PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN UKM (Studi Empiris Pada KPP Pratama Padang ) Oleh Jumiati Gustina1, Ethika1, Yunilma1. Jurusan1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Email
[email protected]
Abstract This research aims to get the empirical evidence about the effect of the awareness of tax payer, the fiscal service and the tax penalties toward the pursuance of individual taxpayer carrying out UKM activity. In this research, the objects researched are some people who carry out UKM activity. The process of finding the information about the data was done by spreading out the questioners. This research uses two variables. The first variable is dependent variable, that is individual taxpayer's pursuance of the tax, and the second is independent variable consisting of the awareness of tax payer, the fiscal service and the tax penalties. The hypothesis was tested by using statistical examiner of a- double regression model and t-statistical examiner. Based on the testing toward the hypothesis, it is found that the awareness of taxation and the tax sanction significantly influence the pursuance of individual taxpayer carrying out UKM activity, while the tax service don't significantly influence the awareness of tax payer, the fiscal service and the tax penalties toward the pursuance of individual taxpayer carrying out UKM activity.
Key words: The Awareness of Tax Payer, Fiscal Service, Tax Penalties
PENDAHULUAN 1.
menunjukan bahwa pajak merupakan
Latar Belakang Masalah
elemen penting untuk
Perkembangan laju pembangunan
kesejahteraan
meningkatkan
masyarakat.
intensif
nasional pada saat ini terus menunjukan
secara
peningkatan, proses tersebut dilakukan
sosialisasi tentang berbagai program
secara bertahap melalui perencanaan
pajak melalui berbagai media promosi
pembangunan yang strategis. Dana yang
atau
diperoleh untuk melaksanakan proses
melalui
pembangunan bersumber dari APBN dan
Walaupun demikian permasalahan umum
pajak. Oleh sebab itu fenomena ini
yang terus terjadi adalah berhubungan
pun
mencoba
Pemerintah
sosialiasi seminar
yang atau
melakukan
dilakukan simposium.
1
dengan kepatuhan wajib pajak baik yang
audit terhadap laporan keuangan pribadi
ditujukan
atau pun perusahaan oleh pihak-pihak
untuk wajib pajak badan
yang
maupun pribadi. Prilaku wajib pajak jauh dari yang
berkompeten.
menunjukkan
sikap
diharapkan, dalam hal ini wajib pajak
secara
pribadi khususnya dan wajib pajak badan
pembayaran pajak.
pada
umumnya
berusaha
spontan
yang
pajak
dilakukan
untuk
Menurut
untuk
Kesadaran
melakukan
Widigdo
(2008)
menghindari pajak dan sering melakukan
kesadaran pajak muncul ketika wajib
pembayaran pajak tidak tepat waktu.
pajak orang pribadi maupun badan
Kondisi
memiliki
ini
tentu
membuat
layanan
pajak
kantor
pengetahuan
dan
mampu
menjadi
memahami pajak dengan baik, sehingga
melakukan
mendorong mereka secara sukarela untuk
penyesuaian pencatatan pajak. Menurut
memenuhi kewajiban tersebut. Semakin
Muliari dan Setiawan (2010) kepatuhan
tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh
wajib pajak orang pribadi dipengaruhi
wajib pajak orang pribadi atau pun badan
oleh beberapa variabel yaitu berhubungan
akan mendorong meningkatnya tingkat
dengan kesadaran wajib pajak, pelayanan
kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan
fiskus hingga sanksi yang diajukan
fungsi sebagai warga negara yang baik.
