MERAJUT KEBINEKAAN BAHASA SEBAGAI PEMERKUKUH IKATAN KEBANGSAAN Oleh Mahsun Guru Besar Bidang Linguistik Diakronis dan Genolinguistik Universitas Mataram ABSTRAK Sebagai negara bangsa yang nasionalismenya dibangun di atas fondasi bahasa, bukan negara bangsa yang nasionalismenya dibangun di atas fondasi ras/suku bangsa seperti Afrika Selatan, dan bukan pula negara bangsa yang nasionalismenya dibangun di atas fondasi agama seperti Republik Islam Iran, Indonesia perlu memaksimalkan potensi bahasa dalam memperteguh kediriannya. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka di hadapan bangsa ini ada ancaman besar bagi upaya menjaga keutuhannya. Munculnya isu: Kemelanesiaan, Kemelayuan, dan otonomi daerah yang cenderung diidentikkan dengan otonomi bahasa daerah, merupakan contoh isu-isu keberagaman bahasa yang terkait dengan masalah kebangsaan. Itu sebabnya, Indonesia perlu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bahasa, baik itu bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, maupun beratus-ratus bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah NKRI. Pemaksimalan potensi bahasa dapat berwujud menjadikan bahasa-bahasa itu sebagai media memperteguh identitas keindonesiaan. Keberadaan Bahasa Indonesia harus memperkuat identitas keindonesiaan baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, bahasa Indonesia menjadi media ekspresi semua warga Indonesia dalam kehidupan berindonesia, sedangkan ke luar bahasa Indonesia menjadi sarana pengakuan negara bangsa lain akan keberadaan bangsa Indonesia melalui keinginan warga negara bangsa lain itu belajar berbahasa Indonesia. Untuk mengemban amanah itu, bahasa Indonesia harus memilki kemampuan ekspresif sebqgai bahas modern. Dalam konteks itu, bahasa daerah memberi kontribusi bagi upayanmemperliat daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. Selian itu, keberadaan bahasa daerah haruslah menjadi media pemahaman akan beragaman bangsa Indonesia tetapi memiliki asal yang sama. Oleh karena itu, kedua isu di atas akan menjadi persoalan utama dalam makalah ini. 1. Pendahuluan Berbicara tentang keberadaan suatu negara bangsa tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang unsur-unsur yang dapat mengikat komunitas pembentuk negara bangsa itu menjadi satu kesatuan. Ada tiga elemen dasar pengikat nasionalisme suatu negara bangsa, yaitu ras/suku bangsa, agama, dan bahasa. Terdapat banyak negara yang mengikat komunitasnya dalam satu ikatan negara bangsa karena kesamaan ras, misalnya negara Afrika Selatan dengan politik Apartheidnya, atau negara lain yang sesungguhnya pada masa awalnya dibentuk di atas kesamaan ras, misalnya Amerika serikat, yang sampai saat ini suku Indian mengalami keterpinggiran dan sisa-sisa anti ras kulit hitam masih menjadi isu utama gejolak kemanusiaan di negara tersebut. Hal serupa juga terjadi di negara Australia yang menyisakan persoalan bagi suku bangsa Aborigin. Bagi bangsa Indonesia, mungkinkah ras dapat dijadikan fondasi dalam membangun negara bangsa? Dengan menganalogikan ras sama dengan suku bangsa dan berdasarkan bahasa lokal yang menjadi penanda suku bangsa di Indonesia terdapat 659 suku bangsa, maka persoalannya, suku bangsa manakah dari 659 itu yang dapat menjadi benang pengikat keindonesiaan? Katakan, pilihan jatuh pada suku
bangsa Jawa, karena suku bangsa ini jumlahnya sangat besar. Namun, pengalaman Indonesia tahun 1970-an sampai dengan tahun 1988, ketika gerakan memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata bahasa Jawa, muncullah kritikan yang cukup pedas. Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensinya sama, kritikan itu menyuarakan dengan lantang tolakan dominasi bahasa Jawa dengan menyatakan, “Terjadi proses penjawaan dalam bahasa Indonesia”. Kritikan tersebut menggambarkan tolakan dominasi suku bangsa tertentu dalam membangun keindonesiaan. Artinya, elemen suku bangsa atau ras tidak mungkin menjadi fondasi dalam membangun nasionalisme Indonesia. Begitu pula dengan elemen agama, ada banyak negara bangsa yang menjadikan agama sebagai elemen pengikat nasionalismenya. Bahkan nama agama itu dijadikan nama negaranya, misalnya Republik Islam Iran, yang menjadikan agama Islam sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsanya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Persoalannya, agama manakah yang akan menjadi fondasi atau benang pengikat dalam membangun nasionalisme keindonesiaan? Katakan, dipilih Islam karena agama ini adalah agama mayoritas. Pengalaman sejarah ketika rumusan sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta yang berbunyi: “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi PemelukPemeluknya”, minta dihapuskan sehingga muncullah bunyi Pancasila seperti dikenal sekarang: “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah memberikan pelajaran pada bangsa ini bahwa betapa arifnya para pendiri bangsa untuk tidak memilih agama sebagai fondasi dalam membangun negara bangsa Indonesia. Itu sebabnya pula, sehebat apapun gerakan yang ingin mengubah fondasi nasionalisme Indonesia atas dasar agama pasti akan mendapat tolakan. Suatu hal yang menarik, adalah dipilihnya bahasa sebagai fondasi dalam membangun negara bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari kesadaran akan pengakuan atas kesatuan tanah air yaitu tanah air Indonesia, meskipun terdiri atas tidak kurang tujuh belas ribu tanah air (pulau) dan kesatuaan bangsa yaitu bangsa Indonesia, meskipun terdiri atas tidak kurang dari 659 (suku) bangsa. (Suku) bangsa yang berpencar-pencar dan mendiami pulau yang tujuh belas ribuan tersebut diyakini mampu direkatkan dengan sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Artinya, bahasa menjadi benang pengikat dalam membangun nasionalisme Indonesia. Terdapat banyak contoh negara bangsa yang membangun nasionalismenya di atas fondasi bahasa, misalnya India dan Pakistan, Cina, dan Israel. India dan Pakistan berusaha membedakan diri satu sama lain dengan menyatakan bahwa penutur bahasa India dan Pakistan merupakan penutur bahasa yang berbeda. Padahal, secara sosiolinguistik di antara mereka jika terjadi
komunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa masing-masing masih terdapat pemahaman timbal balik (mutual intelligibility). Namun, karena mereka telah berpisah menjadi negara bangsa yang berbeda, bahasa yang sama dibedakan demi identitas yang berbeda. India memberi nama bahasanya dengan nama bahasa Hindi, sedangkan Pakistan memberi nama bahasanya dengan nama bahasa Urdu. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka berusaha membedakan diri satu sama lain dalam sistem ekspresi tulis. Apabila India dengan bahasa Hindinya menggunakan aksara Dewanagari (Sanskerta), maka Pakistan dengan bahasa Urdunya menggunakan aksara Arab. Kasus sebaliknya terjadi pada Republik Rakyat Cina, yang memiliki 56 bahasa. Apabila penutur di provinsi Guandong berbicara dengan penutur di provinsi Nanjing, Yunan dengan menggunakan bahasa msing-masing maka di antara mereka tidak terdapat pemahaman timbal balik, karena memang mereka masing-masing merupakan penutur bahasa yang berbeda. Namun, demi sebuah negara bangsa yang besar, bersatu, dan berdaulat semua bahasa itu disatukan dalam satu sistem bahasa tulis, yaitu dengan menggunakan aksara Han. Jadi, baik bahasa di provinsi Guandong, Nanjing, maupun Yunan dan semua bahasa lain yang ada di wilayah negara tersebut tunduk pada satu sistem bahasa tulis, yaitu menggunakan aksara Han. Yang berbeda disamakan demi identitas satu negara bangsa yang utuh, kokoh, dan berdaulat. Adapun kasus yang terjadi di Israel, ketika negara itu merdeka, hal yang pertama-tama dilakukan adalah menetapkan identitasnya agar berbeda dengan identitas negara-negara yang berbahasa Arab, seperti Arab Saudi, Palestina dll.; berbeda dengan negara yang menggunakan bahasa Parsi, seperti Republik Islam Iran. Apa yang dilakukan adalah menghidupkan bahasa Ibrani yang telah punah ratusan tahun demi identitas negara bangsanya. Hal yang relatif sama dengan Israel adalah Indonesia. Apabila Israel menghidupkan bahasa yang sudah punah untuk menjadi identitasnya, maka Indonesia memaksa bahasa yang tidak pernah “mengandung” untuk melahirkan bahasa baru yang diberi nama bahasa Indonesia. 2. Bahasa bagi Bangsa Indonesia 2.1 Bahasa Indonesia dan Keindonesiaan Bahasa Indonesia merupakan identitas negara bangsa Indonesia. Sebagai identitas maka kehadirannya akan menjadi penanda kehadiran negara. Artinya, kehadiran bahasa Indonesia dalam forum-forum atau peristiwa berbahasa yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya akan menjadi indikator kehadiran negara. Berangkat dari pemahaman di atas, maka bangsa ini mestinya prihatin dan bersedih ketika menyaksikan pemakaian bahasa asing di luar ruang pada hampir seluruh wilayah NKRI, yang kurang terkendali. Berbagai jenis spanduk, papan nama yang terpampang di jalan-jalan, di tempattempat pemukiman, di area pendidikan dari satuan pendidikan terendah sampai satuan pendidikan
