MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

.

'

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

PERATURAN ME NTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

188

/PMK. 0 1 / 20 1 6

TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTI KAL DIREKTO RAT JE NDERAL BEA DAN CUKAI

DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E SA

ME NTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O NE SIA,

Menimbang

a.

b ahwa

dalam

Direktorat

rangka

cJ enderal

mengoptimalkan

peran

Cukai

dalam

Bea

dan

memfasilitasi

perdagangan dan industri , menJaga . perbatasan dan melindungi masyarakat

wilayah

Indone si a dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, men ghimpun

negara

penenmaan

di

sektor

kepabeanan dan cukai , memberikan pelayanan kepada pengguna

Jasa

kepabcanan

dan

cukai ,

serta

meningkatkan efektivitas dan kinerj a organi sasi guna mewujudkan

good

Bea

Jenderal

governance

Cukai ,

clan

pada

Direktorat

perlu

di lakukan

penyempurnaan tcrhadap organi sasi dan tata kerj a In stan si Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; b.

bahwa

dalam

sebagaimana

rangka

penyempurn aan

dimaksud

dalam

Pendayagunaan

Aparatur

Birokrasi

memberikan

surat

tclah

Nomor

huruf

Negara

dan

orgamsas1 a,

Menteri Reformasi

persetujuan

melalui

B /2829 /M.PA N-RB / 0 8 /20 1 6

tanggal

1 8 Agustus 20 1 6 ;

www.jdih.kemenkeu.go.id

-2 -

c.

bahw a

berdasarkan

dimaksud

dalam

menetapkan

pertimbangan

huruf

Peraturan

a

d an

Menteri

sebagaimana

huruf

b,

Keuangan

perlu tentang

Organisasi dan Tata Kerj a Instansi Vertikal Direktorat Jend eral Bea dan Cuk ai;

Mengingat

1.

Undang-Undang Kementerian Indonesia

Nomor

Negara

Tahun

39

Tahun

(Lembaran

2008

2008

tentang

Negara

Nomor

1 66 ,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 49 16) ; '

2.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 15 tentang Organisasi

Kementerian

Negara

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 8) ; 3.

Peraturan Presiden Nomor 2 8 Tahun 20 15 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5 1 ) ;

4.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

2 3 4 / PMK. 0 1 /20 1 5 tentang Organisasi d an Tata Kerj a Kementerian

Keuangan

(Berita

Negara

Republik

Indone sia Tahun 20 15 Nomor 1 926) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN ORGANI SASI

MENTE RI DAN

TATA

KEUANGAN KERJA

I NSTANSI

TENTANG VERTIKAL

D I REKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI .

BAB I KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas , Fungsi d an Jenis Kantor Wil ayah


- 3 -

Pasal 1 ( 1)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi

Vertikal

yang

betad a

di

bawah

dan

bertanggung j awab langsung kepad a Direktur Jenderal Bea dan Cukai . Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor

(2)

Wilayah .

Pasal 2 Kantor Wilayah sebagaimana dimak sud dalam Pasal ayat

( 1)

mempunyai

tugas

melak sanakan

1

koordinasi,

bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelak sanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3 Dalam melak sanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 2 , Kantor Wilayah menyelenggarak an fungsi : a.

pengendalian

dan

evaluasi

atas

pelak sanaan

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pemberian bimbingan teknis , pengaw asan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cuk ai pada

unit-unit

operasional

di

daerah

wewenang

Kantor Wilayah; c.

pengendalian ,

evaluasi,

penJ man

dan

pemberia:n

fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai; d.

penelitian

atas keberatan

terhadap keputusan di

bidang kepabeanan dan cukai; e.

pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelak sanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

f.

pengendalian,

evaluasi,

pengoordinasian,

dan

pelaksanaan intelij en di bidang k epabeanan dan cukai;


- 4 -

g.

pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelak sanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan ,

penindak an , dan

penyidikan

tindak pidana kepabeanan dan cuk ai; h.

pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;

L

perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;

J.

pengoordinasian dan pelak sanaan pengolahan data, penyaJ ian

informasi,

dan

laporan

di

bidang

k epabeanan dan cukai; k.

pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senj ata api Kantor Wilayah ;

1.

pengoordinasian

dan

pelaksanaan

pengawasan

pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerj a; dan m.

pelak sanaan administrasi Kantor Wilayah .

Pasal 4 Kantor Wilayah terdiri dari : a.

Kantor Wilayah; dan

b.

Kantor Wilayah Khusus .

Bagian Kedua Susunan Organisasi Kantor Wilayah

Pasal 5 Kantor Wilayah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas : a.

B agian Umum;

b.

Bidang Kepabeanan dan Cukai;

c.

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cuk ai;

d.

Bidang Penindakan dan Penyidik an ;

e.

Bidang Kepatuhan Internal; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional .


- 5 -

Pasal 6 B agian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi d an melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional

Pemeriksa

Bea

d an

Cukai,

dan

j abatan

fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan .

Pasal

7

D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , B agian Umum menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, d an j abatan fungsional lainnya se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan;

c.

pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan ; d an

d.

pelaksanaan

urusan

tata

usaha,

kearsipan ,

dan

keuangan .

Pasal 8 B agian Umum terdiri atas : a.

Subbagian Kepegawaian;

b.

Subbagian Rumah Tangga; dan

c.

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan .

Pasal 9

(1)

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian d an pengembangan pegawai, pembinaan

serta

memfasilitasi

administratif bagi

dan Jabatan

melakukan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai, d an j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan .


-6 -

(2)

tu gas

mempunya1

Tangga

Rum ah

Subbagian

melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan , d an kesej ahteraan pegawai . (3)

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan , kearsipan , keuangan , dan anggaran .

Pasal 10 B idang

Kepabeanan

melaksanakan evaluasi

dan

bimbingan

pelaksanaan

melaksanaari

Cukai teknis,

peraturan

penelitian

mempunyai

tugas

pengendalian

dan

perundang-undangan ,

ulang

dan

penelitian

atas

keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai,

melaksanakan

penyusunan

rencana,

analisis

potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai

peraturan

Direktorat

perundang-undangan

J enderal

Bea

dan

dipungut

Cukai,

oleh

melaksanakan

koordinasi dan pengelolaan data, penyaj ian informasi dan pelaporan,

memberikan

bantuan

huki.J.m

di

bidang

kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari seg1 hukum d alam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas d an

fungsi

Direktorat Jenderal

Bea dan

Cukai yang

mempunyai implikasi di bidang hukum .

Pasal 11 D alam

melaksanakan

dalam

Pasal

10,

tugas

Bidang

se bagaimana Kepabeanan

dimaksud

dan

Cukai

menyelenggarakan fungsi : a.

pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian , dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean ;

b.

peny1apan potensi,

bahan

penyusunan

pemantauan

penyusunan

la po ran

dan

rencana,

evaluasi

penenmaan

analisis

realisasi, di

dan

bidang

kepabeanan dan cukai;


- 7 -

c.

penelitian ulang atas penetapan d i bidang kepabeanan clan cukai;

d.

penelitian bidang

atas

keberatan

kepabeanan

clan

terhadap cukai,

penetapan

serta

di

penyiapan

administrasi urusan banding; e.

pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang tim bul akibat pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

f.

pemberian

asistensi

dari

seg1

hukum

dalam

penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas clan fungsi

Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai

yang

mempunyai implikasi di bidang hukum; clan g.

peny1apan

bahan

koordinasi

clan

pelaksanaan

pengelolaan data, penyaj ian informasi, clan laporan di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 2 Bidang Kepabeanan clan Cukai terdiri atas : a.

Seksi Pemeriksaan;

b.

S eksi Keberatan clan Banding;

c.

Seksi Penerimaan clan Pengelolaan Data; clan

d.

S eksi B antuan Hukum .

Pasal 1 3 (1)

Seksi

Pemeriksaan

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, clan evaluasi pelaksanaan klasifikasi

barang

clan

nilai

pabean, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai . (2)

Seksi

Keberatan

melakukan penetapan

clan

Banding

penelitian

atas

mempunyai

keberatan

di bidang kepabeanan

dan

tugas

terhadap cukai dan

menyiapkan administrasi urusan banding. (3)

Seksi Penerimaan clan Pengelolaan D ata mempunyai tugas

menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana,

analisis potensi, pemantauan clan evaluasi realisasi penerimaan

bea

masuk,

bea

keluar,

cukai,

clan


- 8 -

pungutan negara lainnya di bidang kepabeanan dan cukai,

serta

menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan pengelolaan data, penyaj ian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai .

(4)

Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemberian asistensi dari segi

hukum

dalam

penyusunan

penetapan

serta

pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan

Cukai yang mempunyai

implikasi

di

bidang

hukum . Pasal 14 Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan

bimbingan

teknis,

pengendalian

dan

evaluasi pelaksanaan perij inan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan

cukai,

hubungan

masyarakat,

serta

memberikan

bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14,

Bidang

Fasilitas

Kepabeanan

dan

Cukai


pemberian bimbingan teknis , penyiapan pengendalian , dan evaluasi pelaksanaan

tata laksana di bidang

kepabeanan dan cukai; b.

pemberian bimbingan teknis , pengendalian, pemberian rekomendasi dan perij inan, serta evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Operator

Authorized Economic

(AEO) serta bidang kepabeanan dan cukai

lainnya;


- 9 -

c.

pelaksanaan

fasilitas

pembebasan

dan / atau

pengembalian bea inasuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya; d.

pelaksanaan fasilitas d i bidang cukai;

e.

pen1berian bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai ; dan

f.

penyuluhan undangan

dan

publikasi

peraturan

di bidang kepabeanan

perundang

dan

cukai

d an

hubungan masyarakat .

Pasal 1 6 ( 1)

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai terdiri atas : a.

Seksi Perij inan dan Fasilitas ; dan

b.

Seksi

Bin1bingan

Kepatuhan

dan

Hubungan

Masyarakat. (2)

Seksi Pe1ij inan dan Fasilitas sebagaimana din1aksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling banyak be1j umlah 3 (tiga) seksi.

Pasal 17 (1)

Seksi

Perij inan

inelakukan

dan

Fasilitas

penyiapan

bahan

men1punyai bimbingan

tugas teknis,

pengendalian, pe111berian rekomendasi dan perij inan, n1elakukan

perundang-undangan

peraturan

pelaksanaan

evaluasi di

bidang

fasilitas

Ten1pat

Penimbunan Be1ikat dan Authorized Economic Operator

(AEO) serta di bidang kepabeanan dan cukai lainnya, melaksanakan

pemberian

fasilitas

pembebasan

dan/ atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor

dan

fasilitas

kepabeanan

lainnya,

serta

melaksanakan pemberian fasilitas di bidang cukai. (2)

Seksi

Bimbingan

Kepatuhan

dan

Hubungan

Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bali.an

pelaksanaan

penyuluhan

dan

publikasi

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai,

hubungan inasyarakat,

dan pemberian


- 10 -

pengguna

kepada

kepatuhan

bimbingan

Jasa

kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 8 B idang Penindakan

dan Penyidikan

mempunyai tugas

melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi,

pengoordinasian

dan

pelaksanaan

intelijen,

melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan


dan

melaksanakan

penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 9 D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pas al

18,

Bi dang

Penindakan

dan

Penyidikan

menyelenggarakan fungsi: a.

pemberian bimbingan teknis , penyiapan pengendalian , evaluasi,

penyiapan

koordinasi,

dan

pelaksanaan

intelij en , patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan


penindakan

dan

penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai; b.

pengumpulan , analisis, penyajian , informasi

intelij en

dan

hasil

dan penyebaran

intelijen

di

bidang

lanjut

hasil

kepabeanan dan cukai; c.

pengelolaan pangkalan data intelij e n ;

d.

peny1apan

pengendalian

penindakan

dan

tindak

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; e.

pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian per a tu ran

pelanggaran

perundang-undangan

kepabeanan dan cukai; f.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti, pelelangan , dan premi; clan g.

peny1apan

pengelolaan

dan

pemeliharaan

sarana

operas1, sarana komunikasi, dan senj ata api Kantor Wilayah .


- 11 -

Pasal 2 0 ( 1)

(2)

Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas : a.

Seksi Intelij en;

b.

Seksi Penindakan;

c.

Seksi Narkotika dan B arang Larangan; dan

d.

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan .

Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 2 1 (1)

Seksi

Intelij en

mempunyai

tugas

penyiapan bahan bimbingan teknis , evaluasi, bidang

koordinasi

dan

kepabeanan

dan

pengumpulan,

analisis,

melakukan pengendalian,

pelaksanaan cukai,

dan

penyaJian ,

intelij en

di

melakukan penyebaran

informasi intelij en dan hasil intelij en , serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelij e n . (2)

Seksi

Penindakan

mempunyai

tugas

penyiapan bahan bimbingan teknis ,

melakukan

pengendalian,

evaluasi, koordinasi, pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan undangan,

pelanggaran

peraturan

dan melakukan penindakan

perundang di bidang

kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan , serta melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senj ata api Kantor Wilayah . (3)

S eksi Narkotika dan Barang Larangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis , pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan penindakan

dalam

rangka

pelanggaran

pencegahan

peraturan

dan

perundang

undangan kepabeanan dan cukai di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , barang yang terkait terorisme dan / atau kej ahatan lintas negara, barang tertentu, serta barang yang termasuk dalam ketentuan barang larangan .


- 12 -

(4)

S eksi

Penyidikan

mempunyai

dan

tugas

B arang

H asil

melakukan

Penindakan

penyiapan

bahan

bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan

pelaksanaan

penyidikan

tindak

pidana

kepabeanan dan cukai, dan melakukan pemantauan tindak lanj ut hasil penyidikan , pengumpulan data pelanggaran

dan

data

penyelesaian

pelanggaran

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan

cukai,

serta

melakukan

penatausahaan

dan

pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan, dan premi .

Pasal 2 2 Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap

pelaksanaan

tugas,

pemantauan

pengendalian

intern ,

pengelolaan

risiko ,

pengelolaan

kinerj a, analisis beban kerj a, investigasi internal, upaya pencegahan

pelanggaran

dan

penegakan

kepatuhan

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanj ut hasil pengawasan, akuntabilitas ,

penyusunan

rencana

kerj a

dan

laporan

serta perumusan rekomendasi perbaikan

proses bisnis di wilayah kerj a Kantor Wilayah .

Pasal 2 3 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 , Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi : a.

peny1apan

bahan

koordinasi

dan

pengawasan

pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah kerj a masing-masing Kantor Wilayah ; b.

peny1apan pelaksanaan

bahan tugas

koordinasi intelij en ,

dan

pengawasan

penindakan ,

dan

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerj a masing-masing Kantor Wilayah;


- 13 -

c.

peny1apan

bahan

koordinasi

dan

·

pengawasan

pelaksanaan tugas di bidang administrasi di wilayah kerj a masing-masing Kantor Wilayah; d.

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a , analisis beban kerj a, investigasi internal, dan upaya

pencegahan

pelanggaran

dan

penegakan

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerj a masing-masing Kantor Wilayah; e.

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan pro ses bisnis di wilayah kerj a masing-masing Kantor Wilayah ; dan f.

pelaksanaan penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Wilayah masing masmg.

Pasal 2 4 Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas : a.

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;

b.

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan

c.

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi .

Pasal 2 5 (1)

S eksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

Tugas

melakukan

tu gas

Pelayanan pengawasan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanj ut

hasil

rekomendasi

pengawasan, perbaikan

serta

pro ses

penyiapan

bahan

bisnis

bidang

di

pelayanan kepabeanan dan cukai . (2)

Seksi

Kepatuhan

mempunya1

Pelaksanaan

tugas

Tugas

melakukan

Pengawasan pengawasan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban


- 14 -

kerj a, investigasi internal dan tindak lanjut hasil

perbaikan

dan

penyidikan,

penindakan ,

intelij en,

bi dang

di

bisnis

proses

rekomendasi

bah an

penyiapan

serta

pengawasan,

audit

di

bi dang

kepabeanan dan cukai. (3)

S eksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

Tugas

Administrasi pengawasan

melakukan

tu gas

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan , peny1apan bahan rekomendasi

perbaikan

pro ses

bisnis

di

bidang

administrasi, penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanj ut

hasil

pemeriksaan

aparat

pengawasan

fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Ketiga Kantor Wilayah Khusus Pasal 26 Kantor Wilayah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas : a.

B agian Umum;

b.

Bidang Kepabeanan dan Cukai;

c.

Bidang Penindakan dan Sarana Operasi ;

d.

Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;

e.

B idang Kepatuhan Internal; dan

f.


Pasal 27 B agian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan mel akukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional

Pemeriksa

Bea

dan

Cukai,

dan

j abatan

fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas


- 15 -

j abatan fungsional yang bersangkutan serta melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai .

Pasal 2 8 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 , B agian Umum menyelenggarakan fungsi: a.


b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan;

c.

pelaksanaan

penyuluhan

perundang-undangan

dan

publikasi

kepabeanan

peraturan

dan

cukai,

hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan d.

pelaksanaan

urusan

tata

usaha,

kearsipan ,

dan

keuangan.

Pasal 2 9 B agian Umum terdiri atas : a.

Subbagian Kepegawaian;

b.

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga; dan

c.

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan .

Pasal 3 0

( 1)

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, pembinaan

serta

memfasilitasi

administratif

bagi

dan Jabatan

melakukan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan. (2)

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

bahan


- 16 -

pelaksanaan

penyuluhan

perundang-undangan hubungan

dan

publikasi

kepabeanan

masyarakat,

dan

peraturan

dan

pemberian

cukai,

bin1bingan.

kepatuhan kepada pengguna j asa kepabeanan dan cukai,

urusan

run1ah

tangga,

perlengkapan,

dan

kesej ahteraan pegawai . (3)

Subbagian Tata Usaha dan

Keuangan n1empunyai

tugas melakukan urusan ta.ta persuratan, kearsipan, keuangan, dan anggaran .

Pasal 3 1 Bidang

Kepabeanan

melaksanakan

dan

bimbingan

Cukai teknis,

mempunyai

tugas

pengendalian,

dan

evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan perij inan, penelitian ulang atas keputusan di bidang kepabeanan, dan penelitian atas keberatan terhadap terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai,

n1en1berikan. fasilitas di

bidang kepabeanan, dan men1berikan bantuan huku1n, dan asistensi dari segi huku1n dalam penyusunan keputusan di bidang kepabeanan dan cukai serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang mempunyai ilnplikasi hukum, serta melaksanakan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 31, Bidang Kepabeanan dan Cukai 111enyelenggarakan fungsi: a.

pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan

ta.ta laksana

di

bidang

kepabeanan dan cukai ;

b.

pemberian bin1bingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;


- 17 -

c.

peny1apan bahan penyusunan rencana, pemantauan clan

evaluasi

realisasi,

clan

penyusunan

laporan

penerimaan di bidang kepabeanan clan cukai; d.

penyiapan bahan rekomendasi clan perij inan di bidang kepabeanan clan cukai;

e.

pelaksanaan

penelitian

ulang

atas

penetapan

di

terhadap

penetapan

di

bidang kepabeanan; f.

penelitian bidang

atas

keberatan

kepabeanan

clan

cukai,

clan

peny1apan

administrasi urusan banding; g.

pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah

hukum yang timbul

akibat pelaksanaan

tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea clan Cukai, clan pemberian asistensi dari

segi hukum dalam

penyusunan keputusan di bidang kepabeanan clan cukai serta pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea clan Cukai yang mempunyai implikasi hukum; h.

peny1apan

bahan

koordinasi

clan

pelaksanaan

pengolahan data, penyaj ian informasi, clan laporan di bidang kepabeanan clan cukai; i.

pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian , clan

evaluasi

pelaksanaan

peraturan

perundang

undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat clan

Authorized Economic Operator

(AEO);

J.

pelaksanaan

penJman

di

Penimbunan Berikat clan (AEO);

k.

bidang

fasilitas

Tern pat


clan

pelaksanaan

fasilitas

pembebasan

clan/ atau

pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor clan fasilitas kepabeanan lainnya.

Pasal 3 3 (1)

Bidang Kepabeanan clan Cukai terdiri atas : a.

Seksi Pabean clan Cukai;

b.

Seksi Fasilitas Kepabeanan ;


- 18 -

(2)

c.

Seksi Keberatan dan Banding; dan

d.

Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai .

Seksi Fasilitas Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b. paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 34

( 1)

Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan

evaluasi

penenmaan ,

realisasi,

dan

penyusunan

melakukan

la po ran

bimbingan

teknis ,

penyiapan bahan pengendalian , evaluasi, rekomendasi dan perij inan di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai .

(2)

Seksi

Fasilitas

melakukan

mempunya1

Kepabeanan

peny1apan

pengendalian,

bimbingan

bahan

evaluasi

pelaksanaan

tugas teknis,

peraturan

perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan (AEO) ,

Operator

per1Jlnan

di

dan

bidang

B erikat

dan

f asilitas

pembebasan

Authorized Economic

melaksanakan

fasilitas

Authorized

Tempat

Economic

dan / a tau

pemberian Penimbunan

Operator

(AEO) ,

pengembalian

bea

masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya. (3)

S eksi

Keberatan

melakukan penetapan peny1apan

dan

penelitian

Banding

mempunyai

tugas

keberatan

atas

dan

dan

terhadap

di bidang kepabeanan administrasi

urusan

cukai

banding,

serta

pemberian bantuan hukum dan asistensi dari segi hukum

dalam

penyusunan

keputusan

di

bidang

kepabeanan dan cukai serta pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai

yang

mempunyai implikasi hukum . (4)

S eksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan


- 19 -

pengolahan

data,

serta

penyaJ ian

informasi

dan

pelaporan kepabeanan dan cukai .

Pasal 3 5 Bidang Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis , pengendalian, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan intei ij en, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan

pengelolaan

dan

pemeliharaan

sarana

operasi, sarana komunikasi dan senj ata api Kantor Wilayah Khusus . Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35,

Bidang

Penindakan

dan

Sarana

Operasi


pemberian bimbingan teknis , pengendalian , evaluasi, peny1apan

koordinasi

dan

pelaksanaan

intelij en,

patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan,

dan

penindakan

di

bidang


pengumpulan, analisis , penya_pan, dan penyebaran informasi

in telij en

dan

hasil

in telij en

di

bidang

lanjut

hasil


pengelolaan pangkalan data intelij en ;

d.

peny1apan

pengendalian

tindak

penindakan ; dan e.

peny1apan

pengelolaan

dan

pemeliharaan

sarana

operasi, sarana komunikasi dan senj ata api Kantor Wilayah Khusu s .

Pasal 3 7 (1)

Bidang Penindakan dan Sarana Operasi terdiri atas : a.

Seksi Intelij en;

b.

Seksi Penindakan; dan

c.

Seksi Sarana Operasi .


- 20 -

(2)

Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 3 8 (1)

Seksi

Intelij en

mempunyai

tugas

penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi,

peny1apan

koordinasi

melakukan pengendalian ,

clan

pelaksanaan

intelij en di bidang kepabeanan clan cukai, melakukan pengumpulan , analisis, penyaj ian , clan penyebaran informasi

intelij en

clan

hasil

intelij en

di

bidang

kepabeanan clan cukai, serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelij en .

(2)

Seksi

Penindakan

mempunyai

tugas

penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi,

peny1apan

koordinasi

clan

melakukan

pengendalian , pelaksanaan

patroli clan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan,

penindakan

kepabeanan clan cukai,

di

bidang

serta pengendalian tindak

lanj ut hasil penindakan . (3)

Seksi Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan clan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi clan senj ata api Kantor Wilayah Khusus .

Pasal 3 9 Bidang

Penyidikan

mempunyai

tugas

clan

Barang

melaksanakan

Basil

Penindakan

bimbingan

teknis ,

pengendalian , evaluasi , clan koordinasi penyidikan tindak pidana

di

melaksanakan

bidang

kepabeanan

penyidikan

tindak

clan pidana

cukai, di

clan bidang

kepabeanan clan cukai .

Pasal 4 0 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 9 , Bidang Penyidikan clan B arang Hasil Penindakan menyelenggarakan fungsi :


- 21

a.

-

pemberian bimbingan teknis, pengendalian , evaluasi, peny1apan

bahan

koordinasi,

dan

pelaksanaan

penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai; b.

pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan ;

c.

pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai; dan

d.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti, pelelangan , dan premi . Pasal 41

(1)

Penyidikan

Bi dang

dan

B arang

Hasil

Penindakan

terdiri atas :

(2)

a.

Seksi Penyidikan; dan

b.

Seksi Barang Hasil Penindakan .

Seksi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 42

(1)

Seksi

Penyidikan

mempunyai

tugas

peny1apan bahan bimbingan teknis, evaluasi,

peny1apan

bahan

melakukan

pengendalian,

koordinasi,

dan

pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyele saian pelanggaran

peraturan

perundang-undangan


(2)

Seksi Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan , barang bukti, pelelangan dan premi .

Pasal 4 3 B idang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban

kerj a,

investigasi

internal,

upaya

pencegahan

pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik


- 22 -

dan

disiplin,

dan

tindak

lanj ut

hasil

pengawasan ,

penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas, serta perumusan

rekomendasi

perbaikan

proses

bisnis

di

wilayah kerj a Kantor Wilayah Khusu s .


penyiapan pelaksanaan

bahan

koordinasi

tugas

intelij en ,

dan

pengawasan

penindakan,

dan

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerj a Kantor Wilayah Khusus ; b.

peny1apan

bahan

koordinasi

dan

pengawasan

pelaksanaan tugas di bidang administrasi di wilayah kerj a Kantor Wilayah Khusus ; c.

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a , analisis beban kerj a, investigasi internal, dan upaya

pencegahan

pelanggaran

dan

penegakan

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerj a Kantor Wilayah Khusus; d.

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanj ut

hasil

pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerj a Kantor Wilayah Khusus; clan e.

pelaksanaan penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Wilayah Khusus .

Pasal 45 Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas : a.


b.

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan ; dan

c.



- 23 -

Pasal 46

( 1)

Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

tugas

Tugas

melakukan


pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerja, analisis beban kerj a, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanj ut

hasil

pengawasan,

rekomendasi

perbaikan

serta

proses

peny1apan

bahan

bisnis

bidang

di

pelayanan kepabeanan dan cukai .

(2)

Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

tugas

Tugas

melakukan


pelaksanaan tugas , pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a,

investigasi


internal,

serta

tindak

penyiapan

pro ses

bisnis

bahan

di

lanjut

hasil

rekomendasi

bidang

intelij en ,

penindakan , penyidikan , dan audit kepabeanan dan cukai . (3)

Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan Tugas melakukan

tugas


pelaksanaan tugas , pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis be ban kerj a, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , dan tindak lanjut hasil pengawasan, peny1apan bahan rekomendasi

perbaikan

pro ses

bisnis

di

bidang


hasil

pemeriksaan

aparat

pengawasan


BAB II KANTOR PELAYANAN UTAMA B EA DAN CUKAI

Bagian Ke satu Kedudukan , Tugas, Fungsi, dan Tipologi


- 24

-

Pasal (1)

Kantor

Pelayanan

selanj utnya

47

Utama

dalam

Bea

peraturan

dan m1

Cukai

disebut

yang Kantor

Pelayanan Utama merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai . (2)

Kantor Pelayanan Utama dipimpin oleh seorang Kepala Kan tor Pelayanan U tama.

Pasal 48 Kantor Pelayanan Utama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan , penelitian atas keberatan , memberikan bantuan hukum, dan melaksanakan audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor

Pelayanan

peraturan

berdasarkan

Utama

perundang-undangan .

Pasal 4 9 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

48,

Kantor

Pelayanan Utama menyelenggarakan

fungsi : a.

pelayanan teknis d i bidang kepabeanan dan cukai;

b.

pelayanan

penJman

dan

fasilitas

di

bidang


pelaksanaan

penelitian

ulang

atas

penetapan

di

bidang kepabeanan; d.

pemberian

bimbingan

kepatuhan ,

konsultasi

dan

layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; e.

pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;

f.

pelaksanaan

intelij en,

patroli,

penindakan,

dan

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; g.

pelaksanaan penetapan

di

penelitian

atas

keberatan

bidang kepabeanan

dan

terhadap cukai dan

penyiapan administrasi urusan banding serta bantuan hukum;


- 25 -

h.

perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;

1.

penenmaan,

peny1mpanan,

pemeliharaan

dan

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; J.

pengolahan data, penyaj ian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;

k.

pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senj ata api;

1.

pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerj a; dan

m.

pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai .

Pasal 5 0 Kantor Pelayanan Utama terdiri dari 3 (tiga) tipe sebagai berikut: a.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A;

b.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B ; dan

c.

Kantor Pelayanan Utama B e a dan Cukai Tipe C .

Pasal 5 1 Kantor Pelayanan Utama dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan / atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai .

Bagian Kedua Susuan Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A

Pasal 52 (1)

Kan tor Pelayanan U tama Bea dan Cukai Ti pe A terdiri atas : a.

B agian Umum;

b.

Bidang Perbendaharaan;

c.

Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;

d.

Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai;


- 26 -

e.

Bidang

Bimbingan

Kepatuhan

dan

Layanan

Informasi;

(2)

f.

Bidang Penindakan dan Penyidikan ;

g.

Bidang Keberatan ;

h.


i.


Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf c

paling

banyak

berj umlah 4 (empat) bidang .

Pasal 5 3 B agian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian

dan

pengembangan pegawai,

memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan, dan melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta melaksanakan penunj ang,

pengoperasian

pengelolaan

data,

komputer

dan

sarana

peny8J1an informasi dan


Pasal 54 D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 3 , B agian Umum menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian ;

b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan ;

c.

pelaksanaan urusan keuangan;

d.

pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;

e.

pengoperasian komputer dan sarana penunJ angnya; dan


- 27 -

f.

pengelolaan data, penyaJian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai . Pasal 55

B agian Umum terdiri atas : a.

Subbagian Sumber Daya Manusia;

b.

Subbagian Keuangan ;

c.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan

d.

Subbagian Dukungan Teknis . Pasal 56

( 1)

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan

urusan

pengembangan melakukan

administrasi

pegawai,

pembinaan

serta

kepegawaian

dan

memfa silitasi

dan

administratif bagi

Jabatan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan . (2)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan anggaran .

(3)

Subbagian

Tata

mempunyai

Usaha

tugas

dan

Rumah

melaksanakan

Tangga

urusan

tata

persuratan , kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan , hubungan masyarakat, serta urusan kesej ahteraan pegawai . (4)

Subbagian

Dukungan

Teknis

mempunyai

tugas

melaksanakan pengoperasian komputer dan saran:a penunJ angnya, pengelolaan data, penyaj ian informasi, dan pelaporan kepabeanan dan cukai .

Pasal 5 7 Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan

dan

pengadministrasian

bea masuk,

bea

keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .


