MENGINGAT LEBIH LANJUT

.g m

ha

PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN MENGENAI KERANGKA KERJA KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PEMERINTAH NEGARANEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA

m

Pemerintah-Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand1, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota Perhimpunan

ep

ku

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Republik Korea, MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (Persetujuan Kerangka Kerja) ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 Desember 2005; MENGINGAT LEBIH LANJUT Pasal 1.3 dan 2.2 dari Persetujuan Kerangka Kerja, yang mencerminkan komitmen mereka untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEANKorea yang mencakup perdagangan jasa; MEMPERHATIKAN

kewajiban-kewajiban

dari

Persetujuan

Kerangka

Kerja

untuk

memajukan kerja sama dan memperdalam integrasi ekonomi di antara mereka melalui liberalisasi perdagangan jasa yang progresif yang konsisten dengan Pasal V Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (GATS); MENEGASKAN KEMBALI komitmen mereka untuk meliberalisasi perdagangan jasa antar negara-negara anggota ASEAN dan Republik Korea dengan cakupan sektoral substansial, dengan memperhatikan sektor sensitif dari para Pihak, dan dengan perlakuan khusus dan membedakan bagi Negara-Negara Anggota ASEAN dan fleksibilitas bagi Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru, seperti Kerajaan Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Uni Myanmar dan Republik Sosialis Vietnam; BERUPAYA UNTUK meningkatkan kerja sama di bidang jasa di antara mereka dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta meragamkan pemasokan dan distribusi jasa dari masing-masing pemasok jasa para Pihak; dan MENGAKUI hak para Pihak untuk mengatur, dan memperkenalkan peraturan-peraturan baru, mengenai pemasokan jasa dalam wilayah mereka masing-masing dalam rangka untuk memenuhi kewajiban

kebijakan nasional dan, dengan adanya

ketidakseimbangan

1

Untuk maksud dari Persetujuan ini, Kerajaan Thailand dimasukkan dalam rujukan istilah ini hanya setelah penandatanganannya relevan yang telah ditetapkan.

www.djpp.depkumham.go.id

.g m

sehubungan dengan pertumbuhan peraturan jasa dalam pihak-pihak, kebutuhan-kebutuhan

m

ha

tertentu dari para Pihak untuk menjalankan hak ini,

BAB I DEFINISI DAN CAKUPAN

ku

ep

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 Definisi

Untuk maksud-maksud dari Persetujuan ini:

(a)

AEM adalah Para Menteri Ekonomi Negara-negara anggota ASEAN;

(b)

Jasa-jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang adalah kegiatan-kegiatan yang diambil pada suatu pesawat terbang atau sebagian daripadanya ketika pesawat tersebut tidak beroperasi dan tidak termasuk apa yang disebut sebagai line maintenance;

(c)

ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, meliputi Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam;

(d)

ASEAN-Korea FTA adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea yang dibentuk berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja dan perjanjian-perjanjian lain yang relevan yang ditetapkan dalam ayat 1 dari Pasal 1.4 dari Persetujuan Kerangka Kerja;

(e)

Negara-Negara Anggota ASEAN, , adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Sosialis Republik Vietnam secara bersama-sama;

(f)

Negara Anggota ASEAN, , adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand atau Sosialis Republik Vietnam secara sendiri-sendiri;

(g)

Kehadiran komersial adalah setiap jenis pendirian usaha atau profesi, termasuk melalui:

(i)

Konstitusi, akuisisi atau penetapan badan hukum; atau


.g Pembukaan atau mempertahankan suatu kantor cabang atau suatu kantor

(h)

ha

perwakilan, dalam wilayah suatu Pihak dengan maksud pemasokan jasa;

Jasa-jasa sistem reservasi komputer (CRS) adalah jasa-jasa yang disediakan oleh

sistem komputerisasi yang mengandung informasi tentang jadwal alat angkutan udara,

m

ketersediaannya, tarif dan aturan-aturan tarif, melalui reservasi atau dapat melalui penerbitan tiket ;

(i)

ku

ep

m

(ii)

Pajak langsung terdiri dari seluruh pajak atas keseluruhan pendapatan, atas modal atau atas elemen-elemen pendapatan atau modal termasuk pajak-pajak pendapatan dari penjualan terhadap kekayaan, pajak atas lahan, warisan dan hadiah, dan pajak atas keseluruhan jumlah upah atau gaji yang dibayarkan perusahaan serta pajak pertambahan nilai;

(j)

Persetujuan Kerangka Kerja artinya Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi yang Menyeluruh Antar Pemerintah-Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;

(k)

GATS adalah Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa, yang tercantum dalam Lampiran 1B Persetujuan WTO;

(l)

Komite Pelaksana adalah komite pelaksana yang dibentuk berdasarkan pasal 5.3 Persetujuan Kerangka Kerja;

(m) Badan hukum adalah setiap entitas hukum yang dibentuk atau yang sebaliknya dikelola berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk memperoleh keuntungan atau sebaliknya, dan baik yang dimiliki secara pribadi atau yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk setiap korporasi (persero), perserikatan, kemitraan, perusahaan patungan, persekutuan tunggal atau asosiasi;

(n)

Badan hukum dari Pihak lainnya adalah suatu badan hukum yang diperoleh dari salah satu:

(i)

Dibentuk atau sebaliknya dikelola berdasarkan hukum dari pihak lain tersebut, dan terikat dalam operasional bisnis substantif dari pihak tersebut atau setiap pihak yang lain; atau

(ii)

Dalam hal pemasokan jasa melalui kehadiran komersial, dimiliki atau dikontrol oleh: 1. orang perseorangan dari pihak tersebut; atau 2. badan hukum dari pihak lain tersebut sebagaimana diidentifikasi berdasarkan sub-ayat (i)

(o)

Sebuah badan hukum adalah: (i) dimiliki oleh orang dari suatu pihak apabila lebih dari 50 persen kepemilikan saham tersebut dimiliki oleh orang dari pihak tersebut;


.g m

(ii) dikendalikan oleh orang dari suatu pihak jika orang –orang tersebut memiliki

ha

kekuasaan untuk menunjuk mayoritas direkturnya atau sebaliknya mengarahkan tindakannya secara sah;

m

(iii) berafiliasi dengan pihak lain pada saat badan hukum tersebut mengontrol, atau

lain tersebut dikontrol oleh orang yang sama;

(p)

Korea adalah Republik Korea;

(q)

Kebijakan adalah setiap langkah kebijakan oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk

ku

ep

dikontrol, dengan orang lain tersebut; atau ketika badan hukum tersebut dan pihak

(r)

undang-undang, , peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administrasi, atau setiap bentuk lainnya Kebijakan suatu pihak adalah kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh: (i)

Pemerintah atau lembaga berwenang tingkatpusat,regional ataudaerah; dan

(ii)

Badan-badan

non-pemerintah

dalam

pelaksanaan

kekuasaannya

yang

didelegasikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga berwenang pusat, regional atau daerah;

(s)

