OLEH BARESKRIM POLRI
PERMASALAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI KINI TELAH MERAMBAH DAN MELUAS DALAM BERBAGAI BIDANG, SALAH SATUNYA ADALAH DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA. DISETIAP INSTANSI PEMERINTAH BAIK PUSAT ATAUPUN DAERAH DITEMUKAN BERBAGAI MACAM PENYIMPANGAN PENGADAAN DAN JASA TERSEBUT, KHUSUSNYA JASA KONSULTANSI. MODUS UTAMA YANG DILAKUKAN ADALAH DIDAHULUI ADANYA PERSENGKOKOLAN (VERTIKAL & HORISONTAL) , SECARA VERTIKAL MELAHIRKAN SUAP/GRATIFIKASI, SECARA HORISONTAL MELAHIRKAN TENDER ARISAN. KEDUANYA BERPOTENSI O S PENINGKATAN G A A BIAYA A A (MARK A UP) DAN A PENGURANGAN KUALITAS DAN KUANTITAS.
Asal kata dari bahasa latin corruptio atau corruptus Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption; dan Belanda: corruptie (korruptie) Dari bahasa belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, j , ketidakjujuran, j j , dapat p disuap, p, tidak bermoral. Menurut kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta, p ialah p g buruk seperti p p gg p korupsi perbuatan yyang penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb. Di Malaysia dipakai istilah resuah yang diambil dari bahasa Arab riswah yyang g sama artinya y dengan g korupsi. p 3
Ps.
1 UU 30 /2002 tentang KPK Tindak Pidana Korupsi p adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU 31 / 1999 jjo UU 20 / 2001 tentang g Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam undang undang-undang undang tersebut kita dapat melihat berbagai-bagai delik yang dirumuskan d u us a sebaga sebagai ttindak da p pidana da a korupsi o ups
4
30 BENTUK / JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DAPAT DIKELOMPOKAN
1.
KERUGIAN KEUANGAN PASAL 2 & 3
2.
SUAP MENYUAP : PASAL 5, 6, 11, 12 & 13
3.
PENGGELAPAN DLM JABATAN : PASAL 8, 9, 10
4.
PEMERASAN : PASAL 12 HURUF E, G & F
5.
PERBUATAN CURANG : 12
6.
BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN : PASAL 12 HURUF I
7.
GRATIFIKASI : PASAL 12 B & C
1.
MERINTANGI PROSES RIKSA TPK ( PASAL 21 )
2.
TIDAK BERIKAN REKENING TSK ( PASAL 22, 28 )
3.
BANK TDK BERIKAN KET REK TSK ( PASAL 22, 22 29 )
4.
SAKSI/AHLI TDK BERIKAN KET / KET PALSU ( PASAL 22, 35 )
5.
ORG YANG PEGANG RHS JABATAN TDK BERIKAN KET / KET PALSU ( PASAL 22, 36 )
6.
SAKSI YANG BUKA IDENTITAS PELAPOR ( PASAL 24, 31 )
TINDAK PIDANA KORUPSI
NEGARA
:
PASAL 7 &
UU NO.31/1999 UU NO.20/2001
TINDAK PIDANA LAIN YG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI
5
P 2 ayatt (1) UU 31/99 jo Ps. j UU 20/01
1.
Setiap orang atau suatu korporasi Secara melawan hukum
Pengertian melawan hukum diartikan melawan hukum formil maupun arti materiil. Sehingga tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun meliputi semua perbuatan yang dianggap tercela, yang tidak sesuai rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
Memperkaya M k di dirii sendiri di i atau t orang llain i atau t suatu t korporasi Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
6
Pasall 3 UU 31 tahun P h 1999 jjo UU 20 tahun 2001
2.