- 28 -

Pasal 5 8 D alam melaksanakan tugas s e bagaimana dimaksud dalam Pasal

57,

Bidang

Perbendaharaan

menyelenggarakan

fungsi: a.

pengadministrasian

penenmaan

bea

masuk,

bea

keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan

pabean,

dan

pungutan

negara yang

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b.

pengadministrasian penyelesaian j aminan

J amman

J amman

serta

pemrosesan

penangguhan

bea

masuk,

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

(PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding, serta j aminan

lain

sesuai

peraturan

perundang

undangan; c.

penenmaan ,

peny1mpanan ,

penatausahaan,

pengurusan permintaan , dan pengembalian pita cukai; d.

penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai,

denda

administrasi,

bunga,

sewa

tempat

penimbunan pabean, pungutan negara yang dipungut oleh

Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai,

serta

pengadministrasian dan penyelesaian premi; e.

penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan cukai,

pembayaran

denda

penimbunan

bea masuk,

administrasi, pabean ,

dan

bunga, pungutan

bea keluar, sewa

tempat

negara yang

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah j atuh tempo; f.

penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan , serta administrasi pelelangan ;

g.

dan

pengadministrasian

penyelesaian

surat

keterangan impor kendaraan bermotor; dan h.

penyaj ian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea

keluar,

cukai,

dan

pungutan

negara

yang

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .

Pasal 59

( 1)

B idang Perbendaharaan terdiri atas :


- 29 -

(2)

a.

Seksi Penerimaan dan Pengembalian; dan

b.

Seksi Penagihan .

Seksi

Penerimaan

dimaksud

pada

dan

ayat

Pengembalian ( 1)

huruf a

sebagaimana

paling

banyak

berj umlah 2 (dua) seksi . (3)

S eksi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 60 (1)

Seksi

Penerimaan

dan

Pengembalian

mempunyai

tugas melakukan pengadmini strasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi,

bunga,

sewa

tempat

penimbunan

pabean , dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan penenmaan, penatausahaan, permintaan

peny1mpanan ,

dan

pengurusan

pengembalian

pengadministrasian

dan

pita

cukai,

penyelesaian

surat

keterangan impor kendaraan bermotor, menyaj ikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan J enderal

Bea

dan

pengadministrasian penangguhan

dipungut Cukai,

serta

Direktorat

melaksanakan

pemrosesan

dan

bea

oleh

masuk,

J amman

J amman Pengusaha

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding serta j aminan lain sesuai peraturan perundang-undangan . (2)

S eksi

Penagihan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara yang se suai peraturan perundang-undangan dipungut oleh

Direktorat

melaksanakan surat

teguran,

Jenderal

Bea

penerbitan

dan

surat

paksa,

dan

Cukai,

dan

pengadministrasian penyitaan

dan


- 30 -

pengadministrasian pelelangan, serta melaksanakan pengadministrasian dan penyelesaian premi .

Pasal 6 1 Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai,

penenmaan ,

peny1mpanan,

pemeliharaan ,

dan

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai .

Pasal 62 Dalam

melaksanakan

dalamPasal

61,

tugas

Bidang

se bagaimana

Pelayanan

Pabean

dimaksud dan

Cukai


pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;

b.

penelitian pemberitahuan impor,

ekspor,

dokumen

cukai, dan Pengusaha Barang Kena Cukai; c.

pemeriksaan

barang

dan

pengoperas1an

sarana

deteksi; d.

penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas 1mpor;

e.

penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar,

cukai,

paj ak

dalam

rangka

1mpor

dan

pungutan negara lainnya; f.

penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;

g.

pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;

h.

pelayanan dan pengawasan pemasukan , penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

L

pelayanan perij inan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara;

J.

pelayanan

pengadministrasian

clan

pengelolaan

Tempat Penimbunan Pabean ; k.

pengadministrasian

penimbunan,

pemeriksaan

dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta


- 31

-

pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat; 1.

pelaksanaan

pembukuan

dokumen

cukai,

pemusnahan, dan penukaran pita cukai; m.

pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar,

dan

dokumen

yang

berhubungan

dengan

barang kena cukai; n.

pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;

o.

pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara;

p.

penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara;

q.

pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara dan / atau busuk;

r.

penenmaan,

peny1mpanan,

pemeliharaan,

dan

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan s.

pelaksanaan

penelitian

ulang

atas

penetapan

di

bidang kepabeanan .

Pasal 63 (1)

B idang Pelayanan Pabean dan Cukai masing-masing terdiri a tas :

(2)

a.

Seksi Administrasi Manife s ;

b.

Seksi Pabean dan Cukai; dan

c.

Seksi Tempat Penimbunan .

Seksi Pabean dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 64 (1)

Seksi

Administrasi

Manife s

mempunyai

tugas

melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan

sarana

pengangkut

dan

j adwal


32

-

kedatangan

-

sarana

pengangkut,

pendistribusian ,

penenmaan ,

melaksanakan

penelitian ,

dan

penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana

pengangku t,

dan

mem berikan

pengangkutan

pemberitahuan melaksanakan

penghitungan

pelayanan

barang, denda

serta

administrasi

terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut. (2)

Seksi

clan

Pabean

Cukai

mempunyai

tu gas

melaksanakan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana

deteksi,

penelitian

pemberitahuan

1mpor,

ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha B arang Kena Cukai,

melaksanakan

penelitian

dan

penetapan

klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai

pabean,

dan

fasilitas

1mpor,

melaksanakan


cukai,

paj ak

dalam

rangka

1mpor

dan

pungutan negara yang sesuai peraturan perundang undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

melaksanakan

pelayanan

pengeluaran

barang impor

pemasukan ,

penimbunan

ekspor

ke

sarana

pemeriksaan pemusnahan

dari dan

cukai ,

pengawasan

kaw asan

pabean,

pemuatan

barang

pengangkut,

pembukuan pita

dan

melaksanakan

dokumen

cukai

pemeriksaan

dan

Pengusaha

B arang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan melaksanakan

dengan

barang

kena dan

pengawasan

cukai,

dan

pemantauan

produksi, harga, dan kadar barang kena cukai, serta melaksanakan

peny1mpanan,

penenmaan,

pemeliharaan , pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, dan penelitian dokumen . (3)

Seksi

Tempat

melakukan

Penimbunan pelayanan

mempunyai penJ man

tugas dan

pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen,

pemeriksaan

dan

pencacahan

barang,


- 33 -

pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat

Penimbunan

pengelolaan

Pabean ,

Tern pat

penatausahaan

dan

melakukan

Penimbunan

penimbunan ,

Pa bean,

penyelesaian

dan

penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara, serta pemu snahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara,

dan barang yang menj adi milik

negara dan / atau busuk.

Pasal 65 Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perij inan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 66 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 5 , Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi : a.

pelayanan

perij inan

dan

bidang kepabeanan dan

kemudahan

prosedur

di


(AEO) ; b.

pelayanan perij inan di bidang cukai;

c.

pelayanan

fasilitas

penangguhan

pembebasan , masuk,

bea

dan

keringanan , penundaan

pembayaran cukai; dan d.

pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 67 (1)

Bidang

Pelayanan

Fasilitas

Pabean

dan

Cukai

membawahi Seksi Perij inan dan Fasilitas Pabean dan Cukai . (2)

Seksi

Perij inan

dan

Fasilitas

Pabean

dan

Cukai

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi.


- 34 -

Pasal 68 Seksi Perij inan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perij inan dan kemudahan pro sedur di bidang kepabeanan dan cukai, Economic

Operator

fasilitas

(AEO) ,

Authorized

pembe basan,

keringanan , penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran

cukai,

dan

melaksanakan

pelayanan

pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 69 Bidang B imbingan

Kepatuhan dan

Layanan

lnformasi

mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan kepatuhan , konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 7 0 D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ,

Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan

Informasi menyelenggarakan fungsi : a.

pemberian bimbingan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna j asa di bidang kepabeanan dan cukai;

b.

pemberian

konsultasi

di

bidang

kepabeanan

dan

cukai; c.

pemberian layanan informasi d i bidang kepabeanan dan cukai; dan

d.

pemberian

penyuluhan

perundang-undangan

di

dan

publikasi

bidang

peraturan

kepabeanan

dan

cukai .

Pasal 7 1 (1)

Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi terdiri atas :

(2)

a.

Seksi Bimbingan Kepatuhan; dan

b.

Seksi Layanan Informasi .

S eksi Bimbingan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling banyak berj umlah 4 (empat) seksi .


- 35 -

Pasal 72 (1)

S eksi

Bimbingan

melakukan

Kepatuhan

pemberian

mempunyai

bimbingan

dan

tugas

konsultasi

untuk meningkatkan kepatuhan pengguna j asa di bidang kepabeanan dan cukai.

(2)

S eksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pemberian

layanan

informasi,

penyuluhan ,

dan

publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 73 Bidang Penindakan dan

Penyidikan

mempunyai tugas

melaksanakan intelij en, patroli, dan operasi pencegahan dan

penindakan

pelanggaran

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senj ata api .

Pasal 7 4 Dalam melaksanakan tugas s e bagaimana dimaksud dalam Pasal

73 ,

Bidang

Penindakan

dan

Penyidikan


pengumpulan ,

pengolahan ,

penyaJ 1an ,

serta

penyampaian informasi intelijen dan hasil intelij en di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pengelolaan

pangkalan

data

intelij en

di

bidang


pelaksanaan

patroli

dan

operasi

penindakan

pelanggaran

pencegahan

peraturan

dan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai; d.

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;

e.

penghitungan bea masuk, cukai, paj ak dalam rangka impor,

dan

denda

kekurangan / kele bihan

administrasi bongkar,

serta

terhadap denda

administrasi atas pelanggaran lainnya;


- 36 -

f.

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

penindakan

dan

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai; g.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan ha.rang bukti ; h.

pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang undangan kepabeanan dan cukai; dan

i.

pengelolaan dan pengad1ninistrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senj ata api Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 75

(1)

(2)

Bidang Penindakan dan Penyidikan terdili atas : a.

Seksi Intelij en ;

b.

Seksi Penindakan ; dan

c.

Seksi Penyidikan .

Seksi Intelij en sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak be1j umlah 2 (dua) seksi.

(3)

Seksi Penindakan sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) seksi.

(4)

Seksi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 2 (dua) seksi.

Pasal 76 ( 1)

Seksi

Intelij en

pengu1npulan ,

tu gas

me1npunyai

melakukan

penyaj ian ,

pengolahan ,

dan

penyampaian informasi intelij en dan hasil intelij en , serta

melaksanakan

pengelolaan

pangkalan

data

intelij en di bidang kepabeanan dan cukai. (2)

Seksi

Penindakan

pemeriksaan

mempunyai

sarana

tugas

melakukan inelakukan

pengangkut ,

pengawasan pembongkaran barang, dan melaksanakan patroli

dan

operasi

pencegahan

dan

penindakan

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

dan

cukai,

serta

melaksanakan

pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi,


-

37 -

sarana komunikasi, dan senj ata api Kantor Pelayanan Utama.

(3)

Seksi

Penyidikan

penyidikan

dan

men1punyai pemantauan

tugas tindak

melakukan lanj ut

hasil

penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai , melakukan penghitungan bea masuk, cukai, paj ak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan


dan

melakukan

pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang undangan kepabeanan dan cukai, serta melakukan penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti .

Pasal 77 Bidang

Keberatan

mempunyai

tugas

inelaksanakan

penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai serta

penyiapan

memberikan

administrasi

bantuan

hukum

urusan terhadap

banding,

dan

permasalahan

hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 7 7 , Bidang Keberatan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan

penelitian

atas

keberatan

terhadap

keberatan

terhadap

penetapan di bidang kepabeanan ; b.

pelaksanaan

penelitian

atas

penetapan di bidang cukai; c.

penyiapan dan penyusunan urusan banding d i bidang kepabeanan ;

ct .

penyiapan dan penyusunan urusan banding d i bidang cukai; dan


- 38 -

e.

pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat

pemberian

Jenderal

asistensi

Bea

dari

dan

seg1

Cukai,

hukum

dan

dalam

penyusunan penetapan serta pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat

J enderal

Bea

dan

Cukai

yang


Pasal 79 (1)

(2)

Bidang Keberatan terdiri atas : a.

Seksi Keberatan dan B anding; dan

b.

Seksi Bantuan Hukum .

Seksi Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling banyak berj umlah 3 (tiga) seksi.

Pasal 8 0 (1)

S eksi

Keberatan

dan

B anding

mempunyai

tugas

melakukan penelitian atas keberatan terhadap surat dan / a tau keputusan di bidang kepabeanan dan cukai dan

melakukan

penyiapan

administrasi

urusan

banding. (2)

Seksi B antuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan asistensi dari segi hukum dalam

penyusunan

keputusan

serta

·

pelaksanaan

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum .

Pasal 8 1 B idang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pengendalian

terhadap pelaksanaan intern ,

pengelolaan

tugas ,

pemantauan

risiko ,

pengelolaan


pelanggaran

dan

penegakan

kepatuhan

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil


- 39 -

pengaw asan,

penyu sunan

akuntabilitas,

rencana

kerj a

dan

laporan


proses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 82 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 1 , Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi : a.

pengaw asan pelaksanaan tu gas d i bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;

b.

pengawasan pelaksanaan tugas intelij en , penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

c.

pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;

d.

pengawasan

pelaksanaan

tu gas

di

bidang

administrasi; e.

pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, inve stigasi internal,

dan upaya pencegahan pelanggaran dan

penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pelayanan Utama; f.

pemantauan

tindak lanjut hasil

pengawasan

dan

perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan Utama; dan g.

penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 83 Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas : a.


b.


c.


Pasal 84 ( 1)

Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

tugas

Tugas

melakukan


pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban


- 40 -

kerj a, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , dan tindak lanj ut

pengawasan,

hasil

perbaikan

rekomendasi

serta

bidang

di

bisnis

proses

bahan

penyiapan


Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

Tugas

Pengawasan

melakukan

tugas

pengawasan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, investigasi internal, dan tindak lanj ut hasil pengawasan , perbaikan

serta

penyiapan

proses

bisnis

bahan

di

rekomendasi

bidang

intelij en,

penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanan dan cukai . (3)

Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

Tugas


melakukan

tu gas

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, rekomendasi

perbaikan

proses

peny1apan bahan bisnis

di

bidang


hasil

pemeriksaan

aparat

pengawasan


Bagian Ketiga Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B

Pasal 8 5 (1)

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B terdiri atas : a.

B agian Umum;

b.

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan ;

c.

B idang

Pelayanan

dan

Fasilitas

Pabean

dan

Cukai;


- 41 -

d.

Bidang

Bimbingan

Kepatuhan

dan

Layanan

Informasi;

(2)

e.


f.


g.


Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai sebagaimana ditnaksud pada ayat ( 1 ) huruf c paling banyak berjumlah 2 (dua) bidang.

Pasal 86 B agian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan , dan melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta melaksanakan

pengoperasian

komputer

dan

sarana

penunJ angnya, pengelolaan data, penyaJ ian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai .

Pasal 8 7 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 6 , Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.


b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan ;

c.

pelaksanaan urusan keuangan ;

d.

pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;

e.

pengoperas1an komputer dan sarana penunJ angnya; dan

f.

pengelolaan data, penyaJ ian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai .


42

-

-

Pasal 8 8 B agian Umum terdiri atas : a.


b.

Subbagian Keuangan;

c.


d.

Subbagian Dukungan Teknis .

Pasal 8 9 (1)


urusan


administrasi

pegawai,

pembinaan

serta

kepegawaian

dan

memfasilitasi

dan

administratif bagi

Jabatan


Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran .

(3)

Subbagian

Tata

Usaha

dan

Rumah

Tangga

mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan , urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta kesej ahteraan pegawai . (4)

Subbagian

Dukungan

melakukan

pengoperas1an

penunJ angnya,

Teknis

pengelolaan

mempunyai

komputer data,

dan

tugas sarana

informasi,

dan


Pasal 9 0 B idang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesua1

peraturan

Direktorat

perundang-undangan

J enderal

Bea

dan

dipungut

Cukai,

oleh

melaksanakan

penelitian atas keberatan di bidang kep abeanan dan cukai, melakukan

peny1apan

memberikan

bantuan

administrasi hukum

urusan

terhadap

banding,

permasalahan

hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai,

dan

pemberian


- 43 -

asistensi dari seg1 hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum, serta memberikan pelayanan atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang.

Pasal 9 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

90,

Bidang

Perbendaharaan

dan

Keberatan


pengadministrasian

penenmaan

bea

masuk,

bea


pabean,

dan

pungutan

negara yang

se suai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b.

pengadministrasian penyelesaian

J amman

J amman

serta

pemro se san

penangguhan

bea

masuk,

j aminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding, serta j aminan

lain

sesuai

peraturan

perundang

undangan; c.

penenmaan,

penatausahaan,

penyimpanan,

pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai; d.


denda

administrasi,

bunga,

sewa

tempat

penimbunan pabean , pungutan negara yang sesuai peraturan

perundang-undangan

Direktorat

J enderal

Bea

dipungut

oleh

Cukai,

serta

dan



pembayaran

denda

penimbunan

bea masuk,

administrasi, pabean,

dan

bunga, pungutan

bea keluar, sewa

tempat

negara yang

sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah j atuh tempo;


- 44 -

f.

penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan ;

g.

dan

pengadministrasian

penyele saian

surat

keterangan impor kendaraan bermotor; h.

penyaj ian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang se suai peraturan

perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; L

pelaksanaan pelayanan atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang; dan

J.

pelaksanaan pemberian

bantuan

hukum terhadap

permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan Cukai, dan pemberian

asistensi dari

segi hukum

dalam

penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai

yang


Pasal 9 2 B idang Perbendaharaan dan Keberatan terdiri atas : a.

Seksi Penerimaan dan Pengembalian ;

b.

Seksi Penagihan dan Keberatan ; dan

c.

S eksi Administrasi Manife s .

Pasal 9 3

(1)

S eksi

Penerimaan

dan

Pengembalian

mempunyai

tu gas

melakukan

pengadministrasian

penenmaan

dan

pengembalian

bea

denda

tern pat

penimbunan lainnya

Jenderal

yang

pengadministrasian

bunga,

sewa

dan

pungutan

dipungut

oleh

Direktorat

Cukai,

penenmaan,

pengurusan

pengembalian

keluar,

pa bean ,

dan

Bea

pengadministrasian peny1mpanan ,

bea

administrasi,

cukai,

negara

masuk,

dan

penatausahaan,

permintaan cukai,

pita

melakukan

dan

melakukan

penyelesaian

surat

keterangan impor kendaraan bermotor, menyaj ikan


- 45 -

laporan realisasi penenmaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara yang sesu ai peraturan perundang-undangan Jenderal

Bea

dipungut

dan

Cukai

pengadministrasian penangguhan

dan

bea

oleh

Direktorat

serta

melakukan

pemro sesan

masuk,

J amman

J amman

Pengusaha

Penguru san Jasa Kepabeanan (PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding serta j aminan lain sesuai per aturan perundang-undangan . (2)

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pem bayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean , serta pungutan negara

lain

yang

sesuai

peraturan

perundang

undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, melakukan penyitaan dan pengadministrasian

proses

pengadministrasian melakukan

di

atas

bidang

melakukan

penyelesaian

dan

penelitian

penetapan

pelelangan,

keberatan

kepabeanan

prem1, terhadap

dan

cukai,

melakukan penyiapan administrasi uru san banding, memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat

asistensi

dari

keputu san

J enderal

seg1

serta

Bea

hukum

dan

dalam

pelaksanaan

tugas

Cukai ,

dan

penyu sunan dan

fungsi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang huku m . (3)

Seksi

Administrasi

melaksanakan

Manifes

penenmaan

mempunyai dan

tu gas

penatausahaan

dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut dan j adwal kedatangan sarana pengangkut, melaksanakan penenmaan , penyelesaian ke berangkatan

pendistribu sian, dokumen sarana

manife s

penelitian,

dan

kedatangan

dan

pengangkut,

memberikan

pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta


- 46 -

melakukan penghitungan denda administrasi terhadap dokumen

penyerahan

keterlambatan

saran a

pengangkut.

Pasal 9 4 B idang

Pelayanan

mempunyai

dan

tugas

Fasilitas

Pabean

melaksanakan

dan

Cukai

pelayanan

teknis,

perij inan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta

peny1mpanan,

penenmaan ,

melaksanakan

pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai .

Pasal 9 5 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 4 , Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a.


ekspor,

dokumen

cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai; b.

pemeriksaan

barang

dan

pengoperasian

sarana

deteksi; c.

penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean , dan fa silitas 1mpor;

d.


cukai,

paj ak

dalam

rangka

1mpor

dan

pungutan negara yang sesuai peraturan perundang undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; e.

penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean ;

f.


g.

pelayanan dan pengawasan pemasukan , penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

h.

pengadministrasian Tempat Penimbunan Berikat dan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean ;


- 47 -

1.

pelaksanaan administrasi penimbunan , pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan , serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Berikat;

J.

pelaksanaan

urusan

pembukuan

dokumen

cukai,

pemusnahan, dan penukaran pita cukai; k.

pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar,

dan

dokumen

yang

berhubungan

dengan

barang kena cukai; 1.


m.

pelaksanaan

urusan

dinyatakan

penyelesaian

tidak dikuasai,

barang

barang yang

yang

dikuasai

negara, dan barang yang menj adi milik negara; n.

peny1apan

proses

pelelangan

dinyatakan

tidak dikuasai,

atas

barang

barang yang

yang

dikuasai

negara, dan barang yang menj adi milik negara; o.

pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara dan / a tau busuk;

p.

penenmaan,

peny1mpanan ,

pemeliharaan ,

dan

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; q.

pelayanan

perij inan

dan


kemudahan

pro sedur

di


(AEO) ;

r.

pelayanan perijinan d i bidang cukai;

s.

pelayanan penangguhan

fasili tas bea

pem be bas an, masuk,

dan

keringanan , penundaan

pembayaran cukai; t.

pelaksanaan

penelitian

ulang

atas

keputusan

di

bidang kepabeanan; dan u.



- 48 -

Pasal 9 6 ( 1)

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas :

(2)

a.

Seksi Pabean dan Cukai; dan

b.

Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai .

Seksi Pabean dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi.

Pasal 9 7 (1)

S eksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan

barang

dan

pengoperas1an

sarana

deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha B arang Kena Cukai, melakukan penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor, melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, paj ak dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang se suai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal

Bea

dan

Cukc;ti,

memberikan

pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan , penimbunan dan pemuatan

barang

ekspor

ke

sarana

pengangkut,

melakukan pemeriksaan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha B arang Kena Cukai , buku daftar dan dokumen yang berhubungan melaksanakan

dengan

barang

pengawasan

kena

dan

cukai,

pemantauan

produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penenmaan ,

peny1mpanan ,

pendistribusian

dokumen

melakukan

pelayanan

pemeliharaan

kepabeanan

dan

penJ man

dan cukai, dan

pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, melakukan penatausahaan penimbunan , pemeriksaan dokumen,

pemeriksaan

dan

pencacahan

barang,

pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean , melakukan pengelolaan


- 49 -

Tern pat

Penimbunan

penatausahaan

Pa bean,

penimbunan ,

melakukan

penyelesaian

dan

penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara, serta melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menj adi milik negara dan/ atau busuk,

dan melaksanakan

penelitian ulang atas keputusan di bidang kepabeanan dan cukai .

(2)

S eksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan

pemberian

pelayanan

penJman ,

pembebasan, keringanan, penangguhan b e a masuk, dan

penundaan

pembayaran

cukai,

kemudahan

prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, Economic Operator

Authorized

(AEO) , dan melakukan pelayanan

pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 9 8 Bidang Bimbingan

Kepatuhan

dan

Layanan

Informasi

mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan kepatuhan , konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 9 9 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 8 ,

Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan

Informasi menyelenggarakan fungsi: a.

pemberian bimbingan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna j asa di bidang kepabeanan dan cukai;

b.

pemberian

konsultasi

di

bidang

kepabeanan

dan

cukai; c.

pemberian layanan informasi d i bidang kepabeanan dan cukai; dan

d.

penyuluhan

dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai .


- 50 -

Pasal 1 00 Bidang Bimbingan

Kepatuhan

dan

Layanan

Informasi

terdiri atas : a.

Seksi Bimbingan Kepatuhan ; dan

b.

Seksi Layanan Informasi .

Pasal 1 0 1 (1)

S eksi

Bimbingan

melakukan

Kepatuhan

pemberian

mempunyai

bimbingan

dan

tugas

konsultasi

untuk meningkatkan kepatuhan pengguna j asa di bidang kepabeanan dan cukai . (2)

Seksi Layanan lnformasi mempunyai tugas melakukan pemberian

layanan

informasi,

penyuluhan,

dan


Pasal 1 0 2 Bidang Penindakan

dan

Penyidikan

mempunyai tugas

melaksanakan intelij en, patroli dan operasi pencegahan dan

penindakan

pelanggaran

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operas1, sarana komunikasi dan senj ata api .


1 02 ,

Bidang

Penindakan

dan

Penyidikan


pengumpulan ,

pengolahan,

penyaJ 1an ,

serta

penyampaian informasi intelij en dan hasil intelij en di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pengelolaan

pangkalan

data

intelij en

di

bidang


pelaksanaan

patroli

dan

penindakan

pelanggaran

operasi

pencegahan

peraturan

dan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai;


- 51 -

d.


e.

penghitungan bea masuk, cukai, paj ak dalam rangka 1mpor

dan

denda


kekurangan / kelebihan

terhadap

serta

denda

administrasi atas pelanggaran lainnya; f.

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

penindakan

dan

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai ; g.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti; h.


L

pengelolaan dan pengadministrasian sarana operas1, sarana komunikasi, dan senj ata api Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 1 04 (1)

(2)


Seksi Intelijen;

b.

Seksi Penindakan; dan

c.

Seksi Penyidikan .

Seksi Intelij en sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 1 0 5 ( 1)

mempunyai

Intelij en

Seksi

pengumpulan,

pengolahan,

tu gas

melakukan

penyaJ ian ,

dan

penyampaian informasi intelij en dan hasil intelij en dan melakukan pengelolaan pangkalan data intelij en di bidang kepabeanan dan cukai . (2)

Seksi

Penindakan

mempunya1

tugas

melakukan

pemeriksaan

sarana

pengangkut,

pengawasan

pembongkaran

barang,

melaksanakan

patroli

operasi

pencegahan

dan

penindakan

dan

pelanggaran

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan

cukai

serta

melakukan

pengelolaan

dan


- 52 -

pengadministrasian

operas1,

sarana

sarana

komunikasi, dan senj ata api Kantor Pelayanan Utama. (3)

Seksi

Penyidikan

penyidikan

dan

mempunyai pemantauan

tugas tindak

melakukan lanj ut

hasil

penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan penghitungan bea masuk, cukai, paj ak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan / kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan


dan

melakukan

pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang undangan kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil


Pasal 1 06 Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap

pelaksanaan

tugas,

pemantauan

pengendalian

intern,

pengelolaan

risiko ,

pengelolaan


pelanggaran

dan

penegakan

kepatuhan

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan , akuntabilitas,

penyusunan

rencana

kerj a

dan

laporan


pro ses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.


pengawasan pelaksanaan tugas d i bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;

b.

pengawasan pelaksanaan tugas intelij en , penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai ;

c.

pengawasan pelaksanaan tugas d i bidang audit;

d.

pengawasan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

administrasi;


- 53 -

e.

pelaksanaan

pemantauan

pengendalian

intern,

pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a

investigasi

internal,

dan

upaya pencegahan

pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pelayanan utama; f.

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama; dan g.

pelaksanaan penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.

Pasal 1 08 Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas : a.


b.


c.

S eksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi .

Pasal 1 09 (1)

Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

tugas

Tugas


melakukan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , dan tindak lanj ut

hasil

rekomendasi


serta

pro ses

peny1apan

bahan

bisnis

bidang

di


S eksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

tugas

Tugas

melakukan


pelaksanaan tugas , pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a,

investigasi


serta proses

internal,

tindak

penyiapan bisnis

di

bahan

lanjut

hasil

rekomendasi

bidang

intelij en ,


- 54 -

penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanan dan cukai .

(3)

Seksi

Kepatuhan

Pelaksanaan

tugas

mempunyai

Tugas

Administrasi

melakukan

pengawasan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan , rekomendasi

perbaikan

pro ses

penyiapan bahan bisnis

di

bidang


hasil

pemeriksaan

aparat

pengawasan


Bagian Keempat Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C

Pasal 1 1 0 (1)

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C terdiri atas : a.

B agian Umum;

b.

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan;

c.

Bidang

Pelayanan

dan

Fasilitas

Pabean

dan

Cukai; d.


e.

Bidang

Kepatuhan

Internal

dan

Layanan

Informasi; dan f. (2)

Kelompok J abatan Fungsional .

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c paling banyak berj umlah 2 ( dua) bidang.

Pasal 1 1 1 B agian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi


- 55 -

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan , dan melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta melaksanakan

pengoperas1an

komputer

dan

sarana

penunJ angnya, pengelolaan data, penyaJ ian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 1 2 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 1 , Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan

administrasi

kepegawaian

dan

pengembangan pegawai; b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

c.

pelaksanaan urusan keuangan ;

d.

pelaksanaan urusan ketatausahaan , rumah tangga dan perlengkapan;

e.

pengoperasian komputer dan sarana penunJ angnya; dan

f.

pengelolaan data, penyaJ ian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 1 3 B agian Umum terdiri atas : a.


b.

Subbagian Keuangan;

c.


d.

Subbagian Dukungan Teknis .

Pasal 1 1 4 (1)


urusan


administrasi

pegawai,

pembinaan

serta

kepegawaian

dan

memfasilitasi

dan

administratif bagi

Jabatan


- 56 -


Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran .

(3)

Subbagian

Tata

Usaha

dan

Rumah

Tangga

mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan , kearsipan , urusan rumah tangga dan perlengkapan , hubungan masyarakat, serta kesej ahteraan pegawai . (4)

Subbagian

Dukungan

melakukan

pengoperas1an

penunJ angnya,

Teknis

pengelolaan

mempunyai

komputer data,

dan

tugas sarana

informasi,

dan


Pasal 1 1 5 B idang

Perbendaharaan

dan

Keberatan

mempunyai

melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai

peraturan

Direktorat

perundang-undangan

Jenderal

Bea

dan

dipungut

Cukai,

oleh

melaksanakan

penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan

peny1apan

memberikan

bantuan

administrasi hukum

urusan

terhadap

banding,

permasalahan

hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai ,

dan

pemberian

asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan

Cukai yang mempunyai implikasi di bidang

hukum .

Pasal 1 1 6 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 1 5,

Bidang

Perbendaharaan

dan

Keberatan


pengadministrasian

penenmaan

bea

masuk,

bea

keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya


- 57 -

yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: b.


