Oleh: Muchlis, SE., M.Si Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa
Sesuai PERDA NOMOR 5 TAHUN 2005
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005 – 2010.
VISI
“TERWUJUDNYA KABUPATEN GOWA YANG HANDAL
DALAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT”
MISI
(1)MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MORAL DAN AKHLAK YANG TINGGI SERTA KETERAMPILAN YANG MEMADAI; (2) MENINGKATKAN INTERKONEKSITAS WILAYAH DAN KETERKAITAN SEKTOR EKONOMI; (3) MENINGKATKAN KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT; (4) MENINGKATKAN PENERAPAN HUKUM DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK; (5) MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG MENGACU PADA KELESTARIAN LINGKUNGAN.
4
1. MENATA SISTEM PEMERINTAHAN. 2. MENATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. 3. PENINGKATAN SUMBER - SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten yang Efektif dan Efisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah. 2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah Melalui Sistem Perencanaan Sumber Daya Aparatur dan Diklat 3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. 4. Pengembangan Organisasi Sosial, Budaya, dan Politik serta Kemasyarakatan Lainnya yang Berfungsi Secara Mandiri sebagai Wadah Penyaluran Aspirasi Masyarakat.
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2010
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)TAHUN 2010 – 2015
VISI “TERWUJUDNYA GOWA YANG HANDAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN” 5
1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN
BERBASIS PADA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT; 2. MENINGKATKAN INTERKONEKSITAS WILAYAH DAN KETERKAITAN
SEKTOR EKONOMI; 3. MENINGKATKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PERAN
MASYARAKAT; 4. MENINGKATKAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK; 5. MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG MENGACU PADA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. 7
9
1.
2. 3. 4.
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tidak Wajar (TW)/Disclaimer Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Adverse
OPINI DIDASARKAN PADA
KESESUAIAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH KECUKUPAN PENGUNGKAPAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
T.A. 2009
T.A. 2008
T.A. 2007
WTP WTP (Tanpa paragraf Penjelasan atau Clean and Clear)
(Tanpa paragraf Penjelasan atau Clean and Clear)
T.A. 2014
(Dengan paragraf penjelasan)
T.A. 2013
WDP WTP
T.A. 2012
WDP WDP WDP WDP
T.A. 2011
T.A. 2010
T.A. 2006
RIWAYAT OPINI LKPD Kab. Gowa
WTP (Tanpa paragraf Penjelasan atau Clean and Clear)
Wajar Dengan Pengecualian Bahwa Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa per 31 Desember 2010 adalah senilai Rp2,4 Triliun. Nilai Aset Tetap tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena Pemerintah Kabupaten Gowa belum melakukan Pemisahan/Pemilahan antara Asset Baik, Rusak Berat, Asset tidak dikuasai/Hilang dan Pencatatan Aset Tetap pada sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN ASSET PEMDA KAB GOWA SEHINGGA MEMPEROLEH OPINI WTP
PENGELOLAAN SEBELUMNYA (Permend 29 Tahun 2002)
1.
2.
3. 4.
5.
Penganggaran belum konsisten antara Belanja Modal dengan Pengakuan Aset. Pengelolaan Aset dilakukan Bagian Keuangan (Sekretariat). Belum dilakukan inventarisasi. Pengamanan dokumen bukti kepemilikan belum berjalan dengan baik. Nilai aset pada Neraca belum dipisahkan antara aset baik, rusak ringan, rusak berat dan aset tidak dikuasai.
PENGELOLAAN SEKARANG (Permend 13 Tahun
2006)
1. Penganggaran dan pengakuan aset sudah sejalan. 2. Pengelolaan Aset dilakukan oleh SKPD selaku pengguna Barang. 3. Telah dilakukan Inventarisasi. 4. Pengamanan dokumen telah dilakukan oleh bidang asset DPKD. 5. Nilai Aset pada Neraca sudah dipisahkan. 6. Telah diterbitkan buku aset pemerintah Kab.Gowa. 7. Nilai yg dilaporkan pada neraca hasil kompilasi dari SKPD. 8. Pengecekan langsung aset dilapangan sesuai kondisi yang sebenarnya. 9. Secara rutin mengadakan rekonsiliasi dgn SKPD. 10. Membuat regulasi terhadap penyusutan dan kapitalisasi aset.
PENGELOLAAN YANG AKAN DATANG
1.
2.
3.
4.
5.
Menghapus barang yang sudah jelas dasar hukumnya. Melakukan langkah pengamanan aset secara kongkrit persertifikatan tanah. Melakukan penyesuaian nilai asset. Melakukan Reklasifikasi terhadap pengelompokan asset. Melakukan Penghitungan Penyusutan Asset
Langkah – Langkah Pengelolaan asset Daerah Selanjutnya
Menyusun kebijakan mengenai Administrasi Aset Tetap/Barang Daerah yang bersifat fleksibel
Menyusun Pedoman Administrasi Barang/Aset Tetap Daerah
Melakukan pelatihan kepada personil pengurus/pengelola Barang / Aset Tetap Daerah secara terstruktur dan terus-menerus
Melakukan pembenahan data secara manual
Pengadaan hardware/komputer/laptop khusus untuk mengelola Aset tetap/Barang Daerah
Pengadaan Aplikasi software Simbada/SIMA
Mengadakan pembenahan database komputerisasi Barang/Aset Tetap secara simultan atau bertahap
Melakukan entry database ke dalam sistem Aplikasi Simbada
Terus menerus melakukan Pelatihan kepada Pesonil dan Penyempurnaan/pengembangan Aplikasi Simbada.
KUNCI
KOMITMEN KONSISTEN PROG DAN PENDANAAN KEGIATAN BERKESINAMBUNGAN
BAGI SEMUA SKPD (PENGGUNA BARANG)
Adanya Komitmen dan Keseriusan dalam pengelolaan BMD mulai dari perenc. Kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan bahkan sampai dengan TGR. Memberikan perhatian dan fasilitasi sarana yang memadahi kepada pengurus barang, penyimpan dan pencatat akuntansi untuk membantu agar lebih mudah, lancar dan tertib dalam pencatatan pada setiap barang (akibat adanya: pengadaan barang, mutasi barang, pemindahtanganan dan penghapusan).
BAGI INSPEKTORAT
Melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap hal-hal terkait dengan barang milik daerah kepada semua SKPD dan UPTD
BAGI DPKD (PEMBANTU PENGELOLA BARANG)
Melakukan Bimbingan Teknis dan PENDAMPINGAN secara periodik dan berkelanjutan Membentuk Tim Terpadu: utk Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian BMD Melakukan Rekonsiliasi secara periodik Pengembangan Aplikasi SIMA disesuaikan dgn perkembangan kebutuhan.
Goal LKPD 2011 Alhamdulillah Opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN “ TERWUJUD BERKAT : DISIPLIN, KERJA KERAS, DAN KERJASAMA DARI SELURUH STAKEHOLDERS
YANG BERSUNGGUHSUNGGUH PASTI AKAN BERHASIL
Terima Kasih
