Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencalaal Pembalgunan Nflsional
SALNAN KEPUTUSAN MENITRI PERENCANAAN PI,MBANGIINAN NASION'AL/ IGPAI.A. BADAN PERENCANAAN PE.MBANGI.INAN NASIONAL
NOMOR Kf,P.A/M"PPN /HK/ OI / 2017 TENTANG PEMBINTLIKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERTUMBU}IAN EKONOMI HIJAU DAN ENERGI BERSIH i!'lEl.lTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIoNAL/ KETALA BADAN PERENCANA.A"\ PEMBANGUNAN NASIONAL,
bahwa dalam rangka mensinkronisasikan dan menyelaraskan kegratan-keSiatan anter stakeholde| baik pusal maupun daerah terkait pelaksanBan program Fftumbuhan ekononi hijau cian energi bersih, meningkatkafl efektiliias pelaksaflaal1 pr.ogram pelturnbohan ekonomi hijau dan energi bersih rii setuua sektor seda membano roenca1.€j t,,tret-tat3.et pembangunan flasional. perlu dilal-ukan keSiatan koordinasi sbaiegis perlumbuhal
l4enimbang
ekonomi hijau dan cncryi ircrsih; tr.
bahwa be.dasarkan pedimbargan sebagainana dimaksud dalarn hwuf a, perlu menbentuk fim Koordinasi Strategis Pettumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi tsersih:
bahwa pe,abat dan pegawai yang nanunya tcrcantun dalam Lampirafl Keputllsan ini dianggap rlarrpu dan rrememrhi persyaratan untuk duduk dan melakanakan tugas sebagai an&8ot4 Tim Koordinasi Stratetis Pertumbuhan Ekonomi Hijau cian Energi Be!sih;
Mengurgat
:
1
2
UndanS-UndanS Norlor i8 T4h n 2016 tentang An&lara[ Pefl(ldpat^n ddh Belanj4 Negara Tahun Ansgaran zoi !- (kmbar?n Negara Republik lndonesia Tahuh 2016 Nomor 240,'lambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nc,mor 5948);
Peratura Presiden n"onror 45 Tahun 20i3 tentans Tata Cara Felaksanaan Angg&an Pendapata dall BelanJa Negarai
3
l'eraturan Presiden Nomor 82 lahun 2014 tenf4hg Pen8esalBn Agrgenrcnt on the Est;lbllsht efit ol the Globa! Gtce Growth Instit te (Pers.t:,juan fembe[tukan LembaSa Globai Pertu[lbuhan I{ijau): 4. Perahlran ...
2-
4.
Peraturan hesiden Nomor
7 Tah],n 2015 tentanS
OrSanisasi
Kemcnterian NeSara;
5.
Peraturan Presiden Nomor 65 fahun 2015 tentanS Kementerian Perencanaan PembanSunan Nasional;
6.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 teft^ng Badar. Perencanaan PembanSunan Nasional, sebaSaimana telah diubah dengafl Peraturan Presider Nomor 20 Tahun 2016;
7.
Peraturan Menteri Percncanaa[ PembanSunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanguflar N-asional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi d&r Tala Kerja Kementerian Perencanaan Pemban8unan Nasional/Badan Per'encanaan PembanSunan Nasional;
8.
Peiaturan Mented Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana4n PeftbanSunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelapcra\ Pcnantauan dan Evaluasi KeSiatan dan AhS8arani
MEMUTUSK{N: Menetapkan
K-EruTUSAN Mf,NIERJ PERENCANAAN
PEMBANGTJNAN
NASIONAI/BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL TENTANG PEMBENTT'XAN TlM KOORDINASI STIAIEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI HUAU DAN ENER,GI BERSIH.
P[RTAr\L
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan EnerSi Bersih, untuk selanjutnya disebut Tim Koordirasi strategis, dengan susunan keanggotaan xbagaimana tercahtum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA.
Tim Kmrdinasi StrateSis terdiri atas Tim Penllarah, Tim PelakMna, dan TenaSa Pendukun8.