penerimaan bekerja
keras
untuk
Peningkatan
kepada wajib pajak orang pribadi. Menurut
Keputusan
Menteri
kepatuhan
wajib
pajak orang pribadi atau pun badan akan
Keuangan No. 544 / KMK.04 / 2000
meningkat
kriteria patuh terlihat dari perilaku wajib
pemerimaan pajak dalam hal ini KPP
pajak
Pratama
untuk
tepat
waktu
dalam
ketika
kantor
Padang
dapat
layanan
memberikan
menyampaikan SPT untuk semua jenis
layanan fiskus yang sesuai dengan yang
pajak dalam dua tahun terakhir. Patuh
diinginkan oleh wajib pajak pribadi atau
juga di identifikasikan bahwa wajib pajak
pun badan. Menurut Wardoyo (2008)
tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak
pelayanan
pernah
pelayanan yang diberikan oleh petugas
dijatuhi
hukuman
karena
fiskus
pajak
dalam jangka waktu 10 tahun terakhir,
pembayaran pajak yang dilakukan oleh
selalu
wajib pajak. Layanan fiskus berperan
tentang
penghasilan
pembukuan usaha
dan
pembayaran pajak, dan melakukan proses
untuk
membantu
bentuk
melakukan tindak pidana dibidang pajak
menyelenggarakan
untuk
adalah
memberikan
penilaian
proses
positif
kepada wajib pajak tentang layanan 2
2. Pelayanan
perpajakan yang disediakan lembaga penerimaan
pajak,
khususnya
fiskus
kepatuhan
KPP
pribadi
Pratama Padang.
wajib pada
terhadap pajak
KPP
orang Pratama
Padang. 2.
Perumusan Masalah Berdasarkan
belakang
3. Sanksi pajak terhadap kepatuhan
kepada
latar
maka
dapat
masalah
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang.
dirumuskan sejumlah masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu: 1. Apakah kesadaran wajib pajak pribadi
berpengaruh
Landasan Teori 1.
Usaha Kecil Menegah Secara umum berdasarkan total
terhadap orang
aset usaha kecil dapat didefinisikan
pribadi pada KPP Pratama Padang
sebagai sebuah kegiatan usaha yang
?
memiliki
kepatuhan
wajib
pajak
kekayaan
paling
banyak
fiskus
mencapai Rp 200.000.000 tidak termasuk
berpengaruh terhadap kepatuhan
tanah dan bangunan tempat membuka
wajib pajak orang pribadi pada
usaha.
KPP Pratama Padang ?
pengertian
2. Apakah
pelayanan
Jika kita lihat lebih luas usaha
kecil
menegah
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh
berdasarkan penjualan bersih per tahun,
terhadap kepatuhan wajib pajak
adalah unit usaha yang menghasilkan
orang pribadi pada KPP Pratama
paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu
Padang ?
milyar) per tahun, sedangkan unit usaha kecil menengah jika ditinjau dari status
Tujuan Penelitian
kepemilikan
Berdasarkan kepada perumusan
perorangan yang dapat berbadan hukum
masalah maka dapat diajukan beberapa
atau yang didalamnya juga termasuk
tujuan dari penelitian ini adalah untuk
koperasi (Kasmir, 2010).
3.
mengetahui pengaruh empiris: 1. Kesadaran wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang.
adalah
sebuah
usaha
Berdasarkan UU No 1 Tahun 1995, usaha kecil dan menegah memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Kekyaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk
3
tanah dan bangunan tempat
masyarakat
usaha.
pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut
2. Memiliki hasil penjualan paling
3. Milik Warga Negara Indonesia
anak
mendapat
jasa
timbal
balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat
perusahaan
ditunjukan dan yang digunakan untuk
atau cabang perusahaan yang di
membayar
miliki
Berdasarkan
atau
rakyat kepada kas
bukan
sendiri,
merupakan
(2011)
negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
(WNI)
meningkatkan
Mardiasmo
pajak adalah iuran
banyak Rp 1 Milyar
4. Berdiri
dan
dikuasai
usaha
pengeluaran definisi
umum.
tersebut
dapat
disimpulkan unsur pajak sebagai iuran
besar. 5. Bentuk usaha per orang, badan
kepada negara. Dalam hal ini yang
usaha berbadan hukum atau
berhak hanyalah negara. Iuran tersebut
tidak termasuk koperasi.
berupa uang
6. Untuk sektor industri memiliki total
asset
maksimal
lima
bukan barang, selain itu
pajak juga berupa undang-undang dalam hal ini pajak didasarkan dan dibuat sesuai dengan undang-undang, pajak dipungut
milyar 7. Untuk
sektor
memiliki
non
industri,
tanpa adanya imbalan digunakan untuk
bersih
membiayai rumah tangga negara yakni
kekayaan
paling
banyak
(tidak
termasuk
Rp
600.juta
tanah
dan
pengeluaran-pengeluaran
yang
bermanfaat bagi masyarakat luas.
bangunan tempat usaha), atau memiliki
hasil
penjualan
3.