J amman

J amman

serta

pemro sesan

penangguhan

bea

masuk,

j aminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding, serta j aminan

lain

sesuai

peraturan

perundang

undangan; c.

penenmaan,

penatausahaan,

peny1mpanan ,

pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai; d.


denda

administrasi,

bunga,

sewa

tempat

penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang se suai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai,

serta

pengadministrasian dan penyele saian premi; e.


pembayaran

denda

bea

administrasi,

masuk, bunga,

bea keluar, sewa

tempat

penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang telah j atuh tempo; f.

penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan , serta administrasi pelelangan;

g.

pengadministrasian

dan

surat

penyelesaian


penyaj ian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

i.

pelaksanaan

penelitian

atas

keberatan

terhadap

penetapan di bidang kepabeanan dan cukai,

dan

penyiapan administrasi urusan banding; dan J.

pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai

dan


- 58 -

asistensi

dari

penetapan

seg1

serta

hukum

penyusunan

dalam

pelaksanaan

dan

tugas

fungsi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

Pasal 1 1 7 Bidang Perbendaharaan dan Keberatan terdiri atas : a.

Seksi Penerimaan dan Pengembalian ;

b.

Seksi Penagihan ; dan

c.

Seksi Keberatan .

Pasal 1 1 8 (1)

mempunyai

Pengembalian

dan

Penerimaan

Seksi

tugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda penimbunan

tempat

sewa

bunga,

administrasi,

pabean , dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan J enderal

Bea

dan

pengadministrasian

pengembalian

oleh

Cukai,

penenmaan ,

penatausahaan, dan

melakukan

dan

penyelesaian

kendaraan

bermotor,

pengadministrasian impor

melakukan

cukai,

pita

Direktorat

permintaan

pengurusan

peny1mpanan,

keterangan

dipungut

surat penyaJ ian

laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara yang sesua1 peraturan perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat

J enderal Bea dan Cukai serta pengadministrasian dan pemrosesan j aminan

J amman

penangguhan

bea

masuk,


(PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding, serta j aminan

lain

sesuai

peraturan

perundang

undangan . (2)

S eksi

Penagihan

mempunyai

tugas

melakukan

penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean,

serta pungutan negara yang


- 59 -

se suai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai,

penerbitan dan pengadministrasian surat

paksa,

melakukan

pengadministrasian

melakukan

surat teguran,

penyitaan

proses

dan

pelelangan ,

serta

pengadministrasian dan penyelesaian premi . (3)

Seksi

Keberatan

penelitian

atas

mempunyai

keberatan

tugas

terhadap

melakukan

keputusan

di

bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, dan memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan Cukai, dan asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat

Jenderal

Bea

dan

Cukai

yang


Pasal 1 1 9 Bidang

Pelayanan

mempunyai

dan

tugas

Fasilitas

Pabean

melaksanakan

dan

pelayanan

Cukai teknis ,

perij inan d an fasilitas d i bidang kepabeanan dan cukai, serta

melaksanakan

penenmaan ,

peny1mpanan ,

pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 2 0 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 9 , Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pa bean dan Cukai menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan

pelayanan

pengangkut

dan

kepabeanan

pemberitahuan

atas

sarana

pengangkutan

barang; b.


ekspor,

dokumen

cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai; c.

pemeriksaan

barang

dan

pengoperasian

sarana

deteksi;


- 60 -

d.

penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas 1mpor;

e.


cukai,

paj ak

dalam

rangka

1mpor

dan

pungutan negara lainnya; f.


g.


h.

pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

L

pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean ;

J.

pelaksanaan administrasi penimbunan , pemeriksaan dokumen , pemeriksaan fisik dan pencacahan , serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;

k.

pelaksanaan

urusan

pembukuan

dokumen

cukai,

pemusnahan, dan penukaran pita cukai; 1.

pemeriksaan Pengusaha B arang Kena Cukai, buku daftar,

dan

dokumen

yang

berhubungan

dengan

barang kena cukai; m.


n.

pelaksanaan dinyatakan

urusan tidak

penyelesaian

dikuasai,

barang

barang yang

yang

dikuasai

negara, dan barang yang menj adi milik negara; o.


p.

pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara dan / atau busuk;

q.

penenmaan,

peny1mpanan ,

pemeliharaan ,

dan

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;


- 61 -

r.

pelayanan

penJ man

dan


kemudahan

pro sedur

di


(AEO) ; s.

pelayanan perij inan di bidang cukai;

t.

pelayanan

fasilitas

penangguhan

pembebasan, masuk,

bea

keringanan ,

dan

penundaan

pembayaran cukai; u.

pelaksanaan

penelitian

ulang

atas

penetapan

di

bidang kepabeanan ; dan v.


Pasal 1 2 1 (1)

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas : a.

Seksi Pabean dan Cukai;

b.

Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai; dan

c.

Seksi Administrasi Manife s .

(2)

Seksi Pabean dan Cukai paling banyak 3 (tiga) .

(3)

Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua) .

Pasal 1 2 2 (1)

Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan deteksi,

barang

penelitian

dan

pengoperas1an

pemberitahuan

1mpor,

sarana ekspor,

dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai , melakukan

penelitian

dan

penetapan

klasifikasi

barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor, melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, paj ak dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang se suai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal

Bea

dan

Cukai,

memberikan

pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan

barang

ekspor

ke

sarana

pengangkut,


- 62 -

melakukan pemeriksaan pem b ukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha B arang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang dengan

berhubungan

pengawasan

melaksanakan

cukai,

kena

barang

pemantauan

dan

produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penenmaan,

peny1mpanan,

pemeliharaan

kepab eanan

pendistribusian

dokumen

melakukan

pelayanan

dan

dan

cukai, dan

penJ man

pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, penatausahaan penimbunan , pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan

dan

pengeluaran

barang

di

Tempat

Penimbunan Pabean, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,

melakukan

penatausahaan

penimbunan,

penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara, serta melakukan

pemusnahan

barang

yang

dinyatakan

tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menj adi milik negara dan / atau busuk,

dan

melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai . (2)

Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan

pelayanan

pemberian

penJ man,

pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan

penundaan

pembayaran

cukai,

kemudahan

pro sedur di bidang kepabeanan dan cukai, Economic Operator (AEO) ,

Authorized

dan melakukan pelayanan

pengeluaran b arang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat. (3)

Seksi

Administrasi

Manifes

mempunyai

tugas

melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan

sarana

pengangkut

kedatangan

sarana

pengangkut,

penenmaan ,

pendistribusian,

dan

j adwal

melaksanakan

penelitian ,

dan

penyele saian manifes kedatangan dan ke berangkatan


- 63 -

sarana

pengangkut,

memberikan

pengangkutan

pemberitahuan melaksanakan

dan

penghitungan

pelayanan

barang, denda

serta

administrasi

terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 1 2 3 Bidang Penindakan

dan

Penyidikan mempunyai tugas

melaksanakan intelij en, patroli, dan operasi pencegahan dan

penindakan

pelanggaran

peraturan

perundang



1 23,

Bidang

Penindakan

dan

Penyidikan


pengumpulan ,

pengolahan ,

penyaJ ian,

serta

penyampaian informasi intelij en dan hasil intelij en di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pengelolaan

pangkalan

data

intelij en

di

bidang


pelaksanaan

patroli

dan

operasi

penindakan

pelanggaran

pencegahan

peraturan

dan

perundang


penyidikan tindak pidana d i bidang kepabeanan dan cukai;

e.

penghitungan bea masuk, cukai, paj ak dalam rangka 1mpor,

dan

denda



serta

terhadap denda

administrasi atas pelanggaran lainnya; f.

pemantauan

tindak

lanj ut

hasil

penindakan

dan



- 64 -

g.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti; h.


I.

pengelolaan dan pengadministrasian sarana operas1, sarana komunikasi, dan senj ata api kantor pelayanan utama.

Pasal 1 2 5 (1)


Seksi Intelij en;

b.

Seksi Patroli dan Operasi;

c.

Seksi Penyidikan dan B arang H asil Penindakan ; dan

d. (2)

Seksi Sarana Operasi.

Seksi Intelij en sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi.

(3)

Seksi Patroli dan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 1 2 6 (1)

Seksi

Intelij en

mempunyai

pengumpulan ,

tugas

melakukan

penyaJ ian,

pengolahan,

dan

penyampaian informasi intelij en dan hasil intelij en, serta

melaksanakan

pengelolaan

pangkalan

data

intelij en di bidang kepabeanan dan cukai . (2)

Seksi

Patroli

dan

Operasi

mempunyai

tugas

melakukan

pemeriksaan

sarana

pengangkut,

pengawasan

pembongkaran

barang,

patroli

operas1

pencegahan

dan

melakukan

dan

penindakan

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai . (3)

Seksi

Penyidikan

dan

B arang

Hasil

Penindakan

mempunyai

tugas

melakukan

penyidikan

dan

pemantauan

tindak

lanj ut

penindakan

dan

hasil

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan penghitungan bea masuk, cukai,


- 65 -

paj ak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan / kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan , dan melakukan pengumpulan data

pelanggaran

kepabeanan

peraturan

dan

penatausahaan

cukai,

dan

perundang-undangan serta

melakukan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti . (4)

Seksi Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senj ata api kantor pelayanan utama.

Pasal 1 2 7 B idang

Kepatuhan

Internal

dan

Layanan

Informasi

mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas,

pemantauan

pengendalian

intern,

pengelolaan

risiko , pengelolaan kinerja, analisis beban kerj a, inve stigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut

hasil

perbaikan Utama,

pengawasan,

pro ses

bisnis

penyusunan

akuntabilitas ,

perumusan

rekomendasi

di wilayah Kantor Pelayanan

rencana

memberikan

kerj a bimbingan

dan

laporan

kepatuhan,

konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 2 8 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal

1 27,

Bidang

Kepatuhan

Internal

dan

Layanan

Informasi menyelenggarakan fungsi : a.

pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;

b.

pengawasan pelaksanaan tugas intelij en, penindakan , dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

c.

pengawasan pelaksanaan tugas d i bidang audit;


- 66 -

d.

di

tu gas

pelaksanaan

pengawasan

bi dang

administrasi; e.

pelaksanaan

pemantauan

pengendalian

intern ,

pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a,

investigasi internal,

dan upaya pencegahan

pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pelayanan utama; pelaksanaan

f.

tindak

peman tauan

lanj ut

hasil

pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan pro ses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama; g.

pelaksanaan penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama;

h.

pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna j asa di bidang kepabeanan dan cukai; pemberian

1.

konsultasi

di

bidang

kepabeanan

dan

cukai; pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan

J.

dan cukai; dan k.

penyuluhan

dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 2 9 Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi terdiri atas : a.

S eksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan ;

b.

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;

c.

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi;

d.

Seksi Bimbingan Kepatuhan ; dan

e.

Seksi Layanan Informasi.

Pasal 1 3 0 (1)

Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

tu gas

Tugas

melakukan


pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis be ban


- 67 -

kerj a, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , dan tindak lanj ut

hasil

pengawasan ,

rekomendasi

perbaikan

serta

proses

peny1apan

bahan

bisnis

bidang

di


Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan

tugas

Tugas

melakukan


pelaksanaan tugas , pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, inve stigasi internal, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perbaikan

serta

penyiapan

pro ses

bisnis

bahan

di

rekomendasi

bidang

intelij en,

penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanan dan cukai . (3)

Seksi

Kepatuhan

mempunyai

Pelaksanaan Tugas melakukan

tu gas


pelaksanaan tugas , pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a , kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , dan tindak lanj ut hasil pengawasan, melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanj ut

hasil

pemeriksaan

aparat

pengawasan

fungsional dan pengawasan masyarakat. (4)

Seksi

Bimbingan

memberikan

Kepatuhan

bimbingan

dan

mempunyai

tugas

konsultasi

untuk

meningkatkan kepatuhan pengguna j asa di bidang kepabeanan dan cukai . (5)

Seksi

Layanan

memberikan

Informasi

layanan

mempunyai

informasi,

penyuluhan,

tu gas dan



- 68 -

BAB III KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN B EA DAN CUKAI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi

Pasal 1 3 1 (1)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala Kantor Wilayah .

(2)

Kantor Pengawasan

dan

Pelayanan dipimpin

oleh

seorang Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan .

Pasal 1 3 2 Kantor

Pengawasan

melaksanakan

dan

Pelayanan

pengawasan

dan

mempunyai

pelayanan

di

tugas bidang

kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan

dan

Pelayanan

yang

bersangkutan

berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Pasal 1 3 3 D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal

1 32 ,

Kantor

Pengawasan

dan

Pelayanan


pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;

b.

pelaksanaan

pemberian

perij inan

dan

fasilitas

di

bidang kepabeanan dan cukai; c.

pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

d.

pelaksanaan

intelij en,

patroli,

penindakan ,

dan

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; e.

penenmaan,

peny1mpanan ,

pemeliharaan

dan

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;


- 69 -

f.

pelaksanaan pengolahan data,

penyaJ ian informasi

dan laporan kepabeanan dan cukai; g.

pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senj ata api;

h.

pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerj a; clan

I.

pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan .

Pasal 1 3 4 Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri dari 5 (lima) Tipe sebagai berikut: a.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean;

b.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai;

c.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan B e a dan Cukai Tipe Madya Pabean A;

d.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B ; dan

e.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan B e a dan Cukai Tipe Madya Pabean C .

Pasal 1 3 5 Kantor Pengawasan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

1 34

dapat

membawahi

Kantor

Bantu

Pelayanan Bea dan Cukai dan / atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai .

Bagian Kedua Susunan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Pasal 1 3 6 (1)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean terdiri atas :


- 70 -

a.

Subbagian Umum;

b.

Seksi Penindakan dan Penyidikan ;

c.

Seksi Administrasi Manife s ;

d.

Seksi Perbendaharaan ;

e.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;

f.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;

g.

Seksi Kepatuhan Internal;

h.

Seksi

Pengolahan

Data

dan

Administrasi

Dokumen; dan L

(2)


Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf e

paling

banyak

berj umlah 9 (sembilan) seksi .

Pasal 1 3 7 Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai,

memfasilitasi

dan

melakukan

pembinaan

administratif bagi J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kan tor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan .

Pasal 1 3 8 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 7 , Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan urusan tata usaha, serta administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan

c.

pelaksanaan kesej ahteraan

urusan pegawai,

keuangan , serta

rumah

anggaran , tangga

dan

perlengkapan .


- 71 -

Pasal 1 3 9 Subbagian Umum terdiri atas : a.

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian ;

b.

Urusan Keuangan; dan

c.

U rusan Rumah Tangga .

Pasal 140 (1)

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan

urusan

administrasi

kepegawaian

kepegawaian,

serta

pembinaan

tata

usaha

dan

memfasilitasi

administratif bagi

serta

pengembangan dan

melakukan

Jabatan

Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. (2)

Urusan

Keuangan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan keuangan dan anggaran . Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan

(3)

urusan

rumah

tangga,

perlengkapan,

dan

kesej ahteraan pegawai .

Pasal 1 4 1 Seksi

Penindakan

dan

Penyidikan

mempunya1

tugas

melaksanakan intelij en, patroli, dan operas1 pencegahan dan

penindakan

pelanggaran

peraturan

perundang


Pasal 1 42 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal

14 1,

Seksi

Penindakan

dan

Penyidikan


pengumpulan ,

pengolahan ,

penyaJ ian,

serta

penyampaian informasi dan hasil intelij en di bidang kepabeanan dan cukai;


- 72 -

b.

pengelolaan

pangkalan

data

intelij en

di

bidang


pelaksanaan

patroli

dan

penindakan

pelanggaran

operasi

pencegahan

peraturan

dan

perundang



e.

pemeriksaan sarana pengangkut;

f.

pengawasan pembongkaran barang;

g.

penghitungan bea masuk, cukai, paj ak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan / kelebihan bongkar,

serta denda administrasi atas

pelanggaran

sesuai

lain

peraturan

perundang

undangan ; h.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti; 1.

pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang undangan kepabeanan dan cukai;

J.

pemantauan

tindak

lanj ut

hasil

penindakan

dan

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan k.

pengelolaan dan pengadministrasian sarana operas1, sarana

komunikasi,

dan

senj ata

ap1

Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pa bean .

Pasal 1 43 (1)

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas : a.

Subseksi Intelijen;

b.

Subseksi Penindakan ;

c.

Subseksi

Penyidikan

dan

B arang

Hasil

Penindakan; dan d. (2)

Subseksi Sarana Operasi .

Subseksi Intelij en sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling banyak berj umlah 2 (dua) subseksi .

(3)

Subseksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berj umlah 2 (dua) subseksi .


- 73 -

Pasal 1 44 (1)

Subseksi

Intelij en

pengumpulan ,

mempunyai

tugas

pengolahan ,

melakukan

penyaJ ian,

dan

penyampaian informasi dan hasil intelij en, analisis laporan

pemeriksaan

sarana

pengangkut,

laporan

pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain serta pengelolaan pangkalan data intelij en . (2)

Subseksi Penindakan mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang.

(3)

Subseksi Penyidikan dan B arang Hasil Penindakan mempunyai

tugas

melakukan

penyidikan

tindak

pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, paj ak dalam rangka impor dan denda administrasi

terhadap

kekurangan

atau

kelebihan

bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanj ut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan,

serta

penatausahaan

dan

pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti. (4)

Subseksi melakukan

Sarana

Operasi

pengelolaan

mempunyai

dan

tu gas

pengadministrasian

sarana operasi, sarana komunikasi, dan senj ata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan .

Pasal 1 4 5 Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan

kepabeanan

atas

sarana

pengangkut

dan

pemberitahuan pengangkutan barang.


- 74 -

Pasal 1 46 D alam melaksanakan tugas sebagaiman.a di1naksud dalam Pasal 1 45 , Seksi Administrasi M anifes menyelenggarakan fungsi: a.

penerin1aan dan penatausallaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan j adwal kedatangan sarana pengangkut;

b.

pelaksanaan penerimaan , pendistribusian , penelitian , dan

penyelesaian

1nanifes

kedatangan

dan

keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pen1beritalluan pengangkutan barang; dan c.

penghitungan

denda

administrasi

keterlambatan

penyerallan

terhadap

dokumen

sarana

pengangkut .

Pasal 1 47 Seksi Administrasi Manifes terdiri atas : a.

Subseksi Pengadministrasian M anifes; dan

b.

Subseksi

Pengadministrasian

Pemberitahuan

Pengangkutan Barang.

Pasal 1 48 ( 1)

Subseksi

Pengadministrasian

Manifes

n1empunyai

tugas melakukan pelayanan penerilnaan , penelitian, penatausallaan

dan

pendistribusian

rencana

kedatangan sarana pengangkut, j adwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes , penyelesaian n1anifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan

melakukan

penghitungan

denda

administrasi

terhadap keterlambatan penyerahan doku1nen sarana pengangkut.

(2)

Subseksi

Pengadministrasian

Pe1nberitalluan

Pengangkutan Barang me1npunyai tugas 1nelakukan pelayanan

penerimaan ,

pendistribusian ,

dan

penelitian,

penatausahaan ,

penyelesaian

dokun1en

pemberitalluan pengangkutan barang.


- 75 -

Pasal 1 4 9 Seksi

Perbendaharaan

pemungutan

mempunyai

tugas

dan pengadministrasian

melakukan

bea masuk,

bea

keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .


1 49 ,

Seksi

Perbendaharaan

menyelenggarakan

fungsi: a.

pengadministrasian

penenmaan

bea

masuk,

bea


pabean,

dan

pungutan

negara yang

sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b.

pengadministrasian penyele saian j aminan

J amman

J amman

serta

pemrosesan

penangguhan

bea

masuk,


(PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding serta j aminan

lain

se suai

peraturan

perundang

undangan ; c.

penatausahaan,

penenmaan,

peny1mpanan,


penagihan dan pegadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh

Direktorat

J enderal

Bea

dan

Cukai,

serta



pembayaran

denda

penimbunan

bea


dan

masuk, bunga,

pungutan

bea

keluar,

sewa

tempat

negara yang

sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah j atuh tempo;


- 76 -

f.

penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan , serta administrasi pelelangan;

g.

pengadministrasian

surat

penyelesaian

dan


penyaj ian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang se suai dipungut

perundang-undangan

peraturan

oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .

Pasal 1 5 1 (1)

Seksi Perbendaharaan terdiri atas : a.

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan ; dan

b.

Penagihan

Administrasi

Subseksi

dan

Pengem balian . (2)

Subseksi

Administrasi

Penerimaan

dan

Jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling banyak berjumlah 2 (dua) subseksi . (3)

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berjumlah 2 (dua) subseksi.

Pasal 1 52 (1)

Subseksi

Administrasi

mempunyai

tugas

Penerimaan

melakukan

dan

Jaminan

pengadministrasian

penenmaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi,

bunga,

sewa

tempat

penimbunan

pabean, dan pungutan negara yang se suai peraturan perundang-undangan J enderal

Bea

pengadministrasian

dipungut dan

oleh

Cukai,

penenmaan,

Direktorat melakukan

penatausahaan ,

penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, melakukan surat

pengadministrasian

keterangan

1mpor

dan

kendaraan

penyele saian bermotor,

menyaj ikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan

perundang-undangan

dipungut

oleh


- 77 -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan memberikan pelayanan fasilitas pembebasan, masuk,

penundaan

pembayaran

pengadministrasian

melakukan pemro sesan j aminan

penangguhan bea

J amman

cukai,

serta

J amman

dan

penangguhan

bea

masuk,



lain

sesua1

peraturan

perundang

undangan . (2)

Sub seksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi,

bunga,

sewa

Tempat

Penimbunan

Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerbitan dan pengadministrasian

surat

teguran,

surat

paksa,

penyitaan dan pengadministrasian pro ses pelelangan , dan melakukan pengadministrasian dan penyelesaian prem1,

melakukan

serta

pengadministrasian

pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi,

bunga,

sewa

Tempat

Penimbunan

Pabean, pita cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan

perundang-undangan

dipungut

oleh


Pasal 1 5 3 Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan

pelayanan

teknis

dan

fasilitas

di

bidang



1 53 ,

Seksi

Pelayanan

Kepabeanan

dan

Cukai


pelayanan

fasilitas

dan

penJ man

di

bi dang

kepabeanan dan cukai;


- 78 -

b.

penelitian

ekspor,

impor,

pem beri tah uan

dan

dokumen cukai; c.

pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;

d.

penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, paj ak dalam rangka impor dan

pungutan

negara

perundang-undangan

yang

sesuai

peraturan

oleh

Direktorat

dipungut

J enderal Bea dan Cukai; e.


f.


g.

pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pa bean ;

h.

pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

1.

pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;

J.

pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;

k.

pemeriksaan Pengusaha B arang Kena Cukai, buku daftar

dan

dokumen

yang

berhubungan

dengan


pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;

m.

pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean ;

n.

penatausahaan

penimbunan ,

pemasukan

dan

pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean ; o.


urusan

penyelesaian

tidak dikuasai,

barang

barang yang

yang

dikuasai

negara, dan barang yang menj adi milik negara;


\t

- 79 -

p.

penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara; dan

q.

pelaksanaan

urusan

pemusnahan

dinyatakan tidak dikuasai,

barang

yang

barang yang dikuasai

negara, dan barang yang menj adi milik negara dan atau busuk.

Pasal 1 5 5 (1)

Seksi

Pelayanan

Kepabeanan

dan

Cukai

masmg

masmg membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai . (2)

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling banyak berj umlah 6 (enam) subseksi.

Pasal 1 56 Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perij inan di bidang kepabeanan , melakukan penelitian pemberitahuan impor dan

ekspor,

melakukan pemeriksaan

dan pencacahan

barang, melakukan pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana

deteksi,

melakukan

penelitian

pemberitahuan

klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan paj ak dalam rangka impor serta pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, melakukan barang

pelayanan

impor

pengawasan

dari

dan

pengawasan

kawasan

pemasukan

dan

pabean,

pengeluaran

pengeluaran melakukan barang

di

Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pa bean ,

melakukan

pelayanan

dan

pengawasan

pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana

pengangkut,

melakukan

pengelolaan

Tempat


- 80 -

Penimbunan

Pabean ,

melakukan

penimbunan ,

pemasukan

dan

penatausahaan

pengeluaran

barang

di

Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean ,

melakukan urusan penyelesaian

barang yang

dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan

barang

yang

menj adi

milik

negara,

melakukan

penyiapan proses pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang

menj adi

milik

negara,

barang yang dinyatakan

melakukan

pemusnahan

tidak dikuasai,

barang yang

dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara dan atau busuk, memberikan fasilitas dan perij inan di bidang cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan

negara

yang

se suai

peraturan

perundang

undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan pembukuan dokumen cukai, melakukan pemusnahan dan penukaran pita cukai, dan melakukan pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai,

serta melakukan pengawasan

dan pemantauan

produksi, harga dan kadar barang kena cukai .

Pasal 1 57 Seksi

Penyuluhan dan

Layanan Informasi mempunyai

tugas melakukan bimbingan kepatuhan , konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai .


1 57,

Seksi

Penyuluhan

dan

Layanan

Informasi


penyuluhan

dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pelayanan informasi d i bidang kepabeanan dan cukai;


- 81 -

c.

bimbingan

kepatuhan

pengguna

J asa

di

bidang

kepabeanan dan cukai; dan d.

konsultasi d i bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 59 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas : a.

Subseksi Penyuluhan ; dan

b.

Subseksi Layanan Informasi.

Pasal 1 60 (1)

Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan

dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai . (2)

Subseksi

Layanan

memberikan konsultasi

Informasi

mempunyai

layanan

informasi,

kepatuhan

pengguna

tugas

bimbingan J asa

di

dan

bidang


Pasal 1 6 1 Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan

pengendalian

intern,

pengelolaan

tugas ,

pemantauan

risiko ,

pengelolaan

kinerj a, analisis beban kerj a, inve stigasi internal, upaya pencegahan

pelanggaran

dan

penegakan

kepatuhan

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan,

penyusunan

rencana

kerj a

dan

laporan

akuntabilitas,


proses

di

bisnis

Pelayanan

Bea

lingkungan

dan

Kantor

Cukai Tipe

Pengawasan

M adya

dan

Pabean yang

bersangku tan .

Pasal 1 62 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 1 , Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi : a.

pengawasan pelaksanaan tugas d i bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;


- 82 -

b.

tug as

pelaksanaan

pengawasan

di

bi dang

administrasi; c.

pengawasan pelaksanaan tugas intelij e n , penindakan , dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

d.

pelaksanaan

pemantauan

pengendalian

intern,




pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan ; e.

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanj ut

hasil

pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan ; dan f.

pelaksanaan penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangku tan .

Pasal 1 63 Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas : a.

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi; dan

b.

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan .

Pasal 1 64 (1)

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas tugas melakukan pengawasan

pelaksanaan

tugas,

pemantauan

pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a,

analisis

beban

kerj a,

upaya

pencegahan

pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan , penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di

bidang

pelayanan

kepabeanan ,

cukai,

dan


- 83 -

administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanj ut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas . (2)

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai

tugas

melakukan

pengawasan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko ,

pengelolaan kinerj a,

inve stigasi

internal, dan tindak lanj ut hasil pengawasan, dan melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan pro ses bisnis di bidang intelij en, penindakan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 6 5 S eksi

Pengolahan

Data

dan

Administrasi

Dokumen

mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana

penunj angnya,

melakukan

pengelolaan

dan

penyimpanan data dan berkas (file) , melakukan pelayanan dukungan

teknis

elektronik,

pengolahan

melakukan

komunikasi data

penenmaan,

data,

pertukaran

kepabeanan

penelitian

dan

data cukai,

kelengkapan

dan

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyaj ian data kepabeanan dan cukai .


1 65,

Seksi

Pengolahan

D ata

dan

Administrasi

Dokumen menyelenggarakan fungsi : a.

pengoperas1an

komputer

dan

penyelenggaraan

pengelolaan dan penyimpanan data; b.

pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik, pengumpulan , pengolahan data, dan penyaj ian laporan kepabeanan dan cukai;

c.

penerimaan

dan

penelitian

kelengkapan

dokumen

kepabeanan dan cukai; d.

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan


- 84 -

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan

e.

dan cukai yang telah diselesaikan .

Pasal 1 67 Seksi

Pengolahan

Data

dan

Administrasi

Dokumen

terdiri atas : a.

Sub seksi Pengolahan Data; dan

b.

Subseksi Administrasi Dokumen .

Pasal 1 68 (1)

Subseksi melakukan

Pengolahan

Data

pengoperasian

komputer

melakukan

penunJ angnya,

mempunyai dan

tugas sarana

pengelolaan

dan

penyimpanan data dan berkas (file) , dan melakukan pelayanan

teknis

komunikasi

data,

elektronik,

pengelolaan

data

dukungan

pertukaran

data

kepabeanan

dan

cukai,

serta

menyaj ikan

data

kepabeanan dan cukai . (2)

Subseksi Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai .

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

Pasal 1 69 (1)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai terdiri atas : a.

Subbagian Umum;

b.

Seksi Intelij en dan Penindakan ;

c.

Seksi Penyidikan dan Barang H asil Penindakan;

d.

Seksi Perbendaharaan ;

e.


f.


g.

Seksi Kepatuhan Internal; dan


- 85 -

h.


Seksi Pelayanan Kepab eanan dan Cukai se b agaimana

(2)

dimaksud

pada ayat

(1)

huruf e

paling

banyak

berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 1 70 Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ..

tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai,

memfasilitasi

dan

melakukan

pembinaan

administratif bagi J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kan tor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

yang

komputer

bersangkutan, dan

sarana

melakukan

pengoperasian

penunJ angnya,

melakukan

pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), dan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data

elektronik,

pengolahan,

serta

menyaj ikan

data


Pasal 1 7 1 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 70 , Subbagian Uinum menyelenggarakan fungsi: a.


b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lain se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan;

c.


urusan pegawai,

keuangan, serta

rumah

anggaran, tangga

dan

perlengkapan ; d.

pengoperasian

komputer

dan

penyelenggaraan

pengelolaan dan penyimpanan data; e.

pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik; dan


- 86 -

penyaJ ian

dan

data,

pengolahan

pengumpulan ,

f.

laporan kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 72 Subbagian Umum terdiri atas : a.

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian ;

b.


c.

Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis .

Pasal 1 7 3 (1)

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian

dan

pengembangan

pegawai,

serta

memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan j abatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan . (2)

Urusan

Keuangan

mempunya1

tugas

melakukan

urusan keuangan dan anggaran . (3)

Urusan

Rumah

Tangga

dan

Dukungan

Teknis

mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kesej ahteraan pegawai, melakukan pengoperasian

komputer

dan

sarana

penunJ ang,

melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), dan melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, serta

melakukan

pengolahan

dan

penyaj ian

data


Pasal 1 74 Seksi

Intelij en

dan

Penindakan

mempunyai

tugas

melakukan intelij en, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di

bidang

pengelolaan

kepabeanan dan

dan

cukai

pengadministrasian

serta

melakukan

sarana

operas1,

sarana komunikasi dan senj ata api .