SSetiap ti orang atau t suatu t k korporasii Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara
7
Umumnya delik-delik delik delik ini berasal/ diadopsi dari rumusan dalam KUHP. 1. Ps. 5 (1) UU 31/99 jo UU 20/01
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. negara Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Ps. 5 (2) UU 31/99 jo UU 20/01
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana disebut pada ayat (1)
Delik ini diadopsi dari Ps. 209 KUHP
8
Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 31 Tahun 1999 jo. jo UU 20 Tahun 2001
2 2.
Setiap orang Memberi atau menjanjikan sesuatu Kepada hakim Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili
Pasal 6 ayat (2) – Bagi hakim yang menerima pemberian j sebagaimana g dimaksud Ps. 6 ayat y (1) ( ) huruf a atau jjanji
Diadopsi dari Ps 210 KUHP
9
P l 8 UU 31/1999 jo Pasal j UU 20/2001
3.
Pegawai negeri atau O Orang yang dit ditugaskan k menjalankan j l k suatu t jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;; Dengan sengaja; Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya
Ketentuan K t t iinii diadopsi di d i d darii Pasal P l 415 KUHP 10
Ps. 9 UU 31/1999 jo UU 20/2001
4.
Pegawai negeri atau Orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk t k sementara t waktu; kt Dengan sengaja M Memalsukan l k b buku-buku k b k atau t d daftar-daftar ft d ft yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
Ketentuan ini diadopsi dari Ps 416 KUHP
11
P 11 UU 31/1999 jo. Ps. j UU 20/2001
5.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara; Menerima hadiah atau janji Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; atau Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
Ketentuan ini diadopsi p dari Ps 418 KUHP
12
a.
b.
c.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentang dengan kewajibannya; Pegawai g negeri g atau penyelenggara p y gg negar g ayang y g menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatnnya yang bertentangan dengan jabatannya. Hakim yang mnerima hadiah atau janji padahal diketahu atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
13
d d.
e.
f f.
Advokat menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan dil untuk t k di diadili. dili Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri g i atau t penyelenggara l gg negara g yang g llain i atau t k kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan hutang.
14
g.
h.
i i.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, solah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan k utang. t Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah seolah-olah olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk t k mengurus g atau t mengawasinya. g i
15
Delik Gratifikasi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang
nilainya Rp 10 10.000.000,00 000 000 00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (Pembalikan beban pembuktian) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian umum bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, i perjalanan j l wisata, i t pengobatan b t cuma-cuma, dan d f ilit lainnya. fasilitas l i Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .
16
Pengecualian
Undang-Undang d d No. 20 Tahun h 2001 Pasall 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana g dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. p
17
Ps. 21 UU 31/1999 jo P j UU 20/2001 -setiap ti orang g yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak l langsung penyidikan, idik penuntutan, t t d dan pemeriksaan di sidang pengadilan Ps. 22 UU 31/199 j jo. UU 20/2001 – setiap p orang g sebagaimana dimaksud dengan pasal 28, 29, 35, dan 36 dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ps. 24 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 – saksi yang tidak memenuhi ketentuan pasal 31 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (membuka identitas pelapor)
18
Ps. 28 UU 31/1999 jo. Ps jo UU 20/2001 – tersangka yang tidak memberi keterangan dalam penyidikan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami atau anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Ps. 29 UU 31/1999 jjo. UU 20/2001 – ketentuan tentang g keharusan Gubernur BI untuk memenuhi permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk meminta ketrangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. terdakwa Ps. 35 dan 36 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 – seseorang yang menolak untuk menjadi saksi atau ahli
19
ADALAH KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA YG DIBIAYAI DG APBN/APBD ,BAIK YG DILAKSANAKAN SECARA SWAKELOLA MAUPUN OLEH PENYEDIA BARANG /JASA PENGADAAN BARANG TIDAK TERBATAS BARANG YG TERWUJUD ,TETAPI JUGA YG TDK TERWUJUD YAITU JASA ,SEPERTI JASA KONSULTASI. JASA KONSULTANSI ADALAH LAYANAN JASA KEAHLIAN PROFESIONAL DLM BERBAGAI BIDANG YG MELIPUTI JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI ,JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN JASA PELAYANAN PROFESI LAINNYA. LAINNYA
EFISIEN EFEKTIF PERSAINGAN
SEHAT TERBUKA ( TRANSPARA) ) TIDAK DISKRIMINATIF (ADIL) AKUNTABILITAS
SATU ATAU LEBIH PENAWAR SETUJU UNTUK MENAHAN DIRI UNTUK TIDAK MENGIKUTI PELELANGAN, ATAU MENARIK PENAWARAN YANG TELAH DIAJUKAN SEBELUMNYA AGAR PENAWAR LAIN DAPAT MEMENANGKAN PELELANGAN ITU.