Wajib Pajak Wajib pajak adalah orang pribadi
tahunan minimal Rp 3 Miliar
atau badan, meliputi pembayar pajak,
pada usaha yang dibiayai.
pemotongan pajak dan pemungutan pajak 2.
Pajak Soemasaid
yang mempunyai hak dan kewajiban (2006)
pajak
merupakan iuran wajib yang bersifat
pajak
Pajak
merupakan
iuran
wajib
dan
berguna bagi peningkatan kemakmuran
ketentuan
peraturan
perundang undangan perpajakan.
memaksa dan diberikan kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat.
sesuai
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi objektif
persyaratan sesuai
subjektif
dengan
dan
peraturan
perundang-undangan perpajakan wajib 4
pajak mendaftarkan diri pada kantor
pajak dapat didefinisikan sebagai sikap
Direktorat jenderal pajak yang wilayah
moral untuk secara sukarela melakukan
kerjanya meliputi tempat tinggal atau
pembayaran
tempat kedudukan wajib pajak dan
waktu yang ditetapkan.
kepadanya
diberikan
Nomor
pajak
5.
Kesadaran Pajak Menurut
berasal
dari
Bernardin
(2005)
kesadaran pajak didefinisikan sebagai
Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan
tenggang
Pokok
Wajib Pajak (NPWP). 4.
hingga
kata
sebuah
prilaku
yang
patuh, yang menurut kamus umum
pernyataan
bahasa Indonesia, patuh berarti suka
kewajiban pajak baik secara pribadi
menurut perintah, taat kepada perintah
maupun
atau
Sedangkan
terbentuk karena adanya sikap yang
kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan,
menjunjung nilai etika moral dan norma
tunduk atau patuh pada ajaran atau
hukum dan rasa bertanggung jawab
aturan.
karena menjadi seorang warga negara
aturan,
berdisiplin.
Menurut Nasucha (2004) adalah
yang
sikap
menunjukan
badan.
baik.
untuk
mentaati
Kesadaran
Kesadaran
pajak
pajak
dapat
kepatuhan pada otoritas atau aturan-
ditunjukan dengan sikap untuk secara
aturan. Kepatuhan menunjukkan adanya
sukarela
kekuatan yang mempengaruhi individu
kewajiban pajak tepat pada waktunnya.
secara
eksplisit.
Kepatuhan
melakukan
Kesadaran
juga
pemenuhan
pajak
tentu
tidak
merupakan respon yang tipikal dari
tumbuh dengan sendirinya. Kesadaran
individu
tersebut terbentuk adanya pembelajaran
lain
yang
status
dan
terhadap perpajakan atau pun bidang ilmu
kekuasaanya lebih tinggi. Definisi kepatuhan menurut PPh
yang berhubungan dengan norma hukum.
Pasal 25 wajib pajak pribadi adalah
Proses pembelajaran dan pemahaman
pembayaran
yang
yang baik terhadap arti penting pajak
dilaporkan tepat waktu. Berdasarkan
tentu akan menciptakan kesadaran di
uraian ringkas tersebut dapat disimpulkan
dalam diri untuk melakukan pembayaran
bahwa kepatuhan menunjukan kesadaran
pajak tepat pada waktunya.
kewajiban
pajak
diri untuk melakukan pembayaran pajak
Menurut Muliari (2010) keadaran
secara sukarela tepat pada waktunya.
pajak yang terlihat didalam diri wajib
Dalam definisi yang lebih luas kepatuhan
pajak
pribadi
dapat
diukur
dengan 5
b. Reliability,
menggunakan beberapa indikator yaitu
adalah
konsistensi
mutu dan kualitas pelayanan yang
sebagai berikut: a. Ketepatan
dalam
diberikan
pembayaran
oleh
petugas
pajak
kepada wajib pajak.
pajak menyisihkan
c. Assurance, adalah jaminan yang
sebagian kecil penghasilan untuk
diberikan kantor pajak kepada
melakukan pembayaran pajak.
