LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Alamat : Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0451) 422792 Palu

Nomor:

19.DL/PL.PBJ/2012

Tanggal 13 Agustus 2012

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Alamat : Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0451) 422792 Palu

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor:

19.DL/PL.PBJ/2012

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket Barang/Jasa lainnya sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan: Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP. Lingkup pekerjaan

: a. Penyediaan Akomodasi yang berlokasi di kota Palu; b. Pada hari ke-1 s.d. hari ke-5, penyediaan Akomodasi berupa 1 unit Ruang Aula berkapasitas 160 orang, 2 unit ruang Kelas berkapasitas 80 orang, Ruang Tidur yang menampung 160 orang; c. Penyediaan Konsumsi berupa makan 3 kali dan kudapan/snack 2 kali.

Nilai total HPS

: Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Sumber pendanaan

: DIPA Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2012

2. Persyaratan Peserta Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan: memiliki Izin Usaha Kepariwisataan yang masih berlaku pada bidang usaha: Hotel, kualitas Bintang 2 (dua) atau yang lebih tinggi. Pengalaman dibidangnya minimal 4 tahun serta memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam LDK. 3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:

Hari/Tanggal Waktu Tempat dan alamat

: Selasa, 14 Agustus 2012 s.d. Kamis, 23 Agustus 2012 : 09.00 s.d. 13.00 : Ruang Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPMP Provinsi Sulawesi Tengah .

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Palu, 13 Agustus 2012 TTD

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG A. UMUM Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN 1) Pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan dalam data lelang, mengundang penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah tahun 2012. 2) Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak Pasal 2 SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber dana sesuai ketentuan dalam data lelang Pasal 3 PERSYARATAN PESERTA LELANG 1) Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pascakualifikasi. 2) Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam dokumen pengadaan beserta lampirannya. Pasal 4 KUALIFIKASI PESERTA LELANG 1) Pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi dan dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran. 2) Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam dokumen kualifikasi Pasal 5 SATU PENAWARAN TIAP PESERTA LELANG 1) Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan. 2) Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, akan dinyatakan gugur. 3) Jumlah dan jenis dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh peserta lelang sesuai dengan pasal 12.

Pasal 6 BIAYA PENAWARAN Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia barang dan jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban penyedia barang dan jasa dan tidak mendapat penggantian dari pejabat pembuat komitmen. Pasal 7 PENJELASAN DOKUMEN LELANG 1) Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan dalam jadwal lelang. 2) Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai : a) Metode penyelenggaraan pelelangan; b) Cara penyampaian penawaran; c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; d) Acara pembukaan dokumen penawaran; e) Metode evaluasi; f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; g) Ketentuan dan cara evaluasi; h) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. 3)

Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimal 2 (dua) wakil peserta yang hadir.

4) Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum BAP yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis setelah disahkan pejabat pembuat komitmen. 5) Dalam acara penjelasan lelang, diumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS). Rincian HPS bersifat rahasia. 6) Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya.

B. DOKUMEN LELANG Pasal 8 ISI DOKUMEN LELANG Dokumen lelang terdiri dari : a) Instruksi Kepada Peserta Lelang; b) Data Lelang; c) Bentuk Surat Penawaran, Surat Pernyataan, dan Surat Kuasa, Rencana Biaya, dan Daftar Menu; d) Syarat-Syarat Umum.

Pasal 9 KLARIFIKASI DOKUMEN LELANG 1) Calon peserta lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi dokumen lelang dapat memberitahukan kepada panitia pengadaan secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 2) Panitia pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi secara tertulis, sebelum addendum dokumen lelang diterbitkan. Pasal 10 ADDENDUM DOKUMEN LELANG 1) Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, pejabat pembuat komitmen dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan addendum. 2) Setiap addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang 3) Apabila addendum diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen kurang dari 5 (lima) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam menyiapkan penawaran, pejabat pembuat komitmen wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran

C. PENYIAPAN PENAWARAN Pasal 11 BAHASA PENAWARAN Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. Pasal 12 DOKUMEN PENAWARAN Dokumen penawaran terdiri dari : 1) Surat penawaran; bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan bercap. 2) Lampiran surat penawaran terdiri dari: a) Fotocopy Jaminan Penawaran, dan Jaminan Penawaran Asli secara terpisah langsung diserahkan ke Panitia sebelum memasukan dokumen penawaran; b) Fotocopy SPT PPh Tahun terakhir 2010 c) Surat Kuasa (bila diperlukan) d) Daftar Menu; e) Rencana Biaya; f) Foto ruang aula, ruang kelas, dan kamar; g) Isian kualifikasi, dilampiri fotocopy : • Akte Pendirian dan atau Akte Perubahannya bila ada • NPWP • Laporan pajak 3 bulan Terakhir (bulan April, Mei, dan Juni 2012. • SPT PPh Badan Pasal 29. • Kontrak/Surat Perjanjian pengalaman pekerjaan yang sesuai

Pasal 13 HARGA PENAWARAN 1) Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan. 2) Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bias diartikan/ tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “ TIDAK JELAS”, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi. 3) Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut harus tetap dilaksanakan. 4) Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran. 5) Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran. 6) Harga satuan yang tercantum dalam daftar rencana anggaran biaya adalah tetap.

Pasal 14 MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN 1) Harga satuan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah. 2) Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data lelang.

Pasal 15 MASA BERLAKUNYA PENAWARAN 1) Masa berlakunya penawaran adalah sesuai dengan ketentuan dalam data lelang. 2) Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 3) Peserta lelang dapat : a) Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan; b) Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

Pasal 16 JAMINAN PENAWARAN 1) Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang rupiah dengan nominal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2) Jaminan penawaran harus bersifat Unconditional diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3) Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur. 4) Jaminan penawaran dari kerja sama operasi (KSO) harus ditulis atas nama semua anggota. 5) Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang. 6) Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan. 7) Jaminan penawaran akan disita apabila : a) Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; b) Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya; atau c) Pemenang lelang mengundurkan diri; atau d) Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1) Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau 2) Menandatangani surat perjanjian. Pasal 17 BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN 1) Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli dan diberi tanda “ASLI” dan 1 (satu) dokumen penawaran rekaman yang diberi tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku. 2) Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya atau perjanjian KSO. 3) Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN Pasal 18 SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN 1) Metode Penyampaian Dokumen Penawaran yang digunakan adalah “ Metode Satu Sampul ”. 2) Peserta lelang harus memasukan dokumen penawaran asli dan seluruh rekamannya ke dalam 1 (satu) sampul dan masing-masing dokumen ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian sampul tersebut “DIREKAT” untuk menjaga kerahasiaan.

3) Pada sampul luar harus dicantumkan : a). Alamat pejabat pembuat komitmen, sesuai dengan ketentuan dalam data lelang, pada bagian tengah; b). Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data lelang, pada sudut kiri atas. c). “JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN”, pada sudut kanan atas. d). Jenis sampul yang digunakan ialah sampul ukuran A-3. 4) Apabila sampul tidak direkat, panitia pengadaan tidak bertanggungjawab atas resiko yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran.

Pasal 19 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a). Langsung 1) Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh panitia pengadaan. 2) Batas waktu paling lambat untuk memasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran. 3) Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran. b). Melalui pos atau layanan hantar/ekspedisi 1) Dokumen penawaran yang dikirim melalui pos/layanan hantaran/ekspedisi pada sampul luar menggunakan seperti tersebut pasal 19.a) Panitia pengadaan langsung memberi catatan tanggal dan jam penerimaan pada sampul luar. 2) Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran. 3). Panitia pengadaan membuat Berita Acara Pemasukan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran. 4). Panitia pengadaan menolak dokumen penawaran yang terlambat. Pasal 20 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN 1) Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu sesuai ketentuan dalam data lelang. 2) Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen lelang. Pasal 21 PENAWARAN TERLAMBAT Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pengadaan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup.

E. PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI Pasal 22 PEMBUKAAN PENAWARAN 1) Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas dan surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. 2) Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan. 3) Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang. 4) Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran dihadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan. 5) Nama peserta lelang, harga penawaran ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang, dibacakan pada saat pembukaan penawaran. 6) Panitia pengadaan harus membuat berita acara pembukaan penawaran termasuk memuat informasi yang disampaikan sesuai Pasal 23.3)

(BAPP),

Pasal 23 KERAHASIAAN PROSES 1) Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independent. 2) Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. 3) Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan. Pasal 24 KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN 1) Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

2) Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait. Pasal 25 PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT 1) Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran : a) Berasal dari peserta lelang yang telah mendaftar. b) Telah dibubuhi materai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap. c) Dilampiri jaminan penawaran. d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam dokumen lelang. 2) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat pokok/penting atau penawaran bersyarat adalah : a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantive dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/ performance pekerjaan. b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang c) Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat. 3) Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat. Pasal 26 KOREKSI ARITMATIK 1) Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum verifikasi kualifikasi minimal terhadap 3 penyedia barang dan jasa, sebagai berikut : a). Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang. b). Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut : (1). Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi (2). Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi. (3). Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong (4). Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut harus diberitahukan kepada penawar dalam waktu secepatnya. 2) Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya disita.

Pasal 27 MATA UANG UNTUK EVALUASI PENAWARAN Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang rupiah. Pasal 28 EVALUASI PENAWARAN Evaluasi yang digunakan adalah metode sistem Gugur dengan urutan proses sebagai berikut : 1) Evaluasi Administrasi Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila : a) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa beserta perubahan-perubahannya yang tercantum dalam Berita Acara Aanwijzing dipenuhi/dilengkapi dan isi dokumen penawaran ditandatangani oleh orang-orang yang berwenang. b) Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan yaitu 30 (tiga puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemasukan penawaran. 3. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran. 4. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa ini. 5. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf. 6. Nama Pengguna barang dan jasa atau Pemberi Tugas sama dengan nama pengguna barang dan jasa atau pemberi tugas yang mengadakan pelelangan. 7. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditawarkan. c) Surat Penawaran 1. Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya. 2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari 30 (tiga puluh lima) hari kalender. 3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa atau perubahannya. d) Surat Kuasa (bila diperlukan) e) Telah Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang ini BAB I Pasal 12. f) Melengkapi semua dokumen yang ada sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang pada BAB I pasal 12.

Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi akan dievaluasi lebih lanjut, sedangkan bila tidak memenuhi syarat dinyatakan gugur dan tidak akan dilakukan evaluasi lebih lanjut 2) Evaluasi Teknis Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila hal-hal di bawah ini memenuhi persyaratan teknis sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang: a) Daftar Menu. b) Foto ruang aula, ruang kelas, ruang kamar Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dievaluasi lebih lanjut, sedangkan bila tidak memenuhi syarat dinyatakan gugur dan tidak akan dilakukan evaluasi lebih lanjut 3) Evaluasi Harga Total harga penawaran tidak melebihi HPS, apabila melebihi HPS maka dinyatakan gugur; Berdasarkan hasil evaluasi harga, 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dan memenuhi syarat akan dilakukan penilaian kualifikasi. F. PEMENANG LELANG Pasal 29 KRITERIA PEMENANG Panitia akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang dengan penawaran terendah yang telah lulus administrasi dan teknis. Pasal 30 PENILAIAN KUALIFIKASI 1)

Penawaran yang telah memenuhi syarat evaluasi akan dilakukan verifikasi kualifikasi.

2) Penilaian kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran dengan penawaran terendah yang diusulkan sebagai pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan. Kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

Pasal 31 HAK PANITIA UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN Panitia mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang. Pasal 32 PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA 1) Sebelum panitia pengadaan menetapkan pemenang lelang, panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam data lelang. 2)

Sebelum akhir masa berlakukanya penawaran yang ditetapkan panitia pengadaan, panitia pengadaan mengeluarkan surat penunjukan penyedia jasa (barang dan jasa) yang menjadi bagian dokumen kontrak. Pasal 33 JAMINAN PELAKSANAAN

1) Dalam waktu selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja setelah diterbitkan barang dan jasa, penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pejabat pembuat komitmen dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang. 2) Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat). 3) Apabila penyedia barang dan jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi Pasal 33.1), maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang, disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 4) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal Pelaksanaan pekerjaan berakhir berdasarkan kontrak. Pasal 34 UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA Penyedia jasa yang menjadi pemenang lelang dapat menerima pembayaran uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka. Pasal 35 PENANDATANGANAN KONTRAK Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan barang dan jasa dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai Pasal 33.

