BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.
0726/Pdt.G/2011/PA.Pml.TENTANG Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Orang Tua Angkat A. Pertimbangan Hakim Terhadap Fakta Dipersidangan Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. Dalam
Penetapan
Pengadilan
Agama
Pemalang
Nomor
0726/Pdt.G/2011/PA.Pml, Majelis Hakim yang memeriksa telah melakukan pertimbangan yang termaktub dalam amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka. 2. Menimbang, bahwa dallil-dalil gugatan para Penggugat pada pokoknya menerangkan
bahwa
para Penggugat adalah saudara
kandung dari Almarhumah Rantiyah binti Rakimin yang meninggal
53
54
dunia pada tanggal 6 Nopember 2011 karena sakit ( bukti P.1 ) meninggalkan harta warisan namun sampai sekarang belum dibagi dan banyak dari harta tersebut dikuasai oleh anak angkat Pewaris yaitu Tergugat 1; 3. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat maupun saksi-saksi serta sebagaimana tertera dari bukti P.2 maka terbukti bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah saudara kandung dari almarhumah Rantiyah binti Rakimin sehingga para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Almarhumah Rantiyah binti Rakimin dan tidak ada ahli waris selainnya lagi; 4. Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita, petitum Penggugat, jawaban Tergugat, serta replik dan duplik maupun bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis hakim dapat mengkonstatir bahwasanya gugatan para Penggugat adalah perihal gugatan waris yang berupa tirkah dari Almarhumah Rantiyah binti Rakimin yang hingga kini belum dibagi diantara ahli warisnya, dan harta – harta tersebut banyak dikuasai oleh anak angkat dari Almarhumah Rantiyah yaitu Tergugat I bersama suaminya (Tergugat II) dan Turut Tergugat; 5. Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tirkah Almarhumah Rantiyah adalah berupa perhiasan emas, tabungan, deposito, tanah sawah, tanah kering, rumah yang kesemuanya tidak dibenarkan oleh
55
Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat; 6. Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya meneguhkan dalildalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan juga saksi-saksi, adapun bukti P.4 sampai P.19 hanya berupa foto copy dan tidak dapat menunjukkan aslinya karena semua asli sertipikat ada dalam penguasaan Tergugat, namun dalam hal ini karena foto copy tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pemalang secara resmi dan telah dicocokkan dengan warkah BPN serta bermaterai cukup maka alat bukti P.4 sampai P.19 dapat diterima untuk dipertimbangkan demikian halnya dengan bukti saksisaksi yaitu saudara Nugroho Urip Santoso, Suwarso, Bambang Sri Raharjo, Jaedun dan Hartono, maka oleh karena mereka tidak ada hubungan yang dilarang menjadi saksi ( pasal 145 HIR) maka untuk selanjutnya dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan; 7. Menimbang, bahwa untuk membuktikan tirkah berupa perhiasan emas, Penggugat mengajukan bukti saksi Nugroho Urip Santoso dan Jaedun dan copy disc rekaman pembicaraan, saksi-saksi mana hanya menerangkan Almarhumah Rantiyah semasa hidupnya memakai perhiasan emas maka bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya tirkah berupa emas perhiasan yang masih ada dan wujud barangnya. Adapun bukti copy disc (P.22), juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang penuh karena isinya tidak jelas
56
dan masih membutuhkan bukti lain, bukti mana tidak dipenuhi Penggugat dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya tirkah berupa perhiasan emas dengan cukup; 8. Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai uang tabungan deposito di Bank Mandiri cabang Pemalang dan Bank BRI Unit Taman milik Rantiyah binti Rakimin tidak dapat dibuktikan Penggugat adanya sehingga selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan apalagi permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama memanggil pihak Bank agar memperlihatkan rekening milik Rantiyah untuk perihal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi mengenai jumlah rekening nasabah merupakan rahasia bank yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan secara jelas mendefinisikan rahasia bank dalam pasal 1 ayat 28 “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”Karena informasi mengenai rekening tergugat termasuk dalam kategori rahasia bank, maka bank wajib merahasiakan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan rahasia bank milik nasabah. Pasal 40 ayat 1 undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan “bank
57
wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pasal 41A, pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan pasal 44A.Untuk itu maka maka dalam hal Pengadilan Agama diminta untuk memanggil pihak bank guna memberikan informasi mengenai jumlah rekening tergugat, berdasarkan undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pengecualian untuk membuka rahasia bank dapat dikabulkan salah satunya dalam perkara perdata, akan tetapi undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan hanya mengizinkan rahasia bank diberikan kepada pihak ketiga dalam kasus perdata antara bank dengan nasabah, pasal 43 undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa “dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan
keterangan
lain
yang
relevan
dengan
perkara
tersebut.”Pasal ini sangat jelas memberikan batasan perkara perdata hanya diantara bank dengan nasabah. Untuk perkara perdata diluar pihak bank dengan nasabah, maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk meminta pihak bank membuka informasi mengenai rahasia bank milik nasabah. Kecuali pemberian informasi
58
tersebut diminta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan.Pasal 44 A ayat 1 undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan “atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. 9. Menimbang, bahwa untuk tirkah berupa tanah baik itu tanah sawah, kering maupun yang ada bangunan rumah di atasnya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi dan bukti surat P.4 sampai dengan P.21 dan dari bukti tersebut maka terbukti ada tanah yang telah bersertifikat atas nama Rantiyah binti Rakimin yaitu tanah sawah (SHM Nomor:1611, luas 4290 meter persegi, blok Banjarsari dengan batas sebelah utara milik Siti Uprahah, sebelah timur milik Sri Budianti, sebelah selatan milik Sahari Kapin, sebelah barat milik Supinah, bukti P.4; SHM Nomor: 2445, luas 2828 meter persegi, blok Selokerto dengan batas sebelah utara milik Nuripah, sebelah timur saluran, sebelah selatan milik Suhardi Kusnul, sebelah barat saluran, bukti P.5; SHM Nomor: 391, luas 3370 meter persegi, blok Siambeng dengan batas sebelah utara bekas yasan milik Muhtar Tabri, sebelah timur saluran, sebelah selatan tanah bengkok, sebelah barat milik Chujaemah, bukti P.6; SHM Nomor: 1339, luas 3990
59
meter persegi, blok Kedungnangka dengan batas sebelah utara milik Mubbasih/Muniah, sebelah timur milik H. Tohir/ saluran air, sebelah selatan milik Tasmirah Zubaibas/ Sulistyowati, sebelah barat jalan desa, bukti P.7; SHM Nomor: 268, luas 3120 meter persegi dengan batas sebelah utara milik H.Ali Maskuri, sebelah timur tersier, sebelah selatan milik H.Usman, sebelah barat milik Rantiyah Rakimin, bukti P.8); 10.
Menimbang, bahwa selain tanah sawah ada juga tanah kering
SHM Nomor: 621, luas 428 meter persegi , blok Kedungnangka dengan batas sebelah utara milik Rantiyah, sebelah timur jalan desa, sebelah selatan milik Sachir/ Prasetyo, sebelah barat milik Sumitri/ Suhadi, bukti P.11, SHM ini atas nama Rantiyah dan Muniah dan di atas tanah ini berdiri bangunan rumah; Sebidang tanah belum bersertifikat pada leter C no: 2686 milik Rantiyah dengan nomor persil: 105 Kelas Desa I, luas 89 meter persegi dengan batas sebelah utara milik Gunawan Sriatun,sebelah timur jalan desa, sebelah selatan milik Dian Kurniawan, sebelah barat milik Wasti Yono, di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, bukti P.20; Sebidang tanah kering milik Rantiyah dengan letetr C no: 2844, Nomor Persil: 123 Kelas Desa I luas 430 meter persegi dengan batas sebelah utara milik Taryono Ril Ban/ gang jalan setapak, sebelah timur milik Rasmian, sebelah barat sungai, bukti P.21;
60
11.
Menimbang bahwa bukti P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.11,P.20,P.21 yang
telah dicocokkan keasliannya dengan warkah dari Kantor Pertanahan Pemalang serta Buku Desa dan bermaterai cukup serta berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 3 Pebruari 2012 maka Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti surat ini dapat diterima menjadi alat bukti dengan demikian terbukti almarhumah Rantiyah binti Rakimin memiliki tanah sawah, tanah kering, tanah kering yang diatasnya ada bangunan rumah sebagaimana tersebut pada bukti P.4 sampai P.8, P.11,P.20 dan P.21(sebagian),dan dengan meninggalnya Rantiyah binti Rakimin maka harta-harta tersebut menjadi tirkah; 12.
Menimbang, bahwa ada dua bidang tanah yang belum
bersertifikat milik Rantiyah dengan nomor persil: 72 Kelas Desa II luas 200 meter persegi dan 50 meter persegi, (bukti P.21,sebagigian lainnya) akan tetapi berdasarkan pemeriksaan setempat ternyata di atas tanah tersebut ada bangunan rumah permanen milik orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.21 untuk persil nomor: 72 kelas Desa II dengan luas 200 meter persegi dan 50 meter persegi menjadi tidak jelas bendanya dan oleh karena itu tidak diterima; 13.