wajib pajak untuk mendapatkan
b. Secara
sukarela
pelayanan yang maksimal.
c. Tidak menunggu masa waktu
d. Responsibility adalah ketepatan
pembayaan pajak habis untuk
dan keakuratan dan pelayanan
melakukan pembayaran.
pajak yang diberikan petugas
d. Jarang mendapatkan sanksi akibat
(fiskus) kepada wajib pajak
lalai dalam pembelajaran pajak.
e. Emphaty adalah sikap peduli yang 6.
diperlihatkan
Pelayanan Fiskus Pelayanan
untuk
membantu
adalah
kemampuan
yang
diperlihatkan
secara individu atau pun tim. Ketika kita
adanya
pelayanan
fiskus.
Secara umum fiskus merupakan petugas. Jadi pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai
cara
petugas
pajak
dalam
membantu, mengurus dan menyiapkan segala
keperluan
yang
dibutuhkan
seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Kotler dan Keller (2010) pelayanan yang baik harus mengandung lima instrument
7.
adalah
Sanksi Pajak Menurut Reader (2005) sanksi
merupakan
bentuk
hukuman yang
diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang
tercatat
berdasarkan
prosedur
hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
Sanksi
yang
diterima
individu yang melanggar tentu beraneka
serqual yang meliputi: a. Tangible
pajak
kepada wajib pajak.
mempelajari tentang pajak tentu kita mengenal
petugas
wujud
dari
pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak.
ragam mulai dari yang ringan hingga sanksi yang berat. Ragam sanksi yang diberikan kepada masing-masing individu tentu 6
berbeda
tergantung
pada
besarnya
kecurangan atau besarnya prosedur yang
didalam penelitian ini seperti terlihat didalam gambar I dibawah ini:
dilanggar, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat berupa denda atau pun sanksi pidana, kurungan, penyitaan assets hingga sanksi yang berhubungan dengan
Gambar I Model Penelitian
Kesadaran Wajib Pajak
pemberhentian pencabutan izin usaha dan sebagainya.
8.
Pelayanan Fiskus KepatuhanWajib Pajak
Pengembangan Hipotesis Berdasarkan
kepada
landasan
teori dan pengembangan hipotesis maka
Sanksi Pajak
diajukan beberapa hipotesis yaitu: H1
Kesadaran
wajib
pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan Metode Penelitian
wajib pajak orang pribadi pada 1.
KLPP Pratama Padang H2
Pelayanan
Fiskus
orang pribadi pada KLPP Pratama
Sanksi
kesatuan atribut yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Didalam penelitian ini yang menjadi
Padang H3
Menurut Sekaran (2005) populasi
berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak
Populasi dan Sampel
pajak
berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KLPP Pratama
populasi adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pembayaran pajak Pratama Padang.
Padang
Untuk 9.
Model Kerangka Berfikir
lingkup
Berdasarkan kepada uraian teori
penelitian
mempersempit
pembahasan ini
didalam
maka
ruang model
dilakukan
dan beberapa hasil penelitian terdahulu
pengambilan sampel. Menurut Sekaran
maka dapat diajukan sebuah model
(2006)
kerangka berfikir yang akan dipedomani
populasi yang dianggap mewakili. Pada
didalam
penelitian ini yang menjadi sampel
tahapan
pengolahan
data
sampel
adalah
bagian
dari
adalah beberapa orang wajib pajak 7
pribadi yang terdaftar di Kantor Layanan
berkepentingan melalui media masa atau
Pembayaran Pajak Pratama Padang.
pun lembaga resmi lainnya. Bentuk data primer yang digunakan pada penelitian
Agar mendapatkan ukuran sampel
ini adalah data kualitatif yang diperoleh
yang tepat maka digunakan metode
melalui proses penyebaran kuesioner
pengambilan sampel dengan model non
kepada
probability sampling, dengan asumsi
kriteria pengambilan sampel.
jumlah
wajib
pajak
pribadi
yang
tidak
yang
memenuhi
tidak
diketahui secara pasti dan memiliki jumlah
responden
terbatas.
3.