Kebijakan-kebijakan para Pihak

yang mempengaruhi perdagangan jasa termasuk

kebijakan-kebijakan sehubungan dengan: (i)

Pembelian, pembayaran atau penggunaan jasa;

(ii)

Akses terhadap dan menggunakan, berkaitan dengan pemasokan sebuah jasa, jasa-jasa yang dibutuhkan oleh para pihak tersebut untuk ditawarkan kepada publik secara umum;

(iii) kehadiran, termasuk kehadiran komersial, dari orang-orang dari suatu pihak bagi pemasokan jasa di wilayah pihak lainnya;

(t)

Pemasok jasa monopoli adalah setiap pihak, baik publik ataupun swasta, yang dalam pasar yang relevan di wilayah dari sebuah Pihak yang diberi wewenang atau ditetapkan secara formal atau berlaku oleh Pihak tersebut sebagai pemasok tunggal jasa tersebut;

(u)

Orang perseorangan dari Pihak lain adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal dalam wilayah Pihak lain tersebut atau di tempat lain atau yang berdasarkan hukum dari Pihak lain tersebut: (i)

merupakan warga negara dari Pihak lain tersebut; atau

(ii)

mempunyai hak bertempat tinggal tetap2 di wilayah Pihak lainnya, dalam hal suatu Pihak yang memberikan secara substansial perlakuan yang sama bagi pemegang ijin tinggal tetap dimaksud sebagaimana warga negara sehubungan dengan

kebijakan-kebijakan

yang

mempengaruhi

perdagangan

jasa,

2

Para Pihak dapat membuat reservasi sehubungan dengan ijin tinggal permanen dalam Jadwal mereka berdasarkan Persetujuan ini, menyatakan bahwa reservasi-reservasi tersebut tidak merugikan hak dan kewajiban Para Pihak dalam GATS.


.g m

sebagaimana

diberitahukan

dalam

penerimaan

atau

aksesinya

ha

dalampersetujuan ini dengan syarat bahwa tidak ada suatu Pihak pun yang diwajibkan untuk memberikan pemegang ijin tinggal tetap tersebut suatu

m

perlakuan yang lebih menguntungkan dari pada yang akan diberikan oleh pihak

ku

ep

yang

(v)

lainnya tersebut bagi pemegang ijin tinggal tetap dimaksud. Pemberitahuan tersebut wajib meliputi jaminan penilaian, berhubungan dengan pemegang ijin tinggal tetap dimaksud, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, pertanggungjawaban yang sama dengan Pihak lain tersebut sebagaimana dibebankan terhadap warga negaranya;

Negara-Negara Anggota ASEAN Baru adalah Kerajaan Kamboja, Republik Demokratik Laos, Uni Myanmar dan Republik Sosialis Vietnam;

(w) Para Pihak adalah negara-negara anggota ASEAN dan Korea secara bersama-sama; (x)

Pihak adalah suatu Negara Anggota ASEAN atau Korea;

(y)

Orang adalah baik orang perseorangan atau badan hukum;

(z)

Sektor adalah sektor bidang jasa, adalah: (i)

berkaitan dengan suatu komitmen khusus, satu atau lebih, atau semua, subsektor dari jasa tersebut, seperti yang tertera dalam Jadwal Pihak,

(ii)

sebaliknya, keseluruhan dari sektor jasa , termasuk semua subsektornya;

(aa) Penjualan atau pemasaran jasa transportasi udara adalah kesempatan-kesempatan untuk alat angkutan udara yang bersangkutan untuk menjual dan memasarkan secara bebas jasa transportasi udaranya termasuk semua aspek pemasaran seperti penelitian pasar, periklanan, dan distribusi. Kegiatan-kegiatan ini tidak termasuk penetapan harga dari jasa angkutan maupun persyaratan-persyaratan yang diberlakukan; (bb) Jasa-Jasa termasuk setiap jasa di setiap sektor kecuali pasokan jasa dalam pelaksanaan otoritas pemerintahan; (cc) Suatu pasokan jasa dalam pelaksanaan otoritas pemerintahan adalah setiap jasa yang dipasok tidak atas dasar komersial atau tidak dalam persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa; (dd) Pengguna jasa adalah setiap orang yang menerima atau menggunakan jasa; (ee) Jasa dari Pihak lainnya adalah jasa yang dipasok: (i)

dari atau di wilayah Pihak lain tersebut, atau dalam hal pengangkutan laut, dengan menggunakan kapal yang terdaftar berdasarkan hukum-hukum dari Pihak lain tersebut, atau oleh seseorang dari Pihak lain tersebut yang memasok jasa melalui pelaksanaan dari suatu tempat dan/atau menggunakannya baik secara keseluruhan ataupun sebagian; atau

(ii)

dalam hal pemasokan suatu jasa melalui kehadiran komersial atau melalui kehadiran orang perseorangan, oleh suatu pemasok jasa dari Pihak lain tersebut;


.g Pemasok Jasa adalah setiap orang yang memasok jasa3

ha

(gg) Pasokan jasa termasuk produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman jasa;

(hh) Perdagangan jasa ditetapkan sebagai pasokan jasa: (i)

dari wilayah dari suatu Pihak ke wilayah Pihak lain;

(ii)

di wilayah suatu Pihak ke pengguna jasa dari Pihak lain;

(iii)

oleh suatu pemasok jasa dari suatu Pihak, melalui kehadiran komersial di wilayah

m

ku

ep

m

(ff)

(ii)

Pihak lain; (iv)

oleh suatu pemasok jasa dari suatu Pihak, melalui kehadiran orang perseorangan di wilayah Pihak lain;

hak lintas adalah hak bagi

terjadwal dan tidak terjadwal jasa- jasa operasional

pengangkutan penumpang, kargo dan surat untuk memperoleh pendapatan atau disewa dari, untuk, dalam, atau melintasi wilayah suatu Pihak, termasuk titik-titik yang akan dilayani, rute-rute yang akan dioperasionalkan, jenis-jenis lintasan yang akan dilalui, kapasitas yang akan diberikan, tarif-tarif yang akan dikenakan beserta ketentuan-ketentuannya, dan kriteria untuk tujuan penerbangan, termasuk kriteriakriteria tersebut seperti jumlah, kepemilikan, dan pengontrolan; (jj)

WTO adalah Organisasi Perdagangan Dunia; dan

(kk) Persetujuan WTO adalah Persetujuan Marakesh mengenai pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, diselesaikan di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994 dan persetujuan-persetujuan lainnya yang dirundingkan di bawahnya. Pasal 2 Cakupan

1.

Persetujuan ini berlaku bagi kebijakan-kebijakan para Pihak yang mempengaruhi perdagangan jasa.

2.

Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk:

(a) Suatu jasa yang dipasok dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam wilayah masing-masing Pihak;

(b) Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi hak lintas udara, bagaimanapun diberikan; atau untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi jasa-jasa secara 3

Apabila jasa tidak dipasok secara langsung oleh suatu badan hukum tetapi melalui bentuk-bentuk lain dari kehadiran komersial seperti kantor cabang atau kantor perwakilan, pemasok jasa (yaitu badan hukum) wajib, bagaimanapun, melalui kehadiran dimaksud diberikan perlakuan yang diberikan perlakuan sebagaimana bagi bagi para pemasok jasa berdasarkan Persetujuan ini. Perlakuan tersebut wajib diperluar bagi kehadiran komersial yang memasok jasa dan tidak perlu diperluas untuk setiap bagian lain yang berlokasi di luar wilayah dimana jasa dipasok.