Pasal 36 JURU PENENGAH 1)

Pejabat pembuat komitmen mengusulkan nama orang sebagai juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam data lelang yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak. a) Apabila penyedia barang dan jasa tidak setuju terhadap usulan tersebut, penyedia barang dan jasa harus mengusulkan nama orang sebagai mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran b) Apabila dalam barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen tidak menyetujui usulan mediator/konsiliator penyedia barang dan jasa, maka mediator/konsiliator harus ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak. c) Apabila mediator/konsiliator tidak ada atau tidak disepakati kedua belah pihak, maka nama mediator/konsiliator dapat diminta dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pasal 37 LARANGAN PERSEKONGKOLAN

1) Pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa atau antara penyedia barang dan jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 2) Pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up). 3) Pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa yang melakukan persekongkolan sesuai Pasal 36.1) dan Pasal 36.2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 38 PAKTA INTEGRITAS 1) Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). 2) Pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan. 3) Penyedia barang dan jasa harus menandatangani pakta saat pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen lelang.

integritas

pada

4) Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. 5) Bentuk pakta integritas dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen . G. KETENTUAN TEKNIS/KHUSUS Pasal 38 TUJUAN DAN HASIL 1) Penyedia akomodasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP terselenggaranya kegiatan sehingga tercapai target.

dasar peserta dan mendukung

2) Hasil yang diharapkan adalah tersedianya konsumsi yang memadai untuk peserta Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP sehingga diharapkan pula terselenggaranya kegiatan pendampingan yang tertib dan lancar. Pasal 39 LINGKUP LAYANAN Pekerjaan pengadaan untuk konsumsi Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP seperti yang dimaksud dalam dokumen pengadaan ini adalah sebagai berikut:

Pekerjaan yang diadakan adalah pekerjaan Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pengadaan konsumsi, terdiri dari: makan 3 (tiga) kali sehari dan snack 2 (dua) kali sehari, dengan menu berikut ini:

Waktu hari kalender

Sarapan pagi

Snack Pagi ( 09.30– 10.30)

Makan Siang (12.00 – 13.30)

Snack Sore (15.00 – 16.00)

Makan Malam (18.00 – 19.30)

(06.3008.00)

Hari ke 1 Hari ke 2 Hari ke 3 Hari ke 4 Hari ke 5

2. penyediaan Akomodasi berupa 1 unit Ruang Aula berkapasitas 160 orang, 2 unit ruang Kelas berkapasitas 70 orang, Ruang Tidur yang menampung 160 orang dimana tiap Ruang Tidur berkapasitas 2 s.d. 3 orang, selama 5 hari kalender atau 4 hari hotel; 3. ruang Aula sebagai ruang pertemuan akbar memiliki fasilitas, antara lain : LCD Projector, flip chart, spidol whiteboard, standard sound system, mikropon, AC/, permen, meja dan kursi; 4. ruang Kelas sebagai ruang pertemuan akbar memiliki fasilitas, antara lain : LCD Projector, whiteboard/flip chart, spidol whiteboard, standard sound system, mikropon, AC, permen, meja dan kursi; 5. ruang Tidur memiliki fasilitas, antara lain : AC, tempat tidur, toilet/kamar mandi

