Oleh: Yenny Yuniawaty* Abstract

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Strategi Bisnis Oleh: Yenny Yuniawaty* Abstract

At first, corporate business activity more prioritized for achieving profit for the benefit ofcorporate itself without care about the benefit of people include community and environment sustainability which are parts ofcorporate business activity. Nowadays, corporate has notonlyeconomic responsibility butalso social responsibility which related to people and environment aspects. In accordance with the Act40/2007 which proclaimed since August 16''', 2007, Corporate Social Responsibility implementation is an obligation for corporate which has business activity in and/or related to natural resources field. Corporate Social Responsibility implementation is a strategy to do business activity which can support existence, sustainability and the growth ofcorporate because corporate will get profit in long term that caused ofpeople loyality to corporate. Keywords: Corporate Social Responsibility , Corporation, Strategic Business, Competitive Advantage.people and environment sustainability.

Pendahuluan Perkembangan dunia bisnis dewasa ini telah menciptakan suatu persaingan yang semakin ketat antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Persaingan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan menjadi perusahaan besar dalam dunia bisnis menjadi tantangan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dalam menghadapi persaingan tersebut, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk mempunyai keunggulan bersaing. Salah satu

*)

58

strategi yang dapat memberikan keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya adalah dengan melaksanakan Corporate Social Responsibility. Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indon es ia merupakan bagian dari kewajiban yang d iatur dala m Pasal 74 Undang- Undang 'amar 40 Tahun 2007 tentan g Perseroan Terbatas (se lanjutnya di sebut UU PTI yang menyatakan bahwa: "(1) Perseroan yang menjalanka n kegiatan usahanya di bidang danlatau berkaitan

Dosen di Fakultas Ekonomi dan Fakutas Hukum Un iv"";tas . en Maranatha Bandung, juga berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAn eli Kaa Datxblg.

Didc,::R ,,"<5 • . "a--.mbe, 2009, Vol. t No. I)

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung ]awab Sosial dan Lingkungan. } Tanggung]awab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. O} Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung ]awab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah." Menurut Pasal1 butir 3 UU PT: "3. Tanggung ]awab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Diaturnya Corporate Social Responsibility dalam Pasal74 UU PT dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan li ngkungan, nilai , norma dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan li ngkungan hidup yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Kepedulian perusahaan terhadap ke pentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan bisnisnya dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi perusahaan karena adanya sifat memiliki (sense ofbelong-

ingl dari masyarakat yang dapat menimbulkan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan. Keberadaan perusahaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sebaliknya keberadaan masyarakat pun sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan mengha~i1kan produk yang kemudian dibeli oleh masyarakat sehingga kebutuhan masyarakatterpenuhi dan perusahaan memperoleh keuntungan. Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, selain memperhatikan kepentingan perusahaan itu sendiri, yaitu untuk memperoleh keuntungan, perusahaan pun harus memperhatikan kepentingan masyarakat termasuk masyarakat di sekitar perusahaan karena dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Keberadaan lingkungan hidup pun sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat memberikan sumber daya alam yang dibutuhkan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana agar keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dapat terjaga. Selain itu, dalam melakukan kegiatan bisnisnya, perusahaan pun haru s memperhatikan hak dasar masyarakat untuk memperoleh lingkungan hid up yang baik dan sehat dengan tidak melakukan pencema ran dan/atau perusakan lingkungan hidup ya ng dapat merugikan masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) amandemen ke-2 (kedual Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Iingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pelaksanaan CSR daJsm Perspektif Pasa174 VU No. 40 Tahun 2007 remang PT Sebagai Strateg; Bi.m is

59

Pengertian Perusahaan Pengertian perusahaan tidak diatur secara tegas di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan maksud agar pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan itu sendiri, juga diserahkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan se rta yurisprudensi.' Walaupun tidak ada pengertian yang tegas namun kemudian para ahli memberikan pengertian perusahaan sebagai berikut:' 1. Pemerintah Belanda (pembentuk undang-undang) menjelaskan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. 2. Molengraaf menyatakan bahwa perusahaan ada lah keseluruhan perbuatan ya ng diakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatka n penghasila n dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan ba rang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. 3. Polak menyatakan bahwa baru ada perusahaan apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan sebelumnya dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Menurut Steven S. Alexander:] "Every business needs profits. In a sense, the objective of every business firm is the same: to show a profit."