.g m

langsung berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak lintas udara, selain dari

m

ha

kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi: Jasa perbaikan dan jasa perawatan pesawat terbang;

(ii)

Penjualan dan pemasaran jasa pengangkutan udara; dan

(iii) Jasa sistem reservasi komputer;

(c) Cabotage dalam jasa-jasa pengangkutan laut; dan

ku

ep

(i)

3.

(d) Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi orang perseorangan yang mencari akses pasar tenaga kerja dari suatu Pihak dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, tempat tinggal atau ketenagakerjaan yang berbasis permanen. Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 23 dari Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk hukum, peraturan atau persyaratan yang mengatur pengadaan barang oleh agbadan-badan pemerintahan dari jasa-jasa yang dibeli untuk urusan-urusan pemerintahan dan dimaksudkan untuk dijual kembali secara komersial atau tidak dimaksud untuk menggunakan dalam pemasokan jasa untuk penjualan komersial.

4.

Tidak satupun dalam Persetujuan ini dapat menghalangi suatu Pihak dari memberlakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatur masuknya orang perseorangan dari Pihak lainnya ke dalam, atau masa tinggal sementaranya di, wilayahnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melindungi integritas terhadap, dan untuk memastikan pergerakan dari orang perseorangan yang melintasi batas-batas wilayah, dengan syarat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak berlaku dalam cara untuk meniadakan atau mengurangi manfaat-manfaat4 yang diperoleh bagi Pihak-Pihak lain berdasarkan syarat-syarat komitmen khusus.

4

Satu-satunya fakta untuk memperoleh visa bagi orang perseorangan dari para Pihak tertentu dan bukan untuk yang lainnya wajib tidak dipertimbangkan sebagai menghilangkan atau mengurangi manfaat berdasarkan suatu komitmen khusus.


.g m ha m

ku

ep

Dalam

BAB II

KEWAJIBAN DAN KEDISIPLINAN

Pasal 3

Pemerintah Regional dan Pemerintah Daerah

memenuhi

kewajiban-kewajiban

dan

komitmen-komitmennya

berdasarkan

Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib memastikan kepatuhan pemerintah-pemerintah dan lembaga-lembaga regional dan daerahnya dalam wilayahnya serta kepatuhan oleh badan-badan

non-pemerintah

dalam

pelaksanaan

kekuasaan

sebagaimana

yang

didelegasikan oleh pemerintah-pemerintah atau lembaga-lembaga berwenang di tingkat pusat, regional atau daerah didalam wilayahnya. Pasal 4 Transparansi

1.

Masing-masing Pihak wajib mempublikasikan dengan segera dan, kecuali dalam keadaan

darurat, selambat-lambatnya pada saat mulai berlaku, semua kebijakan-

kebijakan pemberlakuan umum yang relevan atau mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini. Persetujuan Internasional yang berkaitan dengan atau mempengaruhi perdagangan jasa dimana suatu Pihak merupakan penandatangan wajib juga dipublikasikan. 2.

Apabila publikasi sebagaimana dirujuk dalam ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, sebaliknya, informasi dimaksud wajib dibuat selain dengan mempublikasikan.

3.

Masing-masing

Pihak

wajib

dengan

segera

dan

selambat-lambatnya

menginformasikan setiap tahun kepada Komite Pelaksana mengenai pengenalan setiap

hukum,

peraturan,

atau

pedoman

administrasi

baru,

atau

setiap

perubahannya,yang secara signifikan mempengaruhi perdagangan jasa yang tercakup dalam komitmen khusus berdasarkan Persetujuan ini. 4.

Masing-masing pihak wajib menanggapi dengan segera terhadap seluruh pemintaan yang diajukan oleh setiap Pihak lain untuk informasi khusus mengenai setiap kebijakannya tentang pemberlakuan

umum atau perjanjian-perjanjian internasional

dalam arti ayat 1. Masing-masing pihak juga wajib mendirikan satu atau lebih kontak penghubung untuk memberikan informasi khusus kepada Pihak-Pihak lain,

atas

permintaan, mengenai semua hal-hal serta berdasarkan persyaratan pemberitahuan pada ayat 3. kontak-kontak penghubung yang dimaksud wajib didirikan dalam waktu


.g m

dua tahun dari tanggal Persetujuan ini. Fleksibilitas yang layak berkenaan dengan

ha

batas waktu dimana kontak-kontak penghubung dimaksud akan didirikan tersebut dapat disepakati untuk negara-negara berkembang secara individual. kontak-kontak penghubung tidak perlu

m

undangannya.

5.

ku

ep

menjadi lembaga penyimpan dari peraturan perundang-

Setiap Pihak dapat memberitahukan kepada Komite Pelaksana setiap kebijakan, yang diambil oleh setiap Pihak lain, dengan menimbang pengaruhnya operasional Persetujuan ini. Pasal 5 Pengungkapan Informasi Rahasia

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mensyaratkan setiap Pihak untuk memberikan informasi rahasia, pengungkapan yang akan menghalangi penegakan hukum, atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan umum, atau yang akan mengurangi kepentingan-kepentingan komersial yang sah dari perusahaan-perusahaan tertentu, baik publik maupun swasta. Pasal 6 Peraturan Domestik

1.

di sektor-sektor dimana komitmen-komitmen spesifik dilaksanakan, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua kebijakan-kebijakan dari pemberlakuan umum yang mempengaruhi perdagangan jasa terdaftar secara wajar, obyektif, dan tidak berat sebelah.

2.

(a) Masing-masing Pihak wajib memelihara atau melembagakan sesegera mungkin peradilan, mahkamah arbitrase atau mahkamah administrasi yang bisa diterapkan, atas permintaan dari pemasok jasa yang terkena dampak, untuk peninjauan kembali yang segera, dan dapat dibenarkan, tindakan-tindakan pemulihan yang sesuai, bagi keputusan-keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan jasa. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak bebas dari agen yang diwakili dengan keputusan administrasi yang terkait, Pihak tersebut wajib memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut dapat memberikan secara nyata suatu peninjauan kembali yang obyektif dan tidak berat sebelah. (b) Ketentuan-ketentuan dari sub-ayat (a) wajib tidak diartikan untuk mensyaratkan suatu Pihak untuk melembagakan mahkamah-mahkamah atau atau prosedur-


.g m

prosedur dimana hal ini akan mengakibatkan ketidakkonsistenannya terhadap

3.

Apabila otorisasi dipersyaratkan bagi pasokan jasa di mana suatu komitmen khusus telah dibuat, lembaga-lembaga berwenang dari suatu Pihak wajib, dalam jangka waktu

m

yang wajar setelah penyerahan suatu permohonan yang dinilai lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan domestik, wajib menginformasikan kepada pemohon

ku

ep

ha

struktur konstitusionalnya atau sifat dari sistem hukumnya.