PENAWARAN YANG SALING MELENGKAPI (COMPLEMENTARY BIDDING) KESEPAKATAN DIANTARA PENAWAR UNTUK MENYETUJUI PESERTA YANG MEMENANGKAN PENAWARAN. DALAM KEGIATAN INI HARGA PENAWARAN YANG HENDAK DIAJUKAN DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA MEMENANGKAN PIHAK DISETUJUI SEOLAH OLAH YANG TELAH DISETUJUI. SEOLAH-OLAH TERJADI PERSAINGAN, PADAHAL RENDAH DAN TINGGINYA PENAWARAN SUDAH DISIASATI.
ARISAN TENDER (BID ROTATION)
POLA PENAWARAN TENDER DIMANA SATU DARI PENAWAR SETUJU UNTUK KEMBALI SEBAGAI PENAWAR YANG PALING RENDAH. DALAM HAL INI, PENAWAR TENDER LAIN (SELAIN PEMENANG YANG DISETUJUI) KESEMUANYA AKAN MENAWAR SETINGGTINGGINYA PERPUTARAN TENDER ARISAN TINGGINYA. INI MENETAPKAN ADANYA JAMINAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DIANTARA PARA ANGGOTA ARISAN TENDER.
PEMBAGIAN PASAR (MARKET DIVISION)
POLA PENAWARAN TENDER YANG TERDIRI DARI BERBAGAI CARA UNTUK MEMENANGKAN TENDER MELALUI PEMBAGIAN PASAR. MELALUI METODE INI, PARA PENAWAR DAPAT MERANCANG WILAYAH GEOGRAFIS MAUPUN PELANGGAN TERTENTU TERTENTU, SEHINGGA JIKA TERDAPAT KONTRAK DI WILAYAH TERTENTU, SELURUH PENAWAR SUDAH MENGETAHUI PENAWAR MANA YANG AKAN MEMENANGKAN TENDER.
TAHAP PENILAIAN / PENETUAN KEBUTUHAN
TAHAP PERSIAPAN PERANCANGAN & DOKUMEN TENDER
TAHAP PELAPORAN DAN AUDIT
TAHAP PEMILIHAN PERSERTA & PEMENANG TENDER
TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN
ADANYA TAWARAN DARI BEBERAPA PERUSAHAAN UNTUK MEMBUAT KESEPAKATAN. HANYA MENGUNTUNGKAN SEBAGIAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI. KEBUTUHAN JASA DINAIKKAN AGAR MELEBIHI BATAS KEBUTUHAN. SUAP UNTUK POLITISI DAN UANG TERIMA KASIH YANG DIMASUKKAN DALAM ANGGARAN. PEMBUAT KEBIJAKAN MEMPENGARUHI PROSES TENDER DENGAN CARA MENEKAN PANITIA TENDER. TENDER
MENGUNTUNGKAN SALAH SATU JASA KONSULTANSI. MENAIKKAN / MENGURANGI JUMLAH JASA UNTUK MENGUNTUNGKAN JASA KONSULTANSI. DOKUMEN / PANDUAN TENDER DIBUAT MENGUNTUNGKAN SALAH SATU JASA KONSULTANSI. KONSULTANSI INFORMASI HANYA DIBERIKAN KEPADA JASA KONSULTANSI TERTENTU.