Pasal 40 DESKRIPSI TEKNIS KONSUMSI Yang dimaksud dengan deskripsi teknis konsumsi ialah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia baik berkaitan secara langsung dengan konsumsi maupun pelayanannya. 1. Jenis Konsumsi Jenis konsumsi yang disajikan terdiri dari a. Makan : 3 kali/hari b. Snack : 2 kali/hari 2. Menu makan dan minum yang diajukan harus memenuhi syarat kesehatan, halal, aman, gizi seimbang, ukuran yang sesuai dan variatif berupa nasi, sayur, lauk utama, lauk pelengkap, air mineral, dengan ketentuan Pasal 39 Lingkup Layanan, Daftar Menu: 4. Harus mempersiapkan makanan, minuman dan snack pada lokasi yang telah ditentukan tepat waktunya, dengan ketentuan : a. Snack pagi sudah terhidang paling lambat pukul 09.00 WIB. d. Makan Siang paling lambat pada pukul 12.00 WIB sedangkan hari Jumat paling lambat pukul 13.00 WIB. c) Snack sore harus sudah terhidang paling lambat pada Pukul 15.00 WIB. Pasal 42 BAHAN MAKANAN/MINUMAN 1) Bahan makanan mentah yang akan diolah harus halal, bersih, segar dan sehat. 2) Bahan makanan jadi atau dalam kemasan harus halal, tidak kadaluarsa, tidak cacat, berjamur atau terkontaminasi zat lain yang bias membahayakan kesehatan. 3) Pengolahan makanan harus sesuai dengan standard pengolahan makanan minuman secara umum. 4) Masakan yang disajikan harus memenuhi persyaratan kesehatan dan bergizi serta dihidangkan dalam keadaan hangat dan/atau segar. 5) Minuman harus halal, tidak mengandung alkohol, tidak kadaluarsa atau mengandung zat-zat yang memabukan atau membahayakan kesehatan.

BAB II DATA LELANG Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN 1) Nama Satuan Kerja 2) Nama Pejabat Pembuat Komitmen 3) Nama Pekerjaan

: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah : Drs. Rusli, M.Pd.. NIP 19661231 199303 1 008 : Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP.

4) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Dijadwalakan awal bulan september

Pasal 2 SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dengan dana APBN DIPA Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah Pasal 3 PENJELASAN DOKUMEN LELANG Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada : Hari : Kamis Tanggal : 16 Agustusl 2012 Pukul : 10.00 wita s.d selesai Tempat : Ruang Rapat LPMP Provinsi Sulawesi Tengah Jl Dr. Sutomo No. 4 Palu Pasal 4 MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN Mata Uang Pembayaran menggunakan satuan mata uang rupiah dengan sistem lumpsum dan dilakukan dengan cara angsuran (termin) yang akan diatur kemudian dalam surat perjanjian/kontrak. Pasal 5 MASA BERLAKUNYA PENAWARAN Masa berlaku penawaran selama pembukaan penawaran

58

(lima puluh delapan) hari kalender sejak

Pasal 6 JAMINAN PENAWARAN Besarnya jaminan penawaran sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp. 6.930.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) Masa berlaku jaminan penawaran adalah 58 (lima puluh delapan) hari kalender. Pasal 7 SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN 1) Sampul penawaran mencantumkan alamat pengguna anggaran atau yang dilimpahkan tanggungjawab penyelengaraan Pelelangan Contoh Sampul Penawaran Ditujukan kepada : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP Alamat : Jl Dr. Sutomo No. 4 Palu Paket Pekerjaan : Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP Pelelangan : Umum (Pascakualifikasi) Hari : Juma’t Tanggal : 24 Agustus 2012 Jam : 10.00 WIB Tempat : Ruang Rapat LPMP Provinsi Sulawesi Tengah Jl Dr. Sutomo No. 4 Palu 2) Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem 1 (satu) sampul. 3) Peserta lelang harus menyegel dan menandai sampul penawaran. Pasal 8 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN Batas akhir waktu penyampaian penawaran : Hari : Jumat Tanggal : 24 Agustus2012 Jam : 10.00 WIB Tempat : Ruang Rapat LPMP Provinsi Sulawesi Tengah Jl Dr. Sutomo No. 4 Palu Pasal 9 PEMBUKAAN PENAWARAN Pembukaan Penawaran : Hari : Jumat Tanggal : 24 Agustus2012 Jam : 10.30 WIB Tempat : Ruang Rapat LPMP Provinsi Sulawesi Tengah Jl Dr. Sutomo No. 4 Palu

Pasal 10 EVALUASI PENAWARAN Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan “ Sistem Gugur“.