4.

keputusan berkenaan dengan permohonannya.atas permintaan pemohon, lembagalembaga berwenang dari Pihak tersebut wajib memberikan, tanpa penundaan, , informasi yang berkaitan dengan status permohonan. Dengan maksud untuk memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis dan persyaratan perijinan tidak menciptakan hambatan-hambatan yang tidak diperlukan bagi perdagangan jasa, Komite Pelaksana, melalui badan-badan yang layak dibentuk, wajib membangun setiap kedisiplinan yang diperlukan. kedisiplinan dimaksud wajib ditujukan untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan dimaksud, antara lain: (a)

didasarkan pada kriteria yang obyektif dan transparan, seperti kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa;

(b)

tidak lebih membebani daripada yang diperlukan untuk memastikan kualitas jasa;

(c)

dalam hal prosedur perijinan, bukan merupakan suatu pembatasan terhadap pasokan jasanya sendiri.

5.

(a) di sektor-sektor di mana suatu Pihak telah melaksanakan komitmen-komitmen khusus, menunda selama kedisiplinan yang dikembangkan dalam sektor-sektor ini berdasarkan ayat 4, Pihak tersebut wajib tidak memberlakukan persyaratan dan perijinan kualifikasi dan standar-standar teknis yang menghapuskan atau mengurangi komitmen-komitmen khusus tersebut dalam suatu cara yang mana: (i) Tidak memenuhi kriteria sebagai mana tercantum dalam sub-ayat 4(a), (b) atau (c); dan (ii) Tidak dapat diharapkan secara layak oleh Pihak tersebut pada saat komitmenkomitmen khusus di sektor-sektor tersebut dilakukan. (b) dalam menetapkan apakah suatu Pihak sesuai dengan kewajibannya dalam ayat 5(a),

wajib

memperhatikan

standar-standar

internasional

dari

organisasi

internasional5 yang relevan yang diberlakukan oleh Pihak tersebut. 6.

Di sektor-sektor dimana komitmen-komitmen khusus berkenaan dengan jasa-jasa profesional dilakukan, masing-masing Pihak wajib menyediakan prosedurprosedur yang memadai untuk memverifikasi kompetensi profesional dari Pihak lainnya.

5

Istilah “organisasi internasional yang relevan” yang merujuk pada badan-badan internasional yang keanggotaannya terbuka bagibadan-badan yang relevan dari setidaknya merupakan seluruh anggota WTO.


.g m

Pengakuan

Untuk maksud-maksud pemenuhan masing-masing standar atau kriteria Pihak untuk

m

otorisasi, perijinan atau sertifikasi dari pemasok jasa, masing-masing Pihak dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi,

ku

ep

ha

1.

Pasal 7

2.

atau perijinan atau sertifikasi yang diberikan Pihak lain. Pengakuan dimaksud, yang dapat dicapai melalui penyelarasan ataupun cara-cara lain, dapat didasarkan pada suatu perjanjian atau pengaturan antara para Pihak atau badan-badan kompeten yang relevan atau dapat diberikan secara otonomi.

Suatu Pihak yang merupakan pihak pada suatu perjanjian atau pengaturan pada jenis sebagaimana dirujuk pada ayat 1, baik yang telah ada maupun yang akan ada, , wajib memberikan peluang yang memadai bagi para Pihak lain yang berkepentingan untuk merundingkan aksesinya pada suatu perjanjian atau pengaturan dimaksud atau dapat merundingkannya dengan para pihak yang sebanding . Apabila suatu Pihak memberikan pengakuan secara otonom, Pihak tersebut wajib memberikan peluang yang memadai bagi setiap Pihak lainnya untuk menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, perijinan, atau sertifikasi yang diperoleh atau persyaratan-persyaratan yang dipenuhi di wilayah Pihak lain tersebut seharusnya diakui.

3.

Suatu pihak wajib tidak memberikan pengakuan dimana cara tersebut diartikan sebagai cara yang mendiskriminasi antara negara-negara dalam penerapan standar atau kriterianya untuk otorisasi, perijinan atau sertifikasi para pemasok jasa, atau pembatasan perdagangan jasa yang tersembunyi .

4.

Masing-masing pihak wajib berusaha: (a) dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Persetujuan ini mulai berlaku, menginformasikan kepada Komite Pelaksana mengenai kebijakan-kebijakan pengakuannya yang ada dan menyatakan apakah kebijakan-kebijakan dimaksud didasarkan pada perjanjian atau pengaturan dari jenis yang dirujuk pada ayat 1; (b) menginformasikan dengan segera kepada Komite Pelaksana sejauh mungkin sebelum pembukaan perundingan-perundingan mengenai suatu perjanjian atau pengaturan dari jenis sebagaimana dirujuk pada ayat 1 dalam rangka untuk memberikan peluang yang memadai kepada setiap Pihak lainnya menunjukkan kepentingannya

dalam

keikutsertaannya

dalam

perundingan-perundingan

dimaksud sebelum memasuki fase substansi; (c) menginformasikan dengan segera kepada Komite Pelaksana pada saat pihak tersebut menerima pengakuan kebijakan-kebijakan baru atau mengubah secara signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada didasarkan pada suatu


.g m

perundingan-perundingan atau pengaturan dari jenis sebagaimana dirujuk pada

5.

Apabila sesuai, pengakuan seharusnya didasarkan pada kriteria yang disetujui secara multilateral. Dalam hal layak, para Pihak wajib bekerjasama dengan organisasi antar

m

pemerintah dan non-pemerintah yang relevan menuju penyusunan dan penerimaan standar dan kriteria internasional bersama untuk pengakuan dan standar internasional

ku

ep

ha

ayat 1.

1.

bersama untuk pelaksanaan perdagangan jasa yang relevan dan profesional. Pasal 8 Monopoli dan Pemasok Jasa Ekslusif

Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok jasa monopoli di wilayahnya dalam pemasokan jasa monopoli di pasar yang relevan, tidak bertindak secara tidak konsisten dengan kewajiban-kewajiban para Pihak berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20.

2.

Apabila suatu pemasok monopoli dari suatu Pihak bersaing, baik secara langsung maupun melalui suatu perusahaan afiliasi, dalam pemasokan suatu

jasa di luar

cakupan hak monopolinya dan berdasarkan pada komitmen-komitmen khusus Pihak tersebut, Pihak tersebut wajib memastikan bahwa pemasok dimaksud tidak melanggar kedudukan monopolinya untuk bertindak di Wilayahnya dengan cara yang tidak konsisten dengan komitmen-komitmen dimaksud. 3.

Apabila suatu Pihak memiliki alasan untuk mempercayai bahwa seorang pemasok jasa monopoli dari Pihak lainnya bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan ayat 1 atau

2,

pihak

tersebut

dapat

meminta

kepada

Pihak

yang

menetapkan,

mempertahankan atau memberikan kewenangan kepada pemasok tersebut untuk mendirikan, merawat atau mengijinkan pemasok tersebut untuk memberikan informasi khusus berkenaan dengan operasional yang relevan. 4.