- 87 -


1 74 ,

Seksi

Intelij en

dan

Penindakan


pengumpulan,

pengolahan,

penyaJ ian ,

serta

penyampaian informasi dan hasil intelij en di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pengelolaan

pangkalan

data

intelij en

di

bidang


pelaksanaan

patroli

dan

penindakan

pelanggaran

operasi

pencegahan

peraturan

dan

perundang



e.

pengawasan pembongkaran barang; dan

f.


komunikasi

dan

senj ata

ap1

Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai .

Pasal 1 76 (1)

(2)

Seksi Intelij en dan Penindakan terdiri atas : a.

Subseksi Intelij en;

b.

Subseksi Penindakan; dan

c.

Subseksi Sarana Operasi.

Subseksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berj umlah 2 (dua) seksi .

Pasal 1 77 (1)

Subseksi

Intelij en

pengumpulan ,

mempunyai

pengolahan ,

tugas

melakukan

penyaJ ian,

dan

penyampaian informasi dan hasil intelij en, analisis laporan

pemeriksaan

sarana

pengangkut,

laporan

pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan

lainnya

serta melakukan

pengelolaan

pangkalan data intelijen . (2)

Subseksi Penindakan mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli


- 88 -

dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan

cukai -

serta

melakukan

pengawasan

pembongkaran barang. (3)

Subseksi

Sarana

melakukan

Operasi

pengelolaan

mempunyai

dan

tugas

pengadministrasian

sarana operasi, sarana komunikasi dan senj ata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai .

Pasal 1 78 Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti .

Pasal 1 79 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 78 , Seksi Penyidikan dan B arang Hasil Penindakan menyelenggarakan fungsi : a.


b.

penghitungan bea masuk, cukai, paj ak dalam rangka 1mpor

dan

administrasi

denda


bongkar,

terhadap

serta

denda

administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan; c.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti; d.


e.

pemantauan

tindak

lanj ut

hasil

penindakan

dan

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 8 0 S eksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan terdiri atas : a.

Subseksi Penyidikan; dan


- 89 -

Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan .

b.

Pasal 1 8 1 (1)

Subseksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan penghitungan bea masuk, paj ak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan

atau

kelebihan

bongkar,

dan

denda

administrasi atas pelanggaran lain se suai peraturan perundang-undangan . (2)

Subseksi

Administrasi

mempunyai

tugas

B arang

melakukan

Hasil

Penindakan

pemantauan

tindak

lanj ut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di

bidang

kepabeanan

dan

cukai,

melakukan

pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang undangan,

serta

melakukan

penatausahaan

pengurusan barang hasil penindakan

dan

dan

barang

bukti .

Pasal 1 8 2 Seksi

Perbendaharaan

pemungutan

dan

mempunyai

tugas

pengadministrasian

melakukan

bea masuk,

bea

keluar, cukai; dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .


1 82 ,

Seksi

Perbendaharaan

menyelenggarakan

fungsi : a.

pengadministrasian

penenmaan

bea

masuk,

bea


pabean,

dan

pungutan

negara yang

sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai; b.


J amman

J amman

serta

penangguhan

pemro sesan bea

masuk,


- 90 -

J amman



lain

sesuai

peraturan

perundang

undangan ; c.

peny1mpanan ,

penatausahaan ,

penenmaan,



denda

administrasi,

bunga,

tempat

sewa

penimbunan pabean, pungutan negara yang se suai peraturan

perundang-undangan

Direktorat

Jenderal

Bea

dipungut

oleh

Cukai

serta

dan

pengadministrasian dan penyele saian premi; e.


pembayaran

denda

bea

administrasi,

masuk, bunga

bea

keluar,

sewa

tempat

penimbunan pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan

perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah j atuh tempo; f.

penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;

g.

pengadministrasian

dan

penyelesaian

surat


penyaj ian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara yang se sua1 peraturan

perundang-undangan

dipungut

oleh


Pasal 1 84 Seksi Perbendaharaan terdiri atas : a.

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;

b.

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian; dan

c.

Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai .


- 91 -

Pasal 1 8 5 (1)

Subseksi

Administrasi

mempunyai

tugas

Penerimaan

melakukan

dan

Jaminan

pengadministrasian

penenmaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi,

bunga,

sewa

tempat

penimbunan

pabean , dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan Jenderal

Bea

dan

pengadministrasian keterangan

dipungut

Cukai,

dan

impor

oleh


penyele saian

kendaraan

bermotor,

surat serta

menyaj ikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesum peraturan

perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian j aminan dan pemro sesan

J amman

penangguhan

bea

masuk,

j aminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding serta j aminan

lain

sesua1

peraturan

perundang

undangan . (2)

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi,

bunga,

sewa

Tempat

Penimbunan

Pabean dan pungutan negara yang se suai peraturan perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat


surat

teguran,

surat

paksa,

penyitaan dan pengadministrasian pro ses pelelangan, dan melakukan pengadministrasian dan penyelesaian prem1,

serta

pengadministrasian

melakukan


bunga,

sewa

tempat

penimbunan

pabean, pita cukai, dan pungutan negara yang se suai peraturan

perundang-undangan

dipungut

oleh



- 92 -

(3)

Subseksi

Administrasi

dan

peny1mpanan,

penatausahaan,

Pita

Cukai

penenmaan ,

melakukan

tu gas

mempunyai

Distribusi

pengurusan

permintaan dan pengembalian pita cukai .

Pasal 1 86 Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan

pelayanan

kepabeanan penelitian

dan

teknis serta

cukai

kelengkapan

dan

dan

fasilitas

melakukan

di

bidang

penerimaan ,

pendistribusian

dokumen



1 86 ,

Seksi

Pelayanan

Kepabeanan

dan

Cukai


penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan j adwal kedatangan sarana pengangkut;

b.

pelaksanaan penenmaan, pendistribusian, penelitian dan

penyelesaian

manifes

kedatangan

dan

keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberi tahuan pengangkutan barang; c.

perhitungan

denda

keterlambatan

administrasi

penyerahan

terhadap

dokumen

sarana

pengangkut; d.

pelayanan

fasilitas

dan

penJ m an

di

bidang

kepabeanan dan cukai; e.

penelitian

pemberitahuan

1mpor,

ekspor,

clan

dokumen cukai; f.


g.

penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, paj ak dalam rangka impor dan

pungutan

negara

yang

sesuai

peraturan


- 93 -

dipungu t

perundang-undangan

oleh

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai; h.

penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean ;

L


J.

pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pa bean ;

k.

pelayanan dan pengawasan pemasukan , penimbunan , dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

1.


m.


n.

pemeriksaan Pengusaha B arang Kena Cukai, buku daftar,

dan

dokumen

yang

berhubungan

dengan

barang kena cukai; o.

pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;

p.

pengelolaan tempat penimbunan pabean;

q.

penatausahaan

penimbunan ,

pemasukan,

dan

pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean ; r.

pelaksanaan

urusan

dinyatakan

penyelesaian

tidak dikuasai,

barang

barang yang

yang

dikuasai

negara, dan barang yang menj adi milik negara; s.


t.

pelaksanaan dinyatakan negara,

urusan

pemusnahan

tidak dikuasai,

dan

barang

yang

barang

barang yang menj adi

yang

dikuasai

milik

negara

dan / atau busuk; dan u.

penerimaan , penelitian kelengkapan , pendistribusian, peny1mpanan,

dan

pemeliharaan

dokumen



- 94 -

Pasal 1 88 ( 1)

Seksi

Pelayanan

Kepabeanan

dan

Cukai

masmg

masmg membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai . (2)

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi .

Pasal 1 89 Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan

penenmaan

dan

penatausahaan

rencana

kedatangan sarana pengangkut dan j adwal kedatangan sarana

pengangkut,

penelitian,

dan

penenmaan ,

penyelesaian

keberangkatan

manifes

pendistribusian , kedatangan

pengangkut,

sarana

dan

pelayanan

pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen

sarana

pengangkut,

melakukan

pelayanan

fasilitas dan perij inan di bidang kepabeanan, melakukan penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan

dan

pencacahan

barang,

melakukan

pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan paj ak dalam rangka impor serta pungutan

negara

yang

sesua1

peraturan

perundang

undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean , melakukan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan barang

pemasukan ,

ekspor

pengelolaan

ke

Tempat

penimbunan

sarana

dan

pengangkut,

Penimbunan

Pabean ,

pemuatan melakukan melakukan


- 95 -

penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang

di

Tempat

Penimbunan

Penimbunan

Pabean,

melakukan


Berikat

dan

urusan

penyelesaian

tidak dikuasai,

Tempat

barang yang

dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara, melakukan penyiapan proses pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan

barang

pemusnahan

yang

menj adi

barang yang

milik

negara,

dinyatakan

melakukan

tidak

dikuasai,

barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara dan atau busuk, memberikan fasilitas dan perij inan di bidang cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai

dan

pungutan

negara

yang

sesua1

peraturan

perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan pembukuan dokumen cukai, melakukan pemusnahan dan penukaran pita cukai, dan melakukan pemeriksaan Pengusaha B arang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta melakukan penerimaan , penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 9 0 S eksi

Penyuluhan dan

Layanan Info;rmasi mempunyai

tugas melakukan bimbingan kepatuhan , konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 9 1 D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal

1 90,

Seksi

Penyuluhan

dan

Layanan

Informasi


penyuluhan

dan

publikasi

peraturan

perundang


pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;


- 96 -

c.

bimbingan

kepatuhan

pengguna

J asa

di

bidang


konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai .

Pasal 1 9 2 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas : a.

Subseksi Penyuluhan; dan

b.

Subseksi Layanan Informasi .

Pasal 1 9 3 (1)


dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai . (2)

Subseksi

Layanan

Informasi

mempunyai

melakukan

pelayanan

informasi,

konsultasi

kepatuhan

pengguna

tugas

bimbingan J asa

di

dan

bidang


Pasal 1 94 Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan

pengendalian

intern ,

pengelolaan

tugas,

pemantauan

risiko ,

pengelolaan


pelanggaran

dan

penegakan

kepatuhan

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan,

penyusunan

rencana

kerj a

dan

laporan

akuntabilitas,


pro s e s

di

bisnis

Pelayanan

Bea

lingkungan dan

Cukai

Kantor Tipe

Pengawasan

M adya

Cukai

dan yang

bersangku tan .

Pasal 1 9 5 D alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 4 , Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi: a.



- 97 -

b.

pengawasan

pelaksanaan

tu gas

di

b i dang

administrasi; c.

pengawasan pelaksanaan tugas intelij en, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

d.

pelaksanaan

pemantauan

pengendalian

intern ,




pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai yang bersangku tan ; e.

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan pro ses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai yang bersangkutan; dan f.

pelaksanaan penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai yang bersangkutan .

Pasal 1 9 6 Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas : a.

Su b seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi; dan

b.

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan .

Pasal 1 9 7 (1)

Su b seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan

Administrasi

pengawasan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

tugas ,

melakukan pemantauan

pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a,

analisis

beban

kerj a,

upaya

pencegahan

pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanj ut hasil pengawasan , penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di

bidang

pelayanan

kepabeanan,

cukai,

dan


- 98 -

administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanj ut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas . Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

(2)

pengawasan

melakukan

tu gas

mempunya1

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern , pengelolaan risiko , pengelolaan kinerj a, analisis beban kerj a, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin , dan tindak lanjut

hasil

rekomendasi

pengawasan,

penyiapan

perbaikan

proses

bisnis

pelayanan

kepabeanan ,

cukai,

dan

pelaporan

dan

pemeriksaan

pemantauan

aparat

tindak

pengawasan

di

bahan bidang

administrasi, lanj ut

fungsional

hasil dan

pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas .

Bagian Keempat Susunan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A

Pasal 1 9 8 (1)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A terdiri atas : a.

Subbagian Umum;

b.

Seksi Penindakan dan Penyidikan;

c.

Seksi Perbendaharaan;

d.


e.


f.

Seksi Kepatuhan Internal;

g.

Seksi

Pengolahan

Data

dan

Administrasi

Dokumen; dan h.



- 99 -

(2)


pada

ayat

(1)

huruf d

paling

banyak

berj umlah 1 0 (sepuluh) seksi .

Pasal 1 9 9 Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai,

memfasilitasi

dan

melakukan

pembinaan

administratif bagi J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan , dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kan tor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A yang bersangkutan .

Pasal 200 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 9 , Subbagian Um um menyelenggarakan fungsi : a.


b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lain se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan ; dan

c.


keuangan,

urusan pegawai,

serta

rumah

anggaran, tangga

dan

perlengkapan .

Pasal 2 0 1 Subbagian Umum terdiri atas : a.

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;

b.


c.

U rusan Rumah Tangga.


- 1 00 -

Pasal 202 Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai

(1)

tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi dan

kepegawaian

pengembangan

pegawai,

serta

memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Ja b atan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan j abatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan . (2)

Urusan

Keuangan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan keuangan dan anggaran . (3)

Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan

rumah

tangga,

perlengkapan,

dan

kesej ahteraan pegawai .

Pasal 2 0 3 Seksi

Penindakan

dan

Penyidikan

mempunyai

tugas

melaksanakan intelijen, patroli, dan operas1 pencegahan dan

penindakan

pelanggaran

peraturan

perundang



203,

Seksi

Penindakan

dan

Penyidikan


pengumpulan,

pengolahan ,

penyaJ ian ,

serta

penyampaian informasi dan hasil intelij en di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pengelolaan

pangkalan

data

intelij en

di

bidang


pelaksanaan

patroli

dan

penindakan

pelanggaran

operasi

pencegahan

peraturan

dan

perundang


penyidikan tindak pidana d i bidang kepabeanan dan cukai;


- 101 -

e.


f.

pengawasan pembongkaran b arang;

g.

penghitungan b e a masuk, cukai, paj ak dalam rangka 1mpor,

dan

denda

administrasi


bongkar,

terhadap

serta

denda

administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan ; h.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti; L


J.

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

penindakan

dan



komunikasi,

dan

senj ata

ap1

Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A .

Pasal 2 0 5 Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas : a.

Subseksi Intelij en;

b.

Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; dan

c.

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan .

Pasal 2 0 6 (1)

Subseksi

Intelij en

mempunyai

tugas

penyaJ 1an,

pengolahan,

pengumpulan ,

melakukan dan

penyampaian informasi dan hasil intelij en , melakukan analisis

laporan

pemeriksaan

sarana

pengangkut,

laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen. (2)

Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas

melakukan

pengangkut, penindakan

patroli

pelayanan dan

pelanggaran

pemeriksaan

operasi

sarana

pencegahan

peraturan

dan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta


- 1 02 -

pengawasan pembongkaran barang, dan melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operas1, Kantor

ap1

senj ata

dan

komunikasi,

sarana

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A . (3)

Subseksi Penyidikan dan B arang Hasil Penindakan mempunyai

tugas

melakukan

penyidikan

tindak

pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, paj ak dalam rangka impor dan denda administrasi

terhadap

kekurangan

atau

kelebihan

bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan , pemantauan

tindak

lanjut

hasil

melakukan

penindakan

dan

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan

perundang-undangan,

penatausahaan

dan

serta

pengurusan

melakukan

barang

hasil


Pasal 2 0 7 S eksi

Perbendaharaan

pemungutan

mempunyai

dan pengadministrasian

tugas

melakukan

bea masuk,

bea

keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.


207,

Seksi

Perbendaharaan

menyelenggarakan

fungsi : a.

pengadministrasian

penerimaan

bea

masuk,

bea


pabean,

dan

pungutan

negara yang

sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;


- 1 03 -

b.

pengadministrasian penyelesaian j aminan

J amman

J amman

serta

pemro sesan

penangguhan

bea

masuk,



lain

sesum

peraturan

perundang

undangan ; c.

peny1mpanan,

penatausahaan ,

penenmaan,


penagihan dan pegadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean , pungutan negara yang se suai peraturan perundang-undangan dipungut oleh

Direktorat

J enderal

Bea

dan

Cukai,

serta



pembayaran

denda

penimbunan

bea masuk,

administrasi, pabean ,

dan

bunga, pungutan

bea keluar, sewa

tempat

negara yang

sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah j atuh tempo; f.

penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan ;

g.

pengadministrasian

dan

penyelesaian

surat


penyaj ian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesum peraturan

perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; i.

penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan j adwal kedatangan sarana pengangku t;

J.

pelaksanaan penenmaan, pendistribusian, penelitian , dan

penyelesaian

manife s

kedatangan

dan

keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan


- 1 04 -

k.

terhadap

administrasi

penghi tung an

denda

keterlam batan

penyerahan

dokumen

sarana

pengangkut.

Pasal 2 0 9 (1)

Seksi Perbendaharaan terdiri atas : a.

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;

b.

Subseksi

Administrasi

Penagihan

dan

Pengembalian ; dan c. (2)

Subseksi Administrasi M anife s .

Subseksi

Administrasi

Penerimaan

dan

Jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a paling banyak berj umlah 2 (dua) subseksi. (3)

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling banyak berjumlah 2 (dua) subseksi.

Pasal 2 1 0 (1)

Subseksi

Administrasi

mempunyai

tugas

Penerimaan

melakukan

dan

Jaminan

pengadministrasian

penenmaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean , dan

pungutan

negara

perundang-undangan Jenderal

yang

dipungut

Bea

dan

pengadministrasian

sesuai

peraturan

oleh

D irektorat

Cukai,

penenmaan ,

melakukan penatausahaan,

penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, melakukan pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, menyaj ikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, dan memberikan pelayanan fasilitas

pembebasan,

penundaan

penangguhan

pembayaran

cukai,

serta

bea

masuk,

melakukan

pengadministrasian j aminan dan pemrosesan j aminan penangguhan

bea

masuk,

J am1nan

Pengusaha


- 1 05 -

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) , j aminan dalam rangka keberatan dan banding serta j aminan lain sesuai peraturan perundang-undangan . (2)

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan

pungutan

negara

perundang-undangan

yang

dipungut

sesua1

peraturan

oleh

Direktorat


surat

teguran,

surat

paksa,

penyitaan dan pengadministrasian proses pelelangan, dan melakukan pengadministrasian dan penyelesaian prem1,

serta

pengadministrasian

melakukan


bunga,

sewa

Tempat

Penimbunan


perundang-undangan

dipungut

oleh

mempunyai

tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . (3)

Subseksi

Administrasi

Manifes

melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan j adwal kedatangan sarana

pengangkut,

dan

melakukan

penerimaan,

pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manife s kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melakukan perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan

penyerahan

sarana

dokumen

pengangkut.

Pasal 2 1 1 Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan

pelayanan

teknis

dan

fasilitas

di

bidang



- 1 06 -


21 1,

Seksi

Pelayanan

Kepabeanan

dan

Cukai


pelayanan

fasilitas

dan

penJ man

di

bidang


penelitian

pemberitahuan

1mpor,

ekspor,

dan

dokumen cukai; c.


d.

penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, paj ak dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang se suai peraturan perundang-undangan

dipungut

oleh

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai; e.


f.


g.

pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pa bean;

h.

pelayanan dan pengawasan pemasukan , penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

L

pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai ;

J.


k.

pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar

dan

dokumen

yang

berhubungan

dengan



m.

pengelolaan tempat penimbunan pabean ;


- 1 07 -

n.

penatausahaan

penimbunan,

pemasukan

dan

pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean; o.


urusan

penyelesaian

tidak dikuasai,

barang

barang yang

yang

dikuasai

negara, dan barang yang menj adi milik negara; p.

penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara; dan

q.

pelaksanaan

urusan

dinyatakan

pemusnahan

tidak dikuasai,

barang

barang yang

yang

dikuasai

negara, dan barang yang menj adi milik negara dan atau busuk.

Pasal 2 1 3 (1)

Seksi

Pelayanan

Kepabeanan

dan

Cukai

masmg

masing membawahkan Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai . (2)

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling banyak berj umlah 6 (enam) subseksi .

Pasal 2 1 4 Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan

penenmaan

dan

penatausahaan

rencana

kedatangan sarana pengangkut dan j adwal kedatangan sarana

pengangkut,

penelitian ,

dan

penenmaan ,

penyelesaian

keberangkatan

sarana

manifes

pendistribusian, kedatangan

pengangkut,

dan

pelayanan

pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen

sarana

pengangkut,

melakukan

pelayanan

fasilitas dan perij inan di bidang kepabeanan , melakukan penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan

dan

pencacahan

barang,

melakukan

pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan klasifikasi barang,


- 1 08 -

tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan paj ak dalam rangka impor serta pungutan

negara

yang

se suai

peraturan

perundang

undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean , melakukan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan barang

pemasukan,

ekspor

pengelolaan

ke

penimbunan

sarana

Tempat

dan

pengangkut,

Penimbunan

pemuatan melakukan

Pabean,

melakukan


di

Penimbunan

Tempat . Penimbunan Pabean,

melakukan


tidak

Berikat

dan

urusan

penyelesaian

dikuasai,

Tempat

barang yang

dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara, melakukan penyiapan pro ses pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan

barang

pemusnahan

yang

menj adi

barang yang

milik

negara,

dinyatakan

tidak

melakukan dikuasai,

barang yang dikuasai negara, dan barang yang menj adi milik negara dan atau busuk, memberikan fasilitas dan perij inan di bidang cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha B arang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai

dan

pungutan

negara

yang

sesuai

peraturan

perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan pembukuan dokumen cukai, melakukan pemusnahan dan penukaran pita cukai, dan melakukan pemeriksaan Pengusaha B arang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai,


- 109 -

serta melakukan penenmaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. Pasal 2 1 5 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan,

konsultasi,

dan

layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 216 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 5 ,

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi


penyuluhan

dan

publikasi

peraturan

perundang



c.

bimbingan

kepatuhan

pengguna

Jasa

di

bidang

·


konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 217 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas: a.


b.

Subseksi LayananInformasi.

Pasal 2 1 8 (1)


dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai. (2 )

Subseksi

Layanan

Informasi

mempunya1

melakukan

pelayanan

informasi,

konsultasi

kepatuhan

pengguna

tugas

bimbingan Jasa

di

dan

bidang

kepabeanan dan cukai.

Pasal 2 1 9 Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pengendalian

terhadap pelaksanaan tugas, intern,

pengelolaan

risiko,

pemantauan pengelolaan


- 1 10 -

kinerja,

analisis beban kerja,

pencegahan

pelanggaran


clan

penegakan

upaya

kepatuhan

terhadap kode etik clan disiplin, clan tindak lanjut hasil pengawasan, akuntabilitas, proses

penyusunan

rencana

kerja clan

laporan


bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan clan

Pelayanan Bea clan Cukai Tipe Madya Pabean A yang bersangkutan.

Pasal 2 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 9 , Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi: a.

pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan clan cukai;

b.

pengawasan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

administrasi; c.

pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, clan penyidikan di bidang kepabeanan clan cukai;

d.

pelaksanaan

pemantauan

pengendalian

intern,

pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja,

investigasi internal, clan upaya pencegahan

pelanggaran clan penegakan kepatuhan terhadap kode etik clan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan clan Pelayanan Bea clan Cukai Tipe Madya Pabean A yang bersangkutan; e.

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan clan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan clan Pelayanan Bea clan Cukai Tipe Madya Pabean A yang bersangkutan; clan f.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja clan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pengawasan clan Pelayanan Bea clan Cukai Tipe Madya Pabean A yang bersangkutan.


- 111 -

Pasal 22 1 Seksi KepatuhanInternal terdiri atas: a.

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan danAdministrasi; dan

b.

Subseksi Kepatuhan PelaksanaanTugas Pengawasan.

Pasal 2 2 2 (1 )

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan

Administrasi

pengawasan

mempunyai

kinerja,

tugas,

pelaksanaan

pengendalian intern, analisis

tugas

pemantauan

pengelolaan risiko,

beban

kerja,

melakukan

upaya

pengelolaan pencegahan

pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan

administrasi,

dan

melakukan

pelaporan

dan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta

melakukan

penyusunan

rencana

kerja

dan

laporan akuntabilitas. (2 )

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai

tugas

melakukan

pengawasan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, internal,

pengelolaan kinerja,

investigasi

dan tindak lanjut hasil pengawasan,

serta

melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses

bisnis

di

bidang

intelijen,

penindakan,

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 22 3 Seksi Pengolahan Data

dan Administrasi Dokumen


penunJangnya,

penyimpanan

data

dan

melakukan berkas

(file),

pengelolaan dan

dan

melakukan

pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran


- 1 12 -

data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai,

serta

menyajikan data kepabeanan dan cukai.

Pasal 2 2 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 3 ,

Seksi Pengolahan Data

dan Administrasi

Dokumen menyelenggarakan fungsi: a.

pengoperasi an

komputer

dan

penyelenggaraan

pengelolaan dan penyimpanan data; b.

pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai;

c.

penerimaan

dan

penelitian

kelengkapan

dokumen

kepabeanan dan cukai; d.

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan

e.

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan. Pasal 2 2 5

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen terdiri atas: a.

SubseksiPengolahanData; dan

b.

SubseksiAdministrasi Dokumen.

Pasal 2 2 6 (1 )

Subseksi melakukan

Pengolahan

Data

pengoperas1 an

penunJangnya,

mempunya1

komputer

melakukan

dan

tugas sarana

pengelolaan

dan

penyimpanan data dan berkas (file) , dan melakukan pelayanan pertukaran

dukungan data

teknis

elektronik,

komunikasi

data,

pengelolaan

data

Subseksi Administrasi Dokumen mempunyai

tugas

kepabeanan dan cukai. (2)

melakukan penerimaan,

penelitian

kelengkapan dan

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.


- 1 13 -

Bagian Kelima Susunan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Pasal 22 7 (1 )

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B terdiri atas: a.

SubbagianUmum;

b.


c.


d.


e.

SeksiPenyuluhan dan L ayanan Informasi;

f.

Seksi KepatuhanInternal;

g.

Seksi

Pengolahan

Data

dan

Administrasi

Dokumen; dan h. (2)

KelompokJabatan Fungsional.


pada ayat (1 )

huruf d

paling banyak

berjumlah 6 ( enam) seksi.

Pasal 2 2 8 Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian,

memfasilitasi dan melakukan pembinaan

administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,

keuangan dan rumah tangga Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B.

Pasal22 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 8 , Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan urusan tata usaha,

serta administrasi

kepegawaian dan pengembangan kepegawaian;


- 114 -

b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan; dan

c.

pelaksanaan kesejahteraan

urusan pegawai ,

keuangan, serta

rumah

anggaran, tangga

dan

perlengkapan.

Pasal 2 30 SubbagianUmum terdiri atas: a.

UrusanTataUsaha dan Kepegawaian;

b.


c.

Urusan RumahTangga.

Pasal 2 31 (1 )

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian

dan

pengembangan

administrasi

pegawai ,

serta

memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan. Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan. (2)

Urusan Keuangan

mempunya1

tugas

melakukan

urusan keuangan dan anggaran. ( 3)


tangga,

rumah

perlengkapan,

dan

kesejahteraan pegawai.

Pasal 2 3 2 Seksi Penindakan

dan Penyidikan

melaksanakan intelijen, dan

penindakan

patroli,

pelanggaran

mempunyai

tugas

dan operas1

pencegahan

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.


- 1 15 -

Pasal 2 3 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

232 ,

Seksi

Penindakan

dan

Penyidikan


pengumpulan,

pengolahan,

penyaJi an,

serta

penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pengelolaan

pangkalan

data

intelijen

di bidang


pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan

pelanggaran

peraturan

perundang

undangan dibidang kepabeanan dan cukai; d.


e.


f.


g.

penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/ kelebihan bongkar,

serta denda administrasi atas

pelanggaran lainnya; h.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti; L


J.

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

penindakan

dan


pengelolaan dan pengadministrasian sarana operas1 , sarana

komunikasi,

dan

senjata

ap1

Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean B.

Pasal 2 3 4 Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas: a.

SubseksiIntelijen;

b.

SubseksiPenindakan dan Sarana Operasi; dan

c.

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.


- 1 16 Pasal 2 3 5 (1 )

Subseksi Intelijen

mempunyai

tugas

dan

penyaJi an,

pengolahan,

pengumpulan,

melakukan

penyampaian informasi dan hasil intelijen,

analisis

laporan

laporan

pemeriksaan

sarana

pengangkut,

pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain serta pengelolaan pangkalan data intelijen. (2)

Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas

melakukan

pengangkut,

pelayanan

patroli dan

penindakan

pemeriksaan

operasi

pelanggaran

sarana

pencegahan dan

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian

sarana

sarana

operas1 ,

komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean B. (3)

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunya1

tugas

melakukan

penyidikan

tindak

pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk,

pajak dalam rangka impor dan denda

administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang- undangan, pemantauan

tindak

lanjut

hasil

melakukan

penindakan

dan


perundang- undangan,

penatausahaan

dan

serta

pengurusan

melakukan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti.

Pasal 2 36 Seksi

Perbendaharaan

pemungutan

mempunyai

tugas

melakukan

dan pengadministrasian bea masuk,

bea

keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

dan melakukan pelayanan kepabeanan


- 1 17 -

atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal 2 3 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 6 ,

Seksi Perbendaharaan

menyelenggarakan

fungsi: a.

pengadministrasian

penenmaan bea

masuk,

bea

keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean,

dan pungutan

negara yang

sesuai peraturan perundang- undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b.


Jamman

Jamman

serta

pemrosesan

penangguhan bea

masuk,

jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) , jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta

jaminan

lain

sesuai

peraturan

perundang

undangan; c.

penenmaan,

penatausahaan,

peny1 mpanan,


penagihan danpengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengadministrasian dan penyelesaian prem1 ;

e.

penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai,

denda

administrasi,

penimbunan pabean,

bunga,

dan pungutan

bea keluar, sewa

tempat

negara yang

sesuai peraturan perundang- undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah jatuh tempo; f.


g.

pengadministrasian

dan

penyelesaian

surat

keterangan impor kendaraan bermotor;


- 1 18 -

h.

penyaJi an laporan realisasi penenmaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan

perundang- undangan

oleh

dipungut

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; i.

penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;

J.

pelaksanaan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan

penyelesaian

manifes

kedatangan

dan

keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan k.

terhadap

administrasi

penghitungan

denda

keterlambatan

penyerahan

sarana

dokumen

pengangkut.

Pasal 2 38 Seksi Perbendaharaan terdiri atas: a.

SubseksiAdministrasiPenerimaan danJaminan;

b.

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian; dan

c.

SubseksiAdministrasi Manifes.

