Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Menghidupkan Kembali Sektor Industri Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional
Surabaya, 8 Oktober 2015
DAFTAR ISI Hal I
Kinerja Makro Sektor Industri
3
II
Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Industri
6
III
Sasaran dan Tahapan Pembangunan Industri
8
IV
Bangun Industri Nasional
11
V
Arah Kebijakan dan Strategi Industri Manufaktur
15
VI
Beberapa Fasilitasi/Insentif Untuk Investor
16
VII Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
20
A. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri Non-Migas Indonesia Triwulan II Tahun 2015 (tahun dasar 2010, persen)
8 7.46 6
6.98 6.03
6.17
5.58 5.45
5.61 5.02
5.59 5.03
5.27 4,67
4
2 2011
2012
2013
Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas
2014
2014 TW I
Pertumbuhan PDB Ekonomi
2015 TW I
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR INDUSTRI NON-MIGAS Jenis Pertumbuhan PDB INDUSTRI NON MIGAS PDB EKONOMI
2011
2012
2013
2014
2014 TW II
2015 TW II
7,46
6,98
5,45
5,61
5,59
5,27
6,17
6,03
5,58
5,02
5,03
4,67
Sumber : BPS diolah Kemenperin
Pertumbuhan Industri Non Migas pada triwulan II tahun 2015 sebesar 5,27%, atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014 sebesar 5,59%. Pertumbuhan industri Non Migas tersebut lebih besar dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,67%. 3
B. Perkembangan Ekspor Dan Impor Industri Non-Migas s.d Juli Tahun 2015 (US$ Juta)
PERKEMBANGAN EKSPOR INDUSTRI NON-MIGAS S.D JULI TAHUN 2015 Jenis Perkembangan
2011
2012
2013
2014
Ekspor (US$ Juta)
122.188,7
116.125,1
113.030,0 117.329,9
Impor (US$ Juta)
126.099,5
139.734,1
Neraca Defisit (US$ Juta)
-3.910,80
-23.609,00
s.d Juli 2014 s.d Juli 2015
131.400,7 123.826,4
68.506,5 71.633,3
63.268,4 63.038,2
-18.370,70 -6.496,50
-3.126,80
230,20
Sumber : BPS diolah Kemenperin
Ekspor produk industri s.d Juli tahun 2015 sebesar US$ 63,27 miliar turun sebesar 7,65% dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar US$ 68,51 miliar. Ekspor produk industri ini memberikan kontribusi sebesar 70,49% dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 89,76 miliar. Impor produk industri s.d Juli tahun 2015 sebesar US$ 63,04 miliar turun sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar US$ 71,63 miliar. Neraca ekspor-impor Hasil Industri Non Migas s.d Juli tahun 2015 adalah US$ 0,23 miliar (neraca surplus) sedangkan pada periode yang sama tahun lalu defisit sebesar 3,13 miliar. 4
C. Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Sektor Industri Triwulan II Tahun 2015 65.000 50.000
59.034,70 49.888,90
22.000
51.171,10
15.858,80
17.000
38.533,80
35.000
25.562,80
7.000
20.000
13.019,30
11.770,00
12.000 6.789,60
2.508,90
2.000
5.000
2011
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
TW II 2015
TW II 2015
PMDN PMA PERKEMBANGAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI s.d TW II TAHUN 2015 Jenis Investasi PMDN (Rp Miliar) PMA (US$ Juta) Total Investasi (US$ Juta)
2011
2012
P
I
P
706
38.533,8
714
1.643
6.789,6
2013 I
P
2014 I
49.888,9 1.225 51.171,1
P
I
942
59.034,7
2014 TW II
2015 TW II
P
P
I
264 12.067,6
I
811 25.562,8
1.714 11.770,0 3.322 15.858,8 3.075 13.019.3 1231
3.218,6 1.886
2.508,9
2.349 10.643,0 2.428 16.758,9 4.547 20.975,9 4.017 18.922,8 1.495
4.425,4 2,697
5.065,2
Sumber : BPS diolah Kemenperin
Nilai investasi PMDN sektor industri triwulan II pada tahun 2015 sebesar Rp 25,56 triliun atau tumbuh sebesar 111,83% dibanding triwulan II tahun 2014 sebesar Rp 12,06 triliun. Sedangkan nilai investasi PMA sektor industri pada triwulan II tahun 2015 mencapai US$ 2,51 miliar atau menurun sebesar 22,05% dibandingkan triwulan II tahun 2014 sebesar US$ 3,21 miliar. Sehingga nilai total investasi yang masuk pada triwulan II pada tahun 2015 mencapai US$ 5,07 miliar. 5
II. VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Visi Pembangunan Industri Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan: 1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi
B. Misi Pembangunan Industri 1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. 6
C. Strategi Pembangunan Industri Nasional Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut: 1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; 2. pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi; 3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; 4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); 5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah; 6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah; 7. pembangunan sarana dan prasarana Industri; 8. pembangunan industri hijau; 9. pembangunan industri strategis; 10. peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan 11. kerjasama internasional bidang industri.