SISTEM PEMILIHAN DAN PENENTUAN PEMENANG SUDAH DIATUR SEBELUMNYA. ADANYA PEMBERIAN INFORMASI RAHASIA SEBELUMNYA YANG HANYA DIDAPAT OLEH PIHAK TERTENTU. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN BONEKA DAN ADANYA TENDER ARISAN (PERSENGKOKOLAN HORISONTAL). HORISONTAL) REKAYASA PENENTUAN PEMENANG TENDER. TENDER
PENURUNAN KUALITAS DAN/ATAU KUANTITAS. HAL INI DISEBABKAN OLEH KARENA: KARENA
1. PENGGANTIAN ATAS SEJUMLAH UANG SUAP ATAU BIAYA TIDAK RESMI LAINNYA, 2 FEE 2. KEPADA ANGGOTA KARTEL (ARISAN TENDER), TENDER) 3. UANG UPETI / GRATIFIKASI LAINNYA.
AKUNTAN DAN AUDITOR TIDAK JUJUR. MELULUSKAN BANYAK BUKTI - BUKTI AKUNTANSI YANG TIDAK BENAR. LAPORAN YANG DIBUAT DISESUAIKAN DENGAN PENGELUARAN DAN KEUNTUNGAN HASIL MARKUP.
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
TAHAP PERENCANAAN TAHAP PEMBENTUKAN PANITIA TAHAP PRAKUALIFIKASI TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN TENDER TAHAP PENGUMUMAN TENDER TAHAP PENGAMBILAN DOKUMEN TENDER TAHAP PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) TAHAP PENJELASAN TENDER TAHAP PENYERAHAN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN TAHAP EVALUASI PENAWARAN TAHAP PENGUMUMAN CALON PEMENANG TAHAP SANGGAHAN PESERTA LELANG TAHAP PENUNJUKAN PEMENANG TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK TAHAP PENYERAHAN
PENGELEMBUNGAN
BIAYA PD RENCANA PENGADAAN DR SEGI BEAYA RENCANA PENGADAAN DIARAHKAN UNTUK KEPENTINGAN PRODUK TERTENTU PEMAKETAN UTK MEMPERMUDAH KKN RENCANA YG TDK REALISTIS
PANITIA
BEKERJA TERTUTUP DAN TDK ADIL PANITIA TDK JUJUR PANITIA MEMBERI KEISTIMEWAAN KPD POK TERTENTU PANITIA DIKENDELAKIKAN OLEH PIHAK TERTENTU
DOKUMEN
MITRA KERJA TDK MEMENUHI
SYARAT DATA .SERTIFIKASI PALSU
SFESIFIKASI
TEKNIS MENGARAH PD PRODUK
TERTENTU KRITERIA EVALUASI DALAM DOKUKMEN LELANG DIBERIKAN PENAMBAHAN YG TDK PERLU DOKUMEN LELANG NON STANDAR DOKUMEN LELANG YG TDK LENGKAP
PENGUMUMAN
LELANG YG SEMU ATAU PALSU MATERI PENGUMUMAN YG MEMBINGUNGKAN JANGKA PENGUMUMAN TERLALU SINGKAT PENGUMUMAN LELANG TDK LENGKAP
DOKUKMEN
LELANG YG DISERAHKAN TDK
SAMA WAKTU PENDISTRIBUSIAN INFORMASI TERBATAS PENYEBARLUASAN DOKUMEN YG CACAT
GAMBARAN
NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI DITUTUP-TUTUPI PENGGELEBUNGAN HARGA DASAR YG TDK STANDAR PENENTUAN ESTIMASI HARGA TIDAK SESUAI ATURAN
PEMBATASAN
INFORMASI DAN DESKRIPSI KETIADAAN PARTISIFASI MASYARAKAT PENJELASAN YG KONTROVERSIAL
RELOKASI
PENYERAHAN DOKUMAN PENAWARAN PENERIMAAN DOKUMEN PENAWARAN TERLAMBAT PENYERAHAN DOKUMEN YG SEMU KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN UPAYA MENGHALANGI PENYERAHAN DOKUMEN
KRITERIA
EVALUASI CACAT PENGGANTIAN DOKUMEN PEMILIHAN TEMPAT EVALUASI YG TERSEMBUNYI PESERTA LELANG TERPOLA DLM RANGKA BERKOLUSI