tertinggi, menunjukkan ketidakhadiran negara melalui bahasa negaranya. Hal yang serupa tidak hanya terjadi di kota-kota besar, seperti di ibukota negara, tetapi juga sampai ke ibukota provinsi, ibukota kabupaten/kota, kecamatan, dan desa-desa. Sepertinya, anak bangsa ini sudah tidak risih dengan kondisi tersebut, padahal yang dikomunikasikan itu ditujukan ke anak-anak bangsa yang sudah memiliki bahasa negaranya sendiri. Bahkan ironisnya, penggunaan bahasa asing itu sering tidak dipahami oleh yang membacanya. Kondisi ini menggambarkan bahwa bangsa ini tengah dilanda krisis identitas. Bangsa ini nyaris gagal dalam membangun kemandiriannya melalui penguatan identitas yang berupa bahasa negara di negaranya sendiri. Tidak mandiri karena harus menggunakan bahasa lain untuk mengomunikasikan sesuatu pada sesama anak bangsa, padahal jauh sebelum merdeka para pemuda bangsa ini, tepatnya 28 Oktober 1928, telah menyepakati sebuah bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kondisi di atas diperparah lagi dengan kurangnya ketauladanan dalam penegakan identitas melalui pemakaian bahasa kebangsaan. Para tokoh panutan, pihak-pihak yang diharap menjadi contoh, belum mampu memainkan peran kepanutannya. Anak-anak bangsa ini hampir-hampir kehilangan tokoh panutannya dalam memantapkan identitas keindonesiaan. Padahal, melalui identitas kebahasaan berupa bahasa Indonesia itu telah mampu merevolusi mental para anak muda pencetus Sumpah Pemuda, dari mental ketergantungan, keterjajahan, keterberaian menjadi anak bangsa yang bermental mandiri, bebas merdeka dalam menentukan nasib bangsa, dan mental keberagaman dalam kesatuan.
Sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat, keberadaan Indonesia tidak cukup hanya kuat di dalam negaranya sendiri, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari negara lain. Salah satu bentuk pengakuan itu adalah diterimanya keberadaan bahasa sebagai identitas dan jati diri bangsa. Wujud pengakuan tersebut adalah dibelajarkannya bahasa Indonesia di negara itu. Artinya, semakin banyak negara yang belajar bahasa Indonesia, berarti semakin banyak negara yang mengakui keberadaan Indonesia. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia di luar negara menjadi sarana diplomasi bagi bangsa Indonesia dalam rangka membangun kemadirian bangsa di mata dunia. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap negara-negara yang membelajarakan bahasa Indonesia untuk warganya, melalui surat-menyurat dengan KBRI/KJRI pada tahun 2012 – 2013, diperoleh informasi bahwa terdapat 174 pusat pembelajaran bahasa Indonesia, yang tersebar di 45 negara. Tempat-tempat pembelajaran itu berupa universitas, KBRI/KJRI, lembaga kursus. Negaranegara yang menjadi tempat pembelajaran bahasa Indonesia menyebar di benua Asia, Australia, Amerika, Eropa, Afrika dengan kondisi bervariasi.
Selain dukungan banyaknya negara penyelenggara BIPA di luar negara, terdapat juga daya dukung lain yang dapat mempercepat keberterimaan identitas keindonesiaan yang berupa bahasa Indonesia di luar negara, yaitu (a) tersedia perangkat hukum yang menjadi payung penyebaran bahasa Indonesia di luar negara (UU Nomor 24 Tahun 2009); (b) tersedia substansi dasar pengembangan bahan pembelajaran yang berupa sistem bahasa Indonesia standar yang mencakup ejaan, tata bahasa, kamus yang sudah mencapai 90.000 lema ditambah 450.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu, alat uji kemahairan berbahasa Indonesia (UKBI); (c) sistem bahasa Indonesia yang relatif sederhana, tidak mengenal kala seperti bahasa-bahasa Indo-Eropa; (d) muncul organisasi profesi yang bergerak pada tataran non negara yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia di luar negara, seperti: ASILE dan Westralian Indonesian Language Teacher Association (WILTA di Australia), ACICIS (konsorsium pengajar BIPA di Australia), Consortium of the Teaching of Indonesia (COTI di Amerika), Himpunan Penguji Bahasa Indonesia (HIPUBI di Jepang); (e) program beasiswa bagi orang asing dari berbagai negara (Darmasiswa); (f) di dalam negara juga terdapat tidak kurang 93 lembaga penyenggarakan BIPA yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, yang berupa perguruan tinggi, lembaga kursus, organisasi profesi (APBIPA). Namun demikian, bukan berarti tanpa tantangan. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penyebarluasan bahasa Indonesia sebagai identitas yaitu (a) sikap sebagian masyarakat Indonesia yang belum positif terhadap bahasa Indonesia, (b) didukung oleh sikap pemerintah belum menjadikan bahasa Indonesia sebagai prioritas dalam rangka pengembangan diplomasi halus (soft diplomacy); (c) kurangnya koordinasi antarpihak terkait dalam negeri dalam rangka internasionalisasi bahasa Indonesia sehingga keberadaan institusi resmi negara yang menangani masalah kebahasaan (Badan Bahasa) bukan merupakan satu-satunya pintu utama pengelolaan masalah kebahasaan; (d) kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pendukungnya belum memadai; (e) pemberian beasiswa bagi warga negara asing serta persyaratan tenaga kerja asing belum menjadikan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai salah satu persyaratan; (f) kuatnya kesan bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu varian/dialek bahasa Melayu (sama dengan bahasa Melayu di Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Singapura), karena peran pakar asing yang lebih memilih topik kajiannya bahasa Melayu, menyebabkan marwah bahasa Indonesia tersubordinasi di bawah Melayu. Kesan ini diperkuat masih ada sebagaian masyarakat Indonesia termasuk para pimpinan bangsa yang menerima pandangan itu, karena keterbatasan pemahaman. Masih berjalannya kerja sama kebahasaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Mabbim), juga turut memperkuat kesan tersebut. Dalam rangka mempertegas identitas keindonesiaan, yang salah satunya berupa bahasa nasional, bangsa Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Ekonomi Eropa (Uni Eropa), yang setiap negara menyatakan secara tegas tentang idntitas mereka.
Bahasa nasional negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Uni Eropa diakui sebagai bahasa resmi. Artinya, setiap negara mempertegaskan kemandirian mereka sebagai sebuah negara bangsa. Dalam hubungan dengan itu, piagam kerja sama Asean yang sudah ditandatangani 2007 yang di dalamnya memuat bahasa kerja sama Asean adalah bahasa Inggris belum terlambat untuk ditinjau kembali. Sangat menarik untuk direnungkan, bagaimana Austria yang perbedaan bahasanya dengan bahasa Jerman hanya terjadi pada 23 kosakata yang menyangkut bidang makanan meminta agar diakui sebagai varian yang berbeda dengan bahasa Jerman sebgai persyaratan untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa. Tuntutan Austrie itu dimuat dalam piagam Uni Eropa, protokol Nomor: 10. Di samping itu, pemerintah perlu meninjau kembali kerja sama kebahasaan dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam, karena semakin kurang efektif.