Model
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ini didukung oleh dua
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut
kelompok
variabel
Sugiyono (2005) purposive sampling
sebagai berikut:
adalah metode pengambilan sampel yang
3.1
penelitian
yaitu
Variabel Dependen
didasarkan pada kriteria khusus yang
Kepatuhan Wajib Pajak (y)
melekat
Kepatuhan wajib pajak adalah
pada
populasi.
Didalam
penelitian ini kriteria yang digunakan
suatu
meliputi:
mengetahui, mengakui, menghargai dan
1. Wajib pajak orang pribadi yang
kondisi
menanti
dimana
ketentuan
wajib
perpajakan
pajak
yang
terdaftar di Kantor Layanan
berlaku serta memiliki kesungguhan dan
Pembayaran Pajak Pratama
keinginan untuk memenuhi kewajiban
Padang.
pajaknya. Untuk mengukur kepatuhan
2. Wajib pajak yang menekuni usaha
wajib pajak digunakan indikator yang di
dibidang Unit Usaha Kecil
adopsi dari Muliari (2010) yaitu tepat
Menengah (UKM) yang berada di
waktu, prestasi dan kredibilitas.
kota Padang. 3.2 2.
Jenis dan Sumber Data
Variabel Independen Pada penelitian ini digunakan
Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data
beberapa
variabel
independen
yaitu
sebagai berikut:
yang dicari dan diolah secara langsung
Kesadaran Wajib Pajak (X1)
oleh
pernah
Banbang (2010) kesadaran wajib
dipublikasikan oleh pihak-pihak yang
pajak berhubungan dengan komitmen
peneliti
dan
belum
8
untuk melaksanakan pembayaran pajak
digunakan indikator yang diadopsi dari
tepat pada waktunya atau tdak terlambat
Muliari (2010) yaitu sanksi pidana,
dari waktu yang ditentukan. Untuk
sanksi administrasi, sanksi yang cukup.
mengukur
berat dan sanksi yang harus dikenakan
kesadaran
pajak
maka
digunakan indikator yang diadopsi dari
dan penegasan sanksi
Muliari (2010) yaitu tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah
4
Untuk
dijatuhi hukum dan dalam dua tahun terakhir melaksanakan pembukuan pajak.
Metode Analisis
hipotesis
melakukan
maka
dilakukan
pengujian dengan
menggunakan metode analisis kuantitatif, secara umum analisis kuantitatif yang
Pelayanan Fiskus (X2) Menurut pelayanan
fiskus
Wardoyo
(2008)
adalah
bentuk
pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak
untuk
membantu
proses
pembayaran pajak yang dilakukan oleh
dilakukan ditandai dengan pengujian instrument data, pengujian asumsi klasik, pengujian
dapat
menggunakan
diukung indikator
dan
pengujian
hipotesis dengan menggunakan uji tstatistik
wajib pajak. Untuk mengukur layanan fiskus
statistik
Analisis Hasil Dan Pembahasan
dengan
Pengujian Statistik
tangible,
Setelah seluruh variabel penelitian
reliability, responsibility, assurance dan
yang digunakan terbebas dari seluruh
emphaty.
gejala asumsi klasikan maka tahapan
Sanksi Perpajakan Pribadi (X3) Menurut Setiawan dan Muliari (2010) mengungkapkan bahwa sanksi merupakan
bentuk hukuman yang
diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang
tercatat
berdasarkan
prosedur
hukum sebagai wajib pajak. Untuk mengukur
sanksi
perpajakan
pengujian
statistik
dapat
segera
dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS diperoleh ringkasan hasil seperti terlihat pada sub bab dibawah ini: 1.
