Organisasi dan Tata Kerja (OTK)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
Kode Dokumen
:
0000102000
Revisi
:
0
Tanggal
:
……………. 2010
Diajukan oleh
:
Rektor ttd Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
Disetujui oleh
:
Ketua Senat UB ttd Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
i
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor: 0xx/O/2009 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Menimbang: a. bahwa Universitas Brawijaya telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; b. bahwa Universitas Brawijaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sejumlah lembaga yang saling terkait dan membutuhkan mekanisme Organisasi dan Tata Kerja yang serasi, efektif, dan efisien; c. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya yang lama dan dijadikan dasar dalam mengatur rincian tugas unit, uraian jabatan pada semua jenjang struktur organisasi kurang relevan dengan kebutuhan saat ini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya baru. Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
1
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001; 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas; 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/P/2001 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang pelaksanaan administrasi kepegawaian jabatan fungsional dosen kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; 12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Badan Layanan Umum Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0xx/O/2009 tentang Statuta Universitas Brawijaya. Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Senat Universitas Brawijaya tanggal 6 November 2008.
2
MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Organisasi dan Tata Kerja ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2. Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Universitas adalah Universitas Brawijaya. 4. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya. 5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas di Universitas Brawijaya. 6. Senat Universitas adalah Senat Universitas Brawijaya. 7. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya. 8. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya. 9. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efiesiensi dan produktivitas. 10. Statuta adalah Statuta Universitas Brawijaya. 11. Organisasi dan Tata Kerja adalah Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya yang merupakan jabaran Statuta Universitas ke dalam rincian hubungan tentang fungsi dan tugas organisasi di semua struktur organisasi Universitas yang ditetapkan oleh Senat Universitas. 12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Brawijaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidikan tetap di Universitas Brawijaya. 14. Baku Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan. 15. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 16. Hubungan hirarki adalah hubungan yang didasarkan pada struktur organisasi yang ada. 17. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan fungsi yang sejenis.
3
BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS. Pasal 2 (1) Universitas adalah perguruan tinggi negeri yang berkantor pusat di Malang. (2) Universitas dipimpin Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. (3) Pembinaan Universitas secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan dalam bidang keuangan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pasal 3 (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Universitas mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. (3) Universitas melaksanakan: a. Pengembangan pendidikan tinggi; b. Penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; c. Pengabdian kepada masyarakat; d. Pembinaan sivitas akademika, alumni, dan hubungan dengan lingkungan; e. Kelancaran urusan tata usaha Universitas; f. Kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat.
BAB III ORGANISASI UNIVERSITAS Pasal 4 Organisasi Universitas terdiri atas: a. Senat Universitas b. Dewan Pengawas c. Unsur Pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektor d. Unsur Pelaksana Akademik: 1) Fakultas: a) Fakultas Hukum b) Fakultas Ekonomi c) Fakultas Ilmu Administrasi d) Fakultas Pertanian e) Fakultas Peternakan f)Fakultas Teknik g) Fakultas Kedokteran h) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan i) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam j)Fakultas Teknologi Pertanian k) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik l) Fakultas Ilmu Budaya m) Fakultas lain yang diperlukan 2) Program Pascasarjana
4
e.
f.
g. h. i.
3) Program Pendidikan Vokasi 4) Lembaga: a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat b) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Unsur Pelaksana Administrasi: 1) Biro Administrasi Keuangan 2) Biro Administrasi Umum 3) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 4) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Unsur Penunjang: 1) Perpustakaan 2) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 3) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi 4) Unit Inkubator Bisnis 5) Pusat Bahasa 6) Unit Layanan Mata Kuliah Umum 7) Unit Penerbitan 8) Unit Job Placement Center 9) Unit lain yang diperlukan Unsur Pemantauan dan Evaluasi: 1) Pusat Jaminan Mutu 2) Satuan Pengendali Internal Unsur Usaha Bisnis Pusat Bisnis Unsur Pelayanan Umum: 1) Unit Pembinaan Agama 2) Unit Pelayanan Kesehatan 3) Unit lain yang diperlukan
Bagian Kesatu Senat Universitas Pasal 5 (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas. (2) Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari para Guru Besar Tetap, pimpinan Universitas, Dekan, dan 2 (dua) orang Dosen Tetap dari masingmasing fakultas. (3) Senat Universitas mempunyai tugas: a. Mengusulkan perubahan Statuta Universitas kepada Menteri; b. Memberikan pertimbangan tentang anggota Dewan Pengawas unsur tenaga ahli yang diusulkan Rektor kepada Menteri. c. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas; d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian sivitas akademika; e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik; f. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;
5
g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor. h. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan oleh Rektor; i. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan menjadi Rektor j. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi Pembantu Rektor dan Direktur Pascasarjana; k. Mensahkan hasil pemilihan Dekan hasil pertimbangan Rapat Senat Fakultas; l. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi guru besar; m. Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika; n. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan Guru Besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan. (4) Senat Universitas terdiri atas 3 (tiga) komisi, yaitu: a. Komisi A bertugas dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, b. Komisi B bertugas dalam bidang kelembagaan dan keuangan, c. Komisi C bertugas dalam bidang penyusunan peraturan Universitas. (5) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota Komisi. (6) Tata cara pengambilan keputusan Rapat Senat diatur dalam Peraturan Tata Tertib Senat Universitas.
Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 6 (1) Dewan Pengawas adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas sehubungan dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum. (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh Rektor sehubungan dengan Rencana Strategis Universitas, Rencana Bisnis Universitas, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dewan Pengawas Universitas berkewajiban: a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Universitas, Rencana Bisnis Universitas, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diusulkan oleh Rektor; b. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi perkembangan kegiatan Universitas; c. Memberikan nasihat kepada Rektor dalam melaksanakan pengelolaanUniversitas;
6
d. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Universitas; e. Melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Universitas. (4) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas unsur pejabat Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Universitas. (5) Anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Departemen Pendidikan Nasional diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan. (6) Anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Departemen Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (7) Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli diusulkan oleh Rektor kepada Menteri berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas. (8) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota. (9) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (10) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut: a. Berhenti atas permintaan sendiri; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus; c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik; d. Melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara; e. Terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan Universitas. f. Berhalangan tetap. (11) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Universitas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, dan orang yang tidak pernah dipidana penjara.
Bagian Ketiga Pimpinan Universitas Pasal 7 (1) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Pembantu Rektor. (2) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Universitas. (3) Rektor dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Pembantu Rektor. 7
(5) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor. (6) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor yang baru. (7) Rektor berfungsi mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan terhadap Dosen, Mahasiswa, Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi, serta kegiatan lain yang menunjang penyelenggaraan Universitas. (8) Rektor mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya; b. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas; c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; d. Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Universitas; e. Melakukan pembinaan terhadap Dosen, Mahasiswa,Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi; f. Melakukan kerja sama dengan pihak lain; g. Melakukan perjanjian hutang-piutang atas nama Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. h. Mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan; i. Mengkoordinasikan kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan Universitas; j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri dan Menteri Keuangan setelah mendapat penilaian Senat. (9) Pembantu Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas sebagai berikut: a. Mengkoodinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. Mengkoordinasikan pembinaan Dosen di bidang akademik; c. Mengkoordinasikan penelaahan pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan dengan memperhatikan masukan dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan; d. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester; f. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru; g. Melakukan pengendalian baku mutu pendidikan akademik, profesi dan vokasi; h. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang
8
administrasi akademik; i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri; j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain; k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor. (10) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Universitas; b. Mengkoordinasikan pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi; c. Mengelola ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan Universitas; d. Mengelola hubungan masyarakat; e. Mengelola data bidang administrasi umum; f. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kinerja Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi g. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja; h. Melakukan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Universitas; i. Melakukan koordinasi kegiatan pendayagunaan sarana dan prasarana Universitas; j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor. (11) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan; b. Melakukan koordinasi pembinaan kesejahteraan mahasiswa; c. Melakukan koordinasi peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa; d. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya; e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor. Pasal 8 Apabila dipandang perlu, masing-masing Pimpinan dapat mengangkat sejumlah staf khusus sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan uraian tugas yang ditetapkan oleh Rektor.