2.2 Bahasa Daerah dan Keindonesiaan Sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi nasionalisme bahasa, Indonesia mengalami “gempuran” dari bahasa pula. Berbagai isu kebahasaan yang dihubungkan dengan politik kebangsaan, seperti yang muncul di belahan Timur, Barat, dan kawasan tengah Indonesia memberikan gambaran pada bangsa Indonesia betapa bangsa ini haruslah mengelola secara arif keberagaman bahasanya dalam satu kebijakan sstrategis kebahasaan demi keutuhan NKRI. Pada tahun 1884, seorang sarjana berkebangsaan Belanda bernama J.L.A Brandes, menulis disertasi doktornya dengan judul “Bijdrage tot de Verglijkende Klankleer Afdeeling van
der Westersche
de Maleisch-Polynesische Taal-familie” mengelompokkan semua bahasa di
Indonesia ke dalam kelompok bahasa yang sama, yaitu kelompok Melayu Polinesia (Austronesia) dengan dua subkelompok, yaitu subkelompok Austronesia Barat dan subkelompok Austronesia Timur. Kedua subkelompok bahasa ini membelah dua wilayah Indonesia, sehingga membentuk garis yang secara linguistis dikenal sebagai garis Brandes. Wilayah garis Brandes bagian Barat mencakupi wilayah Barat mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, sampai ke arah Timur: pulau Sumbawa bagian barat (kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat) dan ke Utara pulau Kalimantan. Wilayah garis Brandes bagian timur mencakupi: wilayah pulau Sumbawa bagian Timur, Sulawesi, NTT, Maluku, Halmahera, sampai ke Papua dan Papua Barat. Ciri pembeda yang menyolok menurut Brandes adalah terdapat pada konstruksi yang meyatakan makna kepemilikan. Apabila pada wilayah Austronesia Timur konstruksi miliknya diawalai dengan unsur pemilik lalu diikuti oleh unsur termilik, maka pada wilayah Austronesia Barat konstruksi itu dimulai dari unsur termilik dan diikuti unsur pemilik, bandingkan misalnya dalam bahasa Jawa: kelambi ne Tono ‘baju kepunyaan Tono’ (Austronesia Barat) dan bahasa Melayu: hidung saya/kamu dengan konstruksi
milik dalam kelompok bahasa Austronesia Timur: bahasa Tarfia (Papua): ik ni siwim ‘kamu mempunyai hidung’ atau dalam bahasa Gresi (Papua): age muyi ‘saya (mempunyai) hidung’. Pendapat Brandes didukung oleh R. Blust (1978), hanya saja Blust merinci kembali kelompok Austronesia Timur ke dalam dua subkelompok: Austronesia Tengah dan Austronesia Timur. Namun, intinya kedua pakar Austronesia tersebut tetap mengelompokkan semua bahasa yang terdapat di Indonesia ke dalam satu rumpun bahasa yang disebutnya sebagai rumpun Austronesia. Pada perkembangan selanjutnya, dalam buku yang berjudul “Bahasa-Bahasa di Indonesia (Languages of Indonesia)”, yang diterbitkan dalam seri bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tahun 2006 oleh Summer Institute of Linguistics (SIL), cabang Indonesia, digambarkan bahwa di wilayah Indonesia terdapat 742 bahasa. Ketujuh ratus empat puluh dua bahasa itu, secara implisit, dikelompokkan paling tidak pada dua kelompok besar, yaitu kelompok Austronesia dan kelompok non-Austronesia. Untuk kelompok non-Austronesia di dalamnya terdapat kelompok bahasa yang berpusat di Nugini, yang oleh para ahli bahasa di kawasan itu disebut Filum Trans Nugini dan Papua Barat. Bahasa-bahasa tersebut banyak ditemukan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagian di Maluku dan Maluku Utara, dan sebagian kecil di Nusa Tenggara Timur (khususnya NTT). Dari 269 bahasa di wilayah Papua dan Papua Barat yang masih aktif dituturkan terdapat 53 bahasa yang disebut masuk dalam kelompok Austronesia, sisanya adalah masuk kelompok nonAustronesia (filum Trans Nugini dan Papua Barat); sedangkan di Maluku dan Maluku Utara, dari 129 bahasa yang masih aktif digunakan terdapat 17 bahasa yang diklasifikasikan sebagai kelompok bahasa-bahasa Papua Barat dan 1 bahasa yang diklasifikasikan sebagai bahasa Trans Nugini, sisanya termasuk kelompok Austronesia. Adapun di wilayah Nusa Tenggara Timur, dari 73 bahasa yang masih aktif dituturkan terdapat 16 buah bahasa yang diklasifikasikan sebagai kelompok Trans Nugini, sisanya adalah bahasa Austronesia. Adanya kelompok bahasa lain selain bahasa Austronesia di Indonesia oleh SIL bukanlah pandangan yang pertama kali, karena SIL sendiri mendasarkan pandangannya itu pada pandangan pakar-pakar sebelumnya, misalnya periksa Wurm (1978, 1982, dan 1983) atau Voorhoeve (1988 dan 1995). Penyebutan Trans Nugini dan Papua Barat, sebagai sebuah Filum tersendiri, dikontraskan dengan istilah Austronesia, yang oleh banyak pakar disebut kelompok bahasa yang dikategorikan sebagai rumpun. Antara kelompok yang berstatus filum dengan rumpun, dalam kategori Swadesh, merupakan dua kelompok yang tidak berada dalam satu simpai relasi kekerabatan yang lebih dekat. Oleh karena itu, kedua kategori kelompok bahasa ini berada pada rentang sejarah yang berbeda, tidak memperlihatkan keterpautan dalam satu kesamaan asal. Dalam konteks keindonesiaan dan dari segi psikologis, kondisi ini tidak dapat dijadikan modal emosional
untuk memperlihatkan keterpautannya dalam satu relasi kekerabatan antarberbagai suku bangsa penutur bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Dalam pada itu, kondisi ini dapat menjadi titik krusial bagi upaya integrasi bangsa. Lebih-lebih, jika dihadapkan pada realita bahwa di wilayah yang ditengarai terdapat bahasa selain rumpun bahasa Austronesia tersebut ditemukan banyak gejolak sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa, seperti gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan gerakan RMS (Republik Maluku Selatan), yang sampai saat ini riak-riaknya masih terasa dalam denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan pengamatan dan beberapa bukti kondisi sosial kekinian, pengelompokkan bahasa-bahasa di Indonesia atas rumpun besar Austronesia dan Non-Austronesia memiliki keterkaitan dengan strategi geolinguistik-politis, yaitu pemanfaatan isu keberbedaan kelompok bahasa untuk tujuan politis. Sebut saja, Gerakan Melanesia Raya (minta merdeka) di Manokwari, 14 Desember 2010, yang terjadi sebulan setelah dilangsungkan konferensi internasional dengan Tema pada sampul depan buku panduannya berbunyi: International Conference on Papuan Cultural Diversity in the Mozaic of Indonesian Cultural (Keberagaman Budaya Papua dalam Mozaik Kebudayaan Indonesia) yang topik-topik makalahnya pada bagian dalam buku panduan diarahkan ke tema: “Keberagaman Budaya Papua di dalam Konteks Kebudayaan Melanesia” (Papuan Cultural Diversity in its Melanesian Cultural Context: Intangible Cultural Heritage—Living Cultural, Social Practices, Rituals, Languages”). Penulis sendiri diminta untuk membawa makalah dengan topik:
“Diaspora of Melanesian (Languages) in Indonesian, Specially in NTT, Maluccas, and Papua”. Konsep Melanesia yang dalam makalah Don Flassy dicanangkan mencakupi wilayah Papua, papua Barat, Maluku sampai ke NTT dan mendapat dukungan dari para pakar asing yang hadir dalam konferensi tersebut (8-11 November 2010) ditangkap sebagai identitas linguistikkultural yang dapat membedakan diri dengan sebagian besar suku bangsa lainnya di Indonesia. Itu sebabnya, gerakan Melanesia Raya yang terus bergulir sampai sekarang berawal dari konferensi tersebut. Gerakan dengan isu Melanesia Merdeka disuarakan pertama kali di Manokwari tanggal 14 Desember 2010, sebulan setelah konferensi itu berlangsung, dan berlanjut sampai sekarang (demonstrasi yang bertema kemerdekaan Negara Melanesia yang dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat/KNPB berlangsung sampi saat ini). Strategi pengelompokan ulang bahasa-bahasa di Indonesia, meskipun Brandes telah mengelompokkannya ke dalam satu rumpun, diduga terdapat hubungannya dengan penggantian nama IRIAN dengan nama Papua. Nama IRIAN adalah nama pemberian Bung Karno, presiden Pertama RI, ketika wilayah itu kembali ke dalam pangkuan ibu pertiwi. Nama IRIAN itu sendiri merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Penggantian nama Papua