Analisis Koefisien Determinasi Berdasarkan hasil pengujian yang
telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 4.8 dibawah ini:
maka 9
tahapan pengujian digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukan bahwa Tabel 1 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model Summary Model 1
R R Square .536a .287
nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 maka keputusannya adalah Ho ditolak dan
Adjusted R Square .243
Std. Error of the Estimate 1.267
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak
Ha
diterima
sehingga
dapat
bahwa
kesadaran
wajib
disimpulkan
pajak pribadi, pelayanan fiskus, dan sanksi secara bersama-sama berpengaruh
Pada Tabel 1. terlihat bahwa nilai
signifikan
terhadap
kepatuhan
wajib
R-square yang dihasilkan adalah sebesar
pajak pribadi. Hasil yang diperoleh
0,287. Hasil yang diperoleh tersebut
menunjukan bahwa model regresi yang
menunjukan
wajib
diajukan
sanksi
pengolahan data lebih lanjut dapat segera
pajak,
bahwa
pelayanan
kesadaran
fiskus
dan
perpajakan memiliki variasi kontribusi
diterima,
sehingga
tahapan
dilaksanakan.
dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 28,70% sedangkan
3.
Pengujian Hipotesis
sisanya sebesar 71,30% lagi dijelaskan
Berdasarkan tahapan pengujian
oleh variabel lain yang tidak digunakan
hipotesis yang telah dilaksanakan dengan
didalam model penelitian ini.
menggunakan bantuan program SPSS diperoleh
2.
hasil
pengujian
Uji F-statistik
terlihat pada Tabel 4.10 dibawah ini
Berdasarkan hasil pengujian yang
yaitu:
telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 4.9 dibawah ini: Tabel 2 Hasil Pengujian F-statistik Regression Residual Total
Sum of Squares 31.067 77.018 108.085
df 3 48 51
Mean Square 10.356 1.605
F 6.454
Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Sig Alpha Kesimpulan Penelitian (Constanta) Kesadaran Wajib Pajak Pribadi
ANOVAb Model 1
ringkasan
Sig. .001a
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak
-
-
-
0,094
*0,10*
Signifikan
Pelayanan Fiskus
0,527
0,05
Sanksi
0,036
0,05
Tidak Signifikan Signifikan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
Pada Tabel 2 terlihat bahwa
Pada Tabel 3 terlihat bahwa
didalam pengujian F-statistik diperoleh
masing-masing variabel penelitian yang
nilai signifikan sebesar 0,001, didalam
digunakan
memiliki
nilai
koefisien 10
regresi yang dapat menunjukan arah
Sesuai dengan hasil pengujian
pengaruh variabel independen terhadap
hipotesis pertama teridentifikasi bahwa
variabel dependen. Secara umum model
kesadaran
regresi linear berganda yang digunakan
berpengaruh
meliputi:
kepatuhan wajib pajak pribadi yang
Y = 8,513 + 0,100x1 + 0,023x2 + 0,247x3
beraktifitas sebagai pengusaha kecil dan
Berdasarkan persamaan regresi linear
menegah di kota Padang. Didalam model
berganda yang telah terbentuk dapat
pengujian
dibuat analisis dan pembahasan terhadap
kesadaran wajib pajak memiliki koefisien
hasil yang diperoleh didalam penelitian
regresi bertanda positif. Hasil yang
ini seperti terlihat pada sub bab dibawah
diperoleh tersebut menunjukan bahwa
ini:
kesadaran wajib pajak yang tinggi akan
wajib
pajak
pribadi
signifikan
regresi
terhadap
terlihat
bahwa
meningkatkan kepatuhan wajib pajak 3.1
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
pribadi. Kondisi tersebut terjadi karena
Berdasarkan
berpartisipasi
hasil
pengujian
pada
umumnya
responden
didalam
penelitian
yang ini
hipotesis pertama yang bertujuan untuk
memiliki kesadaran yang tinggi untuk
mendapatkan bukti empiris pengaruh
menjalankan tanggung jawab pribadi
kesadaran wajib pajak pribadi terhadap
pada negara, kesadaran tersebut muncul
kepatuhan wajib pajak, diperoleh nilai
dari dalam diri individu atau pun karena
koefisien regresi bertanda positif sebesar
adanya kontribusi variabel yang berasal
0,100 dengan nilai signifikan sebesar
dari luar diri individu seperti adanya
0,094. Pada tahapan pengolahan data
sosialisasi tentang pajak, pembelajaran
digunakan tingkat kesalahan sebesar
tentang pajak hingga sanksi pajak yang
0,10. Hasil yang diperoleh tersebut
kuat. Meningkatnya kesadaran wajib
menunjukan
signifikan
pajak membuat wajib pajak pribadi
sebesar 0,094 < 0,10 maka keputusannya
secara sukarela melakukan pembayaran
adalah Ho ditolak dan Ha diterima
pajak
sehingga
bahwa
diperlihatkan wajib pajak menunjukan
pribadi
bahwa kesadaran pajak yang dimiliki
bahwa
dapat
kesadaran berpengaruh
nilai
disimpulkan
wajib
pajak
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib pajak pribadi pada
wajib
tepat
pajak
waktu,
perilaku
pribadi
yang
mengalami
peningkatan.
