｀ ′
BUPATI TULmCACmG DRATURAN BUPATI TULUNOACmG NOMOR 40 TAHm 2013 TEETNG JABATm― CSIoNAL… D=LINC― mMEREHTAH KABUPATE■ ― WCAGUNG BUPATE― mCACWO, Menimbang
: a.bahwa dalaln rangka membeHkan kcielaSan tugas Pegawai NegeH Sipil yang mendudulcijabatan mmgsiOnal umum serta menyediakan info.1..asi jabatan sebagal fondasi/daSar ba」 progr― manaJemen kepegawalan, kelembagaan dan ketatalaksanaan,maka perlu pedoman uraian tugas jabatan
ー
fungsional umum di LinJmp Peme五 ntah Kabupaten T\rlungagung
Mengingat :
;
di
︶ ヽ
b.
maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati I\.rlungagung Tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tlrlungagung ;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59'
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); い ′
ヽ
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O11 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten T\rlungagung
;
7. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
MEMUTUSKAN:
し
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG」 ABATAN FUNOS10NAL UMUM DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WLUNGAGUNG.
BAB
I I'UI'M
I{STEITTUAIT
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
I. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten
Tulungagung.
‐
2. Bupati adalah Bupati T\rlungagung. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten
Tulungagung.
4.
Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5.
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ヽ
6. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sesorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewen€rng dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yg dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seor€rng PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9.
Rincian TUgas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan keq'a menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. lO. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon IV. Pasal 2
Setiap CPNS di lingkungan pemerintah Daerah diangkat da-lam jabatan fungsional umum. 2)
Pengangkatan CPNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB
II
TUJUAI{ Pasal 3
Jabatan fungsional ,mum sebagaimana dimaksud daram pasar 2 bertujuan untuk :
a.
memberikan kejelasan tugas dan fungsi CpNS dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah
setiap SKpD; dan
b.
memberikan kejelasan tugas dan fungsi CpNS sesuai dengaa latar belakang pendidikan.
よ ′
BAB 111
PENAM―
JABATAN―
CSIONAL―
Pasal 4
1) Penamaan jabatan fungsioanl umum
dirumuskan
berdasarkan hasil analisis jabatan. 2)
3)
Nama-nama jabatan fungsiond umum di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
BAB
Ⅳ
FORMASI JABATAN
ヽ
Pasa1 5
Nama‐ nama jabatan fungsiOnal umum mettadi dasar fO...lasi
jabatan yang digunakan CPNS.
sebagai dasar untuk peneHrnaan
BAB V PEI|GATGKATA.I{
DI.r PE}IITDAIIAIT
Pasal 6
Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Strukhrral dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
∀
2)
Pengangkatan pNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang_undangan. Pasal 7
CPNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (Il, tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi pNS. 2)
Pemindahan PNS datam jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. ＆ ィ
BAB VI I(Ef,EITTUAIT PEITUTI'P Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.
Ditetapkan
di
pada tanggal
di Ttrlungagung 27 Descmber 2013
DAERAH
Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003
r 006
V
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2O13 Nomor 40
T\..rlungagung 2 7 DEC ZltS
'l a 5 attn lF utu sio na
AI{ALI
SI S AKT
[
7)
mum
]NTABILITAS KINERJA
STANDAR KUAttF:KASI Pendidikan
Sarjana
/ 51
Pangkat/Gol. Ruang
Penata
/ lll
Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan Teknis
Sarjana Ekonomi
URAIAN TUGAS
v
o.
Mengumpulkon bohon-bohon kerjo sesuoi dengon prosedur yong berloku untuk Keperluon enyelesoion pekerjoon ;
b.
Mempelojori, mengonoliso serto menelooh bohon-bohon sesuoidengon obyek kerjo dolom bidongnyo ogor memperloncor peloksonoon tugos;
c.
Mengodokon penelilion berdosorkon permosolohon obyek kerjo dolom rongko menyelesoikon pekerjoon ;
d.
Membuot loporon berdosorkon hosil kerjo untuk disompoikon kepodo pimpinon unit ogor hosil teloohon dopot bermonfoot ;
e.
Memberikon soron berdosorkon peloksonoon pekerjoon don pemonfootonnyo untuk disompoikon kepodo pimpinon unit;
f.
Meloksonokon tugos kedinoson loin yong diperintohkon oleh pimpinon boik secoro tertulis moupun lison.
ts a.dan ? er enc anaan ? em"6 angarum D aer aft
30