dengan nama IRIAN oleh Bung Karno dipandang memiliki nilai strategi geolinguistik-politis, yaitu untuk memutus mata rantai keterkaitan dan perasaan bersatu secara emosional-kultural, khususnya bahasa, antara penduduk Irian Barat dengan komunitas di bagian timur Indonesia (Papua New Guinea), serta penduduk di negara kepualaun Melanesia. Hal ini sepadan dengan pengakuan Dewan Rakyat Papua: Nocolas Jouwei, dalam acara Tokoh dan Peristiwa pada stasiun televisi Swasta TVOne, 18 Februari 2012, yang menyatakan bahwa, “Orang-orang Papua sengaja dipengaruhi dengan mengatakan bahwa mereka itu bukanlah orang-orang Melayu (Polinesia) atau Austronesia, tetapi lebih dekat dengan orang-orang Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia.” Itu sebabnya, menurut hemat penulis, penggantian nama Irian dengan nama Papua pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan kecelakaan sejarah untuk pertama kali sejak kembalinya Irian ke pangkuan ibu pertiwi. Kecelakaan sejarah selanjutnya, berlangsung di era sekarang ketika Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, memfasilitasi Festival Melanesia yang melibatkan wilayah Papua, Maluku, sampai NTT, yang wilayahnya mengikuti wilayah yang disebutkan Flassy dan Flassy dalam makalahnya pada konferensi tahun 2010 tersebut. Isu Melanesia menjadi sangat menarik karena isu itu selain ditandai dengan penanda ras kulit hitam juga ditengarai oleh beberapa pakar bahasa wilayah itu sebagai penutur bahasa nonAustronesia, yaitu kelompok bahasa yang tidak serumpun dengan bahasa yang digunakan penduduk Indonesia lainnya yang bercirikan bahasa kelompok Austronesia. Padahal, sesungguhnya mereka yang mendiami kepulauan Melanesia adalah penutur bahasa Austronesia (periksa Dyen, 1962 dan 1965; Murdock, 1964; Terrel, 1981). Bahkan penulis buku ini berpendapat bahwa persebaran penutur Austronesia berasal dari Papua, bukan dari Melanesia seperti dinyatakan Dyen tersebut atau dari Indocina seperti dinyatakan Blust (1982, 1993, dan 1996). Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya konstruksi milik dengan penanda milik dalam konstruksi yang lebih panjang dan berstruktur aktif di Papua. Berdasarkan teori linguistik diakronis bahwa bahasa-bahasa manusia berkembang dari bentuk panjang/kompleks ke bentuk yang lebih sederhana (pendek) dan berdasarkan teori generatif
transformasi bahasa-bahasa manusia berasal dari bentuk aktif
sedangkan konstruksi pasif merupakan konstruksi yang muncul kemudian. Ditemukan konstruksi yang lebih panjang dan dalam bentuk aktif di Papua, sedangkan bahasa-bahasa di Formoza, seperti bahasa Faiwan, Makazayazaya Paiwan, dan Pazeh; bahasa Tagalog di Filipina menggunakan konstruksi dalam bentuk pasif, memberikan gambaran bahwa penutur Austronesia tidak berasal dari Indocina sebagaimana diyakini saat ini melainkan dari Papua. Alasan bahwa kepulauan Indocina merupakan kepulauan yang relatif kecil sehingga memungkin terjadi ledakan penduduk (population pressure) membuat mereka bermigrasi tidak dapat dibenarkan, karena migrasi pada masa lampau
(kehidupan nomaden) tidak hanya disebabkan oleh ledakan penduduk tetapi dapat disebabkan oleh kebutuhan bahan makanan dan konflik internal sebagai akibat dari perebutan akses atas sumber daya alam sebagaimana ditunjukkan di Papua dengan perang antarsuku. Selain isu Melanesia yang Non-Austronesia tersebut, juga di bagian Barat wilayah Indonesia berkembang isu Kemelayuan. Ada dua sub isu utama yang dihubungkan dengan isu Kemelayuan, yaitu: internasionalisasi bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu Mahawangsa (Melayu Raya). Kedua sub isu itu kait-mengait satu sama lain. Sub isu kebudayaan Melayu Mahawangsa menjadi penopang untuk diterimanya sub isu
internasionalisasi bahasa Melayu. Mengapa menjadi
penopang, karena dengan diterimanya sub isu kebudayaan Melayu Mahawangsa, maka semua negara serumpun yang dicanangkan berada dalam satu kesatuan wilayah budaya Melayu Raya: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Laos, diharapkan dapat dengan mudah menerima gagasan untuk internasionalisasi bahasa Melayu. Isu kemelayuan ini menjadi menarik karena yang mendengung-mendengungkannya adalah warga Indonesia (di Kepulauan Riau dan di Provinsi Riau). Kuatnya resonansi penyuaraan isu Kemelayuan ini ditandai dengan maraknya kegiatan akademik dan penjajagan kerja sama antarnegara yang bertujuan untuk menginternasionalkan bahasa Melayu. Beberapa contoh kegiatan akademik untuk memberi dukungan bagi upaya internasionalisasi bahasa Melayu dapat disebutkan berikut ini. Dalam bukunya yang berjudul: “Tanah Air Bahasa Indonesia”, Abdul Kadir Ibrahim (2013), menyebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan nama baru yang diberikan pada bahasa Melayu, dan karena itu, tidaklah tepat diklasifikasikan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah. Buku tersebut diterbitkan pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Perhelatan Tamadun Melayu yang melibatkan negara serumpun: Malaysia dan Brunei Darussalam dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Bapak Boediono yang juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Menteri dalam Negeri RI. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada acara tersebut tidak hanya berupa kegiatan akademik tetapi juga kegiatan lomba budaya dan kesenian Melayu, kuliner Melayu, dll. Setelah kegiatan itu, berbagai kegiatan yang mendorong ke arah internasionalisasi bahasa Melayu/Indonesia terus digalakkan, seperti: Seminar Internasional Budaya dan Bahasa Melayu di Universitas Riau (6-7 Desember 2014); Malam Silaturrahmi dan Dialog Sosial Budaya Negara Serumpun dengan tema: “Gerakan Sosial Meningkatkan Budaya Membaca dan Peluang Bahasa Indonesia-Melayu Menjadi Bahasa Internasional ke-5 di Dunia” di Jakarta, 26 Januari 2015 yang dihadiri oleh Ketua DPD RI bersama Tan Sri Seri Utama Dr. Rais Yatim (Penasihat Sosial budaya Kerajaan Malaysia); pertemuan Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia dengan Wapres Indonesia yang membicarakan Standardisasi Bahasa Melayu bulan Maret 2015; Kunjungan
dan penandatanganan kerja sama antara Ketua DPD RI dengan Senat Malaysia (23 Februari 2015), yang salah satunya berisi kesepakatan Internasionalisasi Bahasa Melayu/Indonesia; dan Kongres Bahasa Melayu (14-15 Juni 2015) di Kota Batam yang melibatkan Negara: Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Laos yang merekomendasikan: Internasionalisasi bahasa Melayu dan Standardisasi Bahasa Melayu, serta beberapa kegiatan akademik lainnya, seperti yang diselenggarakan di UGM (18 Agustus 2015). Isu kemelayuan dengan sub isunya lebih merupakan bentuk infiltrasi ide yang bersarana budaya-bahasa, tetapi bermuatan politis. Ada beberapa alasan mengapa isu itu bermuatan politis. Pertama, penyamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dengan menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan nama baru
dari bahasa Melayu, padahal nama Indonesia yang
