MAH, EAMAE, KONSTITUSIREPUBLIK IN ONESIA KBPA, 11TERAA, , DAN SDKRBTARIAT JETIDl^RAL Jalan Medan Memeka Baral N0 6 Jakarta 10/10 Katak POS 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000. Faksimile 162-211 3524261. 3520/7^ Laman WWWmahkamahkons"jusi. 90 I KEPUTUSAN
SEKRETARISJENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSl NOMOR TAHUN20,5 TENTANG
TiM PENGELOLA INFORMAsiDAN DoKUMENTAsi PADA KEPAN!TFRAAN DANSEKRFTARIATJENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSl
SEKRETARISJENDERAL MAHKAMAH KOI, STITUSl,
Menimbang
a bahwa daiam rangka meinbuka akses bagi masyarakat Ierhadap Informasi publik Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan akuntabililas serla transparansilembaga peradilan diperlukan pengelolaan Informasi dan dokumentasi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konslilusi, b tiahwa unluk meIaksaiiakan Fengelolaan In13rmasi dan dokumenlasi
pelaksanaan kewenangan Mahkamah Kons!!jusi perlu diDenluk Tim Pengelola informesi dan Dok. meritasi ,I LingFungan Kepan. Ieraari oan Sekrelariat Je, Deral!, Iahkaniah Kons. ^;us I.
c bahwa L!n!L\ inaksiJd tel's. but di alas pad" 11uruf a dan b .Jerlu
ditetapken Kepuiiisan SEkretar. s. .fonderal Mahkamah Kongtilusi RepuJik "Idor;esia lentang Tiin Peltgelcl:a :111.1rr, asi dan Do kilnsn!asi Mahkamah Konsti:us Repitlik 1.1dcnes, '.':,*1191ngat
I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20*:; lulllang :<ei;angal^ Negara (Lembaran Negara Repub!1< Inc. liesia 'rainyi 2003 NGin*, , Tambahan Lembaran Negara Republi!\ Indonesia 140mor 4286). 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 21'03 tartang Mahkan, ah :
3 Undanq-Undang Noriior 14 ~fahun 2008 tentan, ! Keterbukaar Informasi Pu 311k !Lentbaran !'legara Pepublik 111.1::Ies ; T'ahuri 2008 Nomoi131i. 4 Undeiig-11/1d"rig Nomor 25 T:;hurl 2C-03 tentenu 'elayanan PIb!Ik ;Lembaraii Negara Rept, him Indrinesia shi. .I;'009 Nomor 112j,
5 Unda, 10-01;, lang Nomor 43 Tar, un 2009 ;eniai, g 1<earsipan (Lembaran Ilegara RI No. nor 1:2 lidn Tarobanaii Leninaian Nege, a PI Noino: 5071'
6 Peraturait Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraiuran Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan alas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183).
7 Peraluran Meriter! Keuangan Nomor 1901PMK. 05,012 tentsng Tata Cara Pembayaran Daiam Rangka Pelaksanaan An 99aran Pendapatan dan Belanja Negara. 8 Peraturan Komisilnformasi Nomor I Tahun 2010 lentang Standar
Lavanan Informasi Publik (Beriia Negara Repub!Ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2721. 9 Peraiuran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Keria Kepaniteraan dan Sekrelarial Jenderal Mahkamah Konstitusi,
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSl TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DoKUMENTAsi in LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSl
KESATU
Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Iercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 11 keputusan In I
KEDUA
Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi benanggung lawab memberIkan dukungan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi pada Tahun An99aran 2015, dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1/1
KETIGA
Pelabat Pengelola Informasi dan Dokumenlasi dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mein punyaitugas PCkok pengkoordinasian. penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi publik me lipuli I Informasiyang wayb disediakan dan diumumkan secara berkala. 2 Informasiyang wailb tersedia sellap saat, dan 3 Informasiterbuka lainnya yang diminta pemohon Informasipublik
KEEMPAT
MemberIkan honor kepada Tim Pengelola Informasi Dan Dokumeniasi D
Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekrelariat Jenderal Mahkamah Konstitusi inulai bulan Januari sampai dengan Desember 2015 beadasarkan lampiran IV Surat Keputusan In I KELIMA
Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan In I dibebankan kepada .afiar ISIan Pelaksanaan An99aran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 077 01 I 6539/0120i5
tangga1 14 November 2014 tentang Daftar ISIan Pelaksanaan An99aran Mahkamah Konstitusi
KEENAM
Keputusan In I inulai berlaku pada tanggal diletapkan, dengan ketentuan apabila di kernudian hariterdapal kekeliruan dalam Keputusan InI. akan diadakan perbaikan seperlunya SALINAN Keputusan In I disampaikan kepada Yth I KetuaMahkamahKonstitusi.
2 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republ!k Indonesia. di Jakarta,
3 DirekturJenderalAnggaran, diJakarta, 4 DirekturJenderalPerbendaharaan diJakarta.
5 Kepala Kantor Wilayah XI Duen Perbendaharaan di Jakarta, 6 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I. di Jakarta.
7 Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi
Ditetapkan di Jakarta Januari 2015 pada tanggal SEKRETARISJENDERAL,
JANED. IRI M. GAFFAR
Lampiran I
Suel Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor
Tahun 2015 Januari 2015
Tanggal
BAGAN TiM PENGELOLA INFORMAsiDAN DoKUMENTASi PADA KEPANITERAAN DANSEKRETARIATJENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSl
Pejabat Peltimbangan Pelayanait Infoi'Inasi
Kenia PPID . . .