9
Bagian Keempat Unsur Pelaksana Akademik Pasal 9 Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas: Fakultas, Program Pascasarjana, Program Pendidikan Vokasi, dan Lembaga. Paragraf 1 Fakultas Pasal 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
Fakultas adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas. Fakultas mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan profesi serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam suatu Fakultas dapat terdiri atas lebih dari satu Jurusan atau Bagian. Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor. Dekan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh para Pembantu Dekan. Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Dekan. Dekan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya; b. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas; c. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensinya; d. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan; e. Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; f. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat; g. Melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri; h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain; i. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas; j. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; k. Melaksanakan urusan tata usaha; l. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas. Pembantu Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian
10
b. c. d. e. f. g. h. i. j. (9)
Pembantu berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
(10) Pembantu a. b. c. d.
kepada masyarakat; Membina Dosen di bidang akademik; Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan; Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester; Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru; Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi; Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik; Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik; Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas sebagai Merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja Fakultas; Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi; Mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan Fakultas; Menyelenggarakan hubungan masyarakat; Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum; Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja; Melakukan koordinasi hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Fakultas; Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum; Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas sebagai berikut: Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan; Melakukan pembinaan kesejahteraan mahasiswa; Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa; Melakukan koordinasi dengan Pengurus Komisariat
11
Ikatan Alumni Universitas Brawijaya; e. Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan; f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan.
Paragraf 2 Senat Fakultas Pasal 11 (1) Senat Fakultas adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas. (2) Senat Fakultas mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan akademik, baku mutu pendidikan, dan pengembangan Fakultas; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; c. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas; d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan program dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Dekan; e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan; f. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika di tingkat fakultas; g. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku; h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Dekan; i. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan oleh Dekan; j. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menduduki jabatan fungsional akademik yang lebih tinggi; k. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menduduki jabatan fungsional guru besar; l. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan; m. Mengesahkan rincian tugas dan organisasi tata kerja di tingkat fakultas.
Paragraf 3 Jurusan atau Bagian Pasal 12 (1)
Jurusan merupakan unit pelaksana akademik di Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dan Pascasarjana; dan pendidikan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu.
12
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bagian merupakan unit pelaksana akademik pada Fakultas yang berfungsi mengembangkan ilmu sesuai dengan kekhususan tertentu. Jurusan atau Bagian dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris. Jurusan dapat terdiri atas laboratorium dan atau studio. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi. Jurusan bertugas mengkoordinasikan program studi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan. Tugas Bagian ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Fakultas yang mempunyai Bagian. Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan. Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Bagian bertanggung jawab kepada Dekan. Paragraf 4 Sekolah Pascasarjana Pasal 13
(1) Sekolah Pascasarjana berfungsi mengkoordinasikan semua Program Magister, Program Doktor, dan pendidikan profesi untuk menjamin baku mutu pendidikan. (2) Direktur Pascasarjana mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya; b. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Sekolah Pascasarjana; c. Mengkoordinasikan semua kegiatan pendidikan program pascasarjana termasuk Program Magister dan Program Doktor lintas disiplin, double degree/twinning program, dan Program Pendidikan Profesi; d. Merumuskan baku mutu pendidikan Program Magister dan Program Doktor yang diselenggarakan oleh Jurusan dan atau Fakultas; e. Memantau pelaksanaan kegiatan Program Magister dan Program Doktor yang diselenggarakan oleh Jurusan dan atau Fakultas; f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Magister dan Program Doktor yang diselenggarakan oleh Jurusan dan atau Fakultas; g. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala tentang pelaksanaan tugas kepada Rektor. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh Sekretaris dan Komite Program Magister, Komite Program Doktor, dan Komite Pendidikan Profesi. (4) Anggota Komite adalah wakil Fakultas yang menyelenggarakan Program Pascasarjana. (5) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana berdasarkan hasil koordinasi dengan para Dekan. (6) Masa jabatan Anggota Komite selama-lamanya 4 (empat) tahun. Paragraf 5 Program Pendidikan Vokasi Pasal 14
13
(1) Program Pendidikan Vokasi berfungsi melaksanakan semua program pendidikan vokasi. (2) Program Pendidikan Vokasi dipimpin oleh Direktur dibantu oleh Sekretaris. (3) Direktur dan Sekretaris Program Pendidikan Vokasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Direktur Program Pendidikan Vokasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya; b. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Program Pendidikan Vokasi; c. Melaksanakan pengembangan pendidikan vokasi sesuai kompetensinya; d. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan; e. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; f. Melaksanakan urusan tata usaha; g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor; h. Merumuskan baku mutu Program Pendidikan Vokasi; i. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala tentang pelaksanaan tugas kepada Rektor. (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dapat dibantu oleh ketua-ketua program studi.