Menimbang, bahwa selain dari tirkah tersebut di atas maka bukti
P.9,P.10,P.12 sampai P.19 dikesampingkan dan tidak
perlu
dipertimbangkan karena sertifikat-sertifikat itu bukan atas nama Rantiyah melainkan atas nama para Tergugat dan Turut Tergugat
61
sedangkan keberatan Penggugat yang menengarai terbitnya sertifikat – sertipikat atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat itu rekayasa maka keberatan Penggugat tidak dapat diterima disebabkan sertipikat merupakan alat bukti bagi pemegang hak atas tanah dan berdasarkan UUPA maka selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), dan orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan (pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah); 14.
Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa
bukti surat (T.1 sampai dengan T.15) dan saksi-saksi yaitu saudara Bahar bin Muhammad,Turasih binti Mughyi, Kusmini binti Mistar, Suwarso bin Wasmi, Asikin Abd Gani bin H.Abd Gani, Hartono bin Muhammad Sulam, Cholil Faizun bin Raswad dan Bambang Sri Raharjo, bukti-bukti surat mana secara formal telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok maka alat bukti
62
tertulis tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah, demikian pula
bukti
saksi-saksi
yang secara
kualitas
personal
tidak
bertentangan dengan kualifikasi saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR sehingga dapat diterima; 15.
Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 maka Majelis Hakim
berpendapat sengketa yang diajukan Tergugat ke Pengadilan Negeri Pemalang sama sekali tidak berhubungan langsung dan bukan merupakan perihal titik singgung sehingga perkara ini tetap dapat dilanjutkan dan bukti T.1 sudah seharusnya dikesampingkan; 16.
Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.11 menunjukkan
Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah dimaksud adalah bukan atas nama almarhumah Rantiyah binti Rakimin; 17.
Menimbang, bahwa bukti T.12 menunjukkan bahwa ternyata
tergugat 1 (Sulistyowati) adalah anak angkat almarhumah rantiyah binti rakimin yang diadopsi berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemalang tanggal 9 Juli 1985 oleh karena itu, dalil tergugat bahwa sulistyowati adalah anak angkat yang sah dapat dibenarkan; 18.
Menimbang, bahwa bukti T.13 , T.14, dan T.15 tidak
membuktikan bantahan, akan tetapi justru menguatkan bukti P.1, sehingga terbukti almarhumah Rantiyah adalah janda dari almarhum M. Nasir dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2011 di Pemalang;
63
19.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi
(Turasih, Kusmini dan Suwarso) majelis dapat mengambil satu persangkaan bahwasanya Sulistyowati (Tergugat 1) telah banyak mendapatkan pemberian harta dari almarhumah Rantiyah (ibu angkatnya), dikuatkan pula dengan keterangan saksi Aasikin Abdul Ghani, Hartono, setidaknya tergugat 1 dan tergugat 2 telah mendapat hibah tanah seluas setengah bau dari almarhumah rantiyah; 20.
Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti tertulis
maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat majelis Hakim berkesimpulan bahwa: 1. Ternyata tidak diperselisihkan bahwa almarhumah rantiyah binti rakimin adalah janda dari almarhum M. Nasir yang telah meninggal
dunia
pada
tanggal
6
november
2011
dan
sepeninggalnya almarhumah mempunyai saudara kandung yang dapat berkedudukan menjadi ahli waris, yaitu Taswadi bin Rakimin, Sudinar bin Rakimin, almarhum Mamu bin Rakimin (tempatnya digantikan oleh anak-anaknya antara lain Agus Dirmanto sebagai anak sulung almarhum Mamu, hal ini dimungkinkan berdasarkan pasal 185(1) Kompilasi Hukum Islam) dan Muni’ah (Turut Tergugat) dan tidak ada ahli waris selainnya lagi; 2. Ternyata almarhumah Rantiyah binti Rakimin selain meninggalkan ahli waris juga semasa hidupnya telah mengadopsi Tergugat
64
1bernama Sulistyowati, putri kandung Muniah (Turut Tergugat) dan sepeninggalnya ada meninggalkan harta waris berupa tanah sawah, tanah kering, dan bangunan rumah; 3. Ternyata almarhumah Rantiyah binti Rakimin semasa hidupnya berhubungan baik dengan saudara-saudara kandungnya dan dengan anak adopsinya, dan ada memberi hibah kepada Tergugat 1 dan 2 berupa tanah seluas 0,5 bau serta telah memelihara Tergugat 1 dari kecil, menyekolahkannya, menguliahkannya, dan menikahkan tergugat 1 atau dengan perkataan lain, telah membiayai hidup Tergugat I sejak kecil hingga mandiri. 21.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
diatas maka majelis hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan cukup sepanjang mengenai ahli waris pewaris adalah Taswadi, Sudinar, Agus Dirmanto dan adikadiknya, dan Muni’ah dapat dibenarkan, kemudian mengenai harta warisan adalah semua tanah yang sertifikat hak miliknya atas nama Rantiyah binti Rakimin dan selanjutnya kedudukan Taswadi, Sudinar, Agus Dirmanto dan adik-adiknya, dan Muni’ah adalah ashabah, maka sesuai dengan firman Allah QS An- Nisa ayat 176 yang berbunyi:
65
Yang artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak .... dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. pembagiannya menjadi Taswadi mendapat 2/7 bagian sama dengan Sudinar dan Agus Dirmanto dan adik-adiknya, sedangkan Muni’ah mendapatkan bagian 1/7; 22.