Ketentuan-ketentuan Pasal ini wajib juga berlaku untuk kasus-kasus para pemasok jasa eksklusif, dimana suatu Pihak, secara resmi atau, (a) memberikan kewenangan atau menetapkan sejumlah kecil pemasok jasa; dan (b) mencegah secara substansial persaingan di antar para pemasokjasa tersebut di wilayahnya.

5.

Apabila, setelah tanggal mjulai berlakunya persetujuan ini, suatu Pihak memberikan hak monopoli berkenaan dengan pemasokan jasa yang tercakup oleh komitmen-komitmen khususnya, Pihak tersebut wajib memberitahukan Komite Pelaksana tidak lebih dari tiga bulan sebelum pelaksanaan pemberian hak monopoli sebagaimana diinginkan dan ketentuan-ketentuan ayat 1 (b) (selain dari pembatasan tiga tahun), 2, 3, 4, dan 5 dari Pasal 25 wajib berlaku.


.g m ha

1.

Pasal 9 Praktik-Praktik Usaha

Para Pihak mengakui bahwa beberapa praktik usaha dari para pemasok jasa, selain

m

dari pada yang tunduk pada Pasal 8, dapat membatasi persaingan dan berdasarkan hal tersebut membatasi perdagangan jasa.

ep

ku

2.

Masing-masing Pihak, atas permintaan Pihak lainnya (“Pihak Peminta”), wajib melakukan

konsultasi

dengan

maksud

untuk

menghapuskan

praktik-praktik

sebagaimana dirujuk pada ayat 1. Pihak yang dituju (“Pihak yang Diminta”), wajib memberikan pertimbangan penuh dan simpatik terhadap permintaan dimaksud dan wajib bekerja sama melalui penyediaan informasi yang bukan rahasia secara umum yang relevan dengan hal-hal yang diminta.. Pihak yang diminta wajib juga menyediakan informasi lain yang tersedia bagi Pihak yang Meminta, berdasarkan hukum domestiknya dan penyelesaian pemenuhan perjanjiian berkenaan dengan perlindungan terhadap kerahasiaanya oleh Pihak Peminta. Pasal 10 Pengamanan

1.

Para Pihak memperhatikan perundingan-perundingan multilateral sesuai dengan Pasal X GATS mengenai permintaan kebijakan-kebijakan perlindungan keadaan darurat berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Setelah penyelesaian perundinganperundingan multilateral dimaksud, para Pihak tersebut wajib melakukan peninjauan kembali untuk membahas perubahan-perubahan dalam Persetujuan ini juga untuk memasukkan hasil-hasil perundingan-perundingan multilateral dimaksud.

2.

Dalam hal bahwa pelaksanaan Persetujuan ini menyebabkan dampak buruk substansial bagi sektor jasa dari suatu Pihak sebelum penyelesaian perundinganperundingan multilateral sebagaimana dirujuk pada ayat 1, Pihak yang terkena dampak dapat meminta konsultasi kepada Pihak lainnya untuk maksud-maksud membahas setiap kebijakan berkaitan dengan sektor jasa yang terkena dampak. Setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan ayat ini wajib disepakati bersama oleh para Pihak yang terkait. Para Pihak yang terkait wajib mempertimbangkan kekhususan dari kasus tertentu dan memberikan pertimbangan bagi Pihak mencari untuk mengambil suatu kebijakan yang dimaksud.


.g m ha

1.

Pasal 11 Pembayaran dan Transfer

Kecuali berdasarkan kekhususan yang diatur dalam Pasal 12, suatu Pihak wajib tidak

m

memberlakukan pembatasan-pembatasan pada transfer dan pembayaran internasional untuk transaksi-transaksi berjalan terkait dengan komitmen-komitmen khususnya.

ep

ku

2.

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mempengaruhi hak-hak dan kewajibankewajiban dari setiap Pihak yang menjadi anggota dari Dana Moneter Internasional (IMF) berdasarkan Pasal-Pasal Persetujuan IMF, termasuk menggunakan tindakantindakan pertukaran yang sesuai dengan Pasal-Pasal persetujuan,

dengan syarat

bahwa suatu Pihak wajib tidak mengenakan pembatasan-pembatasan pada setiap transaksi modal yang tidak konsisten dengan komitmen-komitmen khususnya berkaitan dengan transaksi-transaksi tersebut, kecuali yang diatur dalam Pasal 12 atau atas permintaan IMF. Pasal 12 Pembatasan untukMengamankan Neraca Pembayaran

1.

Apabila suatu pihak mengalami kesulitan pada neraca pembayaran dan keuangan eksternal,atau ancaman-ancaman pihak tersebut dapat mengadopsi atau menjaga pembatasan sesuai perdagangan jasa sesuai dengan Pasal XII GATS.

2.

Setiap pembatasan yang diterima atau dipertahankan berdasarkan ayat 1, atau setiap perubahan di dalamnya, wajib dengan segera diberitahukan kepada Komite Pelaksana. Pasal 13 Pengecualian Umum

Sesuai persyaratan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak berlaku dalam suatu cara yang akan membentuk suatu alat peradilan atau diskriminasi yang tidak adil antara Pihak-Pihak dimana keadaan serupa berlaku, atau pembatasan yang dibedakan

pada perdagangan

jasa, tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mencegah penerimaan atau pemaksaan oleh setiap Pihak terhadap kebijakan-kebijakan:

(a) yang diperlukan untuk melindungi moral masyarakat atau untuk menjaga ketertiban umum6;

(b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; 6

Pengecualian ketertiban umum dapat diberlakukan hanya apabila suatu ancaman murni dan sangat serius terjadi pada salah satu dari kepentingan masyarakat yang mendasar


.g m

(c) yang

diperlukan

untuk

mengamankan

kepatuhan

pelaksanaan

peraturan

ha

perundang-undangan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini termasuk yang terkait dengan:

ep

ku

m

(i)

pencegahan

praktik-praktik

penipuan

dan

kecurangan

atau

yang

berhubungan dengan dampak dari adanya kegagalan pembayaran dalam kontrak-kontrak jasa;

(ii)

perlindungan

terhadap

privasi

individu

dalam

berhubungan

dengan

pengolahan dan penyebaranluasan data personal serta perlindungan terhadap kerahasiaan catatan dan rekening individu;

(iii) keselamatan; (d) yang tidak konsisten dengan Pasal 20, dengan syarat bahwa perbedaan perlakuan ditujukan untuk memastikan pembebanan atau pengumpulan pajak langsung secara seimbang atau efektif7 sehubungan dengan jasa-jasa atau para pemasok jasa dari para Pihak lainnya; (e) dengan perbedaan perlakuan dengan syarat bahwa hal tersebut merupakan hasil dari perjanjian mengenai penghindaran pajak berganda atau ketentuan-ketentuan mengenai penghindaran pajak berganda dalam setiap dalam perjanjian atau internasional yang lain dimana Pihak tersebut terikat. Pasal 14 Pengecualian Keamanan

1.