Pasal 23 9 (1 )

Subseksi Administrasi Penerimaan mempunyai

tugas

melakukan

penerimaan bea masuk, administrasi,

bunga,

dan Jaminan

pengadministrasian

bea keluar, cukai,

sewa

tempat

denda

penimbunan

pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- undangan Jenderal

Bea

pengadministrasian

dipungut dan

oleh

Cukai,

penenmaan,


penatausahaan,

penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, melakukan surat

pengadministrasian

keterangan

1 mpor

dan

kendaraan

penyelesaian bermotor,

menyajikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan

perundang- undangan

dipungut

oleh


- 1 19 -

Direktorat Jenderal Bea clan Cukai, clan memberikan pelayanan fasilitas pembebasan, masuk,

penundaan

melakukan pemrosesan

pemba

penangguhan bea

yaran

pengadministrasian Jamman

cukai,

serta

Jamman

clan

penangguhan

bea

masuk,

jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) , jaminan dalam rangka keberatan clan banding serta

jaminan

lain

sesuai

peraturan

perundang

undangan. (2 )

Subseksi Administrasi Penagihan clan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, administrasi,

bunga,

sewa Tempat

denda

Penimbunan

Pabean clan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- undangan

dipungut

oleh

Direktorat

Jenderal Bea clan Cukai, melakukan penerbitan clan pengadministrasian

surat

teguran,

surat

paksa,

penyitaan clan pengadministrasian proses pelelangan, clan melakukan pengadministrasian clan penyelesaian prem1 ,

serta

melakukan

pengadministrasian


bunga,

sewa Tempat

Penimbunan

Pabean, pita cukai, clan pungutan negara yang sesuai perundang- undangan

peraturan

dipungut

oleh

DirektoratJenderal Bea clan Cukai.

(3)

Subseksi Administrasi Manifes

mempunyai

tugas

melakukan penerimaan clan penatausahaan rencana kedatangan kedatangan penenmaan,

sarana sarana

pengangkut pengangkut,

pendi stribusian,

clan

clan

jadwal

melakukan

penelitian

clan

penyelesaian manifes kedatangan clan keberangkatan sarana

pengangkut,

pelayanan

pemberitahuan

pengangkutan barang, serta melakukan perhitungan denda

admini strasi

terhadap

keterlambatan

penyerahan dokumen sarana pengangkut.


- 120 -

Pasal240 Seksi Pelayanan Kepabeanan clan Cukai mempunyai tugas melakukan

pelayanan

teknis clan fasilitas

di

bidang

kepabeanan clan cukai .

Pasal 241 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 240 ,

Seksi Pelayanan Kepabeanan

dan Cukai


pelayanan

fasili tas

clan

penJi nan

di

bi dang


peneli ti an

pemberi tahuan

1 mpor,

ekspor,

da:n

dokumen cukai; c.

pemeri ksaan clan pencacahan barang,

pemeriksaan

badan clan pengoperasian sarana deteksi; d.

peneli tian pemberi tahuan klasi fikasi barang, tarif bea masuk,

tarif bea keluar,

nilai pabean dan fasilitas

impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai , pajak dalam rangka impor clan pungutan negara lai n yang sesuai perundang- undangan

dipungut

oleh

peraturan Direktorat

J enderal Bea clan Cukai ; e.

penetapan klasifikasi barang,

tarif bea masuk,

tarif

bea keluar clan nilai pabean; f.

pelayanan clan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;

g.

pengawasan pemasukan clan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat clan Tempat Penimbunan Pabean;

h.

pelayanan clan pengawasan pemasukan, penimbunan clan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

L


J.

pelaksanaan urusan pemusnahan clan penukaran pita cukai;

k.

pemeri ksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, daftar clan

dokumen

yang

berhubungan

buku dengan

barang kena cukai;


- 121 -

1.

pelaksan aan pen gawasan dan peman tauan produksi , harga dan kadar baran g ken a cukai ;

m.

pen gelolaan tempat peni mbun an pabean ;

n.

pen atausahaan pen geluaran

peni mbun an,

pemasukan

dan

barang di Tempat Peni mbunan Beri kat

dan TempatPeni mbun an Pabean ; o.

pelaksan aan di nyatakan

urusan

penyelesai an

ti dak di kuasai ,

baran g

baran g

yang

yang di kuasai

n egara, dan baran g yan g men jadi mi li k n egara; p.

penyi apan

pelelan gan atas barang yang di nyatakan

ti dak di kuasai ,

barang yan g di kuasai

n egara,

dan

baran g yan g men jadi mi li k negara; dan q.

pelaksan aan di n yatakan

urusan

pemusn ahan

ti dak di kuasai ,

baran g

baran g yan g

yang

di kuasai

negara, dan barang yang menjadi mi li k n egara dan atau busuk.

Pasal242 (1)

Seksi

Pelayan an

Kepabean an

dan

Cukai

masmg

masmg membawahi Subseksi Han ggar Pabean

dan

Cukai . (2)

Subseksi Han ggar Pabean

dan Cukai

di maksud pada ayat (1)

sebagai man a

pali ng banyak berjumlah

4 ( empat) subseksi .

Pasal 243 Subseksi Han ggar Pabean

dan Cukai

melakukan

penenmaan

kedatan gan

saran a pen gan gkut dan

saran a pen eli ti an ,

pen gan gkut, dan

dan

keberan gkatan

saran a

penatausahaan

pen enmaan ,

pen yelesai an

mempun yai

tugas

rencana

jadwal kedatan gan pen di stri busi an ,

mani fes kedatan gan pen gan gkut,

dan

pelayan an

pemberi tahuan pengangkutan barang serta penghi tungan den da admi ni strasi

terhadap keterlambatan

dokumen

pengan gkut,

saran a

melakukan

pen yerahan pelayan an

fasi li tas dan peri ji nan di bi dan g kepabeanan , melakukan pen eli ti an

pemberi tahuan i mpor dan

ekspor,

melakukan


- 1 22 -

pemeriksaan

dan

pencacahan

melakukan

barang,

pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta pungutan

negara

yang

sesuai

peraturan

perundang

undangan dipungut oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai, melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk,

tarif bea keluar dan nilai pabean,

melakukan

pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pengawasan barang

pemasukan,

ekspor

ke

melakukan pelayanan dan

penimbunan

sarana

dan

pemuatan

pengangkut,

melakukan

pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,

melakukan


di Tempat Penimbunan Berikat

Penimbunan Pabean,

melakukan

dan Tempat

urusan

barang yang dinyatakan tidak dikuasai,

penyelesaian barang yang

dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, melakukan penyiapan proses pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan

barang

pemusnahan

yang

menjadi

barang

yang

milik

negara,

dinyatakan

tidak

melakukan dikuasai,

barang yang dikuasai negara,

dan barang yang menjadi

milik negara dan atau busuk,

memberikan fasilitas dan

perijinan di bidang cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, cukai

dan

pungutan

penelitian kebenaran penghitungan negara

yang

sesuai

peraturan

perundang-undangan dipungut oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai, melakukan pembukuan dokumen cukai, melakukan pemusnahan dan penukaran pita cukai, dan melakukan pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan


- 12 3 -

barang kena cukai,

serta melakukan pengawasan dan

pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 244 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan,

konsultasi, dan

layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 2 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ,

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

menyelenggarakanfungsi: a.

penyuluhan

dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai; b. c.

pelayanan informasi di bidang kepabeanan dancukai; bimbingan

kepatuhan

pengguna Jasa

di

bidang



Pasal 24 6 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas: a.


b.

Subseksi LayananInformasi.

Pasal 247 (1)


dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai. (2)

Subseksi

Layanan

Informasi

melakukan

pelayanan

konsultasi

kepatuhan

mempunyai

informasi,

tugas

bimbingan

pengguna Jasa

di

dan

bidang

kepabeanan dan cukai.


- 124 -

Pasal 2 48 Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pengendalian kinerja,

intern,

pengelolaan

analisis beban kerja,

pencegahan

pelanggaran

pemantauan

risiko,

pengelolaan


dan

penegakan

upaya

kepatuhan

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, akuntabilitas, proses

bisnis

penyusunan

rencana

kerja

dan

laporan

serta perumusan rekomendasi perbaikan di lingkungan Kantor Pengawasan

dan

PelayananBea dan CukaiTipe Madya Pabean B.

Pasal249 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 8 , Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi: a.


b.

pengawasan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

administrasi; c.

pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

d.

pelaksanaan

pemantauan

pengendalian

intern,




pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean B; e.

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean B; dan f.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya PabeanB.


- 125 -

Pasal 25 0 Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas: a.

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan danAdministrasi; dan

b.

Subseksi Kepatuhan PelaksanaanTugas Pengawasan.

Pasal 251 ( 1)

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi pengawasan

mempunyai

pelaksanaan

pengendalian intern, kinerja,

analisis

tugas

melakukan

tugas,

pemantauan

pengelolaan risiko,

beban

kerja,

pengelolaan

upaya

pencegahan

pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan

administrasi,

dan

melakukan

pelaporan dan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta

melakukan

penyusunan

rencana

kerja

dan

laporan akuntabilitas. (2)

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunya1

tugas

melakukan

pengawasan

pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, internal,

pengelolaan kinerja,

investigasi

dan tindak lanjut hasil pengawasan,

serta

melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses

bisnis

di

bidang

intelijen,

penindakan,

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal25 2 Seksi Pengolahan Data

dan Administrasi Dokumen


penunJangnya,

penyimpanan

data

dan

melakukan berkas (file) ,

pengelolaan dan

dan

melakukan

pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran


- 126 -

data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai,

serta

menyajikan data kepabeanan dan cukai.

Bagian Keenam Susunan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Pasal253 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C terdiri atas: a.

Subbagian Umum;

b..


c.


d.

Seksi

Pelayanan

Kepabeanan

dan

Cukai

dan

DukunganTeknis; e.

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan; dan

f.

KelompokJabatan Fungsional.

Pasal 254 Subbagian Umum mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan,

dan melakukan urusan

keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C yang bersangkutan.

Pasal 255 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 , Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan urusan tata usaha,

serta administrasi

kepegawaian dan pengembangan kepegawaian;


- 127 -

b.

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan; dan

c.

pelaksanaan kesejahteraan

urusan pegawai ,

keuangan, serta

rumah

anggaran, tangga

dan

perlengkapan.

Pasal 256 Subbagian Umum terdiri atas: a.

UrusanTata Usaha dan Kepegawaian;

b.


c.

Urusan RumahTangga.

Pasal 25 7 (1)

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian

dan

pengembangan

administrasi

pegawai ,

serta

memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan. Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan. (2)

Urusan Keuangan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan keuangan dan anggaran. (3)


rumah

tangga,

perlengkapan,

dan

kesejahteraan pegawai.

Pasal 25 8 Seksi Penindakan

dan Penyidikan

melaksanakan intelijen, dan

penindakan

patroli,

pelanggaran

mempunyai

tugas

dan operas1

pencegahan

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.


- 128 -

Pasal 259 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

258 ,

Seksi

Penindakan

dan

Penyidikan

menyelenggarakanfungsi: a.

pengumpulan,

pengolahan,

penyaJi an,

serta

penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; b.

pengelolaan

pangkalan

data

intelijen

di

bidang


pelaksanaan

patroli dan operasi pencegahan dan

penindakan

pelanggaran

peraturan

perundang



e.


f.


g.

penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor,

dan

denda

kekurangan/ kelebihan

terhadap


serta

denda

administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang- undangan; h.

penatausahaan

dan

pengurusan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti; I.


J.

pemantauan

tindak

lanjut

hasil penindakan

dan



komunikasi,

dan

senjata

ap1

Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C.

Pasal 260 Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas: a.

SubseksiIntelijen;

b.

SubseksiPenindakan dan Sarana Operasi; dan

c.

Subseksi Penyidikan danBarang Hasil Penindakan.


- 12 9 -

Pasal 2 61 (1)

Subseksi Intelijen mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan,

penyajian,

dan

intelijen,

hasil

dan penyampaian informasi melakukan

sarana

pemeriksaan

analisis

laporan

pengangkut,

laporan

pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan

lain

serta

melakukan

pengelolaan

pangkalan data intelijen. (2)

Subseksi Penindakan

dan Sarana Operasi

melakukan

pelayanan

pengangkut,

patroli dan

penindakan

pelanggaran

pemeriksaan operasi

tugas sarana

pencegahan

peraturan

dan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang,

dan melakukan


komunikasi,

dan

senjata

ap1

Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C. (3)

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai

tugas

melakukan

penyidikan

tindak

pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk,

pajak dalam rangka impor dan denda

administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang- undangan, pemantauan

tindak

lanjut

hasil

melakukan

penindakan

dan


perundang- undangan,

penatausahaan

dan

serta

pengurusan

melakukan

barang

hasil

penindakan dan barang bukti.

Pasal 262 Seksi

Perbendaharaan

pemungutan

mempunyai

tugas

melakukan

dan pengadministrasian bea masuk,

bea

keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal


- 130 -

Bea dan Cukai,

dan melakukan pelayanan kepabeanan

atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal263 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

262 ,

Seksi Perbendaharaan

menyelenggarakan

fungsi: a.

pengadministrasian

penenmaan

bea

masuk,

bea


pabean,

dan

pungutan

negara yang

sesuai peraturan perundang- undangan dipungut oleh Direktorat JenderalBea dan Cukai; b.

pengadministrasian

Jamman

penyelesaian Jamman

serta

pemrosesan

penangguhan

bea

masuk,


jaminan

lain

sesuai

peraturan

perundang

undangan; c.

penenmaan,

peny1 mpanan,

penatausahaan,


penagihan dan pegadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean,

pungutan negara

yang sesuai peraturan perundang- undangan dipungut oleh Direktorat

Jenderal Bea

dan Cukai,

serta


penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai,

denda

penimbunan


dan

bunga, pungutan

bea keluar, sewa

tempat

negara

yang

sesuai peraturan perundang- undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah jatuh tempo; f.



- 131 -

g.

pengadministrasian

dan

penyelesaian

surat


penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai perundang- undangan

peraturan

dipungut

oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 1.

penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;

J.

pelaksanaan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan

penyelesaian

manifes

kedatangan

dan

keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan k.

penghitungan

denda

administrasi

keterlambatan

penyerahan

terhadap sarana

dokumen

pengangkut.

Pasal264 Seksi Perbendaharaan terdiri atas: a.

Subseksi Administrasi Manifes,

Penerimaan,

dan

Jaminan; dan b.

SubseksiAdministrasi Penagihan dan Pengembalian.

Pasal 2 65 (1)

Subseksi Administrasi Manifes, Jaminan

mempunyai

tugas

pendistribusian

melakukan

rencana

dan

pelayanan

penatausahaan

penelitian,

penenmaan,

Penerimaan,

kedatangan

dan sarana

pengangkut,

jadwal kedatangan sarana pengangkut

dan manifes,

penyelesaian manifes kedatangan dan

keberangkatan pelayanan

sarana

penerimaan,

pendistribusian, pemberitahuan

dan

pengangkut, penelitian,

penatausahaan,

penyelesaian

pengangkutan

melakukan

dokumen

barang,

melakukan

administrasi

terhadap

penghitungan

denda

keterlambatan

penyerahan

dokumen

sarana


- 13 2 -

pengadministrasian

melakukan

pengangkut,

penenmaan bea masuk, administrasi,

bunga,

bea keluar, cukai,

sewa

tempat

denda

penimbunan

pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- undangan

dipungut

Jenderal Bea dan Cukai, penatausahaan,

oleh

Direktorat

melakukan penenmaan,

peny1 mpanan,

dan

pengurusan

permintaan pita cukai, melakukan pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor,

dan

menyajikan

penenmaan

bea

masuk,

laporan

bea

keluar,

realisasi

cukai,

dan

pungutan negara yang sesuai peraturan perundang undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

serta

pembebasan,

memberikan

pelayanan

penangguhan bea masuk,

fasilitas

penundaan

pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan Jamman

penangguhan

bea

masuk,


jaminan

lain

sesuai

peraturan

peundang

undangan. (2)

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, administrasi,

bunga,

bea keluar, cukai,

sewa

Tempat

denda

Penimbunan

Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- undangan

dipungut

oleh

Direktorat


surat

teguran,

surat

paksa,

penyitaan dan pengadministrasian proses pelelangan, dan melakukan pengadministrasian dan penyelesaian prem1 ,

serta

melakukan

pengembalian bea masuk, administrasi,

bunga,

pengadministrasian

bea keluar, cukai, denda

sewa

Tempat

Penimbunan


perundang- undangan

dipungut

oleh

Direktorat JenderalBea dan Cukai.


- 133 -

Pasal 266 Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Tenis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai,

melakukan pengoperasian komputer dan sarana

penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data

kepabeanan

penelitian

dan cukai,

kelengkapan

melakukan

dan

penerimaan,

pendistribusian

dokumen

kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

Pasal 2 67 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 6 6 , Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan DukunganTeknis menyelenggarakan fungsi: a.

pelayanan

fasilitas

dan

penJman

di

bidang


penelitian

ekspor,

pemberitahuan

dan

dokumen cukai; c.

pemeriksaan dan pencacahan barang,

pemeriksaan

badan dan pengoperasian sarana deteksi; d.

penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk,

tarif bea keluar,

nilai pabean dan fasilitas

impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai perundang- undangan

dipungut

oleh

peraturan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai; e.


f.


g.

pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;


- 134 -

h.

pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

i.


J.


k.

pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar

dan

dokumen

yang berhubungan

dengan



m.

pengelolaan tempat penimbunan pabean;

n.

penatausahaan

penimbunan,

pemasukan

dan

pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat danTempat Penimbunan Pabean; o.

pelaksanaan

urusan

penyelesaian

dinyatakan tidak dikuasai,

barang

yang


negara, dan barang yang menjadi milik negara; p.

penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai,


dan

barang yang menjadi milik negara; q.

pelaksanaan

urusan

pemusnahan

dinyatakan tidak dikuasai, negara,

barang

yang


dan barang yang menjadi milik negara dan

atau busuk; r.

pengoperas1 an komputer dan sarana penunJangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file) ;

s.

pelayanan

dukungan

pertukaran

data

kepabeanan

dan

teknis

komunikasi

elektronik,

pengolahan

data

penyajian

data

cukai,

serta

data,

kepabeanan dan cukai; dan t.


penelitian kelengkapan dan


Pasal268 (1)

Seksi

Pelayanan

Kepabeanan

dan

Cukai.

dan

DukunganTeknis terdiri atas: a.

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai; dan


- 135 -

b.

Subseksi Pengolahan Data

dan Administrasi

Dokumen. (2)

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf

a paling banyak

berjumlah 2 ( dua) subseksi.

Pasal269 (1)

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal sarana

kedatangan

pengangkut,

penenmaan,

pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan

denda

keterlambatan

penyerahan

pengangkut,

melakukan

administrasi

terhadap

dokumen

pelayanan

sarana

fasilitas

dan

perijinan di bidang kepabeanan, melakukan penelitian pemberitahuan pemeriksaan

1 mpor

dan

dan

ekspor,

pencacahan

barang,

melakukan melakukan

pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, melakukan

penelitian

pemberitahuan

klasifikasi

barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan

fasilitas

1 mpor

serta

penelitian

kebenaran

penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai,

dan

pajak dalam rangka impor serta pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai,

penetapan klasifikasi barang, bea keluar dan nilai pabean, dan

pengawasan

melakukan

tarif bea masuk,

tarif

melakukan pelayanan

pengeluaran barang

impor

dari

kawasan pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan

pengeluaran barang

di Tempat Penimbunan

Berikat clan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean,


- 136 -

melakukan penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran

barang

di Tempat Penimbunan

Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai,


yang menjadi milik negara,

dan barang

melakukan penyiapan

proses pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai,


dan barang

yang menjadi milik negara, melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara,

dan barang yang menjadi milik

negara dan atau busuk,

memberikan fasilitas dan

perijinan di bidang cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara yang sesuai perundang- undangan

peraturan

Direktorat Jenderal Bea

dipungut

dan Cukai,

oleh

melakukan

pembukuan dokumen cukai, melakukan pemusnahan dan

penukaran

pita

cukai,

dan

melakukan

pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, daftar

dan

dokumen

yang

berhubungan

buku dengan

barang kena cukai, serta melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai,

serta

kelengkapan

melakukan dan

penenmaan,

pendistribusian

penelitian dokumen

kepabeanan dancukai. (2)

Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen melakukan tugas pengoperasian komputer dan sarana penunJang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data

dan

berkas

(file),

melakukan

dukungan teknis komunikasi data, elektronik, menyajikan

pelayanan

pertukaran data

pengolahan data kepabeanan dan cukai, data

kepabeanan


dan cukai,

serta

penelitian kelengkapan dan



- 13 7 -

Pasal2 70 Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan

pemantauan pengelolaan internal,

pengawasan

pengendalian kinerja,

pelaksanaan

intern,

analisis

tugas,

pengelolaan

beban

kerja,

risiko,

investigasi

upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin,

dan tindak

lanjut

perumusan

hasil

pengawasan,

melakukan

rekomendasi perbaikan proses bisnis,

serta penyusunan

rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor

pengawasan dan

memberikan

pelayanan

serta

bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 2 71 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 0 , Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan menyelenggarakanfungsi: a.


b.

pengawasan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

administrasi; c.

pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

d.

pelaksanaan

pemantauan

pengendalian

intern,




pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C; e.

pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C; f.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C;


- 13 8 -

g.

penyuluhan

dan

publikasi

peraturan

perundang

undangan di bidang kepabeanan dan cukai; h.


i.

bimbingan

kepatuhan

pengguna

Jasa

di

bidang

kepabeanan dan cukai; dan J.


Pasal27 2 Seksi KepatuhanInternal dan Penyuluhan terdiri atas: a.

Subseksi KepatuhanPelaksanaanTugas; dan

b.

Subseksi Penyuluhan dan LayananInformasi.

Pasal273 (1)

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal,

upaya

pencegahan

pelanggaran

dan

penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan,

melakukan

penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di

bidang

pelayanan

kepabeanan,

cukai,

dan

administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan

masyarakat,

serta

melakukan

penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. (2)

Subseksi

Penyuluhan

mempunyai

tugas

dan

Layanan

melakukan

Informasi

penyuluhan

dan

publikasi peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi,

bimbingan

dan

konsultasi

kepatuhan

pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.


- 1 39

-

Bagian Ketujuh KantorBantu PelayananBea dan Cukai dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai

Pasal 2 74 (1)

Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai adalah unit organisasi non struktural yang merupakan tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepabeanan dan cukai

yang

Pelayanan Utama

berada atau

di

lingkungan Kantor

Kantor Pengawasan

dan

Pelayanan. (2)

Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan urusan kepabeanan dan cukai berdasarkan Kantor

pelimp�han

Pelayanan

wewenang

Utama

atau

dari

Kepala

Kepala

Kantor

Pengawasan dan Pelayanan. (3 )

Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari sejumlah pegawai dari Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Pasal 2 75

Pos Pengawasan Bea dan Cukai adalah unit orgamsas1 non- struktural

yang

merupakan

tempat

kegiatan

pengamatan dan pengawasan lalu lintas barang impor, ekspor dan Barang Kena Cukai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

BAB IV KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Pasal2 76 (1 )

Pada Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama,

dan

Kantor Pengawasan

dan


- 140 -

dapat

Pelayanan

kelompok

dibentuk

jabatan

fungsional sesuai kebutuhan. (2)

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesua1

peraturan

ketentuan

berdasarkan

masing- masing

jabatan fungsional

dengan

perundang-

undangan.

Pasal 2 77 (1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

fungsional

kelompok

sesua1

yang

terbagi

dengan

dalam

JenJang

clan

berbagai bidang

keahliannya. (2)

Masing- masing

kelompok

jabatan

fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi. (3)

Jumlah

tenaga fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

ditentukan sesuai dengan kebutuhan

clan beban kerja. (4 )

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 2 78 Dalam

melaksanakan

tugas,

setiap

p1 mpman

satuan

organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea clan Cukai serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea clan Cukai sesuai dengan tugas masing- masing.


- 14 1 -

Pasal 2 79 Setiap p1 mpman satuan organisasi harus melaksanakan pengawasan

melekat/ mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan masing- masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal2 80 Setiap

p1 mpman

satuan

orgamsas1

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

instansi

vertikal

bertanggung jawab

mem1 mpm dan mengoordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 2 8 1 Setiap p1 mpman satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk

dan

atasannya

masing- masing

bertanggung dan

jawab

kepada

menyampaikan

laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal2 82 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubun gan kerja.

Pasal2 83 Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan orgamsas1 dari

bawahan

harus

diolah

dan

dapat

dipergunakan

sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 2 84 (1)

Para Kepala Bidang/ Bagian pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyampaikan laporan kepada Kepala KantorWilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.


- 1 42

(2)

Kepala

-

Bagian

Umum

menampung

laporan

sebagaimana dimak sud pada aya t ( 1 ) serta menyusun laporan berkala Kantor Wilayah dan Kantor Pelay anan Utama. (3)

Para Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan

menyampaikan

laporan

kepada Kepala

Kantor Pengawasan dan Pelayanan. (4 )

Kepala

Subbagian

Umum

menampung

laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyusun laporan berkala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

BABV LOKASI DANWILAYAH KERJA

Pasal 285 (1)

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, terdapat: a.

20 ( dua puluh) KantorWilayah;

b.

3 ( tiga) Kantor Pelayanan Utama;

c.

104

( seratus empat) Kantor Pengawasan dan

Pelayanan; d.

154 ( seratus lima puluh empat) Kantor Bantu PelayananBea dan Cukai; dan

e.

663

( enam

ratus

enam

puluh

tiga)

Pos

PengawasanBea dan Cukai. (2)

Nama,

lokasi,

dan wilayah kerja Kantor Wilayah

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Menteri ini. (3 )

Nama,

tipe,

lokasi,

wilayah ke rja Kantor Pelayanan

Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan beserta Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, Pengawasan Bea

dan Cukai

adalah

dan Pos

seb agaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4)

Bagan organisasi Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang


- 143 -

merupakan bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Menteri ini.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 286 (1)

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A merupakan j abatan struktural eselon II. a atau merupakanj abatan pimpinan tinggi pratama.

(2)

Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe C merupakan j abatan struktural

eselon II. b

atau

merupakan j abatan

pimpinan tinggi pratama. (3)

Kepala Bagian

dan Kepala Bidang

pada Kantor

Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Tipe C merupakanj abatan struktural eselon III. a atau merupakanj abatan administrator. (4)

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B merupakan j abatan

struktural

eselon III. a

atau

merupakanj abatan administrator. (5)

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan j abatan struktural eselon III. b atau merupakanj abatan administrator.

(6)

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Tipe A dan Kantor Pelayanan Utama Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Tipe C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean,

Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Tipe

Madya Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A,

dan Kantor Pengawasan

dan

Pelayanan Tipe Madya Pabean B merupakan j abatan


- 144 -

struk tural

eselon IV . a

atau

merupakan

jabatan

pengawas. (7)

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan

jabatan

struktural

eselon IV . b

atau

merupakan jabatan pengawas. (8)

Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Tipe Madya Pabean,

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B, dan Kantor Pengawasan dan PelayananTipe Madya Pabean C merupakan jabatan struktural eselon V . a.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 28 7 (1)

Penetapan jumlah pejabat struktural yang meng1 s1 formasi

pada Kantor Wilayah,

Kantor Pelayanan

Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. (2)

Surat Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 288 Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama,

dan Kantor

Pengawasan

menerapkan

dan Pelayanan

yang

sudah

jabatan fungsional, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam hal penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan impor,

ekspor,

dokumen

cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, pemberitahuan


- 145 -

nil ai pabean, kl asifi kasi bar ang, tari f bea masuk, tari f bea kel uar , fasi li tas i mpor , per hi tungan bea masuk, bea keluar , cukai ,

paj ak

penyer ahan melalui

dal am r angka i mpor dan

penyel esai an

dan

ekspor

dokumennya

medi a el ektr oni k menj adi

tugas,

yang

dil akukan

wewenang dan

tanggungj awab Pej abat Fungsi onal yang ter kai t.

Pasal 289 Pej abat str uktur al

eselon II. a yang di ali htugaskan pada

Kepal a Kantor Pel ayanan Utama Ti pe B atau pada Kepal a Kantor Pel ayananUtamaTi pe C tetap di beri kan esel on Il a.

Pasal 29 0 (1)

Pej abat

yang

melaksanakan

kepatuhan i nter nal

tugas

dan

fungsi

sebagai mana di maksud dal am

Pasal 22 , Pasal 25 , Pasal 4 3 , Pasal 4 6 , Pasal 81 , Pasal 84 , Pasal 106 , Pasal 109 , Pasal 127 , Pasal 13 0 , Pasal 161 , Pasal 164 , Pasal 194 , Pasal 19 7 , Pasal 219 , Pasal 222 , Pasal 248 , Pasal 251 , Pasal 270 , dan Pasal 273 , ber hak memi nta dan memper ol eh data dan i nfor masi dari

uni t or gani sasi / pej abat ter kai t di

li ngkungan

kantor / wi layah kerj a yang ber sangkutan. (2)

Uni t

or gani sasi / pej abat

yang

ter kai t

sebagai mana

di maksud pada ayat (1) waji b memberi kan data dan i nfo rmasi

yang

di mi nta

oleh

pej abat

yang

mel aksanak an tugas dan fungsi kepatuhani nter nal.

BAB IX KET ENTUAN PERALIHAN

Pasal 291 (1)

Selama Or gani sasi

dan T ata Kerj a Kantor Wil ayah,

Kantor Pelayanan Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pel ayanan ber dasar kan Per atur an Menteri i ni belum dapat dil aksanakan secar a efekti f, makaOr gani sasi dan T ata Kerj a Kantor Wi layah, Kantor Pelayanan Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pel ayanan yang tel ah ada


- 146 -

Peraturan

ditetapkannya

sebelum

Menteri

1m,

dinyatakan tetap berlaku sepanj ang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini tahun setelah ditetapkannya

paling lambat 1 ( satu) Peraturan Menteri ini. (2)

PelaksanaanOrganisasi danTataK erj aK antorW ilayah, K antor Pelayanan Utama, dan K antor Pengawasan dan Pelayanan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1)

dilakukan secara bertahap oleh Direktur Jenderal Bea danCukai.

BABX K ETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 9 2 (1)

Pada saat PeraturanMenteri ini mulai berlaku, seluruh j abatan dan pej abat berserta kewenangan yang melekat berdasarkan Peraturan Menteri K euangan N omor 168 / PMK .01 / 2 012 tentang Organisasi dan Tata K erj a Instansi V ertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri K euangan N omor 206 .3 / PMK .01 / 2 014 tetap berlaku, sampai dengan dibentuk dan diangkatnya pej abat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(2)

Dokumen dan/ atau kebij akan yang diterbitkan oleh pej abat

sebagaimana

dinyatakan

berlaku

dimaksud dan

sah

pada

ayat

sepanJ ang

(1) tidak

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal2 9 3 Perubahan atas tugas,

fungsi,

susunan organ1 sas1,

tata

kerj a, lokasi, dan wilayah kerj a sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri K euangan setelah terlebih dahulu mendapat persetuj uan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.


