P E M B A N G U N A N B E RK E L A N J U TA N
KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan. Dampak tersebut berupa pencemaran dan kemerosotan kualitas sumber daya alam serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu, muncul paradigma baru ini berkembang gagasan tentang “sustainable development” atau pembangunan berkelanjutan. Menurut komisi Brundtland, sustainable development adalah "pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa berkompromi (mengurangi) kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka".
Sehubungan dengan konsep tersebut pembangunan di Indonesia belum dikatakan sustainable, karena pembangunan ternyata mempunyai sisi ganda, yaitu sisi positif dan negatif. . Dalam mengatasi sisi negatif tersebut, diperlukan adanya proses integrasi antara pembangunan ekonomi dan lingkungan dalam kebijakan pembangunan lebih lanjut. Proses integrasi ini dikenal dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga konsep yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.
Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya: Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal). Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
P E R H AT I A N M A S A L A H L I N G KU N G A N D I I N D O N E S I A Perkembangan terakhir tentang perhatian lingkungan di Indonesia adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/MENLH/4/1996 yang mengatur tentang program “Langit Bersih”. Program ini mewajibkan kalangan industri yang menandatangani surat kesediaan untuk memasang alat penurun kadar poluitan gas buangan pabrik. Adapun jenis industri yang ditekankan untuk menandatangani program ini terdiri dari empat jenis industri, yaitu industri baja, semen, pulp-kertas dan industri bahan bakar. Penentuan jenis industri ini didasarkan pada aset dan kualitas gas buangan yang mereka keluarkan (Republika online, 1996).
FA K T O R P E N E N T U P E L A K S A N A A N P E M B A N G U N A N B E R K E L A N J U TA N A. Peran Pemerintah 1. Peran politik pemerintah
Kemauan politik pemerintah dianggap sebagai faktor utama yang bisa menjawab apakah konsep pembangunan berwawasan lingkungan itu hanya merupakan cita-cita ideal atau terwujud dalam kenyataan. Di Australia, misalnya Green Party (partai hijau lingkungan) adalah partai yang menyuarakan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan. Walaupun partai ini kecil, namun bisa menarik perhatian masyarakat karena mampu mempengaruhi opini masyarakat untuk kasus-kasus lingkungan. Oleh karena itu, kemauan politik pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
2. Peran institusi pemerintah Kemauan politik harus ditindaklanjuti dengan kebijakan mengembangkan institusi yang menangani isu lingkungan. Di Indonesia institusi yang dibentuk untuk menangani isu lingkungan tersebut adalah Bapedal serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Dalam menjalankan perannya, institusi-institusi tersebut masih banyak menghadapi masalah, baik yang berkenaan dengan kelembagaan maupun masalah pendanaan. Menurut Andrews (1994), Bapedal mempunyai dua kekurangan penting, yaitu :
a. Tidak ada unit yang melaksanakan pelatihan lingkungan yang bersifat umum/general pada seluruh seksi badan tersebut. Pelatihan hanya terbatas disediakan dalam bidang AMDAL. b. Struktur organisasinya tidak mencakup seksi hukum untuk menyiapkan peraturan (legislasi) dan standar serta untuk melakukan monitoring terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, ada beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas badan lingkungan, antara lain (Yakin, 1997): Faktor pendanaan Faktor birokrasi Kedekatan dengan pemerintah Ketersediaan staf Wewenang
B. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang bergerak di bidang lingkungan setidaknya mempunyai dua peranan penting dalam pelaksanaan program pembangunan berwawasan lingkungan: Pertama, berperan untuk mendidik masyarakat akan pentingnya lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Kedua, berperan sebagai control terhadap kebijakankebijakan pemerintah yang sekiranya dapat merusak lingkungan. Peran kontrol ini bisa dilakukan karena lembagaini merupakan lembaga non-government. Jadi semakin banyak LSM tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli lingkungan tapi juga mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan.
C. Peran Produsen Produksi atau industrialisasi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan yang berasal dari limbah atau bahan sisa yang tidak terpakai dlaam proses industri. Limbah ini akan memberikan biaya sosial yang harus ditanggung dan sering tidak dimasukkan dalam biaya produksi, padahal biayanya tidak sedikit, sehingga agak sulit untuk menumbuhkan kesadaran pihak perusahaan untuk melaksanakan upaya pengendalian lingkungan. Sebenarnya rusaknya lingkungan akibat aktivitas produksi ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha dalam jangka panjang.
D. Peran Masyarakat Partisipasi dan peran masyarakat terhadap masalah lingkungan adalah sebagai berikut: Meningkatkan kesadaran akan hidup yang bersih, sehat dan sejatera, pembuangan sampah dan sanitasi yang baik bisa menekan masalah lingkungan Preferensi konsumsi yang memberikan insentif bagi pengembangan produk yang bernuansa lingkungan atau produkyang ramah terhadap lingkungan (green consumerism).Langkah ini misalnya dengan mengkonsumsi barang-barang yang berdimensi lingkungan dan menghindari barang-barang yang merusak lingkungan Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap masalah lingkungan akan meningkatkan peran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (lingkungan sebagai isu politik yang menentukan) sehingga integrasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara seksama
E. Peran Pendidikan Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang mendorong percepatan program pembangunan berkelanjutan. Partisipasi ini mulai tumbuh apabila masyarakat sudah merasakan pentingnya lingkungan sebagai suatu yang berharga. Untuk menumbuhkan partisipasi diperlukan upaya yang terarah dan berkesinambungan. Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan pentingnya lingkungan dan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia dan alam.
Sampai saat ini dengan melakukan berbagai kerjasama dalam kemitraan dengan berbagai kelembagaan yang mempunyai kesamaan cita-cita dan tujuan, institute telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yaitu: Pendidikan dan latihan Studi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan Penelitian pembangunan dan lingkungan Menyelenggarakan seminar, symposium, dan lokakarya Konsultasi di bidang pembangunan dan lingkungan Pengabdian masyarakat Komunikasi penerbitan serta penyebarluasan pemikiran untuk menunjang pambangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
P R I N S I P- P R I N S I P PEMBANGUNAN B E R K E L A N J U TA N Menurut Heal, (Fauzi,2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang . Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.
Para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep brunland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-being)generasi mendatang.
Hall (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlajutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar; Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic wellbeing; Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.
Menurut Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlajutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman: Keberlajutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlajutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Keberlajutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Keberlajutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik
S T R AT E G I P E M B A N G U N A N B E R K E L A N J U TA N A. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial B. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman C. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif D. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang
TERIMAKASIH