KTTIG
Tim
KEEMPAT
Pena[g8ung Jawab bertugas:
PenSarah bertuSas membe kan arahan kebijakan, menSawasi, membimbing, dan meLmtau kemajuan dan memberi saran pernccahan atas permasalahan pelaksanaan keSiatall.
a.
memberikan arahan
dalt melakukan koordinasi kepada
Tim
Pelaksana;
b.
melaksanakan pengendalian terhadap kesiatan-kegiatafi yaag dilakukan oleh Tim Pelaksana;
c.
menyaftpaikan laporun Wlaksana,,n kegiatafl kepada Menteri Perencanaan PembanSunan Nasional/Kepala Badan Petenc tla r PenrbanSunan Nasional. KELI.MA
-3KII,IMA
Tim Pelaksana berhSas:
a.
nrefakukan penyusunan jadwal * a lencana kerja ke8iatan Koordinasi StrateSis Pcdumbuhan f,kononti Hijau dan Energi Be.sih;
b.
mclakukan koordinasi dalam ranSka pendampingan keSiatan ketjasafiA The Grcen Progam Phase 2, Indonesia Clean E eW Developnrcnt llogurn (ICED) Phase Z, da\ Geothernul Lbpacjly Buildiry ()LOCAPt, ProJ:ect Planni8 Miseion PhysikalivhTe c h n isch e B u n desa n sta I (Y't-Bl ;
c.
mclaporkan hasil plaksanaan kcgiatan kepada Menteri Perencanaan Pcmbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunah Nasional melalui PenanSgunS Jawab Kegiatan.
KIIN M
TenaSa Pendukun8 beltugas:
a.
membantu pelakMnaan tu8as Tim Pelaksana dalam penyiapan dan nlengoLah
b.
bahali
melaksanakan tugas-tu8as
lain yang
ditu8askan
olch
Tim
Pel^ks n^KTTLJUH
sregal^ biaya yang diperlukan dalam nngka pelaksanaan tuSas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anglatan 2077 .
KTt)t]LAPAN
Keputusan ini berlaku s€jak tanSSal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pa.la tarl&gal 31 Jatfiari 2Ol7 MXNTER] PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPAIA BADAN PERE.NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
ttd. BAMBANG P.S. BRODJOMGORO
Salitan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
/+ll'6-
'b
RR Rita f,rawati
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN M.ENTERI PPN/KEPAIA BAP?fJ.IAS
NOMOR KEP.E,/MJ?N,/HK-/ O 1 / 20 1 7 TANGGAL 3I JANUARI 2OI7 SUSIJNAN IGA,I{GGOTAAN TlM KOORDINASI STRATEGIS PERTUMBUTIAN EKONOMI HUAU DAN ENERGI BERSIH
TIM PENGARAH Ketua
Dcputi BidanS Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
Aflggola
1. Deputi Bidang f,konomi, Kementerian PPN/Bappe nas;
2. Dep]uji BidanS
Pendsnaa,n PembanSunan,
Kementerian PPN,/Bappenas;
3. Deputi BidanS Koordinasi lnfraslruktur
Percepatan
dan
PengembanSan wilayah, Kemelterian Koordinato Bid&n8 Perekonomian;
4.
Deputi Bidang Koordinasi PenSelolaan Efler8i, Sumber Daya Alam dan LinSkun8an Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Per€konomian;
5.
Direktu Jenderal Ener8i Baru, Terbarukan, dan Kohservasi EnerSi, Kementerian EnerSi dah Sumber Daya Mirleral;
6.
DirektE Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LinSkungan Hidup dan Kehutanan;
7.
Kepala Badan Penelitian, PenSembanSan, dan Inovasi (Balitband, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanani
8.
Dir€ktorat Jehderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
9.
Staf Ahli Menteri BidanS Ekonomi Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10.
Kepala Badan Kebijakan fiskal, Kerhenterian KeuanSan;
11. Deputi Bidang Pendidikan dan
Pelatihan
Aparatur, LembaSa Administrasi Negara;
12.
Gubernur Kaliftantan Tengahi
I3. Gubernur
13
Gubemur Kalirna[tan Timur;
t4
Prof. Emil Salim;
t5
Dr Erna witoelar;
16
Dr. Sefijati t). Sastrapradja;
t7
Kemal Stamboel;
l8
Ketua Uftum Kamar Da8an8 dan Indr6tri Indonesia (KiDIN);
19
Ketua Umum Perhimpunan Bank-Rank Umum Nasional (PIRBANAS) ;
20.
Direktur Eksekufif Keftitraarl bagi Pembaruan Tata Pemerintahan;
u
PENANGGUNG JAWAB
:
21.
Direktur Ekekutif Yayasan Kehati;
22.
L:bunlry Reprcsen tztive, GGGI Indonesia.
Deputi BidanS Kemaritiman dan Sumber Daya Ala,x., Kementcrian PPN/Bappenas.