pengusaha kecil menegah di kota Padang. 11
menanyakan berbagai informasi yang berhubungan 3.2
Pengaruh Terhadap Pajak
Pelayanan Fiskus Kepatuhan Wajib
hipotesis kedua, diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,023 tahapan
pengolahan
juga
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,527. Pada tahapan pengolahan data juga digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai signifikan sebesar 0,527 > alpha 0,05 maka keputusannya adalah Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang beraktifitas
sebagai
pengusaha
kecil
Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa pelayanan
fiskus
signifikan
terhadap
tidak
berpengaruh
kepatuhan
wajib
pajak pribadi, hasil yang diperoleh tidak dengan
hipotesis
yang
diajukan. Kondisi tersebut terjadi karena pada umumnya wajib pajak pribadi merasakan kenyamanan dan kepuasan ketika
mendapatkan
pelayanan
dari
fiskus, dalam hal ini petugas selalu dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat,
ketika
cara
pembayaran pajak, kenyamanan yang
wajib
pembayaran pajak telah dirasakan dalam waktu yang panjang. Keadaan tersebut tentu membuat wajib pajak pribadi menilai pelayanan fiskus bukan lagi menjadi
variabel
yang
akan
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi, variabel tersebut dapat berupa sanksi, teknologi perpajakan dan berbagai variabel lainnya yang tidak digunakan didalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh didalam tahapan
pengujian
hipotesis
kedua
konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulaikha (2012) hasil penelitiannya berhasil menemukan bahwa pelayanan fiskus dari petugas pajak
menegah di kota Padang.
konsisten
tata
dirasakan dalam melaksanakan kegiatan
Sesuai dengan hasil pengujian
didalam
dengan
pajak
pribadi
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajip pajak orang pribadi. Siregar (2010) hasil penelitiannya menunjukan bahwa pelayanan fiskus yang diperlihatkan oleh petugas
layanan
pajak
mampu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Utami et al (2010) mengungkapkan
bahwa
kualitas
pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak tentu akan mendorong menguatnya kepatuhan 12
wajib pajak pribadi. Kenyamanan yang
wajib pajak pribadi relatif takut dengan
dirasakan dalam membayar pajak akan
sanksi pajak yang keras, seperti adanya
memperkuat kesadaran wajib pajak untuk
sanksi pidana, sanksi denda bagi wajib
pemenuhan tanggung jawab pajaknya.
pajak yang lalai atau terlambat dalam membayar pajak. Aspek psikologis yang
3.3
Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
muncul
akibat
keras
sanksi
pajak
mendorong rasa takut pada wajib pajak Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis ketiga yang bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi diperoleh koefisien regresi
untuk
segera
memenuhi
kewajiban
pajaknya tepat pada waktunya, oleh sebab itu sanksi pajak yang keras dan ketat akan mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi.
bertanda positif sebesar 0,247 dengan nilai signifikan sebesar 0,036. Pada tahapan
pengolahan
data
digunakan
tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh tersebut
menunjukan
bahwa nilai signifikan sebesar 0,036 < alpha 0,05 maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan berpengaruh
bahwa
sanksi
signifikan
pajak terhadap
kepatuhan waiib pajak pribadi.
pengujian
menunjukan berpengaruh
bahwa positif
hipotesis
ketiga
sanksi
pajak
yang
1.
