SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 406 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENGARAH NASIONAL DAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KONVENSI WINA TENTANG PERLINDUNGAN LAPISAN OZON DAN PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan lapisan ozon dan penghapusan penggunaan bahan perusak lapisan ozon perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis Pelaksanaan Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal tentang Bahan Perusak Lapisan Ozon; 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 – 29 June 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozon Layer, Copenhagen 1992 Protocol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992;
1
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis Pelaksanaan Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal tentang Bahan Perusak Lapisan Ozon.
PERTAMA
:
Membentuk Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis Pelaksanaan Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal tentang Bahan Perusak Lapisan Ozon, selanjutnya masing-masing disebut Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
KEDUA
:
Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas: A. Komisi Pengarah Nasional: 1. memberikan saran dan masukan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pengelolaan bahan perusak lapisan ozon; 2. melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pengelolaan bahan perusak lapisan ozon; 3. memberikan pengarahan kepada Tim Teknis untuk melaksanakan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pengelolaan bahan perusak lapisan ozon; 4. memberikan pengarahan kepada Tim Teknis dalam menyusun posisi Indonesia pada forum internasional; dan 5. melaksanakan tugas lain dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pengelolaan bahan perusak lapisan ozon. 2
B. Tim Teknis: 1. menyiapkan data pengelolaan bahan perusak lapisan ozon; 2. mengusulkan pemilihan bahan dan teknologi pengganti yang tidak merusak lapisan ozon; 3. menyebarluaskan informasi mengenai bahan dan teknologi yang tidak menggunakan bahan perusak lapisan ozon; 4. meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan tentang perlindungan lapisan ozon dan pengelolaan bahan perusak lapisan ozon; 5. melaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan pelanggaran pengelolaan bahan perusak lapisan ozon; dan 6. membantu tugas Komisi Pengarah Nasional.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA : A. Komisi Pengarah Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. B. Tim Teknis bertanggung jawab kepada Komisi Pengarah Nasional yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
KEEMPAT
:
Komisi Pengarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf A, wajib menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
3
KELIMA
:
Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf B, wajib menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Komisi Pengarah Nasional melalui Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
KEENAM
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis dapat melibatkan pemangku kepentingan dan/atau pakar sesuai dengan keahliannya.
KETUJUH
:
Masing-masing anggota Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis wajib melaporkan kegiatannya kepada pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
KEDELAPAN :
Dalam pelaksanaan tugas, Komisi Pengarah Nasional dan Tim Teknis dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
KESEMBILAN :
Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
KESEPULUH :
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2006 Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,
Ir. Rachmat Witoelar.
Hoetomo, MPA. 4
Lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 406 Tahun 2006 Tanggal : 15 September 2006 SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGARAH NASIONAL PELAKSANAAN KONVENSI WINA TENTANG PERLINDUNGAN LAPISAN OZON DAN PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
NO.
NAMA
INSTANSI
KEDUDUKAN
1.
Dra. Masnellyarti Hilman.
Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Ketua
2.
Ir. Benny Wahyudi, MBA.
Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.
Wakil Ketua
3.
Ir. Sulistyowati, MM.
Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Sekretaris
4.
Ir. Bemby Uripto, M.Sc.
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Anggota
5.
Salman Alfarisi.
Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Departemen Luar Negeri.
Anggota
6.
Drs. Eddy Abdurrachman.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
Anggota
7.
Sumarwoto, SH. MPA.
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, Sekretariat Negara.
Anggota
5
NO.
NAMA
INSTANSI
KEDUDUKAN
8.
Dra. Liana Bratasida, MS.
Staf Ahli Bidang Lingkungan Global dan Kerjasama Internasional, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Anggota
9.
Prof. Dr. Ir Dedi Fardiaz, Deputi Bidang Pengawasan MSc. Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan.
Anggota
10.
Ir. Isa Karmisa Ardiputra
Deputi Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Anggota
11.
Dr. Ir. Marzan A. Iskandar.
Deputi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Anggota
12.
Ardiansyah Parman.
Direktur Jenderal Dalam Negeri, perdagangan.
Perdagangan Departemen
Anggota
13.
Dr. Budi Darmadi, M.Sc.
Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.
Anggota
14.
Rifana Erni S. Teks, MBA.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian.
Anggota
15.
Harmen Sembiring.
Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
Anggota
16.
Albert Yusuf Tobogu.
Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
Anggota
6
NO.
NAMA
INSTANSI Kepala Pusat Pengembangan Urusan Logistik.
KEDUDUKAN
17.
DR. Hariyadi Halid.
Penelitian dan Perum, Badan
Anggota
18.
Ir. Nana Terangna Ginting, Kepala Balai Penelitian dan Dipl. HE. Pengembangan Pemukiman Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjaan Umum.
Anggota
Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Ir. Rachmat Witoelar. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,
Hoetomo, MPA.