Dari berbaga i pengertian perusahaan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh penghasilan, laba atau keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat dimanfaatkan untuk:' kelangsungan hidup (survivan; pertumbuhan perusahaan; prestise;

kesejahteraan anggota; kesejahteraan masyarakat Tujuan perusahaan untuk memperoleh penghasilan, laba atau keuntungan tersebut diwujudkan melalui berbagai macam bentuk perusahaan, yaitu: 1.

Perusahaan Perorangan Perusahaan Perorangan dianggap sebagai perorangan biasa yang melakukan suatu kegiatan. Sehingga sebagai sumber hukumnya dapat digunakan ketentuan Hukum Umum seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan undang-undang lain yang berkaitan. Perusahaan Perorangan diurus sendiri oleh pengusaha sebagai pe milik perusahaa n sekaligus sebagai pengurus perusahaan yang menjalankan perusahaan, melakukan perbuatan dan perikatan terhadap pihak ketiga. Yang bertanggung jawab mengenai segala akibatnya, baik secara intern maupun ekstern terhadap pihak ketiga adalah pengurus sebagai pemilik perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan Perorangan merupakan suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul risiko secara pribadi pula atau perorangan.

1) H.M.N . PUlWosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang 11 i. jakarta: Ojambatan, 1983, him. 14. 2) Ibid, him. 14-15. 3) Steven S. Alexander. Corporation Finance, New York: Alexander Ham ilton Institute, 1967, him. 2. 4) 8asu Swastha OH., Ibnu Sukotjo W. Pengalllar Bisnis Modern IPengantar Ekonomi Perusahaan Modern), Yogyakarta: Liberty, 1993, him. 18-19.

60

Dwogia.luridica {November 2009, Vol . 1 No.1)

_

Persekutuan Perdata Perusahaan dalam bentuk Persekutuan ata diatur dalam Pasa l 1618 sampai an Pasal 1652 Kitab Undang-undang m Perdata. Menurut Pasal 1618 Kitab :xIang-undang Hukum Perdata: MPersekutuan adalah suatu perjanj ian dengan mana dua orang atau lebih rnengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maks ud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya."

Pasal1619 Kitab Undang-undang Hukum =:mala menyatakan bahwa: · Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak. asi ng-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain atau pun kerajinannya ke dalam perseroan itu."

Persekutuan Perdata merupakan persa- - orang-orang yang menjadi peserta pada - ' perusahaan tertentu. Dengan demikian, ::. da lam Persekutuan Perdata terdapat .:aJefapa orang yang disebut sekutu, yang -:asi' ng-masing mempunyai kewajiban dan ng jawab. Kewaj iban sekutu adalah memasukan sesuatu yang dapat berupa "£''1g, barang, keahlian/tenaga yang kese-nmya itu dipergunakan untuk memperoleh "dJUltu nga n. Tanggung jawab di antara para dapatdibedakan atas tanggungjawab ~m dan tanggung jawab ekstern. Tanggung .vab intern merupakan tanggung jawab -~i ng-masing sekutu ke dalam Persekutuan =a-data, antara lain tanggung jawab sebagai Xlersekutuan Perdata merupakan tanggung 'la b masing-masing di antara para sekutu l:CClJal iditentukan lain dalam perjanjiannya. 5edangkan tanggung jawab ekstern merupatanggung jawab terhadap pihak ketiga ~aan

atau kepada siapa Persekutuan Perdata atal para sekutu itu melakukan perbuatan atal perikatan. Masing-masing sekutu bertanggun! jawab penuh dan sendiri-sendiri atas per· buatan atau perikatan yang dilakukan kepadi pihak ketiga. •

3.

Firma Firma datur dalam Pasal 16 sampa i dengan Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Menurut Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang: "Persekutuan Firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama." Sekutu pada firma mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban masi ngmasi ng sekutu adalah untuk memasukan sesuatu yang dapat berupa uang, barang, keahlian/tenaga. Tanggung jawab di antara para sekuu dapat dibedakan atas tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern merupakan tanggung jawab masing-masing sekutu ke dalam Firma, antara lain tanggung jawab sebagai sekutu yang mempunyai kewaj iban memasukkan sesuatu dan terhadap untung ruginya Firma merupakan tanggung jawab di antara para sekutu kecuali ditentukan lain dal am perjanjiannya. Sedangkan tanggung jawab ekstern merupakan tanggung jawab terhadap pihak ketiga atau kepada siapa Firma atau para sekutu itu melakukan pe rbuatan atau perikatan. Terhadap pihak ketiga, persekutuan bertanggungjawab secara renteng atau tanggung menanggung. 4.