Tidak satupun dalam Persetujuan ini yang wajib diartikan: (a) untuk mensyaratkan setiap Pihak melengkapi setiap informasi terhadap pengungkapan yang dinilaibertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya; atau (b) untuk mencegah setiap Pihak untuk mengambil setiap tindakan yang dinilai perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan utamanya, tetapi tidak terbatas pada: (i) tindakan terkait dengan bahan-bahan yang fissionable dan mudah meledak

7

Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk memastikan pembebanan atau pengumpulan pajak langsung yang efektif seimbang termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu Pihak berdasarkan sistem perpajakannya,: (i) yang berlaku untuk para pemasok jasa nonresidens, dalam mengakui kenyataan bahwa kewajiban pajak nonresiden ditentukan berkenaan dengan hal-hal yang dipajaki yang bersumber atau berada di wilayah tersebut; atau (ii) yang berlaku bagi nonresiden dalam rangka memastikan pembebanan atau pengumpulan pajak-pajak di wilayah Pihak tersebut; atau (iii) yang berlaku bagi nonresiden atau residen untuk mencegah penghindaran atau pengelakan pajak, termasuk pematuhan kebijakan-kebijakan; atau (iv) yang berlaku untuk para konsumen jasa yang dipasok di/dari dari wilayah Pihak lainnya, dalam rangka memastikan pembebanan atau pengumpulan pajak terhadap konsumen yang berasal dari sumber-sumber di wilayah Pihak tersebut; atau (v) yang membedakan para pemasok jasa yang tunduk pada pajak untuk barang-barang kena pajak dengan pemasok jasa lainnya berdasarkan barang-barang di seluruh dunia yang dapat dikenakan pajak, membedakan para pemasok jasa yang tunduk pada pajak barang-barang yang dapat dipajaki di seluruh dunia dari para pemasok jasa lainnya, dengan mengakui perbedaan sifat dasar pajak diantara meraka; ;atau (vi) yang menentukan, alokasi atau pembagian pendapatan, keuntungan, manfaat, kerugian, pengurangan atau kredit dari para residen atau kantor-kantor cabang, atau antara orang-orang atau kantor-kantor cabang yang terkait dari pihak yang sama, dalam rangka untuk mengamankan dasar pajak Pihak tersebut. Syarat-syarat atau konsep-konsep pajak pada ayat (d) dari Pasal 13 (Pengecualian Umum) dalam catatan kakinya ini ditentukan sesuai dengan definisi-definis dan konsep-konsep pajak, atau definisi-definisi atau konsep-konsep yang setara atau sejenis, berdasarkan hukum domestik dari para Pihak yang mengambil kebijakan dimaksud.


.g m

atau bahan-bahan turunannya;

ha

(ii) tindakan berkaitan dengan pemasokan jasa sebagaimana yang dilakukan secara

langsung

maupun

tidak

langsung

untuk

maksud

pemasokan

ep

ku

m

pembentukan militer;

(iii) tindakan yang diambil sedemikian rupa untuk melindungi prasarana publik yang kritis termasuk prasarana komunikasi, energy listrik dan air dari usaha-usaha yang

dengan

sengaja

yang

dimaksudkan

untuk

melumpuhkan

atau

melemahkan prasarana dimaksud; (iv) tindakan yang diambil dalam masa perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan di dalam negeri atau hubunganinternasional; atau (c) untuk mencegah setiap Pihak untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewajibannya

berdasarkan

Piagam

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

untuk

mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. 2.

Komite Pelaksana wajib diinformasikan sebesar mungkin terhadap tindakan-tindakan yang mungkin diambil berdasarkan ayat 1(b) dan (c) serta pengakhirannya. Pasal 15 Subsidi

1.

Kecuali apabila diatur dalam Pasal ini, Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk subsidi atau hibah sebagaimana diberikan oleh suatu Pihak, atau untuk setiap ketentuan sebagaimana terlampir untuk penerimaan atau penerimaan yang berkelanjutan dari subsidi atau hibah dimaksud, baik merupakan subsidi atau hibah atau bukan yang ditawarkan secara eksklusif untuk jasa, konsumen jasa, atau pemasok jasa domestik. Apabila subsidi atau hibah dimaksud secara signifikan mempengaruhi perdagangan jasa yang dikomitmenkan berdasarkan Persetujuan ini, setiap pihak dapat meminta konsultasi dengan maksud penyelesaian masalah ini secara damai.

2.

Berdasarkan Persetujuan ini, para Pihak wajib: (a) atas permintaan, menyediakan informasi mengenai subsidi terkait dengan perdagangan jasa yang dikomitmenkan berdasarkan Persetujuan ini kepada setiap Pihak peminta; dan (b) meninjau kembali perlakuan subsidi apabila kebijakan tersebut relevan dengan yang dikembangkan oleh WTO.


.g m

Pasal 16

ha

Kebijakan WTO

Berdasarkan setiap perjanjian yang akan ada yang mungkin disepakati sesuai dengan

m

peninjauan kembali berdasarkan Persetujuan oleh para Pihak berdasarkan Pasal 26, para Pihak dengan ini menyepakati dan menegaskan kembali komitmen-komitmen mereka untuk

ep

ku

mematuhi ketentuan-ketentuan Persetujuan WTO yang relevan dan berlaku bagi perdagangan jasa. Pasal 17 Kerja Sama

Para Pihak wajib memperkuat upaya kerja sama di sektor jasa, termasuk sektor-sektor yang disepakati bersama oleh para Pihak. Pasal 18 Meningkatkan Keikutsertaan Negara Anggota ASEAN yang Baru

Peningkatan keikutsertaan

Negara Anggota ASEAN yang baru pada perdagangan jasa

wajib difasilitasi melalui komitmen-komitmen khusus yang dirundingkan, berkaitan dengan: (a)

memperkuat kapasitas jasa domestik dan efisiensi serta daya saingnya, antara lain melalui akses terhadap teknologi berbasis komersial;

(b)

peningkatan akses terhadap saluran distribusi dan jaringan informasi;

(c)

liberalisasi akses pasar di sektor-sektor dan moda-moda pemasokan ekspor yang menjadi kepentingan mereka; dan

(d)

fleksibilitas Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru untuk membuka sektor-sektor yang lebih sedikit, meliberalisasi jenis-jenis transaksi yang lebih sedikit dan memperluas akses pasar secara progresif sejalan dengan situasi pembangunannya masing-masing.


ep

.g m ha m

ku

1.

2.