Pasal 11 JADWAL KEGIATAN PELELANGAN

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan Pengumuman pelelangan Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Lelang Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Pemasukan Dokumen Lelang Pembukaan Dokumen Lelang Evaluasi Penawaran Administratif dan Teknis Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Usulan Calon Pemenang Lelang Penetapan Pemenang Lelang Pengumuman Pemenang Lelang Masa Sanggah Penunjukan Penyedia Jasa Penandatanganan Kontrak

Tanggal 13 s.d. 23 Agustus 2012 14 s.d. 23 Agustus 2012 16 Agustus 2012 15-8-2012 s.d.24-8-2012 24 Agustus 2012 24 s.d. 27 Agustus 2012 27 Agustus 2012 28 Agustus 2012 28 Agustus 2012 29 Agustus 2012 29-8 s.d 4-9-2012 5 September 2012 6 September 2012

BAB III

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSO)] Nomor : Lampiran

_______, _____________ 20___

:

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah Jl. Dr. Sutomo No. 4 Palu Perihal :Penawaran Pekerjaan Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP. Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: Nomor: 19.DL/PL.PBJ/2012 Tanggal: 13 Agustus 2012 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP. Kantor LPMP Provinsi Sulawesi Tengah. sebesar Rp_______________ (__________________________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ___ (_____________) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ____ (__________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. 2. 3. 4.

Jaminan Penawaran asli; Daftar Kuantitas dan Harga; Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, [apabila ada]; Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a) metode pelaksanaan; b) daftar Fasilitas/Sarana Prasarana pada Ruang Aula; c) daftar Fasilitas/Sarana Prasarana pada Ruang Kelas; d) foto-foto ruang aula, ruang kelas, ruang tidur; e) daftar menu konsumsi terdiri dari makan 3 kali dan kudapan/snack 2 kali;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) ____________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] .......................... Jabatan

B.

BENTUK RENCANA BIAYA DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Pengadaan Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP Kantor LPMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012

No

1.

Uraian Pekerjaan

Volume

Paket Pertemuan Diklat Guru Pemandu KKG/MGMP (fullboard)

770 oh

Harga Satuan (rp.)

Total Harga (rp.)

Terbilang :

Palu, ………………… CV. …………………….

Nama Jabatan

BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM A

KETENTUAN UMUM Pasal 1 DEFINISI Dalam Syarat-Syarat Umum ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan di sini. a)

Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/ Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/ Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan jasa, dalam hal ini pejabat pembuat komitmen adalah : Nama : Drs. Rusli, M.Pd.

b) Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yangkegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa dan jasa; c) Sub penyedia barang dan jasa adalah penyedia barang dan jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia barang dan jasa penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen; e)

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa dan jasa;

f)

Kontrak adalah perikatan hukum antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang dan jasa/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan jasa.

g) Dokumen Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang dan jasa/jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari : 1) Surat perjanjian; 2) Surat penunjukan penyedia barang dan jasa; 3) Surat penawaran; 4) Adendum dokumen lelang (bila ada); 5) Syarat-syarat umum; 6) Spesifikasi teknis; 7) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak; h)

Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan penyedia barang dan jasa/jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;

i)

Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;

j)

Rencana Anggaran Biaya adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

k)

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia barang dan jasa/jasa yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kontrak yang tandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang dan jasa;

l)

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen;

m)

Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang dan jasa/jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua;

n) Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang dan jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesainnya melalui arbitrase; Pasal 2 PENERAPAN 1) Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut : a) Surat Perjanjian; b) Surat Penunjukan Penyedia barang dan jasa; c) Surat Penawaran; d) Adendum Dokumen Lelang (bila ada); e) Syarat-Syarat Umum; f) Spesifikasi Teknis; g) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. Pasal 3 PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK & INFORMASI Penyedia barang dan jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannnya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mandapat izin tertulis dari pejabat pembuat komitmen. Pasal 5 JAMINAN 1) Penyedia barang dan jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan yang ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak kepada pejabat pembuat komitmen selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannnya surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan. 2) Pejabat pembuat komitmen dapat membayar uang muka kepada penyedia barang dan jasa golongan usaha kecil setinggi-tingginyar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak, setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang- kurangnya sama dengan jumlah uang muka. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

3) Jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka diserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada pembuat komitmen.

Pasal 6 PEMBAYARAN Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan: 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pembuat komitmen, apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan yang akan diatur kemudian dalam surat perjanjian/kontrak; 2) Pekerjaan dapat dianggap selesai dan dapat dilakukan penyerahan apabila: a). Pekerjaan telah dilaksanakan 100 % b). Telah dibuatkan Berita Acara untuk pekerjaan dimaksud. 3) Ganti rugi dan kompensasi 1) Ganti rugi dan kompensasi kepada penyedia barang dan jasa dituangkan dalam amandemen kontrak; 2) Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh pembuat komitmen, apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; Pasal 7 HARGA DAN SUMBER DANA 1) Pejabat pembuat komitmen membayar kepada penyedia barang dan jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak yang akan ditandatangani bersama dengan penyedia barang dan jasa/jasa yang telah ditunjuk. 2) Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3) Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

WEWENANG DAN

Pasal 8 KEPUTUSAN PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat pembuat komitmen memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang dan jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan. Pasal 9 PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK Pejabat pembuat komitmen dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak pekerjaan. Pasal 10 AMANDEMEN KONTRAK 1) Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila : a). Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b). Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c). Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

2) Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut : a). Pejabat pembuat komitmen memberikan perintah tertulis kepada penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia barang dan jasa mengusulkan perubahan kontrak; b). Penyedia barang dan jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pejabat pembuat komitmen dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari; c). Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi.; d). Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak. Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 1) Hak dan kewajiban pejabat pembuat komitmen a). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa. b). Melakukan perubahan kontrak. c). Menangguhkan pembayaran. d). Mengenakan denda keterlambatan. e). Membayar uang muka dan hasil pekerjaan. f). Memberikan instruksi sesuai jadual. 2) Hak dan kewajiban penyedia barang dan jasa a). Menerima pembayaran uang muka dan hasil pekerjaan. b). Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada) c). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dengan kontrak. d). Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh pembuat komitmen. e). Menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. g). Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya, sebagai akibat kegiatan penyedia barang dan jasa. Pasal 12 RESIKO PENYEDIA 1) Penyedia barang dan jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko penyedia barang dan jasa. 2) Resiko Penyedia barang dan jasa Penyedia barang dan jasa bertanggungjawab atas setiap akibat yang ditimbulkan dalam proses, hasil olahan, bahan pabrikan, penyajian, yang menyebabkan hilangnya nyawa dan atau terancamnya nyawa seseorang. Penyedia barang dan jasa bertanggung jawab atas seluruh kerusakan, kehilangan barang dan jasa Milik Negara di lokasi yang diakibatkan oleh Penyedia barang dan jasa baik langsung ataupun tidak langsung baik disengaja ataupun tidak sengaja. Pasal 13 KELAYAKAN PENYEDIAAN BARANG DANJASA 1) Pejabat Pembuat Komitmen atau petugas atas perintah Pejabat Komitmen wajib memeriksa kelayakan baik tempat penginapan/kamar, makanan/minuman, dan laundry (termasuk kelayakan peralatan dan bahan-bahan seperti deterjen) yang telah disediakan oleh penyedia barang dan jasa dan memberitahu penyedia barang dan jasa/jasa bila terdapat cacat/ketidak sempurnaan. 2) Ketidaklayakan seperti yang tersebut pada pasal 13. 1) harus diperbaiki dan atau diganti.

