Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2016.03.10 14:18:02 +0700
LEMBAGA SANDI NEGARA PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN LEMBAGA SANDI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Lembaga Sandi Negara perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan tentang tata cara penyelenggaraannya untuk dijadikan acuan guna menghasilkan saran pertimbangan tentang jabatan dan kepangkatan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembinaan karier agar dapat lebih efektif, efisien dan bertanggung jawab serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia; 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
2 lndonesia; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional lndonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 43); 7. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 64 Tahun 2005; 8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 9. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
3 Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 10. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 0T.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara; 11. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15/KEP.1.003/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Rl Nomor 0T.101/KEP.151/2005 Tahun 2005; 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 0T,001/PERM.12212007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara. Memperhatikan :
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8-776/l/1993 Tanggal 6 Agustus 1993 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabaian dan Kepangkatan. MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN LEMBAGA SANDI NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: a. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Lembaga Sandi Negara; b. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor43Tahun 1999; c. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan
4
d.
e.
f.
g.
digunakan sebagai dasar penggajian; Jabatan Siruktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi; Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit; Kenaikan Pangkai adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri terhadap Negara. BAB II TUGAS Pasal 2
Baperjakat mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dalam hal : a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon ll ke bawah serta Jabatan Fungsional, baik Jabatan Fungsional Umum maupun Jabatan Fungsional Tertentu bagi Pegawai Negeri di lingkungan Lembaga Sandi Negara dengan mempertimbangkan standar kompetensijabatan serta kesehatan jasmani dan rohani; b. Pengusulan kenaikan pangkat baik reguler maupun pilihan bagi Pegawai Negeri di lingkungan Lembaga Sandi Negara; c. Penugasan, pekerjakan, perbantuan dan pemindahan Pegawai Negeri di lingkungan Lembaga Sandi Negara ke lnstansi Pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah; d. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendudukijabatan struktural eselon I dan ll; e. Penunjukan Pegawai Negeri yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural; f. Melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan terhadap permasalahan
5 pegawai yang mendesak; g. Pengusulan penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Sandi Negara. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 3 (1) Susunan organisasi Baperjakat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. (2) Keiua Baperjakat merangkap anggota, dijabat oleh Sekreiaris Utama Lembaga Sandi Negara. (3) Sekretaris Baperjakat dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi kepegawaian. (4) Anggota Baperjakat yaitu seluruh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon ll yang menjadi kepala unit kerja. (5) Keanggotaan Baperjakat harus berjumlah ganjil. Pasal 4 (1) Sekretaris Baperjakat dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari Ketua dan Anggota. (2) Ketua Sekretariat Baperjakat dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian. (3) Anggota Sekretariat Baperjakat terdiri dari Kepala Subbagian yang membidangi pengembangan dan mutasi pegawai dibantu tenaga fungsional umum dan/atau fungsional tertentu sesuai kebutuhan. Pasal 5 Susunan Organsasi dan Keanggotaan Baperjakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara setiap tahun anggaran. Pasal 6 (1) Tugas Ketua Baperjakat adalah : a. Menentukan waktu pelaksanaan sidang Baperjakat; b. Memimpin sidang Baperjakat; c. Memberikan bimbingan dan pengarahan Sekretaris Baperjakat; d. Memberikan hasil sidang Baperjakat berupa pertimbangan kepada Kepala
6 Lembaga Sandi Negara dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri di Lingkungan Lembaga Sandi Negara. (2) Tugas Sekretaris Baperjakat adalah : a. Membantu Ketua Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya; b. Memimpin Sekretariat Baperjakat; c. Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam dan dari jabatan Struktural dan Fungsional serta pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri; d. Menyiapkan bahan sidang Baperjakat; e. Membuat undangan sidang Baperjakat; f. Menyiapkan kesimpulan hasil sidang berupa konsep pertimbangan Baperjakat yang akan disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara; g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Baperjakat. (3) Tugas Anggota Baperjakat adalah : a. Menghadiri sidang Baperjakat; b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Baperjakat. (4) Tugas Sekretariat Baperjakat membantu Sekretaris Baperjakat dalam menjalankan tugasnya yaitu : a. Membantu Sekretaris Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyiapkan bahan/daia secara lengkap yang akan dibahas dalam sidang Baperjakat; c. Menyiapkan dasar-dasar dan referensi yang terkait dengan pembahasan sidang Baperjakat; d. Membuat daftar hadir peserta Baperjakat pada setiap sidang; e. Membuat notulen pembahasan sidang Baperjakai; f. Menyiapkan laporan hasilsidang Baperjakat.
BAB IV TATA KERJA Pasal 7 (1) Baperjakat melaksanakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua dan/atau Anggota Baperjakat. (2) Sidang Baperjakat dilaksanakan atas undangan Ketua Baperjakat.
7 (3) Sidang Baperjakat dalam mempertimbangkan usulan kenaikan pangkat, harus dilaksanakan selambat-lambatnya : a. Setiap bulan Februari uniuk periode kenaikan pangkat 1 April; b. Setiap bulan Agusius untuk periode kenaikan pangkat 1 Oktober. (4) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurangkurangnya separuh anggota Baperjakat. Pasal 8 (1) Hasil sidang Baperjakat bersifat rahasia. (2) Hasil sidang Baperjakat dituangkan dalam Berita Acara hasil sidang dan disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang Baperjakat. (3) Dalam memberikan pertimbangan pengangkatan, pernindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan strukural Eselon ll ke bawah, Baperjakat memilih 1 (satu) orang calon terbaik dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon yang terpilih. (4) Setelah disetujui dan diputuskan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara, segera ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1) Dengan diberlakukannya Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Baperjakat ini, maka semua ketentuan internal yang mengatur Baperjakat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini, dinyatakan tidak berlaku.
8 (2) Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2008 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd Nachrowi Ramli, S.E.