BAB III KOMITMEN SPESIFIK

Pasal 19 Akses Pasar

Berkenaan dengan akses pasar melalui moda-moda pasokan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (hh), suatu Pihak wajib memberikan jasa dan pemasok jasa dari Pihak lainnya perlakuan yang tidak kurang dari pada yang berlaku berdasarkan ketentuan, hambatan, dan kondisi yang telah disepakati dan dirinci di dalam jadwalnya.8 Di sektor-sektor di mana komitmen akses pasar dijalankan, kebijakan-kebijakan di mana suatu Pihak wajib tidak mempertahankan atau menerima

baik berdasarkan

subdivisi regional ataupun berdasarkan keseluruhan wilayah, apabila kecuali sebaliknya diuraikan dalam jadwalnya, ditetapkan sebagai: (a) pembatasan sejumlah pemasok jasa baik dalam bentuk kuota angka, monopoli, pemasok jasa eksklusif ataupun persyaratan tes kebutuhan ekonomi; (b) pembatasan keseluruhan nilai transaksi jasa atau aset dalam bentuk kuota angka atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi; (c) pembatasan sejumlah operasional jasa atau dalam jumlah keseluruhan kuantitas dari hasil jasa yang dinyatakan dalam syarat-syarat unit angka yang ditetapkan dalam bentuk kuota atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;9 (d) pembatasan sejumlah orang perseorangan yang dapat dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau dimana pemasok jasa dapat mempekerjakannya dan yang diperlukan untuk, secara langsung terkait dengan, jumlah pemasok jasa yang khusus di dalam bentuk kuota angka atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi (e) kebijakan-kebijakan yang membatasi atau mensyaratkan jenis khusus dari entitas hukum atau perusahaan patungan melalui pemasok jasa yang dapat memasok jasa; dan (f) pembatasan keikutsertaan modal asing dengan syarat batas persentase maksimum kepemilikan asing atau keseluruhan nilai penanaman modal asing peorangan atau keseluruhan.

8

9

apabila suatu Pihak menjalankan suatu komitmen akses pasar berhubungan dengan pemasokan jasa melalui moda pemasokan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 (hh)(i) dan apabila perpindahan modal merupakan suatu bagian yang pokok dari jasa itu sendiri, dimana Pihak tersebut berkomitmen untuk mengijinkan perpindahan modal dimaksud. Apabila suatu pihak menjalankan suatu komitmen akses pasar berhubungan dengan pasokan melalui moda pemasokan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 (hh)(iii), Pihak tersebut dalam hal ini mengijinkan transfer modal yang terkait ke dalam wilayahnya. Sub-ayat 2(c) tidak mencakup kebijakan-kebijakan suatu Pihak yang membatasi masukan untuk pasokan jasa.


.g m

Perlakuan Nasional

Di sektor-sektor yang tercantum dalam Jadwalnya, dan tunduk berdasarkan ketentuan

m

dan kualifikasi yang ditetapkan di dalamnya, masing-masing Pihak wajib memberikan jasa dan para pemasok jasa dari Pihak lainnya, berkenaan dengan seluruh kebijakan

ku

ep

ha

1.

Pasal 20

2.

yang mempengaruhi pemasokan jasa, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang diberikan bagi jasa dan para pemasok jasanya sendiri yang serupa.10 Suatu Pihak dapat memenuhi persyaratan ayat 1 dengan memberikan bagi jasa dan pemasok jasa dari Pihak lainnya, baik dengan perlakuan sejenis secara resmi atau perlakuan yang membedakan secara resmi sebagiaman yang diberikan bagi jasa dan para pemasok jasanya sendiri yang serupa.

3.

Perlakuan sejenis secara resmi atau perlakuan membedakan secara resmi wajib dipertimbangkan sebagai perlakuan yang kurang menguntungkan apabila perlakuan tersebut mengubah ketentuan-ketentuan persaingan berkenaan dengan jasa atu para pemasok jasa dari pihak tersebut dibandingkan dengan jasa atau para pemasok jasa serupa dari pihak lainnya. Pasal 21 Komitmen Tambahan

Para Pihak dapat merundingkan komitmen-komitmen yang berhubungan dengan kebijakankebijakan yang mempengaruhi perdagangan jasa yang tidak berdasarkan pada penjadwalan berdasarkan Pasal 19 atau Pasal 20, termasuk yang berhubungan dengan kualifikasi, standar atau hal-hal perijinan. Komitmen dimaksud wajib tercantum dalam jadwal suatu Pihak. Pasal 22 Jadwal Komitmen Khusus

1.

masing-masing Pihak wajib mencantumkan dalam jadwal komitmen khusus yang dijalankan berdasarkan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21. berkenaan dengan sektorsektor dimana komitmen dimaksud dilakukan, masing-masing Jadwal wajib merinci: (a) syarat, pembatasan dan ketentuan akses pasar;

10

Komitmen- khusus sebagiamana diasumsikan berdasarkan dalam pasal ini wajib tidka diartikan mensyaratkan suatu pihak untuk memberikan ganti rugiyang untuk kerugian kompetitif diakibatkan dari sifat jasa atau para pemasok jasa asing yang relevan.


.g m

(b) ketentuan dan kualifikasi perlakuan nasional;

ha

(c) pelaksanaan terkait dengan komitmen tambahan; (d) apabila sesuai, jangka waktu pelaksanaan komitmen dimaksud; dan (e) tanggal mulai berlakunya komitmen dimaksud.

Kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dengan Pasal 19 wajib tercantum dalam

m

2.

ku

kolom terkait dengan Pasal 19, dan kebijakan yang tidak konsisten dengan Pasal 20

ep

3.

wajib tercantum dalam kolom terkait dengan Pasal 20.

Jadwal-Jadwal wajib dilampirkan pada Persetujuan ini dan wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripadanya. Pasal 23 Pemberlakuan dan Perluasan Komitmen

1.

Korea wajib membuat jadwal tunggal untuk komitmen –komitmen khusus berdasarkan Pasal 22 dan wajib memberlakukan Jadwal ini untuk semua Negara Anggota ASEAN.

2.

Masing-masing Negara Anggota ASEAN wajib membuat jadwal komitmen khususnya masing-masing berdasarkan Pasal 22 dan wajib memberlakukan Jadwal ini bagi Korea dan kepada Negara-Negara Anggota ASEAN lainnya. Pasal 24 Liberalisasi Progresif

Para Pihak wajib, berdasarkan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 26, wajib melakukan putaran meperundingan lanjutan untuk merundingkan paket-paket khusus selanjutnya berdasarkan Persetujuan ini sehingga dapat meliberalisasi perdagangan jasa secara progresif antara para Pihak dimaksud. Pasal 25 Modifikasi Jadwal

1.

Suatu Pihak dapat memodifikasi atau menarik setiap komitmen dalam jadwalnya, setiap saat setelah tiga tahun berjalan sejak tanggal dimana komitmen tersebut telah berlaku, dengan syarat bahwa: (a) Pihak tersebut memberitahukan kepada para Pihak serta Komite Pelaksana mengenai keinginannya untuk memodifikasi atau menarik suatu komitmen tidak lebih dari tiga bulan sebelum tanggal pelaksanaan modifikasi atau penarikan diri dilaksanakan; dan


.g m

(b) Pihak tersebut melakukan perundingan dengan setiap Pihak yang terkena dampak

ha

untuk menyepakati penilaian pemberian ganti rugi yang diperlukan.

2.