,....................,....................,...................... .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bidang
Hidang Pengaduan dan PenyelcsaiaiT
Bidaiig Pengclolaaii
Do kiln, eitiasi
Bidaiig Pelayaiiaii
Infoi'Inasi
dan Arsip
Infoimasi
Senel<eia
SEKRETARISJENDERAL,
JANED. IRI M. GAFFAR
Lampiran 11
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor
4.2Tahun 2015
Tanggal
I, - Januari 2015
SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASIDAN DoKUMENTASl PADA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSl
Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi
Pengarah 2
Penanggung Jawab 2 3 4
5
Sekreiaris Jenderal Panitera
Kepala BITO Humas dan ProtCkol Kepala BITO Perencanaan dan Pengawasan Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian Kepala Biro Urnum Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Pengelolaan Teknologilnformasi dan KGmunikasi
Ketua PPID
Sekretaris
6
Kepala Pusal Pendidikan Pancasila dan
7
Konstitusi Panitera Muda I
8
Panitera Muda 11
Kepala Bagian Hubungan Masyarakai, Hukum dan Keriasama Kepala Sub Bagian Tata Us aha Pimpinan
11. Anggota Bidang Pelayanan Informasi 2 3 4
5 6
Bidang Pengelolaan Informasi
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepala Sub Bagian Tata Us aha Kepaniteraan Kepala Sub Bagian Risalah Staf Sub Bagian Hubungan Masyarakai Staf Pengelola Data Perl<ara dan Putusan SIaf Sub Bagian Tata Usaha Kepanileraan Kepala Bagian Tata Useha Kepaniieraan dan Risalah
2
Kepala Bag!an Perencanaan, Analis!s dan Evaluasi
3
Kepala Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana
4 5 6
Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
7
Kepala Bagian Pengamanan Dalam
Ruinah
Tangga
dan
8 9 to
Kepala Bagian Pengadaan. Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan
Kepala Bidang Pengelolaan Tekn0!o9/1nformasi dan Komunikasi
11 12
Bibig Dok
Kepala Bagian Urnum Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
ichn AISip 2
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pene!1/1an
dan PengkalIan Perkara. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
trigPer^ribiPonyelrsaian S. ,gleb
3
Bendahara Pengeluaran
2
Kepala Sub Bagian Hukum dan Keriasama Staf Sub Bagian Hukum dan Keriasama
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Januari2015 SEKRETARISJENDERAL
JANED. IRI M. GAFFAR
Lampiran 1/1
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor
4.2 Tahun 2015
Tanggal
12
Januari 2015
uRAiAN TUGASTiM PENGELOLA INFORMAsiDAN DoKUMENTAsi PADA KEPANITERAAN DANSEKRETARIATJENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSl TAHUN ANGGARAN 2015
Pejabat Perumba^an Pelayaran Infonnasi Pejahat Panelola Infonnasi dan tofurrertsi (PPID) Tug^;
. MeIakukan pengawasan dan pertimbangan untuk Informasi yang dikecualikan dan lidak dikecualikan,
. Meinastikan inariajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusitelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, . Meinutuskan dan mengevaluasi kebilakan akses publik d lingkungan Kepaniteraan dan Sekreiariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. . Menyelesaikan masalah yang inuriculterkait inariajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi publik allingkungan Kepaniteraan dan Sekretaria! Jenderal Mahkamah Konstitusi 11
Kerna Panelola Informasi dan Dofurriertsi(Kefua PPID) Tug^; . Benanggung jawab mengelola Informasi d lingkungan Kepanileraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,
. MeIaksanakan penyimpanan, pendokumentasian. penyediaan, dan pelayanan
Informasi publik yang dihasilkan, disimpan. dikelola, dikirim. dan/atau diierima di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstilusi,
. MeIaksanakan kewenangan PPID yang didelegasikan kepadanya, selain Itewenangan pengujian teniang konsekuensi. dan me Iaksanakan pengkategorian Informasi dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
. MeIaksanakan pelayanan Informasi kalegori yang wailb disediakan dan diumumkan secara berkala,
. MeIaksanakan Informasi kalegori yang wailb diumumkan secara sena inerta kepada unit pengelola Informasi dan dokumentasi, . Menyampaikan informasi kalegori yang wailb tersedia setiap saat kepada unit pengelola Informasi dan dokumentasi;
. MeIakukan pengujian konsekuensi sebelum nTenyatakan suatu Informasi publik sebagaiinformasi publik yang dikecualikan
III
Bidarg Petsyarian InfonTi^ T"
Benanggung lawab memberIkan pelayanan informasi IV
BitsrgPanelolaan Informsi IL!SIa^.:
Benanggung lawab menyimpan. me in proses. dan mendistribusikan Informasi Ancoots Pelabal Fungsional Pranata Komputer Bidarg Doku^Itsichn Arsip T"
Benanggung jawab mengatur arsip dan dokumentasi untuk informasi yang dikecualikan atau lidak dikecualikan A
Pelabat Fungsional Arsiparis Bidarg Panadumt ^ripevelrsaian ^gkets Tugas. :
Benanggung jawab member11anggapan dan penyelesaian alas pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi publik
SEKRETARISJENDERAL,
JANED. IRI M. GAFFAR