Pasal 14 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 1) Waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak yang terbagi dalam dua periode Periode angkatan I : Tanggal 23 Mei s.d 21 Juni 2011 Periode angkatan II

: Diperkirakan bulan September s.d. Nopember 2011 2) Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia barang dan jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat pembuat Komitmen. Pasal 15 KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1) Apabila penyedia barang dan jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka pejabat pembuat komitmen harus memberikan peringatan secara tertulis. 2) Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terjadi karena keadaan kahar, maka Pasal 15(1) tidak diberlakukan. Pasal 16 PENGGUNA PENYEDIA BARANG DAN JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL 1) Apabila penyedia barang dan jasa yang ditunjuk adalah penyedia barang dan jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia barang dan jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 2) Apabila penyedia barang dan jasa yang ditunjuk adalah penyedia barang dan jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka : a. Penyedia barang dan jasa wajib bekerja sama dengan penyedia barang dan jasa usaha kecil/koperasi kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan b. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. c. Penyedia barang dan jasa yang ditunjuk tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan d. Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia barang dan jasa dimasukan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 3) Penyedia barang dan jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut sebagai berikut : a). barang dan jasa siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir a. di atas adalah tindak pidana kejahatan. c). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir a. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang. Pasal 17 ITIKAD BAIK 1) Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak. 2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang untuk mengatasi keadaan tersebut. Pasal 18 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai. 2) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. 3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang dan jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak. 4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : a. Penyedia barang dan jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara 2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang dan jasa 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun b. Pejabat pembuat komitmen dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah pejabat pembuat komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia barang dan jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pejabat pembuat komitmen dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a). Penyedia barang dan jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak. b) Penyedia barang dan jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut. c) Penyedia barang dan jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan d) Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. e) Penyedia barang dan jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada pejabat pembuat komitmen dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pejabat pembuat komitmen. f) Terjadi keadaan kahar dan penyedia barang dan jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang

diuraikan dalam huruf a sampai g penyedia barang dan jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 6) Pemutusan kontrak oleh penyedia barang dan jasa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah penyedia barang dan jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia barang dan jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah : a). Sebagaimana akibat keadaan kahar, penyedia barang dan jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan b). Pejabat pembuat komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. 7) Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia barang dan jasa harus : a). Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak b). Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen c). Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pejabat pembuat komitmen 8) Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia barang dan jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak. Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1) Penyelesaian perselisihan dapat melalui : a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia b. Pengadilan 2) Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan tahap : a). Musyawarah b). Panitia Pendamai/Arbitrase c). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 3) Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir. Pasal 20 BAHASA DAN HUKUM Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Pasal 21 PERPAJAKAN 1) Penyedia barang dan jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran. 2) Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.

Pasal 22 KORESPONDENSI 1) Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis 2) Korespondensi dapat dikirim langsung atau melalui pos, telex, kawat. 3) Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak 4) Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia Pasal 23 DENDA DAN GANTI RUGI 1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang dan jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pejabat pembuat komitmen,karena terjadi cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak. 2) Besarnya denda kepada penyedia barang dan jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan atau akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak. 3) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi yaitu : a). Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. b). Ganti rugi dibayar kepada penyedia barang dan jasa setelah dibuat amandemen kontrak. 4) Sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. B. KETENTUAN KHUSUS Pasal 24 PENANGGUHAN PEMBAYARAN 1) Apabila penyedia barang dan jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pejabat pembuat komitmen memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis. 2) Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia barang dan jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran. Pasal 25 PENUNDAAN ATAS PERINTAH PENGGUNA BARANG DAN JASA 1) Pejabat pembuat komitmen dapat memerintahkan penyedia barang dan jasa untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

2) Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi. Pasal 26 INSTRUKSI 1) Penyedia barang dan jasa wajib melaksanakan semua instruksi pejabat pembuat komitmen yang berkaitan dengan kontrak 2) Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis. Palu, 13 Agustus 2012 Panitia Pengadaan ttd Saparuddin, S.Pd. NIP 19751201 200112 1 003