Dalam mencapai penilaian pemberian ganti rugi, Para Pihak wajib memastikan bahwa tingkat komitmen keuntungan bersama secara umum tidak kurang menguntungkan

m

bagi perdagangan daripada yang diberikan dari Jadwal-Jadwalnya dari perundingan yang dimaksud.

ku

3.

ep

4.

Setiap penilaian pemberian ganti rugi sesuai Pasal ini wajib diberikan berdasarkan azas non-diskriminasi bagi semua Pihak. Apabila Para Pihak yang terkait tidak dapat mencapai kesepakatan penilaian ganti rugi, hal tersebut wajib diselesaikan melalui proses arbitrase11. Pihak yang mengajukan modofikasi tidak dapat memodifikasi atau menarik komitmennya sampai Pihak tersebut melakukan penilaian ganti rugi sesuai dengan temuan-temuan dalam proses arbitrase tersebut.

5.

Apabila Pihak yang mengajukan modifikasi tersebut melaksanakan modifikasi atau penarikan yang diajukannya dan tidak sesuai dengan temuan-temuan dalam proses arbitrase, setiap Pihak yang ikut serta dalam proses arbitrase tersebut dapat memodifikasi atau menarik secara substansial manfaat-manfaat yang setara sesuai dengan temuan-temuan dimaksud. meskipun telah diatur dalam Pasal 23, suatu modifikasi atau penarikan dimaksud dapat dilaksanakan semata-mata untuk Pihak yang mengajukan modifikasi tersebut. BAB IV KETENTUAN AKHIR Pasal 26 Peninjauan Kembali

AEM dan Menteri Perdagangan Korea atau wakil-wakil yang ditunjuknya wajib bersidang dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan kemudian dilakukan setiap dua tahun atau sebaliknya yang sesuai untuk meninjau kembali Persetujuan ini dengan maksud mempertimbangkan lebih lanjut kebijakan-kebijakan meliberalisasi perdagangan jasa serta membangun kedisiplinan dan merundingkan perjanjian-perjanjian berkenaan dengan hal-hal yang merujuk dalam Pasal 16 atau hal-hal yang relevan sebagaimana dapat disepakati.

11

Komite Pelaksana wajib menyusunprosedur-prosedur untuk pelaksanaan prosedur untuk proses arbitrase.


.g m

Persetujuan ini wajib mencakup Lampiran-Lampiran dan isinya yang wajib merupakan

m

bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini; dan semua perangkat hukum yang akan ada sebagaimana disepakati berdasarkan Persetujuan ini.

ku

ep

Ketentuan Lain-Lain

ha

1.

Pasal 27

2.

3.

Lampiran mengenai Jasa Keuangan wajib mmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Persetujuan ini.

Lampiran GATS mengenai telekomunikasi wajib dimasukkan ke dalam Persetujuan ini secara mutatis mutandis.

4

Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, Persetujuan ini atau setiap tindakan yang

diambil

berdasarkan

Persetujuan

ini

wajib

tidak

mempengaruhi

atau

menghilangkan hak dan kewajiban suatu Pihak berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada dimana ia menjadi Pihak. 5.

Negara-Negara Anggota ASEAN dapat melakukan

secara masing-masing dengan

Korea berkenaan dengan kerja sama produksi program-program penyiaran sesuai dengan Persetujuan ini, dan pengaturan-pengaturan bilateral dimaksud wajib hanya berlaku untuk para Pihak tersebut. Pasal 28 Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah dengan kesepakatan secara tertulis oleh Para Pihak, dan perubahan-perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal atau tanggal-tanggal sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Pasal 29 Penyelesaian Sengketa

kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, setiap sengketa berkenaan dengan penafsiran, , pelaksanaan atau pemberlakuan Persetujuan ini wajib diselesaikan melalui prosedur-prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Persetujuan Kerangka Kerja.


.g m ha

Penolakan Manfaat

Suatu Pihak dapat menolak manfaat-manfaat dari Persetujuan ini: untuk pasokan jasa, apabila diperoleh dari jasa yang dipasok dari atau di wilayah

m

(a)

bukan Pihak;

(b)

ku

ep

Pasal 30

(c)

dalam hal pasokan jasa angkutan laut, apabila diperoleh dari jasa yang dipasok: (i) dengan kapal yang terdaftar berdasarkan hukum yang bukan Pihak, dan (ii) oleh orang dari bukan-Pihak yang mengoperasikan dan/atau menggunakan kapal baik secara keseluruhan ataupun sebagian; untuk pemasok jasa yang merupakan badan hukum yang bukan merupakan pemasok jasa dari Pihak lainnya. Pasal 31 Mulai Berlaku

1.

Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua berikutnya setelah tanggal dimana setidak-tidaknya satu Negara Anggota ASEAN dan Korea telah memberitahukan kepada semua Pihak lainnya secara tertulis mengenai penyelesaian prosedur internalnya.

2.

suatu pihak, serelah penyelesaian prosedur internalnya untuk mulai berlakunya persetujuan ini, wajib memberitahukan kepada semua pihak lainnya secara tertulis.

3.

apabila suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini pada tanggal sebagaimana diatur pada ayat 1, persetujuan ini wajib mulai berlaku untuk Pihak tersebut 30 hari setelah tanggal dimana pihak tersebut telah memberitahukan kepada semua Pihak lainnya secara tertulis mengenai pemenuhan prosedur internalnya. Pihak terkait dimaksud,wajib terikat dengan syarat dan ketentuan yang sama dari persetujuan ini, termasuk setiap komitmen lebih lanjut yang mungkin telah dilakukan oleh para PIhak lainnya berdasarkan Persetujuan ini pada waktu pemberitahuan dimaksud, sebagaimana telah diberitahukan kepada para Pihak lainnya secara tertulis mengenai penyelesaian prosedur internalnya sebelum tanggal mulai berlakunya persetujuan ini.


.g m ha

Pasal 32 Lembaga Penyimpanan

Untuk Negara-Negara Anggota ASEAN, persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris

m

Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan resmi daripadanya,

ep

ku

bagi masing-masing Negara Anggota ASEAN.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh kepadanya, telah menandatangani Persetujuan mengenai Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara12 Dan Republik Korea. DIBUAT di Singapura, tanggal 21 November 2007 ini, rangkap dua dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam: LIM JOCK SENG Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja: CHAM PRASIDH Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia: MARI ELKA PANGESTU Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos: NAM VIYAKETH Menteri Perindustrian dan Perdagangan

12

Para Pihak sepakat bahwa Kerajaan Thailand dapat menandatangani Persetujuan ini kemudian pada tanggal setelah penyelesaian prosedur parlemennya.


.g m ha

RAFIDAH AZIZ

m

Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian

ku

ep

Untuk Pemerintahan Malaysia:

Untuk Pemerintah Uni Myanmar: U SOE THA Menteri Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional

Untuk Pemerintah Republik Filipina: PETER B. FAVILA Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Pemerintah Republik Singapura: LIM HNG KIANG Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam: VU HUY HOANG Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Korea: KIM JONG-HOON Menteri Perdagangan


MENGINGAT LEBIH LANJUT

Recommend Documents