Menimbang bahwa Tergugat.1 benar anak angkat pewaris, namun
majelis hakim berpendapat di dalam memahami pasal 209 KHI, tidak serta merta menjadi keharusan dan berdasarkan bukti persangkaan hakim Tergugat 1 sebagai anak angkat telah mendapat banyak pemberian dari pewaris
sehingga
layak
apabila
pemberian
harta
tersebut
dikompensasikan sebagai bagian warisan dan memenuhi rasa keadilan kiranya bila majelis menyimpangi ketentuan pasal 209 KHI sesuai dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yakni hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tidak menempatkan Tergugat 1 berhak atas bagian wasiat wajibah akan tetapi menempatkan Tergugat 1 sebagai ulul qurba/dzawil qurba karena memang merupakan anak dari saudara kandung almarhumah yang baru terbuka kesempatan menjadi ahli waris yaitu sebagai ahli waris pengganti dan sudah sepatutnya tergugat 1 tidak
66
mendapatkan bagian dari tirkah almarhumah Rantiyah binti Rakimin karena terdinding/terhalang oleh Turut Tergugat; 23. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) dan pasal 182 HIR, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;.1
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara No: 0726/ Pdt.G/PA.Pml/2011. Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian dari pemohon, maka Pengadilan Agama Pemalang menetapkan ahli waris dari si pewaris. Penetapan ahli waris ini pada dasarnya adalah untuk dijadikan dasar dalam transaksi jual beli karena harta warisan berupa tanah tersebut akan dijual. Penetapan Pengadilan Agama Pemalang ini nantinya menjadi dasar ketika dikemudian hari terjadi peng-klaim-an dari ahli waris bahwa ia yang berhak atas semua harta warisan tersebut. Sejauh ini dapat diamati bahwa di antara sekian banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perangkat hukum Islam yang masih belum populer di masyarakat, khususnya mengenai hukum waris Islam. Hal ini dipengaruhi oleh budaya Indonesia itu sendiri yang memiliki pemahaman bahwa hukum Islam bersandar pada ketentuan dalam Al Qur‟an dan Al Hadis. Selain Al Qur‟an dan Al Hadis, harusnya dipertegas lagi dengan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari Al Qur‟an dan Al Hadis. Menurut Drs. Bambang Sugeng,MSI Hakim Pengadilan Agama Pemalang 1
Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0726/Pdt.G/2011/Pml. Hlm. 33
67
bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum, dalam hal ini hakim, dalam upaya penerapan ketentuan hukum waris Islam adalah peraturan hukumnya belum sempurna. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi di luar Al Qur‟an dan Al Hadis. Sejauh ini, belum ada produk hukum baru yang mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam Lebih lanjut, Drs. Bambang Sugeng,MSI mengemukakan bahwa peraturan hukum tentang kewarisan, khususnya ahli waris pengganti belum memasyarakat karena kurangnya sosialisasi dan atau penyuluhan hukum tentang hukum Islam. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor fasilitas berupa sarana dan prasarana yang meliputi bahan penyuluhan hukum, dan kelancaran administrasi kurang mendukung, akibatnya berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan ahli waris pengganti.2 Menurut penulis, penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih banyak disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera membagi harta warisannya sesaat setelah pewaris meninggal, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak seperti ahli waris pengganti tidak memperoleh haknya. Di samping itu, ada pula anggapan bahwa keponakan pewaris tidak berhak memperoleh harta warisan karena telah terhalang hubungannya 2
wawancara tanggal 24 Oktokber 2014).
68
dengan pewaris (orang tuanya masih hidup yang berhak waris) dengan istilah “patah titian” dan hal tersebut tidak ada ketentuannya dalam Al Qur‟an sehingga mereka pun tidak berhak menjadi ahli waris. Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Untuk lahirnya sebuah putusan diperlukan beberapa prosedur tententu, dan ada berbagai jenis putusan yang akan dilahirkan dari dunia peradilan. Skripsi ini akan menguraikan secara singkat tentang macam-macam putusan hakim sekaligus proses eksekusinya.