- 147 -

Pas al29 4 Pada s aat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan N omor 168 / PMK. 01/ 2012

tentang

Organis as i dan Tata Kerja Ins tans i V ertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita N egara R epublik Indones ia Tah un2012 Nomor109 3) s ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan N omor 206 . 3 / PMK. 01 / 2014 tentangPerubah an atas PeraturanMenteriKeuanganN omor 168 / PMK. 01/ 2012

tentang Organis as i dan Tata Kerja

Ins tans i V ertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita N egara R epublik Indones ia Tah un 2014

N omor 1895) ,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pas al295 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

semua

ketentuan yang merupakan pelaks anaan dari Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168 / PMK. 01 / 2012

tentang

Organis as i dan Tata Kerja Ins tans i V ertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara R epublik Indones ia Tah un2012 N omor109 3) s ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan N omor 206 . 3 / PMK. 01 / 2014 tentangPerubah an atas PeraturanMenteriKeuanganN omor 168 / PMK. 01/ 2012

tentang Organis as i dan Tata Kerja

Ins tans i V ertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita N egara R epublik Indones ia Tah un 2014 N omor 1895 ) , dinyatakan mas ih tetap berlaku s epanjang belum diubah atau diganti dengan ketentuan yang baru berdas arkan PeraturanMenteri ini.

Pas al29 6 Peraturan Menteri

m1

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.


- 148 -

Agar

setiap

pengund angan

orang

mengetah uinya,

Peraturan

M enteri

memerintah kan 1 n1

d engan

penempatannya d alamBeritaN egaraRepublikInd onesia

Ditetapkan d iJ akarta pad a tanggal 5 Desember 2 016

M ENT ERIKEUAN GAN REPUBLIK INDON ESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI

Diund angkan d iJ akarta pad a tanggal 6 Desember 2 016

DIREKTURJ ENDERAL PERATURAN PERUNDAN G - UNDAN GAN KEM ENT ERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDON ESIA, ttd . WIDODO EKATJAHJANA

BERITA N EGARA REPUBLIK INDON ESIATAHUN 2 016 NOM OR 185 3

Salinan sesuai d engan aslinya Kepala Biro Umum


- 1 49 LAMPIRANI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1 88/PMIZ. 01/2016

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI V ERTIKAL DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI

NAMA, LOKASI, DANWILAYAH KERJA KANTORWILAYAH DAN KA NTORWILAYAH KHUSUS DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI

1.

Kantor Wilayah DJBC

Wilayah Kerj a

Lokasi

Nama Kantor Wilayah

No

B anda Aceh

Provinsi -

Aceh

Aceh

2.

Kantor Wilayah DJB C Sumatera Utara

Medan

-

Sumatera Utara

No.

Nama KPPBC

Tipe

1.

KPPBC Sabang

Madya Pabean C

2.

KPPBC Banda Aceh

Madya Pabean C

3.

KPPBC Meulaboh

Madya Pabean C

4.

KPPBC Lhokseumawe

Madya Pabean C

5.

KPPBC Kuala Langsa

Madya Pabean C

1.

KPPBC Belawan

2.

KPPBC Medan

Madya Pabean Madya Pabean B

3.

KPPBC Pematangsiantar

Madya Pabean C

4.

KPPBC Sibolga

Madya Pabean C

5.

KPPBC Teluk Nibung

Madya Pabean C

6.

KPPBC Kuala Tanjung

Madya Pabean C

7.

KPPBC Kualanamu

Madya Pabean B


- 1 50 No 3.

Kantor Wilayah DJBC

Wilayah Kerj a

Lokasi

Nama Kantor Wilayah

Pekanbaru

Provinsi

5.

Kantor Wilayah DJBC

Tanj ung Balai

Khusus Kepulauan Riau

Karimun

Kantor Wilayah DJBC

Palembang

Sumatera Bagian Timur

6.

Kantor Wilayah DJBC

Bandar Lampung

Sumatera Bagian B arat

7.

Kantor Wilayah DJBC

Serang

Madya Pabean B

2.

KPPBC Dumai

Madya Pabean B

3.

KPPBC Tembilahan

Madya Pabean C

4.

KPPBC Bengkalis

Madya Pabean C

Kepulauan Riau

1.

KPPBC Tanj ung Balai Karimun

Madya Pabean B

kecuali Pulau Batam

2.

KPPBC Tanj ungpinang

Madya Pabean B

-

Sumatera Selatan

1.

KPPBC Palembang

Madya Pabean B

-

Jambi

2.

KPPBC Jambi

Madya Pabean B

-

Bangka-Belitung

3.

KPPBC Pangkalpinang

Madya Pabean C

4.

KPPBC Tanjungp andan

Madya Pabean C Madya Pabean B

-

-

Sumatera Barat

1.

KPPBC Teluk B ayur

-

Bengkulu

2.

KPPBC Bengkulu

Madya Pabean C

-

Lampung

3.

KPPBC Bandar Lampung

Madya Pabean B

-

Banten kecuali Kawasan

1.

KPPBC Merak

Bandara Soekarno-Hatta

2.

KPPBC Tangerang

D Kl Jakarta

1.

KPPBC Jakarta

Madya Pabean A

Banten 8.

Kantor Wilayah DJBC

Jakarta

-

Jakarta

9.

Kantor Wilayah DJBC Jawa B arat

---....

�'

B andung

Tipe

Nama KPPB C KPPBC Pekanbaru

Riau

Riau

4.

No. 1.

-

-

Madya Pabean Madya Pabean A

kecuali Kawasan

2.

KPPBC Marunda

M adya Pabean A

Pelabuhan Tanjung Priok

3.

KPPBC Kantor Pos Pasar Baru

M adya Pabean C

Jawa Barat

1.

KPPBC Bekasi

Madya Pabean A

2.

KPPBC Bogar

Madya Pabean A

3.

KPPBC Purwakarta

Madya Pabean A

4.

KPPBC Bandung

Madya Pabean A

5.

KPPBC Cirebon

M adya Pabean C

6.

KPPBC Tasikmalaya

Madya Pabean C

7.

KPPBC Cikarang

M adya Pabean


- 151 No 10.

Kantor Wilayah DJBC

Wilayah Kerj a

Lokasi

Narna Kantor Wilayah

Semarang

Jawa Tengah dan

Provinsi

Kantor Wilayah DJBC

Sidoarjo

Jawa Tengah

1.

KPPBC Tanjung Emas

-

D aerah Istimewa Yogyakarta

2.

KPPBC Kudus

-

Jawa Timur

Jawa Timur I

12.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

� --'

Maiang

N arn a KPPBC

-

Daerah Istimewa Yogyakarta

11.

No.

-

Jawa Timur

Tipe Madya Pabean M adya Cukai

3.

KPPBC Surakarta

Madya Pabean B

4.

KPPBC Cilacap

Madya Pabean C

5.

KPPBC Purwokerto

Madya Pab e an C

6.

KPPBC TegaI

Madya Pabean C

7.

KPPBC Semarang

Madya Pabean A

8.

KPPBC Y ogyakarta

Madya Pabean B

9.

KPPBC Magelang

Madya Pabean C

1.

KPPBC Tanj ung Perak

2.

KPPBC Pasuruan

Madya Pabean Madya Pabean A

3.

KPPBC Juanda

4.

KPPBC Gresik

Madya Pabean B

5.

KPPBC Madura

Madya Pabean C

6.

KPPBC Bojonegoro

Madya Pabean C

7.

KPPBC Sidoarj o

Madya Pabean B

1.

KPPBC Maiang

Madya Cukai

2.

KPPBC Kediri

Madya Cukai

3.

KPPBC Blitar

Madya Pabean C

4.

KPPBC Madiun

Madya Pabean C

5.

KPPBC Jember

Madya Pabean C

6.

KPPBC Banyuwangi

Madya Pabean C

7.

KPPBC Probolinggo

Madya Pabean C

Madya Pabean


- 152 No 13.

14.

15.

N ama Kantor Wilayah Kantor Wilayah DJBC

Denpasar

Provinsi

d-

Madya Pabean

Bali

1.

Nusa Tenggara Barat

2.

KPPBC Denpasar

Madya Pabean A

dan Nusa Tenggara Timur

-

Nusa Tenggara Timur

3.

KPPBC Mataram

Madya Pabean C

4.

KPPBC Sumbawa

Madya Pabean C

5.

KPPBC Kupang

Madya Pabean C

Kantor Wilayah DJBC

Pontianak

KPPBC Ngurah Rai

6.

KPPBC Atambua

Madya Pabean B

7.

KPPBC Maumere

Madya Pabean C

1.

KPPBC Pontianak

Madya Pabean B

Kalimantan

2.

KPPBC Entikong

Madya Pabean C

Bagian Barat

3.

KPPBC Nanga Badau

Madya Pabean C

4.

KPPBC Sintete

Madya Pabean C

5.

KPPBC Ketapang

Madya Pabean C

Kantor Wilayah DJBC

Kantor Wilayah DJBC

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

� ·

Tipe

-

B anj armasin

B alikpapan

Kalimantan Barat

-

6.

KPPBC J agoi B abang

Madya Pabean C

-

Kalimantan Tengah

1.

KPPBC B anj armasin

Madya Pabean B

-

Kalimantan Selatan

2.

KPPBC Sampit

Madya Pabean C

3.

KPPBC Pangkalan Bun

Madya Pabean C

4.

KPPBC Pulang Pisau

Madya Pabean C

5.

KPPBC Kotabaru

Madya Pabean C

-

Kalimantan Timur

1.

KPPBC B alikp ap an

Madya Pabean B

-

Kalimantan Utara

2.

KPPBC Samarinda

Madya Pabean B

3.

KPPBC Bontang

Madya Pabean C

4.

KPPBC Sangatta

Madya Pabean C

5.

KPPBC Tarakan

Madya Pabean B

Bagian Timur

�,......

Nama KPPB C

Bali, Nusa Tenggara Barat,

Kalimantan

17.

No.

-

Kalimantan B agian Selatan

16.

Wilayah Kerj a

Lokasi

Makassar

6.

KPPBC Nunukan

Madya Pabean C

-

Sulawesi Selatan

1.

KPPBC Makassar

Madya Pabean B

-

Sulawesi Barat

2.

KPPBC Parepare

Madya Pabean C

-

Sulawesi Tenggara

3.

KPPBC Malili

Madya Pabean C

4.

KPPBC Kendari

Madya Pabean C


- 15 3 Nama Kantor Wilayah

No 1 8.

Kantor Wilayah DJBC

Manado

Sulawesi Bagian Utara

1 9.

Kantor Wilayah DJBC

Ambon

Maluku

20.

Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua

Wilayah Kerj a

Lokasi

Sorong

Provinsi

No.

Tipe

Nama KPPBC

Sulawesi Utara

1.

KPPBC Pantoloan

Madya Pabean C

-

Sulawesi Tengah

2.

KPPBC Morowali

Madya Pabean C

-

Gorontalo

3.

KPPBC Luwuk

Madya Pabean C

4.

KPPBC Bitung

Madya Pabean C

5.

KPPBC M anado

Madya Pabean C

-

6.

KPPBC Gorontalo

Madya Pabean C

-

Maluku

1.

KPPBC Ambon

Madya Pabean C

-

Maluku Utara

2.

KPPBC Tu a!

Madya Pabean C

3.

KPPBC Ternate

Madya Pabean C

-

Papua Barat

1.

KPPBC Sorong

Madya Pabean C

-

Papua

2.

KPPBC Manokwari

Madya Pabean C

3.

KPPBC B abo

Madya Pabean C

4.

KPPBC Jayapura

Madya Pabean C

5.

KPPBC Amamapare

Madya Pabean C

6.

KPPBC Biak

Madya Pabean C

7.

KPPBC Merauke

Madya Pabean C

20 Kanwil

1 04 KPPBC

MENTER! KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, ttd. SRI MULYANIINDRAWATI Sali nan sesuai dengan aslinya KepalaBiro Umum �


- 1 54 LAMPIRAN II PERATURAN ME NTER! KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 188/PMK. 01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTA NSI V ERTIKAL DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI

NAMA, TIPE, DANWILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN UTAMA, KANTOR PENGAWASA N DAN PELAYANAN, KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, DAN POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI No.

1.

Nama Kantor B e a dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor

Daerah Administrasi Pemerintahan

A

Kata Administrasi Jakarta Utara

-

No.

Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai

Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

Kawasan Pelabuhan

1.

TPS PT Agung Raya

Tanjung Priok

2.

TPS PT AlRlN (J alan Cilincing Raya)

3.

TPS PT AlRlN (Eks Lapangan Sepakb ola PT Dok & Ferkapalan Kodja Bahari)

4.

TFS PT Graha Segara

5.

TFS PT Indofood Sukses Makmur Tbk

� et-

6.

TFS PT JICT

7.

TFS K S O Terminal Fetikemas Kaj a

8.

TFS P T Lautan Tirta Transportama

9.

TFS PT Multi Terminal Indonesia


- 1 55 No.

N ama Kantor Bea dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor

D aerah Administrasi Pemerintahan

No.


Pos Pengawasan

No.

10.

Bea dan Cukai TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (TPS Ambon gabungan dari Gudang 200X, Gudang 1 1 4 dan Lapangan 1 1 5)

1 1.

TPS PT Mustika Alam Lestari

12.

TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok

13.


14.


15.


16.


17.

TPS PT Indone sia Kendaraan

18.

TPS PT Primanata Jasa Persada

19.

TPS PT Transporindo Lima

(Terminal 3 )

(Lapangan 22 l X)

(Lapangan 22 3X)

(Gudang dan Lapangan 007)

(Lapangan l O l U- 1 0 1 )

Terminal

Perkasa

20.

TPS PT Wira Mitra Prima

21.

TPS PT Dharma Kartika Bhakti

22.

TPS PT Kodja Terramarin

23.

TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / NPCT 1

24.

TPS PT Berdikari (Persero)

25.

TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Gudang dan Lapangan 1 0 3X)


- 156 Nama Kantor

No.

Bea dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.

Kantor B antu Pelayanan B e a dan Cukai

No.

26.

Pos Pengawasan Bea dan Cukai TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok (Tangki Penimbunan Dharma Karya Perdana)

27.

TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok (Gudang Lapangan 222X)

28.

TPS PT Pesaka Loka Kirana

29.

TPS PT Buana Amanah Karya

30.

TPP PT Transcon Indonesia

31.

TPP PT Tri Pandu Pelita

32.

TPP PT Layanan Lancar Lintas

33.

TPP PT Multi Sejahtera Abadi

34.

TPP Cikarang

35.

Pelabuhan Nusantara

Logistindo

36.

Perairan D alam dan Luar D am Tanj ung Priok

2.

Kantor Pelayanan Utama Ba tarn

___..

r-1--

B

Batam

-

Kota B atam

1.

Hang N adim (PU)

1.

Pulau Buluh (PL)

2.

Batu Ampar (PL)

2.

Tanj ung Riau (PL)

3.

Sekupang (PL)

3.

Tanjung Uncang (PL)

4.

Telaga Punggur (PL)

4.

Tanj ung Piayu (PL)

5.

Harbor Bay (PL)

5.

Batu Besar Pantai (PL)

6.

Kantor Pos Lalu B e a Batam

6.

Sei Jodoh (PL)

7.

Sambu Belakang Padang

7.

Momoi (PL)

8.

Tanjung Sauh (PL)

9.

Pulau Ngenang (PL)

10.

Pulau Janda Berhias (PL)


- 1 57 Nama Kantor

No.

3.

Bea dan Cukai

Kantor Pelayanan Utama

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


c

Kota Tangerang

-

Soekarno - Hatta

No.


No.

Pos Pengawasan Bea dan Cukai

1 1.

Tanjung Kasam (PL)

12.

Nongsa (PL)

13.

S agulung (PL)

14.

Macobar (PL)

1 5.

Kabil (PL)

16.

Pulau Galang Baru

17.

Pulau Bulan

18.

Tanj ung Buntung

19.

Pulau Rempang

20.

B atam Kota

21.

Pulau Layang (PL)

22.

Pulau Pelampung

23.

Sambu Belakang Padang (PL)

Kota Tangerang p ada

1.

Terminal 1

Kawasan Bandara

2.

Terminal 2

3.

Terminal 3 Ultimate

4.

Kantor Tukar Pos Udara

Soekarno-Hatta

J akarta Soekarno-Hatta

5.

PT Taman Niaga Soewarna

Kota Sabang

1.

Maimun Saleh (PU)

Kabupaten Aceh Besar

2.

KANTOR WILAYAH DJBC ACEH

4.

KPPBC Sabang

Madya Pabean

c

Kota Sabang

-

-

Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (PL)

p ada Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom,

3.

B alohan (PL)

dan pulau -pulau kecil

4.

Lempuyangan Pulau Nasi (PL)

di sekitarnya

-

�

of-.


- 158 No.

5.

Nama Kantor B e a dan Cukai KPPBC Banda Aceh

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


M adya

Kota B anda Aceh

Pabean

Kota Banda Aceh

-

No.

1.

c

Bea dan Cukai

Pos Pengawasan

No .

Bea dan Cukai

Kantor Pos Lalu Bea B anda

1.

Lampulo (PL)

Aceh

2.

Sigli (PL)

kecuali Pulau Breuh,

3.

Malahayati (PL)

Pulau Nasi, Pulau Teunom

4.

Sultan Iskandar Muda (PU)

dan pulau -pulau kecil di

5.

Ulee Lheue (PL)

Kabupaten Aceh Besar

-

Kantor Bantu Pelayanan

sekitarnya

6.

7.

8.

KPPBC Meulaboh

KPPBC Lhokseumawe

KPPBC Kuala Langsa

-

Kabupaten Pidie

-

Kabupaten Pidie Jaya

-

Kabupaten Aceh Barat

Pabean

-

Kabupaten Aceh Jaya

c

-

-

M adya

1.

Su soh (PL)

2.

Meulaboh (PL)

Kabupaten Nagan Raya

3.

Tapak Tuan (PL)

Kabupaten Aceh Barat D aya

4.

Labuhan Haji (PL)

-

Kabupaten Aceh Selatan

5.

Singkil

-

Kota Subulussalam

-

Kabupaten Aceh Singkil

-

Kabupaten Simeulue

-

1.

Sinabang (PL)

Kota Lhokseumawe

1.

Blang Lancang (PL)

Pabean

-

Kabupaten Bireuen

2.

Krueng Geukueh (PL)

c

-

Kabupaten Aceh Utara

3.

Lhoksukon (PL)

-

Kabupaten Bener Meriah

4.

Peudada (PL)

-

Kabupaten Aceh Tengah

5.

Jambu Aye (PL)

-

Kota Langsa

1.

Kuala Langsa (PL)

Mad ya

M adya Pabean

c

--�

Kabupaten Aceh Barat

Kota Lhokseumawe

Kota Langsa

-

Kabupaten Aceh Timur

2.

Kuala Idi (PL)

-

Kabupaten Aceh Tamiang

3.

Matang Nibong (PL)

-

Kabupaten Gayo Lues

4.

Seruway (PL)

-

Kabupaten Aceh Tenggara


- 1 59 No.

Nama Kantor Bea dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA

9.

KPPBC Belawan

Madya

Kota Medan

-

Pabean -

-

10.

KPPBC Medan

Madya

Kota Medan

-

Pabean B -

Kota Medan p ada Kawasan

1.

Percu t Sei Tuan (PL)

Pelabuhan Laut Belawan

2.

Pantai Cermin (PL)

Kawasan perairan

3.

Pantai Labu (PL)

Kabupaten D eli Serdang

4.

Uj ung B arn (PL)

Kabupaten Serdang Bedagai

5.

Gudang Merah (PL)

p ada Pelabuhan

6.

Gabion (PL)

Pantai Cermin

7.

Rantau Panj ang (PL)

Kota Medan

1.

Kantor Pos Lalu Bea Medan

1.

Polonia (PU)

kecuali Kawasan

2.

Pangkalan Susu

2.

Lubuk Pakam

Pelabuhan Belawan

3.

Pangkalan Brandan (PL)

3.

Tanjung Morawa

Kabupaten Deli Serdang

4.

Binjai

kecuali Kawasan Bandara

5.

Tanjung Pura (PL)

Kualanamu dan

6.

Pangkalan Susu (PL)

Kantor Pos Lalu Bea

1.

Porsea

Pematangsiantar

2.

Kabanj ahe

3.

Sidikalang

wilayah perairan

1 1.

-d-�

KPPBC Pematangsiantar

-

Kota Binjai

-

Kabupaten Langkat

-

Kota Pematangsiantar

Pabean

-

Kabupaten Simalungun

c

-

Kabupaten Toba Samosir

-

Kabupaten Samosir

-

Kabupaten Pakpak Bharat

-

Kabupaten Dairi

-

Kabupaten Karo

Madya

Kota Pematangsiantar

1.


- 160 No.

12.

Nama Kantor B ea dan Cukai KPPBC Sibolga

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


M adya

Kota Sibolga

No .


No .

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Barus (PL)

-

Kota Sibolga

1.

Gunungsitoli (PL)

1.

Pabean

-

Kabupaten Tapanuli Tengah

2.

Silangit (PU)

2.

Natal (PL)

c

-

Kabupaten Humbang

3.

Teluk Dalam (PL)

H asundutan

4.

Pulau Tello (PL)

-

Kabupaten Tapanuli Utara

5.

Sib olga (PL)

-

Kabupaten Tapanuli Selatan

-

Kota Padangsidimpuan

-

Kabupaten Padang Lawas

-

Kabupaten Padang Lawas Utara

13.

KPPBC Teluk Nibung

-

Kabupaten Mandailing Natal

-

Kabupaten Nias Selatan

-

Kabupaten Nias

-

Kota Gunungsitoli

-

Kabupaten Nias Barat

-

Kabupaten Nias Utara

-

Kota Tanjungbalai

1.

Tanj ung Leidong (PL)

Pabean

-

Kabupaten Asahan

2.

Labuhan Bilik (PL)

c

-

Kabupaten Labuhanb atu

3.

Bagan Asahan (PL)

Utara

4.

Sungai Berombang (PL)

1.

Tanj ung Tiram (PL)

Madya

Kota Tanjungbalai

-

Kabupaten Labuhanbatu

-

Kabupaten Labuhanbatu Selatan

14.

-:*�

KPPBC Kuala Tanjung

Kabupaten Batu Bara

1.

-

Kabupaten Batu Bara

Pabean

-

Kota Tebing Tinggi

2.

B andar Khalifah (PL)

c

-

Kabupaten Serdang Bedagai

3.

Teluk Mengkudu (PL)

kecuali Pelabuhan

4.

Tanj ung Beringin (PL)

Pantai Cermin

5.

Pangkalan Dodek (PL)

M adya

Tebing Tinggi


- 16 1 Nama Kantor

No.

15.

Bea dan Cukai KPPBC Kualanamu

Wilayah Kerja Tipe

Lokasi Kantor


M adya


-


No. 1.

p ada Kawasan Bandara

Pabean

Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Tukar Pos Udara

Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

1.

Ku alanamu (PU)

Tanjung Morawa

Kualanamu , Tempat

B

Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara terkait Bandara Kualanamu dan Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa KANTOR WILAYAH DJBC RIAU

16.

KPPBC Pekanbaru

-

Kota Pekanbaru

1.

Perawang (PL)

1.

S ultan Syarif Kasim II (PU)

Pabean

-

Kabupaten Siak

2.

Rumbai (PL)

2.

B uatan (PL)

B

-

Kabupaten Rokan Hulu

3.

Rantau Panj ang

3.

Pekanbaru (PL)

-

Kabupaten Kampar

4.

Kantor Pos Lalu B e a Pekanbaru

4.

Pelabuhan Peti Kemas Teluk

Kabupaten Pelalawan

5.

Siak Sri Indrapura

Madya

Kota Pekanbaru

-

17.

KPPBC Dumai

Madya Pabean B

Kota Dumai

Lem bu

kecuali Pos Pengawasan

5.

Sungai Apit (PL)

Serapung dan

6.

Tanj ung B uton (PL)

Pos Pengawasan Penyalai

7.

Siak Sri Indrapura (PL)

-

Kota Dumai

1.

Tanj ung Medang (PL)

1.

S elat Morong (PL)

-

Kabupaten Bengkalis

2.

Bagansiapiapi

2.

Tanah Putih (PL)

p ada Kecamatan Mandau,

3.

Panipahan

3.

Dumai (PL)

Kantor Bantu Tanjung

4.

Tanj ung Medang (PL)

Medang (PL) Kecamatan

5.

Sinaboi (PL)

Rupat Utara,

6.

Tanj ung Lumba-Lumba (PL)

Pos Pengawasan

7.

Pulau Halang (PL)

Selat Morong (PL)

8.

Bagansiapiapi (PL)


- 162 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


No.


Kecamatan Rupat dan Kecamatan Bukit Batu

18.

19.

KPPBC Tembilahan

KPPBC Bengkalis

-

Kabupaten Rokan Hilir

-

Kabupaten Indragiri Hilir

1.

Sungai Guntung (PL)

1.

Perigi Raj a (PL)

Pabean

-

Kabupaten Indragiri Hulu

2.

Rengat

2.

Concong Luar (PL)

c

-

Kabupaten Kuantan Singingi

3.

Kuala Enok

Madya

Madya

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Bengkalis

-

Pabean

c

-

-::l-�

3.

Sei Buluh, Indragiri (PL)

4.

Pulau Kij ang (PL)

5.

Kuala Gaung (PL)

6.

Kuala Belaras (PL)

7.

Kuala Enok (PL)

8.

Kuala Cenaku (PL)

9.

Japura (PU)

10.

Pulau Cawan (PL)

1 1.

Kuala Bayas (PL)

12.

Pulau Burung (PL)

13.

Tembilahan (PL)

Kabupaten Bengkalis

1.

Sungai Pakning (PL)

1.

Siak Kecil (PL)

kecuali Kecamatan Mandau ,

2.

Bantan Tengah (PL)

2.

Sei Kembung (PL)

Kantor Bantu Tanjung

3.

Selatpanjang

3.

B andul (PL)

Medang (PL) Kecamatan

4.

Bukit Batu (PL)

Rupat Utara, Pos

5.

Prapat Tunggal (PL)

Pengawasan Selat

6.

Bengkalis (PL)

Morang (PL) Kecamatan

7.

Tanjung Samak (PL)

Rupat dan Kecamatan

8.

Teluk Belitung (PL)

Bukit Batu

9.

Terns (PL)

Kabupaten Kepulauan

10.

Tanjung Kedabu (PL)

Meranti

1 1.

Selatp anj ang (PL)


- 163 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor

Daerah Administrasi Pemerintahan -

No.


P a s Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

Kabupaten Pelalawan p ada

12.

Penyalai (PL)

Pas Pengawasan Serapung

13.

Tanj ung Motong (PL)

dan Pa s Pengawasan

14.

Serapung (PL)

Penyalai KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU

20.

21.

KPPBC Tanj ung Balai Karimun

KPPBC Tanjungpinang

1.

Moro Sulit (PL)

1.

Sawang (PL)

Pabean

2.

Tanj ung Batu (PL)

2.

Urung (PL)

B

3.

Parit Rampak (PL)

3.

Pulau Buru

4.

Leho

5.

Kolong

Madya

Madya

Kabup aten Karimun

-

6.

Tanjung Balai Karimun (PL)

7.

Pasir Panj ang (PL)

Kantor Pas Lalu Bea

1.

Tanj ungpinang (PL)

Tanjungpinang

2.

Kij ang (PL)

-

Kata Tanj ungpinang

Pabean

-

Kabupaten Bintan

B

-

Kabupaten Lingga

2.

Dab o Singkep

3.

Kij ang (PU)

-

Kabupaten Kepulauan

3.

Tarempa

4.

Tanj ung Uban (PL)

Anambas

4.

Ranai

5.

Lagoi (PL)

6.

Lobam (PL)

7.

Penuba (PL)

8.

Sungai Buluh (PL)

Kata Tanjungpinang

-

� r-J-..

Kabupaten Karimun

Kabupaten Natuna

1.

9.

Senayang (PL)

10.

D aik (PL)

11.

D ab o (PU)

12.

D ab o Singkep (PL)

13.

Pulau Cempa

14.

Pulau Tajur Biru

15.

Udang Natuna


- 1 64 No.

Nama Kantor B e a dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No .


Pos Pengawasan

No .

Bea dan Cukai

16.

Matak

17.

Serasan

18.

Midai

19.

Tambelan

20.

Jemaja

21.

Bunguran Barat

22.

Bunguran Timur

Muara Enim

KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR

22.

KPPBC Palembang

M adya

Kota Palembang

-

Pabe an B

23 .

KPPBC Jambi

M ady a

Kota Jambi

-

Pabean

Seluruh wilayah

1.

Tanjung Buyut (PL)

1.

administrasi

2.

Pusri (PL)

2.

Sekayu

Provinsi Sumatera Selatan

3.

S . M . Badarudin I I (PU)

3.

Lu buklinggau

4.

Kantor Pos Lalu Bea Palembang

4.

B aturaja

5.

Kertapati

Seluruh wilayah

1.

Kuala Tungkal (PL)

1.

Kuala Mendahara (PL)

administrasi Provinsi Jambi

2.

Muara Sabak (PL)

2.

Nipah Panjang (PL)

3.

Kantor Pos Lalu Bea Jambi

3.

Sultan Thaha (PU)

4.

Suak Kandis (PL)

B

24.

25.

KPPBC Pangkalpinang

KPPBC Tanj ungpandan

M adya

Kota Pangkalpinang

-

Kota Pangkalpinang

Pabean

-

Kabupaten Bangka

c

-

Kabupaten Bangka Tengah

-

Kabupaten Bangka Selatan

-

Kabupaten Bangka B arat

-

Kabupaten Belitung

-

Kabupaten Belitung Timur

Madya Pab e an

Kabupaten Belitung

1.

Belinyu (PL)

Kantor Pos Lalu Bea

2.

Toboali (PL)

Pangkalpinang

3.

Depati Amir (PU)

1.

Manggar (PL)

1.

H . A . S . Hanandj oeddin (PU)

2.

Kantor Pos Lalu Bea

1.

2.

c

Muntok

Tanjungpandan

3.

Tanjungbatu (PL)


- 1 65 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT 26.

KPPBC Teluk Bayur

Madya

Kota Padang

-

Pabean B

27.

KPPBC Bengkulu

Madya

Kota Bengkulu

-

Pabean

c

28.

KPPBC Bandar Lampung

Madya Pabean B

Kota Bandar Lampung

-

Seluruh wilayah

1.

Sikakap (PL)

1.

Muara Padang (PL)

administrasi Provinsi

2.

Tua Pejat (PL)

2.

Siberut Mentawai

Sumatera B arat

3.

Minangkabau (PU)

3.

Pariaman (PL)

4.

Kantor P o s Lalu Be a Padang

4.

Painan (PL)

5.

Muara (PL)

6.

Cubadak (PL)

7.

Teluk Bayur (PL)

8.

Tabing (PU)

9.

Air Bangis (PL)

10.

Bungus (PL)

1.

Linau (PL)


2.

Mukomuko (PL)

Bengkulu

3.

Pulau Enggano (PL)

Seluruh wilayah

1.

Kantor Pos Lalu Bea Bengkulu

4.

Fatmawati Soekarno (PU)

Seluruh wilayah

1.

Kota Agung

1.

Bakauheni (PL)


2.

Raden Inten II (PU)

2.

Seputih Mataram

Lampung

3.

Kantor Pos Lalu Be a Bandar

3.