C
TIM PELAKSANA Ketua
Dir€ktur Sumber Daya EnerSi, Mifleral PertambanSan, Kementedan
AnSgota
l.
PPN"
dan
/ Bapperlas.
Setret4ris Dewan Nasional Kawaen Ekonomi
Khusus, Kementerian Koordinator
BidanS
Pcrekonomian;
2.
Asisten Deputi Pelestarian IjngkurSan Hidup, Kcmenterian Koordinator BidanS Perekohomian;
3.
t)irektur KonseivaJi EnerSi, Kementerian Ener8i dan Sumber Daya Mineral;
4. Dircktur
Aneka EnerSi Baru dan EnerSi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5.
Direktur BioenerSi, Kementerian Energi
dan
sumber Daya Mineral;
6. Direktur
LingkunSan
llidrp,
Kementerian
PPN/B4ppehas;
7.
Direktul Kehutanan dan Konservasi Suhber Daya Air, Kementerian PPN /Raprynas, 6. Direkhrr ...
3li.
Direktur Industri, IFIIK, Pariwisata dan Ekonofti Kreatif, Kenrenterian PPN/Bappenas;
Direktu
EnerSi, Telekomunikasi dan
Infornutika,
Kementerian PPN/Bappenas; 10.
Direktw Pendanaan l,uar NeSeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappcnas;
11.
Direktu
Perencanaan
dan
PenSembangan
Pendanaar, PembanSuflan,
Kementeriah
PPN/ Bappenas;
t2
Kepala Puiat Kebijakan untuk Perubahan lklim &
Kciasama Multilateral, Badan Kebijakan fiskal, Kementerian KeuanSan; 13
Direktur Mitigasi Perubahan lklim, Kementerian Linslungan Hidup dan Kehutallan;
t4
Direltur lnvefltarisasi Ga$ Rumah Kaca dar. MonitorinS, Pelaporan dan Verifikasi, Kementerian LinglonSan Hidup dan Kehutanan;
l5
Kepala Pusat Penelihan dan
Kualitas
PenSembanSan
dan tabolatoriuft
LinSkungan, Kemente an LingkunSan Hidup dan Kehutanan; 16.
Kcpala Pusat Penelitian dan PengembanSan Sosial,
Ekonomi, Kebijakan
dan
Perubahan lklim,
Kementerian LingkunSan Hidup dah Kehutanan;
17.
Direktur Paska Panen dan Fembinaan
Usaha,
Kcmenterian Pertanian: 18
t)irektur Tanarnan Tahunan,
Kenlente an
Pertanian; 19.
Kcpala Bappeda, Provinsi l:alimantan Ten8ah;
20.
Kepala Bappeda, Provinsi f.alimantan
21.
output LcaderBrd\ng Dnergi, GGGI Indonesia;
Tinlun
Output Leader Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), GGGI Indonesia;
23.
Output l.ea.let BidanS Kchutanan dan PenSSunaan lahan, GGGI Indonesia;
24
Output Leadet Bidang PeninSkatan l(apasitas, GGGI Indoncsia;
25.
Sunandar, S.Kon,
M.Si,
Kemetlterian
PPN"/ Bappenas;
26. tr. Hanan ...
-426. k. Har,an Nugroho, M.Sc,
Kementerian
PPN/ Bappenas;
27. Nizhal Marizi, ST, M.Si, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
28. ToSu
Pardede,
ST, MIDS,
Kemehterian
PPN/Bappenas;.
29.
Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.f,ng, Kementeri4n PPN /Bapr,'r.as;
30. william P. Simamora, ST,
Kementerian
PPN/Bappenas;
31. lredi Rustandi, ST, M.En,
Kementerian
PPN/Bappe nas;
32. Nur taila Widyastuti, S.Kom,
Kementerian
PPN/Bappenas;
33.
Mayan8 nahmi Novita Sari, ST, Kementerian PPN/Bappen&s;
34. Dr.
Sudhiafli Pratiwi, ST, MSc, Kementerian
PPN1/Bappenasi
35.
Pun8lqf widiaryanto, S.llut, M.Sc, Kemente an PPN/Bappenas;
36.
Noor Muhamnad Aiifin, ST, MSIE, Kementerian PPN/Bappenas.
D.
TENAGA PENDUKTJNG
:
I
Kardi, S.sos;
2
Tarmo.
MTNDRI PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANG1JNAN NASIONAL,
nd. BAMBANG P.S. BRODJONECORO Salinafl sesuai dergan aslinya Kcpala Biro Hukum,
,/
'22
RR. Rita
Erawati