7
III. SASARAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Sasaran Pembangunan Industri 1. Sasaran Kualitatif Pembangunan Industri a. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen); b. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri; c. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia; d. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional; e. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan g. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam. 8
2. Sasaran kuantitatif Pembangunan Industri NO Indikator Pembangunan Industri Satuan 2015 1 Pertumbuhan sektor industri % 6,8 nonmigas 2 Kontribusi industri nonmigas % 21,2 terhadap PDB 3 Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor 4 Jumlah tenaga kerja di sektor industri 5 Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja 6 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas 7 Nilai Investasi sektor industri 8 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa
2020 8,5
2025 9,1
2035 10,5
24,9
27,4
30,0
%
67,3
69,8
73,5
78,4
Juta orang
15,5
18,5
21,7
29,2
%
14,1
15,7
17,6
22,0
%
43,1
26,9
23,0
20,0
Rp Trilyun
270
618
1.000
4.150
%
27,7
29,9
33,9
40,0
9
B. Penahapan Capaian Pembangunan Industri
Tahap I 2015-2019 Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam
Tahap II 2020-2024 Keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan
Tahap III 2025-2035 Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh
Catatan : Pentahapan pembangunan industri prioritas sejalan dengan tahapan pembangunan industri dalam RPJPN 2005-2025.
10
A. Bangun Industri Nasional
11
B. Penetapan Industri Prioritas 1. 2.
KRITERIA KUANTITATIF (BERDASARKAN PAST PERFORMANCE)
3.
4. 5.
6.
KRITERIA KUALITATIF (BERDASARKAN VISI KEDEPAN)
1. 2. 3.
Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor (memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri); Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja ( berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif); Memiliki daya saing internasional (memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global); Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri ( memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian); Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.
12
C. Industri Prioritas Tahun 2015-2035
Industri Pangan
Industri Pembangkit Energi
Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
Industri Hulu Agro
Industri Alat Transportasi
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
Industri Elektronika dan Telematika / ICT
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara 13
D. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri 1
PENETAPAN INDUSTRI PRIORITAS
Pembangunan 10 (sepuluh) Kelompok Industri yaitu: (1) Industri Pangan; (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; (3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; (4) Industri Alat Transportasi; (5) Industri Elektronika dan Telematika/ICT; (6) Industri Pembangkit Energi; (7) Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong; (8) Industri Hulu Agro; (9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan (10) Industri Kimia Dasar Berbasis PEMBANGUNAN Migas dan Batubara SUMBER DAYA 2 INDUSTRI 1.
Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2.
Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
3.
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
4.
Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi;
5.
Penyediaan Sumber Pembiayaan
3 1. 2. 3.
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI Pengembangan Standardisasi Industri Pembangunan Infrastruktur Industri Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional
5 1.
Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; Pembangunan Kawasan Industri; Pengembangan Sentra IKM
2. 3. 4.
6 4
PEMBERDAYAAN INDUSTRI
1. 2. 3.
1. 2. 3.
4.
Pengembangan Industri Hijau Pengembangan Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Kerjasama Internasional di bidang industri.
4. 5.
6.
7.