disematkan pada nama bahasa persatuan RI itu merupakan nama yang muncul karena proses politik (UUD 1945 pasal 36), yang awalnya dimulai dengan Sumpah Pemuda. Pandangan ini diperkuat oleh Maier (1991) ketika memberi komentar tentang bahasa Melayu Riau yang menjadi bahasa Indonesia sebagai mitos politik. “Ia adalah suatu bahasa buatan yang diciptakan dari bahasa Melayu bukan milik siapa-siapa” (it was an artificially created form of Malay tha belonged to no ane”). Alasan kedua, penyamaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dengan tujuan akhir untuk mendapat dukungan bagi penguatan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional akan memberi dampak internal secara politis bagi penguatan bahasa itu di dalam negara yang menjadikannya sebagai bahasa kebangsaan, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang posisinya dalam praktik bebahasa resmi cukup memprihatinkan di dalam negara itu sendiri. Dengan kata lain, dengan dijadikan dan diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, maka akan melapangkan jalan bagi keberterimaan bahasa itu oleh seluruh suku bangsa dalam negara yang menjadikan bahasa itu sebagai bahasa kebangsaannya. Kenyataan di atas tentu bertentangan dengan kondisi di Indonesia. Dengan nama bahasa Indonesia maka semua suku bangsa yang ada di Indonesia tidak keberatan belajar dan menggunakannya, karena bahasa Indonesia bukan bahasa suku bangsa tertentu melainkan bahasa bersama anak bangsa. Di sinilah nilai strategis dari nama bahasa resmi negara Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Dalam pada itu, penerimaan nama bahasa Melayu atau paling tidak menyamakan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, sama dengan memutar jarum jam sejarah perdebatan penamaan bahasa nasional Indonesia yang terjadi tahun 1926. Antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, jika dihitung secara linguistik dengan menggunakan rumus dialektometri (parameter linguistik untuk penetapan isolek sebagai bahasa atau dialek), pada tanggal 28 Oktober 1928 tidak terdapat perbedaan. Namun, dalam perkembangannya bahasa Indonesia telah tumbuh menjadi bahasa modern dengan jumlah kosakata: 90.000 (dalam
KBBI, 2008) dan 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu (Glosarium Bidang Ilmu 6 Jilid, 2008), sehingga total seluruh kekayaan kata dan istilah mencapai 440.000 dengan tatabahasa dan ejaan yang sudah distandarkan. Apabila dibandingkan dengan jumlah kosakata pada kamus bahasa Indonesia yang berhasil dikumpulkan untuk pertama kalinya (1953) berjumlah 23.000 kosakata, dengan pengandaian bahwa seluruh kosakata dalam kamus itu adalah kosakata bahasa Melayu, maka pertumbuhan bahasa Indonesia jauh meninggalkan bahasa Melayu. Bahwa bahasa Melayu adalah asal atau induk bahasa Indonesia merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diungkiri. Namun, dalam perkembangan sejarah antara Induk dengan anak tumbuh menjadi individu-individu yang berbeda, bukan sebuah individu yang sama. Boleh jadi si anak tumbuh melampaui pertumbuhan induknya, dan hal itu merupakan realitas kehidupan organisme, termasuk bahasa sebagai organisme yang tumbuh, berkembang, dan punah sebagaimana manusia pemilik bahasa itu tumbuh, berkembang, dan punah pula. Selanjutnya, jika dilihat dari ciri fonologis (sistem bunyi) antara bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia berbeda dengan sistem fonologi bahasa Melayu yang menjadi bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia berasal dari dialek a-e (mate, ape dll.), maka bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari dialek a-a (mata, apa dll.). Oleh karena itu, apabila ada anak-anak bangsa Indonesia yang berpikir untuk menjadikan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, sebagai bahasa internasional, maka pikiran itu merupakan langkah mundur. Upaya pembalikan arah perputaran jarum jam sejarah pembentukan nasionalisme keindonesiaan. Bukankah dialektika pergulatan penamaan identitas nasional Indonesia sudah berlangsung pada Kongres Pemuda I, 1926 dan Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928? Pada Kongres Pemuda I, 1926, Muhammad Yamin mengusulkan butir ketiga Sumpah Pemuda berbunyi: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia menjunjung bahasa Persatuan bahasa Melayu”. Pandangan M. Yamin itu dikritisi oleh M. Thabrani dan didukung Sanusi Pane, yang menyatakan bahwa, jika pada butir pertama dan kedua Sumpah Pemuda itu berisi ikrar membentuk “Tanah Air Indonesia” dan “Bangsa Indonesia”, maka mengapa pada butir ketiga tidak berbunyi “bahasa Indonesia”. Jika belum ada, maka harus dilahirkan bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Pandangan Thabrani itu lalu disepakati pada Kongres Pemuda ke-II, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang ini. Artinya, dari penggalan sejarah itu, maka nama bahasa Indonesia sudah final, tidak perlu standardisasi nama bahasa baru. Pandangan bahwa bahasa Indonesia merupakan nama baru dari bahasa Melayu sebenarnya merupakan titik masuk untuk membangun solidaritas kawasan, terutama solidaritas dari Indonesia, untuk memberi
dukungan pada keberadaan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan pada negara-negara yang menjadikan bahasa itu sebagai bahasa kebangsaannya. Di dalam pasal 36 UUD 1945 dan penjelasannya, dinyatakan bahwa, “Bahasa negara adalah bahasa Indonesia”, adapun: “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasabahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara…” Pernyataan dalam UUD 1945 tersebut menyiratkan bahwa ketika Indonesia merdeka, maka semua bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa asing merupakan bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Dalam konteks ini pula, maka kebudayaan Melayu yang salah satu unsurnya berupa bahasa Melayu, juga dikategorikan sebagai kebudayaan daerah dan secara bersama-sama dengan kebudayaan daerah lainnya menjadi unsur pembentuk dan pemerkaya kebudayaan Indonesia. Itu sebabnya, konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa merupakan konsep yang terkait dengan geokultural yang bermuatan politis, yaitu konsep yang memandang kebudayaan negara-negara serumpun: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Laos, Vietnam, dan Filipina merupakan satu kesatuan kultural, yaitu kultur Melayu Raya. Dalam konteks negara bangsa, konsep ini merupakan konsep yang mengabaikan keberadaan wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya sebagai negara bangsa yang berdiri sendiri dengan kekhasan budayanya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, konsep ini bertentangan dengan konsep kebudayaan nasional Indonesia yang tidak hanya dibangun di atas kebudayaan Melayu semata. Kebudayaan Indonesia merupakan akumulasi atau puncak-puncak dari beragam budaya lokal, seperti kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minang, Bugis, Toraja, Papua, termasuk juga kebudayaan Melayu itu sendiri dan seterusnya. Pendeknya, kebudayaan Indonesia merupakan puncak-puncak dari tidak kurang 659 kebudayaan lokal (berdasarkan jumlah bahasa lokal yang diidentifikasi sampai 2014). Konsep ini pula akan mengaburkan batas-batas serta keunikan budaya negara-negara yang diklaim dalam satu mata rantai budaya Melayu Raya tersebut. Konsekuensi lebih lanjut dapat mengaburkan kepemilikan budaya asli antarnegara. Dengan kata lain, konsep ini dapat menjadi bentuk argumentasi pengaburan kepemilikan budaya suatu negara tatkala negara tetangganya mengakui budaya tertentu negara lain sebagai miliknya. Tidak akan ada lagi ruang untuk klaim kebudayaan milik salah satu dari negara-negara yang berada pada rantai konsep Melayu Raya itu, karena sudah “dipagari”, bahwa semuanya merupakan satu kesatuan budaya, dalam hal itu budaya Melayu Raya. Selain isu-isu kebahasaan dalam konteks keindonesiaan di atas, di wilayah tengah Indonesia muncul pula gerakan yang memanfaatkan keberagaman bahasa untuk implementasi kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang salah satunya ditandai oleh pembentukan daerah otonom baru sering