Panj ang (PL)

Lampung

4.

Labuhan Maringgai (PL)

5.

Krui (PL)

6.

Kalianda (PL)


- 1 66 N ama Kantor

No.

Bea dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


No.


KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN

29.

KPPBC Merak

Madya

Kota Cilegon

Pabean

30.

KPPBC Tangerang

-

Kota Cilegon

1.

Chandra Asri

-

Kota Serang

2.

Merak (PL)

-

Kabupaten Serang

3.

Cigading (PL)

-

Kabupaten Pandeglang

4.

Tanj ung Leneng (PL)

-

Kabupaten Lebak

5.

Ciwandan (PL)

6.

Bayah (PL)

1.

Tangerang

1.

Halim Perdana Kusuma (PU)

-

Kota Tangerang Selatan

Pabean

-

Kota Tangerang

A

-

Kabupaten Tangerang

-

Kota Administrasi Jakarta

Madya

Kota Tangerang Selatan

KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

31.

KPPBC Jakarta

Madya

Kota Jakarta Timur

Timur

Pabean A

-

Kota Administrasi Jakarta Pusat

-

Kota Administrasi Jakarta Selatan

32.

KPPBC Marunda

Madya

Kota Jakarta Utara

-

Pabean A

-

-

-

Kabupaten Administrasi

1.

Sunda Kelapa (PL)

Kepulauan Seribu

2.

Marina Ancol


3.

Muara Baru (PL)

Barat

4.

Widuri (PL)


5.

Arj una (PL)

Utara kecuali Kawasan

6.

Cinta Natomas

Pelabuhan Tanjung Priok

7.

Cilincing

Kabupaten Bekasi p ada

8.

M arunda

Kecamatan Tarumajaya p ada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center

� et-


- 1 67 No.

33.

Nama Kantor Bea dan Cukai KPPBC Kantor Pas Pasar Baru

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


Madya

Kata Jakarta Pusat

No.


Pas Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

Barang kiriman pas asal

-

Pabean

luar daerah p abean dan

c

pengiriman ke luar daerah p abean melalui Mail

Processing Center (MPC) Jakarta 1 0900 PT Pas Indonesia KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT

34.

KPPBC B ekasi

Madya

Kabupaten Bekasi

Pabean

-

Kata Bekasi

-

Kabupaten Bekasi p ada sebelah selatan Jalan To!

A

Cikampek, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung

35 .

36.

KPPBC Bogar

KPPBC Purwakarta

Madya

Kata Bogar

-

Kata Bogar

Pabean

-

Kabupaten B ogar

A

-

Kata Sukabumi

-

Kabupaten Sukabumi

-

Kata Depok

-

Kabupaten Cianjur

-

Pabean

-

A

-

Madya

Kabupaten Purwakarta

1.

Sukabumi

1.

Pelabuhan Ratu (PL)

Kabupaten Purwakarta

1.

Purwakarta

Kabupaten Subang

2.

Su b ang

Kabupaten Karawang

3.

Cilamaya (PL)

4.

Kawasan Industri Kata Bukit Ind ah

5.

�

er

Patimban (PL)


- 168 No.

37.

38.

39.

40.

Nama Kantor Bea dan Cukai KPPB C Bandung

KPPBC Cirebon

KPPBC Tasikmalaya

KPPB C Cikarang

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No . 1.

-

Kota Bandung

Pabean

-

Kabupaten Bandung

A

-

-

-

Kabupaten Sumedang

-

Kota Cirebon

1.

Pabean

-

Kabupaten Cirebon

c

-

Kabupaten Majalengka

-

-

Madya

Madya

Kota Bandung

Kota Cirebon

Kota Cimahi

3.

Kabupaten Bandung Barat

4.

Soreang

Balongan

1.

Palimanan

2.

Kantor Pos Lalu Bea Cirebon

2.

Cirebon (PL)

3.

Kertajati (PU)

3.

Lo sari

Kabupaten Kuningan

4.

M aj alengka

Kabupaten Indramayu

5.

Kuningan

6.

Indramayu

1.

Pangandaran

Kota Tasikmalaya Kabupaten Tasik

c

-

Kabupaten Garut

-

Kabupaten Ciamis

-

Kota Banj ar

-

Kabupaten Pangandaran

M adya Pabean

Kabupaten Bekasi

Bea dan Cukai Sumedang Gedebage

-

-

1.

Husein Sastranegara (PU)

Pabean

Kota Tasikmalaya

Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea Bandung

Pos Pengawasan

No.

2.

-

M adya


1.

Kantor Pos Lalu Bea Tasikmalaya

Kabupaten Bekasi p ada sebelah utara Jalan Tol Cikampek kecuali Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tarumajaya p ada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center

�

ct-


- 169 No.

Nama Kantor B ea dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

KANTOR WlLAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY

41.

KPPBC Tanj ung Emas

Kota Semarang

M adya

-

Pab e an

Kota Semarang p ada

1.

Ahmad Y ani (PU)

1.

Tanj ung Emas I (PL)

Kawasan Pelabuhan

2.

Kantor Pos Lalu Bea Semarang

2.

Tanj ung Emas I I (PL)

3.

Tanjung Emas III (PL)

Tanjung Emas , Kawasan B andara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang

42.

KPPBC Kudus

M a dy a

Kabupaten Kudus

Cukai

43.

44.

KPPBC Surakarta

KPPBC Cilacap

-

Kabupaten Kudus

1.

Juwono (PL)

1.

Banyutowo

-

Kabupaten Pati

2.

Jepara (PL)

2.

Rembang

-

Kabupaten Rembang

3.

Cepu

-

Kabupaten Blora

4.

Blora

-

Kabupaten Jepara

5.

Karimunjawa (PL)

-

Kota Surakarta

1.

Adi Sumarmo (PU)

1.

Kebakkramat

Pabean

-

Kabupaten Boyolali

2.

Kantor Pos Lalu B e a Surakarta

2.

Klaten

B

-

Kabupaten Klaten

3.

Karanganyar

-

Kabupaten Sukoharj o

4.

Sragen

-

Kabupaten Karanganyar

5.

Sukoharj o

-

Kabupaten Sragen

6.

Wonogiri

-

Kabupaten Wonogiri

7.

Boyolali

8.

Jebres

Kabupaten Karanganyar

Madya

-

Kabupaten Cilacap

1.

Tunggul Wulung (PU)

-

Kabupaten Kebumen

2.

Tanjung Intan (PL)

-

Kabupaten Banyumas

1.

Purbalingga

Pabean

-

Kabupaten Purbalingga

2.

Banjarnegara

c

-

Kabupaten Banj arnegara

Kabupaten Cilacap

Madya Pabean

·

1.

Kebumen

c 45.

�

cf-

KPPBC Purwokerto

Madya

Kabupaten Banyumas


- 1 70 No.

46.

47.

Nama Kantor Bea dan Cukai KPPBC Tegal

KPPBC Semarang

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


Madya

49.

� d-.

KPPBC Magelang

Bea dan Cukai

Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

Kota Tegal

1.

Pekalongan

1.

Brebes

Pabean

-

Kabupaten Tegal

2.

Batang (PL)

2.

Tegal (PL)

c

-

Madya

Kota Tegal

Kota Semarang

Kabupaten Pemalang

3.

Pemalang

-

Kabupaten Brebe s

4.

Pekalongan (PL)

-

Kota Pekalongan

5.

Jambean (PL)

-

Kabupaten Pekalongan

6.

Wonokerto (PL)

-

Kabupaten Batang

7.

Celong Batang (PL)

-

Kota Semarang kecuali

1.

Kawasan Indu stri Wij ayaku suma

Kawasan Pelabuhan

2.

D emak

A

KPPBC Yogyakarta


-

Pabean

48.

No.

Tanjung Emas, B andara

3.

Purwodadi

Ahmad Yani dan Kantor

4.

Salatiga

Pos Lalu Bea Semarang

5.

Kaliwungu

1.

Sleman

-

Kabupaten Demak

-

Kabupaten Grobogan

-

Kabupaten Kendal

-

Kabupaten Semarang

-

Kota Salatiga

-

Kabupaten Sleman

Pabean

-

Kota Y ogyakarta

2.

Wates

B

-

Kabupaten Kulonprogo

3.

Bantu!

-

Kabupaten Bantu!

4.

Wonosari

-

Kabupaten Gunung Kidul

5.

Adi Sucipto (PU)

-

Kota Magelang

1.

Temanggung

Pabean

-

Kabupaten Magelang

2.

Purworej o

c

-

Kabupaten Purworejo

3.

Wonosobo

-

Kabupaten Temanggung

-

Kabupaten Wono sobo

M adya

M adya

Kabupaten Sleman

Kota Magelang

1.

Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta


- 171 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I

50.

KPPBC Tanj ung Perak

Madya

Kota Surabaya

-

Pabean

51.

KPPBC Pasuruan

Madya

Kabupaten Pasuruan

Pabean

Kota Surabaya meliputi

1.

ICT I (PL)

kegiatan kepabeanan p ada

2.

I CT I I (PL)

Kecamatan Cantikan,

3.

ICT III (PL)

Kecamatan Semampir,

4.

ICT IV (PL)

Kecamatan Tandes,

5.

Nilam I (PL)

Kecamatan Asemrowo,

6.

Nilam I I (PL)

Kecamatan Pakal dan

7.

Berlian I (PL)

Kecamatan Benowo

8.

Berlian I I (PL)

9.

Mirah I (PL)

10.

Mirah I I (PL)

KPPBC Juanda

Madya Pabean

Kabupaten Sidoarj o

Jamrud I (PL)

12.

Jamrud I I (PL)

13.

Kalimas

14.

Bogasari (PL)

15.

Dermaga Uj ung (PL)

16.

Teluk Lamong (PL)

-

Kota Pasuruan

1.

Pasuruan (PL)

-

Kabupaten Pasuruan

2.

Lekok (PL)

3.

Kawasan Industri PIER

A

52.

1 1.

-

Kabupaten Sidoarjo p ada

1.

Kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat

2.

4.

Purwosari

Kantor Tukar Pos Udara

1.

Terminal I

Juanda

2.

Terminal II

Kantor Pos Lalu Bea Surabaya

3.

Kargo

terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Lalu Bea

......-=<

J--


- 1 72 No.

53.

Nama Kantor Bea dan Cukai KPPBC Gresik

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


M adya

Kabupaten Gresik

Pabean

KPPBC Madura

Kantor B antu Pelayanan Bea dan Cukai

No .


- ·

Kabupaten Gresik

1.

Tambak (PL)

-

Kabupaten Lamongan

2.

Sedayulawas (PL)

3.

Lamongan

4.

Gresik (PL)

5.

Blok Poleng

6.

Ngimboh (PL)

7.

Sangkapura (PL)

8.

Dermaga Khusus Petrokimia

9.

Dermaga Khusus PLTGU

10.

Dermaga Khusus Semen Gresik

1 1.

Dermaga Khusus Maspion

12.

Dermaga Khusus Smelting Co

13.

Dermaga Khusus Wilmar

14.

Dermaga Khusus Pertamina

15.

Dermaga Khusus PT Sumber Mas

16.

Lamongan Shorebase

17.

Pelabuhan Kalimiring (JIPE)

18.

Blok Camar

B

54.

No.

-

Kabupaten Sumenep

1.

Pasean (PL)

Pabean

-

Kabupaten Pamekasan

2.

Sampang

c

-

Kabupaten Sampang

3.

Dongkek (PL)

-

Kabupaten Bangkalan

4.

Sapudi (PL)

5.

Kangean (PL)

6.

Branta (PL)

7.

Trunoj oyo (PU)

8.

Kalianget (PL)

9.

Telaga Biru (PL)

10.

Pagerungan (PL)

M adya

Kabupaten Sumenep


- 173 No.

55.


KPPBC Bojonegoro

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


M ady a

Bojonegoro

Pabean

KPPBC Sidoarjo

Madya

Kabupaten Sidoarj o

B e a dan Cukai

No.


1 1.

Kamal (PL)

12.

B angkalan (PL)

13.

Sepulu (PL) Glondong

-

Kabupaten Bojonegoro

1.

-

Kabupaten Tuban

2.

S ocorej o-Jenu (PL)

3.

Tuban (PL)

4.

Kerek - Tambakboyo (PL)

5.

Remen-Jenu (PL)

c

56.

No.


-

Kabupaten Sidoarj o kecuali Kawasan Bandara Juanda,

Pabean

Tempat Penimbunan Berikat

B

terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Lalu Bea -

Kota Mojokerto

-

Kabupaten Mojokerto

-

Kota Surabaya, kecuali kegiatan kepabeanan di Kecamatan Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo

-

Kota Surabaya meliputi seluruh kegiatan cukai

�

ct-


- 1 74 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Pos Pengawasan

No .

Bea dan Cukai

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

57.

KPPBC Malang

Madya

Kota Malang

-

Kota Malang

-

Kabupaten Malang

-

Kota Batu

-

Kota Kediri

-

-

-

Kabupaten Jombang

-

Kota Blitar

Pabean

-

Kabupaten Blitar

c

-

Kabupaten Tulungagung

Cukai

58.

KPPBC Kediri

Madya

Kota Kediri

Cukai

59.

60.

61.

62.

KPPBC Blitar

KPPBC Madiun

KPPBC Jember

KPPBC Banyuwangi

M adya

Kota Blitar

� ct-

1.

Kantor Pos Lalu Bea Kediri

Nganjuk

Kabupaten Kediri

2.

Kertosono

Kabupaten Nganjuk

3.

Cukir

4.

Jombang

1.

Tulungagung

-

Kabupaten Trenggalek

-

Kota Madiun

1.

Magetan

Pabean

-

Kabupaten Madiun

2.

Ngawi

c

-

Kabupaten Ngawi

3.

Ponorogo

-

Kabupaten M agetan

4.

Caruban

-

Kabupaten Ponorogo

5.

Pacitan (PL)

-

Kabupaten Pacitan

Madya

Kota Madiun

-

Kabupaten Jember

1.

Panarukan

1.

Besuki (PL)

Pabean

-

Kabupaten Situbondo

2.

Kantor Pos Lalu Bea Jember

2.

J angkar (PL)

c

-

Kabupaten Bondowoso

3.

Rambipuji

-

Kabupaten Banyliwangi

Madya

M adya

Kabupaten Jember

Kabupaten Banyuwangi

c KPPBC Probolinggo

Kantor Pos Lalu Bea Malang

1.

Pabean

63.

1.

M adya

Kota Probolinggo

-

Kota Probolinggo

Pabean

-

Kabupaten Probolinggo

c

-

Kabupaten Lumajang

�

1.

Pantai Boom Marina

1.

Tanjung Wangi (PL)

2.

Ketapang (PL)

3.

Blimbingsari (PU)


- 1 75 No.

Na.ma Kantor B e a dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

KANTOR WlLAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR

64.

KPPBC Ngurah Rai

Madya

Kabupaten Badung

-

Pabean

1.

Kantor Pos Lalu Bea D enpasar

1.

N gurah Rai (PU)

Seluruh wilayah

1.

Celukan Bawang

1.

Karangasem

administrasi Provinsi Bali

2.

Beno a

Kabupaten Badung pada Kawasan Bandara Ngurah Rai

-

Kota D enp asar pada Kantor Pos Lalu Bea D enpasar

65.

KPPBC Denp asar

M adya Pabean A

� c:f'

Kota Denpasar

-

2.

Bangli

kecuali Kawasan

3.

Klungkung

Bari.dara Ngurah Rai

4.

Gianyar

5.

Tab anan

6.

Pintu Uta.ma Padang Bai (PL)

7.

De rmaga Padang Bai (PL)

8.

Pertamina Amuk (PL)

9.

Nusa Panida (PL)

10.

D e rmaga Cargo I (PL)

11.

De rmaga Cargo II (PL)

12.

Dermaga Kapal Ikan (PL)

13.

De rmaga Kapal Turis (PL)

14.

Buleleng (PL)

15.

Negara

16.

Gilimanuk (PL)


- 1 76 No.

66.

67.

68.

Nama Kantor Bea dan Cukai KPPBC Mataram

KPPBC Sumbawa

KPPBC Kupang

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor

Pemerintahan

No.


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

-

Kota Mataram

1.

Kantor Pos Lalu Bea Mataram

1.

Labuhan Haji (PL)

Pabean

-

Kabupaten Lombok Barat

2.

Lombok (PU)

2.

Labuhan Lombok (PL)

c

-

Kabupaten Lombok Tengah

3.

Selaparang (PU)

-

Kabupaten Lombok Utara

4.

Lembar (PL)

-

Kabupaten Lombok Timur

5.

Pemenang (PL)

-

Kabupaten Sumb awa

1.

Benete (PL)

1.

Sape (PL)

Pab e an

-

Kabupaten Sumbawa Barat

2.

Bima

2.

Labuhan Alas (PL)

c

-

Kabupaten Dompu

3.

Brang Biji (PU)

-

Kabupaten Bima

4.

Palibelo (PU)

-

Kota Bima

5.

Pototano (PLF)

6.

Kempu

7.

Taliwang

8.

Calabai D ompu

9.

Mata Plampang Sumbawa

10.

Labuang Burung

1 1.

Bima (PL)

M adya

Kota Mataram

M adya

Kabupaten Sumbawa

Madya

Kota Kupang

Pabean

c

cf--

D aerah Administrasi

•.

-

Kota Kupang

1.

Waingapu (PL)

1.

Tenau

-

Kabupaten Kupang

2.

Kantor Pos Lalu Bea Kupang

2.

Mau Hau (PU)

Kabupaten Timor Tengah

3.

Tambolaka (PU)

S elatan

4.

Ru a (PL)

-

Kabupaten Rote Ndao

5.

Baa/ Pulau Rote (PL)

-

Kabupaten Sabu Raijua

6.

Ilwaki/ Wetar

-

Kabupaten Sumba Timur

7.

El Tari (PU)

-

Kabupaten Sumba Tengah

8.

Oep oli

-

Kabupaten Sumba Barat

-


- 1 77 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kanfor


-

No.


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

Kabupaten Sumba Barat D aya

-

Kabupaten Maluku Barat D aya, Provinsi Maluku pada Pos Pengawasan Ilwaki di Pulau Wetar

69.

KPPBC Atambua

M adya

Kabupaten Belu

Pabean

-

B

70.

KPPBC Maumere

Madya

Kabupaten Sikka

Pabean

c

-

Kabupaten Belu

1.

Motaain (LBD)

1.

Haliwen (PU)

Kabupaten Timar Tengah

2.

Metamauk (LBD)

2.

Turiskain

Utara

3.

Napan (LBD)

3.

M ali (PU)

Kabupaten Alor

4.

Wini (LB D )

4.

Laktutus

Kabupaten Malaka

5.

Kalabahi

5.

Builalu

6.

Atapupu

6.

Haumeniana

Kabupaten Sikka

1.

Kedindi Reo (PL)

1.

Labuan Bajo dan Komodo (PL)

Kabupaten Ende

2.

Ende (PL d an Pos Lalu Bea)

2.

Satartacik (PU)

Kabupaten Nagekeo

3.

Larantuka (PL)

3.

Gewayangtama (PU)

Kabupaten Ngada

4.

Kantor Pos Lalu Bea

4.

Wai Oti (PU)

Maumere

5.

H . Aroeboesman (PU)

Kabupaten Manggarai

6.

Padha Maleda (PU)

Kabupaten Manggarai Barat

7.

Maumere (PL)

Kabupaten Flores Timur

8.

Ende Ipi (PL)

Kabupaten Lembata

9.

Labuan Baj o (PU)

Kabupaten Manggarai Timur

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT

71.

KPPBC Pontianak

Madya Pabean B

,...J-

Kota Pontianak

-

Kota Pontianak

1.

Supadio (PU)

1.

Jungkat (PL)

Kabupaten Mempawah

2.

Kantor Pos Lalu Bea Pontianak

2.

Pontianak (PL)

3.

Sungai Kakap (PL)

Kabupaten Kubu Raya


- 1 78 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


72.

73.

KPPBC Entikong

KPPBC Nanga Badau

Madya

Kabupaten Sanggau

No.


Kubu (PL)

5.

Teluk Air (PL)

6.

Padang Tikar (PL)

1.

Simpang Tiga Lubuk Sabuk

Kabupaten Sanggau

Pabe an

-

Kabupaten Sekadau

2.

Bantan

c

-

Kabupaten Melawi

3.

Segumon

-

Kabupaten Kapuas Hulu

1.

Marakai Panjang

-

Kabupaten Sintang

2.

Nanga B ayan

3.

Jasa

M adya

Kabupaten Kapuas Hulu

c KPPBC Sintete

Bea dan Cukai

4.

-

Pabean

74.

Pos Pengawasan

No.

Madya

Kabupaten Sambas

-

Kabupaten Sambas

1.

Singkawang

1.

Liku

Pabean

-

Kota Singkawang

2.

Aruk

2.

S aj ingan

c

-

Kabupaten Bengkayang

3.

Paloh

p ada Kecamatan Sungai

3.

Temajuk (PL)

4.

Sintete (PL)

Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Monterado

75.

KPPBC Ketapang

Madya

Kabupaten Ketapang

Pabean

1.

Teluk Batang (PL)

2.

Teluk Melano (PL)

3.

Ketapang (PL)

4.

Rahadi U sm an (PU)


1.

Sidding

kecuali Kecamatan Sungai

2.

Sap aran

-

Kabupaten Ketapang

-

Kabupaten Kayong Utara

c

76.

KPPBC Jagoi B ab ang

Madya


-

Pabean

c

1.

Kendawangan (PL)

Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Monterado -

- ....-J::F A---

Kabupaten Landak


- 1 79 No.


Wilayah Kerj a Lokasi Kantor

Tipe


No.


No.

Pas Pengawasan Bea dan Cukai

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN 77.

KPPBC Sampit

Madya

Kabupaten Kotawaringin

Pabean

Timur

c

78.

KPPBC Pangkalan Bun

Madya


Pabean

Barat

c

79.

80.

KPPBC Pulang Pisau

KPPBC Banjarmasin

-


1.

Samudra (PL)

Timur

2.

Kuala Pembuang (PL)

-

Kabupaten Seruyan

3.

Pegatan Mendawai (PL)

-

Kabupaten Katingan

4.

H . Asan (PU)

-


1.

Kumai (PL)

Barat

5.

Sampit (PL)

6.

Bagendang (PL)

1.

Muara Sungai Arn t (PL)

2.

Kuala Jelai (PL)

-

Kabupaten Sukamara

3.

Iskandar (PU)

-

Kabupaten Lamandau

4.

Pangkalan B u n (PL)

-

Kabupaten Pulang Pisau

Pabean

-

Kabupaten Kapuas

c

-

-

1.

Bahaur (PL)

2.

Cilik Riwu t (PU)

Kabupaten Barito Selatan

3.

Pulang Pisau (PL)

Kabupaten Barito Timur

4.

Beringin (PU)

-

Kabupaten Barito Utara

5.

Mangkahui

-

Kabupaten Murung Raya

-

Kabupaten Gunung Mas

-

Kata Palangkaraya

-

Kata Banjarmasin

Kantor Pas Lalu Bea

1.

Samsudin Noor (PU)

Pabean

-

Kabupaten Barito Kuala

Banjarbaru

2.

Warukin (PU)

B

-

Kabupaten Tapin

3.

B anj armasin (PL)

-

Kabupaten Hulu Sungai

4.

Jorong (PL)

Selatan

5.

A s am - asam/ Kintap (PL)

Kabupaten Hulu Sungai

6.

Terminal Apung IMPT

Madya

Madya

Kabupaten Pulang Pisau

Kata B anj armasin

-

1.

1.

Kuala Kapuas (PL)

Tengah

q--


- 1 80 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


No.


Kabupaten Hulu Sungai Utara

81.

KPPBC Kotabaru

M adya

Kabupaten Kota Baru

Pabean

-

Kabupaten Tabalong

-

Kabupaten Balangan

-

Kabupaten Banjar

-

Kota B anj arbaru

-

Kabupaten Tanah Laut

-

Kabupaten Kotabaru

-

Kabupaten Tanah Bumbu

-

Kota B alikpapan

1.

Tanah Grogot (PL)

-

Kabupaten Penajam Paser

2.

Senipah (PL)

Utara

3.

Kantor Pos Lalu Bea

2.

Semayang (PL)

Balikpapan

3.

Terminal Peti Kemas

1.

Satui (PL)

1.

Sultan Aji Muhammad

c KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

82.

KPPBC Balikpap an

M adya Pabean

Kota Balikpapan

B -

Kabupaten Paser

-

Kabupaten Kutai Kertanegara pada Kecamatan Samboja

Sulaiman (PU)

Kariangau (PL)

4.

Balikpapan Coal Terminal (PLK)

5.

Terminal Lawe-Lawe (PLK)

6.

Kampung Baru (PLK)

7.

Petrosea Offshore Supply B ase (PLK)

�

cf-

8.

Penaj am Banua Taka (PLK)

9.

Intipratama (PLK)

10.

Dermaga Kencana Indonesia (PLK)

11.

Kutai Chip Mill (PLK)

12.

S enipah (PLK)


- 181 No.

83.

Nama Kanto r Bea dan Cukai

KPPBC Samarinda

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


Madya

Kota Samarinda

Pabe an

85.

KPPBC Bontang

KPPBC Sangatta


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

13.

Teluk Waru

14.

Teluk Adang

1.

Handil (PL)

-

Kota Samarinda

-

Kabupaten Kutai

2.

Muara S anga- sanga (PL)

Kartanegara kecuali

3.

Muara B adak (PL)

Kecamatan Samboja

4.

Tenggarong (PL)

B

84.

No.

1.

Tanjung Santan

-

Kabupaten Kutai Barat

5.

Temindung (PU)

-

Kabupaten Mahakam Ulu

6.

S amarinda (PL)

7.

Palaran (PL)

8.

Sungai Siring (PU)

9.

Tanj ung Batu (PL)

1.

Lhoktuan (PL)

Pabean

2.

Bontang (PL)

c

3.

Nyerangkat Sekambing (PL)

Madya

Madya

Kota Bontang

Kabupaten Kutai Timur

-

-

Kota Bontang

Kabupaten Kutai Timur

1.

Sangkurilang (PL)

Pab e an

2.

Tanjung B ara Sangatta (PL)

c

3.

Sangatta Lama (PL)

4.

Sangatta Baru (PL)

5.

Maloy B atuta Trans Kalimantan (PL)

86.

__,

or

KPPBC Tarakan

-

Kota Tarakan

1.

Bunyu (PL)

1.

Bunyu (PL)

Pab e an

-

Kabupaten Bulungan

2.

Tanj ung Redep

2.

Tanjung Selor (PL)

B

-

Kabupaten Malinau

3.

Juwata (PU)

-

Kabupaten Tana Tidung

4.

Tanjung Redep (PU)

-

Kabupaten Berau , Provinsi

5.

Malundung (PL)

Kalimantan Timur

6.

Long Nawang

7.

Malinau

Madya

Kota Tarakan


- 1 82 No.

87.

Nama Kantor Bea dan Cukai KPPBC Nunukan

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Pos Pengawasan

No .

Bea dan Cukai

1.

Tunontaka (PL)

Pabean

2.

Liem Hie Djung (PL)

c

3.

Sungai Nyamuk (PL)

M adya

Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan

-

1.

Sungai Pancang (PL)

4.

Lalo Salo (PL)

5.

Aji Kuning (PL)

6.

Long Bawan

KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN

88.

89.

KPPBC Makasar

KPPBC Parepare

-

Kota Makassar

1.

Bantaeng/Pulau Selayar (PL)

1.

Bantaeng (PL)

Pabean

-

Kabupaten Maros

2.

Biringkassi (PL)

2.

Bulukumba (PL)

B

-

Kabupaten Pangkaj ene dan

3.

Kantor Pos Lalu Bea Makassar

3.

Paotere (PL)

Kepulauan

4.

Bajoe

4.

Sukarno I (PL)

-

Kabupaten Gowa

5.

Sukarno I I (PL)

-

Kabupaten Takalar

6.

Hatta I (PL)

-

Kabupaten Jeneponto

7.

Hatta I I (PL)

-

Kabupaten Bantaeng

8.

Hasannudin (PU)

-

Kabupaten Bulukumba

9.

Bajoe (PL)

-

Kabupaten Kepulauan

10.

Arasoe

Selayar

1 1.

Sinjai

-

Kabupaten Bone

12.

Uloe (PL)

-

Kabupaten Sinjai

13.

Pattiro

-

Kota Parepare

1.

Watansoppeng

Pabean

-

Kabupaten B arru

2.

Mamuju (PL)

c

-

Kabupaten Pinrang

3.

Barru (PL)

-

Kabupaten Enrekang

4.

Parepare

-

Kabupaten Sidenreng

5.

Siwa (PL)

M adya

Madya

Kota M akassar

Kota Parepare

1.

Mamuju

Rappang -

�

- -

d-

Kabupaten Waj o


- 1 83 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor

D aerah Administrasi Pemerintahan -

Kabupaten Soppeng

-

Kabupaten Polewali Mandar ,

No.

Kantor B antu Pelayanan Bea dan Cukai

No.


Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa,

-

Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Maj ene , Provinsi

-

Sulawesi Barat Kabupaten Mamuj u ,

-

Provinsi Sulawesi Barat -

Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat

90.

91.

KPPBC Mahli

KPPBC Kendari

M adya

Kabupaten Luwu Timur

Palo p o

1.

B alantang (PL)

Kabupaten Luwu Timur

Pabean

-

Kabupaten Luwu Utara

2.

Soroako (PU)

c

-

Kota Palopo

3.

Mangkasa Point

-

Kabupaten Luwu

-

Kabupaten Tana Toraj a

-

Kabupaten Toraj a Utara

-

Kota Kendari

1.

B aubau (PL)

1.

Wawoni (PL)

Pabean

-

Kabupaten Konawe Utara

2.

Pomalaa

2.

Lasolo (PL)

c

-

Kabupaten Konawe

3.

W anci (PL)

-

Kabupaten Konawe

4.

Raha (PL)

Kepulauan

5.

Sikeli (PL)

M adya

Kota Kendari

Kabupaten Konawe Selatan

6.

Banabuni (PL)

-

Kabupaten Muna

7.

Wolter Mongonsidi (PU)

-

-

�

1.

-

Kabupaten Muna Barat

8.

Kendari (PL)

-

Kabupaten Euton Utara

9.

Ereke (PL)

-

Kabupaten Euton Tengah

10.

Kolaka (PL)


- 1 84 No.

N ama Kantor Bea dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

-

Kabupaten Euton

11.

Pomalaa (PL)

-

Kabupaten Bu ton Selatan

12.

Boepinang

1.

Wani (PL)

-

Kota Baubau

-

Kabupaten Wakatobi

-

Kabupaten Kolaka

-

Kabupaten Kolaka Timur

-

Kabupaten Kolaka Utara

-

Kabupaten Bombana

KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA

92.

93.

�

KPPBC Pantoloan

KPPBC Morowali

Madya

Kota Palu

1.

Tolitoli (PL)

-

Kota Palu

Pabean

-

Kabupaten Donggala

2.

Sabang (PL)

c

-

Kabupaten Parigi Moutong

3.