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV).

Menurut Pasal19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang: "(1) Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa

CSR dalam Perspektil Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 renrang PT Sebagai Strategi Bisnis

61

sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. (2) Dengan demikian bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sam a merupakan persekutuan firma terh adap sekutu firma di dalamnya dan merupa kan pe rse kutuan komanditer terhadap pelepas uang. " Di dalam Perseku tuan Kom a ndite r terdapat: a. Se utu Komp lementer atau Sekutu aktif yang memasukkan modal dan juga mengu rus Perseroan Komanditer serta bertanggungjawa b secara pribadi dan keseluruhan. b. Sekutu Komanditer atau Sekutu Diam yang memasukkan modal saj a dan bertanggungjawab sebatas modal yang disetorkan. 5.

Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal1 butir 1 UU PT: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal , didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan n10dal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Salah satu prinsip dari Perseroan Terbatas adalah terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yaitu: "Pemegang saham perseroan tidak bEirtanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuatatas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas

62

kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki." Namun menurut Pasal 3 ayat (2) UUPT, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal3 ayat (l) tersebuttidak berlaku apabila: "a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iti kad bu ru k memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan terlibatdalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan." 6.

Koperasi Menurut pasal1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang me landaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai ge rakan ekonom i rakyat yang berdasar atas asas kekel uargaan." Dalam hal harus bertanggungjawab kepada pihak ketiga, Koperasi yang sudah memperoleh status badan hukum dapat dipertanggungjawabkan sepanjang pengurus di dalam me lakukan kegiatan kepengurusannya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila belum berstatus badan hu kum, maka merupakan tanggung jawab perorangan karena belum ada badan yang dapat dimintai tanggung jawab.

DwogU luridir;a INo,"ember 2009, Vol. 1 No.

11

-

Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 n 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha "egara ditetapkan bahwa usaha-usaha Negara tuk perusahaan dibedakan atas: - Perusahaan jawatan atau disingkat Perjan. Perusahaan jawatan adalah Perusahaan egara yang didirikan dan diatur rnenurut etentuan yang tercantum dalam Indonesische 8edrijven Wet atau IBW (Staatsblad 1927 Nomor 419)dan proses pendiriannya dilakukan dengan Peratu ran Pemerintah. Oilihat dari tujuannya, Perusahaan jawatan dimaksudkan untuk melayani keburtuhan masyarakat umum dengan tetap berpegang kepada prinsip efis iensi, efektivitas dan ekonomis. Perusahaan jawatan merupakan bentuk perusahaan yang bernaung dibawah departemen-departemen yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing dengan modal yang berasal dari pemeri ntah, dalam hal ini departemen yang bersangkutan. Perusahaan Umum atau disingkat Perum. Oalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemeri ntah Nomer 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum dinyatakan bahwa Perusahaan Umum merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha egara, yang seluruh modalnya dimiliki berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam sa hamsa ham . Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum menyatakan bahwa Perusahaan Umum menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Oalam mencapai tujuan tersebt Perusa-

c.

haan Umum dapat melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang usahanya dan/atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain atas persetujuan Menteri Keuarigan. Perusahaan Perseroan atau disingkat , Persero. Oalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dinyatakan bahwa Perusahaan Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentukbentuk Usaha Negara yang seluruh atau paling sedikit 51 % saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang dalam hal ini Menteri Keuangan mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Perusahaan Perseroan. Oalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dinyatakan bahwa tujuan Perusahaan Perseroan adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasardalam negeri maupun intemasional dan memupuk keuntungan.

Regulasi dan Konsep Corporate

Social Responsibility Secara etimologis Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR dapat diartikan sebagai Tanggung jawab Sosial Perusahaan. Oi Indonesia pada saat ini sudah terdapat berbagai regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan Corporate Social Responsibility, yaitu: Pasal 33 Undang-Undang Oasar 1945 yang menyatakan bahwa: "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Peb.ksanaan CSR da/am Perspektif Pasal 74 UV No. 40 Tahun Z007 ten tang PT Sebagai Strategi Bisnis

63

(2) Cabang-cabang produksi yang

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergu nakan u ntu k sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan: berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang." Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: "(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-Iuasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas, dilakukan dengan cara: a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; b. Menumbuhkembangkan . kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. Memberi kan saran pendapat; e. Menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan." •