PENGUMUMAN
YG DISEBARLUASKAN SANGAT
TERBATAS PENGUMUMAN TDK MENGINDAHKAN ASPEK TERTENTU YG BERKAITAN DG PUBLIK DG HARAPAN TDK ADANYA SANGGAHAN PENGUMUMAN TANGGAL DITUNDA PENGUMUMAN TDK SESUAI KAIDAH PENGUMUMAN
TDK
SELURUH SANGGAHAN DITANGGAPI SUBSTANSI SANGGAHAN TDK DITANGGAPI SANGGAHAN PERFORMA UTK MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR PANITIA KURANG INDEPENDEN DAN KURANG AKUNTABEL
PENANDATANGANAN
KONTRAK YG KOLUTIF
SCR SISTEMIK PENANDATANGANAN KONTRAK YG DITUNDATUNDA PENANDATANGANAN KONTRAK YG TDK SAH
SURAT
PENUNJUKAN YG TDK LENGKAP SURAT PENUNJUKAN YG SENGAJA DITUNDA PENGELUARANNYA SURAT PENUNJUKAN YG DIKELUARKAN TERBURU-BURU SURAT PENUNJUKAN YG TDK SAH
REKOMENDASI
PALSU KRITERIA PENERIMAAN KARYA KONSULTAN BIAS DATA LAPANGAN DIPALSUKAN DESIGN PLAGIATE
MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGADAAN JASA KONSULTANSI SBG UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN,TRANSPARANSI,DAN PERTANGGUNGJAWABAN DLM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK
1 PIMPINAN DARI INSTANSI PEMERINTAH YG BERSANGKUTAN DG CARA PREVENTIF DAN REPRESIF A. MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN JUKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN B. MEMBUAT SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN C. MENCIPTAKAN SISTEM PEMANTAUAN D MENDOKUMENTASIKAN D.
MEMBUAT
STRUKTUR ORGANISASI MENYUSUN RENCANA KERJA MENYUSUN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN SCR TERTULIS MELAKSANAKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN MENYIMPAN DAN MEMELIHARA CATATAN,LAPORAN DAN DOKUMENLAKS WAS DAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEMERINTAH PUSAT - BPKP KEMENTRIAN - IRJEN BUMN/BUMD DLL - INSPEKTORAT PEMDA - BAWASDA DLL MELAKSANAKAN PENGAWASAN : - WAS LANGSUNG GIAT YG DILAKSANAKAN - MELAKS PEMERIKSAAN - MENAMPUNG DAN TINDAK LANJUT DUMAS - MENYAMPAIKAN LAPORAN BERKALA KPD PIMP
MASYARAKAT DAPAT MELAPORKAN : - PANITIA YG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG - PELELANGAN YG MENYIMPANG - TERJADI KKN - REKAYASA LELANG
PADA TAHAP PROSES PENGADAAN JASA KONSULTANSI BANYAK TERDAPAT PENYIMPANGAN YANG MUNGKIN DILAKUKAN OLEH PANITIA MAUPUN OLEH PENYEDIA JASA KONSULTAN ,SEHINGGA DIPERLUKAN PENGAWASAN INTERNAL YANG SANGAT KETAT DAN SUNGGUH-SUNGGUH
DENGAN ADANYA PENYIMPANGAN – PENYIMPANGAN PADA SETIAP TAHAPAN ,MAKA MAKA HAL INI MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIMUNGKINKAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN ADA YG DIUNTUNGKAN .SEHINGGA MENJADI ALASAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MASUK MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM .
SEKIAN TERIMA KASIH
