menjadi tidak begitu pesat. Namun sejak adanya uji materi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat kelonggaran bagi Lembaga zakat maka terjadi kegairahan kembali, misalnya masjid dibolehkan mengumpulkan dan menyalurkan zakat jika jauh dari Baznas. Di samping itu badan hukum lembaga zakat boleh berbentuk Yayasan. Namun demikian, ada batas waktu dalam keharusan Lembaga Zakat harus terdaftar di Kemenag yaitu hingga tahun 2015 menurut UU.
1
Bab 2 Hukum dan legalitas Lembaga Zakat
Pada dasarnya jenis Lembaga Zakat di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu di bawah Pemerintah dan yang dikelola oleh swasta. Pembagian jenis Lembaga zakat sebagai berikut: 1.
Pemerintah a.
b.
c.
2.
Baitul Maal Lembaga zakat ini hanya berada di Aceh. Lembaga ini membawahi struktur Pemerintahan dibawahnya misalnya kabupaten, kecamatan (gampong) dan kelurahan (mukim). Di Aceh zakat sudah menjadi zakat pengurang pajak menurut UU No. 11/2006, namun belum dapat dilaksanakan karena belum didukung oleh UU pajak. Selain itu zakat masuk menjadi APBD di Aceh. Baznas pusat Lembaga zakat nasional di bawah Kemenag. Lembaga ini mendapat bantuan APBN untuk operasional sehari-hari. Baznas daerah Lembaga zakat yang didirikan oleh Pemeritah daerah, awalnya disebut dengan Bazda.
Swasta a.
b.
Independen Lembaga zakat yang didirikan oleh swasta yang tidak di bawah koordinasi lembaga lain. Misalnya PKPU, Rumah Zakat. Bagian lembaga 1) Perusahaan Lembaga zakat swasta di bawah koordinasi perusahaan swasta. Ada yang didirikan secara resmi atau lewat komunitas Muslim. Misalnya LAZ Yayasan Amanah Takaful di bawah PT Asuransi Takaful Indonesia, LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat di bawah Bank Muamalat.
2
2) Organisasi Lembaga zakat di bawah koordinasi organisasi seperti Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama. Dari lembaga tersebut di atas beum semuanya terdaftar sebagai Lembaga Zakat di Kemenag. Baitul Maal belum terdaftar di Kemenag, sehingga dari zakat yang dibayarkan tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Beberapa Baznas daerah juga belum terdaftar di Kemenag. Yang menjadi masalah adalah sebelum uji material MK, banyak Lembaga Zakat swasta yang resah karena belum terdaftar di Kemenag. Namun dengan adanya peluang waktu pendaftaran, hal ini menjadi harapan Lembaga zakat swasta agar dapat terdaftar. Ada juga sebutan lain seperti LAZIS yang juga menghimpun infak dan sedekah selain zakat, yaitu LAZIS Muhammdiyah, LAZIS NU dan LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI).
3
Bab 3 Lembaga Zakat Terdaftar di Kementerian Agama
Pada awalnya Lembaga zakat yang berada di Indonesia tidak terlalu banyak. Untuk tertib administrasi maka diperlukan pengaturan Lembaga zakat agar lebih sistematis dan terkendali. Oleh karena itu perlu lembaga zakat itu terdaftar di Pemerintah pusat khususnya Kementerian Agama. Hal ini berdasarkan pasal 7 ayat UU No. 38/1999 yang berbunyi “Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah” dan pasal 21 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581/1999 yang berbunyi “Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah”. Sejauh ini ada 19 Lembaga Zakat yang terdaftar dan zakat yang dibayarkan dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yaitu: 1. Badan Amil Zakat Nasional Lembaga zakat nasional di bawah Kemenag. Dasar Keputusan Presiden No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001. 2. LAZ Dompet Dhuafa Republika Lembaga zakat yang awalnya didirikan oleh wartawan Republika. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 439/2001 tanggal 8 Oktober 2001. 3. LAZ Yayasan Amanah Takaful Lembaga ini dimiliki oleh Takaful. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 440/2001 tanggal 8 Oktober 2001. 4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat Lembaga yang didirikan oleh LSM. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 441/2001 tanggal 8 Oktober 2001. 5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat Lembaga zakat yang didirian oleh Bank Muamalat. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 481/2001 tanggal 7 November 8 November 2001. 6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah Lembaga zakat yang didirikan LSM di Surabaya. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 523/2001 tanggal 10 Desember 2001.