7
Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Tanggal : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KONVENSI WINA TENTANG PERLINDUNGAN LAPISAN OZON DAN PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON NO.
NAMA
INSTANSI
KEDUDUKAN
1.
Ir. Sulistyowati, MM.
Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Ketua
2.
Ir. Tri Widayati, MT.
Plh. Ka. Bidang Perlindungan Lapisan Ozon dari Sektor Industri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Sekretaris
3.
Imam Hendargo A. Ismoyo.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Anggota
4.
Dr. Arwandrija Rukma, A.IP., MPAM.
Kepala Bagian Kerjasama Teknik Multilateral, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara.
Anggota
5.
Dr. Agus Prabowo.
Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Anggota
6.
D.H. Panjaitan.
Direktur Ekonomi dan Keuangan, Jaksa Agung Muda Intelejen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Anggota
8
NO.
NAMA
INSTANSI
KEDUDUKAN
7.
Dr. Ir. Kardono, M.Eng.
Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan (P3TL), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi.
Anggota
8.
Dra. Halimah Syafrul, M.Si.
Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Anggota
9.
Drs. Roland Hutapea, MSc.
Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Anggota
10.
Ir. Chairul Rachman, MM.
Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, Departemen Pertanian.
Anggota
11.
Drs. Dharma Bakti, MA.
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
Anggota
12.
Dr. Suroyo Alimoeso.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.
Anggota
13.
Hendry Danardi.
Kepala Seksi Lingkungan Hidup, Sub-Direktorat PBLP, Direktorat Pencegahan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
Anggota
14.
Nur Hidayat Effendi.
Kepala Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
Anggota
9
NO.
NAMA
INSTANSI
KEDUDUKAN
15.
Didi Sumedi.
Kepala Sub Direktorat Barang Berbahaya dan Limbah, Direktorat Impor, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
Anggota
16.
Ir. Hari Slamet Widodo.
Direktur Industri Kimia Hulu, Departemen Perindustrian.
Anggota
17.
Ir. Soerjono, MM.
Kepala Sub Direktorat Standardisasi dan Teknologi, Direktorat Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan, Direktorat Jenderal IATT, Departemen Perindustrian.
Anggota
18.
Dr. Agus Wahyudi, SE, MM.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Lingkungan Hidup dan Energi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian.
Anggota
19.
Saraswati Soemaryo,M.Si.
Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal IATT, Departemen Perindustrian.
Anggota
20.
Ir. Adjar Prayudi, M.Sc, MCM.
Kasubdit Penataan Lingkungan Wilayah I, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
Anggota
21.
Dewi S. Wahab.
Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup, Direktorat Pembangunan Ekonomi Lingkungan Hidup, PBB, Departemen Luar Negeri.
Anggota
22.
Kuriyanto, S.Si.
Penyidik Muda Direktorat V/Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse Kriminal, POLRI.
Anggota
10
NO.
NAMA
INSTANSI
KEDUDUKAN
23.
Dr. RTM Sutamihardja, M.Ag. Dosen Fakultas MIPA, Institut (Chem). Pertanian Bogor.
Anggota
24.
Dr. Ir. Purnama Hidayat, MSc.
Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Anggota
25.
Dr. Ir. Ari Darmawan Pasek.
Lektor Kepala, Departemen Teknik Mesin, Institut Teknik Bandung.
Anggota
26.
Ir. Rana Yusuf Nasir.
Presiden Direktur Pratama.
Airkon
Anggota
27.
Dr. Ir. M. Idrus Al. Hamid.
Sekretaris Himpunan Ahli Tata Udara.
Anggota
28.
Ir. Suparlan, M.Sc.
Manager Penelitian dan Laboratorium, Divisi Enginering dan Penelitian Pertamina.
Anggota
29.
Hartawan Setjodiningrat.
Presiden Direktor PT. Dasa Windu Agung.
Anggota
30.
Ir. Suprapto,MSc.FTE.APU.
Ahli Peneliti Utama Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Anggota
31.
Wilman Rajiman.
Kepala Quality Control Garuda Maintenance Facility (GMF).
Anggota
32.
Herru Soetomo.
Kepala Processing Laboratory PT. GMF Aeroasia – Garuda Indonesia Group.
Anggota
33.
Drs. Syamsir Makmur.
Kepala Subdis Pencegahan Dinas Pemadaman Kebakaran DKI Jakarta.
Anggota
34.
Ir. Tjandra HP.
Pimpinan Redaksi Majalah Indonesian Fire Fighting Club (IFFC).
Anggota
11
PT.
NO. 35.
NAMA Theresia Indrawanti, M.Sc. DOTT.
INSTANSI
KEDUDUKAN
Staf Pengajar Institut Teknologi Indonesia (ITI).
Anggota
Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Ir. Rachmat Witoelar. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,
Hoetomo, MPA.
12