kali memanfaatkan kondisi keberagaman bahasa. Pemanfaatan kondisi keberagaman bahasa dimaksud terlihat pada salah satu isu yang dikembangkan dalam menetapkan suatu wilayah menjadi wilayah daerah otonom baru. Rencana pengusulan Banyumas sebagai daerah otonom baru berstatus provinsi dijustifikasi, misalnya dengan mengargumenkan bahwa Banyumas merupakan penutur bahasa tersendiri yang berbeda dengan Sunda dan Jawa. Pengargumentasian Banyumas berbeda dengan Sunda tentu tidak sulit untuk diterima, namun pembedaannya dengan Jawa tentu akan mengundang banyak perdebatan, terutama bagi kalangan ahli bahasa perbandingan. Hal itu disebabkan, apa yang disebut bahasa Banyumas merupakan variasi dialektal dari bahasa Jawa. Jadi, bukan bahasa tersendiri. Begitu pula, kasus rencana pemekaran provinsi NTT atas provinsi NTT dan Flobamora (Flores Raya: mempersatukan Flores, Sumba, Timor, dan Alor), salah satu justifikasi pembenarannya adalah menggunakan argumentasi kebahasaan. Oleh karena kekurangan satu kabupaten untuk mencukupi persyaratan jumlah kabupaten untuk satu daerah otonom berstatus provinsi, kecamatan Adonara yang terletak di Flores Timur didorong untuk ditingkatkan statusnya dari daerah administratif kecamatan menjadi kabupaten. Untuk merasionalkan hal itu, Adonara disebut sebagai wilayah tersendiri dengan bahasa sendiri, yaitu bahasa Adonara. Padahal, isolek yang digunakan di Adonara itu merupakan dialek dari bahasa Lamaholot. Begitu pula kasus yang terjadi di Pinrang Utara di perbatasan Polewali (Sulbar), Mamasa (Sulbar), Toraja (Sulsel), dan Enrekang (Sulsel). Masyarakat di wilayah ini yang dimotori oleh LSM Kesarpati (Kerukunan Keluarga Besar Pattinjo) mendeklarasikan terbentuknya suku bangsa Patinjo dengan bahasa tersendiri, yang selanjutnya akan didorong untuk membentuk daerah otonom (kabupaten) baru dengan beberapa kecamatan: Batulappa, Duampanua, Lembang, dan Patampanua. Apa yang menarik dari ketiga kasus di atas ialah memanfaatkan variasi dialektal untuk diklaim sebagai bahasa tersendiri demi identitas yang berbeda dalam rangka membentuk daerah otonom baru. Kasus serupa terjadi pula di Sumbawa. Hadirnya tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara, membuat wilayah yang terkena dampak langsung di wilayah pertambangan (Dodo dan Rinti) mengklaim diri sebagai satu komunitas tersendiri yang berbeda dengan komunitas Sumbawa (Sultan Sumbawa, sebagai sebuah masyarakat adat tersendiri) demi aksesnya untuk mendapat pemberdayaan dari perusahaan pertambangan. Logika yang dibangun adalah dengan menyebut diri dan bahkan sudah mendapat pengakuan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai komunitas adat tersendiri dengan bahasa tersendiri, yaitu mayarakat adat Cek Bocek, dengan bahasanya bahasa Bercu. Padahal, bahasa Labangkar yang diklaimnya sebagai bahasa tersendiri tersebut merupakan dialek dari bahasa Samawa. Lalu di manakah hubungannya bahasa dengan pemekaran wilayah dan konteks keindonesiaan. Untuk menjelaskan hal ini menarik untuk direnungkan kembali hukum sejarah yang menyatakan bahwa apa yang terjadi pada masa lampau akan berulang kembali dalam bentuk yang berbeda. Apabila sebelum Indonesia merdeka menjadi sebuah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, wilayah yang menjadi cikal bakal NKRI itu, merupakan wilayah yang terdiri atas beragam negara/kerajaan/kesultanan tersendiri dengan sistem pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang otonom. Apa yang disebut sekarang ini sebagai bahasa daerah dahulunya merupakan bahasa-bahasa nasional dari negara-negara kecil tersebut. Bahasa Jawa, Bali, Samawa, Bugis, Melayu, dst. dahulunya merupakan bahasa nasional dan bahasa negara dari negara-negara kecil yang berupa: kesultanan di Jawa, Kerajaan Karang Asem (Bali), Kesultanan Sumbawa (di Sumbawa), Kerajaan Goa (Bugis), dst. Negara-negara kecil itu, bergabung ke dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah, sekarang ini berkecendrungan pada pembentukan otonomi suku bangsa yang dulunya ditandai dengan bahasa daerahnya masingmasing. Kasus munculnya Perda tentang Bahasa Daerah yang kadang kala bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009 dan pemanfaatan batas bahasa sebagai batas wilayah usulan daerah otonom baru merupakan wujud dari pengulangan sejarah dalam bentuk yang berbeda. Artinya, hukum pengulangan sejarah yang terjadi di sini adalah dari negara yang dulunya terberai dalam beberapa negara kecil, menjadi satu negara besar (NKRI), dan kemudian muncul otonomi daerah yang ditandai dengan pemekaran wilayah dengan semangat lokalitas yang cenderung bertensi tinggi. Jika kurang arif disiasati, maka era otonomi daerah yang ditandai dengan pemekaran wilayah tersebut, boleh jadi akan membawa malapetaka bagi stabilitas dan keutuhan NKRI.
2.3 Bahasa Daerah dan Kebhinnekatunggalikaan Bangsa Indonesia Sebagai negara bangsa dibangun di atas fondasi bahasa, maka pemanfaatan potensi kebahasaan untuk menegakkan kemandirian bangsa Indonesia, khususnya potensi bahasa lokal/daerah, perlu mendapat perhatian. Kebijakan penanganan segala potensi bahasa tersebut hendaknya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi masing-masing jenis bahasa yang dirumuskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009. Melalui bahasa-bahasa lokal mampu dirunut secara maknawi bagi keberadaan semboyan negara Bhinneka dalam ketunggalikaan bangsa. Boleh jadi, kehilangan satu saja bahasa daerah, tentu yang memiliki peran penjelas yang memperantarai relasi kekerabatan bahasa-bahasa daerah yang lain, berarti kehilangan mata rantai yang sangat berharga bagi penjelasan makna kebhinnekaan dalam ketunggalikaan. Sebagai contoh, jika tidak ditemukan bukti-bukti kebahasaan dalam bahasa Namblong dan Kafoa di Papua betapa akan sulit menjelaskan keterhubungan antara bahasa Tarfia dan bahasa Tobati dengan bahasa Gresi (Uraian secara detail tentang hal ini periksa Mahsun, 2015 dan 2010). Artinya, kajian-kajian strategis yang berhubungan dengan jumlah bahasa dan variannya, relasi kekerabatan antarbahasa daerah, interaksi antarkomunitas tutur bahasa daerah yang tercermin lewat bahasa, kesepadanan adaptasi sosial antarkomunitas tutur bahasa daerah yang tercermin