Parigi (PL)

-

Kabupaten Tolitoli

4.

M utiara (PU)

-

Kabupaten Buol

5.

Loli (PL)

-

Kabupaten Sigi

6.

O gotua (PL)

-

Kabupaten Mamuju Utara,

7.

Leok

Provinsi Sulawesi Barat

8.

Palele (PL)

9.

Pantoloan (PL)

10.

Pasang Kayu (PL)

11.

Mou tong

12.

Donggala (PL)

13.

Tolitoli (PL)

-

Kabupaten Morowali

1.

Ampana (PL)

Pab e an

-

Kabupaten Morowali Utara

2.

Kasiguncu (PU)

c

-

Kabupaten Poso

3.

Moahino / Bohumbelu (PL)

4.

Poso (PL)

5.

Kolonedale (PL)

Madya

Kabupaten Morowali


- 1 85 No.

94 .

Nama Kantor B e a dan Cukai KPPB C Luwuk

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


Madya

Kabupaten Banggai

Pabean

KPPBC Bitung

M adya Pabean

Kata Bitung


Pas Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

-

Kabupaten Banggai

1.

-

Kabupaten Banggai

2.

B anggai (PL)

Kepulauan

3.

Toili (PL)

-

Kabupaten Banggai Laut

4.

B unta (PL)

-

Kabupaten Toj o Una- una

5.

B ubung (PU)

c

95.

No.

Pagimana (PL)

6.

Luwuk (PL)

7.

Wakai

8.

Batui

-

Kata Bitung

1.

Kema (PL)

-

Kabupaten Minahasa Utara

2.

B elang (PL)

pada Kecamatan Likupang

3.

Kotabunan (PL)

Barat, Kecamatan Likupang

4.

Likupang (PL)

Selatan, Kecamatan

5.

Bitung (PL)

Likupang Timur, Kecamatan

6.

Ratatotok

c

Dimemb e , Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Ke ma -

Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Kombi, Kecamatan Lembe an Timur, Kecamatan Kakas , Kecamatan Kakas Barat, Kecamatan Remboken, Kecamatan Langowan Barat, Kecamatan Langowan Selatan, Kecamatan Langowan Timur,

�


- 1 86 No.

Na.ma Kantor Bea dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.

Kantor Bantu Pelayanan B e a dan Cukai

No.

P o s Pengawasan Bea dan Cukai

Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Tomp aso , Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Tondano Timur, dan Kecamatan Eris -

Kabupaten Minahasa Tenggara

-

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

-

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

96.

KPPB C Manado

M adya Pabean

Kota Manado

-

Kota Manado

1.

Labuhan Uki (PL)

1.

Inobonto (PL)

-

Kabupaten Minahasa Utara

2.

Tahuna (PL)

2.

Tagulandang (PL)

p ada Kecamatan Wori,

3.

Hulu Siau (PL)

3.

Manado (PL)

Kecamatan Talawaan dan

4.

Marore (PL)

4.

Sam Ratulangi (PU)

Kecamatan Kalawat

5.

Miangas (PL)

5.

Molibagu (PL)

Kabupaten Minahasa p ada

6.

Amurang (PL)

6.

Petta (PL)

Kecamatan Tombariri,

7.

Lirung (PL)

Kecamatan Pineleng,

8.

Kantor P o s Lalu B e a Manado

c

-

Kecamatan Tombulu , Kecamatan Sander, Kecamatan Tondano Utara, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Tondano Selatan, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat dan

..� �


- 1 87 Nama Kantor

No.

Bea dan Cukai

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


No.


Kecamatan Kawangkoan Utara -

Kata Tomohon

-

Kata Kotamobagu

-

Kabupaten Bolaang Mongondow

-

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

-

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

-

Kabupaten Kepulauan Sangihe

-

Kabupaten Kepulauan Talaud

-

Kabupaten Minahasa Selatan

97.

KPPBC Gorontalo

M adya

Kata Gorontalo

-

Kata Gorontalo

1.

Kwandang (PL)

Pabean

-

Kabupaten Bone Bolango

2.

Paguat (PL)

c

-

Kabupaten Gorontalo

3.

Pap ayato (PL)

-

Kabupaten Gorontalo Utara

4.

Jalaluddin

-

Kabupaten Boalemo

5.

Gorontalo (PL)

-

Kabupaten Pohuwato

6.

Anggrek (PL)

-

Kota Ambon

1.

Pattimura (PU)

1.

B anda (PL)

Pabean

-

Kabupaten Maluku Tengah

2.

Kantor Pos Lalu Be a Ambon

2.

Narnlea (PL)

c

-

Kabupaten Buru

3.

Geser (PL)

-

Kabupaten Buru Selatan

4.

Wainib e / P . Bum (PL)

KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU

98.

KPPB C Ambon

M adya

Kota Ambon


- 1 88 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


-

No.


Pos Pengawasan

No .

Bea dan Cukai Tulehu (PL)

Kabupaten Seram Bagian

5.

Timur

6.

Opin/ Pasahari (PL)

Kabupaten Seram Bagian

7.

Ambon (PL)

Barat

99.

KPPBC Tual

-

Kota Tual

1.

Benjina/ P . Kei (PL)

Pabean

-

Kabupaten Kepulauan Aru

2.

Saumlaki (PL)

c

-

Kabupaten Maluku Tenggara

3.

Ngadi

-

Kabupaten Maluku Tenggara

4.

Elat

Barat

5.

Larat

Kabupaten Maluku B arat

6.

Wonreli/ Kisar

Daya kecuali Pulau Wetar

7.

D . Dumatubun Langgur (PU)

8.

Serwaru

M adya

Kota Tual

-

1 00 .

KPPBC Temate

1.

D obo

9.

Karel Satsuit Tu bun (PU)

10.

Tual (PL)

-

Kota Ternate

1.

Pulau Gebe (PL)

1.

Labuha (PL)

Pabean

-

Kota Tidore Kepulauan

2.

Galela/Tobelo (PL)

2.

B abullah (PU)

c

-

Kabupaten Halmahera Barat

3.

Pulau Mangole (PL)

3.

Bastiong (PL)

-

Kabupaten Halmahera Utara

4.

Kantor P o s Lalu B e a Temate

4.

Tanj ung Barnabas (PL)

-

Kabupaten Pulau Morotai

5.

Temate (PL)

Kabupaten Halmahera

6.

Sanana (PL)

M adya

Kota Ternate

-

Timur -

Kabupaten Halmahera Tengah

-

Kabupaten Halmahera Selatan

�

-

Kabupaten Kepulauan Sula

-

Kabupaten Pulau Taliabu


- 1 89 No.


Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.

Kantor Bantu Pelayanan Be a dan Cukai

Pos Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS PAPUA 101.

KPPBC Sarong

-

Kota Sarong

1.

Teluk Kasim (PL)

Pabean

-

Kabupaten Sarong

2.

Kantor Pos Lalu Bea Sarong

c

-

Kabupaten Sarong Selatan

2.

Arar (PL)

-

Kabupaten Raj a Ampat

3.

Sarong (PL)

-

Kabupaten Maybrat

4.

Pelabuhan Khusus Perikanan

-

Kabupaten Tambrauw

Madya

Kota Sarong

1.

D omine Edward O sok (DEO) Sarong (PU)

Sarong (PL)

5.

Pelabuhan Khusus Perikanan

Klalin (PL)

102.

KPPBC Manokwari

Madya

Kabupaten M anokwari

Pabean

6.

Pelabuhan Waisai (PL)

-

Kabupaten Manokwari

1.

Rendani (PU)

-

Kabupaten Manokwari

2.

M anokwari (PL)

c

Sela tan -

Kabupaten Teluk Wondama

-

Kabupaten Pegunungan Arfak

103.

� d--..

KPPBC B abo

-

Kabupaten Teluk Bintuni

1.

Fakfak

1.

Bintuni (PL)

Pabean

-

Kabupaten Fakfak

2.

Kaimana

2.

LNG Tangguh

c

-

Kabupaten Kaimana kecuali

3.

Wimro

Kecamatan Teluk Etna

4.

Kokas (PL)

5.

Fakfak (PU)

6.

Fakfak (PL)

7.

Pulau Adi (PL)

8.

Etna

9.

Kaimana (PL)

10.

Utarom Kaimana (PU)

Madya

Kabupaten Teluk Bintuni


- 190 No.

1 04 .


KPPBC Jayapura

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No .


Pos Pengawasan

No .

Bea dan Cukai

11.

Lobo (PL)

12.

Pelabuhan Khusus Arawala (PL) S armi (PL)

-

Kota Jayapura

1.

Sentani (PU)

1.

Pabean

-

Kabupaten Jayapura

2.

Skouw (LBD)

2.

Kiwirok (PL)

c

-

Kabupaten Jayawij aya

3.

Kantor Pos Lalu Bea Jayapura

3.

Senggi (PL)

-

Kabupaten Sarmi

4.

Hamadi (PL)

4.

Waris (PL)

Madya

Kota Jayapura

Kabupaten Pegunungan

5.

Wembi (PL)

Bin tang

6.

D e mta (PL)

-

Kabupaten Keerom

7.

Wamena

-

Kabupaten Mamberamo

8.

Jayapura (PL)

Raya

9.

B atom

Kabupaten Mamberamo

10.

Arso Timur

Corgodock

-

-

Tengah

105.

KPPBC Amamapare

Madya

Kabupaten Mimika

Pabean

-

Kabupaten Nduga

-

Kabupaten Lanny Jaya

-

Kabupaten Tolikara

-

Kabupaten Yahukimo

-

Kabupaten Yalimo

-

Kabupaten Mimika

1.

Timika (PU)

1.

-

Kabupaten Kaimana p ada

2.

Kuala Kencana/Kota Baru

B -

106.

KPPB C Biak

M adya Pabean

Kabupaten Biak Numfor

2.

Pad XI

Kecamatan Teluk Etna,

3.

Teluk Etna

Kabupaten Deiyai

4.

Tembagapura

5.

Pomako I

6.

Amamapare (PL)

-

Kabupaten Biak Numfor

1.

Kantor Pos Lalu Bea Biak

1.

Serui (PL)

-

Kabupaten Kepulauan

2.

Nabire

2.

D awai (PL)

Yapen

3.

Biak (PL)

Kabupaten Waropen

4.

Waren

c -


- 19 1 No.

1 07 .

Nama Kantor B e a dan Cukai

KPPBC Merauke

Wilayah Kerj a Tipe

Lokasi Kantor


No.


Bea dan Cukai

-

Kabupaten Supiori

5.

Frans Kaisiepo (PU)

-

Kabupaten Nabire

6.

Enarotali

-

Kabupaten Paniai

-

Kabupaten Intan Jaya

-

Kabupaten D ogiyai

-

Kabupaten Puncak

-

Kabupaten Puncak Jaya

-

Kabupaten Merauke

1.

Sota (LBD)

Pabean

-

Kabupaten Boven Digul

2.

Bupul (LBD)

c

-

Kabupaten Asmat

3.

Mindiptana (LB D )

-

Kabupaten M appi

4.

Agats (PL)

Madya

Kabupaten Merauke

1.

Kantor Pos Lalu Bea Merauke

..

JUMLAH TOTAL

P o s Pengawasan

No.

Bea dan Cukai

1 54 KANTOR BANTU

3 KPU

5.

Bade (PL)

6.

Mopah (PU)

7.

Merauke (PL)

8.

Wanam (PL) 6 6 3 POS PENGAWASAN

1 04 KPPBC

MENTER! KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Sal inan sesuai dengan asl inya Kepal a BiroUmum u. b. KepalaBagianT. U. Kern enterian

c

�

ARIF BINTARTOYUWONOt:t' NTP

1 q7 1 09 1 2 1 99 703 1 00 11


- 1 92 LAMPIRANIII PERATURAN ME NTER! KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 1 8 8/ PMK. 01/2016 TE NTANG ORGA NISASI DA N TATA KERJA INSTA NSI VERTIKAL DIREKTORATJE NDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI KANTORWILAYAH DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI

SUBBAGlAN RU MAl-I T A N G O A

Bl D A N O

BI O A N G KEPABEANAN

SU BBAO l A N K E P EOAWAIAN

D A N C U KA I

FASI L I T A S K E P A B E A N A N

DAN

P E N l N DAKAN

D A N P E N Y I D I KA N

CU KAI

S E KSI P E Rl J I N A N

DAN

FAS1LITAS

(3)

KE P AT U H A N

I N T ELIJEN

S E KSI K E B ER/\TAN

DAN

BAN D I N G

B I MBI N O A N

K E P AT U HA N

H U B U N OA N

DAN

P E N I N DAKAN

(2)

MASYARAKAT

K E P AT U H A N

P E LA K S A N A A N

T U OA S P E N OAWASAN

K E P AT U H A N

P E N ER I MA A N D A N P E N G E I�O LAAN

P E LAKSAN A A N

T U O AS P E LAY A N A N

P ELAKSA N A A N

T U O A S A O M I N ISTRASI

DATA

S E KSI P E N Y I D I KA N

-� �

DAN


- 193 BAGA N ORGANISASI KANTORWILAYAH DIREKTORATJENDERALBEA DAN CUKAIKHUSUS KA N T O R W I LA Y A H D I R EKT ORAT J E N D E RA L B E A D A N C U KA J K H US U S

BA GIAN UMUM

S U B BAGIA N K E P EGAWAIAN

I B I DA N G K E P A B EA N A N D A N CUKAI

I

-

>-

-

S EKSJ

-

P A B EA N DAN C U KA J

SEKSI FA SILIT A S K E P A B EA N A N

{2)

S E KSI KEBERAT A N DAN BA N DI N G

f-

�

I

I

B I DA N G

B I DA N G P EN Y I D I KA N D A N

O P E RAS!

B A RA N G HASIL P E N I N DA KA N

I

I

SUBBAGIAN

H U B U N GA N MASYARAKAT

TATA USAHA DAN

DAN RU MAH T A N GGA

K E V AN GAN

P EN Y I D I KA N

SEKSI

(2)

S E KSI

SEKSl -

(2)

B I DA N G KEPAT U H A N I N T E R N A L

I

S EKSI

-

I N T ELIJ E N

P E N I N DA KA N

I

SUBBAG!AN

I

P E N I N DA KA N DAN SARA N A

SEKSI

I I

BA RA N G H A S I L P E N I N DA KA N

-

KEPAT U H A N P ELAKSA N A A N T U GAS P ELAY A N A N

SEKSI

t--

KEPAT U H A N P E LAKSANAAN T U GA S P E N GAWASAN

SEKSI

SEKSI -

SARANA O P ERAS!

KEPAT U H A N P E t..A KSANAAN T U GAS A D M I N I ST RA SI

S E KSI f-

I N F'O RMASI K E P A B EA N A N DA N C V KA I

I I I -

KELO M P O K

I I -

JABAT A N F U N G S I O N A L

I I I

I I I I


- 1 94 BAGAN ORGANISASI KA NTOR PELAYANAN UTAMABEA DAN CUKAI TIPE A KA N T O R PELA YANAN UT AMA BEA DAN CUKAI TIPE A

BA GIAN UMUM

I BlDANG

P E N ERIMAAN DAN P E N GEMBALIAN

-

t-

(2)

SEKS! PEN AGIHAN

I

I BIDANG

(4)

SEKSI A D M I N ISTRASI M A N I FES

L

P E LAYANAN FASILITAS

B I M B I N GAN KEPATUHAN

PABEAN DAN CUKAI

DAN LAYANAN IN FORMASI

I

I

SEKSI

PABEAN DAN CUKAI

-

(3)

-

-

PABEAN DAN CUKAJ

-

(2)

SEKSI LAYANAN I N FORMASI

SEKSI

I I I I

I

TATA USAHA

DUKU N GA N T E K N I S

DAN R U M A H T A N GGA

{4)

I BIDANG

BCDAN G

P E N IN DAKAN DAN P E N Y I D I KAN

KEBERATAN

KEPAT UHAN INT E R N A L

I

I

I

t-

-

SEKSI INT ELIJ E N

(2)

SEKSI P E N I N DAKAN

(3)

�

SEKSI

SEKSI KEBERATAN DAN BAN D I N G

SEKSI BANTUAN HUKUM

{3)

-

KEPATUHAN P ELAKSANAAN T U G A S P E LAYANAN

SEKSI

�

KEPAT U H A N PELAKSANAAN T U GAS P E N GAWASAN

S E KSI

SEKSI P E N Y I D I KA N

.--

(2)

�

KEPAT U H A N PELAKSA N A A N T U G A S A D M I N I ST RA S I

I I

KELO M P O K JABATAN F U N G S I O N A L

I I I

I SUBBAGIAN

BIDANG

�

T EMPAT P E N I MBUNAN

,___

�

B I M B I N GAN KEPATUHAN

I SUBBAGIAN

I

SEKSI

P ERIJ I N A N DAN FAS!LITAS

SEKSI

(2)

KEVAN GAN

BIDANG

I

SEKSI -

SUMBER DAYA MANUSIA

I PABEAN DAN C U K A !

I

I SUBBAOIAN

BIDANG P E LA YANAN

PERBEN DAHARAAN

I SUBBAGIAN

t-

I I


- 1 95 BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANANUTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B KANT O R P ELAY A N AN UT AMA BEA DAN CUKAI TIPE B

BA GIAN UMUM

I

I

I BIDAN G

P ERBEN DAHARAAN DAN

P ELAY A N A N DAN FASILIT AS PABEAN DAN CUKAJ

P EN ERIMAAN DAN

SEKSI P ENAGIHAN DAN KEBERATAN

B I M B I N GAN K E P AT UHAN

(2)

DAN LAY A N A N I N FORMASI

I

�

P EN G E MBALIAN

SEKSI P ABEAN DAN CUKAl

-

(3}

SEKSI -

FASILITAS P A B EAN DAN

�

BIDANG

P E N I N DAKAN DAN P E N Y I D I KA N

K E P AT U HAN I N T E RNAL

I

CU KAI

SEKSI

I I I

KELO M P O K

(2)

f-

P EN IN DAKAN

SEKSI P E N Y I D I KAN

KEPAT U HAN P E LAKSANAAN TU GAS P E LAYANAN

SEKSI

f-

KEP AT U HAN P E LAKSANAAN T U GAS

P E N GAWASAN

SEKSI -

KEPATU HAN P E LAKSANAAN T U GAS ADMI N I STRASI

I I

JABATAN FU N G S I O N A L

I I I

INT ELIJEN

SEKSI

f-

-

ADMIN I ST RASI MANI FES

SEKSI

SEKSI -

SEKSI LAY A N A N I N FORMASI

SUBBAGIAN D U KU N GAN T EK N I S

R U M A H T A N GGA

I

SEKSI BIMBI N GA N K E P AT U H A N

SUB BA GIAN T AT A U SAHA DAN

BIDANG

I

�

.-a-b'

KEUAN GAN

BIDANG

SEK SI

-

SUMBER DAYA MANUSIA

I

I

-

SUBBAGIAN

BIDANG

KEBERATAN

�

SUBBAGIAN

-

I I


- 1 96 BAGAN O RGANISASI KANTO R PELAYA NAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C KA N T O R P E LA Y A N A N UTAMA BEA DAN C U KA J TIPE C

BA GIAN UMUM

SU BBA GIAN

SUBBAGIAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KEUANGAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN OU KU NGAN T E K N l S

D A N RU M A H TANGGA

BIDANG BIOANG P E R8£N D A H A RAAN DAN KEBERATAN

S E KSI P E N ERIMAAN DAN

BIDANG

P E LAY A N A N DAN

BIDANG

FASILITAS PABEAN D A N CUKAJ

P E N I N DAKAN DAN P E N Y I DIKAN

(2)

S E KSI PABEAN DAN CUKAI

S E KSI

SEKSI

(3)

I N T ELIJEN

KEPAT U H A N P E LA K S A N A A N

(2)

P ENG EMBAL!AN

S E KSJ PENAG!HAN

KEPAT U H A N I N T E R N A L DAN LA. Y A N A N I N FORMASI

TUGAS P E LA Y A N A N

SEKSI

SEKSI

SEKSI PASlLITAS PABEAN DAN CUKAI

{2)

PAT ROL! DAN O P ERAS!

('2)

KEPAT U H A N P E LAKSA N A A N TUGAS

P E N GA W A S A N

SE:KSI S E: KSI

SEKS!

P E N Y I O I KA N

KEBERATAN

A D M I N I ST RASI M A N I FES

D A N BARANG H A S I L P E N I N DAKAN

S E KSI KEPAT U H A N P E LAKSA N A A N TUGAS

A D MI N I ST RA S I

SEKSI

S E KSI

S A RA N A O P ERAS!

B I M B I N G A N K E P AT U H A N

S E KSI LAY A N A N I N FORMASI

�,.

�


- 1 97 BAGAN OR GAN ISASI KANTOR PEN GAWASAN DAN PELAYANAN B EA DAN CUKA I T IPE MADYAPAB EAN KA N T O R P E N GAWASAN DAN P E LAYANAN BEA DAN CUKAI T I P E MADYA PABEAN

SUBBAGIAN U MU M

I I U RUSAN TATA U SAHA DAN KEPEGAWAIAN

I

I SEKSI

SEKSI

SEKSI

ADMIN I ST RASI MA N I FES

PERBENDAHARAAN

I

I

I

-

SUBSEKSI

SUBSEKS! I N T E J.,IJEN

{2)

f-

SUBSEKSI P E N I N DA KA N

{2)

P E N GA D MI N I ST RASIAN P E MBERITAHUAN P E N G A N GKUTAN BARANG

I SEKSI

SUBSEKSJ

{6)

DAN P E N GEMBALIAN

SUBSEKSI

SUBSEKSI LAYANAN I N FORMASI

(2)

-

P E N Y U LU H A N

KEPAT U H A N P E J.,AKSANAAN T U GAS P E L AY AN AN DAN

-

SUBSEKSI P ENGOLAHAN DATA

ADMI N I ST RASI

-

A D MI N ISTRASI P E N AGIHAN

I

SUBSEKSI

SUBSEKSI

-

P E N GOLAHAN DATA DAN ADMI N I SI' RAS! DOKUMEN

I

I

HAN GGAR PABEAN DAN CUKAI

SEKSI

KEPAT U H A N I N T ERNAL

I N FORMASI

I

L

{2)

(9)

I

I SEKSI

P E N Y U LU H A N DAN LAYANAN

P E LAYANAN

ADMINISTRASi P E N E RIMAAN DAN JAMINAN

SUBSEKSI

-

I

KEPABEANAN DAN CUKAJ

SUBSEKSI

-

P E N GA D M I N I ST RASIAN MA N I F'E S

URUSAN R U M A H TANGGA

SEKSI

I

P E N I N DAKAN D A N P E N Y I D I KAN

URUSAN KEU A N G A N

SUBSEKSI

-

KEPAT U H A N P E LAKSANAAN T U GAS P E N GAWASAN

-

SUBSEKSI AD M IN J ST RASI DOKUMEN

SUBSEKSI

-

P E N Y I D I KAN DAN BARA N G HASIL P E N I N DAKAN

-

SUBSEKSI SARANA O P ERASl

I I I I I-

JABATAN FUNGSIONAL

I I I I

...�

I I I I

KELOMPOK

I

I-

I I


- 19 8 BAGAN OR GANISASI KA NTOR PENGAWASAN DAN PELAYANANBEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI KANTOR PENGAWASAN DAN P ELAYANAN BEA DAN CUKA[ TrPE MADY A CUKA[

SUBBAGrAN U MUM

I I URUSAN

I lNT ELIJEN DAN P E N l N DAKAN

�

PENY £D[KAN

-

-

lNTEL[JEN

SUBSEKS[ PENY£D£KA N

�

(2)

SUBSEKSI SARANA OPERAS[

ADMlNISTRAS[ BARANG HAS[L P EN l N DAKAN

I SEKS[

PENYULUHAN

KEPATUHAN INT ERNAL

DAN LAYANAN lNFORMAS[

(2)

I

I SUBSEKS[

SUBSEKS[ HANGGAR PABEAN DAN CUKA[

(3)

-

SUBSEKS[

-

PENYULUHAN

KEPATUHAN P E LAKSANAAN TUGAS P ELAY ANAN DAN ADMlN[STRASI

SUBSEKS[

,.._

ADMlN£STRAS£ PENAGIHAN

�

DAN P ENGEMBALIAN

SUBSEKS[

SUBSEKS[ LAYANAN lNFORMAS[

�

KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS P E N GAWASAN

SUBSEKS[

-

ADMINrST RASI DAN D£STRIBUS£ PrTA CUKA[

I �

I

I KELOMP OK

I I

JABATAN FUN GS£0NAL

I I I

q--

I SEKS[

I

L

SUBSEKS[ ADMlN£STRAS[ P E N ERIMAAN DAN JAMINAN

SUBSEKS[

SUBSEKS[

I KEPABEANAN DAN CUKAI

I

DUKUNGAN T EKNIS

SEKS[ PELAYANAN

P ERBENDAHARAAN

I

SUBSEKSI

P E N l N DAKAN

SEKS£

DAN BARANG HAS[L PENIN DAKAN

I �

I

I SEKS[

RUMAH TAN GGA DAN

KEUANGAN

DAN KEPEGAWA£AN

SEKS[

U RUSAN

URUSAN

TATA USAHA

�

I I


- 199 BA GAN OR GANISASI KANTOR PEN GAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A KAN T O R P E N GAWASAN DAN P ELAY A N AN BEA DAN CUKAJ T I P E MADY A PABEAN A

SUBBAGIAN UMUM

I I U RU SAN TATA U SAHA DAN KEP EGAWAIAN

I

I

S E KS I

SEKSI

P E N I N DAKAN DAN P E N Y I DIKAN

P ERBEN DAHARAAN

I

I

�

SUBSEKSI I N T ELIJEN

P E N I N DAKAN

�

SU BSEKSI P EN Y I D I KA N D A N BARA N G H A S I L P E N I N DAKAN

-

I

SUB SE KS!

-

P E N Y U LUHAN

(6)

I

>--

KEPAT U H A N P E LAKSANAAN T U GAS P ELAY A N A N DAN

�

SU B SEKSI P EN G O LA H A N DATA

A D MI N I ST RASI

SUBSEKSI

-

A D MI N I ST RASI P E N AG I H A N

LAY A N AN I N FORMASI

(2)

SUBSEKSI

-

KEP AT U H A N P ELAKSANAAN T U GAS P E N GAWASAN

�

SU B S E KSI A D MI N I ST RASI D O KU M E N

SUBSEKSI A D M I N I STRASI MAN I FES

I I I

KELO M P O K

I I

JABATAN FUNGSIONAL

I I I

er--

P E N GOLAHAN DATA DAN ADMI N I ST RASI D O K U M E N

SUBSEKSI

SUBSEKSI H A N GGAR

-

�

I SEKSI

KEPAT U H A N I N T E R N A L

I

P ABEAN DAN CUKAI

(2)

DAN P EN G EMBALIAN

DAN SARAN A O P ERAS!

�

L

I

DAN LAY ANAN I N FORMASI

I

U RUSAN RUMAH T A N GGA

S E KSI

P E N Y ULUHAN

(10)

SUBSEKSI

S U B SEKSI

-

P E LAYANAN

ADMI N I ST RASI P EN ERIMAAN DAN J A M I N A N

I SEK SI

KEP ABEAN A N DAN C U K A I

SUBSEKSI

-

I SE KSI

U R U SAN KEUANGAN

-

I I


- 200 BAGAN ORGANISASI KANTOR PEN GAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYAPABEAN B KAN T O R P E N GAWASAN D A N P E LAY A N A N BEA DAN CUKAI T I P E MADY A PABEAN B

SUBBAGIAN UMUM

I I U RUSAN TATA U SAHA D A N KEP EGAWAIAN

-

I

I

SEKSI

SEKSI

P E N I N DAKAN DAN P EN Y I D I KA N

P ERBEN DAHARAAN

I

I

SUBSEKSI I N T ELIJEN

SUBSEKSI

-

DAN J AM I N A N

SUBSEKSI

-

P E N IN DAKAN

DAN BARA N G HASIL P E N I N DAKAN

P E LAY A N A N

L

(6)

-

P E N GOLAHAN DATA DAN A D M I N ISTRASI D O K U M E N

I SUB SE KS!

SUBSEKSI

PABEAN DAN C U K A I

P E N Y U LU H A N

(4)

t--

T UGAS P ELAY A N A N D A N A D M I N I ST RASI

SUBSEKSI

-

A D M I N ISTRASI P E N AG I H A N

KEPAT U HAN P ELAKSAN AAN

SUBSEKSI

-

HANGGAR

LAY A N A N I N FORMASI

SUBSEKSI

-

K E P AT U HAN P E LAKSA N AAN T U GAS P E N GAWASAN

SUBSEKSI A D M I N I ST RASI MAN I F E S

I I I

KELOMPOK

I I

JABAT A N F U N G SI O N AL

I I I

ct-

SEKSI

I

-

�

I SEKSI

K E P AT U H A N I N T E R N A L

DAN LAY A N A N I N FORMAS!

I

U RUSAN RUMAH T A N GGA

I

P E N Y U LU H A N

K E P A B E A N A N DAN C U KA I

D A N P E N GEMBALIAN

SUBSEKSI P E N Y I DIKAN

I SEKSI

SUBSEKSI

t--

DAN SARAN A OP ERAS!

-

A D M I N I ST RASI P E N ERIMAAN

I SEKSI

URUSAN KEUAN GAN

-

I I


- 20 1 BAGAN O RGANI SASI KANTO R PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KANTOR PENGAWASAN DAN PEU.. Y ANAN BEA DAN CUKAJ T I P ! MADYA PABEAN C

SU B SA G I A N U MU M

URUSAN TATA U SA. H A DAN KEPEO>.. W AIAN

SEKSI

SEKSI

P E N I N OA KA N DAN P E N Y I O I KA N

P E R B E N OAHARAAN

SUBSEKSI I NT E LIJ E N

SUBSEKSI A D Ml N ISTRASI MAN I FES, P E N E R I MM N DAN J A M I N A N

U R U SA. N

U RUSAN

KEUANGAN

RU MA H TA.NOGA

SEKSI

SEJ.:'.Sf

P!LAYANAN KEPABEANAN DAN

KEPAT UHAN INTERNA i..

CUKAI DAN OU KU NGAN T EKNIS

OAl'f' PENYULUHAN

SUBSEKSI

SUBSEKSI

HANGOAR PABEAN DAN CUKAJ

KEPAT U HAN PEL/\KSANMN

('2)

TUOAS

SUBSEKSI

SUBSEKSI

P E N I N OAKAN

A D MI N I ST RASI P E N A O I H A N

P ENOOLAHAN 01\TA

PENYU LVHAN

Oi\N SA R A N A OPE RAS!

DAN P E N O EMB/\LIAN

DAN ADMIN ISTRASI 001\UMEN

DAN LAYANAN INFORMASI

SUBSBKSI

SUBSEKSI

suese.-s1 P E N Y I D I KA N D A N B A R A NO H A S I L P E N I N Di\KAN

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA, ttd . S RI MULYANI IND RAWATI


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

Recommend Documents