Paragraf 6 Lembaga Pasal 15 (1) Lembaga adalah Unsur Pelaksana Akademik di bawah Universitas yang berfungsi mendukung tugas tertentu Universitas. (2) Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan. Pasal 16 (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris. (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. (3) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang. (4) Bidang memiliki Pusat-Pusat sesuai dengan kebutuhan. (5) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pasal 17 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi mengkoordinasikan, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen di Universitas. Pasal 18 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas: a. Menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
14
b. Mengkoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; c. Mengkoordinasikan penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan dengan luar negeri; d. Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah; e. Mengkoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu untuk menunjang pembangunan; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik dalam maupun luar negeri; g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktivitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas; h. Mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat-Pusat di bawah koordinasinya; i. Menghimpun para peneliti di Universitas dalam klaster lintas disiplin ilmu; j. Melakukan koordinasi dengan Fakultas dan atau Jurusan guna menjamin relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pendidikan; k. Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan; l. Melakukan koordinasi aktif dengan Inkubator Bisnis. Pasal 19 Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan adalah Unsur Pelaksana Akademik di Universitas di bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan yang berada di bawah Universitas. Pasal 20 Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat-Pusat Pengkajian dan Pengembangan. b. Mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Pasal 21 Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan pengkajian kelayakan pendirian program studi pada tingkat pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana; pembentukan jurusan dan atau fakultas dalam kerangka pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pembangunan nasional;
15
b. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan pembangunan nasional, ilmu dan teknologi; c. Melaksanakan pengkajian dan mengembangkan cara-cara pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional yang efisien; d. Melaksanakan tugas sebagai Panitia Sertifikasi Dosen; e. Melaksanakan upaya-upaya pembinaan untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dosen dalam proses pembelajaran; f. Melaksanakan urusan tata usaha Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan.
BAB IV UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI Pasal 22 Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas: Biro Administrasi Keuangan, Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi, dan biro lain bilamana diperlukan. Pasal 23 (1) Biro Administrasi Keuangan dipimpin seorang Kepala Biro Administrasi Keuangan dan disebut Pejabat Keuangan dengan tugas khusus di bidang keuangan. (2) Tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah sebagai berikut: a. Membantu Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis; b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan Anggaran Universitas; c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja Universitas; d. Menyelenggarakan pengelolaan kas Universitas; e. Melakukan pengelolaan hutang-piutang Universitas; f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Universitas; g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Universitas; h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Universitas. (3) Pejabat Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Pasal 24 (1) Biro Administrasi Umum dipimpin seorang Kepala Biro Administrasi Umum bertugas memberikan pelayanan di bidang administrasi umum. (2) Tugas Biro Administrasi Umum adalah sebagai berikut: a. Melakukan pengelolaan peralatan dan gedung, keamanan, kebersihan, dan keindahan kampus; b. Melakukan pengadaan dan perawatan aset tetap dan barang Universitas; c. Menjalankan sistem informasi dan administrasi aset tetap dan barang Universitas; d. Menjalankan sistem informasi dan administrasi kepegawaian Universitas.
16
Pasal 25 (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin seorang Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bertugas memberikan pelayanan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan. (2) Tugas Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: a. Menjalankan sistem informasi dan administrasi akademik Universitas; b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik; c. Menjalankan sistem informasi dan administrasi kemahasiswaan Universitas; d. Memberikan layanan informasi tentang bursa kerja dan bertindak sebagai pusat layanan penyediaan lapangan kerja. e. Menjalankan sistem informasi dan administrasi alumni Universitas. Pasal 26 (1) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi bertugas memberikan pelayanan administrasi perencanaan dan sistem informasi. (2) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan administrasi perencanaan akademik; b. Melaksanakan administrasi sistem informasi; c. Menyusun rencana dan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan sistem informasi Universitas; d. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar; e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang perencanaan; f. Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan Universitas; g. Mempersiapkan penyusunan proyeksi pengembangan dalam rencana strategis dan operasional; h. Mempersiapkan penyusunan rancangan uraian kegiatan operasional rutin, uraian kegiatan pembangunan; i. Melaksanakan penyusunan usulan lembar kerja; j. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penyesuaian dan perubahan Daftar Isian Kegiatan, Daftar Isian Proyek, Daftar Isian Kegiatan Suplemen dan Petunjuk Operasional; k. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program; l. Melaksanakan identifikasi masalah perkembangan, pelaksanaan rencana dan program; m.Menyimpan dokumen dan surat di bidang perencanaan.