dalam bahasa yang digunakannya, loyalitas bahasa dalam hubungannya dengan loyalitas kewarganegaraan masyarakat di wilayah perbatasan, cara pandang masyarakat tutur bahasa daerah dalam memandang keberadaannya dan keberadaan komunitas tutur bahasa daerah lain yang tercermin dalam bahasa yang digunakan mutlak dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan bangsa dari aspek kebahasaan. Keberagaman bahasa merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Mahakuasa. Keberagaman potensi tersebut telah memberi wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya kesatuan bangsa sebab selain merupakan rahmat, keberagaman tersebut juga berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Dalam kondisi seperti itu, bahasa Indonesia berperan sebagai sarana pemersatu perbedaan tersebut sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis, saling bertenggang rasa, dan hidup berdampingan secara damai. Sementara itu, bahasa-bahasa daerah yang dari segi pengelompokan merupakan bahasa yang diturunkan dari bahasa Austronesia, dapat menjadi bukti akan kebenaran semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, karena meskipun beragam suku bangsa yang ditandai oleh keberagaman bahasa lokal, namun sesungguhnya berasal dari satu asal yang sama. Dalam konteks itu, kajian kekerabatan bahasa melalui penelusuran bahasa purba yang menurunkan bahasa-bahasa daaerah itu dapat menjadi bahan untuk menyusun strategi pemanfaatan bahasa daerah sebagai sarana diplomasi antarsuku bangsa. Bentuk-bentuk kekerabatan bahasa, yang menunjukkan keberagaman tetapi satu asal dapat ditemukan misalnya dalam peta kekerabatan kata-kata yang menjadi refleksi makna, ‘lima’ pada peta berikut ini. Peta 1 Kata-Kata yang Menjadi Refleksi Makna ‘Lima’
Makna ‘lima’ pada peta 1 di atas memperlihatkan bahwa dalam bahasa-bahasa di Indonesia, ternyata kata bermakna lima dapat muncul dalam wujud yang bervariasi sesuai dengn kaidah
perubahan bunyi yang dialami dalam masing-masing bahasa. ada yang muncul sebagai: lima, lime. limo, dima, dimo, rim. Semua kata yang menjadi refleksi makna lima, sekalipun berbeda-beda wujudnya tetapi masih dapat dihubungkan pada sebuah asal yang sama, yaitu diturunkan dari bentuk Purba Austronesia *lima. Artinya, bentuk-bentuk itu berbeda tetapi satu asal. Selain peta kekerabatan bahasa, juga dalam konteks kebijakan bahasa untuk pembuktian semboyan bangsa “Bhinneka Tunggal Ika” dapat dilakukan melalui kajian strategi kesastraan. Hal ini dapat dilakukan karena, jika bahasa yang menjadi medium utama kegiatan bersastra dapat ditelusuri relasi kekerabatannya, maka dengan sendiri ekspresi sastra daerah yang menggunakan bahasa daerah pun mampu dirunut kesatuasalannya meskipun berbeda. Kekerabatannya dapat dilihat dari aspek tema, penokohan, karakter, alur cerita dan semua aspek instrinsik sastra lainnya. Sebagai contoh, kisah tentang tema “kebodohan membawa malapetaka” muncul dengan nama dan tokoh yang berbeda pada masyarakat Jawa, Bali, dan Sasak. Cerita itu pada masyarakat berpenutur bahasa Jawa dikenal dengan cerita Joko Bodo, pada masyarakat berpenutur bahasa Bali dikenal dengan cerita I Blog, sedangkan di masyarakat berpenutur bahasa Sasak dikenal dengan nama cerita Loq Sekeq. Nama cerita yang berbeda-beda itu diambil dari karakter nama lokal. Dalam masyarakat Jawa, nama Joko adalah nama khas Jawa seperti: Joko Tingkir, Joko Suryo dll., begitu pula nama awal yang dimulai dengan huruf/bunyi I merupakan nama khas daerah Bali, seperti: I Made Suastika, dan nama Loq Sekeq adalah nama khas daerah Sasak. Loq adalah kata sandang semacam: si dan sang dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Sasak disematkan pada nama perempuan. Kata Sekeq, dalam bahasa Sasak berarti satu. Artinya, nama itu adalah nama anak perempuan pertama. Yang menarik adalah, berbeda nama cerita dan tokoh cerita tetapi sama temanya. Kesamaan cara pandang dalam melihat fenomena kebodohan sebagai sesuatu yang tidak baik dan sering membawa malapetaka, sudah menjadi pandangan masyarakat Indonesia. Tidak mungkin sebuah gagasan ceritanya sama jika tidak karena kesatuasalan. Bahwa terjadi perbedaan nama, hanya karena disesuaikan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, kajian pemetaan dan kekerabatan sastra dapat menjadi ancangan kajian dalam rangka kajian strategi dan diplomasi kebahasaan. Peta-peta kekerabatan bahasa di atas dapat menjadi bahan dalam laboratorium Kebhinnekaan bahasa-bahasa di Indonesia. Laboratorium ini akan sangat bermanfaat bagi anak bangsa ini dalam memverifikasi pemahamannya akan konsep Bhinneka Tunggal Ika melalui bukti-bukti kebahasaan termasuk kesastraan yang sangat beragam di Indonesia. Selain itu, laboratorium dapat menjadi media pembelajaran masyarakat Indonesia pada umumnya secara faktual dan empirik tentang kondisi keberagaman.
3. Catatan Penutup Berdasarkan uraian di atas, ada satu hal yang patut dikemukakan sebagai catatan penutup, yaitu masalah keindonesiaan dalam hubungannya dengan keberadaan bahasa-bahasa daerah. Hal ini terkait dengan segmentasi kewilayahan atas dasar isu kemelanesiaan dan isu otonomi daerah. Baik isu kemelanesiaan maupun isu otonomi daerah, kedua-duanya, memanfaatkan kondisi keberagaman bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Apabila isu kemelanesiaan memanfaatkan kondisi keberagaman bahasa daerah yang dikaitkan dengan masalah keberbedaan rumpun bahasa— dikotomi Austronesia dan Non Austroensia—maka isu otonomi daerah memanfaatkan keberbedaan bahasa baik pada level beda bahasa maupun beda dialek dengan tanpa mempersoalkan isu keberagaman bahasa pada tataran rumpun bahasa. Namun, kedua-duanya memiliki potensi yang sama, yaitu mengarah pada disintegrasi sosial. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan pada tujuan akhir. Isu kemelanesiaan bertujuan akhir untuk membangun identitas baru bagi keperluan membentuk negara baru (disintegrasi bangsa) dengan memanfaatkan potensi keberagaman bahasa pada tataran perbedaan rumpun bahasa. Adapun isu otonomi daerah bertujuan akhir membangun identitas baru bagi keperluan membentuk daerah otonom baru (provinsi, kabuaten/kota, bahkan sampai kecamatan dan kelurahan) dengan memanfaatkan isu keberagaman bahasa pada level beda dialek atau beda bahasa. Persoalannya, terletak pada bagaimana merumuskan
sebuah
politik
kebahasaan
yang
di
satu
sisi
memberi
ruang
bagi
bertumbuhkembangnya bahasa daerah, namun pada sisi lain, tetap menjaga jangan sampai pelestarian bahasa daerah itu mengarah pada pembentukan semangat lokalitas, suatu semangat yang bertentangan dengan spirit Sumpah Pemuda dan pembentukan NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks itu pula, perlu dikembangkan politik kebahasaan yang tetap memberi ruang bagi pelestarian bahasa daerah sebagai wujud kebhinnekan masyarakat Indonesia dengan memperlihatkan keterhubungan bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain dalam konteks kesatuasalan secara historis sebagai wujud ketunggalikaan. Apa yang menarik dari uraian di atas ialah keberagaman bahasa jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi potensi disintegrasi sosial yang dapat saja menuju disintegrasi bangsa. Pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia semakin kompleks, karena selain terdapat bahasabahasa lokal dan bahasa negara (BI), di Indonesia juga terdapat bahasa-bahasa asing, yang ketiga jenis bahasa tersebut saling berkontestasi dalam taruhan harga diri sosial atas pilihan pemakaiannya. Namun, mengingat pentingnya bahasa bagi bangsa Indonesia, sudah selayaknya bangsa ini memberi prioritas tinggi bagi penyelamatan bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia. Penyelamatan atas bahasa sama artinya penyelamatan bangsa ini dari keutuhannya sebagai negara bangsa. Penyelamatan atas bahasa daerah yang jumlahnya tidak kurang dari 659 buah itu sama artinya
dengan menyelamatkan ciri keindonesiaan yang Berbhinneka Tunggal Ika. Beragamnya bahasa daerah di samping menunjukkan keberagaman elemen pembentuk Indonesia, juga melalui buktibukti kebahasaan yang masih diwarisi dari bahasa purba yang menurunkan semua bahasa daerah tersebut akan memperlihatkan keberagaman dalam kesatuasalan.