Kesimpulan Berdasarkan kepada analisis dan
pembahasan hasil pengujian hipotesis maka diajukan beberapa hasil pengujian yang merupakan jawaban dari sejumlah masalah yang diajukan yaitu: 1. Kesadaran wajib pajak pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi
Hasil yang diperoleh didalam tahapan
PENUTUP
signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Temuan tersebut menunjukan bahwa semakin kuat sanksi pajak yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil yang diperoleh
yang memiliki aktifitas sebagai pengusaha kecil menengah di kota Padang. 2. Pelayanan
fiskus
tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki aktifitas sebagai pengusaha kecil menengah di kota Padang.
tersebut terjadi karena pada umumnya 13
3. Sanksi
pajak
signifikan
terhadap
berpengaruh
untuk menumbuhkan kesadaran
kepatuhan
wajib pajak pada tanggung jawab
wajib pajak pribadi yang memiliki
pajak.
aktifitas sebagai pengusaha kecil DAFTAR PUSTAKA
menengah di kota Padang. 3.
Saran Berdasarkan
kepada
hasil
pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran yang dapat
Agustiantono. 2010. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Sudiharjo. Jurnal Perpajakan Volume 3 Nomor 2. Universitas Brawijaya, Malang.
memberikan kontribusi positif bagi: 1. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk jumlah
mencoba
menambahkan
responden
yang
akan
dijadikan sampel. Karena semakin banyak jumlah responden yang akan
digunakan
memperbaiki
tentu
dapat
kontribusi
hasil
yang akan diperoleh. 2. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk
mencoba
menambahkan
minimal satu variabel penelitian yang belum digunakan didalam penelitian ini seperti variabel pengetahuan
atau pun variabel
sikap atau persepsi perpajakan, saran tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan akurasi hasil yang
diperoleh
dimasa
mendatang. 3. Kantor layanan pajak disarankan untuk terus melakukan kegiatan
Banbang Arifin, 2010. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang. Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 2 Nomor 1. Universitas Dipenegoro, Semarang. Brothodirjo. 2003. Dasar Dasar Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Salemba Empat, Jakarta. Bernardin C Russel. 2005. Organizational Behaviour. McGraw-Hill, Irwin. Ghozali, Imam. 2010. Analisis Multivarite dengan SPSS 15.0. Badan Pernerbit Universitas Dipenegoro, Semarang. Gujarati Damodar. Econometrica. Erlangga, Jakarta. Jatmiko Ariwibowo,2006.Pajak (Teori dan Aplikasi). Gramedia pustaka. Jakarta. Kasmir. 2008. Kewirausahawan. Gramedia Pustaka, Jakarta.
sosialisasi dibidang perpajakan 14
Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 5 Nomor 2. Univeristas Udayana, Malang.
Keller Hendric. 2010. Payble tax ( Theory and anlysis). Prienticehall, Internacional. Florida. Mardiasmo. 2011. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan, dan Persepsi Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Pibadi pada KPP Pratama Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 2 Nomor 1. Universitas Gunadarma, Jakarta.
Sekaran Uma. Penelitian Jakarta. Siregar
2006. Metodologi Bisnis. Erlangga,
Arionto.20100. Pengaruh pengetahuan, Kesadaran Pajak,dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Penerimaan Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 2 No 2. Universitas Sumatra Utara. Medan
Muliari Ketut Ni dan Setiawan Ery Putu. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi Perpajakan Nomor 1 Volume 2. Universitas Brawijaya, Malang.
Sormasaid. 2006. Pajak dalam Perspektif Hukum dan Norma. Erlangga, Jakarta.
Nasucha. 2004. Dasar Dasar Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Gramedia Pustaka, Jakarta.
Sugiyono. 2005. Dasar Dasar Ekonometrika. Salemba Empat, Jakarta
Piliang
Wardoyo.2008. Dasar-dasar Perpajakan. Gramedia Pustaka. Jakarta
Andi. 2013. Dasar Dasar Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Erlangga, Jakarta.
Reader. 2005. Tax Analysis. www.articlebogsport.com Santoso Singgih. 2005. Analisis Multivariate dengan SPSS XVI. Gramedia Pustaka, Jakarta. Setiawan Ery Putu. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama
Widigdo.2008. Pengenalan Pajak (teori dan aplikasi). Gramedia Pustaka, Jakarta. Zulaikha Fadli.2012.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama, Jakarta.jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 2 no 1. Universitas Brawijaya, Malang.
15