BAB V UNSUR PENUNJANG Pasal 27
17
(1) Unsur Penunjang berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik dan non akademik yang bersifat lintas Fakultas dan dipandang penting dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas. (2) Unsur Penunjang terdiri atas: Perpustakaan, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati, Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Unit Inkubator Bisnis, Pusat Bahasa, Unit Layanan Mata Kuliah Umum, Unit Penerbitan, Unit Job Placement Center, dan unit lain yang diperlukan. Pasal 28 Perpustakaan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyediakan dan mengelola bahan pustaka; b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; c. Memelihara dan melestarikan bahan pustaka; d. Melakukan koordinasi, evaluasi, dan koleksi bahan pustaka di Universitas; e. Menjalin kerja sama dengan perpustakaan dan pihak-pihak terkait di luar Universitas. Pasal 29 (1) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati mempunyai tugas melakukan koordinasi penelitian dalam ilmu-ilmu hayati dengan Fakultas dan atau Jurusan. (2) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati melakukan kegiatan penelitian yang berskala nasional dan atau global. (3) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dapat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Program Studi, dan lembaga lain di luar Universitas. Pasal 30 (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan, dan pelayanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas Divisi Pengkajian dan Pengembangan, Divisi Pelayanan, dan Divisi Pemasaran. (3) Divisi Pengkajian dan Pengembangan dan Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Fakultas. (4) Divisi Pemasaran dalam Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemasaran layanan jasa yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. (5) Setiap Divisi dipimpin oleh seorang manajer profesional di bidangnya, khusus Divisi Pemasaran oleh non-pegawai negeri sipil. (6) Divisi Pemasaran dalam Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi bekerja sama dengan Unit Inkubator Bisnis. Pasal 31 (1) Unit Inkubator Bisnis berfungsi menjalin kerja sama dan melakukan interaksi aktif dengan pihak-pihak di dalam dan di luar Universitas guna memberdayakan hasil karya sivitas akademika. (2) Unit Inkubator Bisnis mempunyai tugas melakukan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan kegiatan bisnis, melaksanakan inkubasi
18
potensi bisnis di dalam dan di luar Universitas, dan melaksanakan pemasaran hasil karya sivitas akademika. (3) Unit Inkubator Bisnis terdiri atas Divisi Pelatihan Kewirausahaan, Divisi Inkubator, dan Divisi Pemasaran. (4) Unit Inkubator Bisnis dapat bekerja sama dengan Fakultas, Lembaga, unit lain di Universitas, dan pihak-pihak lain di luar Universitas. (5) Divisi Pelatihan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan pelatihan kewirausahaan. (6) Divisi Inkubator mempunyai tugas melakukan inkubasi potensi bisnis. (7) Divisi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pemasaran layanan jasa yang terkait dengan hasil karya sivitas akademika. (8) Setiap Divisi dipimpin oleh seorang manajer profesional, khusus Divisi Pemasaran oleh non-pegawai negeri sipil. Pasal 32 Pusat Bahasa mempunyai tugas memberikan layanan pendidikan Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Pasal 33 Unit Layanan Mata Kuliah Umum mempunyai tugas mengembangkan dan memberikan layanan mata kuliah umum kepada seluruh Mahasiswa. Pasal 34 (1) Unit Penerbitan mempunyai tugas menerbitkan bahan pustaka bagi bagi kalangan pendidikan tinggi. (2) Unit Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (3) Organisasi, fungsi, dan tugas Unit Penerbitan diatur dalam Peraturan tersendiri. Pasal 35 Unit Job Placement Center mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyediakan informasi tentang peluang kerja bagi Mahasiswa dan Alumni. b. Menyediakan pelatihan dan pengembangan guna mempersiapkan Mahasiswa dan Alumni untuk memasuki dunia kerja. c. Menyediakan layanan konsultasi bagi Mahasiswa dan Alumni dalam pengembangan karirnya. d. Memfasilitasi hubungan antara Universitas dengan dunia usaha dan industri skala nasional dan internasional. BAB VI UNSUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 36 Unsur Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Pusat Jaminan Mutu dan Satuan Pengendali Internal. Pasal 37
19
Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan penyusunan baku mutu akademik yang dibuat oleh Fakultas; b. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan secara rutin; c. Menyampaikan laporan hasil audit dengan rekomendasinya secara tertulis kepada Rektor; d. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit. Pasal 38 Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas sebagai berikut: a. Membantu Rektor dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan non-akademik internal Universitas; b. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Universitas; c. Menangani persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat merugikan Universitas; d. Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di Universitas; e. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku di Universitas; f. Menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor. BAB VII UNSUR USAHA BISNIS Pasal 39 (1) Unsur Usaha Bisnis dilaksanakan oleh Pusat Bisnis dan mempunyai fungsi melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak terkait dengan karya akademik sivitas akademika guna penggalangan dana bagi Universitas. (2) Pusat Bisnis bertugas: a. Menyusun program-program usaha bisnis dalam rangka penggalangan dana; b. Mengkoordinasikan unit-unit usaha bisnis; c. Memantau kegiatan unit-unit usaha bisnis; d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor. (3) Pusat Bisnis dipimpin oleh seorang manajer profesional, diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
BAB VIII UNSUR PELAYANAN UMUM Pasal 40 Unsur Pelayanan Umum terdiri atas: Unit Pembinaan Agama dan unit-unit lain yang diperlukan. Pasal 41 Unit Pembinaan Agama mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyediakan bahan dan bimbingan keagamaan; b. Memberikan layanan rohani;
20
c. Memelihara hubungan antar umat beragama; d. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum dalam hal pendidikan agama. Pasal 42 Unit Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyediakan pelayanan kesehatan dengan menerapkan konsep kedokteran keluarga pada civitas akademika Universitas Brawijaya dan keluarganya. b. Menyediakan tempat pelatihan bagi pendidikan entrerpreuner layanan kedokteran keluarga pada mahasiswa S1, S2 dan S3. c. Menyediakan pelayanan kesehatan dengan menerapkan konsep kedokteran keluarga bagi masyarakat umum sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
BAB IX HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 43 (1) Hubungan kerja internal di Universitas secara umum bersifat hirarki, konsultatif, koordinatif, dan fungsional. (2) Hubungan kerja antara Rektor dengan Senat bersifat konsultatif. (3) Hubungan kerja antara pimpinan Universitas dengan pimpinan unsur pelaksana bersifat hirarki, konsultatif, koordinatif, dan fungsional. (4) Hubungan kerja eksternal antara pimpinan instansi luar yang sederajat atau lebih tinggi dari Universitas dilakukan oleh Rektor. (5) Hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif antara instansi luar dengan Universitas, dapat dilakukan oleh pimpinan unsur pelaksana sesuai bidang tanggung jawabnya. Pasal 44 (1) Penjabaran rincian organisasi, fungsi, dan tugas Fakultas diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Fakultas yang disahkan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas. (2) Setiap unit kerja di tingkat Universitas dapat menyusun bagan organisasi internal sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang disahkan dengan Surat Keputusan Rektor. (3) Penjabaran rincian fungsi dan tugas unit kerja di lingkungan Universitas diatur dalam prosedur operasi baku (standard operating procedure) masing-masing.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Pada saat berlakunya Organisasi dan Tata Kerja Universitas ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Universitas yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0125/O/93 tanggal 27 Februari 1993 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21
Pasal 46 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Jakarta Pada Tanggal xx bulan xxxx Menteri Pendidikan Nasional
22
Senat Universitas
Dewan Pengawas
REKTOR PR-I
PR-II
PR-III
Pemimpin BLU Ka. PJM
Ka. SPI Ka. BAU
Institusi Fungsional
Ka. BAPSI
Ka. BAK
Biro, Unsur Pelaksana Administrasi
Ka. LPPM
Ka. LP3
Lembaga
Ka. Asrama
Ka. BAAK
Ka. PPA
Ka. Perpustakaan
Ka. Penerbitan
Ka. LSIH
Ka. UTIK
Ka. INBIS
Ka. LMKU
Ka. Pusat Bahasa
Dekan FISIP
Dekan FIB
Unsur Penunjang
Ka. Pusat Usaha Komersial
Unsur Pelayanan Umum
Dekan FH
Dekan FE
Dekan FIA
Dekan FP
Dekan FT
Dekan FPt
Dekan FK
Dekan FPIK
Dekan FMIPA
Dekan FTP
Dir. PPS
Ketua PKH
Fakultas/Program, Unsur Pelaksana Akademik
Telah ada saat ini
Ditata sesuai kebutuhan BLU
Baru dibentuk pada saat BLU
23