PERWILAYAHAN INDUSTRI
PENGEMBANGAN IKM Pemberian insentif; Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan; Standardisasi, procurement dan pemasaran bersama; Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor Peningkatan kemampuan kelembagaan; Kerjasama kelembagaan. 14
V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDUSTRI MANUFAKTUR A. Pengembangan Perwilayahan Industri Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (2) Kawasan Peruntukan Industri; (3) Kawasan Industri; (4) Sentra IKM; (5) Kawasan Ekonomi Khusus; (6) Kawasan Berikat / Export Processing Zone (EPZ); dan (7) Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ).
Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah: 1. Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) di luar pulau Jawa. 2. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
B. Penumbuhan Populasi Industri Penumbuhan Populasi Industri dilakukan dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri.
C. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja). 15
VI. BEBERAPA FASILITASI/INSENTIF UNTUK INVESTOR : 1. Fasilitas Tax Holiday
1
Industri logam dasar Industri pengilangan minyak bumi dan/atau industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam
2
Diberikan kepada industri pionir:
3
Minimal investasi Rp. 1 Triliun Badan Hukum setelah 15 Agustus 2010
4
5
Industri permesinan Industri di bidang sumber daya alam terbarukan
Bentuk fasilitas: Pembebasan PPh Badan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun Pengurangan PPh Badan sebesar 50 % dari PPh Badan terutang selama 2 (dua) tahun
Industri peralatan komunikasi
16
2. Fasilitas Tax Allowance
Fasilitas ini diberikan kepada investasi baru atau perluasan di sektor industri yang memenuhi syarat tertentu. Kriteria umum sesuai PP No. 18 Tahun 2015, antara lain: 1) Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; 2) Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau 3) Memiliki kandungan lokal yang tinggi. Bentuk fasilitas yang diberikan: 1) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
2) Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; 3) Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan 4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan beberapa ketentuan. 17
3. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) a. Dasar Hukum.
UU APBN
PMK Induk
Peraturan Menteri Perindustrian (Verifikasi Industri)
PMK Sektor
Perdijen DJBC Tata cara pemberian BMDTP
Peraturan Menteri Perindustrian (Penunjukan Verifikator)
Peraturan Kepala BPKIMI (Juknis Pelaksanaan Verifikasi Industri)
Peraturan Dirjen Pembina Sektor Industri (Tata cara penandasahan RIB dan Penetapan Alokasi Pagu Anggran BMDTP)
18
19
VII. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) 1.
Tujuan dan Sasaran P3DN
Tujuan :
Sasaran :
1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat. 2. Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3. Memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknolog i dan SDM dari dalam negeri.
P3DN
1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh Kementerian / Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta maupun masyarakat. 2. Peningkatan capaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 3. Peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN. 4. Peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.
20
2. Kewajiban Pengguna P3DN a) Kewajiban bagi Kementerian, Lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa dengan sumber pembiayaannya dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam dan luar negeri; (Pemerintah & Pemerintah Daerah) b) BUMN, BUMD dan swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. c) Wajib menggunakan barang produksi dalam negeri, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% dengan nilai TKDN Barang minimal 25%. d) Wajib mencantumkan persyaratan Produk dalam negeri yang wajib digunakan; e) Harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan termasuk spesifikasi teknis, jumlah, harga dan pelaksanaan barang/jasa.
barang/jasa pengadaan
f) Harus mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri; g) Informasi harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak dan/atau melalui Sistem Informasi Industri Nasional Kementerian Perindustrian. h) Wajib memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25); dan jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan jasa dalam negeri paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari perusahaan jasa asing.
21
3.
Proyek – Proyek Infrastruktur Yang Menggunakan P3DN a) Usaha Hulu Migas yang dikoordinasikan oleh SKK Migas dan di lakukan oleh Kontrak Karya Kerjasama (K3S) dibawah Kementerian ESDM. b) Pembangunan Power Plant & Transmisi, Energi, dibawah Kementerian BUMN.
PT. PLN, PT. PGN
c) Pembangunan Infrastruktur jalan, bendungan, jembatan, gedung perumahan dibawah Kementerian PU & Perumahan Rakyat. d) Pembangunan Jalan Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, Transportasi, poros maritim, dibawah Kementerian Perhubungan.
e) Pembangunan Telekomunikasi & IT Kementerian Komunikasi dan Informasi.
PT.
Telkom
dibawah
22
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
TERIMAKASIH
23