Pasal 10- Undang-Undang Nomor 23· Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: 64

"Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban: a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan me~ingkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. c. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup." Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa: "(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik. (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lin gku ngan hidupdan mentaati ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. (3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiba n pasca operasi pertambangan. (4) Bada n Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan DiaJogi;J. [un'dica (November 2009 , Vol. 1 No. 1J

usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang ba ngun dalam negeri secara transparan dan bersaing. Bada n Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." :>asal 15 Undang-Undang Nomor 25 2007 tentang Penanaman Modal -er..-.;;akan bahwa: -saiap penanam modal berkewajiban: - mene rapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksa nakan tanggung jawab 50sial perusahaan; c.. mem buat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; - menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuh isemua ketetuan peraturan perundang-undangan." "2sa1 16 Undang-Undang Nomor 25 200 7 tentang Penanaman Modal • an bahwa: "Setiap penanam modal bertanggung~"''ab :

:

menjamin tersedianya mOdal yang berasal dari sumber yang tidak

b.

c.

d. e.

f.

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan • kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa: "Penanam modal yang mengusahan sumber daya alam yang tidak terbarukan Wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan." Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT) menyatakan bahwa: "(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya

"'_m CSR daJam Perspekril Pasal 74 UU No. 40 TaJlUlJ Z007 ten tang PT Sebagai Srraregi Bisnis

65

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung ]awab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah." Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menyatakan bahwa: "(1) Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan rnernenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. (2) Persero Terbu ka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pad a Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)." Pasal 8 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik egara (BUM ) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan men atakan bah va "1 ) Dana Program Kemitraan bersumber

dan: a. PEfl),'i;';il'laJ1 !aha 5€tetm pajak seoesa 2 d a

-

dikurangi beban operasional. c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, jika ada. (2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giri dari Program Bina ingkungan. Di Indonesia pengertian konsep Corporate Social Responsibility dimaknai secara berbeda sesuai dengan bidangnya masingmasing, yaitu sebagai berikut: 1. Corporate Social Responsibility dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan hidup, yaitu dengan melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan penciptaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. . Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fu ngsi lingkungan hidup yang meliputi keb ijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan , pemeliharaan, pemuli han, pengawasan dan pengendalian li ngkungan hidup. Pembangunan berkelanjuta n ya ng berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, keseja hteraan dan mutu hidup ~

luridica INovember 2009. Vol. 1 No. I)

2.

3.

4.

generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Corporate Social Responsibility dititikberatkan pada aspek sosial dan lingkungan yang diimplementasikan melalui peneiptaan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai denga n lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor40Tahun 2007/UU PT, Corporate Social Responsibilitydititikberatkan pada peneiptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan dimana setiap Perseroan Terbatas harus berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Corporate Social Responsibility dalam konteks Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Keeil dan Program Bina Lingkungan menitikberatkan pada konteks kemitraan dan bina lingkungan yang diimplementasikan melalui upaya peningkatan kemampuan usaha keeil agar menjadi mandiri dan upaya pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Mil ik Negara (BUMN) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Strategi Bisnis Menurut Pasal 74 ayat (1) UU PTe "(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan." Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dinyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'Perseroan yang menjalankan kegiatan usah anya di bidang sumber daya alam' adalah Pe rseroa n yang kegiatan usahanya mengelo la dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan 'Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam' adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pad a fungsi kemampuan sumber daya alam." Berdasarkan rumusan Pasa l 74 ayat (1) UU PT dapat dinyatakan bahwa han ya Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri rotan , industri perkayuan, industri makanan dan minuman. Sedangkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam antara lain perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan

PeJaksanaan CSR dalam Perspektif Pa,'iiJ1 74 UU No. 40 TalwlI 2007 tellCallg PT Sebagai Strategi Bisnis

67

perbankan. Dengan demikian rumusan Pasal 74 ayat (1) UU PT mengandung arti bahwa Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility. Seharusnya seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia wajib melaksanakan Corporate5ocial Responsibility karena masyarakat dan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu dari rumusan Pasal 74 ayat (1) UU PT dapat dinyatakan bahwa hanya Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/a tau berkaitan dengan sumber daya dalam saja yang wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility. Dengan demikian apabi la mengacu Pada 74 ayat (1) UU PT maka secara yuridis perusahaan dalam bentuk lain selain Perseroan Terbatas tidak wajib melaksa nakan Corporate Social Responsibility meskipun menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam kenyataannya yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak hanya perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas saja tetapi masih ada bentuk perusahaan yang lain, yaitu Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi dan Perusahaan Negara. Pasal 74 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa: "(2) Tanggung )awab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran." ,