4
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LAZ Baitul Maal Hidayatullah Lembaga ini didirikan oleh Pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 538/2001 tanggal 27 Desember 2001. LAZ Persatuan Islam Lembaga ini didirikan oleh Persis. Keputusan Menteri Agama No. 552/2001 tanggal 31 Desember 2001. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia Didirikan oleh komunitas Muslim BNI. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 330/2002 tanggal 20 Juni 2002. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat Lembaga yang didirikan oleh Bank Syariah Mandiri. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 406/2002 tanggal 7 September 2002. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Lembaga yang didirikan oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Dasar Keputusan Menteri Agama No. 407/2002 tanggal 17 September Juni 2002 LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Lembaga yang didirikan oleh Muslim di BRI. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 445/2002 tanggal 6 November 2002 LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil Lembaga resmi yang dirikan oleh Bank Muamalat. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 468/2002 tanggal 28 November 2002 LAZ Baituzzakah Pertamina Lembaga yang didirikan oleh Muslim di Pertamina. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 313/2004 tanggal 24 Mei 2004 LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) Lembaga zakat yang didirikan oleh Darut Tauhid di Bandung. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 410/2004 tanggal 13 Oktober 2004 LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia Lembaga zakat yang didirikan oleh LSM. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 42/2007 tanggal 7 Mei 2007 LAZIS Muhammadiyah Lembaga zakat yang didirikan oleh Muhammadiyah. Keputusan Menteri Agama No. 457/2002 tanggal 21 November 2002
5
18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) Lembaga zakat yang didirikan oleh NU. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 65/2005 tanggal 16 Februari 2006 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) Lembaga zakat yang didirikan oleh alumni haji Indonesia. Dasar Keputusan Menteri Agama No. 498/2006 tanggal 31 Juli 2006 Daftar tersebut merujuk pada PER-15/PJ/2012 Dirjen Pajak mengenai Badan/Lembaga Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan sebelumnya yaitu PER-33/PJ/2011.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Gambar 1 Jumlah Izin Lembaga Zakat yang terdaftar Sumber: Peraturan Dirjen Pajak No. PER-15/PJ/2012
Dari tabel 1 terlihat bahwa sejak tahun 2008 tidak ada lagi izin untuk Lembaga zakat terdaftar di Indonesia. Padahal banyak lembaga zakat yang beroperasi, baik yang secara resmi berbadan hukum atau yang tradisional lewat masjid atau sekolah. Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang jelas mengenai Lembaga zakat ini. Sesuai dengan UU No. 38/1999, Pemerintah pusat seharusnya mengakomodir perkembangan Lembaga zakat yang berkembang di Indonesia. Di samping itu, diperlukan adanya lembaga pengawas yang terbuka atas perkembangan lembaga zakat di Indonesia.
6
Bab 4 Syarat Lembaga Zakat Terdaftar
Merujuk pada UU Zakat No. 23/2011 dan Risalah sidang perkara Mahkamah Konsitusi No. 86/PUU-X/2012 maka syarat Lembaga Zakat agar terdaftar di Kemenag adalah (pasal 18 ayat 2): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial berbentuk lembaga berbadan hukum mendapat rekomendasi dari BAZNAS memiliki pengawas syariat memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya bersifat nirlaba memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Sedangkan dalam PP No. 14/2014 diatur dalam pasal 57, isinya sama dengan UU kecuali poin 2. Yang perlu diperhatikan PP ini seharusnya juga merujuk pada hasil sidang MK. UU No. 23/2011 diuji konstitusi ke Mahkamah Konstitusi dan terdapat revisi. Menurut risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 bahwa LAZ tidak harus berdasar Ormas. Sesuai dengan: 1.
Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, ”a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk
7
perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”; 2.
Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, ”a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; huruf b yang menyatakan, ”berbentuk lembaga berbadan hukum” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;
Status Organisasi Kemasyarakatan bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi Lembaga zakat yang mengajukan izin Menteri. Kemudian, untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam, atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang. Sehingga dimungkinkan juga untuk lembaga selain yayasan dengan kriteria tersebut.
8
Bab 5 Proses pendaftaran Lembaga Zakat terdaftar
Proses yang harus dilalui oleh Lembaga Zakat agar terdaftar di Kementrian Agama Republik Indonesia (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2/2014): 1.
mengajukan izin rekomendasi ke Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) sebelum ke Kementrian Agama Republik Indonesia a. Skala Nasional, izin diberikan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam setelah mendapat rekomendasi dari Baznas. Syarat yang harus dipenuhi (komentar diberikan bukan huruf yang miring): 1. Menulis izin tertulis rekomendasi ke Baznas untuk izin pembentukan Lembaga Amil Zakat dengan skala nasional 2. Kemudian melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: - Anggaran dasar organisasi Anggaran dasar ini mencakup AD/ART yang disahkan oleh notaris setempat. - Surat keterangan terdaftar dari Kementrian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam Untuk masjid atau musholla belum diatur dalam peraturan ini sehingga dianggap berada di luar jangkauan BAZ dan LAZ. - Susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota
9
Pengawas syariat harus mempunyai kapasitas yang kompeten di bidang syariah atau gabungan dengan anggotanya dalam bidang audit. - Surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masingmasing pengawas syariat. - Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan), administratif dan keuangan LAZ perlu merujuk pada tata kelola yang baik dan internal audit diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan fraud yang terjadi. - Surat pengangkatan pegawai - Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas material dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait Audit keuangan dapat menjadi beban bila dana kelolaan belum besar. Sehingga perlu dilakukan batasan skala ekonomi atas audit keuangan untuk LAZ. - Ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di 3 (tiga) provinsi yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) program bagi penerima manfaat. Perlu adanya format baku untuk ikhtisar program pendayagunaan zakat. Hal ini untuk memudahkan dalam perbandingan dengan LAZ lain dan memasukkan ke dalam database.
10
b.
Skala Provinsi, izin diberikan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam setelah mendapat rekomendasi dari Baznas. Syarat yang harus dipenuhi: 1. Menulis izin tertulis rekomendasi ke Baznas izin pembentukan dengan skala provinsi 2. Lampiran: - Anggaran dasar organisasi - Surat keterangan terdaftar dari Kementrian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam - Susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota - Surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masingmasing pengawas syariat - Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan), administratif dan keuangan - Surat pengangkatan pegawai - Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas material dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait - Ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) program bagi penerima manfaat.
11
c.
Skala kabupaten/kota, izin diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Baznas. Untuk mempermudah pengawasan, perlu adanya sentralisasi database sehingga LAZ secara keseluruhan dapat terpantau. Syarat yang harus dipenuhi: 1. Menulis izin tertulis rekomendasi ke Baznas izin pembentukan dengan skala kabupaten/kota 2. Lampiran: - Anggaran dasar organisasi - Surat keterangan terdaftar dari Kementrian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam - Susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota - Surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masingmasing pengawas syariat - Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan), administratif dan keuangan - Surat pengangkatan pegawai - Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas material dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait - Ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (output), hasil
12
(outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) program bagi penerima manfaat. 2.
mengajukan izin ke Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia bagi Lembaga zakat skala nasional atau provinsi, sedangkan untuk Lembaga zakat skala kabupaten/kota izin diajukan ke kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi
13
Referensi Baznas. 2014. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2/2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional. Direktur Jenderal Pajak. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER15/PJ/2012 tentang perubahan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011 Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kementrian Keuangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktur Jenderal Pajak. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER33/PJ/2011 tentang Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kementrian Keuangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementerian Agama. 1999. Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Kementrian Agama Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2010. PP No 60/2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. PP No. 14/2014 tentang pelaksanaan UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1999. UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
14
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. Penjelasan atas UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. 2012. Risalah sidang perkara No. 86/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
15