DAFTAR PUSTAKA Blust, R. 1978. “Eastern Melayo-Polynesian: A Subgrouping Argument”. Dalam S.A. Wurm dan L. Carrington (ed.) Second International Conference on Austronesian Linguistik. Fascicle 1: 181-234. Blust, R. 1982. “The Linguistik Value of the Wallace Line”.Dalam BTVL 138: 231-250 Blust, R. 1984. “The Austronesian Homeland: A Linguistic Perspective”. Dalam AP 26: 45-67. Blust, R. 1993. “Centrale and Centrale-Eastern Malayo-Polinesian”. Dalam OL 32: 241-293. Blust, Robert. 1996. “Beyond the Austronesian Homeland: the Austric Hipothesis and its Implication for Archeology” . Dalam W.H. Goodenough (ed.) Prehistoric Settlement of the Pacific, Hlm.: 117-140. Philadelphia: American Philosophical Society. Brandes, J.L.A. 1884. Bidrage tot de Verglijkende Klankleer der Westersche Afdeeling van de Maleisch-Polynesische Taalfamilie. Utrecht: P.W. van de Weijer. Dahlan, Ahmad. 2014. Sejarah Melayu. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Dyen, Isidore. 1962. The Lexicostatistical Clasification of the Malayopolynesian. Language 38: 38-46. Dyen, Isidore. 1965. “A Lexicostatistical Classification of the Austronesian Languages”, dalam International Journal of American Linguistics. Memoir, 19 (Jil. 31, No.1). Dyen, Isidore. 1975. Linguistic Subgrouping and Lexicostatistic . The Hague: Mouton Dempwolff, Otto. 1934. Vergleichende Lautlehre des Austronesischen Wortchatzes I ll: Induktives Aufban Einer Indonesischen Uprache. Hamburg, C. Boysen. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991. Kamus Dewan Edisi Baru. Kualalumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Flayssy, Don A.L. dan Flassy, Marlina. 2010. “Keberagaman Budaya Papua-Melanesia dalam Konteks Tradisi dan Budaya Melanesia Menuju Melanesianologi dan Papuanistik”. Makalah yang disajikan Konferensi Internasional Keberagaman Budaya Papua-Melanesia dalam Mozaik Kebudayaan Indonesia, di Jayapura, 8-11 November 2010.
Hendrik, M.J. Maier. 1991. “Forms of Censorship in the Dutch Indies: the Marginalization of Chines-Malay Literature”. Dalam Indonesia, Volume Special Issue. Ibrahim, Abdul Kadir. 2013. Tanah Air Bahasa Indonesia. Depok: Komodo Books. Lewis, M. Paul. 2009. Ethnologue: Languages of The World (Sixteenth Edition). Dallas, Texas: SIL International. Murdock, G. 1964. Genetic Clasification of the Austronesian Languages: A Key to Oceanic Culture History, 3: 117-126. Mahsun. 2015. Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan. Jakarta: RajaGrafindo.
Mahsun. 2010. Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. SIL. 2006. Bahasa-Bahasa di Indonesia (Languages of Indonesia). Edisi Kedua. Jakarta: SIL Internasional Cabang Indonesia. Terrel, J. 1981. Linguistics and the Peopling of the Fasific Island. Journal of the Polynesian Sociaty, 90: 225-258. Voorhoeve, C.L. 1988. “The Languages of the North Halmaheran Stock”. PL Series A-76: 181209. Voorhoeve, C.L. 1994. “Contact-induced Change in the non-Austronesian Languages in the North Maluccas, Indonesia”. Dalam T. Dutton dan D. Tryon (ed.). Language Contact and Change in the austronesian World, 649-674. Wurm, S.A. 1978. “The Emerging Linguistic Picture and Linguistic Prehistory of the Southwestern Pacific”. Dalam W.C. McCurmack dan S.A. Wurm (ed.). Approaches to Language: Antrophological Issues, 191-221. The Hague: Moutton. Wurm, S.A. 1982. Papuan Language of Oceania. Tubingen: Gunter Narr Verlag. Wurm, S.A. 1983. “Linguistik Prehistory in the New Guinea Area”. JHE 12: 25-35.
Catatan: Sebagian besar materi makalah ini dirangkum dari buku: Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan, karya Mahsun (2015) yang diterbitkan oleh RajaGrafindo, Jakarta.
BIODATA Prof. Dr. Mahsun, M.S., lahir 25 September 1959 di Jereweh-Sumbawa. Meraih gelar Sarjana Sastra dari Fakultas Sastra Universitas Jember tahun 1983, Gelar Magister Sains (cum laude) dari UGM (1991) dan Doktor (cum laude) juga dari UGM (1994) dalam bidang Ilmu Perbandingan Bahasa. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap bidang Linguistik di Universitas Mataram pada 24 Januari 2009 dengan Pidato Pengukuhan yang berjudul: “Linguistik dan Studi tentang Kemanusiaan”. Pernah mengikuti program Short-Term Research Fellowship pada Johann Wolfgang Goethe-Universität di Frankfurt am Main, Jerman selama semester musim dingin, Oktober 1991 s.d. Februari 1992, dengan beasiswa dari der Deutsche Akademische Austausdienst (DAAD), mengikuti program riset bersama Prof. Bernd Nothofer dan Prof. Peter K. Austin di Melborne University, Australia dalam rangka Sasak and Sumbawa Project 1998. Menjadi peneliti Utama pada Proyek Riset Unggulan Terpadu, Dewan Riset Nasional, Menristek, dan BPPT 1997/1998 s.d. 1999/2000, dengan judul: “Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebihinnekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Materi Pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat”; Menjadi Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Wilayah NTB, pada Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdikbud RI, sejak 1996/1997 s.d. 1999/2000. Setelah berhasil menyelesaikan penelitian yang didanai melalui Program Riset Unggulan Terpadu V, Mahsun kembali dipercaya menjadi peneliti utama pada Program Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan VI, dengan judul: “Kesepadanan Adaptasi Linguistik dengan Adaptasi Sosial pada Masyarakat Tutur Bahasa Sasak, Bali, dan Sumbawa di Pulau LombokNTB: Ke Arah Pengembangan Model Resolusi Konflik di Wilayah Pakai Bahasa yang Berbeda”. Program riset yang dikelola Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan dilaksanakan tahun 2005 s.d. 2006 tersebut merupakan riset yang didesain untuk menemukan model acuan dalam tindakan yang bersifat prepentif dan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya kondisi disharmoni pada komunitas yang berbeda bahasa atau varian, misalnya masyarakat di wilayah transmigrasi, serta berupaya memberi rekomendasi bagi penentuan kebijakan pembinaan sosial/kemasyarakatan melalui pembinaan sosial budaya pada masyarakat multikultural. Tahun 2006 Mahsun dipercaya untuk mengambil alih sebagai koordinator (akademik) Program Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa di Indonesia, Pusat Bahasa, yang terbengkalai analisisnya selama 13 tahun. Atas ketekunan dan kemampuannya memberdayakan sumber daya manusia yang berada di 22 Balai/Kantor Bahasa di seluruh Indonesia, Mahsun bersama teman-temannya itu mampu mempersembahkan Peta Bahasa-Bahasa di Indonesia kepada Pemerintah (Presiden RI) pada Acara Puncak Peringatan Hardiknas tahun 2009 di Gedung Sabuga, Bandung. Selain itu, Mahsun bersama Prof. Dr. dr. Mulyanto, ahli Hepatika, Universitas Mataram, menjadi peneliti Ahli pada Program Penelitian “Bahasa Genom” yang dilaksanakan Pusat Bahasa (2008-2009). Berdasarkan hasil penelitian itu Mahsun menggagas lahirnya subdisiplin ilmu baru, yang merupakan Ilmu Antarbidang Genetika dengan Linguistik, yang disebutnya dengan Genolinguistik. Buku yang monumental ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2010). Berbagai buku dalam bidangnya telah diterbitkan, di antaranya: Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan (Jakarta: PT RajaGrafindo); Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Kurikulum 2013 (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013); Genolinguistik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010); Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995); Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya (Jakarta: PT RadjaGrafindo, Cetak ulang ke-7, 2014); Bahasa dan Relasi Sosial (Yogyakarta: Gama Media, 2006); Morfologi Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (Yogyakarta: Gama Media, 2006); Pemetaan
dan Distribusi Varian-Varian Bahasa Mbojo (Yogyakarta: Gama Media, 2006); Kajian Dialektologi Diakronis Bahasa Sasak di Pulau Lombok (Yogyakarta: Gama Media, 2006); Kajian Dialektologi Diakronis di Wilayah Pakai Bahasa Sumbawa (Yogyakarta: Gama Media, 2006); Morfologi (Yogyakarta: Gama Media, 2007); Linguistik Historis Komparatif (Yogyakarta: Gama Media, 2007); Dialektologi (Yogyakarta: Gama Media, 2007). Menulis berbagai makalah untuk disajikan baik pada forum nasional maupun internasional. Hingga kini Mahsun menjadi Guru Besar Tetap bidang Linguistik pada Program S1 dan Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram dan Pembimbing Program Doktor Linguistik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; serta pernah menjabat Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB sejak 25 Februari 2004 s.d. 13 Januari 2010; menjabat sebagai dekan FKIP Universitas Mataram untuk periode 2010 s.d. 2014; dan sejak April 2012 sampai 31 Desember 2015 diberi amanah sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