68

Rumusan Pasal74 ayat(2) UU PT menentukan bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya sehingga pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibilityharus disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Rencana kegiatan Corporate Social Responsibility yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility harus dimuat dalam rencana kerja tahunan. Pasal 74 ayat (3) UU PT menyatakan bahwa: "(3) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Menurut Penjelasan Pasal74 ayat (3) UU

PT: "Yang dimaksud dengan 'dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait." Berdasarkan Penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU PT maka Perseroan yang melanggar ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Misalnya perusahaan yang bergerak dalam bidang industri teksti I membuang limbah yang mengand ung senyawa kimia yang berbahaya secara sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu. Dalam hal ini, meskipun perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Corporate Social Responsibility namun dikenakan sanksi pidana dan administratif berdasarkan Undang-Undang

DiaJogia Iuridica (N ovember 2009, Vol. 1 No.1)

~~

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan ngan Hidup. Pasal 74 ayat (4) UU PT menyatakan 4) Kete ntuan lebih lanjut me ngenai Tangg un g Jawab Sos ial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pernerintah."

Dengan demikian, pemerintah perlu -;en!::KJat atu ran pelaksanaan bagi UUPT :::a.=m bentuk Peraturan Pemerintah. Hal-hal harus diatur dan dij e laska n dalam :: uran Pemerintah tersebut adala h .:II

al :

bentu k perusahaan dan bidang usaha -ang waj ib melaksanakan Corporate 50dal Responsibility;
aan

Loyalitas masyarakat terhad ap perusahaan yang dapat mendukung keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan akan timbul apabila perusahaan mempedulikan kepentingan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Bentuk kepedulia n perusahaan terhadap masyarakat misalnya antara lain memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk masyarakat di sekitar perusahaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dan menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil dan menengah. Bentuk keped ul ian perusahaan terhadap lingku ngan hidup misalnya antara lain memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sehingga tidak mencemari bahkan merusak lingkungan hidup, memproduksi produk yang ramah lingkungan serta mengolah, dan membuang limbah industri dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.

Penutup Denga n diberlakukannya Und ilngUndang Nomo r 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejak tanggal 16 Agustus 2007, pelaksanaan Corporate Social Responsibilitymerupakan kewajiban bagiperusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di bidang dan! atau be rkaitan dengan sumber daya al am sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 74 UU PT tersebut. Pelaksanaan Corporate Social Responsibilitydiperh itungkan sebagai sa lah satu komponen biaya sehingga pada akhirtahun buku diperhitungkan sebagaisalah satu pengeluaran perusahaan. Besarnya biaya ya ng dikeluarkan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility haru s disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Rencana kegiatan Corporate Social Responsibilityya ng akan dilaksanakan dan angga ran ya ng dibutu hka n bagi pel aksa naan kegiatan Corporate Social

CSR dalam Perspekti£ PasaJ 74 UU No. 40 Tahun 2007 feotang PT Sebagai Strategi Bisnis

69

Responsibility harus dimuat dalam rencana kerja tahunan. Rumusan Pasal74 UU PT perlu dievaluasi kembali agar dapat menciptakan kepastian yuridis terhadap komitmen perusahaan dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility sehingga dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif karena pelaksanaan Corporate Social Responsibilitydapatdigunakan sebagai strategi dalam melakukan kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi perusahaan sebagai akibat dari adanya sifat memiliki (sense ofbelonging) dari masyarakatyang dapat menimbulkan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusa haan Umum. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kem itraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Daftar Pustaka Buku-buku DH. Basu Swastha, Ibnu Sukotjo W. Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern). Yogyakarta: Li berty, 1993. H.M. . Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang (7), Jakarta: Djambatan, 1983. 'even "5. Alexander. Corporation Finance, e York: Alexander Ham ilto n Institute, 1967. Habib Adj ie. Status Badan Hlikum, Prinsipprinsip dan Tanggllng ]awab Sosial Perseroan Terbatas. Bandung: (V. Mandar Maju, 2008. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 70

Di4l]ogia [uridica (November 2009, Vol. I No. I)